Kilasan

Setelah lama menahan diri sejak 1977 demi menghindari tudingan politis, Presiden Soeharto akhirnya menunaikan ibadah haji pada Juni 1991.
Menunaikan ibadah haji jadi pengalaman spiritual yang memberikan kesan mendalam bagi Soeharto
Perjalanan haji Soeharto menuai tafsir dari pengamat sebagai bagian dari 'ijtihad' politik dan political branding Soeharto untuk merangkul dukungan umat Islam menjelang Pemilu 1992.

abad.id - Bagi setiap Muslim, bersujud di hadapan Ka'bah dan wukuf di Padang Arafah adalah puncak dari kerinduan spiritual. Laku ini adalah panggilan yang melampaui sekat kelas sosial, suku, dan jabatan politik.

Ketika azan berkumandang di tanah suci, ego keduniawian meluruh bersama balutan kain ihram yang serba putih.

Kerinduan universal ini mencuat pula dari sanubari Presiden Soeharto, atau yang biasa dipanggil Pak Harto oleh orang-orang dekatnya dan kelompok pendukungnya.

Statusnya sebagai kepala negara dari bangsa Muslim terbesar di dunia membuat perjalanan menunaikan rukun Islam kelima pada Juni 1991 itu berbeda dari ayunan langkah warga biasa.

Dalam perjalanan haji Pak Harto, ada dimensi teologis, protokoler diplomatik, dan tafsir politik yang berkelindan dalam momen bersejarah ini.

Baca juga:

Menyigi Realitas dari Balik Kemudi Toyota Hi-Ace: Jalan Sunyi Incognito Presiden Soeharto 1970-an

Dilema Spiritual: Menerima atau Menolak Fasilitas

Keinginan Pak Harto menunaikan ibadah haji ternyata telah menguar lama. K.H. AR Fakhrudin, mantan ketua Muhammadiyah, mengatakan bahwa Pak Harto berencana berhaji sejak menunaikan ibadah umrah pada 1977.

Fakhrudin bertanya langsung, mengapa Pak Harto tak sekalian saja beribadah haji. Pak Harto menjawabnya singkat, "Nanti kalau saya beribadah haji disangka haji politik."

Pak Harto khawatir ada anggapan dari masyarakat bahwa ia sedang cari pengaruh. Pengakuan itu dituturkan kepada Pelita, 15 juni 1991.

Pak Harto dan Bu Tien menikmati makan bersama di tenda haji di Arab Saudi tahun 1991.

Pak Harto berusaha agar dapat melaksanakan ibadah haji sebagaimana umat Islam lainnya, tanpa perlakuan khusus, meskipun tak sepenuhnya terwujud karena statusnya sebagai kepala negara yang harus mengikuti protokoler. (Foto: Koleksi eksklusif Museum Purna Bhakti Pertiwi)

Mendengar jawaban itu, Fakhrudin heran. Ia baru tahu ada umat Islam yang bersikap begitu.

Ketika kesempatan berhaji akhirnya tiba pada Juni 1991, Pak Harto harus berhadapan dengan realitas bahwa dirinya tak bisa begitu saja melebur dalam lautan jemaah tanpa pengawalan.

Pak Harto adalah kepala negara, maka ada protokoler ketat yang wajib diikuti demi keselamatan. Ditambah lagi, status Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan hubungan diplomatik yang sangat baik dengan Arab Saudi menjadikan ibadah haji Pak Harto diperlakukan istimewa.

Raja Fahd, Raja Saudi kala itu, memperlakukan Soeharto sebagai tamu agung.

“Raja Fahd sebenarnya sudah lama menantikan kehadiran beliau. Begitu juga masyarakat di sini sudah lama ingin melihat langsung wajah pemimpin negara berpenduduk Islam terbesar di dunia itu," ungkap Kyai Husein, ulama Indonesia yang telah lama bermukim di Mekkah, dalam Jawa Pos, 20 Juni 1991.

Secara personal, Pak Harto merindukan kebersahajaan. Ia ingin berhaji sebagaimana rakyat biasa: merayap di antara jutaan manusia, berpeluh, dan melepaskan seluruh atribut kekuasaan serta fasilitas istimewa.

"Sebenarnya, sebagai seorang Muslim yang konsekuen, seharusnya saya menolak," ujar Pak Harto dalam harian Berita Buana, 28 Juni 1991.

Namun, Pak Harto tak kuasa menolaknya demi menghindari rusaknya hubungan kedua negara dan kerepotan sana-sini pada jemaah lain.

"Untuk menghormati undangan lisan dan tulisan Raja Fahd, di beberapa kota rombongan Pak Harto akan menginap di Royal Guest House, semacam wisma negara," kata Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, seperti dikutip Panji Masyarakat, 11-20 Juni 1991.

Meski begitu, Pak Harto tetap menekankan keinginan berhaji secara khusyu. Dan ini pun dihargai oleh pemerintah Arab Saudi. Tak ada pejabat setempat yang menemani Pak Harto.

"Dalam rombongan Pak Harto yang berjumlah 28 orang, tidak ada satu pun pejabat pemerintahan yang mendampinginya. Jadi, hanya anggota keluarga, ajudan, tim kesehatan, dan seorang kiai pembimbing," tambah Moerdiono.

Prosesi haji sang presiden beserta keluarga berjalan dengan sangat lancar. Sebagai bentuk penghormatan dan tanda keberkahan dari Tanah Suci, Pak Harto dianugerahi nama depan bernuansa Islami yang agung: Muhammad. Jadilah nama panjang lengkap dengan gelarnya: Haji Muhammad (H.M.) Soeharto

Ibu Tien, istri Pak Harto, pun mendapatkan nama baru yang bernuansa Islam: Siti Fatimah Hartinah Soeharto. Siti adalah sebutan untuk perempuan mulia, sedangkan Fatimah adalah anak perempuan Nabi Muhammad SAW.

“Pemberian nama kepada Presiden dan Ibu Soeharto, mempunyai nilai tersendiri baik secara pribadi maupun sebagai Kepala Negara. Nama baru itu bukan hanya mengandung penghargaan, tetapi juga sebagai hakikat persaudaraan antara Presiden dan ibu Soeharto yang sudah dianggap sebagai saudara oleh Raja Fahd,” kata Munawir Sjadzali, pemimpin rombongan haji Indonesia tahun itu, dalam Pikiran Rakyat, 27 juni 1991.

Baca juga:

Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Sejarah Gelar, Politik, dan Kontroversinya

Tafsir Politik Naik Hajinya Soeharto

Selama Pak Harto menunaikan ibadah haji, para pengamat politik dan budaya diam-diam membuat analisis. Dalam panggung sejarah kontemporer, tindakan seorang penguasa jarang sekali dinilai hampa dari kepentingan taktis.

"Walau tidak berterus terang (malu-malu atau mungkin takut), sejumlah tokoh serta merta mengaitkannya dengan basis dukungan untuk pemilu tahun depan," terang Panji Masyarakat.

Karena Pak Harto juga seorang politisi, tindak-tanduknya tak lepas dari maksud-maksud politik. Begitu keyakinan para pengamat. Dan keyakinan ini bukan tanpa alasan jika meneropong perkembangan politik Indonesia pada akhir dekade 1980-an hingga awal 1990-an.

Sejak awal berdiri, Orde Baru dikenal cukup represif terhadap gerakan Islam politik yang dinilai dapat menggoyang stabilitas negara dan Pancasila. Maka meledaklah peristiwa berdarah seperti Tanjung Priok pada 12 September 1984 yang memakan korban puluhan jiwa.

"Padahal hanya Tuhan yang berhak menilai seseorang pergi haji."

Ramadhan K.H, penulis biografi Soeharto

Peristiwa bermula dari kemarahan massa terhadap dua orang babinsa (bintara pembina desa) yang memasuki musala di Koja, Jakarta, tanpa membuka sepatu.

Karuan amarah warga meledak. Mereka membakar sepeda motor kedua aparat tersebut dan memukuli mereka. Ujungnya, empat orang ditahan polisi.

Warga tak terima. Seorang bernama Amir Biki memimpin demo meminta pembebasan teman-temannya. Namun, demo dijawab secara represif hingga menimbulkan korban luka dan tewas, termasuk Amir Biki.

Peristiwa itu membuat hubungan umat Islam dan pemerintah menegang.

“Saat itu rezim Soeharto memang terkesan menekan kelompok yang mulai membesar, terutama pasca kemenangan Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta pada pemilihan umum 1982,” tulis tim Tempo dalam buku Benny Moerdani Yang Belum Terungkap (2015).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai politik Islam satu-satunya sejak Pemilu 1977. PPP juga lawan kuat Golkar, kendaraan politik dan elemen penopang Orde Baru, selain ABRI.

Namun, memasuki era 1990-an, peta politik nasional mulai bergeser. Hubungan kemitraan antara Pak Harto dengan faksi-faksi kuat di dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mulai menunjukkan keretakan dan ketegangan.

Untuk mengimbangi potensi goyahnya dukungan dari militer, Pak Harto dinilai melakukan 'ijtihad' politik dengan merangkul umat Islam menjelang Pemilu 1992.

Dalam konteks sosiologi politik inilah, ibadah haji Pak Harto dianggap sebagai suatu simbolisasi atau political branding untuk menarik simpati dan dukungan konkret dari mayoritas muslim Indonesia yang selama itu berada di pinggiran kekuasaan.

Robert W. Hefner, antropolog asal Amerika Serikat, bahkan menyebut penyematan nama 'Muhammad' kepada Pak Harto sebagai simbol pentingnya peristiwa haji bagi identitas pribadinya.

"Bukan sesuatu yang lazim bagi orang Islam yang telah menunaikan haji ke Tanah Suci menambahkan nama baru," tulis Hefner dalam "Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class", yang dimuat dalam jurnal Indonesia, Oktober 1993.

Baca juga:

Sejarah Dibekukan di Diorama Museum Monas: Dari Sukarno ke Soeharto

Bantahan dari Menteri dan Penulis Biografi

Ternyata apa yang dikhawatirkan Pak Harto pada 1977 akhirnya menjadi kenyataan. Ia dianggap ingin mencari pengaruh.

Namun, Moerdiono membantah segala anggapan bahwa haji Pak Harto karena motif politik.

"Saya nyaris tidak sanggup memberikan reaksi atas pandangan semacam itu, betul-betul tidak berdasar sama sekali," kata Moerdiono kepada Panji Masyarakat. "Tapi saya katakan, tidak ada kaitannya dengan politis. Ini bukan haji politis."

Pernyataan Moerdiono dapat dukungan dari Ramadhan K.H, penulis buku biografi Pak Harto, Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya.

"Padahal hanya Tuhan yang berhak menilai seseorang pergi haji," kata Ramadhan dalam Panji Masyarakat.

Ramadhan juga menaruh harapan seselesainya Pak Harto menunaikan haji. Ia percaya Pak Harto akan lebih mengenal semangat Islam.

Sementara bagi Moerdiono, perubahan apapun pada diri Pak Harto sepulangnya dari Tanah Suci tak bakal lepas dari konteks kebangsaan dan kenegaraan.

Pada akhirnya, sepulang haji, Pak Harto memang berubah. Begitu pun kondisi Indonesia.

Sejak tahun 1991, akomodasi terhadap kelompok Islam meroket tajam. Ditandai dengan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), legalisasi Bank Muamalat sebagai bank Islam, hingga pembolehan pemakaian jilbab di sekolah negeri. (sof)

Baca juga:

Pengaruh Revolusi Iran 1979 di Indonesia dan Respons Orde Baru

Haji Muhammad Soeharto: Di Antara Panggilan Ilahi dan Political Branding