Kilasan

Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) pada era pemerintahan Prabowo dinilai bukanlah bentuk resentralisasi kekuasaan, melainkan strategi realokasi anggaran dari proyek infrastruktur mangkrak menuju program kerakyatan yang mampu memutar langsung roda ekonomi lokal.
Sayangnya, potensi positif dari program-program strategis tersebut terhambat oleh buruknya tata kelola eksekusi akibat dominasi perwakilan partai politik yang minim profesionalisme di dalam tim ekonomi Kabinet Merah Putih.
Sebagai jalan keluar, pemerintah didesak untuk membenahi manajemen utang melalui alternatif pembiayaan berbunga rendah guna memperlebar defisit anggaran, sehingga hak dana daerah dapat dikembalikan tanpa mengorbankan program prioritas nasional.

abad.id - Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan masifnya program strategis nasional pada era pemerintahan Prabowo Subianto terus memicu perdebatan sengit. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai sinyal kuat terjadinya resentralisasi kekuasaan.

Namun, Harryadin Mahardika, Chairman of Soemitro Economic Forum (SEF) sekaligus pemrakarsa forum diskusi Economic Frontline, menawarkan sudut pandang berbeda dalam diskusi bertajuk "Gugat: Gelanggang Isu dan Gagasan Terbuka: Resentralisasi Kekuasaan Oleh Prabowo Sebagai Oligarki Tunggal" yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI) di Auditorium FIA UI, Depok, Jawa Barat (07/09/2026).

Sebagai seorang ekonom, mantan akademisi, sekaligus pelaku usaha, Harryadin membedah logika di balik layar yang melandasi lahirnya kebijakan-kebijakan kontroversial tersebut. Menurutnya, publik perlu melihat motif ekonomi makro yang lebih besar sebelum terburu-buru menghakimi.

Baca juga:

Mimpi Welfare State Indonesia: Menakar Syarat, Model, dan Jalan Terjalnya

Menjawab Tuduhan Resentralisasi

Terkait narasi resentralisasi kekuasaan, Harryadin menilai tuduhan tersebut kurang tepat jika dialamatkan sepenuhnya kepada pemerintahan saat ini.

Dalam pandangan Harryadin, "pengkhianatan" terbesar terhadap konsep otonomi daerah justru sudah dimulai sejak era Omnibus Law pada masa Presiden Jokowi, yang ditandai perubahan kewenangan strategis seperti perizinan tambang dari daerah ke pusat.

“Kenapa Omnibus Law itu adalah pengkhianatan terbesar dari desentralisasi? Di dalam Omnibus Law itu ada berbagai macam aturan yang lebih tinggi, jadi dia berhak untuk menegasikan aturan di bawahnya,” ungkap Harryadin.

Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo hari ini bukanlah pengebirian kewenangan daerah, melainkan sebuah realokasi anggaran demi menggerakkan roda ekonomi yang sempat stagnan.

“Nah, yang dikejar oleh Prabowo adalah memberikan pemahaman pada kita semua, sekarang kita mau tumbuh lebih cepat. Sudah tidak perlu lagi kita bikin bangunan."

Harryadin Mahardika

Harryadin menjelaskan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia terjebak dalam misalokasi anggaran akibat pembangunan infrastruktur daerah yang tidak produktif, seperti menjamurnya stadion-stadion besar yang berujung mangkrak.

Langkah memotong TKD adalah sinyal tegas dari pusat agar anggaran tidak habis untuk proyek seremonial.

“Dalam ekonomi, ada namanya velocity of money. Jadi, uang itu kalau selesai jadi bangunan, dia mandeg. Tapi kalau dia jadi uang yang dikonsumsi, dibelikan segala macam, dia akan berputar terus,” tegas Harryadin.

“Nah, yang dikejar oleh Prabowo adalah memberikan pemahaman pada kita semua, sekarang kita mau tumbuh lebih cepat. Sudah tidak perlu lagi kita bikin bangunan (infrastruktur seperti zaman Jokowi—Red).

Contohnya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), anggaran justru berputar di daerah karena rantai pasoknya langsung memotong jalur konglomerasi dan membeli bahan baku dari petani serta peternak lokal.

Begitu pula dengan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Harryadin melihat program ini secara normatif sebagai upaya memberikan "kail", bukan sekadar "umpan".

Kopdes diproyeksikan menjadi unit usaha retail mandiri milik desa yang bisa menghasilkan Pendapatan Asli Desa secara berkelanjutan pada masa depan.

Baca juga:

Dari State Capitalism ke Welfare State: Menavigasi Jalan Buntu Global atau Risiko Kebijakan Asimetris?

Otopsi Kritis Terhadap Kabinet dan Tata Kelola

Kendati melihat potensi positif dari program-program tersebut, Harryadin tidak menutup mata terhadap realitas di lapangan. Secara objektif, ia mengakui adanya kualitas profesionalisme yang merosot di dalam susunan kabinet baru ini.

Harryadin secara terbuka mengkritik komposisi tim ekonomi Kabinet Merah Putih.

“Pak Prabowo enggak punya tim yang bagus. Kenapa tidak punya tim yang bagus? Karena terlalu kompromistis secara politik. Coba kalau secara politik enggak kompromistis, ya,” katanya dengan tegas.

Dari sekian banyak menteri, Harryadin menilai hanya sedikit sosok profesional di bidangnya, sementara sisanya didominasi oleh perwakilan partai politik. Akibatnya, eksekusi program di lapangan menjadi terhambat.

“Misalnya ini yang sederhana aja, yang bidang saya, tim ekonomi. Tim ekonomi Pak Prabowo itu yang profesional mungkin cuma dua orang menterinya. Yang lain, menteri parpol semua. Gimana mau diajak berpikir kalau menteri parpol? Itu baru tim ekonominya yang di kabinet ya, belum di badan, lembaga, dan sebagainya,” kata Harryadin.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.000 Koperasi Desa/Merah Putih pada 25 Juli 2025. (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Harryadin juga mencontohkan bagaimana ribuan manajer Kopdes yang sudah dilatih berbulan-bulan belum bisa ditempatkan hanya karena masalah birokrasi dan buruknya kompetensi para eksekutor di tingkat atas.

“Kopdes itu harusnya dua bulan lalu sudah ready to operate. Artinya begitu dikasih uangnya dia sudah jalan, sudah ada sistem IT-nya, sudah ada IRP-nya, sudah ada produknya,” ungkapnya

“Kemarin manajer-manajernya sudah dilatih selama tiga bulan. Sudah lulus dua bulan yang lalu, tapi enggak segera ditempatkan karena ada masalah dengan timnya, ada masalah dengan eksekutornya padahal ini kan sederhana kalau bagi orang yang mungkin profesional dan mampu.”

Selain masalah tim, kendala terbesar pemerintah saat ini adalah keterbatasan likuiditas dan mahalnya beban bunga utang warisan masa lalu.

Hal inilah yang membuat kebijakan realokasi anggaran menjadi pilihan terakhir yang tak terhindarkan demi menjaga defisit APBN tetap aman.

Baca juga:

Ketika Independensi Bank Indonesia Diuji di Tengah Fragmentasi Dunia: Diskusi Mingguan Perdana Economic Frontline

Jalan Menuju Kesejahteraan Nyata

Agar program-program tadi tak berakhir sebagai kegagalan tata kelola, Harryadin menegaskan sejumlah langkah strategis yang harus diambil.

Pemerintah pusat harus segera membenahi manajemen utang dengan mencari alternatif pembiayaan yang jauh lebih murah, seperti Panda Bonds atau Patriot Bonds yang memiliki bunga rendah.

Jika payung hukum pembiayaan murah ini sudah kuat, pemerintah dapat memperlebar defisit anggaran menjadi enam hingga tujun persen.

Dengan begitu, pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengembalikan hak anggaran daerah tanpa harus mengorbankan program strategis nasional.

Terakhir, Harryadin mengajak masyarakat dan kalangan akademisi untuk memberikan mandat yang benar serta pengawasan yang ketat kepada tim ekonomi pemerintah.

“Maksudnya ngapain terlalu khawatir selama kita kasih mandat yang benar pada Purbaya. Ayo, sudah tahu caranya gimana kan? Lakukan dengan benar. Kalau dia (Purbaya—Red) salah ya pasti yang menghukum bukan kita. Yang menghukum pasti pasar kalau dia salah,” tegas Harryadin

Karena itu, tantangan terbesar saat ini bukan lagi memperdebatkan konsep, melainkan menuntut profesionalisme eksekusi agar perputaran uang benar-benar sampai ke daerah dan membawa kesejahteraan nyata. (sof)

Baca juga:

Economic Frontline: Mencari Jalan Keluar Kapitalisme Negara, Dari Pajak Oligarki Hingga Proteksi Sektor Riil

Melihat Sisi Lain Kebijakan Ekonomi Prabowo: Catatan Kritis CEO Soemitro Economic Forum