Kilasan

Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo harus memulai tugas diplomatiknya tanpa staf maupun fasilitas, bahkan terpaksa menyulap kediaman pribadinya di Cikini menjadi kantor kementerian untuk mempersiapkan kedatangan Sekutu.
Pasukan Sekutu (Inggris/AFNEI) tiba di Indonesia dalam posisi serba salah: mereka terikat hubungan dengan Belanda yang ingin kembali menjajah, namun di sisi lain terdesak oleh simpati domestiknya serta tekanan dari India.
Inggris akhirnya mengubah haluan dengan menekan Belanda agar bersedia berunding secara luwes dengan Republik.

abad.id - Ahmad Soebardjo beroleh tugas berat pada 19 Agustus 1945. Ia ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Namun, jangan bayangkan ia langsung mendapat beragam kemewahan sebagai orang pangkat seperti halnya masa sekarang.

Republik yang baru berdiri ini belum bisa memberikan banyak hal kepada menteri-menterinya. Kementerian Luar Negeri bahkan tak punya kantor. Soebardjo bertugas seorang diri. Staf belum tersedia. Alat-alat kantor nihil.

"Saya mulai pekerjaan dengan tangan kosong. Teman-teman saya beruntung sudah dapat mulai kerja secara normal, mempunyai segala sesuatu untuk memimpin suatu Departemen Pemerintahan, namun belum banyak hal untuk diurusnya," kata Soebardjo dalam otobiografinya, Kesadaran Nasional.

Sementara Soebardjo harus segera mengurus banyak hal. Ada perhubungan dengan negara lain yang mesti dijajaki. Ada pula kedatangan tentara Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II untuk mengurus pemulangan tentara Jepang ke negerinya dan membebaskan tawanan perang Jepang.

Maka Soebardjo bergerak memasang iklan lowongan pekerjaan untuk departemennya di harian Asia Raya. Surat lamaran berdatangan. Soebardjo menerima 10 pegawai: lima sekretaris, lima staf administrasi.

Pegawai sudah dapat. Bagaimana dengan kantornya? Soebardjo terpaksa menggunakan kediaman pribadinya di Jalan Cikini 82 sebagai kantor Departemen Luar Negeri. Di sini pula Soebardjo merencanakan strategi terbaik untuk menyambut Sekutu.

"Sekutu tidak boleh mencari hubungan langsung dengan Angkatan Perang Jepang yang menduduki Indonesia, tanpa persetujuan atau paling sedikit dengan pengetahuan pemerintah Indonesia," sebut Soebardjo.

Baca juga:

Menentang Blokade Sekutu pada HUT Ke-1 RI di Jakarta: Pidato Api Unggun Sjahrir dan Nyali Perempuan

Dilema Negeri yang Bangkrut

Kaum nasionalis Indonesia sebenarnya tak mengharapkan kedatangan Sekutu. Mereka memandang Sekutu, yang diwakili oleh tentara Inggris, sebagai kawan Belanda. Sebaliknya, Belanda sangat menginginkan kehadiran Sekutu selekas mungkin.

Namun, pasukan Sekutu paling awal baru datang pada 29 September 1945. Keterlambatan ini lantaran Sekutu harus mengurus wilayah Singapura, Indo-China, dan Thailand lebih dulu. Selain itu, Sekutu menunggu upacara penyerahan utama di Teluk Tokyo pada 2 September 1945.

Tadinya wilayah Jawa berada di bawah tanggung jawab Jenderal Douglas MacArthur yang membawahkan pasukan AS (South West Asia Pacific Command). Namun, kepala staf Amerika memindahkan tanggung jawab tersebut ke pasukan Inggris di bawah Lord Louis Mountbatten (South East Asia Command).

"Inggris sudah menghadapi cukup banyak masalah tanpa menambahkan lagi yang di Indonesia."

Christopher Thorne

Inggris agak keberatan menerima tugas ini mengingat arah kebijakan luar negeri mereka sebenarnya bersimpati pada perjuangan nasionalisme Asia. Di bawah Perdana Menteri baru dari Partai Buruh, Clement Atlee, Inggris juga sedang menghadapi masalah dalam negeri.

"Seperempat dari kekayaan nasionalnya telah lenyap akibat perang. Tanpa bantuan keuangan yang besar dari Amerika, mata uang serta perekonomiannya ada kemungkinan akan ambruk," ucap Christopher Thorne, pakar hubungan internasional dari Universitas Sussex, dalam "Orang-Orang Inggris Datang" yang dimuat Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah.

Bagi warga Inggris sendiri, Indonesia bukan urusan Inggris. Sayap kiri dari Partai Buruh juga mendesak pemerintah agar mendukung gerakan-gerakan nasionalis di Asia daripada menindasnya.

"Inggris sudah menghadapi cukup banyak masalah tanpa menambahkan lagi yang di Indonesia," lanjut Thorne.

Namun, Inggris terikat hubungan dengan AS dan Belanda. Pemerintah Inggris tak ingin merusak hubungan dengan dua negara tersebut begitu saja demi memberikan dukungan pada kemerdekaan Indonesia secara penuh. Dengan begitu, Inggris berada dalam posisi dilematis.

Inggris akhirnya tetap menerima tugas mengerahkan pasukannya ke Indonesia dan mereka tetap menjadikan Belanda sebagai kawan. Itu artinya, Inggris akan membantu Belanda memulihkan kekuasaannya di Hindia Belanda. Ini terbukti dari kesediaan Inggris memberikan tumpangan pada petugas administrasi sipil Hindia Belanda (NICA) dalam kapal perang mereka.

Semula pasukan Sekutu mengira akan mudah saja menjalankan tugasnya. Namun, mereka baru menyadari bahwa pemerintahan Indonesia sudah terbentuk luas dan mendapat dukungan kuat dari rakyat.

Baca juga:

Tiga Suara, Satu Tujuan: Bagaimana Pidato di Radio Menyatukan Rakyat pada Awal Kemerdekaan

Tiga Misi AFNEI dan Pengakuan De Facto

Maka menjelang kedatangan pasukan pertama mereka ke Indonesia (AFNEI/Allied Forces Netherlands Indies), Sekutu telah mengumumkan kepada Indonesia bahwa pasukannya hanya bertugas untuk tiga hal:

Melindungi dan membebaskan tawanan perang Jepang,
Melucuti tentara Jepang dan mengembalikan mereka ke negerinya,
Menjaga ketertiban untuk mendukung tugas pertama dan kedua.

Letjen Sir Philip Christison, pemimpin AFNEI, bahkan berjanji bahwa Inggris tak punya niat mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. "Dan menganjurkan kepada Belanda untuk mengadakan perundingan dengan pemimpin-pemimpi Indonesia secepat mungkin," kata Soebardjo.

Menyimak pengumuman dan janji itu, Presiden Sukarno lekas mengumumkan agar rakyat Indonesia jangan menentang pendaratan tentara Inggris di Tanjung Priok, Jakarta.

"Beliau mengulangi pernyataan Letjen Christison bahwa Inggris datang dengan penuh perasaan damai," lanjut Soebardjo.

Christison mendarat di Tanjung Priok dengan aman. Ia membawa tiga divisi pasukan dari India yang berbeda wilayah penugasan.

Divisi India ke-3 di bawah Mayjen D.G. Hawthorn bertugas di Jakarta. Divisi India ke-5 di bawah Mayjen H. Mansergh berdinas di Surabaya. Divisi India ke-26 pimpinan H.H. Chambers bekerja di Padang, Medan, dan Sumatra.

Sehari setelah kedatangan Sekutu, Christison mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Ia bilang tak bakal mengusik pemerintah Indonesia. Malahan ia meminta pemerintah Indonesia tetap melanjutkan administrasinya di luar wilayah yang diduduki tentara Inggris.

Apel bersama pasukan sekutu dari India dengan orang Belanda menjelang tugas akhir Sekutu di Indonesia, 22 November 1946.

Parade Pasukan Sekutu dari India bersama dengan orang-orang Belanda menjelang berakhirnya tugas Sekutu pada November 1946. (Foto: Dienst voor Legercontacten Indonesie)

Untuk mendukung tugas Sekutu, Christison sadar perlu dukungan pemimpin Indonesia. Maka ia ingin menemui sejumlah pemimpin Republik.

"Pernyataan ini berarti pengakuan de facto terhadap Republik Indonesia oleh Tentara Inggris yang menduduki Indonesia," ungkap Soebardjo.

Soebardjo meyakini pengumuman itu sebagai sikap resmi Pemerintah Inggris. Tak mungkin seorang tentara berani bertindak mandiri terkait tugasnya tanpa instruksi dari atasannya.

Dugaan Soebardjo meleset. Pemerintah Inggris tetap lebih condong memihak Belanda. Bahkan ketika ketegangan antara Sekutu dengan rakyat Indonesia meningkat pada akhir Oktober hingga November 1945, Menteri Luar Negeri Inggris Ernest Bevin mengingatkan pasukan Sekutu agar "Jangan memberi pengakuan kepada penguasa yang mana pun yang tidak disetujui oleh Pemerintah Belanda."

Mendapat pernyataan ini, Belanda merasa di atas angin. Mereka percaya bekas daerah jajahannya itu akan kembali lagi. Namun, keadaan itu berubah cepat ketika Inggris mendapat gejolak di dalam negerinya dan di India.

Tekanan dalam negeri agar Inggris menarik diri dari Indonesia semakin kuat. Sementara dari India, tokoh penting seperti Jawaharlal Nehru berkeberatan dengan penggunaan tentara India ke Indonesia.

"Dari 30 batalion yang akhirnya dikerahkan oleh Mountbatten di Indonesia, 26 batalion di antaranya adalah pasukan dari India, dan di kalangan pasukan India ini terdapat simpati yang kuat terhadap rakyat Indonesia," sebut Thorne.

Mountbatten bahkan mendapat peringatan dari Gubernur Jenderal Inggris di India, Lord Wavell, bahwa penggunaan pasukan India ke Indonesia bakal bikin gejolak di India. Ujungnya, Inggris sendiri yang akan kelimpungan.

Dari segi kekuatan pasukan, Sekutu sebenarnya sangat kekurangan jumlah. Indonesia memiliki luas empat juta kilometer persegi dengan 130 juta penduduk. Mountbatten menyadari ini tidak sebanding dengan jumlah pasukannya. Ditambah lagi, AS enggan mengerahkan kapal bantuannya ke Indonesia.

"Ia jelas tidak punya cukup pasukan untuk memaksakan penyelesaian secara militer," tambah Thorne.

Baca juga:

Suar Kemerdekaan Indonesia di Negeri Adidaya: Perjuangan Berliku Diaspora Indonesia di AS Pascaproklamasi

Inggris Berubah Sikap, Belanda Murka

Melihat perkembangan situasi ini, Pemerintah Inggris akhirnya mengubah sikap. Inggris mulai mendorong Belanda agar bersikap luwes terhadap Republik.

Karuan Belanda tak senang dengan keputusan tersebut. Orang-orang Belanda mengecam perubahan sikap Inggris.

"Mereka beranggapan bahwa Inggris tidak mengerahkan segala daya upaya yang seharusnya mereka berikan dengan sepenuhnya untuk memastikan bahwa kekuasaan Belanda ditegakkan kembali di Hindia Belanda," kata Thorne.

Meski ketegangan antara Inggris dan Belanda meningkat, pasukan Sekutu tetap menjalankan tugasnya hingga akhir November 1946. Di sesela itu, diplomat Inggris, Sir Archibald Clark Kerr justru menekan Belanda agar berunding dengan Indonesia. Hasilnya adalah Persetujuan Linggajati (15 November 1946).

Setelah persetujuan itu, pasukan Sekutu di bawah Mountbatten ditarik dari Indonesia dan dibubarkan. Inggris akhirnya berhasil menuntaskan tugas dilematis itu dengan hanya sedikit konfrontasi terhadap Indonesia, tapi meninggalkan sakit hati mendalam pada orang-orang Belanda.

Menurut Thorne, hingga dekade 1980-an, "masih ada orang di Belanda yang menyalahkan orang Inggris atas hilangnya daerah jajahan mereka yang paling berharga." (dru)

Baca juga:

Tiga Serpihan HUT Perdana RI: Dari Lapangan Hijau Yogyakarta hingga Jantung Amerika

Misi Setengah Hati Sekutu: Mengapa Inggris Memaksa Belanda Berunding dengan Indonesia?