Penulis : Pulung Ciptoaji

Surabaya, Buruh tak pernah ingkar janji sesuai perangnya di media sosial menolak kenaikan Bahan Bakar Bersubsidi , Senin 19/9/2022 lalu, ribuan buruh dari sejumlah Aliansi  yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Serikat Buruh Jawa Timur (GASPER) menuju titik aksi di depan Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya. Achmad Fauzi ketua Gasper Jatim sekaligus Ketua  atau Wakil Sekretaris DPD KSPSI Jatim menyebut, massa buruh datang dari Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, dan beberapa daerah lainnya Hingga Banyuwangi.

Fauzi menyebut dalam aksi kali ini adalah untuk menolak kenaikan BBM, menuntut revisi UMK tahun 2022, selanjutnya agar segera mengesahkan upah minimum sektoral 2022. Terakhir menuntut pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar menetapkan UMK 2023 tidak menggunakan formulasi pimpin 36 tahun 2021. Berdasarkan pantauan dilapangan, sejak pagi massa buruh terus berdatangan dari sejumlah penjuru berkumpul di kantor Gubernur Jatim.  Para buruh dengan rombongannya yang dipimpin masing-masing setidaknya satu truk mobil komando yang di belakangnya diikuti massa aksi.

"Hidup buruh..," teriak salah satu korlap buruh dari atas truk komando. "Turunkan harga BBM harga mati " kata salah satu korlap aksi diatas mobil komando.

Sebenarnya gerakan buruh dengan tuntutan keadilan sudah bergema sejak jaman kolonial. Bahkan jaman pemerintah Hindia Belanda sudah ada gerakan buruh hingga memuncak dengan aksi pemogokan. Dalam buku Perburuhan dari Masa ke Masa: Jaman Kolonial Hindia Belanda sampai Orde Baru Oleh Edi Cahyono,  abad ke-19 adalah masa paling revolusioner dan penuh perubahan dalam sejarah kepulauan yang saat ini dikenal sebagai Indonesia. Herman Willem Daendels (1808-1811) seorang pengagum revolusi Perancis mempertegas pengelolaan wilayah koloni yang sebelumnya hanya merupakan mitra perdagangan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Di abad itu pula struktur masyarakat kapitalistik terbentuk. Lembaga keuangan Nederlansche Handels Maaatschapij (NHM) dan Javasche Bank didirikan. Tampil pengusaha-pengusaha Eropa untuk industri-perkebunan gula, di awal cultuurstelsel terdapat 30 kontraktor, terdiri dari 17 Tionghoa, 7 Belanda dan 6 Inggris. 

Untuk mengelola industri perkebunan dan pabrik-pabrik itu, membutuhkan kaum bumiputera menjadi buruh. Maka perjalanan perburuhan sejak jaman kolonial Hindia Berlanda. Salah satunya pada Mei 1842, terjadi rotasi penanaman lahan tebu di kabupaten Batang Karesidenan Pekalongan di desa-desa Kaliepoetjang Koelon, Karanganjar dan Wates Ageng akan diadakan perluasan penanaman tebu. Residen meminta tanah-tanah baru untuk dipakai menanam tebu dalam jangka dua tahun. Instruksi gubernemen ini disampaikan langsung oleh bupati Batang kepada para kepala desa. Pada 22 Oktober, kontrolir Batang melaporkan, sejumlah 46 desa yang penduduknya melakukan cu1tuurdienst tebu. Namun  upah para pekerja ternyata dilunasi sejak masa panen tahun. Protes planter terjadi pada 24 Oktober 1842, dan diikuti 600 planter (pekerja penanam tebu) dari 51 desa.

Aksi serupa di Yogyakarta tahun 1882, terjadi pemogokan berturut-turut. Gelombang pertama berlangsung sejak awal minggu terakhir bulan Juli 1882 sampai tanggal 4 Agustus 1882 melanda empat pabrik gula (PG). Gelombang kedua berlangsung dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 22 Agustus 1882, melanda 5 pabrik dan perkebunan. Gelombang ketiga berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai pertengahan Oktober 1882, melanda 21 perkebunan. Para buruh ini menuntut upah, kerja gugur-gunung yang terlalu berat, kerja jaga (wachtdiensten) yang dilakukan 1 hari untuk setiap 7 hari serta kerja moorgan yang tetap dilaksanakan padahal tidak lazim lag, upah tanam (plaantloon) yang sering tidak dibayar,  banyak pekerjaan tidak dibayar padahal itu bukan kerja wajib, harga bambu petani yang dibayarkan oleh pabrik terlalu murah bila dibandingkan harga pasar, beberapa pengawas Belanda sering memukul petani.

Dilihat dari jumlah orang dan desa yang terlibat protes tentu ini bukan protes besar. Namun disebabkan belum ada organisasi modern (serikat, partai.), seringkali aktivitas politik buruh seperti melakukan protes dan mogok belum menjadi perhatian pemerintah. Bahkan aksi buruh petani pada abad ke-19 cenderung diangkat persoalan protes petani. Sementara petani di Hindia Belanda adalah petani yang tidak dapat dikategorikan sebagai farmer (tuan tanah kapitalis), namun lebih merupakan peasant (petani gurem/miskin). Kaum tani gurem ini untuk hidupnya harus bekerja pada industri perkebunan yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda. 

Serikat-serikat buruh orang-orang Eropa di Hindia Belanda berdiri sejak akhir abad ke-19 atau sering disebut serikat buruh import. Berturut-turut lahir Nederlandsch-Indisch Onderwijzers Genootschap (NIOG) tahun 1897; Staatsspoor Bond (SS Bond) didirikan di Bandung pada 1905; Suikerbond (1906); Cultuurbond, Vereeniging v. Assistenten in Deli (1907); Vereeniging voor Spoor-en Tramweg Personeel in Ned Indie berdiri 1908 di Semarang; Bond van Geemployeerden bij de Suikerindustrie op Java (Suikerbond) tahun 1909 di Surabaya; Bond van Ambtenaren bij de In en Uitvoerrechten en Accijnzijn in Ned Indie (Duanebond) tahun 1911; Bond van Ambtenaren bij den Post , Telegraaft en Telefoondienst (Postbond) tahun 1912; Burgerlijke Openbare Werken in Ned-Indie (BOWNI) tahun 1912; Bond van Pandhuis Personeel (Pandhuisbond) (1913).

Ciri serikat-serikat buruh ini adalah: Pertama, tidak ada motifmotif ekonomi dalam proses pendiriannya. Tidak ada masalah pada sekitar tahun berdirinya serikat-serikat buruh tersebut misalnya, soal rendahnya tingkat upah, atau pun buruknya kondisi sosial tenaga kerja "impor." (warga non pribumi). Faktor yang mendorong pembentukan mereka adalah pertumbuhan pergerakan buruh di Belanda. Pada sekitar 1860-1870 di Nederland sedang mengalami pertumbuhan pergerakan buruh. Dan sejak 1878 ada pengaruh gerakan sosialdemokrat yang mendorong berdirinya National Arbeids Secretariats (NAS) sebagai induk organisasi.
Perkembangan selanjutnya dalam keanggotaan serikat-serikat buruh ini tidak hanya merekrut anggota "impor" saja, akan tetapi juga menerima kalangan bumiputera. Ini terjadi sebagai pengaruh semangat etis.  Pada awal 1900 memberi nuansa baru dalam perkembangan intelektual bumiputera. Ditambah lagi dengan pembentukan serikat-serikat oleh buruh "impor," telah memicu serikat buruh dibangun oleh kaum bumiputera dalam masa-masa sesudahnya. Beberapa di antaranya yang dapat disebutkan adalah: Perkoempoelan Boemipoetera Pabean (PBP) tahun 1911; Persatoean Goeroe Bantoe (PGB) tahun 1912; Perserikatan Goeroe Hindia Belanda (PGHB) berdiri tahun 1912; Persatoean Pegawai Pegadaian Boemipoetera (PPPB) tahun 1914; Opium Regie Bond (ORB) dan Vereeniging van Indlandsch Personeel Burgerlijk Openbare Werken (VIPBOUW) tahun 1916; Personeel Fabriek Bond (PFB) tahun 1917.

Di kalangan Tionghoa pada 26 September 1909, di Jakarta, dibentuk Tiong Hoa Sim Gie dipimpin oleh Lie Yan Hoei. Empat bulan kemudian kelompok ini merubah nama menjadi Tiong Hoa Keng Kie Hwee yang kemudian menjadi inti dari Federasi Kaum Boeroeh Tionghoa. Perhimpoenan Kaoem Boeroeh dan Tani (PKBT) didirikan tahun 1917, di lingkungan industri gula. Organisasi ini dikembangkan dari Porojitno yang dibentuk oleh Sarekat Islam (SI) dan ISDV Surabaya pada tahun 1916. PKBT kemudian dipecah menjadi dua di tahun 1918 yaitu Perhimpoenan Kaoem Tani (PKT) dan Perhimpoenan Kaoem Boeroeh Onderneming (PKBO). PKBO kemudian digabung dengan Personeel Fabriek Bond (PFB), sebuah organisasi yang dibentuk oleh Soerjopranoto tahun 1917. Vereniging Spoor-Traam Personen (VSTP) didirikan pada 14 November 1908 di Semarang, Jawa Tengah oleh 63 buruh "impor" Eropa yang bekerja pada 3 jalur kereta NederlanschIndische Spoorweg Maatschappij (NIS), Semarang-Joana Maatschappij Stoomtram (SJS) dan Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS). Rapat umum VSTP pada Pebruari 1914 diputuskan dari posisi tujuh anggota eksekutif tiga diambil dari kaum bumiputera. Jumlah anggota VSTP diakhir 1913 adalah 1.242 (673 Eropa dan 569 Bumiputera), dan pada Januari 1915 beranggotakan 2.292 dan anggota bumiputera telah mencapai 1.439. Tahun 1915 VSTP menerbitkan orgaan (surat kabar) Si Tetap, dalam bahasa Melayu. Moehamad Joesoef ditunjuk menjadi editornya.

Joesoef pun terpilih menjadi Ketua Pusat bersama pemuda berumur 16 tahun, Semaoen. Semaoen kemudian masuk ke VSTP cabang Surabaya pada paruh akhir 1914, dan dia terpilih menjadi ketua cabang di awal 1915. Pada 1 Juli 1916, Semaoen pindah ke Semarang menjadi propagandis utama VSTP dan editor Si Tetap. Semaoen begitu gigih membangun VSTP. Pada 1920 dia telah membangun 93 cabang di Pulau Jawa (Cirebon, Semarang, Yogya, Surabaya, Madiun), beberapa di pantai Barat Sumatera dan pada perkebunan Deli.  Bahkan anggota VSTP pada Mei 1923 telah mencapai 13.000 orang, atau seperempat buruh industri perkeretaapian Hindia Belanda. Tercatat 60 persen anggota pasti membayar iuran, sisanya membayar iuran organisasi pula namun tidak terlalu patuh. Aksi pemogokan VSTP pada April hingga Agustus 1923 berakibat dirinya diasingkan ke Nederland. Dia berangkat pada 18 Agustus 1923. 

Pemogokan-pemogokan dengan mengandalkan organisasi mulai gencar terjadi di tahun 1920 an. PFB tahun 1920 memobilisasi pemogokan disebabkan majikan menolak mengakui PFB sebagai organisasi yang mewakili anggotanya. Di Surabaya pada 15 Nopember 1920 pada Droogdok Maatschappij terjadi pemogokan diikuti sekitar 800 buruh. Agustus 1921 pemogokan terjadi di lingkungan buruh pelabuhan Surabaya. Medio Januari 1922 pegawai pegadaian mogok mencakup 79 rumah-gadai dengan sekitar 1.200 buruh (PPPB). Buruh kereta-api didukung sekitar 8.500 buruh mogok pada April 1923 (VSTP).

Pemogokan di perusahaan percetakan di Semarang terjadi pada 21 Juli 1925. Menyusul pemogokan di C.B.Z. pada 1 Agustus 1925; diikuti dengan pemogokan di Stoomboot en Prauwenveer yang diikuti sekitar 1.000 anggota yang berakhir pada September 1925. Percetakan Van Dorp di Surabaya juga mengalami pemogokan pada 1 September; sedang pada 5 Oktober dan 9 Nopember pemogokan terjadi di pabrik mesin N.I. Industrie dan Braat. Serikat Boeroeh Bengkel dan Elektris (SBBE) mogok pada 14 Desember 1925. Mencakup 7 pabrik mesin dan konstruksi. Penyebab pemogokan adalah Vereeniging van Machinefabrieken yang membawahi 7 pabrik tersebut memutuskan tidak ingin berhubungan dengan SBBE.

Untuk merespon aksi-aksi buruh tersebut pemerintah kolonial mengadakan peraturan "Dewan Perdamaian untuk Spoor dan Tram di Djawa dan Madura" yang diharapkan menjadi perantara bila terjadi perselisihan industrial. Namun kemudian pemerintah kolonial merasakan bahwa pemogokan mempunyai tujuan politik untuk menggulingkan kekuasaan. Untuk itu pada 10 Mei 1923 diumumkan undang-undang larangan mogok yang dikenal dengan artikel 161 bis. 

"Barang siapa, jang sengadja melahirken dengen perkataan, toelisan atau gambar, jang bermaksoed, baik sindiran, baik tengah atau bisa didoega-doega, mengganggoe ketentereman oemoem, baik berkehendak atau setoedjoe dengen angan-angan jang mendjatoehken atau menjerang dari kekoeasaan di negeri Belanda atau di Indonesia, aken dihoekoem dengen hoekoeman pendjara setinggi-tingginja enam tahoen atau denda oeang setingginja tiga ratoes roepiah" (pul)