Pelawak gepeng, Mamik bersama kelompok Srimulat. Foto Istimewa 

Rombongan Srimulat diundang keluarga Cendana untuk menghibur dalam rangka ulang tahun cucu kesayangan Arseto. Foto istimewa

abad.id-Di era Soeharto, kampanye pemenangan pemilu yang pada wakru itu didominasi Golkar. Kampanye pemilu selalu melibatkan seniman dan unsur kebudayaan rakyat. Namun, kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan ternyata tidak merasakan pemerataan pembangungan seutuhnya. Miris dengan kondisi itu, Soeharto berusaha menjadikan Golkar sebagai pemenang Pemilu di Indonesia.

Lalu, lewat rapat Dewan Pimpinan Gollar ditunjuklah Edi Sud, dedengkot acara Aneka Ria Safari yang mempunyai kekuasaan kekuasaan penuh dalam mengorganisasi artis. Untuk menarik massa, Edi Sud segera menghubungi Teguh Srimulat.

Baca Juga : Begini Rahasia Awet Ngakak Srimulat

Dalam buku Srimulat Aneh dan Lucu tulisan Soni Set dan Agung Pewe menggambarkan bagaimana perintah Edi Sud kepada para seniman Srimulat. Tokoh yang sangat disegani semua artis ibu kota ini meminta di Jakarta harus kuning. Namun bagi Teguh, ini merupakan tugas yang sangat berat.Teguh selaku pimpinan Srimulat berpikir cepat. la terima tawaran untuk berkampanye dengan artis-artis Safari pimpinan Edi Sud. Ia segera mengorganisasi semua anggotanya untuk bergabung dan mulai berkampanye.

Maka, dimulailah hari-hari awal kampanye Golkar. Logika dan strategi yang diusung bagaimana menggaet massa dengan menampilkan artis-artis Srimulat yang pada saat itu berada di puncak kejayaannya. Panggung off air yang dipusatkan di titik-titik kampanye, seperti Monas, Senayan, dan Lebak Bulus selalu berhasil mengumpulkan puluhan ribu massa. Mereka mengelu-elukan Gepeng, Jujuk, Asmuni, Kadir, dan para pengocok perut yang tergabung dalam Srimulat.

Baca Juga : Dunia Makin Tidak Lucu, Melawakpun Butuh Gelar Sarjana

Dalam lawakan paggung, juga disesuaikan dengan konteks pemesannya. Jika biasanya mencoba memutar balikan logika dengan guyon ala Srimulat, saat kampanye Golkar harus menyampaikan pesan sponsor untuk memainkan logika itu.

"Pejah Gesang Nderek Golkar!”

“Apa,”?

“Sampeyan semua nggak ngerti artinya Pejah Gesang?”

Tentu saja dijawab dengan kata,"tidak”  oleh sebagian besar penonton yang menyemut.

“Eh. sampeyan kayak ngak tahu aje. Kite lagi kampunye,” 

Sukses Srimulat sukses juga Edi Sud. Jakarta langsung menguning. Golkar sukses memenangkan pemilu dan menjadi juara di daerah pemilihan Ibu Kota. Edi Sud sangat puas dengan bantuan Srimulat. la memuji Teguh sebagai seorang pimpinan dan berhasil mencitrakan Golkar sebagai miliknya wong cilik lewat Srimulat.

Baca Juga : Beratnya Pelawak Dulu, Dipaksa Bisu Harus Melucu

Sejak saat itu, Srimulat makin dekat dengan kekuasaan. Beberapa kali keluarga Cendana mengundang Srimulat untuk menggung dan menghibur. Namun anehnya, Teguh Srimulat mimilih menarik diri untuk kembali ke kota Solo dan tidak berusaha terjun ke hiruk-pikuknya politik di Jakarta. (pul)

Simpang Siur Hutang Majapahit Kepada China

Abad.id - Menurut catatan Ma Huan yang berjudul Yingyei Seilan, Majapahit, berhutang sebanyak 60.000 tahil emas, sama halnya dengan sekitar 2 juta gram emas, pasalnya 1 tahilnya bernilai sekitar 35-40 gram emas. Jika setiap gram emasnya bernilai sekitar Rp938 ribu seperti harga saat ini, maka diperkirakan utang Majapahit tembus sekitar 1,8 triliun.

Ini cerita sejarah versi penulis China yang jika diikuti, tujuan akhirnya adalah ingin mengatakan bahwa pembawa Islam ke Nusantara itu kalangan China, hingga terjadi pemalsuan sejarah dimana Zheng He (Ceng Ho) dikatakan beragama Islam, padahal aslinya Budha.

Misalnya kita menutup mata saja atas pemalsuan sejarah tersebut dan mengikuti pemikiran serta versi tulisan Ma Huan, maka dalam perang saudara antara Wikramawardana (penguasa Majapahit Barat) dan Wirabhumi (penguasa Majapahit Timur) ada 170 pasukan China yang ikut terbunuh. Untuk hal ini kaisar China menetapkan denda 60 rb tael emas atas kerugian nyawa terbunuhnya 170 pasukan China. Sebagai pemenang perang saudara, maka penguasa Majapahit Barat Wirakramawardhana lalu menyerahkan 10 rb tael emas. Tetapi kaisar China kemudian mengembalikan denda dan menghapus seluruh utang, dan justru memberikan hadiah seorang putri China.

Pertanyaannya :

1 . Bagaimana sistem komunikasi pelayaran di abad 14-15 sehingga kaisar bisa menetapkan perintah bagi wilayah di seberang lautan dan mencabutnya kembali dengan segera ?

2. Aneh jika kaisar yang menetapkan kemudian menghapusnya kembali dan justru menhadiahi seorang putri untuk dijadikan selir ? dan kemudian Cheng Ho berlayar di tahun 1408 . Mengapa tentara China ikut dibunuh oleh Wirabhumi bila bukan karena kepentingan penaklukan atau ambil untung dari peristiwa perang saudara ?

Mengingat sejarah yang layak dipertanyakan begini jadi berpikir tentang strategi era Xi jin Ping untuk mengaburkan sejarah negara yang menjadi sasaran. Jadi bila dikatakan Majapahit berhutang ke China itu debatable, itu bisa jadi adalah strategi Tianxia yang tengah dikembangkan RRC.

Tianxia adalah sebuah konsep China kuno yang dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan sebagai ‘all under heaven.’ Konsep ini telah ada sejak 3.000 tahun lalu. Secara harfiah, Tian dapat diartikan sebagai surga, langit, atau apa yang ada di atas, sedangkan xià adalah sebuah istilah yang artinya di bawah, lebih rendah, atau bawahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Tianxia berarti segala sesuatu yang berada di bawah langit (everything below thesky). Kata ‘di bawah langit’ merujuk kepada ‘the earth,’ bumi/dunia atau ‘the Chinese (world),’ yaitu dunia dalam perspektif China (Callahan, 2008; Mingming, 2012; Chen & Rawnsley, 2011). Praktik ajaran Tianxia dalam wujud modern kini disebut One Belt One Road (OBOR) atau sejak 2016 telah diubah dengan istilah Belt and Road Initiative (BRI). (mda)

Pendopo Kabupaten Madiun tepat Raden Mas Adipati Brotodiningrat Bupati Madiun memerintah. Foto diambil tahun 1930 dok net. 

abad.id- Ronggowarsito menulis karya sasta yang dianggap bisa meramal masa depan. Pujangga Jawa bernama asli Bagus Burham itu juga memaparkan  pemikiran kritisnya terhadap kondisi sosial dan politik.

Secara tidak langsung, Ronggowarsito menceritakan keadaan masyarakatnya yang korup dan bobrok, tapi dengan bahasa diperhalus sebagai ramalan. "Syair Zaman Kegelapan", ditulis pada dekade 1860-an.

Iki sing dadi tandane zaman kolobendu

Lindu ping pitu sedino

Lemah bengkah

Manungsa pating galuruh, akeh kang nandang lara

Pagebluk rupo-rupo

Mung setitik sing mari akeh-akehe pada mati

Zaman kalabendu iku wiwit yen,

Wis ana kreto mlaku tampo jaran

Tanah jawa kalungan wesi

Prau mlaku ing nduwur awang-awang

Kali ilang kedunge

Pasar ilang kumandange

Wong nemoni wolak-walik ing zaman

Jaran doyan sambel

Wong wadon menganggo lanang

Zaman kalabendu iku koyo-koyo zaman kasukan, zaman kanikmatan donya, nanging zaman iku sabenere zaman ajur lan bubrahing donya.

Mulane akeh bapak lali anak

Akeh anak wani ngalawan ibu lan nantang bapak

Sedulur pada cidro cinidro

Wong wadon ilang kawirangane, wong lanang ilang kaprawirane

Akeh wong lanang ora duwe bojo

Akeh wong wadon ora setia karo bojone

Akeh ibu pada ngedol anake

Akeh wong wadon ngedol awakke

Akeh wong ijol bojo

Akeh udan salah mongso

Akeh prawan tuwo

Akeh rondo ngalairake anak

Akeh jabang bayi nggoleki bapake

Wong wadon ngalamar wong lanang

Wong lanang ngasorake, drajate dewe

Akeh bocah kowar

Rondo murah regane

Rondo ajine mung sak sen loro

Prawan rong sen loro

Dudo pincang payu sangang wong

Zamane zaman edan

Wong wadon nunggang jaran

Wong lanang lungguh plengki

Wong bener tenger-tenger

Wong salah bungah-bungah

Wong apik ditapik-tampik

Wong bejat munggah pangkat

Akeh ndandhang diunekake kuntul

Wong salah dianggap bener

Wong lugu kebelenggu

Wong mulyo dikunjara

Sing culika mulya, sing jujur kojur

Para laku dagang akeh sing keplanggrang

Wong main akeh sing ndadi

Linak lijo linggo lica, lali anak lali bojo, lali tangga lali konco

Duwit lan kringet mug dadi wolak-walik kertu

Kertu gede dibukake, ngguyu pating cekakak

Ning mulih main kantonge kempes

Krugu bojo lan anak nangis ora di rewes

Abote koyo ngopo sa bisa-bisane aja nganti wong kelut,keliring zaman kalabendu iku. Amargo zaman iku bakal sirno lan gantine joiku zaman ratu adil, zaman kamulyan. Mula sing tatag, sing tabah, sing kukuh, jo kepranan ombyak ing zaman Entenana zamanne kamulyan zamaning ratu adil

Terjemahannya :

Inilah yang menjadi tanda zaman kehancuran :

"Gempa bumi 7 kali dalam sehari,

Tanah pecah belah merekah,

Manusia pada berguguran,

banyak manusia yang ditimpa penyakit,

terjadi berbagai bencana,

dan hanya sedikit saja yang selamat,

kebanyakan meninggal.Dan Jaman ini ditandai dengan :

Sudah ada kereta yang berjalan tanpa ditarik kuda.

(Kereta Api).

Tanah jawa dikelilingi oleh besi,

(mungkin maksudnya rel kereta api).

Perahu bisa berjalan di atas awan (pesawatkah?).

Sungai-sungai kehilangan danaunya (diurug jadi perumahan)

Pasar kehilangan keramaiannya (diganti mall - Supermarket)

Manusia menemukan, jaman sudah serba terbalik,

Kuda doyan sambal,

perempuan mengenakan pakaian pria (juga sebaliknya),Jaman "Kalabendu" itu,

mirip-mirip seperti jaman yang penuh kebahagiaan,

penuh dengan kenikmatan dunia,

namun sebenarnya jaman itu adalah jaman

kehancuran dan kekacauan dunia :

Banyak Bapak lupa sama anaknya (tidak peduli)

Banyak anak yang berani melawan ibu dan menantang bapaknya.

sesama saudara (kakak-beradik) saling berkelahi.

Kaum perempuan kehilangan rasa malunya,

dan kaum pria hilang kesatriaannya.

Banyak pria tidak menikah,

dan banyak wanita kehilangan kesetiaannya.

Banyak ibu yang menjual anaknya,

dan banyak wanita yang menjual dirinya.

Banyak orang yang tukar menukar pasangan.

Makin banyak perawan tua,

dan banyak janda yang melahirkan anak,

Banyak bayi lahir tanpa bapak,

kaum wanita melamar laki-laki,

kaum laki-laki merendahkan drajatnya sendiri.

Banyak anak lahir di luar nikah,

Janda sangat murah harganya,

nilainya hanya satu sen untuk 2 orang.

perawan pun harganya satu sen untuk 2.

Duda senilai harganya dengan 9 orang.

Jaman ini (Kalabendu) adalah jaman Edan :

wanita menunggang kuda (kerja keras?),

kaum pria duduk berpangku tangan.

Orang yang benar hanya bisa bengong,

orang yang salah berpesta pora.

Orang baik berusaha disingkirkan,

orang yang moralnya bejat malah naik pangkat.

Banyak komentar yang tidak ada isinya,

orang salah dianggap benar,

orang lugu/jujur malah terbelenggu.

yang salah dipuji dan dihormati,

orang jujur malah hancur.

Banyak pedagang yang menyimpang/curang.

Orang yang bermain judi semakin menjadi,

lupa anak lupa istri, lupa tetangga dan teman.

Uang dan keringat hanya untuk berjudi,

waktu pulang main, kantongnya kosong,

mendengar anak istri menangis tidak digubris.

Seberat apapun hidup,

jangan ikut larut dalam gejolak jaman Kalabendu.

karena jaman itu akan sirna,

dan diganti dengan jaman Ratu Adil,

jaman yang penuh dengan kemuliaan.

Karena itu : "Jadilah orang kokoh,

tegar dan tabah, serta jangan

melakukan hal-hal yang bodoh....!!"

Sebenarnya kebobrokan sosial, perilaku korupsi dan bentuk monopoli ini disebabkan perilaku dan rakus penguasa (Priyayi dan bangsawan) maupun Belanda yang ingin punya kekuatan pengaruhnya di tanah jajahan. Pada awal tahun 1980, Belanda mulai ikut campur dalam kepemimpinan kerajaan di nusantara. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern tulisan Adrian Vickers menyebutkan, Belanda sengaja mengubah sultan-sultan, raja-raja para bangsawan menjadi pegawai negeri sipil yang hidup digaji yang cukup. Dengan aturan ini, maka penguasa pribumi mulai bupati dan raja menjadi integrasi politik ke dalam bagian kolonialisme.

Berbagai manuver dilakukan para penguasa dan bupati agar bisa menyimpan sebagian pendapatan dari tanah mereka. Para penguasa dan bupati juga telah membuat perjanjian dengan perkebunan gula untuk memastikan bahwa ketika tanah sudah diambil alih, maka pembayarannya kepada para bangsawan. Bukan lagi ke para petani yang menggantungkan hidupnya pada tanah tersebut. Seperti jatuh tertimpa tangga, perkebunan gula sering menuntut corvée dari para petani. Padahal menurut Belanda, penolakan para bangsawan terhadap perubahan dalam kepemilikan tanah merupakan korupsi.

Contoh-contoh terungkap dalam serangkaian kasus yang didokumentasikan pada tahun 1905 oleh pegawai sipil Penasihat Urusan Pribumi, Snouck Hurgronje. Dia menyebut banyak bupati melakukan memeras uang dari kepala desa, membuat pinjaman palsu kepada pedagang dan menggunakan  kas masjid, tetapi masih berutang sebuah printer Belanda.

Snouck juga terlibat dalam perebutan kekuasaan untuk menurunkan dan mempermalukan Raden Mas Adipati Brotodiningrat Bupati Madiun yang memerintah tahun 1885-1900. Kasus Brotodiningrat dipicu oleh pencurian tirai dari rumah seorang residen Belanda, pejabat daerah tertinggi zaman kolonial. Tirai ini digunakan untuk menjaga privasi ruang duduk si residen dan karena itu dipandang sebagai simbol kekuasaannya.

Bupati Brotodiningrat dikenal orang memandang hina orang-orang Belanda, dan hal ini membuat cemas si residen. Si residen yang gugup melihat kasus pencurian itu sebagai pukulan telak untuk meruntuhkan dirinya. Ia memerintahkan pengusutan tuntas yang secara tidak langsung diarahkan kepada keterlibatan Brotodiningrat dalam pencurian. Si residen menyatakan bahwa tindakan itu hanyalah cara lain dari si bupati untuk terus menentang kekuasaan Belanda. Sebagai akibat dari intrik-intrik ini, si Bupati dipaksa untuk mengundurkan diri.

Brotodiningrat lalu menyerang balik melalui serangkaian proses ke pengadilan di tanah Jawa yang berlarut-larut. Dimana Snouck yang awalnya bekerja di balik layar untuk mencapai kompromi, kemudian harus terlibat mencegah gugatan terakhir si Bupati.

Meskipun Bupati ini gagal dan kalah di pengadilan, langkah berani melawan pemerintah Belanda menginspirasi para bangsawan lain. Jika sebelumya bentuk perlawanan dengan mengangkat senjata, kini para bangsawan ini menemukan senjata baru melalui medan opini. Brotodiningrat bersama Tirto Adhi Suryo mendirikan sendiri koran berbahasa melayu dan serikat pegawai negeri sipil.

Dalam media koran ini, sering muncul tulisan kecaman para pegawai negeri yang korup dan mementingkan diri sendiri. Koran tersebut berusaha mengubah pandangan umum tentang sistem kesetiaan yang lama kepada pemerintah Hindia belanda, dengan tuntutan pemerintahan yang adil.

Kaum perilaku kaum bangsawan dan penguasa belanda itu sangat tepat seperti yang digambarkan puisi Ronggowarsito "Syair Zaman Kegelapan", yang ditulis pada dekade 1860-an.

Sekarang kemuliaan dunia

Tampak telah memudar

Tatkala pemerintahan dalam kehancuran

Karena kurangnya teladan

Apalah artinya menjadi pemimpin?

yang menabur benih kesalahan

disiram air kekilafan

dan akhirnya berbuah kegagalan

Puisi ini melukiskan zaman penjajahan sebagai "zaman edan." Ia adalah teriakan menghiba agar para bangsawan Jawa kembali hidup bermoral, mengemban amanat sebagai anggota kasta kesatria.

Beberapa bangsawan memang telah mencoba. Pada tahun 1920 Sultan Hamengku Buwono VII turun takhta, secara resmi karena usianya. Meskipun sebenarnya karena ia dipaksa turun oleh tekanan dari pemerintah Belanda untuk mereformasi kepemilikan tanah dan memangkas anggaran belanjanya kraton. Terutama untuk memutus anggota keluarga dari penggajian kerajaan.

Putranya, sultan berikutnya, berusaha menghidupkan kembali seni sebagai simbol tradisi, tetapi tidak bisa berbuat banyak dalam hal hak-hak politik. Hak-hak politik inilah yang diperjuangkan melalui bidang media massa dan organisasi-organisasi nasionalis kebangsaan. (pul)

Pria tua itu tergolek di atas bale-bale bambu. Badannya kurus kerontang, dimiringkan ke satu sisi. Sang pecandu menyodot gumpalan asap opium dari ujung pipa, yang biasa disebut bedutan. Usai menghirup candu itu, lelaki tua tadi meninggalkan pondok tempat mengisap opium. Foto Woodbury and Page, Leiden University Library

abad.id- Bunga opium (poppy), yang dalam bahasa Latin disebut Papaver somniferum, memang tidak ditanam di Pulau Jawa. Meski begitu, orang Jawa ditengarai sudah menggunakan opium jauh sebelum kedatangan Belanda. Setelah VOC mendarat di Nusantara,  mereka mulai bersaing keras dengan pedagang Inggris untuk merebut pasar opium.

Cara VOC menguatkan kekuasaan di tanah jajahan awalnya dengan cara memberikan bantuan. Dari tulisan M Ali Surakhman berjudul Skandal Candu dan Perjanjian VOC dan Sultan Jambi, menyebutkan dalam pemberian bantuan itu diringi juga dengan perjanjian perjanjian yang mengikat. Pada masa pemerintahan Sultan Sri Ingalaga terjadi peperangan antara Kerajaan Jambi dengan Kerajaan Johor. Kerajaan Jambi mendapatkan bantuan dari VOC sehingga berhasil menang. VOC memberikan perjanjian-perjanjian pada kerajaan Jambi.

Dalam kontrak 6 Juli 1643, Sultan Jambi yang diwakili Pangeran Anom dengan VOC yang diwakili Pieter Soury menyebutkan, budak-budak kompeni yang terdiri dari orang orang Cina boleh tinggal dan berdagang di Jambi. Demikian pula rakyat Jambi boleh berdagang dan tinggal di Batavia. Lalu Kontrak 12 Juli 1681 antara Sultan Jambi dengan VOC yang diwakili oleh Adrian Wiland menyebutkan, kompeni memberikan perlindungan kepada kesultanan Jambi jika mendapat ancaman dari Palembang. Kontrak 11 Agustus 1683 antara Sultan Ingalaga dengan VOC menyebutkan kompeni memperoleh monopoli pembelian lada, impor kain dan opium (candu) di Jambi.

Sementara itu untuk penguasaan bisnis candu di tanah Jawa, Pada 1677, VOC harus mengalahkan persaingan. Kompeni berhasil memaksa Amangkurat II, menandatangani sebuah perjanjian yang menentukan. Isi perjanjian itu, Raja Mataram memberikan hak monopoli kepada VOC untuk memperdagangkan opium di wilayah kerajaannya.

Kerajaan Cirebon juga menyepakati perjanjian serupa di tahun berikutnya. Posisi Cirebon yang dekat dengan pelabuhan menjadi lokasi kedatangan kapal pembawa opium. Sejak saat ini tonggak awal monopoli opium Belanda di Pulau Jawa. Hanya dalam tempo dua tahun, lalu lintas perdagangan opium meningkat dua kali lipat. Rata-rata setiap tahun, 56 ton opium mentah masuk ke Jawa secara resmi. Belum lagi opium yang masuk secara ilegal bisa dua kali lipat dari jumlah impor resmi itu.

Di kalangan kaum bangsawan, opium bahkan memberikan corak tertentu pada gaya hidup yang sedang berkembang. Opium dipandang sebagai peranti keramah-tamahan dalam bermasyarakat. Di pesta-pesta kalangan atas, menjadi lumrah jika para tamu pria disuguhi opium.

Hingga awal 1800, peredaran opium sudah menjamur di seluruh pesisir utara Jawa. Dari Batavia hingga ke Tuban, Gresik, Surabaya dan Madura. Di pedalaman Jawa, opium menyusup ke desa-desa dan wilayah Kraton Surakarta dan Yogyakarta. Di Yogyakarta saja terdapat 372 tempat penjualan opium. Peningkatan berlipat ganda terjadi antara tahun 1802 sampai 1814 akibat pengaruh inflasi serta pelaksanaan monopoli Inggris yang lebih keras. Dekade selanjutnya 1814-1824 pajak dari perdagangan candu meningkat hingga lima kali lipat.

Bisnis Candu Dikuasahi Orang China

Semakin banyak duit dari pajak opium di daerah itu, berarti makin makmur pula warga setempat. Pedagang Cina berusaha memberikan penawaran tertinggi dan akan membayar pajak ke pemerintah daerah.

Maka para pejabat Jawa bersaing ketat memperebutkan bandar Cina yang bonafide. Sehingga, di kalangan orang Cina sendiri, lelang opium itu disebut ”peperangan antar raja”. Misalnya, dalam lelang di Kediri, residen setempat menyarankan mendukung Tan Kok Tong, yang memonopoli kebandaran lokal. Namun Direktur Keuangan Hindia Belanda merekomendasikan Tio Siong No, bandar pendatang baru asal Solo, yang telah memenangkan lelang di daerahnya. Tawaran dalam lelang diajukan dengan cara menyebutkan jumlah pajak, yang dalam bahasa Belanda disebut pachtshat, yang akan dibayar bandar dalam jangka waktu setahun di depan.

Jumlah angka pajak yang didapatkan bisa sangat fantastis. Misalnya, pajak dari bandar opium di Semarang pada 1881 bisa mencapai 26 juta gulden. Dari pajak yang dikutip dari para bandar opium ini saja, pemerintah kolonial Belanda sudah mampu membayar gaji seluruh pegawainya di Hindia Belanda.

Bagi pemenang lelang berhak atas monopoli peredaran candu di wilayah yang dimenangkannya. Bandar opium mendapat izin mendirikan pabrik pengolahan candu, yang bahan bakunya harus dibeli dari pemerintah kolonial. Untuk jalur distribusi, para bandar membentuk jaringan di wilayahnya masing-masing. Mereka pun menunjuk agen-agen opium di setiap kota, yang bertindak selaku distributornya.

Namun dibalik aturan main yang menguntungkan tersebut juga terdapat cara lain yang ilegal. Adalah Be Biauw Tjoan seorang petani opium kaya raya yang menjadi Majoor Tionghoa Semarang pada tahun 1860. Opium gelap hasil produksinya membanjiri Solo dan mengakibatkan Tio Siong Mo, seorang bandar lokal pemenang lelang mengeluh. Tio terancam bangkrut, dan terancam dicabut kontraknya pada 1854. Ia minta keringanan pajak dari Gubernur Jenderal Belanda. Tetapi, keluh kesah Tio itu dianggap sepi. Justru Tio Siong Mo dipenjarakan, lantaran tak sanggup membayar pajak.

Sebaliknya, di Negeri Belanda sendiri, parlemen Belanda menuduh pemerintah kolonial memberi karpet merah kepada Be Biauw Tjoan. Sepuluh tahun kemudian, pemerintah kolonial Belanda baru berhasil mengungkap peran Be Biauw Tjoan dalam lingkaran kecurangan cartel candu.

Kedudukan dan pangkat mempengaruhi kekuasaan untuk mengelola bisnis candu. Memang, para bandar pada masa itu umumnya merangkap ”opsir” Cina. Pangkat tidak ada hubungannya dengan dunia kemiliteran, meskipun pangkat itu mulai dari ”luitenant” (letnan), ”kapitein” (kapten), sampai ”mayoor” (mayor). Para ”opsir” ini hanya ditugasi memimpin komunitas Cina di kota tertentu. untuk memperlancar pengungkapan cartel candu, Be Biauw Tjoan akhirnya dicopot sebagai mayoor de Chinesen.

Seorang perempuan yang diduga istri dari Be Biauw Tjoan seorang pimpinan cartel candu dari Semarang. Tampak kehiduoan mewah dan kaya raya bagi siapapun yang menguasai perdagangan candu di tanah jawa.   Foto Woodbury and Page, Leiden University Library

Meskipun tampa jabatan,  Be Biauw Tjoan tidak keluar begitu saja dari bisnis candu. Bandar opium yang kaya ini terus mendominasi bisnis opium di Jawa Tengah. Ia sangat agresif di meja lelang, dan menyerang bandar-bandar opium saingannya. Modusnya dengan membuat ”opium ilegal”.

Aksi monopoli perdangan candu Be Biauw Tjoan ini pernah dilaporkan bandar opium Banyumas. Sebab telah mengedarkan opium di kawasan Banyumas pada 1867. Tapi, Be Biauw Tjoan sudah telanjur kuat. Sehingga  Be Biauw Tjoan tidak pernah terjamah hukum hingga meninggal dunia pada tahun 1904.

Dari tulisan Heddy Lugito, Gatra Nomor 13 Tahun ke 7, beredar 12 Februari 2001, disebutkan bisnis candu sangat menggiurkan bagi siapa saja yang bisa mengelola. Dari bisnis ini tidak hanya mampu mendatangkan uang yang besar, namun juga bisa membangun relasi dengan pemerintah Belanda. Hubungan relasi ini bisa mendatangkan komungkinan kolusi lain untuk kegiatan usaha yang lebih besar bersama pemerintah.

Pada akhir abad ke 19, hampir setiap kota di Jawa kedapatan sebuah keluarga opsir Cina yang secara turun-temurun mencari nafkah dari bisnis candu. Bandar opium terakhir dan terbesar adalah Oei Tiong Ham. Ayahnya, Oei Tjie Sien, tiba di Semarang pada 1858. Lima tahun kemudian, Oei Tjie Sien mendirikan kongsi dagang Kian Gwan, yang bergerak di bidang perdagangan gula. Pada 1886, Oie Tiong Ham, yang baru berumur 20 tahun, diangkat sebagai letnan de Chinesen.

Keluarga Oei masuk ke bisnis candu pada 1880, saat sebagian besar bandar opium bangkrut. Oie membeli lima wilayah opium sehingga bisa menguasai Semarang, Solo, Yogyakarta, Rembang, dan Surabaya. Dari bisnis opium ini, Oei Tiong Ham berhasil mengeruk keuntungan sekitar 18 juta gulden. Bisnis opium ini hanya sebagian kecil dari gurita bisnis Oei yang terus berkembang.

Pada 1893, Oie Tiong Ham menggabungkan kongsi Kian Gwan, membentuk Handel Maatschappij Kian Gwan, yang bergerak di bidang perdagangan gula, pelayaran, dan perbankan. Oei menguasai perdagangan gula di Jawa, memiliki lima pabrik gula di Jawa Timur. Ia mendominasi kebandaran opium Jawa Tengah dan Jawa Timur, hingga kebandaran opium yang dipegang orang-orang Cina dibubarkan pemerintah kolonial, pada 1902.

Belanda Kembali Mengatur Peredaran Opium

Kebijakan Opium Society dinilai sangat merugikan dan ditentang banyak orang terutama dari kelompok Anti Opium Bond pada tahun 1890. Kelompok ini menyarankan kepada pemerintah kolonial untuk mengganti sistem opiumpacht menjadi sistem opium regie. Saran ini diterima dan dijalankan hingga akhir abad ke-19. Konsepnya penjualan candu langsung dikendalikan oleh pemerintah secara keseluruhan, mulai impor hingga distribusi candu dari petani ke tangan pembeli.

Kebijakan Opium regie ini mengatur larangan penanaman opium di tanah Hindia Belanda. Opium tersebut diimpor dan diolah dipabrik yang didirikan di Batavia. Sistem opium regie mengharuskan penjual yang disebut mantri candu, mencantumkan papan nama di setiap bangunan yang menjual candu dengan nama “Kantor Penjualan”. Loket penjualan candu terdapat di dekat dengan pasar, perkebunan, dan pelabuhan. Loket candu masiih dibuka hingga malam pukul 22.00.

Tidak hanya itu, Belanda juga mendapatkan monopoli atas perdagangan madat di tanah Jawa. Wilayah Jawa dianggap pasar yang menjanjikan, sebab penduduknya padat dan belum ada aturan larangan dari pemerintah lokal kerajaan. Kegiatan madat dianggap hal yang lumrah dan bukan tabu. Bahkan pendatang China yang tinggal di pulau Jawa dianggap paling royal terhadap bahan madat ini. Beberapa tempat khusus madat disediakaan secara terbuka oleh pengusaha lokal, berikut pula bahan dan alatnya. Tumbuh suburnya kegiatan madat ini membuahkan keuntungan Belanda berkali-kali lipat.

Sementara itu untuk memberantas opium selundupan di luar wilayah edar, para bandar menebar mata-mata. Mereka bekerja sama dengan polisi Belanda. Pengedar opium gelap yang tertangkap diseret ke pangadilan. Tapi, sejauh itu polisi Belanda hanya dapat menangkap pengedar kelas teri. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa peredaran opium gelap itu merupakan ulah seorang bandar untuk menghancurkan bisnis bandar pesaingnya.

Namun masa keemasan madat ini berakhir pada tahun 1942, saat Jepang mengambil alih kekuasan Hindia Belanda. Jepang benar-benar melarang candu (Brisbane Ordinace) dan menghapus undang-undang  kebebasan madat. Pada masa pemerintahan Jepang lebih mengutamakan mobilitas dan stabilitas keamanan secara umum. Sehingga tempat yang dianggap berbahaya bagi ketertiban umum sangat dibatasi dan diatur ketat. Termasuk tempat prostitusi dan arena judi.

Masa kejayaan perdagangan segala jenis madat benar-benar berakhir saat pasca kemerdekaan. Untuk mencegah dampak buruk madat, tahun 1971 Presiden Suharto mengeluarkan Intruksi no 6/1971 dengan membentuk badan koordinasi yang dikenal dengan Bakorlak Inpres 6/71. Badan ini menghasilkan amandemen semua kegiatan penanggulangan berbagai bentuk penyimpangan yang dapat mengancam keamanan negara, mulai pemalsuan uang, penyelundupaan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap warga negara asing. (pul)

abad.id- Sudah berbulan-bulan Rahmi menabung karena ingin membeli mesin jahit. Namun keinginan itu terpaksa dibatalkan. Sebab tahun 1950an, Bung Hatta saat masih menjadi wakil presiden, berpegang teguh pada prinsipnya tidak menceritakan kepada siapa, termasuk kepada sang istri. Tiba-tiba melakukan kebijakan pemotongan uang. Tentu keputusan ini membuat uang yang ditabung lama menjadi lebih kecil nominalnya.

Sebagai istri, Rahmi sangat wajar jika kecewa kepada kebijakan suaminya. Hatta segera menjelaskan bahwa sebagai pejabat, harus mengutamakan kepentingan negara dari kepentingan keluarga.

Prinsip hidup Bung Hatta yang jujur dan sederhana itu punya resiko besar bagi keluarga. Saat Bung Hatta memutuskan mengundurkan diri, Rahmi harus bersiap menjalani hidup prihatin dari uang pensiun yang tidak seberapa. Tambahan lain untuk mencukupi biaya hidup dan sekolah anak-anak dari honor Bung Hatta mengajar serta menulis di bebeapa media. Belum lagi kegiatan Bung Hatta sebagai vigur yang masih disegani banyak kalangan, sehingga rumahnya tidak pernah sepi dari tamu dan kolega. Untuk menjamu tamu ini, tentu butuh biaya tidak sedikit. Pernah suatu ketika secara guyon Rahmi mengusulkan, "Ayah, mengapa kita tidak meletakkan saja sebuah kotak tempat meletakkan uang, agar tamu-tamu yang datang menyumbang ala kadarnya untuk jamuan mereka."

Bung Hatta langsung menanggapi secara serius. Rupanya ia marah. Menghadapi masa sulit ini, Rahmi masih bisa guyon, sementara bagi Bung Hatta selalu serius menanggapi suatu problem. Namun semua bisa diselesaikan dengan cara yang unik.

Contohnya seperti ini, sebagai pensiunan Wapres, gaji Bung Hatta tidaklah besar. Bahkan jauh lebih kecil dari rekening tagihan listrik rumah mereka di Jalan Diponegoro 57 Jakarta. Pada suatu saat timbul ide Bung Hatta dengan menulis surat kepada pemerintah daerah. Pada waktu itu Jakarta dipimpin Gubernur Ali Salikin. Surat sudah dikirim, isinya permintaan agar mulai bulan ini, pembayaran listrik langsung dipotong saja dari uang pensiun sebagai Wapres. Tak lupa pula dilampirkannya copy slip pensiunnya dan rekening listrik.  Tanpa disangka, tanggapan dari Gubernur Ali Salikin menggembirakan. Sejak saat itu, rumah Hatta dibebaskan dari membayar listrik. Pemerintah daerahlah yang membayarkan.

Bersama anak dan cucu, Rahmi berjiarah ke makam Bung Hatta. Foto dok femina

Masa sulit dilewati keluarga sang proklamator saat peristiwa dekade 60an. Saat itu menjelang Gestapu, ketika komunis sangat berpengaruh di Jakarta. Kehidupan Hatta sekeluarga seperti di atas bara api. Suasana menjadi mencekam, sebab semua tingkah laku keluarga Hatta dimata-matai. Peristiwa apapun di Jalan Diponegoro 57 Jakarta, selalu jadi perhatian. Bahkan semua tamu yang mampir ikut dicurigai. Tak jarang orang yang dicurigai lalu diinterogasi. Mereka ditanyai untuk apa datang menemui Bung Hatta dan apa saja yang dibicarakan. Atas situasi itu, Rahmi tidak mengeluh. Rahmi mengatakan “Biar saja, kita toh tidak berbuat apa-apa.” Sikapnya yang tenang turut mempengaruhi suasana rumah menjadi nyaman.

Puncak kegetiran itu saat Bung Hatta meninggal di tahun 1980. Peristiwa yang sangat bersejarah di keluarga itu hingga digambarkan Raharty Subijakto, adik kandung Rahmi Hatta dengan penuh ketabahan. "Tak ada air mata setetes pun. Sejak masih di rumah sakit, hingga setelah tiba di rumah. Ketika mendengar bahwa Bung Hatta meninggal, dengan berlari-lari kecil saya menghampiri ruang ICU (intensive care unit) sambil berurai air mata. ·Tapi di muka ruang ICU saya melihat mbakyu berdiri dengan tegar,” kata Raharty Subijakto.

Dari matanya masih tertangkap kesedihan yang dalam, namun yang terdengar dari mulutnya hanyalah desahan halus 'het is beter zo' (lebih baik begini). “Saya jadi terharu. Tangis saya tahan. Saya tak berani mendekatinya. Saya takut tak bisa menahan emosi dan menggoyahkan ketegaran hati kakak. Dia nampak begitu kuat dan pasrah." Tambah Raharty Subijakto.

Namun ada saat Rahmi tak kuasa menahan emosinya. Saat itu cucu pertamanya, Sri Juwita Hanum meninggal dunia. Rahmi menangis tersedu. Dia tak bisa merelakan kepergian cucunya ini. "Saya tidak rela. Mengapa Hanum, dia masih kecil. Saya juga mau ikut," tangis Rahmi.

Hati Rahmi menjadi tenang setelah dipeluk Raharty Subijakto. Kemudian bersama Ibu Maramis dan Ibu Syahrir teman baiknya menggelar doa bersama. “Waktu tamu-tamu mulai berdatangan untuk menyatakan turut berduka-cita, mbakyu sudah nampak tenang kembali," tutur Raharty.

Bagi keluarga, Rahmi memang dikenal punya kesan sangat pandai menahan perasaan. "Begitulah sejak masa gadisnya, sehingga tak jarang nampak seperti orang yang dingin." Tambah Raharty Subijakto. (pul)

Pemugaran II berjalan sekitar 10 tahun. Dimulai dari 10 Agustus 1973, proyek kolosal ini secara resmi berakhir pada 23 Februari 1983. Pemugaran kedua ini telah menyelesaikan pembongkaran lantai Rupadhatu, pembersihan dan pengawetan batuan candi. Foto dok femina

abad.id- Di tempat itu 300 tahun yang lalu tampak bukit tertutup semak belukar dengan pepohonan besar tumbuh dan ujung-ujung batu candi yang mencuat di antara semak. Kesan yang muncul hanyalah kesenyapan hutan yang dingin, bahkan menurut cerita, cukup angker.

Nama Borobudur muncul dalam Babad Tanah Jawi (1709-1710), dengan berita singkat mengenai Mas Dana, seorang pemberontak pada zaman Pakubuwo I, yang dikepung dan tertangkap di Redi Borobudur. Kemudian pada tahun 1758, ada lagi cerita tentang seorang pangeran dari Yogyakarta yang datang ke Borobudur untuk melihat seribu arca dan mengunjungi ''seorang ksatria yang terkurung dalam sangkar". Konon, kunjungan tersebut membawa 'kesialan' yang mengakibatkan kematiannya. Kehadiran kembali Borobudur saat itu sakan-akan hanya berupa dongeng yang sulit digambarkan bentuk dan kenyataannya.

Kassian cephas di Candi Borobudur Magelang sirca 1989. Sumber Tropenmuseum Amsterdam 

Borobudur dikenal kembali sebagai karya besar pada pemerintahan Gubernur Jendral Raffles, tahun 1814. Raffles lah yang memerintahkan Cornelius, seorang perwira Zenie untuk membersihkan candi dengan dibantu oleh 200 penduduk. Selama hampir dua bulan mereka "babat alas", menebangi pohon-pohon besar serta semak belukar yang menyelimuti candi serta membakarnya sekaligus. Runtuhan-runtuhan batu yang memenuhi lorong disingkirkan dan ditimbun di sekitar kaki candi. Sedangkan tanah yang menimbunnya dibuang ke lereng bukit. Namun pembersihan waktu itu tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena dikhawatirkan dindingnya akan runtuh.

Dua puluh tahun kemudian, Hartman Residen Kedu memerintahkan untuk membersihkan kembali bangunan Borobudur sehingga       keseluruhan candi mulai tampak. Batu-batu yang lepas berserakan di sekeliling candi. Berbagai kerusakan semakin hari semakin mengancam. Relief-relief yang indah pada dinding candi sudah ada yang memudar bentuknya. Wajah yang terukir seakan-akan rusak oleh karena berbagai penyakit kulit. Penyakit yang merusakkannya itu berupa kanker batu, bisul-bisul batu, maupun batu yang permukaannya tampak rata dengan hanya sebuah lubang halus tetapi ternyata di dalamnya berongga semakin lama semakin besar. Kerusakan candi itu bukan saja pada permukaan batu, tetapi juga mengancam keseluruhan bentuk candi. Dinding-dinding yang sudah miring, bertambah miring. Bahkan ada yang melesak ke dalam tanah, ada pula yang menggelembung di tengah karena desakan air dari dalam.

Inisiasi pemugaran Pemugaran Candi Borobudur pernah sudah dilaksanakan sejak masa kolonial Belanda. Theodoor Van Erp adalah orang yang pertama kali melakukan upaya pemugaran ini. Ia adalah ahli purbakala dan pemugaran yang lahir di Ambon, 26 Maret 1874. Pemugaran pertama Candi Borobudur dilaksanakan dari tahun 1907 sampai 1911. Selama tujuh bulan pertama, upaya pemugaran dilaksanakan dengan penggalian tanah di sekitar monumen, demi menemukan kepala patung Buddha dan panel batu yang hilang.

Van Erp membongkar dan membangun kembali tiga teras melingkar dan stupa di bagian puncak. Theodoor Van Erp adalah ahli pemugaran belanda yang memugar bebatuan struktur Candi Borobudur yang berserakan menjadi utuh. Theodoorjuga terlibat  dalam penyelamatan Candi Siwa, Komplek Candi Prambanan dan Candi Induk Sewu 1902-1903. Begitu juga dengan pemugaran Candi Ngawen dan Selogriyo di Magelang dan Candi Pringapus di Temanggung.

Data resmi Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kondisi candi Buddha terbesar di dunia itu memprihatinkan sejak tahun 1960-an. Peristiwa 1965 membuat upaya penyelamatan terhambat. Baru 4 tahun sesudahnya, pemerintah orde baru memuskan pemugaran candi menjadi salah satu prioritas yang mesti dilaksanakan.

UNESCO bergabung Pada tahun 1969, Proyek Restorasi Candi Borobudur dicetuskan dalam program Pelita. Kampanye penyelamatan kepada dunia internasional juga digalakkan. Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNESCO) pun bergabung dalam upaya penyelamatan tersebut. Pada upacara pemugaran, 10 Agustus 1973, Presiden Soeharto, mengatakan, betapa besarnya biaya dalam pemugaran candi ini. Padahal saat itu, Indonesia sedang membangun perekonomiannya. Namun, menurut Soeharto, soal biaya tak jadi soal. Ia mengatakan, penyelamatan warisan masa lalu adalah sesatu yang tak ternilai harganya. "Kita sadar bahwa untuk menyelamatkan suatu warisan masa lampau yang tak ternilai harganya, tidaklah pantas kita menghitung-hitung untung rugi," kata Suharto Presiden.

Kondisi Candi Borobudur  harus diselamatkan dari keruntuhan dindingnya, Foto dok net 

Pemugaran Candi Borobudur kali ini, selain menyelamatkan candi dari keruntuhan dindingnya, juga membenahi keseluruhan batu yang masih banyak berserakan di sekitar kaki candi, maupun membenahi kembali hasil pemugaran Van Erp. Hal ini dilakukan, karena terbukti ada beberapa batu berukir yang dipotong untuk mengganjal batu yang lain, diletakkan tidak pada tempatnya. Dengan penuh ketekunan, para ahli mencoba mencari pasangan batu yang terpenggal-penggal, dicocok-kan, kemudian dicari tempat asalnya. Tidak jarang setelah dipadan-padankan, ternyata ada batu lain yang lebih sesuai, sehingga susunan kepingan batu itu harus diubah kembali. Pekerjaan semacam ini memang membutuhkan suatu kesabaran dan kecintaan terhadap pekerjaan.

Bukan Itu saja. Pekerjaan membesihkan batu candi dari kanker batu yang dapat merusakkannya, ternyata juga memerlukan perjalanan yang cukup panjang dan memerlukan kesabaran.

Batu-batu tersebut diberi semacam kartu tanda pengenal untuk mengetahul identitasnya, sehingga waktu pengembaliannya dapat sesuai di tempatnya. Pada label tersebut dituliskan batu dari tingkat berapa, deret ke berapa, dan penyakit yang terlihat sepintas. Untuk ''mengobati kanker batu, harus diturunkan dengan menggunakan derek-derek besar berlengan panjang. Nah, dalam rangkaian "menyervis"' batu ini, mengunakan cara manual dengan jarum jahit.

"Jangan heran kalau dalam anggaran tertulis 'pengeluaran untuk membeli jarum jahit." Bukan untuk menjahit, tetapi untuk mencungkil kanker batu yang ada di sela lubang," kata Maulana Ibrahim, salah seorang staf Proyek Pemugaran Candi Borobudur.

Setiap harinya ada sekitar 40 orang penduduk yang bekerja mencungkil kotoran batu dengan jarum tersebut, sejak jam 08.00 pagi hingga 16.00 sore. Suatu pekerjaan yang mudah menimbulkan kebosanan. Namun semua itu harus dilaksanakan, karena penggunaan bahan kimia untuk membersihkan batu tak selamanya berhasil. Bahan-bahan kimia itu ada yang malah merusakkan batu. Pembersihan kotoran di lubang yang cukup tersembunyi, sukar dilakukan tanpa jarum. Dan entah berapa banyak jarum yang terpakai dan berapa lama waktu yang dipergunakan

Baru setelah puing candi itu dibersihkan dan diperbaiki secara bertahap, Borobudur muncul kembali sebagai suatu karya besar yang menyimpan pesona sebagai bangunan kuno yang terindah di belahan bumi. Karya besar yang dibuat sekitar tahun 800 Masehi itu mempergunakan 2 juta batu dengan berbagai ukuran, di antaranya ada yang berukuran 2 meter persegi. Batu-batu itu disusun tanpa perekat apa pun, hanya dengan cara dikaitkaitkan saja hampir mirip mainan lego. Pada dinding-dinding lorong yang dibuat tanpa pondasi itu terukir relief yang menggambarkan 1460 babak cerita perjalanan hidup Sidharta Gautama serta 1212 bentuk hiasan berupa sulur-sulur, bunga, serta bentuk-bentuk hiasan lainnya yang indah. Kalau seluruh relief itu dideretkan, maka dapat mencapai panjang kira-kira tiga kilometer. Bukan itu saja. Patung-patung Budha yang terletak di ber-bagai arah mata angin dengan berbagai sikap yang menunjukkan simbol-simbol tertentu, semuanya berjumlah 505 buah.

Sketsa Candi Borobudur diantara pegunungan Manoreh. Foto dok net

Dalam pemugaran ini, ikut dilibatkan para arkeolog dan para ahli dari berbagai cabang ilmu .Seperti, geolog, arsitek, bahkan juga juru potret dan juru kamera yang bertugas mendokumentasikan gambar-gambar candi sebelum maupun sesudah dipugar. Pekerjaan yang dilakukan bukan sekedar meluruskan dinding yang miring dan menyikat bersih batu-batu candi yang kotor saja, tetapi membenahi keseluruhan candi agar utuh kembali dan dapat bertahan dalam waktu

Tanah bukit tempat candi harus dipelajari dulu sifatnya oleh ahlinya. Pembangunannya kembali juga harus dipelajari oleh para arsitek untuk menghitung kemiringan yang mungkin akan terjadi. Penyakit yang di derita batu-batu itu pun harus disembuhkan oleh tabib batu. Serta pemasangan kembali batu-batu itu harus pula sesuai dengan keadaan semula candi dengan mempelajari petunjuk-petunjuk yang "'dibaca"' oleh para arkeolog. Untuk menjaga agar air yang merembes ke dalam tanah tidak mendesak kembali candi tersebut, maka dibuatkan saluran-saluran air. Untuk mencegah merosotnya batu-batu candi, pada sekeliling dasar kaki candi dibuatkan gelang dari beton untuk menyangganya. Untuk itu tak jarang diperlukan pengangkatan batu-batu candi, untuk kemudian dipasang kembali.

Setelah penelitian diperluas ke sekeliling candi, maka terasa juga perlunya pengamanan. Untuk itu tahun 1983 ikut dibangun Taman Candi Borobudur seluas 85 hektar di sekeliling candi. Taman itu diharapkan dapat berfungsi bagai "penahan" serbuan pengunjung candi yang diperkirakan akan melimpah. Di taman tersebut pengunjung juga dapat menikmati keindahan candi tanpa harus mendakinya. Dengan demikian keausan batu-batu candi karena seringnya tergesek sepatu pengunjung juga dapat dihambat. Manfaat lain yang diharapkan adalah, Taman Candi juga dapat dipergunakan sebagai tempat belajar untuk mendalami masalah arkeologi dan botani.

Cerita mengenai Borobudur memang selalu menarik. Dan usaha-usaha yang dilakukan untuk membenahi kembali karya besar ini tak kalah menariknya dengan dongeng-dongeng lama tentang Borobudur. Hingga akhirnya proyek berhasil memperkokoh candi dan bisa bertahan 1.000 tahun lagi. Presiden Soeharto dalam pidatonya pada 23 Februari 1983 merasa bangga, dan meyatakan berakhirnya pemugaran bukan berarti pekerjaan-pekerjaan pelestarian Candi Borobudur berhenti. Justru dengan adanya pemugaran ini, upaya pelestarian candi semakin digiatkan, sehingga Candi Borobudur dapat bertahan lagi 1.000 tahun lamanya.  (pul)

Korupsi Bersemi Sejak Jaman Majapahit

Abad.id - Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely.

Siapa saja bisa melakukan korupsi ketika padanya melekat "kekuasaan" untuk mengambil kebijakan (policy) dan keputusan (decision), jadi gak usah lah koar-koar saya tidak akan korupsi, percuma, ujungnya korupsi juga akhirnya. Karena tidak mampu membuat kebijakan yang baik, dan mengambil keputusan yang salah, jadi gak usah moralis lah, capek yg begitu itu

Disebut korupsi, apabila duit negera ditilep dan digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Jika serapan anggaran benar dan sesuai target, maka tidak boleh dikatagorikan sebagai korupsi, meskipun andai penggunaannya tidak tepat sasaran. Itupun setelah melalui berbagai macam audit dan kajian. Korupsi harus diberantas tuntas, tetapi pembangunan dengan serapan anggaran yang baik dan benar itu juga merupakan keharusan.

“Bagi saya, korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti halnya penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia”. Ungkapan Selo Sumardjan tersebut terasa tepat untuk menggambarkan kondisi yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Korupsi ibarat penyakit yang terlampau sulit untuk disembuhkan. Korupsi telah menjalar disetiap sendi kehidupan dan seakan telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Ia adalah produk kebudayaan yang hedonistik, efek dari feodalisme produk kolonial, timbul dari gagasan untuk hanya yang monumental, usaha elitisasi ditengah budaya populis. Maka untuk menghancurkannya perlu ada strukturisasi formal strategi kebudayaan yang egaliter namun tetap dapat memberikan ekspresi privat yang utuh.

Korupsi secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan “perampokan” terhadap uang Negara, yang tentu saja bersumber dari Rakyat. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin, yakni “corruptio” (diambil dari kata kerja corrumpere), yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut Wikipedia Indonesia, korupsi merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Korupsi di Indonesia bukanlah hal baru, statemen ini berdasar pada dugaan bahwa korupsi sudah ditemukan jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Kerajaan Majapahit disebut sebagai persemaian praktik kotor negeri ini dalam sejarah dan praktik-praktik korupsi masih berlangsung hingga sekarang, dan sangat sulit untuk diberantas.

Bentuk korupsi yang sering ditemui pada abad ke-13 itu adalah pungutan liar atau sekarang populer dengan sebutan pungli.

Menurut sejarawan, Ong Hok Ham pungli pada masa Majapahit itu terus bertahan karena penjabat yang berada di dalam kerajaan tidak digaji oleh raja. Maka mereka harus mengelola keuangannya sendiri agar organisasi yang dipimpinnya bisa berjalan dengan baik.

Saat itu raja memerintahkan para pejabat tanah juga petani untuk memungut bea cukai sehingga memerintahkan para pemungut bea cukai itu meminta denda dan upeti kepada rakyat. Itu lah gaji yang diperoleh para pemungut bea cukai tersebut.

Ternyata bukan hanya para pemungut bea cukai saja yang mencari gajinya sendiri. Para menteri di keraton, bupati, pengawas perairan, tukang jagal, pencatat penduduk, penarik pajak, kepala desa, dan lainnya semua mengelola keuangan kantornya sendiri-sendiri.

Dalam bukunya, “Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang,” Ong Hok Ham menjelaskan, “Dalam sejarah kita terdapat contoh di mana seorang bawahan dapat menjamu rajanya secara lebih mewah daripada raja itu sendiri menjamu para tamunya. Atau si penarik pajak dapat meremehkan para abdi dalem keraton tertinggi, juga para menteri, bahkan pangeran, sebab penghasilannya jauh melebihi penghasilan mereka – dan mereka semua berhutang padanya.”

Masa berganti aktivitas pungli itu terus semakin langgeng di era kongsi dagang VOC (Verenigde Oost indische Compagnie), bahkan tidak kalah hebat dari masa-masa sebelumnya. Saat itu, VOC hanya menggaji para kepala daerah setempat sekadar sebagai uang pengikat saja. Misalnya, Gubernur Pantai Utara Jawa hanya digaji sebesar 80 gulden per bulan. Gaji yang tidak cukup itu mendorong para kepala daerah tersebut melakukan praktik curang masing-masing pejabat berdagang untuk keuntungan sendiri bukan demi rakyatnya.

Seorang komisioner VOC, Dirk van Hogendorp, menyebutkan kebanyakan pungli yang dilakukan para pejabat VOC dilakukan dengan memberi denda kepada barang-barang milik orang-orang Cina dan Jawa dengan melampai batas. Saat itu mereka juga memperoleh keuntungan dari penjualan opium, hadiah-hadiah, dan lainnya.

Tindakan curang para pejabat VOC tidak berhenti di situ. Mereka juga memanipulasi harga dengan melakukan jual-beli jabatan, juga hak monopoli terhadap barang-barang seperti candu, garam, dan hasil alam lainnya.

Praktik korupsi itulah yang pada akhirnya menghancurkan organisasi dagang paling disegani pada masanya tersebut. Sebab, yang kaya adalah para pejabatnya, sedangkan organisasi dagang itu tidak memiliki apa-apa.

Sejarawan Universitas Negeri Yogyakarta, Miftakhuddin dalam bukunya, “Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni” mengungkapkan saat organisasi VOC diserahkan kepada Kerajaan Belanda 1 Januari 1800, mewarisi utang 134,7 juta gulden.

Para pejabat VOC yang melakukan korupsi saat itu tidak bisa tenang-tenang saja sebab banyak yang langsung diasingkan bahkan ada yang dihukum mati dengan cara digantung di lapangan agar bisa ditonton masyarakat luas sehingga memberi efek jera.

Saat ini, meski ada klausul hukuman mati di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun belum ada satu pun pelaku tindak pidana korupsi yang mengalaminya.

Indonesia sendiri sejak zaman pemerintahan orde lama Soekarno hingga orde reformasi saat ini, telah menerbitkan beragam peraturan perundang-undangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan “United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Namun pertanyaan mendasar selama ini yang mengemuka adalah, apakah dengan peraturan yang telah ada, telah cukup untuk memberantas praktek korupsi di Negara kita?

Koloni dan Kolonialisme

Abad.id – Cukup melelahkan mencari akar dan penelitian antropologi, arkeologi, biologi molekuler menyatakan bahwa Homo Sapiens, yang merupakan nenek moyang manusia dan kampung halaman manusia berasal dari Afrika, Out Of Africa, menurut teori Eva, dan 120.000 tahun lalu, bumi mengalami lonjakan populasi manusia.

Namun dari penjejakan rumpun bahasa, sisa pemukiman purba, gerabah, ternyata sebagian besar dari penduduk Indonesia purba berasal dari Taiwan/Formosa, ini menurut `teori Out Of Taiwan dengan bukti jejak bahasa penutur rumpun Bahasa Austronesia. Sementara manusia purba Jawa, yang Hominid tidak mampu bertahan dan mengalami taponomi (kepunahan).

Bagian yang mengagumkan ada di Indonesia Timur dengan rumpun bahasa dan genetika ras Malenesia, mungkin inilah saudara tua yg datang dari Afrika jauh sebelum persebaran Austronesia, dan migrasi Proto dan Deutro Malay, merekalah yang secara jenuin menemukan fungsi dan peran Cengkeh dan Pala, sementara Lada lebih berada pada kawasan paparan Sunda dan akrab dengan ras Deutro Malay (melayu muda).

Pada dasarnya naluri manusia adalah melihat (visual), mendengar (auditori), meraba (tactile), mencium/menghidu (oflactory), dan mencicip (sense bud), dan naluri purba inilah sumber dari hadirnya rempah, baru kemudian mengetahui fungsi rempah sebagai pengawet, obat anti nyeri (anti piretik), dan konsumasi wewangian sebagai bagian dari aktivitas relijius purba, dan baru kemudian semua pengalaman ribuan tahun itu tersimpan dalam "memory collective".

Dan rempah primordial itu tidak dapat dibudidayakan karena aslinya mereka hidup dalam ekosistem hutan primer, baru kemudian silvi kultur dan mono kultur dilakukan oleh koloni yang datang kemudian. Silvikultur adalah praktik pengendalian proses permudaan (penanaman), pertumbuhan, komposisi, kesehatan, dan kualitas suatu hutan demi mencapai aspek-aspek kelestarian hutan. 

Negara kolonial (penjajah) pertama adalah Portugis dan Spanyol. Negara tersukses dari penjajahan adalah Britania. Pendukung dari penjajahan berpendapat bahwa hukum jajah-menjajah menguntungkan negara yang dijajah dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan politik yang dibutuhkan untuk modernisasi dan demokrasi. Pendapat ini menunjuk ke negara bekas jajahan seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Hong Kong dan Singapura sebagai contoh sukses pasca-penjajahan.

Perilaku negara colonial itu disebut kolonialisme (atau juga disebut Penjajahan) adalah sistem dimana negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih berhubungan dengan negara asal tersebut. Istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasi atau mempromosi sistem ini, terutama kepercayaan bahwa moral dari penjajah lebih hebat ketimbang yang dijajah. (Wikipedia).

Dan penjajahan sebenarnya adalah pemindahan kekayaan dari daerah yang dijajah ke daerah penjajah, dan menghambat keberhasilan pengembangan ekonomi.

Lahir kemudian era kolonial yang ketiga; koloni Portugis dan Belanda, rempah tidak lagi menginginkan sekedar hasil hutan, tetapi juga hasil kebun yang menghasilkan komoditi internasional pada awal abad 14.

Mengikuti "jejak rempah", akhirnya teh, kopi, karet serta kina juga dibudidayakan besar-besaran sebagai komoditi, tentu saja semua hasil perkebunan dengan koloni baru ini juga merangsek pada penguasaan sumber daya alam batu bara, migas, timah, dan tentu saja emas.

Era kejayaan koloni baru selama 500 tahun, koloni multi ras, multi etnis, multi bahasa dan budaya, sebagai lapisan budaya diatas koloni Melanesia, Austronesia, Austromelanesia, dan Proto Deutro Malay.

Negeri ini akan selalu bergerak dan terinspirasi oleh hadirnya koloni dan kolonialisme, dan yang terakhir geger OBOR (one belt one road), tipologi hagemoni dan koloni utara yang terus akan memainkan peranan pentingnya sejak era Tang, Cheng Ho, sampai Xi Jin Ping.

Peta One-Belt-One-Road-Obor, Jalur Sutra Cina

Bagaimana tidak, faktanya telah terjadi silent invasion (invasi senyap) yang tengah dilakukan oleh Cina melalui pintu Turnkey Project Management (selanjutnya dibaca: TPM), yaitu skema investasi asing yang digunakan Cina dalam membangun program One Belt One Road (OBOR) One China yang kini telah direvisi menjadi proyek Belt Road Initiative (BRI), dimana ciri utama investasi ini ialah mulai dari uang, manajemen, materiil, marketing, tenaga ahli hingga metode serta tenaga kasar (kuli) pun berasal dari Cina.

Model investasi TPM pada program OBOR ini merupakan pola Xi Jinping dalam rangka meluaskan living space atau ruang hidup (lebensraum). Hal ini mengacu pada teori, "Manusia butuh negara, negara butuh ruang hidup." Itu pakem dasar teori keruangan. Dan hanya bangsa unggul yang mampu bertahan hidup dan langgeng serta melegitimasi hukum ekspansi dan kolonisasi negara-negara lemah untuk menjadi jajahannya.

Manusia membutuhkan negara dan negara butuh ruang. Dan tidak dapat dipungkiri, ambisius OBOR-nya Xi Jinping selain menginginkan dunia dalam satu rangkaian (one belt) ekonomi dan satu jalur (one road) di bawah kendali Cina, juga model investasi TPM secara hidden agenda yang diduga kuat merupakan taktik "kuda troya," yaitu memasukkan kekuatan militer ke wilayah kedaulatan negara lain secara asimetris atau nirmiliter.

Itulah kenapa Cina saat ini lebih menyukai proyek-proyek infrastruktur dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), betapa selain kelak ia bisa menguasai serta mengontrol simpul-simpul transportasi dan/atau simpul ekonomi (pelabuhan laut/lapangan terbang/KEK/kereta api, dan lain-lain) dalam skema penjajahan, simpul transportasi yang kali pertama harus dikuasai, juga dalam pembangunan infrastruktur berjangka waktu lama serta membutuhkan ribuan tenaga kerja.

Maka sekali dayung dua - tiga pulau terlampaui. Dengan kata lain, selain OBOR membuka lapangan kerja atas ledakan pengangguran di Cina, ia juga menjadi bagian dari siasat kuda troya Xi Jinping dalam invasi senyap di berbagai belahan dunia, berkedok ekonomi.

Secara model one country and two system (elabolarasi sistem kapitalis dan komunis hidup berdampingan) yang dianut Cina kini, disatu sisi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Cina, namun disisi lain justru meningkatkan pengangguran. Karena ciri ekonomi komunis itu yang kaya (elit) negara tetapi mayoritas rakyatnya miskin, sebaliknya ciri dari ekonomi kapitalis yang kaya hanya sekelompok partikelir (elit), sedang mayoritas penduduknya ya dihimpit kemiskinan.

Jadi ketika Cina mengkombinasi dua ideologi di atas, maka sudah bisa ditebak, rakyat yang berjumlah 1,6 miliar hanya sedikit (elit negara dan elit swasta) yang menikmati kue ekonomi. Maka sudah barang tentu, ledakan pengangguran adalah keniscayaan di Cina. Lalu dengan politik OBORnya, pemerintah Cina mengatasi ledakan pengangguran yang menimpa warga negaranya. Begitulah kolonialisme Cina berjalan atas negara-negara di lintasan OBOR yang menjadi target koloninya. (mda)

Selamat Ber-Halal Bihalal Indonesia

Abad.id - Jika menilik asal muasal bermaaf-maafan setelah melakukan sholat Iedul Fitri, di Saudi Arabia asal agama Islam sana tidak ada tradisi Halal Bihalal atau yang orang Indonesia sering bilang bermaaf-maafan. Masyarakat Indonesia punya tradisi unik usai merayakan Lebaran atau sholat hari raya Idul Fitri yakni halalbihalal. Saling berkunjung untuk saling bermaafan. Kata-kata yang sering terlontar biasanya; minal aidzin wal faizin ya, maaf lahir batin...kosong-kosong, impas, kupat santen...menawi lepat nyuwun pangapunten dan lain-lain, yang mungkin disetiap daerah sangat berbeda tradisi mengucapkannya. Menarik jika melihat sejarah tradisi ini dan manfaatnya bagi bangsa.

Menurut beberapa sumber, tradisi halalbihalal dimulai usai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya 3 tahun usai Proklamasi, yakni 1948. Saat itu Republik muda ini diambang perpecahan nasional. Masing-masing kekuatan politik bersaing. Bahkan muncul pertikaian politik yang berujung pada peristiwa “Madiun 1948”.

Di sisi lain, Republik yang masih muda ini sudah diambang agresi militer Belanda. Tentu saja, tanpa persatuan nasional, agresi militer tersebut akan gampang mematahkan kekuatan Republik. Melihat situasi itu, pada pertengahan Ramadhan tahun 1948, Bung Karno memanggil kyiai Nahdatul Ulama (NU), KH. Wahab Chasbullah, ke Istana Negara. Beliau meminta saran dan pendapat kyai atas situasi tersebut.

Saat itu Kyai Wahab mengusulkan agar diadakan silaturrahmi nasional. Momentumnya, kata Kyai Wahab, sangat cocok karena mendekati Idul Fitri. Disamping itu, umat Islam memang di-sunnah-kan melakukan silaturrahim. Bung Karno setuju ide silaturrahim, tetapi kurang setuju penamaannya. “Silaturrahmi kan biasa, saya ingin istilah yang lain,” kata Bung Karno.

“Itu gampang,” kata Kyiai Wahab. “Begini, para elite politik tidak mau bersatu karena saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu dosa. Dosa itu haram..” tukasnya.

“..Supaya tidak punya dosa, maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan,” jelas Kyai Wahab.

Nah, untuk menamai forum silaturrahmi itu, atau rekonsiliasi nasional, Kyai Wahab mengusulkan istilah “Halal Bihalal”. Istilah itu memang terkesan berbau bahasa Arab, tetapi tradisi halal bihalal sendiri tidak dikenal oleh masyarakat Arab. Esensi Halal Bihalal adalah saling menghalalkan atau saling memaafkan. Singkat cerita, atas saran Kyai Wahab itu, pada perayaan Idul Fitri 1948 Bung Karno mengundang semua tokoh politik dan agama untuk bersilaturrahmi dengan judul “Halal Bihalal”.

Dari uraian historis itu, bisa disimpulkan :

Pertama, Halal Bihalal merupakan bentuk konsolidasi nasional yang tidak formal, yang mengambil momentum keagamaan, untuk menyambung tali persaudaraan dan persatuan nasional.

Kedua, Halal Bihalal diciptakan dari kebiasaan bangsa Indonesia yang melakukan silaturrahmi saat lebaran. Artinya, kendati terkesan menggunakan bahasa Arab, Halal Bi Halal adalah tradisi asli masyarakat Islam Indonesia.

Pertanyaannya, mungkinkah ide Halal Bihalal seperti ditahun 1948 ini bisa dilaksanakan saat sekarang ini?

Sejarah perpecahan kembali terulang hari-hari ini. Masyarakat terpolarisasi sedemikian dahsyat semenjak Pilkada DKI dan Pilpres 2014. Tahun-tahun mencekam karena persatuan dan kesatuan bangsa menjadi centang perenang akibat perbedaan pilihan politik. Ada konflik tak berkesudahan yang sengaja ditiupkan oleh yang punya hajat kekuasaan dengan cara adu domba.

Maka dengan Halal Bihalal, diharapkan semoga konflik yang belakangan merobek kohesi sosial kita ini diakhiri dengan keseimbangan dan keselarasan, dengan saling menghalalkan, Halal Bihalal alias bermaaf-maafan.

Karena keseimbangan adalah modal untuk berbuat lebih banyak kedepannya. Keseimbangan akan membuahkan stabilitas sosial dan politik yang menjadi dasar dari pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Eksamin samaye bhagavan chravastyam. Mari berhalalbihalal dan saling memaafkan. Menyepikan konflik, masuk ke dalam gua(cravasti/chravastyam) artinya, masuk ke dalam diri (mudik/pulang), lalu membentuk mind set dan paradigma untuk membangun ulang kesepakatan-kesepakatan seperti awal terbentuknya negara dan bangsa Indonesia, seperti termaktub di pembukaan UUD45; merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.(mda)

Wawasan Dwipāntara Sebagai Cikal Bakal Wawasan dan Geopolitik Nusantara 

Abad.id - Berbicara mengenai luas wilayah territorial Republik Indonesia, biasanya tidak lupa membicarakan pula Sumpah Palapa yang konon kabarnya diucapkan Mahāpatih Majapahit Gajah Mada pada tahun 1336.

Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak akan melepaskan puasa dari makanan yang mengandung palapa (bumbu) alias puasa mutih. Beliau Gajah Mada, "Lamun huwus kalah nusantara insun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa".

"Jika telah mengalahkan Nusāntara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa".

Demikian isi sumpah seperti yang ditulis dalam Kitab Pararaton. Dari kutipan Pararaton ini kemudian ditambah dengan kutipan Nāgarakĕrtāgama yang menyebutkan nama-nama tempat di Nusāntara, berkembanglah suatu anggapan bahwa luas wilayah Kerajaan Majapahit sama seperti luas wilayah Republik Indonesia sekarang ini! Isu ini kemudian dijadikan alat politik masa pemerintahan sebelum reformasi (1998) untuk menyatukan Nusāntara yang diwujudkan dalam alat komunikasi satelit dengan nama “Palapa”. Benarkan luas Majapahit seluas yang diyakini sampai saat ini? Apakah masih relevan isu Sumpah Palapa sebagai alat politik untuk mempersatukan Nusāntara di bawah negara Indonesia?

Sebetulnya ketika republik ini berdiri, sungguh kurang tepat jika Sumpah Palapa dijadikan semacam alat pemersatu karena ada semacam “dendam” sejarah ketika terjadi Perang Bubat, yaitu perang antara Sunda dan Majapahit. Akibat “dendam” sejarah ini, di tatar Sunda tidak ada nama jalan Majapahit, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada seperti di daerah lain di Indonesia.

Wilayah Majapahit

Nāgarakĕrtāgama dan beberapa prasasti dari jaman Majapahit menginformasikan tentang struktur kewilayahan kerajaan dan hubungannya dengan tempat-tempat lain di Nusāntara dan Asia Tenggara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk wilayah kekuasaan Majapahit hanya terdiri dari sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan Bali. Mungkin sampai juga ke Sumbawa di daerah kaki gunung Tambora. Di wilayah kekuasaan ini terdapat 21 negara daerah yang dipimpin oleh Paduka Bhattara, seperti Mataram, Pajang, Jipang, Lasĕm, Janggala, Madura, Bali, dan Gurun.

Di luar negara daerah yang tergabung di bawah Majapahit merupakan desantara kacayya, yaitu daerah-daerah di Nusāntara dari Sumatra hingga Papua yang dilindungi oleh Raja Majapahit. Daerah-daerah ini tergabung dalam kerjasama regional, dan bukan merupakan daerah kekuasaan Majapahit. Sebagai terimakasih karena telah dilindungi, daerah-daerah ini mengirimkan upeti (tributary). Daerah-daerah itu, misalnya Mālayu, Palembang, Tanjungpura, Pasir, Bantayan, Luwuk, Maloko, dan Seram. Keadaan seperti ini sama halnya ketika raja-raja (Dātu Śrīwijaya, Mālayu, dan Palembang) di Nusāntara mengirinkan utusan dengan membawa hadiah kepada Kaisar Tiongkok. Hal tersebut bukan berarti mereka adalah jajahan Tiongkok.

Adapun kerajaan-kerajaan lain di luar Nusāntara, seperti Champa, Khmer, Dwarawati, Burma dan lain-lain disebut dengan istilah mitra satata (negara-negara sahabat yang kedudukannya sejajar). Kerajaan-kerajaan ini menjalin hubungan politik dan perdagangan dengan Majapahit. Beberapa pakar arkeologi dan sejarah menduga bahwa politik perluasan Nusantara ini berakhir sampai tahun 1357, yaitu dengan terjadinya peristiwa di Bubat di Majapahit.

“Konsekuensi” dari anggapan ter­sebut tentu timbul pertanyaan sebe­rapa besar angkatan laut Majapahit kala itu? Sementara itu Majapahit baru sele­sai me­numpas beberapa pemberontak­an yang terjadi di Tanah Jawa (kawasan inti Maja­pahit), seperti pem­berontakan di Sadĕng dan Keṭa pada tahun 1331. Apakah mung­kin Majapahit dapat menaklukan daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahannya? Beberapa sumber sejarah dari dua arah (Majapahit dan daerah taklukan) menyebutkan tentang penak­lukan seperti dalam naskah Rāja Puraṇa (Kidung Pasunggrigis) menye­butkan tentang penaklukan Bali pada tahun 1343 dan Prasasti Wadu Tunti menyebut­kan tentang penaklukan Kerajaan Kapalu di Sumbawa pada sekitar tahun 1343. Prasasti Wadu Tunti adalah sebuah prasasti batu yang ditemukan di desa Padede, kecamatan Donggo, kabupaten Bima, di pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Prasasti ini pertama kali dicatat oleh peneliti Belanda G.P. Roufaer.Namun di tempat-tempat lain yang daftar namanya tercantum dalam Nāgarakĕrtāgama, sumber  sejarah seperti itu nyaris tidak ada. Kalaupun ada, hanya bersifat cerita tutur yang diceriterakan dari mulut ke mulut yang pada akhirnya banyak terjadi penyimpangan dan pada akhirnya hilang.

Prasasti Wadu Tunti Prasasti ini ditulis dalam aksara Jawa Kuno dan bahasa Jawa Kuno yang bercampur bahasa lokal. Kata wadu tunti dalam bahasa Bima (Mbojo) berarti 'batu tulis'.

Prasasti ini menjadi semacam bukti arkeologis juga ditemukan di beberapa situs di luar Jawa. “Bukti” arkeologis itu antara lain berupa tembikar dalam bentuk kendi yang oleh para pakar disebut dengan istilah “kendi Majapahit” dengan ciri mempunyai payungan dan dibuat dari tanah liat halus yang berwarna merah. Kendi semacam ini ditemukan di Situs Muara Jambi (Jambi), Ketapang (Kalimantan Barat) dan Bontobontoa (Sulawesi Selatan). Dengan bukti semacam ini beberapa pakar menduga bahwa daerah tersebut merupakan salah satu bagian dari wilayah Majapahit.

Wawasan Dwipantara

Pada sekitar tahun 1260 Kerajaan Mongol yang sudah menguasai Kekaisaran Tiongkok menunjukkan gelagat akan memperluas wilayah ke selatan hingga meyeberangi lautan. Pada tahun 1280 Khubilai Khan mendirikan Dinasty Yuan. Ini tidak berarti secara otomatis wilayah-wilayah lain mengakui pemerintahan Dinasti Yuan. Karena itu, segera ia memulainya dengan meminta pengakuan kekuasaan dari negara-negara yang sebelumya mengakui kekuasaan kaisar-kaisar Tiongkok dari Dinasty Song.

Jawa tidak luput dari rencana besar Khubilai Khan. Utusan yang membawa pesan supaya raja Jawa mau tunduk kepada Kaisar mulai datang pada tahun 1280 dan 1281. Tuntutannya agar raja Jawa mengirimkan seorang pangeran ke Tiongkok sebagai tanda tunduk kepada kekaisaran dinasty Yuan. Pangeran Singhasāri tersebut mungkin dipakai sebagai sandera, alat politik agar Singhasāri tidak melalukan pemberontakan setelah tunduk pada Kaisar Tiongkok.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa persatuan dapat terwujud apabila ada ancaman dari luar. Beberapa puluh tahun sebelum Mahāpatih Gajah Mada bersumpah, Mahārāja Kĕrtanāgara dari Kerajaan Singhasāri juga berniat menyatukan Nusāntara. Hal ini dianggap penting untuk menghadapai ancaman serangan Kerajaan Mongol. Prasasti yang dipahatkan pada bagian belakang arca Camundi yang dikeluarkan oleh Mahārāja Kĕrtanāgara terkandung gagasan perluasan cakrawala mandala ke luar pulau Jawa yang meliputi daerah seluruh dwipāntara. Gagasan ini mulai diwujudkan pada tahun 1270 Masehi. Dalam prasasti itu dikatakan bahwa arca Bhattari Camundi itu ditahbiskan pada waktu Śrī Mahārāja Kĕrtanāgara menang di seluruh wilayah dan menundukan semua pulau-pulau yang lain.

Dalam usahanya menyatukan Nusāntara, Śrī Mahārāja Kĕrtanāgara tidak selalu dengan kekuatan senjata. Dengan Kerajaan Mālayu, Singhasāri tidak melakukan peperangan tetapi menjalin persahabatan. Ekspedisi Pamālayu menghadiahkan sebuah arca Amoghapāśa kepada Mālayu-Dharmaśraya di daerah hulu Batanghari sebagai tanda persahabatan. Mungkin maksudnya mengajak beraliansi dalam menghadapi serangan tentara Mongol yang datang dari utara. Tetapi yang perlu diingat bahwa ketika itu gagasan menyatukan Nusāntara sudah mulai tumbuh, yaitu ketika mengantisipasi serangan dari luar. Namun sayangnya usaha menangkal serangan Mongol tidak berhasil. Singhasāri hancur bukan karena serangan Mongol, tetapi serangan dari Jayakatwang, raja bawahan Singhasāri yang sudah lama menaruh dendam.

Negara Kepulauan

Tampaknya aneh dan janggal apabila sebuah negara terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Di antara pulau-pulau itu ada laut yang bebas dilalui oleh kapal-kapal asing. Dengan demikian, seolah-olah Indonesia ini terpisah-pisah oleh laut bebas. Keadaan ini membuat risih para pemimpin Indonesia. Indonesia, lain dengan Sriwijaya, Singhasari ataupun Majapahit. Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa, budaya, dan bahasa. Laut bukanlah sebagai pemisah tetapi merupakan pemersatu.

Berkaca dari perjalanan sejarah, bangsa Indonesia di bawah Perdana Menteri Djoeanda mengumumkan bahwa, ”segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia.”

Inilah Deklarasi Djoeanda 1957 yang diumumkan ke dunia internasional pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri RI Ir. H. Djoeanda. Kelak pada masa pemerintahan Presiden Megawati, tanggal deklarasi tersebut diperingati sebagai Hari Nusantara. Kita patut bersyukur, kalau tidak ada pengumuman itu maka wilayah Indonesia hanya sebatas 3 mil dari garis pantai sebuah pulau, dan perairan di antara pulau merupakan perairan internasional.

Penerimaan masyarakat internasional atas konsep Negara Kepulauan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB melalui United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Dengan dasar hukum ini, diakui bahwa luas Republik Indonesia mencapai 1,9 juta mil² dan terdiri dari 17.508 pulau. Kini laut di antara pulau merupakan laut pedalaman yang tidak lagi bebas dilalui kapal-kapal asing.

Perjalanan sejarah Bangsa Bahari ini dalam membentuk sebuah Negara Kepulauan sudah sangat panjang. Pada masa Kadātuan Śrīwijaya di abad ke-7-10 Masehi Bangsa Bahari ini sudah mempunyai kedaulatan di laut dengan mewajibkan para saudagar asing menggunakan kapal-kapal Śrīwijaya kalau mau berniaga di wilayah kedaulatannya. Kemudian pada masa pemerintahan Śrī Mahārāja Kĕrtanāgara pada abad ke-13 ada usaha penyatuan dwipāntara, dan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit (abad ke-14) ada usaha penyatuan Nusāntara.

Latar belakang sejarah diatas mendasari tercetusnya Wawasan Nusantara sekaligus Geopolitik Nusantara. Geopolitik merupakan pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Secara umum Geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara.

Secara spesifik, geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi.

Variabel geografi tersebut umumnya mengarah pada lokasi geografis negara atau negara yang dipertanyakan, ukuran negara yang terlibat, iklim wilayah tempat negara tersebut berada, topografi wilayah, demografi, sumber daya alam, dan perkembangan teknologi.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan nusantara. Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. 

Ironi Radikalisme

Abad.id - Soal Radikalisme, Katana Suteki menengarai ada Paket Komplit di dalam kabinet Indonesia Maju. Paket komplit itu adalah:

1. Menkopolhukam: issue pertama dan utama radikalisme itu dimulai dari sini. Core utama politik juga tentang radikalisme.

2. Mendagri dari Kepolisian: lanjutkan tebas Radikalisme ASN

3. MenAg dari Militer: corenya: Radikalisme dan Intoleransi (ASN) -- karakter menghancurkan.

4. Menpan RB mantan Mendagri, lanjutkan pecat ASN terpapar Radikalisme.

Pejabat-pejabat publik itu entah mengerti soal radikalisme atau tidak sepertinya "wajib" menyebut kata kunci itu demi bisa duduk di kursi empuk jabatannya. Yang terbaru adalah pernyataan Wapres Ma'ruf Amin soal pencegahan radikalisme mulai dari PAUD. Juga soal perijinan dan pengawasan Majelis Taklim. Padahal sebelum masuk bursa wapres dahulu, dia sendiri adalah simpul dari kelompok Islam konservatif.

Apasih definisi Radikalisme? Radikalisme berasal dari kata Radix = akar, radikal = berakar atau mengakar, isme itu artinya paham, pendapat, ajaran, maka Radikalisme artinya ajaran yang mengakar pada sesuatu. Tetapi definisi secara hukum masih kabur (obscure), maka nomenklatur radikalisme menjadi sangat seksi untuk dimanfaatkan sebagai alat rekayasa penyelamatan kepentingan atau kekuasaan (as a tool of interest engineering) dan cenderung digunakan sebagai alat gebuk untuk pihak-pihak yang berseberangan dengan penguasa.

Entah bagaimana ceritanya narasi Radikalisme saat ini bergeser pemaknaan menjadi "keras kepala". Dan sebenarnya itu bisa hinggap pada kepala siapa saja. Tidak hanya yang konon disebut ekstrim kanan yang distigmakan kepada penganut agama Islam, agama selain Islam yang radikal pun banyak, gerakan tokoh-tokohnya nyata di panggung perpolitikan, dan mengambil peran sangat dominan malah, meskipun tidak pernah distigma radikal. Umat Islam boleh menjadi mayoritas, tapi remote control ada di tangan mereka, seperti doktrin LB Moerdani dulu (baca sejarah soal Ali Moertopo).

Tempo hari ada berita penganut Kristen kelompok Yehova menolak hormat pada bendera juga tidak distigma radikal. Padahal intinya ekstrim dalam agama apapun atau ideologi apapun berpotensi radikal. Karena memang radix itu artinya akar, setiap keyakinan atau ajaran, ideologi memang harus mengakar kuat pada tiap-tiap penganutnya.

Maka jika menyebut Islam itu radikal, Islam memang punya akar yang fundamental pada urusan aqidah, atau kesaksian diri atas apa yang diyakininya. Islam non radikal itu yang bagaimana? Maksudnya yang ajarannya dicampur-adukkan dengan liberalisme, tanpa institusi, tanpa organisasi, dan carut marut berantakan umatnya begitukah?

Wong TNI saja radikal, mereka dari awal punya Sapta Marga, dan didepan sumpahnya ada kata "Demi Allah", artinya tentara mengenali bahwa kehidupan beragama di Republik ini adalah potensi dasar dari pembangunan nasional, kunci dari stabilitas dan keamanan.

Selanjutnya, Radikalisme bisa juga menjangkiti orang-orang liberal yang keras kepala dengan alur berfikirnya, yang biasanya berkembang menjadi atheis setengah mateng karena siang malam nyinyirin agama dan Tuhan. Jika atheisnya mateng, dia akan sibuk memaki dirinya dirinya sendiri, dan berhenti membicarakan agama dan Tuhan.

Radikalisme juga bisa menjangkiti kaum kiri yang dendamnya pada sejarah kelam ORBA ngga selesai-selesai, sehingga apapun yang berbau ORBA disingkirkan meskipun bagusnya kayak apa termasuk soal GBHN, UUD 45 yang sebisanya dioprek dengan amandemen sehingga sesuai dengan nafsu berkuasanya, dan menyebut rezimnya sebagai antitesa ORBA, meski pada praktiknya mirip dengan ORBA yang disempurnakan, artinya sama otoriternya. Bedanya, dijaman Soeharto loe bakal dikarungin kalo loe ngomong buruk soal rezim. Sekarang memang ngga dikarungin. Tapi data loe dibuka di depan umum. Tempat kerja loe diacak-acak. Pake tangan buzzer-buzzer mitra rezim tentunya. Dulu dihilangkan, sekarang dipaksa menghilangkan diri. Jika saja tahun 98 sudah ada sosial media, Pak Harto pasti bakal aman-aman saja. Karena selalu ada orang-orang yang mau jadi gedibal, kesed, atau buzzer yang bermitra dengan rezim. Yang mungkin saat peristiwa 98 mengeluarkan jurus puja-puji kerja polisi dan tentara waktu mengatasi "kerusuhan" di Trisakti.

Pendukung rezim hari ini mengingatkan kita pada film Hercules (2014). Merasa berada pada pihak yang mulia. Untuk kemudian menyadari bahwa mereka hanyalah jadi alat kekuasaan yang lebih bengis dari pada yang selama ini mereka lawan. Ngga tahu kapan nyadarnya, wong periuk nasinya bergantung dari remah-remah hasil adu domba sesama anak bangsa.

Ada pihak yang mengobarkan sentimen agama, dilawan pake kebinekaan, anti intoleransi, cap radikal, dijuluki kadal gurun ya runyam. Karena kalian memindahkan pertempuran politik ke pertempuran sentimen. Sudah tahu agama cuma jadi alat politik, ya harusnya mbokya pinter nyari strategi untuk menihilkan efektifitas dari alat tersebut. Sementara yang kalian kerjakan justru membuat alat itu semakin kuat.

Yang dimunculkan dan didramatisir itu selalu citra Islam yang intoleran, keras, dan anarkis. Ya mirip-mirip omongan sampah beracun congornya Abu Jendes, Denny Siregar, dan lain-lain serta media penebar fitnah macam Seword... Lucunya mereka-mereka yang konon minoritas dan teraniaya itu tetep betah dan maju hidupnya ditengah-tengah umat Islam yang katanya radikal dan intoleran. Sebenarnya tidak ada yang namanya radikal dan intoleransi, karena jika itu terjadi, maka orang-orang minoritas yang hidup di lingkup Islam bisa punah pastinya, omong kosong besar Radikalisme dan intoleransi.

Ya lihat saja, Reuni 212 beberapa waktu lalu punya kerumunan massa yang besar. Yang disebut massa, itu wataknya sangat mudah dimobilisasi karena mereka cenderung bertindak emosional ketimbang rasional. Kerumunan orang (massa) yang sebanyak itu, dengan mudah dapat diarahkan untuk melakukan apa saja. Jadi sangat rentan terhadap chaos bahkan anarkis. Jika saja ada yang mengarahkan mereka untuk melempari istana dengan batu layaknya lempar jumroh, maka istana akan tertimbun batu, jika ada yang mengarahkan mereka anarkis dan merusak, maka Jakarta dengan mudah hancur. Tapi realitasnya, tidak terjadi apa-apa. Bahkan tak ada rumput yang terinjak sedikitpun. Non Muslim pun banyak yang ikut dan diajak duduk bersama. Yang begini seharusnya membungkam nyinyiran gak jelas penyembah rezim.

Jika Islam menolak umatnya atau dengan hukum syariat mencegah umatnya dari kemungkaran dan kemusrikan itu adalah haknya Islam, selama yang diatur juga umat muslim, dan tidak mengatur umat yang lain. Jika umat yang diatur itu ngga mau, merasa ngga pas dengan citarasa nafsunya atau gaya hidupnya, mudah saja, tinggal murtad, beres! Bukan mencari pembenaran dengan cara menjelekkan Islam.

Sementara permasalahan bangsa ketika persoalannya adalah rupiah anjlok dimata US Dollar dan berdampak langsung meningkatnya jumlah utang, pertumbuhan ekonomi hanya 5% stagnan dari janji kampanye 7%, kemiskinan hanya menurun 1%, Indonesia yang kini dirundung soal impor berlimpah sehingga menggerus devisa dan merugikan petani, atau ketika kita tengah menghadapi lapangan kerja sempit di satu sisi, sementara TKA membanjiri di sisi lain, tetapi topik yang diviralkan justru tentang deradikalisasi.

Yang dilakukan oleh rezim ini hanyalah membuat propaganda basi demonologi untuk menguatkan dirinya, dan menutupi kinerja yang ngga becus. Hampir semua elemen bangsa baik yang diinfrastruktur politik maupun di sub-struktur dibuat lemah, sengaja dibuat tak berdaya. Entah melalui pengkebirian fungsi peran MPR/DPR, mengkebiri KPK, mengaduk-aduk oposisi, ataupun mengadu-domba kekuatan umat mayoritas, yakni Islam. Sepertinya ini yang berlangsung nyata terlihat. Hingga persoalan utama makin menjauh, apalagi menemukan solusi boro-boro, yang ada hanyalah disintegrasi bangsa di depan mata. Tunggu saja sampai meletus, bakalan bagaimana endingnya. Ibarat bisul, panas di dalam ya lama-lama njeblos! Dan lihat, siapa yang bakal kena muntahan lahar panas atau nanah dan darah.

Pasukan Delta saja punya prinsip, "TROUBLE HIS AFFAIRS DON'T TROUBLE HIS RELIGION !", jangan pernah sekali-kali menyentuh sisi keagamaan yang sensitif, karena jika itu kena maka tidak akan ada obatnya, konflik agama adalah salah satu bentuk konflik yang panjang. Ingat sejarah Beirut dengan faksi-faksi yang bertempur selama puluhan tahun.

Jika konflik agama sudah disentuh dan dikipas-kipas, maka obatnya hanya satu; MAJORITAS HARUS MENANG, karena jika tidak maka persoalan militansi dan potensi ketidak senangan dalam tubuh masyarakat yang ideologis bisa menjadi-jadi. Tentara sangat tidak suka berkonflik karena hanya mereka yang tahu persis apa itu membunuh dan terbunuh, radikalisasi yang sangat radikal jadinya. (MDA)

Kopi_kir sendirilah!

*tulisan telah tayang di FB Malika Dwi Ana tanggal 8 Desember 2019

Longsornya Makam Imogiri Dalam Kacamata Spiritual

Abad.id - History repeats itself...Sejarah itu selalu mengalami pengulangan, atau disebut dengan istilah Cakra Manggilingan, bak roda pedati, selalu berputar dan kemudian berulang, kadang di atas, kadang juga di bawah. Meski tak sama persis, tapi temanya tetap sama. Pengulangan sejarah itu dalam konteks spiritual Jawa ada masanya atau siklusnya, bisa 100 tahun sekali, 300 tahun, bahkan  500 tahun. Maka masa lalu bukan untuk dihindari, tapi untuk dicari tahu dan dipelajari. Sebab dalam tubuh yang kuat terdapat memori masa lalu yang mengikat.

Tangga menuju makam Imogiri

Demikian dalam peristiwa longsornya makam para raja di Imogiri. Secara ilmiah, hujan deras menyebabkan tanah longsor di sejumlah titik di kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Senin, 18 Maret 2019.  Dan kebetulan salah satu titik longsor terjadi di tebing kompleks makam raja-raja Mataram, Imogiri. Curah hujan yang tinggi menyebabkan;

1. Luapan, Selatan TPR Parangtritis

2. Luapan,  Sungai Gejuk, Sanden

3. Luapan, Sungai Belik Wonokromo

4. Longsor, Seloharjo Pundong

5. Luapan, Kali Celeng Imogiri

6. Luapan, Kedungpring (Info Posko Induk TPP Dinas Sosial DIY)

Tetapi bagi orang Jawa, kejadian longsornya makam para raja tidak sesederhana itu melihatnya. Karena secara spiritual cara berpikir orang Jawa tidak bisa dilepaskan dari sasmita atau sanepan. Jika makam raja longsor, pertanda apakah ini?

Dalam pandangan spiritual Jawa di alam semesta ini terdapat dua alam yang disebut sebagai jagad kecil (mikro kosmos) dan jagad besar (makro kosmos). Secara fisik, seperti halnya teori di Barat, jagad kecil/alit adalah alam manusia sedangkan jagad besar/ageng adalah alam semesta/jagat raya. Tetapi dalam pandangan hakekat atau spiritual Jawa sebenarnya adalah kebalikannya bahwa jagad alit (mikro kosmos) adalah alam semesta dan jagad ageng(makro kosmos) adalah alam/diri manusia.

Pandangan tersebut didasarkan bahwa alam semesta ini berjalan menurut takdirnya sebagai contoh : bumi berputar mengelilingi matahari, arah putaran bumi dan kecepatanya berjalan sesuai takdir atau hukum alam, bumi tidak memiliki kehendak untuk berhenti atau berbalik arah misalnya. Sedangkan kehidupan manusia berjalan atas kehendak, manusia makan, minum dan beraktifitas dalam hidupnya semua berjalan atas kehendaknya sendiri.

Begitulah maka dalam hakekat dan pandangan spiritual Jawa, alam atau diri manusia lah sebenarnya yang disebut sebagai jagad ageng (makro kosmos) karena mempunyai kehendak dalam mengatur pergerakannya.

Lalu bagaimana alam semesta mempengaruhi kehidupan manusia ?

Jagad alit maupun jagad ageng masing-masing memiliki sifat saling kuasa menguasai atau dalam bahasa Jawa disebut dengan istilah wisesa amisesa wus. Keduanya cenderung menjadi dominan dalam kehidupan, meski begitu jagad alit yang ada dalam diri manusia akan lebih banyak berperan mengontrol, sedangkan alam semesta cenderung bersifat merespon karena memang jagad manusialah yang memiliki kehendak sedangkan alam semesta hanya berjalan sesuai takdir.

Maka segala perilaku manusia yang menyalahi atau mengganggu keseimbangan alam, tentu saja membuahkan respon yang disebut dengan bencana. Jadi bencana adalah cara alam merespon apa yang sudah dilakukan oleh manusia, atau cara alam kembali menyucikan diri agar kembali pada keseimbangan. Ini prolog dari tulisan ini.

Balik ke history repeats itself, bahwa sejarah selalu mengalami pengulangan, disetiap pergantian era dalam sejarah selalu ditandai oleh kejadian-kejadian tidak mengenakkan, karena alam ikut berperan serta dalam proses pergantian peradaban seperti paparan diatas soal bagaimana alam semesta mempengaruhi kehidupan manusia. Maka di peristiwa longsornya makam para raja di Imogiri secara spiritual bisa dipersepsikan sebagai Sasmita atau kode pergantian era yakni runtuhnya Mataram Islam dan kembalinya Mataram Kuno.

Sebagaimana kita baca dibuku-buku, bahwa jauh sebelum era Mataram Islam telah terjadi Mahapralaya (malapetaka hebat) pada tahun 1006 dipercaya pernah terjadi di Pulau Jawa Meskipun sampai hari ini peristiwa tersebut masih menjadi perdebatan para ahli sejarah dengan landasan teori masing - masing. Tapi saya mengambil jalan tengah, bahwa Mahapralaya itu berupa perang saudara berkepanjangan antara dua wangsa yakni  wangsa Syailendra dan wangsa Sanjaya yang berbeda dalam keyakinan, antara Syiwa dan Buddha. Disisi lain, selain perang saudara berkepanjangan juga terjadi bencana alam hebat yang membuat Jawa Tengah porak poranda. Pada masa itu terjadi peristiwa alam yang luar biasa hebat, yakni gempa bumi yang disusul tsunami serta meletusnya gunung Merapi. Faktor-faktor diatas menyebabkan Mataram Kuno akhirnya menemui keruntuhan (abad ke-7 sampai dengan abad ke-10).

Singkat cerita, karena sebab diatas kemudian Mpu Sindok, keturunan kedua wangsa itu berpindah ke Jawa Timur dan mendirikan wangsa Isyana yang kemudian melahirkan kerajaan Medang yang kemudian menjadi cikal bakal kerajaan besar bernama Majapahit. Yang pada masa-masa surutnya, masuklah peradaban Islam yang digawangi selain oleh para saudagar juga Putri Champa, permaisuri Brawijaya V. Begitu Majapahit surut, kemudian terbitlah era baru dimana keyakinan sebagian masyarakatnya adalah Islam. Kerajaan tersebut adalah Demak Bintara, dengan sistem kesultanan, yang kemudian melahirkan cikal bakal Mataram Islam.

Konon, dalam satu versi yang mungkin tidak tertulis dalam buku-buku sejarah, ada kisah disaat surutnya Majapahit, Putri Champa sang permaisuri dan Brawijaya V serta putrinya yang dikenal dengan sebutan Sabdo Palon Naya genggong bertemu di goa Putri Tuban. Bertiga mereka melakukan perjanjian disaksikan Dahyang Nirartha. Dalam perjanjian itu sang permaisuri meminta agar pulau Jawa diatur berdasarkan tatanan Islam, agama yang diyakini Putri Champa. Sang raja dan putrinya menyanggupi, tetapi ada syaratnya; jika selama 500 tahun tatanan tersebut tidak membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat, maka sang raja dan putrinya akan menuntut balik. Disaksikan Dahyang Nirartha dan semesta alam, perjanjian itu disepakati. Maka sering kita dengar dari cerita-cerita para spiritualis tentang Sabdo Palon Naya Genggong nagih janji. Kembali yang dimaksud adalah kembalinya kawruh budi. Kawruh Budi yang dimaksud adalah masyarakat beragama yang berbudi pekerti, saling menghormati, menghargai antar umat beragama, serta menghargai adat budaya leluhurnya, dan menjadi manifestasi Tuhan yang Rahman dan Rahim, yang penuh kasih dan sayang atau welas asih.

Soal sasmitaning alam, telah banyak terpapar di hadapan mata. Tetapi tak banyak yang terbuka mata untuk memahaminya. Tidak mudah memang. Hanya orang yang benar-benar tekun yang bisa mencapainya. Karena seringkali pembicaraan seperti ini ditafsirkan sebagai klenik dan tahayul.

Wong Jawa Nggone Semu, Sinamun ing Samudana, Sesadone Ingadu Manis.

Artinya, wong Jawa nggone semu (orang Jawa cenderung semu atau terselubung), sinamun ing samudana (ditutup kata-kata tersamar), sesadone ingadu manis (masalah apa pun dihadapi dengan muka manis). Makna yang lebih luas adalah, berpikir dan bersikapnya orang Jawa tidak selalu terbuka atau cenderung bersifat simbolik. Penuh sanepa, kiasan, dan perlambangan. Banyak hal tidak dinyatakan dengan terang-terangan, atau lebih bersifat sinamudana (disamarkan).

Sehari-hari lekat dengan sanepan, simbol-simbol yang sering jadi kode, karena nitèni (eling atau ingat). Segala kejadian dititeni sebagai kebiasaan dan sasmita(pratanda) pada akhirnya, misal soal pertanda ketika keraton Surakarta terbakar di tahun 1985, Sinuwun Pakubuwono XII kain sinjangnya/jaritnya robek nyangkem kodok. Seperti dilansir majalah Jaya Baya keluaran 1985. Kejadian kain sinjang/jarit Sinuwun PB XII yang suwek nyangkem kodok itu ditengarai sebagai pertanda akan datangnya kejadian buruk, yakni kemudian terbakar lah keraton Susuhunan hingga hampir ludes waktu itu. Hal-hal seperti ini barangkali tidak dipahami masyarakat banyak apalagi generasi milenial yang acuannya ke Mbah Google.

"Tak ada kebangkitan tanpa kehancuran, demikian pula tak ada kehidupan tanpa kematian."

Wallahu a'lam...(mda)

*artikel asli telah tayang di Facebook tanggal 23 Mei 2019

Penulis : Malika Dwi Ana