Kontemplasi Tentang Kekuasaan

”Barangsiapa membuang keinginan untuk berkuasa maka ia adalah penguasa (karena sudah berkuasa). Dan barangsiapa mengambil keinginan untuk berkuasa maka ia butuh penguasa, dan rela terlebih dahulu menjadi budaknya, lalu tidak tahu kapan ia bisa merdeka.” (Tafsir Jalanlain).

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002) atau Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).

Kekuasaan itu bukan untuk cuma untuk berkuasa, atau sekadar jadi penguasa belaka. Atau pengin tercatat oleh sejarah, bahwa pernah berkuasa. Bukan begitu narasinya. Tetapi kekuasaan diraih untuk mewujudkan keadilan sosial. Itu maqam tertinggi bagi pemegang amanah atau pemegang kepercayaan. Jika berkuasa cuma ingin jadi penguasa lalu tercatat dalam sejarah, Fir'aun itu penguasa hebat. Kemal Attartuk juga pemimpin berkelas pada jamannya. Namun lihatlah akhir hidupnya, Fir'aun tenggelam di dasar laut, dan jasad Attartuk konon tidak diterima oleh bumi. Keduanya adalah prasasti atas sosok pemimpin yang tidak amanah. Melawan kodrat kepemimpinan dan unsur-unsur moralitas dari amanah itu sendiri.

Ya, mereka tidak amanah karena keluar dari rambu-rambu etis moralitas, atau mempecundangi kepercayaan yang dibebankan di pundaknya demi kepentingan sendiri dan kelompoknya. Dan lebih sadis lagi, bahwa pengkhianatan kepada bangsa dan negara semata-mata untuk melayani kepentingan asing di negerinya sendiri.

Maka ada istilah bahwa Kekuasaan cenderung korup. Karena kekuasaan yang melekat pada jabatan ataupun pada diri orang tersebut seringkali disalahgunakan: 

1. Kekuasaan yang melekat pada posisi seseorang dalam sebuah organisasi.

2. Kekuasaan yang berada pada pribadi orang tersebut sebagai hubungan sosialnya.

Sebagaimana Lord Acton bilang : "power tend to corrupt, absolute power, corrupt absolutely!!"

Maka dalam ajaran agama(Islam) pun ada tuntunan agar tidak memberikan kekuasaan pada orang yang berambisi berkuasa :

 “Kami tidak menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya.” (HR. al-Bukhari no. 7149 dan Muslim no. 1733)

“Janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan disertai Tuhan namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya Tuhan tidak akan menyertaimu.”

Jika seseorang berambisi memperoleh kekuasaan dan demi untuk meraihnya menggunakan taktik memberi masyarakat janji-janji palsu hingga melakukan sejumlah kebohongan dan menghalalkan segala cara, maka masyarakat harus waspada untuk tidak memberikan kekuasaan kepadanya. Jika kekuasaan diberikan pada orang dengan perilaku seperti itu, maka kemungkinan besar ia akan menggunakan kekuasaan itu untuk sesuatu yang tidak amanah, manipulatif, jahat, korup, bahkan berkhianat.

Salah satu artefak garuda di candi Sukuh, Sang Garuda tengah bebaskan. ibunya (Winata) dari perbudakan Kadru

Flashback ke belakang, sejarah berkali-kali membuktikan. Dahulu ada kisah tentang perbudakan Garudheya oleh Dewi Kadru. Dalam buku pertama (Adiparwa) kisah Mahabharata dikisahkan sejarah kelahiran Garuda dan Naga yang bersaudara karena sama sama keturunan Begawan Kasyapa yang pada akhirnya menjadi musuh bebuyutan. Ini karena kelicikan Dewi Kadru, ibu para Naga sehingga berhasil  memperdaya dan memperbudak Dewi Winata, ibu Garuda.

Garuda mencengkeram sepasang naga di candi Sukuh, inspirasi lambang negara RI

Kelicikan yang kemudian membuat Garuda murka setelah mengetahuinya. Dan hal ini  menjadi ihwal pertempuran sengit antara Garuda dengan para naga, setelah memenuhi syarat para naga dan berhasil membebaskan ibunya Dewi Winata dan dirinya dari perbudakan mereka.

Garuda, Putra Dewi Wibata setelah berhasil melawan para naga melebarkan sayapnya tanda kemenangan(Candi Sukuh)

Naga itu kini ada disekitar kita. Walau perbudakan secara terang-terangan seperti dalam cerita Mahabarata tidak terjadi lagi di Indonesia, namun sebagai mana watak dasar kelicikan para naga, maka perbudakan modern dalam bentuk tersamar terus dilakukan dengan berbagai cara.

Poin penting dalam cerita diatas yang bisa diambil dalam konteks kekinian adalah selalu mewaspadai strategi para naga sehingga Garuda-garuda muda Indonesia bisa melakukan kontra intelijen, yakni dengan mengantisipasi dan menghancurkan balik.

Tapi karena kelemahan bangsa ini yang tidak eling dan waspada sesuai pesan Eyang Ranggawarsita dalam Serat Kalatidha :

Amênangi jaman édan / Éwuh aya ing pambudi / Mélu ngédan nora tahan / Yén tan mélu anglakoni / Boya kêduman mêlik / Kalirên wêkasanipun / Ndilalah kêrsa Allah / Bêgja-bêgjaning kang lali / Luwih bêgja kang éling klawan waspada.

Mengalami jaman edan / Sungguh sukar semua keadaan / Ikut edan tidak tahan / Tidak ikut edan / Bagaimana mendapat bagian? / Pada akhirnya kelaparan / Sudah jadi kehendak Allah / Seberuntung-beruntung yang lupa / Lebih beruntung yang tetap sadar dan terjaga.

Maka sejarah kelam perbudakan berulang dari jaman ke jaman karena bangsa ini tidak mau belajar dari masalalu. Realitas sosial politik yang terjadi, lebih banyak yang memilih menjadi edyan oleh gemerlap kekuasaan karena takut ndak keduman, takut tidak mendapatkan kursi, takut tidak  bisa makan, takut tidak bisa menyenangkan istri/suami, takut tidak bisa menyenangkan mertua, takut tidak bisa menyenangkan bos dan atasan, serta beribu-ribu ketakutan lainnya. Sehingga kekuasaan digunakan hanya untuk mengeksploitasi sumber daya alam, menjajah sesama anak bangsa, hingga melacurkan diri pada kepentingan oligarki dan bangsa asing.

Lupa, bahwa sakbegja-begjane wong kang edan, isih begja wong kang eling lan waspodo.(mda)

Penulis : Malika D. Ana

Foto doc. pribadi

Anies Arek Suroboyo 

Abad.id - Anies Baswedan akhirnya diusung Partai Nasdem sebagai Capres 2024 pada Senin, 3 Oktober 2022. Sederhana kata Surya Paloh, "Why not the best". Ini menjadi petunjuk, bahwa pemilihan partai kepada Anies tidak main-main. Nasdem punya rekam jejak lengkap siapa Anies. Partai ini tidak mencalonkan sosok dari internal, bahkan Anies sendiri belum menjadi anggota atau kader partai tersebut.

Elektablititas Anies selama ini masuk 3 besar. Lawan terkuatnya Prabowo dan Ganjar. Bahkan Pilpres 2024 kali ini boleh dibilang banyak pengelompokan. Mulai pendukung Anies Baswedan hingga relawan Ganjar dan Prabowo. Tetapi Anies nampaknya secara obyektif lebih mumpuni dibanding calon lain. Kapasitasnya kecendekiawanan, relijiusitas, pengalaman birokrasi, maupun prestasi kerja sebagai Kepala Daerah, sangat mumpuni.

Menghadapi lawan politiknya, Anies juga tak gentar. Dikritik habis-habisan pun tak membuatnya berbelok menyerang. 

Mungkin kepiawaian Anies ini ditularkan dari kakeknya Abdurrahman Baswedan atau dikenal AR Baswedan. 

Ya, sebelum diumumkan sebagai Capres 2024, Anies sempat menceritakan sosok kakeknya di Balai Kota, beberapa waktu lalu.

Kata Anies, dia tidak asing dengan Kota Pahlawan. Kakeknya AR Baswedan lahir di Surabaya pada 9 September 1908 dan meninggal di Jakarta pada 16 Maret 1986.  

Abdurrahman asli Arek Suroboyo. Dia termasuk tokoh keturunan Arab yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Salah satunya, Abdurrahman menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dia bersama pendiri bangsa terlibat aktif menyusun UUD 1945.

Presiden Jokowi kemudian menetapkan AR Baswedan sebagai pahlawan nasional pada November 2018. Keputusan ini tertulis dalam Keputusan Presiden Nomor 123/TK/2018, dengan pedoman Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

"Surabaya hulunya keluarga kita. Kakek saya asli Surabaya. Besar di Surabaya. Tinggal di Surabaya. Bahasanya Surabaya," kata Anies dikutip Abad.id.

Kata Anies, kakeknya dulunya adalah seorang jurnalis. "Beliau pernah bekerja di koran Soeara Oemoem milik dr. Soetomo dengan gaji 10-15 gulden sebulan," ceritanya. 

Awal mula Abdurrahman bekerja sebagai jurnalis setelah bertemu wartawan pertama dari keturunan Arab di Hindia Belanda, Salim Maskati. Di situ Abdurrahman tertarik terjun ke jurnalis. Menjadi penulis handal. Menjadi wartawan pejuang. Dan Abdurrahman termasuk penulis produktif. Saat era revolusi, tulisan-tulisannya kerap tampil di media-media propaganda kebangsaan Indonesia dengan nada positif dan optimis.

Abdurrahman Baswedan atau dikenal AR Baswedan

Selain di surat kabar Soeara Oemoem, Abdurrahman pernah bekerja di Sin Tit Po, ia mendapat 75 gulden—waktu itu beras sekuintal hanya 5 gulden. Setelah itu dia bekerja di surat kabar Matahari. Tak hanya dikenal penulis, Abdurrahman juga dikenal sebagai penyair, sastrawan, dan politisi.

Setelah Abdurrahman mendapatkan amanah menjalankan roda organisasi Persatuan Arab Indonesia (PAI), dia lantas meninggalkan Matahari. Padahal saat itu gajinya 120 gulden atau setara dengan 24 kuintal beras. 

Dari sini Abdurrahman kemudian berpindah-pindah tempat. Melalui PAI, kakek Anies mengikrarkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab di Semarang. Hal ini terinspirasi dari peristiwa sumpah pemuda 28 Oktober 1928.

Rupanya Abdurrahman sengaja mendeklarasikan Sumpah Pemuda Keturunan Arab untuk menyiapkan gerakan pemuda keturunan Arab untuk berperang melawan Belanda. Mereka yang terpilih kemudian dilatih dengan semi militer di barak-barak. Mereka dipersiapkan secara fisik untuk bertempur. 

"Perjuangan kakek berpindah-pindah. Menjelang 45 pindah ke Jakarta, atau tepatnya sebelum BPUPKI. Bahkan saat ibukota pindah ke Jogja, kakek juga pindah ke Jogja," kenang Anies. 

Abdurrahman pernah mengemban misi diplomatik ke Mesir untuk mendapatkan pengakuan de jure dan de facto atas kemerdekaan Indonesia. Berkat jasanya itu, Mesir menjadi negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia. 

Pada masa kemerdekaan, Abdurrahman sempat masuk dalam kabinet sebagai Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Sjahrir. Ia pernah menjadi bagian dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Anggota Parlemen, dan Anggota Dewan Konstituante.

Abdurrahman, cerita Anies, menikahi Syeikhun. Keduanya menikah tahun 1925. Namun Syeikhun meninggal duluan pada 1948 di rumah sakit Kadipala, Sala. Sepanjang hidup Syeikhun telah menemani perjuangan sang suami. Dari Syeikhun lahir 9 orang anak. Mereka Anisah, Aliyah, Fuad, Awad Rasyid (Ayah Anies Baswedan), Hamid, Atikah, Nur, Imlati dan Lukyana.Yang menarik kata Anies adalah nama anak Abdurrahman Imlati. Ya, nama ini sengaja dipakai untuk menggambarkan perjuangan saat itu. 

"Yang menarik kakek menamai salah satu anaknya dengan nama Imlati. Itu kepanjangannya Indonesia Merdeka Lekas akan Tercapai," ucap Anies. 

Sejak pindah ke Jogja, Abdurrahman kemudian memutuskan untuk menetap di Jogja. Makanya Anies sangat mahir dengan bahasa Kromo Inggil. Maklum, waktunya banyak dihabiskan antara Jogja dan Surabaya. 

"Saya terbiasa tinggal di lingkungan Jogja dan Surabaya. Makanan Jogja dan Surabaya tidak asing. Jajanan Surabaya juga. Sejak kecil saya sering diajak ke Surabaya. Soalnya kakek tidak bisa melupakan kota kelahirannya. Kalau di Surabaya biasanya di rumah anaknya di Jalan Kali Kepiting. Dulu masih sawah-sawah," urai Anies. 

 Bagi Anies, Surabaya punya memori khusus. Terutama Jalan Mas Mansur. Di situ adalah rumah keluarga besarnya. Sayang sekarang rumah itu tidak ada lagi. 

"Ya, Jalan Mas Mansur itu rumah keluarga besar kami. Sekarang jadi rumah sakit (Al Irsyad)," ucapnya. 

Terkait Kota Pahlawan, menurut Anies, Surabaya adalah kotanya petarung. Di situ lahir pejuang-pejuang bangsa yang hebat. Bayangkan saja, saat pertempuran 10 November 1945, ribuan nyawa pejuang melayang demi membela negaranya. 

"Bagi saya, itu peristiwa monumental, dahsyat ! Tapi yang lebih dahsyat adalah para orangtua yang mengijinkan anak-anaknya pergi ke medan tempur. Bisa dibayangkan mereka yang bertempur pada 10 November rata-rata masih remaja. Mereka datang kepada orangtuanya. Sungkem. Pamit mau berperang jihad. Makanya saya bilang Surabaya adalah kota petarung," demikian Anies.[nov]

Ironi Negeri Dzulumat Ilan Nur

Abad.id - Jika kita berada dalam kegelapan, yang kita cari sebenarnya adalah jalan agar bisa bertemu Cahaya. Cahaya materi itu bisa saja nyala lampu, atau terangnya matahari dan bulan. Tetapi hakikat Cahaya adalah yang imateri, cahaya yang dipancarkan oleh Sang Pemilik Segala Sumber Cahaya. Manusia sendiri adalah hakikatnya makhluk cahaya, jika ditaruh dalam tempat yang gelap, tubuhnya akan memendarkan cahaya yang wujudnya bisa redup, berpendar kuat bahkan bisa juga suram. Semakin ia rajin membersihkan cermin dirinya, maka semakin ia kuat memantulkan CahayaNya. Pantulan Cahaya Allah itulah yang akan menyebar ke segala penjuru alam semesta. Yang dalam bahasa spiritualnya disebut Rahmatan Lil 'Alamin, rahmat bagi seluruh alam.

Maka dzulumat ilan nur artinya adalah keadaan gelap gulita. Dimana tak tampak apapun. Bukan tidak memiliki mata dan hati untuk melihat, tetapi tidak punya kesanggupan untuk melihat cahaya (Nur).

Didalam kegelapan, otak encerpun jadi ragu, linglung dan limbung. Langkah kaki kuatpun, tersandung-sandung, dan akhirnya nabrak-nabrak. Kemerosotan peradaban seperti kekacauan, kerakusan, konflik sosial, peperangan, benturan politik dan dekadensi akhlak adalah diantara situasi yang menonjol di puncak jaman kegelapan.

Hati manusia tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Nilai-nilai luhur yang diajarkan melalui kitab-kitab yang dibawa para utusannya tidak lagi melandasi dan memandu perbuatan manusia. Dinarasikan pula bahwa, bahkan “manusia yang berhati sebaik emas pun kemudian merosot menjadi berhati semulia perak, lalu merosot lagi senilai tembaga dan akhirnya menjadi sekeras besi yang nilainya lebih rendah dibanding dengan logam-logam lainnya”.

Dijaman kegelapan, kepuasan hatilah yang menjadi tujuan utama dari kehidupan manusia. Apabila manusia sudah dapat memenuhi segala hasrat yang bersifat keduniawian, berupa harta dan tahta, dan wanita, maka puaslah hati orang tersebut. Manusia tidak lagi memiliki harga diri, tidak punya martabat dan kehormatan. Bahkan para pemuka agama, para perwira dan para cendekiawan, beramai-ramai kehilangan kehormatannya dengan mengabdi di kaki orang-orang kaya (Taipan).

Agama diperalat untuk meraih kekuasaan dan mengeruk kekayaan semata. Para rohaniawan pemuka agama, juga para pemimpin juga dihina oleh umat dan bawahannya, dikarenakan perilaku mereka yang tidak lagi pantas untuk diteladani.

Jika diibaratkan sebuah kapal, tanpa cahaya suar, kapal bisa oleng menabrak karang, perompak berdatangan membobol keutuhan kapal, menguras isinya, dan berakhir membunuhi awak kapal, berikut penumpangnya...lalu meninggalkannya karam di dasar samudera kehidupan. Itulah kira-kira analogi kapal besar bernama NKRI saat ini.

Boleh jadi kapal besar NKRI mungkin tidak tenggelam, tetapi diganti struktur bangunannya menjadi sangat mewah, tetapi dengan bendera yang bukan lagi bendera NKRI, artinya bukan milik kita lagi. Penumpang asli yang tersisa di kapal memutuskan menjadi centeng, kacung, jongos dan gedibal, demi menyelamatkan periuk nasinya, dan seonggok kursi agar tetap berkuasa. Sebagian lagi cukup puas bersorak-sorai dengan lemparan nasi bungkus tak seberapa demi mengganjal kelaparan yang merongrong sudut perutnya. Gerombolan yang lain berebut kursi untuk bisa duduk nyaman, tidur nyenyak, bisa makan dan nyemil hingga tujuh turunan. Tidak peduli bahan bakar kapal menipis hingga satu persatu penumpangnya yang lemah dan suka memberontaki dilempar menjadi bahan bakarnya. Sebagian lagi, tapi tak banyak jumlahnya tetap melakukan perlawanan dan bergerilya di lorong-lorong gelap dek kapal. Menyalakan lilin-lilin kecil, dengan resiko tertangkap dan dipenjara, bahkan dihabisi.

Narasi diatas mirip yang digambarkan oleh Ranggawarsita sebagai puncak jaman edan. Sepotong jaman dimana yen ora melu edan ora keduman. Berbondong-bondong orang dengan sukarela dan sukacita mengikut menjadi edan (gila). Dan lupa bahwa sak begja-begjane wong kang edan, isih luwih begja kang eling lan waspada. Konsep spiritual Jawa menyebut situasi kegelapan dan keruntuhan seperti narasi diatas sebagai jaman Kaliyuga. Dari sudut pandang ilmiah, sosiolog dan futurolog Francis Fukuyama menyebut situasi yang kita hadapi seperti itu sebagai “great disruption”, alias guncangan besar.

Coba kita bantu menyalakan sebuah lilin demi penerang dalam kegelapan. Mudah mudahan bisa membantu membukakan cakrawala kesadaran agar tetap eling dan waspada.

Garuda merugi. Pertamina merugi. BPJS merugi. Sejumlah BUMN rugi, bahkan nyaris bangkrut. Hutang negara bertambah besar. Infrastruktur digenjot, tetapi perekonomian masyarakat tak kunjung meningkat. Defisit perdagangan, import garam, beras, jagung, daging, hingga ke limbah(sampah) plastik. Sedang ekspor terus menurun. Belanja terus, tetapi pemasukan tekor terus, karena sejumlah kebocoran disana-sini. Ya maklum saja, tikusnya bejibun. Diracun gak mempan...yang meracun malah disatroni, kalo perlu disiram air keras (matanya).

Coba nyalakan satu lililn lagi. Anda akan mencium  semriwing aroma busuk ketidak adilan. Tetamu berbondong bondong mencari kerja dan kesejahteraan disini. Berebut lahan pekerjaan dengan anak cucu yang melongo dan ngenes, dikalahkan persaingan yang mereka tidak mengerti maksud dan tujuannya, lalu kenyang dihibur asa palsu. Kartu pra-kerja membuat mereka berhalusinasi tentang hidup layak dan sejahtera. Diberikan angin sorga tentang dongeng kartu-kartu, sehat, pintar, bahagia dan lain-lain. Seolah perut bisa dikenyangkan, dan dibahagiakan dengan sepotong kartu.

Begitulah....di negeri dzulumat ilan nur, pemimpinnya menjual harapan, dan kita tersenyum palsu, menerima kenyataan bahwa harapan itu seperti racun yang disamarkan. Diberikan rasa madu, manis memabokkan dalam citranya, tapi itu seperti potasium sianida yang mematikan.

Lalu jika kita nyalakan lampu yang agak besar. Ternyata banyak terlihat genderuwo dan sontoloyo bahkan wewe gombel gentayangan sedang asyik melahap keju susu anak negeri, di rumah si Pandir buruk rupa.

Duhh....(mda)

Penulis : Malika Dwi Ana

Foto :Landscaper Jepara

Ironi Food Estate

Abad.id - Food Estate adalah cerminan kebijakan pangan neoliberal. Seakan-akan masalah pangan bisa selesai hanya dengan menggencarkan produksi konsumsi pangan, sementara secara struktural justru melanggengkan kerusakan ekologi dan ketimpangan agraria demi kepentingan oligarki-pemodal.

Kebijakan naratif masalah pangan tidak seharusnya dipisahkan dari pembicaraan tentang keadilan agraria, karena pada dasarnya dua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Tentu masih segar di ingatan bagaimana proyek Food Estate di kebijakan MIFEE(Merauke Integrated Food and Energy Estate) atau Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke yang adalah proyek untuk penggunaan area besar untuk industri pertanian kelapa sawit dan tanaman pangan di Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia.

Pada tahun 2010, hingga 90% dari wilayah itu masih ditutupi oleh hutan alam. Tapi proyek MIFEE itu menggelar karpet merah bagi para korporasi besar yang justru berakhir dengan semakin tajamnya kerentanan pangan akibat maraknya pembalakan hutan dan perampasan tanah. MIFEE adalah proyek perkebunan skala besar yang diisi oleh kelapa sawit dan tebu yang diluncurkan sejak 2010, berhasil menghilangkan sejumlah besar hutan di Papua.

Data Elsam memaparkan Pemerintah Daerah Merauke sebelumnya menyediakan dan mencadangkan lahan seluas 2,5 juta hektar, sedangkan Badan Perencanaan Tata Ruang (BKPRN) merekomendasikan area potensial untuk proyek MIFEE seluas 1,2 juta hektar. Lahan tersebut sebagian besar adalah kawasan hutan (91%) dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi dan hutan produksi terbatas.

Hingga 2013, pemerintah bahkan telah mengeluarkan puluhan izin lokasi dengan luas lahan melebihi 2,5 juta ha kepada 47 perusahaan transnasional dan nasional yang mengendalikan bisnis dan mempunyai jaringan hingga di tingkat lokal Papua.

Menurut data Elsam pula, pelepasan tanah umumnya terjadi melalui manipulasi kata dan makna dari mekanisme adat. Manipulasi misalnya dengan 'pengangkatan anak adat', 'toki babi', atau pengorbanan hewan babi. Padahal, istilah itu memiliki makna sakral untuk mengesahkan perputaran hak dan kewajiban di antara sesama warga suku dan marga-marga dalam masyarakat Malind Papua.

Namun demikian, pihak perusahaan justru memakainya sebagai upaya dan tanda pengesahan peralihan hak dari marga pemilik tanah ke pihak perusahaan.

Dan kini, seperti repetisi atau pengulangan sejarah, yang demikian diberlakukan untuk masyarakat adat di Kalimantan. Bagaimana tidak, 30 Ribu Ha di Kalimantan yang sudah dibabat untuk Food Estate Singkongnya Jkw. Dan ini berpotensi menghilangkan hutan seluas 3x pulau Bali. Malah menurut Walhi Kalsel, kerusakan Ekologis akibat deforestasi (pembabatan hutan) yang diperuntukkan untuk lahan sawit dan penambangan batubara serta food estate adalah penyebab banjir bandang di Kalimantan Selatan tempo hari.

Di Kalsel memang tidak ada pencanangan proyek food estate, tapi sekadar demplot uji coba di desa Jejangkit kabupaten Barito Kuala tapi gagal (karena puso). Banjir di Kalsel tahun kemaren di kabupaten HSS, Kab.HST dan kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tala hingga kodya Banjarmasin. Selain kodya Banjarmasin pada kabupaten-kabupaten tersebut banyak terdapat perusahaan-perusahaan tambang batu bara dan perkebunan sawit.

Proyek food estate yang sudah dibuka lahannya di kabupaten Gunung mas (Kuala Kurun sekitar 600 Ha) tanpa disertai KLHS. Kalo di Kab. Pulang Pisau yang dulu dikunjungi Jokowi, PS dan yang lain itu sekadar show window, karena lahan tersebut milik masyarakat yang sudah jadi sawah sblm pencanangan food estate. Sekarang yang dikerjakan di lapangan (kabupaten Kapuas dan kabupaten Pulang Pisau berupa peningkatan kualitas jalan untuk mendukung proyek food estate tersebut. Lucunya, presiden Jkw menyatakan klaim penurunan deforestasi ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi G20 dengan topik perubahan iklim, energi, dan lingkungan hidup, di Roma, Italia pada 30 Oktober 2021 lalu.

"Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektare critical land pada 2010-2019," kata Jokowi dalam pidatonya.

Klaim tersebut kemudian dibantah oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dengan mengatakan bahwa deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 1,1 juta hektare/tahun pada 2009-2013 menjadi 1,47 juta hektare/tahun pada 2013-2017.

Jadi klaim penurunan laju deforestasi dari pemerintah dalam dua tahun terakhir tidaklah relevan. Sebab, terjadi pergeseran area-area yang terdeforestasi dari wilayah barat ke wilayah timur.

Lebih lanjut FWI mengatakan, deforestasi secara besar-besaran terjadi hanya di beberapa lokasi. Sedangkan di tempat lain, deforestasi menurun bukan karena upaya yang dilakukan pemerintah, tetapi lebih karena sumber daya hutannya yang sudah habis. Begitu pula dengan kebakaran hutan dan lahan. Pada 2021, menurut FWI ada sekitar 229 ribu hektare hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia.

Bahkan dua tahun sebelumnya atau pada 2019, luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,6 juta hektare, dengan 1,3 juta hektare atau 82 persen di antaranya terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Namun ironisnya, di dua pulau itu pula izin-izin industri ekstraktif menguasai hutan dan wilayah adat dikeluarkan.

Kalau Food Sovereignty setahu saya ada konsep tandingannya juga seperti yang digaungkan gerakan La Via Campesina atau gerakan tani transnasional lainnya. Mereka sering ikut protes kebijakan pangan WTO yang neolib.

Sekalipun orang-orang diluar Jawa juga petani padi, saya pikir mereka belum tentu sepakat dengan proyek foodestate. Monokultur dengan hamparan yang luas itu bukan hanya tidak baik, tapi merusak ekosistem. Pentingnya diversifikasi pangan selain ekosistem adalah Indonesia bukan Jawa yang mayoritas makan nasi.

Justru kalo ingin menuju kedaulatan pangan, seharusnya pemerintah bukan membuat kebijakan foodestate, tapi program yang mencanangkan keberagaman pangan, varietas bahan pangan yang beragam. Apalagi proyek ini membuka lahan baru dengan membabat hutan, yang sudah pasti akan menimbulkan masalah baru. Pembabatan hutan karena tambang dan sawit saja makin parah, ini ketambahan dengan foodestate.

Mestinya ya selain diversifakasi pangan, tentu saja reforma agraria sejati sangat diperlukan kalau pemerintah memang serius ngomongin kedaulatan pangan.

Jadi stop pembangunan yang harus mengorbankan lahan-lahan produktif. (mda)

Tiga Petaka Orde Reformasi

Abad.id - Arti kata petaka di KBBI adalah: kecelakaan; kesengsaraan; musibah. Contoh kalimat : siapa pun tidak mengharapkan malapetaka datang menimpanya. Tidak berbeda dengan maksud tulisan berikut, yakni tentang malapetaka atau musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Yang jika dinarasikan dalam jumlah nominal katagori, maka boleh disebut ada 3(Tri) Petaka, Tri Petaka di umur proklamasi kemerdekaan ke 77 tahun. Ini prolog catatan kecil berikut.

Jika ditilik, situasi belakangan mirip dengan situasi saat berakhirnya ORBA yang ditandai dengan krisis ekonomi yang parah, lalu tidak ada harapan perubahan politik lewat Pemilu. Potret bopeng Ekonomi yang terperosok merosot belakangan disebabkan oleh kinerja pemerintah yang incompetent, dan ini menjadi Petaka Ekonomi yang sesungguhnya.

Flash back, jelang berakhirnya ORBA, beredar foto ikonik Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Camdessus yang berdiri dengan lengan terlipat ketika Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan dengan IMF. Sejenak terlintas di pikiran seperti seorang guru sekolah yang sedang menjatuhkan hukuman kepada muridnya yang nakal, melambangkan kejatuhan pemimpin besar Indonesia yang sudah berusaha maksimal membangun Indonesia dan mensejahterakan rakyatnya.

Hari itu tanggal 15 Januari 1998, ekonomi Indonesia yang seharusnya tidak terpengaruh hebat akibat dampak krisis keuangan dan moneter Asia, akhirnya menyerah kalah pada krisis yang direkayasa Amerika Serikat dan China yang berkolaborasi dengan IMF.

Hari itu 15 Januari 1998, Soeharto dan Indonesia masuk perangkap situasi yang diciptakan oleh konspirasi global yang didukung penuh mayoritas konglomerat Tionghoa Indonesia.

IMF menyetujui kucuran utang untuk Indonesia dengan penandatangan perjanjian utang beserta syarat-syarat yang harus dipatuhi Indonesia oleh Presiden Soeharto. Dengan menandatangani perjanjian utang US$ 43 miliar, IMF mendorong percepatan kejatuhan Presiden Soeharto, dan merancang masa depan baru untuk Indonesia yang sarat kepentingan Amerika, China dan para konglomerat Tionghoa Indonesia. Dan terjadilah amandemen UUD 45.

Dan sejak saat itu Indonesia silih berganti menjadi korban penjajahan baru (neoimperialisme) asing. Puncaknya pada 2014, ketika China-Partai Demokrat AS-Cukong-CSIS berhasil mendudukkan seorang boneka menjadi penguasa tertinggi negara. Sejarah petaka itu berlanjut...

Kondisi ekonomi goyah, mata uang jatuh, utang melonjak, beban pembiayaan proyek infrastruktur melebihi daya tahan APBN, kredit dan investasi menurun, defisit neraca pembayaran karena impor terus menerus melampaui ekspor, dan seterusnya tentu saja memiliki konsekuensi politik bagi Presiden Joko Widodo pasca dinyatakan menang oleh MK Mei 2014 lalu.

Kegemilangan 2014 nampaknya diulang di 2019. Dan segera, Indonesia menghadapi krisis politik masif, yakni dugaan kecurangan Pemilu karena masih berlanjutnya periode berkuasanya petahana (Jkw). Di pemilu 2019, sebagaimana publik ketahui, sebaran kemenangan suara 01 tidak melebihi 1/2 jumlah propinsi di Indonesia. Padahal lembaga-lembaga survey dengan quick countnya memenangkan Jokowi secara mutlak. Pernyataan KPU memenangkan 01 ternyata tidak didukung situng manual sesuai konstitusi. Masih ada 12 propinsi yang belum menyelesaikan situng manualnya dari 34 propinsi. Seharusnya KPU tidak buru-buru menyatakan kemenangan 01 bila situng manual masih terkatung-katung, melewati batas waktu yang ditentukan. Ini ibarat anak sekolah sudah dinyatakan lulus sekolah, tapi nilai manual ijazah belum keluar.

Pasal 6 UUD 1945 mengharuskan agar pemenang pilpres harus menang di 50% wilayah provinsi dan tidak boleh ada suara di wilayah provinsi yang di bawah 20 persen. Prabowo tidak menang secara nasional (menurut KPU) tetapi dia menang di 26 provinsi dan tidak ada perolehan suara di bawah 20 persen.

Hal-hal diatas harusnya berpotensi menggagalkan Jokowi dilantik menjadi presiden. Konstitusi menjadi penghalang besar mewujudkan keinginannya menjadi presiden dua periode. Jika bersikeras, maka KPU seharusnya menyelesaikan situng di 12 propinsi sebelum jadwal pelantikan presiden. Dan tentu saja ini membuat KPU pusing tujuh keliling karena harus menyesuaikan situng manualnya dengan situng yang dijadikan rujukan kemenangan Jokowi. Keduanya harus sama. Tapi itu tidak mungkin sama, sebagian besar C1 memenangkan Prabowo. Selain itu, solusi kedua adalah pemilu ulang, tapi itu tidak mungkin dilakukan sepertinya.

Demikianlah, narasi dua petaka ekonomi dan politik yang terjadi hampir bersamaan di Indonesia, saling beriringan dan berkaitan. Diluar perhitungan nalar manusia, pandemi Cofid-19 menerpa dunia dengan jumlah korban meninggal yang cukup signifikan selama lebih dari dua tahunan. Ekonomi makin amburadul, negara diambang krisis, banyak perusahaan retail rontok perjatuhan, sehingga banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya, segala pungutan dan pajak dinaikkan, demikian pula harga BBM yang efek dominonya begitu meluas disaat rakyat berjuang dalm himpitan pandemi. Disamping gejala-gejala bencana alam juga sedang mengintai di berbagai daerah di sekitar Jawa dan bahkan ibu kota negara. Ya ibarat bisul, ditaraf gatal-gatal pada puncaknya sebelum akhirnya bisul itu 'mbledhos' alias meletus. Seandainya ketiga petaka tersebut terjadi sekaligus bebarengan, bagaimana kira-kira efeknya terhadap negara Indonesia yang baru melakukan selebrasi proklamasi kemerdekaan yang ke 77 tahun?

Konflik-konflik ekonomi, politik dan ketidakadilan di banyak hal biasanya mengarah kepada datangnya chaos; yakni situasi kacau balau, dimana masyarakat mudah disulut kemarahan, dan lalu menjadi bentrok fisik, disintegrasi bangsa dan berbagai polemik muncul. Lepas dari design atau grand design...

Beberapa kasus bias menjadi contoh, salah satunya krisis di Papua yang menarasikan banyak hal, mulai dari rasisme, ketidak adilan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan dan lain sebagainya. Ekonomi Indonesia yang anjlok, dan termasuk dalam daftar Negara Berisiko Default. Cadangan devisa menipis, sudah gitu dihadapkan dengan jatuh tempo pembayaran cicilan hutang, sementara negara juga menghadapi pandemic dan bencana alam yang terus menerus terjadi dan pasti menguras kas negara.

Mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini alam memunculkan Tokoh Bangsa yang sudah terpilih secara alami, melalui seleksi alam yang ketat...seperti kelahiran raja-raja besar Nusantara terdahulu yang selalu didahului oleh bencana alam; gunung meletus, gempa, maupun banjir bandang.

Maka diumur 77 tahun ini semoga Indonesia segera mengalami situasi 'wungu' yang sebenarnya atau bangun dan bangkit yang sesungguhnya; dibangunkan dan dibangkitkan dari situasi tidak terjaga menjadi terjaga, diberi kesadaran menyaksikan diri dan memahami cahaya dan lalu mencapai kejayaannya, seperti dinarasikan oleh lagu Indonesia Raya; "bangunlah jiwanya, bangunlah badannya...untuk Indonesia Raya...." Sehingga segera mampu memerdekakan diri dari pemimpin-pemimpin yang melakukan pembodohan, pembohongan, pemiskinan, kejahatan dan penipuan. Merdeka, berdaulat, adil dan makmur!

Biridloillah alfatihah...aamiin.(mda)

Indonesia Dijadikan Pilot Project Neoliberalisme Melalui Ekonomi Ekstraktif ?

Abad.id - Pertanyaan pada judul diatas berangkat dari asumsi bahwa makin kesini, gerak ekonomi Indonesia semakin tidak berbasis pada kebutuhan dan kepentingan rakyat, bisa dibilang semakin menjauh dari esensi pasal 33 UUD 45 NRI. Tetapi sebaliknya, digerakkan oleh kepentingan kapital dan komoditas global. Demikianlah, pemerintahan dijalankan dengan tata kelola ekonomi yang buruk, salah urus, tetapi cenderung melakukan marketisasi di segala bidang.(Poor governance, mismanagement -yes- but at the root is marketization). 

Dalam amatan penulis, pijakan pembangunan (ekonomi) rezim ini bertumpu pada ekonomi ekstraktif, selain instan (cepat), berjangka pendek, ia juga memaksimalkan keuntungan perusahaan pemodal dengan menyedot SDA murah tanpa berpikir soal kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Ngga mikir juga soal dampak jangka panjang akan terjadi. Kerusakan lingkungan, ekosistem yang parah, hingga mengganggu mekanisme alam semesta dan menyebabkan terjadinya bencana; tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, perubahan iklim dan lain-lain. Disini jelas yang untung siapa dan yang rugi siapa dari deep marketization ini. Kata Anthony Barnett; "This isn't democracy... It is the deep marketisation of our society, carried out at breakneck speed."

Hanya melihat sisi keuntungan deep marketization, yakni soal instant yield, cepat, jangka pendek, dan menguntungkan perusahaan dengan menyedot SDA secara murah, ya pantas saja kecenderungan pemerintah lebih suka impor pangan daripada menjadi eksportir (negara produsen), kecuali ekspor CPO. 

Panen padi di desa Gandrungmangu Sragen, doc. pribadi

Bahkan ide food estate atau lumbung pangan yang mengintegrasikan antara pertanian, perkebunan hingga peternakan, yang seharusnya digerakkan oleh pertanian keluarga (family farming) dan masyarakat, lagi-lagi -- food estate ini juga digerakkan oleh konsolidasi perusahaan. Siapa lagi yang diuntungkan? Padahal ketersediaan pangan (logistik) merupakan bagian dari ketahanan nasional dan strategi pertahanan. Jika pengelolanya perusahaan, apalagi perusahaan asing, lalu ketahanan nasional dan strategi pertahanan negara dikemanain?

Tampaknya peran negara lagi-lagi hanya selaku fasilitator atas geliat neoliberalisme di Indonesia yang mengeksploitasi SDA secara ugal-ugalan atau istilah kerennya, eksploitasi secara ultra neoliberalisme. Dan pemerintah hanya berfungsi sebagai makelar alias broker, alias 'blantik,' dengan konsumennya rakyatnya sendiri. Karena neoliberalisme adalah marketisasi semua bidang, baik ekonomi maupun sosial. Maka dalam situasi pasar, Anda adalah produsen atau konsumen.

Nah, fenomena dan trend ekonomi ekstraktif yang bertumpu pada kepentingan kapital dan komoditas global ini sesungguhnya merupakan fase ketiga dalam transformasi neoliberalisme dari participatory bergerak menjadi disciplinary neoliberalisme yang ditandai dengan deep marketization. 

Jadi, bisa disimpulkan bahwa Indonesia kini dijadikan pilot project untuk mengamalkan nilai-nilai dan etika neoliberalisme secara utuh. Ini juga menjawab pertanyaan mengapa rezim ini lebih menyukai impor pangan daripada menjadi negara produsen pangan. Jadi jangan tanya soal swasembada pangan, kedaulatan, apalagi soal nasionalisme, sudah lama menghilang dari para pemangku kekuasaan di negeri yang terkenal gemah ripah loh jinawi ini. 

Betapa ironisnya! Negeri dengan tanahnya yang subur, ibarat tongkat kayu saja jadi tanaman, dan laut dengan sedemikian banyak ikan yang melimpah, garam yang tinggal diproduksi, tetapi pemerintahnya justru lebih suka mengimpor semuanya. Adalah hal yang sangat paradoksial.

Soal janji kampanye yang hendak mensejahterakan rakyat, membela wong cilik, memberantas mafia impor dan seterusnya? Ahh sudahlah! Ibarat "Kakean Gludug kurang udan"; banyak janji tetapi tak satupun yang nyata dan ditepati, semua hanya pepesan kosong bertajuk "Berikan suaramu, cobloslah aku, dan kesejahteraanmu hanyalah bualanku su...!"

Barangkali memang harus begitu, babak belur sepanjang hayat, dari rejim ke rejim, dari jaman ke jaman, dari era ke era, dari satu hutang ke hutang yang lain.

Kemerdekaan diibaratkan hanya membuka kolonialisme baru terus menerus, kolonialisme dan penjajahan modal. Karena kebanyakan elit pemangku kekuasaan penginnya cepat-cepat saja, semua doyan sama yang instan. Tugas mereka hanya memastikan bekerjanya satu kurikulum dari hilir neoliberalisme yaitu freedom financial. Roadmapnya: perbankan, asuransi, investasi, utang, kurs, valuta asing, devisa dan penetapan mata uang internasional via kurs bebas yang memosisikan warga negara menjadi warga melarat dan menderita, tuan tanah yang tidak berdaulat di negerinya sendiri.

Tidak ada di dalam benak mereka soal kesejahteraan, perlindungan rakyat, kecukupan sandang pangan dan papan, kesehatan dan pendidikan yang maju, bahkan mau negara bubar atau ambyar, atau besok bukan lagi milik bangsa Indonesia sekalipun, yang penting bagi mereka adalah bisa menumpuk kekayaan. 'ING NGARSA NUMPUK BANDHA, ING MADYA MANGUN DINASTI, TUT WURI HANGGROGOTI.' (mda)

Penulis : Malika D. Ana

Penulis : Pulung Ciptoaji

abad.id-Pasangan suami istri Yulio Kristian dan Loura Francilia saat ini telah ditahan di Polres Cimahi Jawa barat. Keduanya menjadi pelaku kekerasan terhadap seorang Asisten Rumah Tangga (ART) dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Korbannya Rohimah, ART yang bekerja di rumah kedua tersangka dan mengalami babak belur. Korban diperlakukan secara keras dengan menggunakan alat-alat dapur.

Wakapolres Cimahi Kompol Niko N Adiputra mengatakan, korban telah bekerja kepada pelaku selama kurang lebih tiga bulan.  “Terjadi dari mulai Agustus sampai dengan Oktober, jadi kurun waktu tiga bulan itu masih kami dalami penyebab dan bagaimana terjadinya,” ujar Niko

Atas kejadian kekerasan terhadap asisten rumah tangga ini membuat arus semakin kencang untuk menyetujui RUU PPRT. Pemerintah yang menginisiasi RUU tersebut memang sedang menggodok aturan terkait Pekerja Rumah Tangga (PRT). “Saat ini telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT),” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.

Danres Metro 704 Jakarta Selatan Letkol Pol Musmiyanto dan Dansat Binmas Kapten pol Adang Rismanto penggagas Kartu pengenal Massa Apung. Foto dok femina 

Harapannya RUU menjadi produk hukum dan akan menjadi landasan dalam mengatur tata kelola ketenagakerjaan. Mulai terkait dengan pengupahan dan lain sebagianya serta aspek sosiologis yang menjadi pertimbangan.  “Terkait pengupahan akan didorong berdasarkan mufakat antara pemberi kerja dengan ART itu sendiri,” jelas Anwar.

Terkait masalah ART ini sebenarnya sudah lama menjadi pembahasan yang tiada habis antara majikan dengan pekerja. Banyak kemungkinan terjadi antara jika hanya ada pemufakatan kedua belah pihak tanpa ada dukungan status hukum. Ingat, sejak dulu sudah sering muncul cerita seorang pembantu dianiaya majikan, atau sebaliknya seoranag pembantu mencuri barang majikan. Keduanya pasti akan behadapan dengan hukum, namun tidak ada strategi untuk mencegah.

Upaya mencecgah pernah dilakukan tahun 80an oleh lembaga kepolisian paling rendah di Jakarta Selatan. Bentuknya dengan menerbitkan kartu pengenal untuk Massa Apung. Kartu ini hanya berlaku kepada ART yang umumnya pekerja musiman dan berasal dari luar Jakarta. Dalam kasus ini awalnya hanya pengecualian diterbitkan oleh Danres Metro 704 Jakarta Selatan Letkol Pol Kusmiryanto.

Gagasan itu muncul banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh ART atau pihak yang bekerja sama dengan mereka. Memang hal ini terjadi karena majikan ceroboh, tidak menyeleksi asal ART tersebut. “Mialnya keluarga Nurdin menerima ART yang baru bekerja satu hari namun sudah membawa kabur anaknya,” kata Letkol Pol Kusmiryanto.

Atas laporan itu, polisi segera bergerak cepat dan melacak pelaku. Mulai mendatangi RT dan mengintrograsi saksi-saksi yang kenal dengan pelaku. Meningat agar kejadian tidak terulang, maka Letkol Pol Kusmiryanto membuat gagasan memberikan pengenal bagi Massa Apung. Kartu ini wajib dipegang anggota masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap. Termasuk diantaranya para ART. “ Pihak kepolisisian sering kali menerima kesulitan dalam melacak kejahatan yang dilakukan para ART karena kami kehilangan jejak,” tambah Letkol Pol Kusmiyanto.

Sebenarnya menurut peraturan daaerah para majikan harus melapor ke RT setempat jika mempunyai tamu atau pembantu baru. Namun berdasarkan investigasi yang dilakukan kepolisian, banyak majikan yang tidak melakukannya. “ Maka kami berusaha sendiri dengan melacak mengetahui asal usul mereka,” tambah Letkol Pol Kusmiyanto.

Usaha ini dilakukan bukan sekedar memenuhi kepentingan pihak kepolisian, namun kartu pengenal Massa Apung ini juga bisa untuk menghindari penangkapan sia sia bagi siapapun yang tidak pegang KTP.

Ternyata gagasan ini mendapat apresiatif dari Kapolda Metro Jaya. Bahkan mengimbau wilayah lainnya untuk mencotoh dengan menerbitkan kartu pengenal Massa Apung. Namun jika pemilik kartu ini meninggalkan Jakarta maka secara otomatis kartu tidak berlaku lagi dan harus dikembalikan ke RT. “ Di dalam kartu Massa Apung ini juga tercantum identitas nomor telpon yang bisa dihubungi polisi jika ditemukan kondisi kecelakaan, korban kebakaran pembunuhan dan penculikan,” jelas Letkol Pol Kusmiyanto. (pul)