Penulis: Pulung Ciptoaji

Surabaya, Kabar aksi heroik para pemuda yang melawan Inggris di Surabaya telah mengisi kolom-kolom berita radio dan koran di seluruh Nusantara. Para pemuda dari Aceh hingga Papua digambarkan bahu membahu bertempur dengan gagah berani. Aksi heroik ini mengundang rasa simpati para pemuda lain di Nusantara untuk ingin bergabung menuju palagan Surabaya. Mereka berasal dari latar belakang keahlian, namun semuanya akan bermanfaat selama di Surabaya.

BUng Tomo ( Berdiri nomor 5 dari kiri) bersama pemuda pergerakan. Melalui pidato di Radio Pemberontak Jalan Mawar telah memberi semangat kepada pemuda seluruh Nusantara untuk berjuang. Foto pribadi 

Pidato Si Bung (panggilan akrab Bung Tomo) yang diputar berulangkali di radio-radio perjuangan “Selama banteng-banteng Indonesia masih berdarah merah yang mbikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, selama itu tidak akan suka kita membawa bendera merah putih untuk menyerah kepada siapapun” benar benar membangkitkan semangat untuk pantang menyerah. Sebagai bentuk solidaritas, pemuda dari penjuru Nusantara mulai datang secara bergelombang sejak bulan September menggunakan transportasi kereta dan laut. Pemuda dari Maluku Flores dan Sulawesi misalnya, mereka mendarat di pelabuhan pesisir Tuban Gresik dan Pasuruan. Setelah berkoodisasi dengan kesatuan aksi, mereka menuju Surabaya dengan naik truk dan berjalan kaki. Datang pula rombongan dari  kota di sekitar Surabaya yaitu kelompok perempuan asal Malang. Mereka dari kepanduan relawan medis, dan salah satu diantaranya bernama Sulistina.

Tekat Sulitina  membaur dengan kelompok pergerakan bukan tanpa resiko. Namun hati nuraninya sebagai anak bangsa yang tidak ingin dijajah benar-benar iklas untuk berjuang. Hati Sulistina bergetar setelah mendengar pidato Si Bung 9 November 1945 lewat radio pemberontakan. Ia sudah mendapatkan isyarat sebentar lagi perang terbuka akan terjadi di Surabaya. Bergegaslah Sulistina yang masih berusia 19 tahun itu bergabung dengan PMI untuk segera tiba di Surabaya.

Malam hari pada tanggal 9 November, Sulistina benar-benar tidak bisa memejamkan mata. Sebab besok dirinya akana berada di fron depan bertugas. Cerita-cerita tentang kekejaman perang sudah banyak beredar. Namun Hatinya sudah bulat, perang harus dilakukan untuk menuju bangsa yang merdeka seutuhnya. Pagi hari itu, Sulistina yang kurang tidur segera menemui orang tuanya untuk pamit. Tidak ada reaksi penolakan orang tua saat mengetahui Sulistina hendak berangkat ke medan tempur.

Tanggal 10 november 1945 siang, Sulistina bersama rombongan PMI berangkat menuju Surabaya menggunakan truk. Rombongan Barian Putri Indonesia ( Bipri) membawa alat-alat medis serta tandu. Beberapa pemuda yang ikut kelompok medis terlihat saling menjaga terhadap kemungkinan. “ Sama sekali tidak ada rasa takut pada diri kami, yang ada hanya semangaat juang untuk membantu sesama mempertahankan kemerdekaan. Ibu saya pun hanya mengangguk ketika saya berpamitan,” kenang Sulistina saat diwawancari majalah Femina bulan November tahun 1984 di rumahnya Jalan besuki Jakarta.  

Semakin mendekati Surabaya, rombongan semakin merasakan suasan perang. Suasana rumah-rumah penduduk yang dilewati sangat tegang. Beberapa warga menyiapkan diri bahan pangan untuk bekal mengungsi. Sepanjang perjalanan itu pua, Sulistina melihat iring iringan pemuda lain yang bergerak menuju Surabaya. Ada yang berjalan kaki, serta sebagian naik kendaraan darat sambil membawa bendera merah putih. Mereka saling menyapa. Sesekali berteriak menyemangati yang lain,” Medeka-merdeka “.

Rombongan tiba pukul 23.00 dan langsung menuju markas Birpri. Tanpa banyak waktu, meskipun letih karena perjalanan rombongan segera menyiapkan diri  untuk menuju garis depan. “Teman-teman pria langsung menyebar ke fron, sedangkan para perempuan berjaga di pos,” kata Sulistina.

Ternyata bertugas di pos sama sibuknya seperti berada di fron depan pertempuran. Sulistina langsung dihadapkan situasi yang gawat. Korban demi korban berdatangan dengan diangkut tandu. Mereka para korban segera diberi pertolongan. Saat situasi genting itu, masih sempat terjadi ledakan bom di dekat pos. Situasi menjadi panik  dan langsung tiarap ke lantai atau sembunyi dibawah meja. “Namun anehnya, arek arek Surabaya mentertawakan kami dan bilang kasihan anak-anak Malang belum pernah dengar ledakan bom” kenang Sulistina yang terus mengenang olok-olok itu.

Hanya dua minggu Sulistina merada di Surabaya. Keletihan membuat dirinya memutuskan kembali ke Malang sambil melihat situasi. Namun hanya satu Minggu istirahat, hati kecilnya masih berfikir tentang situasi fron pertempuran yang butuh pertolongan. Sulistina memutuskan kembali ke garis depan bersama teman-temannya menuju basis pertahanan Kota Sidoarjo.

Pasangan Sutomo dan Sulistina menikah secara sederhana pada tahun 1947. Foto Pribadi

Di sela kesibukannya membantu pertolongan medis ini, gerak gerik Sulistina ternyata selalu diperhatikan oleh salah seorang pemuda yang sangat populer di kelompok pemberontak. Si Bung rupanya sudah jatuh hati kepada Sulistina sejak 2 hari kedatangannya di Surabaya. Tepatnya tanggal 12 November 1945, Bung Tomo berkenalan dengan Sulistina di sebuah pos saat membawa korban terluka. “Mulanya tidak ada rasa diantara kami, maklum suasana masih mencekam,” ujarnya sambil tersenyum.

Namun karena sering bertemu di area pertempuran, keduanya berlahan mulai saling memperhatikan. Belum ada istilah pacaran seperti pemuda pemudi masa kini. Hanya hubungan perasaan dekat dan saling mengisi kekurangan satu dan lain. Si bung yang sangat aktif dari rapat ke rapat, dan pertempuran ke pertempuran lain, sementara Sulistina masih disibukkan dengan PMI dan pekerjaan medis di fron. Bagi Sulistina, dirinya tidak pernah menyangka bisa menjadi bagian dari sejarah kehidupan Bung Tomo. Sebab Si Bung yang dulu sangat populer dengan pidato di radio pemberonak itu, kini telah menjadi suaminya. Pasangan Bung tomo dan Sulistina baru bisa menikah tahun 1947 atau 2 tahun setelah perang usai. (pul)

Penulis : Pulung Ciptoaji

Mojokerto, Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno pernah tinggal dan bersekolah di kota Mojokerto. Soekarno pernah bersekolah di Inlandsche School atau Tweede School (Sekolah Ongko Loro), sebuah julukan bagi sekolah anak pribumi, yang kini menjadi SDN Purwotengah, di Jl Taman Siswa Kota Mojokerto.

Berdirinya sekolah ongo loro itu tidak lebih dari program politik etis pemerinta Hindia Belanda terhadap bangsa jajahan. Sejak memasuki tahun 1900, banyak berdiri sekolah-sekolah yang diperuntukan bagi anak anak yang tinggal di tanah jajahan. Namun sekolah tersebut dibangun tidak untuk mencerdaskan anak anak jajahan. Hanya sekedar punya pengetahuan dan tidak butuh huruf. Anak-anak pribumi itu digolongkan dalam sekolah khusus School atau Tweede School (Sekolah Ongko Loro). Untuk anak-anak yang masih memiliki darah priyayi dan indo keturunan masih bisa melanjutkan ke jenjang lenih tinggi. Aturan itu tentu membuat nasib mujur bagi Kusno yang bisa mengenyam sekolah pribumi sekaligus bisa melanjutkan sekolah lebih tinggi.
 

Dalam catatan sejarah, Kusno panggilan kecil Sukarno pernah sekolah di sekolah rakyat ongko loro dan lulus tahun 1911. Saat itu Raden Sukemi ayah Kandung Sukarno tengah menjadi kepala sekolah. Tidak dijelaskan dimana keluarga khusno tinggal selama di Kota Mojokerto. Sebab sebagai guru sekolah rakyat, Raden Sukemi selalu berpindah kota. Raden Sukemi pernah mengajar di Pulau Bali, mengajar di Surabaya, dan pindah lagi ke Kota Mojokerto. Hingga pada akhirnya Raden Sukemi pindah ke Tulungaggung hingga pensiun menjadi guru rakyat.

Menurut Kepala Sekolah SDN Purwotengah, Endang Pujiastutik, bahwa Kusno kecil mengawali sekolah mulai kelas 2 hingga kelas 4. Khusno kecil juga harus belajar tanpa didampingi orang tua Raden Sukemi. Sebab, meskipun berstatus sebagai kepala sekolah School atau Tweede School (Sekolah Ongko Loro) Mojoketo, Raden Sukemi juga masih harus merangkap jabatan sebagai kepala sekolah di Sidoarjo. Dua kota ini memang sangat dekat, namun sangat melelahkan bagi Raden Sukemi yang menjabat menjadi kepala sekolah di dua sekolah sekaligus. 

Selama tiga tahun itu, Kusno dikenal anak yang patuh terhadap guru serta menunjukan sifat istimewa. Diantara kawan sepermainan, Kusno dikenal cepat menguasai alat baru. Kusno paling tidak suka sepak bola, namun sangat pandai bermain kasti. Untuk pelajaran kesenian, Kusno kecil menguasai alat gamelan dan tetembangan jawa. Belum ada tumbuh jiwa nasionalisme saat usia kecil itu. Rasa nasionalisme dirasakan Kusno saat kelas 5. Saat Kusno dipindah sekolah ke ELS atau setingkat SMP masih di Kota Mojokerto. 

"Di sekolah rakyat Ongko Loro ini Kusno belajar sekaligus bermain, maka itulah yang membentuk karakter Sukarno hingga masa dewasanya," kata Endang

Raden Sukemi harus menjelaskan kepada Kusno kecil tentang alasan harus pindah ke ELS. Pertama, bahwa jika ingin mengenyam pendidikan lebih tinggi harus mendapatkan pendidikan setara dengan orang Belanda. Kusno harus mendapatkan sesuatu yang lebih, meskipun menjadi warga jajahan. Kedudukan status sebagai keluarga priyayi tentu membantu Kusno untuk bisa mendapatkan sekolah setara dengan anak anak golongan indo keturunan. Meskipun pada akhirnya, para priyayi dan indo keturunan itu hanya akan bisa bekerja sebagai pegawai rendahan. 

Saat itu tengah tahun 1911, Raden Sukemi mengajak Sukarno ke Europesche Lagere School atau ELS untuk mendaftar. Sebagai kepala sekolah rakyat, nama Raden Sukemi cukup dikenal di kalangan para pendidik di Mojokerto. Namun bukan berarti urusan mendaftarkan Kusno bisa lebih mudah. Raden Sukemi harus menerima banyak persayaratan yang diskriminasi sebagai bangsa pribumi. Salah satunya tidak ada aturan tinggal kelas bagi pribumi di ELS jika tidak bisa mengikuti pelajaran. Mereka pasti harus keluar. Syarat lain Bahasa Belanda harus dikuasai Kusno. Sebab di ELS ini semua mengantar pelajaran menggunakan Bahasa Belanda. Kemudian untuk sekolah di ELS tidak gratis bagi warga pribumi. Serta harus ada penjamin dari dari warga eropa bagi warga pribumi yang menitipkan sekolah di ELS. 

Berbeda dengan sekolah Ongko loro yang siswanya kaum pribumi, jumlah kelas di ELS sangat sedikit. Untuk kelas 1 di ELS hanya menampung 2 kelas atau sekitar 40 siswa. Jumlah sedikit sangat beralasan, sebab pada masa itu memang tidak banyak anak priyayi dan indo keturunan yang tinggal di sekitar Mojokerto. Serta aturan ketat itu membuat banyak priyayi tidak menyekolahkan anaknya di ELS dan memilih melanjutkan ke pondok pesantren setelah lulus dari sekolah ongko loro. 

Sementara itu bagi Kusno kecil, persyaratan itu dinilai sangat diskriminasi. Demi mewujudkan cita-cita orangtuanya, sejak hari pertama masuk sekolah di ELS yang saat ini masih menjadi SMP Negeri 2 Kota Mojokerto itu, Kusno belajar giat terutama Bahasa Belanda. Khusno harus les prifat Bahasa Belanda selama 3 bulan dengan biaya yang tidak murah. Dengan kemampuan berbahasa Belanda ini, bisa mengantarkan Kusno melanjutkan sekolah yang lebih tinggi di Surabaya dan Bandung.  (pul)

Ironi Food Estate

Abad.id - Food Estate adalah cerminan kebijakan pangan neoliberal. Seakan-akan masalah pangan bisa selesai hanya dengan menggencarkan produksi konsumsi pangan, sementara secara struktural justru melanggengkan kerusakan ekologi dan ketimpangan agraria demi kepentingan oligarki-pemodal.

Kebijakan naratif masalah pangan tidak seharusnya dipisahkan dari pembicaraan tentang keadilan agraria, karena pada dasarnya dua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Tentu masih segar di ingatan bagaimana proyek Food Estate di kebijakan MIFEE(Merauke Integrated Food and Energy Estate) atau Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke yang adalah proyek untuk penggunaan area besar untuk industri pertanian kelapa sawit dan tanaman pangan di Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia.

Pada tahun 2010, hingga 90% dari wilayah itu masih ditutupi oleh hutan alam. Tapi proyek MIFEE itu menggelar karpet merah bagi para korporasi besar yang justru berakhir dengan semakin tajamnya kerentanan pangan akibat maraknya pembalakan hutan dan perampasan tanah. MIFEE adalah proyek perkebunan skala besar yang diisi oleh kelapa sawit dan tebu yang diluncurkan sejak 2010, berhasil menghilangkan sejumlah besar hutan di Papua.

Data Elsam memaparkan Pemerintah Daerah Merauke sebelumnya menyediakan dan mencadangkan lahan seluas 2,5 juta hektar, sedangkan Badan Perencanaan Tata Ruang (BKPRN) merekomendasikan area potensial untuk proyek MIFEE seluas 1,2 juta hektar. Lahan tersebut sebagian besar adalah kawasan hutan (91%) dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi dan hutan produksi terbatas.

Hingga 2013, pemerintah bahkan telah mengeluarkan puluhan izin lokasi dengan luas lahan melebihi 2,5 juta ha kepada 47 perusahaan transnasional dan nasional yang mengendalikan bisnis dan mempunyai jaringan hingga di tingkat lokal Papua.

Menurut data Elsam pula, pelepasan tanah umumnya terjadi melalui manipulasi kata dan makna dari mekanisme adat. Manipulasi misalnya dengan 'pengangkatan anak adat', 'toki babi', atau pengorbanan hewan babi. Padahal, istilah itu memiliki makna sakral untuk mengesahkan perputaran hak dan kewajiban di antara sesama warga suku dan marga-marga dalam masyarakat Malind Papua.

Namun demikian, pihak perusahaan justru memakainya sebagai upaya dan tanda pengesahan peralihan hak dari marga pemilik tanah ke pihak perusahaan.

Dan kini, seperti repetisi atau pengulangan sejarah, yang demikian diberlakukan untuk masyarakat adat di Kalimantan. Bagaimana tidak, 30 Ribu Ha di Kalimantan yang sudah dibabat untuk Food Estate Singkongnya Jkw. Dan ini berpotensi menghilangkan hutan seluas 3x pulau Bali. Malah menurut Walhi Kalsel, kerusakan Ekologis akibat deforestasi (pembabatan hutan) yang diperuntukkan untuk lahan sawit dan penambangan batubara serta food estate adalah penyebab banjir bandang di Kalimantan Selatan tempo hari.

Di Kalsel memang tidak ada pencanangan proyek food estate, tapi sekadar demplot uji coba di desa Jejangkit kabupaten Barito Kuala tapi gagal (karena puso). Banjir di Kalsel tahun kemaren di kabupaten HSS, Kab.HST dan kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tala hingga kodya Banjarmasin. Selain kodya Banjarmasin pada kabupaten-kabupaten tersebut banyak terdapat perusahaan-perusahaan tambang batu bara dan perkebunan sawit.

Proyek food estate yang sudah dibuka lahannya di kabupaten Gunung mas (Kuala Kurun sekitar 600 Ha) tanpa disertai KLHS. Kalo di Kab. Pulang Pisau yang dulu dikunjungi Jokowi, PS dan yang lain itu sekadar show window, karena lahan tersebut milik masyarakat yang sudah jadi sawah sblm pencanangan food estate. Sekarang yang dikerjakan di lapangan (kabupaten Kapuas dan kabupaten Pulang Pisau berupa peningkatan kualitas jalan untuk mendukung proyek food estate tersebut. Lucunya, presiden Jkw menyatakan klaim penurunan deforestasi ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi G20 dengan topik perubahan iklim, energi, dan lingkungan hidup, di Roma, Italia pada 30 Oktober 2021 lalu.

"Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektare critical land pada 2010-2019," kata Jokowi dalam pidatonya.

Klaim tersebut kemudian dibantah oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dengan mengatakan bahwa deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 1,1 juta hektare/tahun pada 2009-2013 menjadi 1,47 juta hektare/tahun pada 2013-2017.

Jadi klaim penurunan laju deforestasi dari pemerintah dalam dua tahun terakhir tidaklah relevan. Sebab, terjadi pergeseran area-area yang terdeforestasi dari wilayah barat ke wilayah timur.

Lebih lanjut FWI mengatakan, deforestasi secara besar-besaran terjadi hanya di beberapa lokasi. Sedangkan di tempat lain, deforestasi menurun bukan karena upaya yang dilakukan pemerintah, tetapi lebih karena sumber daya hutannya yang sudah habis. Begitu pula dengan kebakaran hutan dan lahan. Pada 2021, menurut FWI ada sekitar 229 ribu hektare hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia.

Bahkan dua tahun sebelumnya atau pada 2019, luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,6 juta hektare, dengan 1,3 juta hektare atau 82 persen di antaranya terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Namun ironisnya, di dua pulau itu pula izin-izin industri ekstraktif menguasai hutan dan wilayah adat dikeluarkan.

Kalau Food Sovereignty setahu saya ada konsep tandingannya juga seperti yang digaungkan gerakan La Via Campesina atau gerakan tani transnasional lainnya. Mereka sering ikut protes kebijakan pangan WTO yang neolib.

Sekalipun orang-orang diluar Jawa juga petani padi, saya pikir mereka belum tentu sepakat dengan proyek foodestate. Monokultur dengan hamparan yang luas itu bukan hanya tidak baik, tapi merusak ekosistem. Pentingnya diversifikasi pangan selain ekosistem adalah Indonesia bukan Jawa yang mayoritas makan nasi.

Justru kalo ingin menuju kedaulatan pangan, seharusnya pemerintah bukan membuat kebijakan foodestate, tapi program yang mencanangkan keberagaman pangan, varietas bahan pangan yang beragam. Apalagi proyek ini membuka lahan baru dengan membabat hutan, yang sudah pasti akan menimbulkan masalah baru. Pembabatan hutan karena tambang dan sawit saja makin parah, ini ketambahan dengan foodestate.

Mestinya ya selain diversifakasi pangan, tentu saja reforma agraria sejati sangat diperlukan kalau pemerintah memang serius ngomongin kedaulatan pangan.

Jadi stop pembangunan yang harus mengorbankan lahan-lahan produktif. (mda)

Kondisi ruang fitnes di THR yang mangkrak. Foto Nanang P

abad.id- Lahan THR Surabaya, yang hampir lima tahun mangkrak, layak menjadi wahana dan etalase Pemajuan Kebudayaan jika direvitalisasi dan dimanfaatkan di kemudian hari. Walikota Surabaya Eri Cahyadi beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya akan menghidupkan kembali Taman Hiburan Rakyat yang legendaris itu.

Pernyataan Walikota Surabaya ini mendapat respon positif dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony, yang juga telah didapuk oleh kalangan jurnalis sebagai tokoh penggerak Kebudayaan Kota Surabaya.

"Pak walikota telah memiliki political will untuk menghidupkan kembali THR dan menurut saya gagasan itu perlu didukung karena kita memang sedang membutuhkan wadah berkesenian dan berkebudayaan, yang wadah itu sekaligus sebagai sarana dalam upaya pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanahkan dalam undang undang nomor 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ", jelas Thony ketika mengunjung lahan bekas THR di jalan Kusuma Bangsa Surabaya pada Jumat, 3 Februari 2023.

Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony dan seniman Meimura mengunjungi lahan Eks THR Surabaya, Jumat (3/2). Foto Nanang P

Lahan bekas THR, yang luasnya sekitar 3,5 hektar, telah ditumbuhi belukar dan tanaman liar sehingga lahan ini terlihat seperti belantara kota. Sementara lahan Taman Remaja Surabaya (TRS) luasnya hampir 1,7 hektar. Lahan ini  diluar lahan Hi-Tech Mall yang luasnya hampir 3,2 hektar. Sehingga total luas lahan kawasan THR, TRS dan Hi-Tech Mall mencapai 8,4 hektare.

Menurut AH Thony ketika Walikota menyatakan keinginan untuk menghidupkan kembali THR, namun terkendala dengan besarnya beaya pada pasca pandemi covid 19, hal itu dapat dimengerti dan karenanya ada beberapa pihak yang dengan tulus menawarkan dukungan untuk membantu, maka itulah yang dinamakan gotong royong.

"Biasanya berbagai pihak itu menawarkan proposal untuk minta bantuan kepada walikota. Namun ini berbeda, begitu walikota melontarkan gagasan. Disana ada pihak pihak yang justru menawarkan bantuan. Ini yang namanya iklim gotong royong, urunan untuk mewujudkan gagasan walikota", jelas Thony yang merasa surprised atas partisipasi masyarakat.

Tidak hanya dari kalangan pengusaha yang turut berpartisipasi, kalangan Seniman, budayawan serta pegiat sejarah pun beraksi menyambut gagasan walikota. Seniman ludruk Meimura mengatakan bahwa anak didik dan binaannya siap mengisi dan meramaikan THR sebagai wadah aktualisasi seni yang sekaligus wadah membangkitkan sumber sumber ekonomi bagi kalangan Seniman, budayawan dan pengrajin.

AH Thony melihat kolam kolam di THR yang mangkrak. Foto Nanang P  

"Sarana berkesenian dan berkebudayaan ini penting bagi kami. Tidak hanya panggung hiburan untuk kesenian ludruk, tapi panggung panggung lainnya seperti ketoprak, wayang orang dan Srimulat juga dibutuhkan. Ya seperti dulu lah", ujar Meimura, yang pernah berkiprah seni-budaya di THR sebelum panggung hiburan ini mulai dikosongkan dan dibongkar.

Karenanya AH Thony mengajak semua stakeholders yang ada agar bisa berfokus kepada amanat Undang Undang nomor 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka semua akan bersatu bergotong royong menyulap lahan mangkrak ini menjadi tempat untuk memajukan kebudayaan, yang ujung ujungnya adalah peningkatan perekonomian masyarakat selain memperkuat jati diri bangsa.

Dalam Undang undang Pemajuan Kebudayaan, ada 10 obyek pemajuan. Di THR inilah diharapkan akan menjadi pusat pemajuan, yang tidak hanya berupa panggung panggung pertunjukan budaya dan hiburan, tetapi juga ada pusat kajian kebudayaan serta produk produk kebudayaan baik yang bersifat bendawi (tangible) maupun tak bendawi (intangible).

"Jadi, pengunjung tidak hanya datang untuk menonton, tapi mereka juga datang untuk belajar. Kawasan THR harus mempu menunjukkan apa saja 10 obyek pemajuan kebudayaan itu. Ini penting karena budaya adalah ruh suatu bangsa", tambah Thony.

Melalui wahana THR, diharapkan nantinya juga bisa berfungsi sebagai mesin yang bisa menggerakkan organ organ kota dalam upaya inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan 10 obyek kebudayaan. Adapun 10 obyek pemajuan kebudayaan itu adalah Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus

Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional.

Sebagai wahana edukasi, masyarakat perlu diajak belajar sambil berwisata dan bermain, yang ujungnya adalah bisa membuat mereka mengenal 10 obyek kebudayaan. Ada peribahasa yang mengatakan "tak kenal maka tak sayang". Karenanya, THR bisa berperan sebagai wahana edukasi yang bisa memperkenalkan kepada publik mengenai obyek obyek kebudayaan baik yang bersifat tangible dan intangible.

Nanang Purwono, pegiat sejarah dan budaya Surabaya dari Perkumpulan Begandring Soerabaia, yang Jumat siang 3 Februari 2023 membersamai AH. Thony dan Meimura mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung walikota Surabaya yang bermaksud menghidupkan kembali THR sebagai tempat hiburan rakyat yang merakyat.

"THR juga harus bisa dijadikan sebagai tempat belajar tentang kota Surabaya, baik untuk warga kota sendiri maupun untuk wisatawan luar kota dan bahkan luar negeri dengan harga yang terjangkau. THR bagaikan lembar daftar isi dari sebuah buku tentang kota Surabaya atau THR dijadikan sebagai "Taman Mini Surabaya", usul Nanang.

Menurutnya siapapun yang akan berwisata ke Surabaya, spot pertama yang wajib dikunjungi adalah THR. Setelah mendapat gambaran secara umum tentang Surabaya, maka berdasarkan petunjuk dari THR, wisatawan bisa melanjutkan kegiatan wisatanya dengan mengunjungi tempat tempat aslinya.

"Karenanya, selain malam hari, THR harus buka di siang hari", tegas Nanang, Ketua Begandring Soerabaia.

Dengan luas lahan sekitar 3,5 hektar, akan labih variatif wahana wahana yang bisa dirancang untuk THR Surabaya masa depan. Thony sebelumnya juga pernah menyarankan terkait model wahana yang akan ada di THR. Yaitu hendaknya wahana wahana yang akan ada agar tidak sama dengan yang sudah ada di tempat tempat lain.

"THR Surabaya harus tampil beda. Sebetulnya koridornya sudah ada dan jelas untuk menciptakan konsep THR masa depan. Yaitu 10 obyek pemajuan kebudayaan. Jadi THR akan menjadi laboratorium hidup dari upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan", tegas Thony.

Karenanya, THR tidak sekedar menjadi etalase seni budaya, tetapi lebih dari itu THR adalah sebagai laboratorium dan rumah produksi (production house) produk produk seni dan budaya Surabaya. (nng/pul)

Penulis : Nanang Purwono