images/images-1667403071.jpg
Indonesiana

Pemerintah dan Rakyat

Author Abad

Nov 03, 2022

330 views

24 Comments

Save

Abad.id - Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dan menerapkan hukum atau undang-undang di suatu wilayah.
 
Dalam arti luas, pemerintah adalah aparatur negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) yang bertugas untuk menjalankan sistem pemerintahan. Sedang dalam arti sempit, adalah hanya badan eksekutif. Dan presiden termasuk didalamnya, karena dia bagian dari badan eksekutif negara.
 
Pemerintah digaji dan difasilitasi oleh rakyat untuk melakukan tugasnya menjadi 'pamong praja', diperintah untuk mengurusi segala hal yang menyangkut kehidupan rakyat.
 
Sedangkan rakyat adalah kumpulan manusia yang memegang atau memiliki kedaulatan dan menyepakati suatu sistem dan lembaga kepemimpinan (ra’iyat = kepemimpinan). Rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Idealnya begitu...
 
Pemerintah yang maju adalah pemerintah yang dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Pemerintah yang maju adalah pemerintah yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya, atau dengan kata lain yang harus terlihat maju adalah Pemerintah, dan rakyat hanya berperan sebagai subyek yang menghamba pemerintah demi mendapatkan kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan yang dibutuhkannya.
 
Dan esensi negara maju adalah berkurangnya peran pemerintah dan semakin besarnya peran dan tanggung jawab rakyat untuk memajukan dan memberikan keadilan pada dirinya sendiri yang ditandai dengan berkurangnya pajak dan pungutan pemerintah kepada rakyat miskin, dan semakin dibatasinya kekayaan pribadi dengan penerapan pajak sangat progresif terhadap orang-orang yang berpendapatan sangat tinggi.
 
Hal yang justru tidak nampak pada model pemerintahan belakangan ini yang bisanya menaikkan BPJS, menaikkan tarif listrik, BBM, memajaki warteg, bahkan iuran orang tua murid di sekolah-sekolah, juga mengambil alih pengelolaan dana haji. Dana Zakat juga dikejar-kejar. Sudah dikejar pajak, dikejar zakat pula. Masuklah semua jadi setoran ke negara. Apa karena saking kere-nya pemerintah atau bagaimana saya kurang pencerahan. Sampai soal BPJS menunggak saja akan ditagih hingga ke rumah, jadi mirip rentenir ya. Disisi lain, angka pengangguran semakin melejit. Gelombang PHK belakangan melanda buruh-buruh pabrik. Rakyat makin susah berpenghidupan cukup, bahkan jauh dari kata sejahtera.
 
Rakyat yang miskin dalam suatu negara adalah produk dari buah kebijakaan negara (termarginalkan). Untuk menanggulanginya, banyak hal yang dapat dilakukan, satu diantaranya dengan memberikan berbagai bantuan khusus. Subsidi, BLT, dan seterusnya.
 
Tapi pemerintah menggunakan cara paling cepat untuk menanggulangi kemiskinan; yaitu dengan menurunkan index angka kemiskinan, hingga Rp.11.000. Jadilah tinggal 9% jumlah kumulatifnya.
 
Jika harga-harga dinaikkan, karena alasan harga dunia juga naik, USD menguat dan rupiah melemah, terus peran negara dengan pemerintahnya sebenarnya apa?
 
Semestinya saat USD tinggi, nilai rupiah turun, negara hadir. Kalau USD naik, harga naik tanpa kontrol, ya negara sama saja menjadi agen distribusi. Negara dengan alat kekuasaan nya yang disebut pemerintah, mempunyai tugas untuk mensejahterakan rakyatnya. Disitulah maka negara harus hadir. Untuk menjaga agar harga-harga tetap terjangkau oleh rakyat kecil. Ini hal penting karena semata mata, sebagai bagian dari membangun ekonomi rakyat kecil sekaligus membangun kesejahteraan rakyat.
 
Apa yang kemudian harus dilakukan oleh negara? Negara melakukan Intervensi: operasi pasar, subsidi, kebjikan fiscal, dan lain-lain. Misalkan, jika stock beras kurang memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah cepat-cepat import. Maksudnya agar beras menjadi stabil harganya dan terjangkau masyarakat seluruhnya. Jika harga beras naik, maka segera Bulog melakukan operasi pasar.
 
Mengapa pemerintah seharusnya sangat responsif? Agar harga beras dapat terjangkau oleh rakyat kecil. Karena produsen beras juga rakyat yang notabenenya petani kecil.
Hal yang sama seharusnya berlaku pada BBM. BBM itu komoditas yang sangat penting untuk kehidupan ekonomi, jadi pemerintah sebagai alat negara harus hadir disitu. Artinya apa? Harga harus di kendalikan sendiri, bukan dikendalikan oleh harga pasar dunia.
 
Realitasnya negaranya ada, namun peran negara untuk mengatasi berbagai persoalan itu yang BIG NO, tidak ada... Jelas kemudian rakyat bertanya, apa saja kerja pemerintah saat ini, sebab apa yang terjadi saat ini adalah tanggungjawab negara khususnya pemerintah yang sedang berkuasa selaku pemegang mandat dan penyelengara negara. Menjadi ironi bahwa pemerintah yang dipercaya dan ditugasi memegang mandat justru menggarong rakyatnya. Kehadirannya tidak lebih berfungsi sebagai makelar proyek, makelar SDA, menjadi 'blantik' atas berbagai urusan menyangkut publik guna kepentingan pribadi.
 
Apa yang jadi misi dan visi untuk mensejahterakan rakyat, sudahkah diwujudkan?
 
Jika sekedar berjanji tapi tak ditepati, ucapan tak sesuai tindakan maka layakkah tetap memegang mandat dari rakyat?
 
Ya kopi_kir sendirilah! (mda)
 
 
Penulis : Malika D. Ana
Dokumentasi Pribadi
Tag:

Most Popular

Artikel lainnya

Kembali ke Jati Diri Adalah Kembali ke Kebun, Sawah dan Segenap Pertanian Rakyat

Malika D. Ana

Apr 03, 2023

Begini Pengaruh Marga Han di Jatim

Pulung Ciptoaji

Jan 09, 2023

Menyoal Aplikasi Android Untuk Penerima Subsidi

Author Abad

Nov 02, 2022

Benteng Budaya dan Derasnya Gelombang Modernisasi

Author Abad

Oct 03, 2022

Dekrit Untuk Kembali ke UUD 45 Asli

Malika D. Ana

Jul 06, 2023

hari selasa pagi

Reta author

Feb 21, 2023