Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Presiden RI  Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2025 untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Lebih dari 52,2 juta warga Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari program tersebut. Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. 

Apa saja yang termasuk dalam program ini?

Program cek kesehatan gratis ini mencakup berbagai layanan penting, seperti:

• Pemeriksaan tensi darah untuk memantau tekanan darah masyarakat.

• Cek gula darah guna mendeteksi risiko diabetes sejak dini.

• Foto rontgen untuk screening penyakit katastropik, seperti kanker dan penyakit paru-paru.

Selain cek kesehatan gratis pemerintah juga menargetkan penuntasan TBC (Tuberkulosis) dan peningkatan layanan rumah sakit yang saat ini masih menjadi masalah utama dalam bidang kesehatan di Indonesia.

Penuntasan TBC dan Peningkatan Layanan Rumah Sakit

Pemerintah baru juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk menuntaskan TBC melalui peningkatan fasilitas pengobatan dan deteksi dini. Serta alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk memperbaiki sarana dan prasarana, serta menaikan status rumah sakit tipe D menjadi tipe C.

“anggota DPR RI Edi Wuryanto menilai program pemeriksaan kesehatan gratis sejalan dengan komitmen DPR RI yang ingin memperkuat langkah preventif dan transformasi pelayanan kesehatan primer, pemeriksaan kesehatan gratis sebaiknya diarahkan untuk mengatasi penyakit menular dan tidak menular khususnya penyakit TBC dan kanker yang bersifat persisten di Indonesia dimana sebagian besar penderita TBC adalah masyarakat tingkat ekonomi rendah.” kata Edi, seperti dikutip kanal Youtube TV Parlemen, pada 23 Oktober 2024.

Menuju Indonesia yang Lebih Sehat

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan dukungan layanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat Indonesia dapat menjaga kesehatan dengan lebih mudah dan terjangkau.

Mari bersama-sama wujudkan masa depan yang lebih sehat!

Untuk mendapatkan informasi terkini seputar kebijakan ekonomi, perkembangan industri, dan diskusi menarik lainnya, jangan lupa kunjungi laman Instagram resmi INRY. Dapatkan insight terbaru dan ikut serta dalam pembahasan isu-isu penting yang relevan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Follow sekarang dan tetap update!

Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Hal ini karena, kebijakan tersebut menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi.

Hal tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru Transisi Bersih bertajuk “Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060”. Laporan ini mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral menyebabkan investasi yang berlebihan (over investment) di industri smelter nikel. Kapasitas smelter nikel di Indonesia naik 15 kali lipat dalam tujuh tahun, dari 200 ribu ton feronikel pada 2016 menjadi 3.046 ribu ton pada 2023. Kapasitas ini masih akan naik lagi menjadi 5.568 ribu ton dalam beberapa tahun ke depan, mengingat saat ini ada 2.522 ribu ton kapasitas yang sedang dan akan dibangun.

Investasi yang berlebihan ini berdampak pada produksi yang berlebihan (over production). Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia meningkat lebih dari 15 kali lipat dari 117 ribu ton pada 2014 menjadi 1,8 juta ton pada 2023. Volume produksi diperkirakan terus meningkat mengingat banyaknya smelter yang masih dalam masa konstruksi.

“Over investment dan over production ini akhirnya merusak keseimbangan pasar nikel dunia. Suplai melimpah dan harga turun. Nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi pun terancam turun. Berbagai pihak juga mulai mengkhawatirkan over eksploitasi yang akan menyebabkan cadangan nikel Indonesia habis lebih cepat,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Selain itu, laporan ini juga menyebutkan, insentif tidak langsung lainnya seperti upah buruh murah dan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG) yang rendah menyebabkan biaya produksi dalam negeri relatif murah. Hal ini secara tidak langsung juga mengurangi nilai tambah industri hilirisasi pada ekonomi nasional. Pasalnya, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asing untuk pelaku ekonomi lokal, seperti gaji karyawan lokal, pajak (pemerintah), biaya pengadaan subkontraktor lokal, dan biaya lainnya, adalah nilai tambah ekonomi lokal dan menambah kesejahteraan masyarakat lokal.

“Semakin besar porsi biaya perusahaan untuk pelaku ekonomi lokal, maka semakin besar nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berbagai kebijakan hilirisasi seperti insentif untuk smelter, subsidi batu bara, upah buruh murah, standar lingkungan yang rendah, dan sebagainya justru menurunkan nilai tambah ekonomi industri smelter,” Anindya Athaya Putri, peneliti Transisi Bersih, menjelaskan.

Komitmen Pengurangan Emisi

Laporan ini juga menyoroti hilirisasi mineral yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Dampaknya, jumlah PLTU dibangun khusus untuk industri (captive) meningkat sangat pesat dari 1,4 gigawatt (GW) pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023, ditambah 14,4 GW yang akan dibangun dalam waktu dekat. Alhasil, akan ada PLTU captive mencapai 25,2 GW atau setara 72% dari kapasitas total PLTU 34,8 GW saat ini. PLTU captive akan menjadi lubang besar yang dapat menggagalkan program Indonesia bebas emisi.

“Program hilirisasi yang menggunakan energi batu bara tidak koheren dengan program bebas emisi. Ini seperti kita menguras air kolam, sementara pada saat yang sama kita mengisi kolam dengan air yang baru. Program hilirisasi dapat menggagalkan program bebas emisi yang berbiaya sangat mahal,” tutur Abdurrahman Arum.

“Untuk menyelaraskan dua program tersebut maka hilirisasi harus menggunakan energi bersih. Penggunaan energi bersih dan standar lingkungan yang lebih tinggi secara umum akan menaikkan biaya produksi dan akan menaikkan nilai tambah ekonomi industri nikel di Indonesia. Dengan menggunakan energi bersih, program hilirisasi justru akan membantu membiayai transisi energi di Indonesia,” tambah Harryadin Mahardika, Direktur Program Transisi Bersih.

Widya L Larasati, peneliti senior Transisi Bersih, menambahkan bahwa sebagai pemilik sumber daya yang dominan, pemerintah Indonesia secara alami memiliki kemampuan mengontrol pasokan dan harga nikel dunia untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Jika Indonesia mencabut insentif, menggunakan energi bersih serta menaikkan upah buruh, standar lingkungan hidup, dan ESG, yang kemudian mengakibatkan kenaikan biaya produksi nikel, maka pasar nikel dunia akan menyesuaikan.

“Pemerintah perlu mencabut insentif langsung/tidak langsung nikel dan memperbaiki isu lingkungan. Tidak perlu takut kehilangan investasi karena dengan melakukan itu maka nikel Indonesia bisa menjadi acuan nikel ‘bersih’ dunia. Dengan demikian isu negosiasi FTA (free trade agreement/perjanjian perdagangan bebas) dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa akan dapat segera diselesaikan,” kata Widya.

“Keinginan untuk membangun industri hilir dari SDA yang Indonesia miliki memang sebuah hal yang baik dan diperlukan untuk perekonomian Indonesia. Tetapi cara untuk mencapai tujuan tersebut harus diperhatikan, dikaji dan dihitung dengan seksama biaya dan keuntungannya. Dan itu tidak hanya benefit ekonominya saja, tapi juga termasuk biaya-biasa sosial dan lingkungannya,” kata Deni Friawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Kontak Media:

Abdurahman Arum Rahman

Direktur Eksekutif Transisi Bersih

0811891875

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2050 untuk ketenagalistrikan dan 2060 untuk energi lainnya. Net Zero Emission adalah kondisi di mana jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan seimbang dengan yang diserap oleh bumi. Saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ditenagai oleh batu bara menjadi salah satu penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia. Di samping itu, jumlah PLTU di jaringan Jawa-Bali saat ini juga berlebih. Jika seluruh PLTU tersebut terus beroperasi sampai masa operasionalnya selesai, dikhawatirkan jumlah emisi GRK Indonesia akan melewati batas yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah berencana akan menutup lebih awal (penutupan dini) beberapa PLTU.

Program penutupan dini PLTU ini menjadi penting karena, pertama, kapasitas pembangkit listrik di Indonesia secara umum berlebihan (overcapacity). Kedua, Kualitas udara di kota-kota besar menurun yang berkaitan degan beroperasinya PLTU-PLTU raksasa di pulau Jawa dan kawasan pusat penghasil batu bara. Ketiga, PLTU yang ada di Indonesia masih tergolong baru sehingga masa operasionalnya masih panjang. Tiga alasan tersebut menjadi alasan kuat Indonesia untuk menutup lebih awal beberapa PLTU.

Masalahnya adalah penutupan dini PLTU berbiaya mahal. Mengapa mahal? Karena biaya tersebut bukan hanya sekedar mengganti biaya investasi, atau membeli instalasi pembangkit listrik yang sudah tidak digunakan, namun juga mengganti potensi keuntungan komersial PLTU kepada pemiliknya. Hal ini menjadi sebuah dilema yang dihadapi, di satu sisi penutupan dini PLTU sangat perlu dilaksanakan karena dampak negatif yang ditimbulkan baik masalah kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi. Di sisi lain penutupan PLTU ini tidak memberikan keuntungan finansial, sebaliknya harus ada pihak yang membayar ganti untung kepada pemilik PLTU.

Transisi Bersih dalam hasil risetnya yang berjudul “Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU” membuat sebuah standar agar biaya penutupan dini PLTU terdistribusi secara adil. Standar ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat penutupan dini PLTU, meminimalkan biaya, dan mengoptimalkan distribusi biaya penutupan sehingga tersebar secara proporsional dan adil kepada semua pihak.

Penting untuk memastikan bahwa biaya penutupan PLTU dibagi secara proporsional di antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan dalam distribusi beban finansial dapat tercapai. Distribusi beban tersebut haruslah mempertimbangkan kontribusi emisi masing-masing pihak. Pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi menanggung biaya paling banyak.

Negara industri harus membantu negara berkembang dan negara miskin karena mereka telah mengeluarkan emisi lebih banyak. Bantuan ini penting untuk membantu negara-negara berkembang dan miskin mengatasi tantangan teknis dan ekonomi dalam menggantikan PLTU yang kotor dengan teknologi energi bersih yang lebih ramah lingkungan.

Perusahaan yang mengeluarkan emisi juga harus menanggung beban paling banyak. Semakin besar emisi yang dihasilkan, beban biaya juga harus semakin besar. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung penutupan dini PLTU, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan jejak karbon mereka sendiri, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong transisi menuju energi bersih. Selain itu masyarakat berpendapatan tinggi juga harus menanggung beban lebih banyak karena mereka umumnya mengonsumsi energi dan emisi karbon yang lebih banyak.

Agar memenuhi prinsip-prinsip di atas, maka pembiayaan yang paling ideal untuk penutupan dini PLTU adalah hibah dan sejenisnya yang berasal dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi. Idealnya hibah berasal dari negara industri (kaya) kepada negara berkembang dan negara miskin, atau dari entitas ekonomi lainnya yang mengeluarkan emisi paling banyak seperti perusahaan migas, batu bara, manufaktur, serta perusahaan yang menggunakan energi masif lainnya.

Negara industri, selain melakukan transisi energi di negaranya sendiri, mereka juga perlu membantu negara-negara berkembang lainnya untuk mencapai bebas emisi. Alasan terkuat adalah faktor keadilan. Karena untuk mencapai kemakmuran saat ini, negara-negara industri telah mengeluarkan emisi kumulatif yang sangat besar, sehingga tidak memungkinkan negara-negara berkembang untuk mencapai kesejahteraan dengan cara yang sama. Negara-negara industri telah menghabiskan “jatah emisi global”, sehingga tidak tersedia ruang lagi bagi negara berkembang untuk mengeluarkan emisi yang sama untuk mencapai kesejahteraan seperti negara-negara industri. Sebagai kompensasinya, maka negara industri harus membantu negara berkembang dalam transisi energi.

Alternatif kedua skema pendanaan lainnya adalah pinjaman non-komersial. Pinjaman jenis ini idealnya tidak berbunga. Pinjaman bisa berasal dari lembaga-lembaga non komersial seperti bank dunia, bank pembangunan, pemerintah negara lainnya, dan lembaga non komersial lainnya, atau bisa juga dari lembaga komersial atau perorangan yang memberikan pendanaan non komersial. Selanjutnya pinjaman ini akan dibayar oleh publik (pemerintah).

Alternatif ketiga, pembiayaan dengan dana publik (pemerintah) dan pinjaman komersial. Ketiga sumber pendanaan ini bersifat prioritas dari alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Alternatif kedua dan ketiga hanya akan digunakan ketika alternatif di atasnya tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini, sebagian besar pembiayaan untuk penutupan dini PLTU akan menjadi beban pemerintah atau publik. Minimnya hibah dan kesediaan pihak ketiga untuk membayar biaya penutupan membuat pemerintah tidak punya banyak pilihan.

Riset Transisi Bersih juga menemukan fakta lain di lain di lapangan yang dapat menghambat program bebas emisi. Saat membuat rencana penutupan dini PLTU, pemerintah masih memberikan izin pembangunan PLTU captive baru (PLTU yang digunakan dalam industri) dengan alasan mendorong investasi industri. Pembangunan PLTU baru di sektor industri (hilirisasi) ini “tidak koheren” dengan rencana bebas emisi, terutama penutupan dini PLTU. Pembangunan PLTU baru akan membuat penutupan dini PLTU sia-sia. Semua efek pengurangan emisi pada penutupan dini PLTU akan hilang ketika dibangun PLTU baru yang kapasitasnya sama. Ini seperti kita menguras air dalam kolam sementara kita mengisi kolam dengan air yang baru pada saat yang bersamaan. Ini adalah pekerjaan yang sia-sia.

Pemerintah dan semua pihak perlu menggali pendanaan yang paling ideal, terutama dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi, baik berupa hibah, pajak, atau yang lainnya, untuk mengurangi beban masyarakat umum. Pemerintah juga perlu menata ulang kebijakan industri hilirisasi agar tidak menggunakan energi batu bara, agar sejalan dengan rencana bebas emisi 2060. Standar Keekonomian dan Keadilan yang dibuat oleh Transisi Bersih dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam program transisi energi secara umum.

Ditulis oleh:
Aditya Silvatama, staf eksekutif Transisi Bersih

Laporan Hasil Riset Transisi Bersih:

Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU : https://transisibersih.org/publication/detail/standar-keekonomian-dan-keadilan-untuk-penutupan-dini-pltu-2

Menulis di Gua Hira

Abad.id Kiai Mahfudz boleh dibilang penulis produktif. Dia mengarang sejumlah kitab tentang berbagai disiplin keislaman. Seluruhnya ditulis dalam bahasa Arab. Dalam menulis, konon Kiai Mahfudz ibarat sungai yang airnya terus mengalir tanpa henti. Gua Hira menjadi tempatnya mencari inspirasi.

Beliau biasa menghabiskan waktunya di gua tempat Nabi SAW menerima wahyu-Nya yang pertama itu. Kecepatan Mahfudz dalam menulis kitab, juga boleh dibilang istimewa. Kabarnya, kitab Manhaj Dhawi al-Nazhar beliau selesaikan dalam 4 bulan 14 hari. Kiai Mahfudz mengatakan bahwa kitab ini ditulis ketika berada di Mina dan Arafat.

Kiai Mahfuz termasuk salah seorang ulama nusantara yang banyak menghasilkan karangan dalam bahasa Arab seperti halnya ulama-ulama nusantara lainnya yang bermukim di Mekkah, seperti Syeikh Nawawi al-Bantani, Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau dan Syeikh Abdul Hamid Kudus.

Pioner Ilmu Sanad

Kecerdasan Kiai Mahfudz juga nampak pada bidang fikih dengan tulisan berupa kitab Muhibbah dzi al-Fadl sebanyak 4 jilid besar. Kitab ini berisikan syarh dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajr al-Haitami.

Dalam bidang ushul fiqh beliau mengarang kitab Nail al-Ma’mul bi Hasyiah Ghayah al-Wushul fii ‘Ilmi Ushul, dan kitab Is’af al-Matholi’bi Syarh Budur al-Lami’ Nadham Jam’ al-Jawami’. Beliau juga menuliskan kitab Fikih yang fokus dalam hal faraid, karena beliau menganggap faroid sangat penting bagi keadilan sosial umat islam, kitab yang belaiu tulis adalah  kitab Hasiyah Takmilah al-Manhaj al-Kowin ila al-Faraid.

Dalam bidang tasawuf, tarekat Syadilliyah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam diskursus religious intelektual para ulama Jawa. Dalam bidang tasawuf Kiai Mahfudz mengarang kitab Bughyah al-Adzkiya’i fii al-Bahts an Karomah al-Auliya’ dan kitab Inayah al-Muftakir fiimaa Yata’alaq bi Sayyidina al-Hadhar, begitupun dengan perkembangan thoriqoh Syadiliyah di Nusantara yang tidak lepas dari peran Kiai Mahfudz.

Kiai Mahfudz juga mendalami bidang sejarah, beliau menuliskan kitab Tahayu’ah al-Fikr bi Syarh al-Fiah Asair, Fath al-Khabir bi Syarh Miftah as-Sair, dan kitab Tsikhoyah al-Mardiyyah fil Asma al-Kutb al-Fiqhiyah asy-Syafi’iyah.

Kitab Hasyiyatuttamsi karangan Kiai Mahfudz At Tarmasi. Foto: Ist

Syaikh Mahfudz tidak hanya dikenal sebagai guru hadist yang memberi ijazah hadist dan ilmu hadist, tetapi juga dikenal dengan Maha Guru Qiro’ah Sab’ah, khususnya dari Qiro’at al-Imam al-Asyim. Silsilah sanad dan ijazahnya dapat ditemui pada para huffadz dan Qurro’ di Jawa.

Misalnya, pada mata rantai sanad yang ada di Pondok Pesantren Putri Tahfidz Al-Quran Al-Aziziah, Beringin, Semarang. Dalam mata rantai sanad tersebut, Ibu Nyai Azizah menerima ijazah dari Kiai Tirmidzi Taslim Semarang, dari Kiai Muhammad bin Syaikh Mahfudz At-Tarmasi dari Syaikh MahfudzAt-Tarmasi, yang bersambung sampai Imam Asyim dari Abdurrohman dari Utsman bin ‘Affan dari Ubai bin Ka’ab dari Rasulullah SAW.

Saat ini sanad ijazah membaca al-Qur’an riwayat Imam Asyim baik pembacaan dengan melihat (bin-nadhar), maupun hafalan (bil-ghaib) yang ada di berbagai pesantren di Jawa, mayoritas melalui dua sanad. Yang pertama, dari Kiai Mahfudz at-Tarmasi yang bersambung kepada Imam Asyim. Yang kedua, dari Syaikh Arwani Kudus, dari Syaikh Muhammad Munawir dari Syaikh Yusuf adh-Dhimyathi bersambung kepada Imam Asyim.

Hasil pemikiran beliau yang ditulis, terdapat kurang lebih 20 kitab dari berbagai disiplin ilmu, dari beberapa kitab yang ia tuliskan terdapat beberapa bagain. Seperti halnya, as-Siqoyah Al-Mardiyah fi Asma Al-Kutb Al-Fiqhiyah Asy-Syafi’iyah dalam 3 bagian, al-Minhah Al-Khoiriyyah fi ‘Arbain Haditsan min Ahadits Khoir Al-Bariyah dalam 2 bagian, Al-kil’ah al Fiqriyah bi Syarh Al-Minhah Al-Khoiriyyah 13 bagian, Al-Is’af Al-Matoli bi Syarh Al-Lami’ Nadhom Jam’ AlJawami’2 jilid, Tahayu’ah Al-Fikr bi Syarh Al-Fiah As-Sair 14 bagian, dan lainnya.

Salah satu kitab karangan Kiai Mahfudz yang disimpan di Pondok Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Foto: Ist

Di samping menjaga tradisi para salaf dalam mencari ilmu, memperoleh ilmu dengan cara mengambil dari guru yang memiliki sanad sampai ke penulis kitab, bisa meminimalkan kesalahan pemahaman mengenai isi kitab tersebut.

Sedangkan Kiai Mahfudz mencatat sanad yang beliau miliki, juga dalam rangka meneladani para ulama sebelumnya. Sebagaimana juga Imam An Nawawi menjelaskan bahwa hendaknya pengajar ilmu dan para pencarinya memahami sanad, dinilai buruk bagi mereka yang jahil terhadapnya, karena para guru manusia dalam ilmu merupakan bapak-bapak mereka dalam dien, yang menyambungkan antara dia dan Rabb Al Alamin.

Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar secara marfu, “Ilmu adalah dien dan shalat adalah dien. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu dan bagaimana kalian melaksanakan shalat tersebut. Sesungguhnya kalian ditanya pada hari kiamat.” (Riwayat Ad Dailami)

Dalam tradisi para ulama, buku yang ditulis seorang ulama untuk menjelaskan para guru dan periwayatan dari mereka, disebut sebagai tsabat, dengan bentuk plural atsbat. Yang kemungkinan berasal dari kata at tsabt, yang bermakna hujjah.

Dengan demikian kitab tersebut merupakan hujjah bagi penulisnya, karena disebutkan di dalamnya para guru dan sanadnya. Hal ini berlaku bagi ahlu al masyriq, yakni mereka yang hidup di belahan bumi bagian timur. Sedangkan kalangan ahlu al maghrib (penduduk dunia bagian barat) menyebutnya sebagai fahras. @nov

*) diolah dari berbagai sumber

abad.id- Jaringan kereta api masuk Surabaya ditandai dengan dibukanya stasiun kereta api Surabaya Kota (Semut) pada 1878 dan dibukanya jalur Surabaya - Bangil - Pasuruan dengan jarak sekitar 60 km.

Selain untuk sarana angkut penumpang, jaringan kereta api ini juga untuk mendukung sarana angkut komoditi hasil perkebunan berupa gula, kopi, kakau, dan teh.

Di kota Surabaya, pada jalur selatan, terdapat tiga stasiun. Stasiun paling utara (penghabisan) adalah Stasiun Kota (Semut). Di selatan Stasiun Semut adalah Stasiun Gubeng. Paling selatan adalah Stasiun Wonokromo.

Stasiun kota dibangun persis pada bekas tapal batas kota (Benedenstad) di kawasan Bibis, persis di timur sungai Kalimas. Dalam sejarahnya Stasiun Kota (Semut) ini pernah mengalami perkembangan.

Setelah pembangunan Stasiun Pertama (lama) pada 1878, kemudian stasiun ke dua (baru) didirikan pada 1898. Selanjutnya stasiun pertama (1878) dibongkar. Stasiun pertama berada di sebelah barat. Stasiun ke dua dibangun di sebelah timur nya.

Nama "Semut" disematkan karena lokasinya berada di Kampung Semut. Sementara nama "Kota" juga digunakan karena lokasi kampung Semut berada dekat Kota Surabaya.

Di era yang sama, 1878, juga dibangun Stasiun Gubeng, yang berjarak sekitar 6 km di selatan Stasiun Kota. Secara arsitektur, keduanya memiliki langgam yang sama.

Sementara kampung kampung di luar tapal batas kota belumlah disebut Kota, tetapi Njaba Kota atau luar kota yang diantaranya seperti Tunjungan, Ketabang, Gubeng, Darmo hingga Wonokromo.

Seiring dengan berjalannya waktu, Surabaya semakin berkembang. Pertumbuhan ekonomi semakin baik. Pembangunan semakin meluas, khususnya ke arah selatan. Kawasan permukiman di Jaba Kota kian tertata. Infrastruktur kawasan permukiman semakin lengkap. Ada kantor kantor pemerintahan, rumah sakit, gereja, sekolah, taman taman, jalan dan jembatan. Selanjutnya kawasan Jaba Kota itu disebut Bovenstad alias kota elit.

Lalu lintas kendaraan semakin banyak ketika memasuki abad 20. Karenanya, infrastruktur jalan semakin diperbaiki. Termasuk menata persimpangan arus kendaraan dan kereta api yang terdapat di Gubeng (Kertajaya dan Gubeng).

Rel kereta api, yang melintas jalan darat, dinaikkan dengan membuat viaduk. Viaduk ini melintas di atas jalan yang menjadi pertemuan jalan Kertajaya dan jalan Sulawesi. Viaduk dibangun pada tahun 1926. Dengan demikian, pembangunan viaduk itu dapat mengatasi terjadinya kemacetan di jalan dan menghindari potensi kecelakaan.

Dalam pembangunan viaduk yang menjadi sarana umum, secara fungsi adalah untuk menghindari persilangan kereta api dengan kendaraan darat seperti mobil, sepeda dan sebagainya dan untuk memperlancar jalannya kereta api.

Tidak kalah pentingnya adalah estetika dalam design arsitektur bangunan agar serasi dengan penataan tata kota. Seorang arsitek terkenal HP Berlage asal Belanda pada 1923, yang berbicara di depan Dewan Kota di Surabaya ketika ada proyek pembangunan jembatan Gubeng, dia mengatakan bahwa pembangunan haruslah memikirkan estetika kota, disamping juga fungsi bangunan itu sendiri (jembatan gubeng).

Karenanya design viaduk dibuat agar penumpang kereta bisa menikmati pemandangan di bawah (urban view) ketika kereta melewati viaduk. Pemandangan bawah yang dapat dilihat dari balik jendela kaca kereta adalah hiburan bagi penumpang.

Begitu pun sebaliknya, kereta yang sedang lewat di viaduk juga menjadi pemandangan eksotik bagi mereka yang ada di bawah. Dulu, anak anak kecil bersama keluarga selalu menjadikan kereta lewat sebagai obyek wisata murah. Anak anak senang melambaikan tangan kepada para penumpang kereta.

"Da..da… .. Da.. da.. ", begitu sapaan anak anak kepada penumpang kereta.

Apakah aksi ini sudah hilang? Tidak. Aktivitasnya memang sudah berkurang. Tidak sesering seperti dulu lagi.

Untuk akses saling sapa antara penumpang dan warga di luar kereta, pagar viaduk dibuat rendah sehingga bagian dari roda kereta kelihatan. Minimal jendela kaca kereta tidak tertutup.

Ini semua demi akses keindahan. Keindahan adalah bagian dari estetika. Karenanya, dalam Perda 5/2005 Kota Surabaya tentang Cagar Budaya, bahwa estetika menjadi salah satu kriteria yang menjadi penetapan suatu bangunan Cagar budaya.

Dalam pasal 28 ayat 1 diamanahkan bahwa pendirian bangunan baru pada lahan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus menyesuaikan situasi dan kondisi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.

Selanjutnya, pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus serasi dengan lingkungan baik bentuk, ketinggian dan nilai arsitekturnya.

Evaluasi Papan Reklame Viaduk Gubeng

Pemasangan papan reklame di viaduk kereta api di pertemuan jalan Kertajaya dan Sulawesi menjadi sorotan publik. Bahkan anggota dewan pun urun bicara. Mereka mengkritik pemasangan yang dianggap menyalahi aturan perda cagar budaya karena viaduk itu telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.

Sementara bagi Tim Ahli Cagar Budaya, pemasangan itu tidak merusak bangunan cagar budaya. Tidak ada kerangka papan reklame yang menempel pada bidang bangunan mulai dari pangkal bawah hingga atas.

Salah satu anggota Pansus Penataan Reklame DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, memandang bahwa pembangunan papan reklame itu menutupi keindahan dan estetika bangunan, yang telah menjadi salah satu kriteria dalam penetapan cagar budaya sebagaimana tersebut dalam pasal 9 Perda 5/2005 tentang Cagar Budaya Kota Surabaya.

Karenanya melewati Pansus, pemasangan reklame pada viaduk Kertajaya itu harus dikaji ulang. Ia mengkuatirkan jika kebijakan yang bertentangan dengan aturan ini terus berjalan, bukan tidak mungkin akan ada praktek praktek yang sama di kemudian hari.

Sementara itu dalam rapat TACB Kota Surabaya (23/2/2023) diusulkan akan menata ulang penempatan reklame di obyek cagar budaya viaduk kereta. Usulan itu adalah melepas aksesoris di depan bangunan yang menjadi peletakan tiang reklame yang kesannya seperti menancap pada badan bangunan. (nng/pul)

Penulis : Nanang Purwono

A.H. Thony: "Dulu jadi panutan pembongkaran, kini kok mau dipasangi reklame lagi. Mesakne Mas Wali"

Abad.id - Ternyata benar, viaduk kereta api di jalan Sulawesi Surabaya telah tertutupi papan reklame. Isu ini menjadi sorotan DPRD Kota Surabaya. Tidak cuma itu, ada juga warga Kota yang menghubungi Begandring dan menanyakan kok bisa papan reklame didirikan menutupi bangunan cagar budaya viaduk kereta api di pertemuan jalan Sulawesi dan Kertajaya.

Papan reklame sisi barat

Pada Rabu sore (22/2/2023) Begandring mendatangi obyek yang berlokasi di pertemuan jalan Sulawesi (barat) dan jalan Kertajaya (timur). Tentu Begandring tidak memiliki kapasitas menjawab itu. Pertanyaan warga atas hal hal ganjil yang mestinya dialamatkan ke pemerintah Kota tapi bersarangnya ke Begandring.

Dari pengamatan lapangan, memang dua papan reklame raksasa itu menutupi badan viaduk di kedua sisinya (menghadap ke jalan Sulawesi dan jalan Kertajaya). Masing masing papan reklame ditopang oleh dua tiang pipa berdiameter lumayan besar dan berbingkai besi.

Viaduk sisi timur sudah ada reklame nya. Berisi reklame otomotif mobil. Sementara viaduk sisi barat masih kosong tapi terbungkus lembar media berwarna putih dan siap dipasang reklame. Secara fisik, dua bingkai reklame ini terpasang di atas relung viaduk. Sebagian badan (separuh) viaduk bagian atas tertutup reklame.

Papan reklame sisi timur

Akibatnya bingkai reklame ini meninggi dan hampir menutupi atap kereta api jika ada kereta lewat. Secara fisik kontruksi reklame memang tidak menyentuh body viaduk. Tapi secara estetika merusak pemandangan.

H.P. Berlage, bapak arsitektur moderen ketika memberi ceramah di Dewan Kota pada 1923 terkait dengan pembangunan jembatan Gubeng mengatakan bahwa konstruksi jembatan harus estetika selain fungsi yang menghubungkan kawasan Gubeng dan Simpang.

Para arsitek di Hindia Belanda dalam mendesign karya arsitektur selalu memikirkan estetika selain fungsi. Tidak hanya rumah dan gedung, tapi juga jembatan jembatan, termasuk viaduk viaduk kereta api.

Secara fisik pagar atau tepian viaduk dibuat tidak tinggi agar penumpang kereta bisa melitah pemandangan urban, lalu lintas kendaraan. Ini menjadi hiburan bagi penumpang kereta api agar tidak bosan dengan pemandangan hamparan sawah.

Sebaliknya, bagi pengguna jalan seperti mobil, motor, sepeda, dokar dan lain sebagainya juga bisa melihat keindahan viaduk yang dilalui kereta. Ada beberapa viaduk kereta api di Surabaya: di jalan Sulawesi, jalan Gembong, jalan Kapasari, jalan Bubutan dan jalan Pahlawan. Semua tepian viaduk dirancang berpagar rendah.

Sekarang viaduk menjadi sasaran penempatan reklame. Menguntungkan bagi pihak tertentu dan merugikan pihak umum. Viaduk di pertemuan jalan Sulawesi dan jalan Kertajaya adalah lokasi strategis karena kawasan ini merupakan salah satu kawasan bisnis di kota Surabaya.

Demi estetika dan demi perlindungan cagar budaya, di obyek cagar budaya ini pernah ada larangan pemasangan reklame. Sekitar tujuh tahun lalu ada larangan penempatan reklame pada dan di depan bangunan cagar budaya karena dianggap mengganggu dan merusak cagar budaya.

Adalah Vinsensius Awey, yang saat itu sebagai anggota dewan (2014-2019), demi tegaknya perda Cagar Budaya, ia bersikeras menolak pemasangan reklame di BCB dan di depan BCB yang dianggap mengganggu. Ia "berperang" melawan kebijakan kota saat itu.

Akhirnya, tidak hanya obyek viaduk yang dilarang, koridor jalan Tunjungan yang penuh dengan reklame juga harus bersih dari papan reklame. Setelah penurunan papan reklame, jalan Tunjungan langsung terlihat terang dan vintage.

"Kala itu di era walikota Tri Rismaharini. Saya bisa memaklum jika sdah ada penghapusan status cagar budaya pada obyek itu. Namun jika belum ada penghapusan, ini namanya pelanggaran perda Cagar Budaya", kata Awey.

Isu ini ternyata sudah menjadi perhatian Imam Syafi'i, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, yang sekaligus sebagai anggota Pansus Penataan Kawasan Reklame. Ia

menyoroti keberadaan papan reklame yang menutupi Viaduk kereta api di jalan Sulawesi. Pasalnya viaduk itu masuk dalam daftar Bangunan Cagar Budaya kota Surabaya.

"Bangunan cagar budaya tidak boleh dikurangi atau ditambah dengan hal-hal lain. Itu sudah bertahun-tahun lalu dan aturan itu belum dicabut,” ujar Imam Syafi'i yang mantan Redaktur Jawa Pos dan direktur JTV.

Dikhawatirkan jika satu BCB diduga dinodai dengan pelanggaran, maka dikhawatirkan akan ada pelanggaran pelanggaran serupa di kemudian hari.

Lebih jauh, Imam menegaskan, kalau bangunan cagar budaya diperbolehkan dipasang papan reklame yang akibatnya merusak fisik atau merusak estetika, itu adalah pelanggaran. Padahal bangunan cagar budaya itu harus dilindungi dari kerusakan.

“Sekarang ada di Viaduct Gubeng, terus nantinya bisa jadi akan ada bangunan cagar budaya lainnya yang dipasang papan reklame juga. Ini kan jelas aturannya. Kalau tidak boleh, ya sudah batalkan saja izinnya,” ujarnya.

Dalam sebuah dengar pendapat (hearing) di DPRD Kota Surabaya, menurut Imam, bahwa Dinas Cipta Karya sebagai terundang atas nama pemerintah kota bisa mengeluarkan ijin karena telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surabaya.

Ketika Ketua Tim Ahli Cagar Budaya, Ir. Retno Hastijanti dikonfirmasi, ia mengatakan bahwa warga kota bisa menanyakan langsung ke rapat TACB yang diadakan di kantor Disbudporapar Kota Surabaya di gedung Siola setiap hari Kamis siang.

Sementara itu Ketua Pansus Penataan Kawasan Reklame DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa bangunan cagar budaya tidak boleh ada titik reklame.

Karenanya terkait papan reklame di Viaduct Gubeng yang sudah diterbitkan IPR oleh Pemkot Surabaya, Toni menyatakan bahwa Pemkot Surabaya harus meninjau ulang atau membatalkan IPR tersebut.

Obyek yang sudah berstatus cagar budaya, menurut undang undang harus dilindungi. Sementara menurut Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A. Hermas Thony, walikota Surabaya Eri Cahyadi sudah ada keberpihakan terhadap bangunan cagar budaya.

"Komitmen itu nampak dengan dilanjutkannya penataan Kawasan Cagar Budaya Tunjungan menjadi Tunjungan yang berlabel "Tunjungan Romansa". Suatu pengembangan yang berbasis Cagar budaya. Artinya visualisasi vintage dari Cagar budaya ditampakkan. Dengan kasus viaduk kereta api di jalan Sulawesi, yang sudah tampak kok mau ditutupi. Ini sangat ironis", jelas Thony.

Banyak bangunan Cagar budaya di kota Surabaya. Pun juga banyak bangunan yang diduga sebagai bangunan Cagar budaya.

"Dulu, walikota sebelum Pak Eri sudah memotong reklame yang berdiri megah di situ, dengan konsekwensi Pemkot kehilangan pajak reklame yang nilainya besar demi tujuan agar viaduk bisa terekplorasi secara lebih utuh di mata masyarakat. Spirit baik itu diteladani dan tindak lanjuti oleh spirit walikota sekarang dengan langkah mengupas semua ornamen yang menutupi BCB di jalan Tunjungan, dan hasilnya luar biasa", jelas Thony.

Thony menambahkan bahwa arsitektur lama yang tidak pernah dilihat oleh masyarakat menjadi inspirasi. Kawasan yang dulu ditinggalkan, sekarang banyak digandrungi, menjadi jujugan warga. Tunjungan menjadi magnet.

"Begitu berhasil, lha kok viaduk yang menjadi panutan pembongkaran reklame reklame lainnya saat itu, sekarang kok mau dipasangi reklame lagi. Mesakne Mas Wali", tambah Thony

Fenomena ini menggambarkan spirit baik walikota, tetapi ditangkap terbalik oleh pihak pihak tertentu. Ini paradoks dan bahaya jika diteruskan dalam proses pembangunan masa depan.

"Jadikanlah langkah walikota sebagai panutan dan patron, karena kebijakan walikota adalah upaya mewujudkan RPJMD yang sudah ditetapkan untuk kemajuan surabaya 5 tahun kedepan", pungkas Thony (nng)