Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Presiden RI  Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2025 untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Lebih dari 52,2 juta warga Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari program tersebut. Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. 

Apa saja yang termasuk dalam program ini?

Program cek kesehatan gratis ini mencakup berbagai layanan penting, seperti:

• Pemeriksaan tensi darah untuk memantau tekanan darah masyarakat.

• Cek gula darah guna mendeteksi risiko diabetes sejak dini.

• Foto rontgen untuk screening penyakit katastropik, seperti kanker dan penyakit paru-paru.

Selain cek kesehatan gratis pemerintah juga menargetkan penuntasan TBC (Tuberkulosis) dan peningkatan layanan rumah sakit yang saat ini masih menjadi masalah utama dalam bidang kesehatan di Indonesia.

Penuntasan TBC dan Peningkatan Layanan Rumah Sakit

Pemerintah baru juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk menuntaskan TBC melalui peningkatan fasilitas pengobatan dan deteksi dini. Serta alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk memperbaiki sarana dan prasarana, serta menaikan status rumah sakit tipe D menjadi tipe C.

“anggota DPR RI Edi Wuryanto menilai program pemeriksaan kesehatan gratis sejalan dengan komitmen DPR RI yang ingin memperkuat langkah preventif dan transformasi pelayanan kesehatan primer, pemeriksaan kesehatan gratis sebaiknya diarahkan untuk mengatasi penyakit menular dan tidak menular khususnya penyakit TBC dan kanker yang bersifat persisten di Indonesia dimana sebagian besar penderita TBC adalah masyarakat tingkat ekonomi rendah.” kata Edi, seperti dikutip kanal Youtube TV Parlemen, pada 23 Oktober 2024.

Menuju Indonesia yang Lebih Sehat

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan dukungan layanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat Indonesia dapat menjaga kesehatan dengan lebih mudah dan terjangkau.

Mari bersama-sama wujudkan masa depan yang lebih sehat!

Untuk mendapatkan informasi terkini seputar kebijakan ekonomi, perkembangan industri, dan diskusi menarik lainnya, jangan lupa kunjungi laman Instagram resmi INRY. Dapatkan insight terbaru dan ikut serta dalam pembahasan isu-isu penting yang relevan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Follow sekarang dan tetap update!

Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Hal ini karena, kebijakan tersebut menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi.

Hal tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru Transisi Bersih bertajuk “Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060”. Laporan ini mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral menyebabkan investasi yang berlebihan (over investment) di industri smelter nikel. Kapasitas smelter nikel di Indonesia naik 15 kali lipat dalam tujuh tahun, dari 200 ribu ton feronikel pada 2016 menjadi 3.046 ribu ton pada 2023. Kapasitas ini masih akan naik lagi menjadi 5.568 ribu ton dalam beberapa tahun ke depan, mengingat saat ini ada 2.522 ribu ton kapasitas yang sedang dan akan dibangun.

Investasi yang berlebihan ini berdampak pada produksi yang berlebihan (over production). Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia meningkat lebih dari 15 kali lipat dari 117 ribu ton pada 2014 menjadi 1,8 juta ton pada 2023. Volume produksi diperkirakan terus meningkat mengingat banyaknya smelter yang masih dalam masa konstruksi.

“Over investment dan over production ini akhirnya merusak keseimbangan pasar nikel dunia. Suplai melimpah dan harga turun. Nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi pun terancam turun. Berbagai pihak juga mulai mengkhawatirkan over eksploitasi yang akan menyebabkan cadangan nikel Indonesia habis lebih cepat,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Selain itu, laporan ini juga menyebutkan, insentif tidak langsung lainnya seperti upah buruh murah dan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG) yang rendah menyebabkan biaya produksi dalam negeri relatif murah. Hal ini secara tidak langsung juga mengurangi nilai tambah industri hilirisasi pada ekonomi nasional. Pasalnya, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asing untuk pelaku ekonomi lokal, seperti gaji karyawan lokal, pajak (pemerintah), biaya pengadaan subkontraktor lokal, dan biaya lainnya, adalah nilai tambah ekonomi lokal dan menambah kesejahteraan masyarakat lokal.

“Semakin besar porsi biaya perusahaan untuk pelaku ekonomi lokal, maka semakin besar nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berbagai kebijakan hilirisasi seperti insentif untuk smelter, subsidi batu bara, upah buruh murah, standar lingkungan yang rendah, dan sebagainya justru menurunkan nilai tambah ekonomi industri smelter,” Anindya Athaya Putri, peneliti Transisi Bersih, menjelaskan.

Komitmen Pengurangan Emisi

Laporan ini juga menyoroti hilirisasi mineral yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Dampaknya, jumlah PLTU dibangun khusus untuk industri (captive) meningkat sangat pesat dari 1,4 gigawatt (GW) pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023, ditambah 14,4 GW yang akan dibangun dalam waktu dekat. Alhasil, akan ada PLTU captive mencapai 25,2 GW atau setara 72% dari kapasitas total PLTU 34,8 GW saat ini. PLTU captive akan menjadi lubang besar yang dapat menggagalkan program Indonesia bebas emisi.

“Program hilirisasi yang menggunakan energi batu bara tidak koheren dengan program bebas emisi. Ini seperti kita menguras air kolam, sementara pada saat yang sama kita mengisi kolam dengan air yang baru. Program hilirisasi dapat menggagalkan program bebas emisi yang berbiaya sangat mahal,” tutur Abdurrahman Arum.

“Untuk menyelaraskan dua program tersebut maka hilirisasi harus menggunakan energi bersih. Penggunaan energi bersih dan standar lingkungan yang lebih tinggi secara umum akan menaikkan biaya produksi dan akan menaikkan nilai tambah ekonomi industri nikel di Indonesia. Dengan menggunakan energi bersih, program hilirisasi justru akan membantu membiayai transisi energi di Indonesia,” tambah Harryadin Mahardika, Direktur Program Transisi Bersih.

Widya L Larasati, peneliti senior Transisi Bersih, menambahkan bahwa sebagai pemilik sumber daya yang dominan, pemerintah Indonesia secara alami memiliki kemampuan mengontrol pasokan dan harga nikel dunia untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Jika Indonesia mencabut insentif, menggunakan energi bersih serta menaikkan upah buruh, standar lingkungan hidup, dan ESG, yang kemudian mengakibatkan kenaikan biaya produksi nikel, maka pasar nikel dunia akan menyesuaikan.

“Pemerintah perlu mencabut insentif langsung/tidak langsung nikel dan memperbaiki isu lingkungan. Tidak perlu takut kehilangan investasi karena dengan melakukan itu maka nikel Indonesia bisa menjadi acuan nikel ‘bersih’ dunia. Dengan demikian isu negosiasi FTA (free trade agreement/perjanjian perdagangan bebas) dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa akan dapat segera diselesaikan,” kata Widya.

“Keinginan untuk membangun industri hilir dari SDA yang Indonesia miliki memang sebuah hal yang baik dan diperlukan untuk perekonomian Indonesia. Tetapi cara untuk mencapai tujuan tersebut harus diperhatikan, dikaji dan dihitung dengan seksama biaya dan keuntungannya. Dan itu tidak hanya benefit ekonominya saja, tapi juga termasuk biaya-biasa sosial dan lingkungannya,” kata Deni Friawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Kontak Media:

Abdurahman Arum Rahman

Direktur Eksekutif Transisi Bersih

0811891875

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2050 untuk ketenagalistrikan dan 2060 untuk energi lainnya. Net Zero Emission adalah kondisi di mana jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan seimbang dengan yang diserap oleh bumi. Saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ditenagai oleh batu bara menjadi salah satu penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia. Di samping itu, jumlah PLTU di jaringan Jawa-Bali saat ini juga berlebih. Jika seluruh PLTU tersebut terus beroperasi sampai masa operasionalnya selesai, dikhawatirkan jumlah emisi GRK Indonesia akan melewati batas yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah berencana akan menutup lebih awal (penutupan dini) beberapa PLTU.

Program penutupan dini PLTU ini menjadi penting karena, pertama, kapasitas pembangkit listrik di Indonesia secara umum berlebihan (overcapacity). Kedua, Kualitas udara di kota-kota besar menurun yang berkaitan degan beroperasinya PLTU-PLTU raksasa di pulau Jawa dan kawasan pusat penghasil batu bara. Ketiga, PLTU yang ada di Indonesia masih tergolong baru sehingga masa operasionalnya masih panjang. Tiga alasan tersebut menjadi alasan kuat Indonesia untuk menutup lebih awal beberapa PLTU.

Masalahnya adalah penutupan dini PLTU berbiaya mahal. Mengapa mahal? Karena biaya tersebut bukan hanya sekedar mengganti biaya investasi, atau membeli instalasi pembangkit listrik yang sudah tidak digunakan, namun juga mengganti potensi keuntungan komersial PLTU kepada pemiliknya. Hal ini menjadi sebuah dilema yang dihadapi, di satu sisi penutupan dini PLTU sangat perlu dilaksanakan karena dampak negatif yang ditimbulkan baik masalah kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi. Di sisi lain penutupan PLTU ini tidak memberikan keuntungan finansial, sebaliknya harus ada pihak yang membayar ganti untung kepada pemilik PLTU.

Transisi Bersih dalam hasil risetnya yang berjudul “Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU” membuat sebuah standar agar biaya penutupan dini PLTU terdistribusi secara adil. Standar ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat penutupan dini PLTU, meminimalkan biaya, dan mengoptimalkan distribusi biaya penutupan sehingga tersebar secara proporsional dan adil kepada semua pihak.

Penting untuk memastikan bahwa biaya penutupan PLTU dibagi secara proporsional di antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan dalam distribusi beban finansial dapat tercapai. Distribusi beban tersebut haruslah mempertimbangkan kontribusi emisi masing-masing pihak. Pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi menanggung biaya paling banyak.

Negara industri harus membantu negara berkembang dan negara miskin karena mereka telah mengeluarkan emisi lebih banyak. Bantuan ini penting untuk membantu negara-negara berkembang dan miskin mengatasi tantangan teknis dan ekonomi dalam menggantikan PLTU yang kotor dengan teknologi energi bersih yang lebih ramah lingkungan.

Perusahaan yang mengeluarkan emisi juga harus menanggung beban paling banyak. Semakin besar emisi yang dihasilkan, beban biaya juga harus semakin besar. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung penutupan dini PLTU, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan jejak karbon mereka sendiri, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong transisi menuju energi bersih. Selain itu masyarakat berpendapatan tinggi juga harus menanggung beban lebih banyak karena mereka umumnya mengonsumsi energi dan emisi karbon yang lebih banyak.

Agar memenuhi prinsip-prinsip di atas, maka pembiayaan yang paling ideal untuk penutupan dini PLTU adalah hibah dan sejenisnya yang berasal dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi. Idealnya hibah berasal dari negara industri (kaya) kepada negara berkembang dan negara miskin, atau dari entitas ekonomi lainnya yang mengeluarkan emisi paling banyak seperti perusahaan migas, batu bara, manufaktur, serta perusahaan yang menggunakan energi masif lainnya.

Negara industri, selain melakukan transisi energi di negaranya sendiri, mereka juga perlu membantu negara-negara berkembang lainnya untuk mencapai bebas emisi. Alasan terkuat adalah faktor keadilan. Karena untuk mencapai kemakmuran saat ini, negara-negara industri telah mengeluarkan emisi kumulatif yang sangat besar, sehingga tidak memungkinkan negara-negara berkembang untuk mencapai kesejahteraan dengan cara yang sama. Negara-negara industri telah menghabiskan “jatah emisi global”, sehingga tidak tersedia ruang lagi bagi negara berkembang untuk mengeluarkan emisi yang sama untuk mencapai kesejahteraan seperti negara-negara industri. Sebagai kompensasinya, maka negara industri harus membantu negara berkembang dalam transisi energi.

Alternatif kedua skema pendanaan lainnya adalah pinjaman non-komersial. Pinjaman jenis ini idealnya tidak berbunga. Pinjaman bisa berasal dari lembaga-lembaga non komersial seperti bank dunia, bank pembangunan, pemerintah negara lainnya, dan lembaga non komersial lainnya, atau bisa juga dari lembaga komersial atau perorangan yang memberikan pendanaan non komersial. Selanjutnya pinjaman ini akan dibayar oleh publik (pemerintah).

Alternatif ketiga, pembiayaan dengan dana publik (pemerintah) dan pinjaman komersial. Ketiga sumber pendanaan ini bersifat prioritas dari alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Alternatif kedua dan ketiga hanya akan digunakan ketika alternatif di atasnya tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini, sebagian besar pembiayaan untuk penutupan dini PLTU akan menjadi beban pemerintah atau publik. Minimnya hibah dan kesediaan pihak ketiga untuk membayar biaya penutupan membuat pemerintah tidak punya banyak pilihan.

Riset Transisi Bersih juga menemukan fakta lain di lain di lapangan yang dapat menghambat program bebas emisi. Saat membuat rencana penutupan dini PLTU, pemerintah masih memberikan izin pembangunan PLTU captive baru (PLTU yang digunakan dalam industri) dengan alasan mendorong investasi industri. Pembangunan PLTU baru di sektor industri (hilirisasi) ini “tidak koheren” dengan rencana bebas emisi, terutama penutupan dini PLTU. Pembangunan PLTU baru akan membuat penutupan dini PLTU sia-sia. Semua efek pengurangan emisi pada penutupan dini PLTU akan hilang ketika dibangun PLTU baru yang kapasitasnya sama. Ini seperti kita menguras air dalam kolam sementara kita mengisi kolam dengan air yang baru pada saat yang bersamaan. Ini adalah pekerjaan yang sia-sia.

Pemerintah dan semua pihak perlu menggali pendanaan yang paling ideal, terutama dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi, baik berupa hibah, pajak, atau yang lainnya, untuk mengurangi beban masyarakat umum. Pemerintah juga perlu menata ulang kebijakan industri hilirisasi agar tidak menggunakan energi batu bara, agar sejalan dengan rencana bebas emisi 2060. Standar Keekonomian dan Keadilan yang dibuat oleh Transisi Bersih dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam program transisi energi secara umum.

Ditulis oleh:
Aditya Silvatama, staf eksekutif Transisi Bersih

Laporan Hasil Riset Transisi Bersih:

Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU : https://transisibersih.org/publication/detail/standar-keekonomian-dan-keadilan-untuk-penutupan-dini-pltu-2

abad.id- Jaringan kereta api masuk Surabaya ditandai dengan dibukanya stasiun kereta api Surabaya Kota (Semut) pada 1878 dan dibukanya jalur Surabaya - Bangil - Pasuruan dengan jarak sekitar 60 km.

Selain untuk sarana angkut penumpang, jaringan kereta api ini juga untuk mendukung sarana angkut komoditi hasil perkebunan berupa gula, kopi, kakau, dan teh.

Di kota Surabaya, pada jalur selatan, terdapat tiga stasiun. Stasiun paling utara (penghabisan) adalah Stasiun Kota (Semut). Di selatan Stasiun Semut adalah Stasiun Gubeng. Paling selatan adalah Stasiun Wonokromo.

Stasiun kota dibangun persis pada bekas tapal batas kota (Benedenstad) di kawasan Bibis, persis di timur sungai Kalimas. Dalam sejarahnya Stasiun Kota (Semut) ini pernah mengalami perkembangan.

Setelah pembangunan Stasiun Pertama (lama) pada 1878, kemudian stasiun ke dua (baru) didirikan pada 1898. Selanjutnya stasiun pertama (1878) dibongkar. Stasiun pertama berada di sebelah barat. Stasiun ke dua dibangun di sebelah timur nya.

Nama "Semut" disematkan karena lokasinya berada di Kampung Semut. Sementara nama "Kota" juga digunakan karena lokasi kampung Semut berada dekat Kota Surabaya.

Di era yang sama, 1878, juga dibangun Stasiun Gubeng, yang berjarak sekitar 6 km di selatan Stasiun Kota. Secara arsitektur, keduanya memiliki langgam yang sama.

Sementara kampung kampung di luar tapal batas kota belumlah disebut Kota, tetapi Njaba Kota atau luar kota yang diantaranya seperti Tunjungan, Ketabang, Gubeng, Darmo hingga Wonokromo.

Seiring dengan berjalannya waktu, Surabaya semakin berkembang. Pertumbuhan ekonomi semakin baik. Pembangunan semakin meluas, khususnya ke arah selatan. Kawasan permukiman di Jaba Kota kian tertata. Infrastruktur kawasan permukiman semakin lengkap. Ada kantor kantor pemerintahan, rumah sakit, gereja, sekolah, taman taman, jalan dan jembatan. Selanjutnya kawasan Jaba Kota itu disebut Bovenstad alias kota elit.

Lalu lintas kendaraan semakin banyak ketika memasuki abad 20. Karenanya, infrastruktur jalan semakin diperbaiki. Termasuk menata persimpangan arus kendaraan dan kereta api yang terdapat di Gubeng (Kertajaya dan Gubeng).

Rel kereta api, yang melintas jalan darat, dinaikkan dengan membuat viaduk. Viaduk ini melintas di atas jalan yang menjadi pertemuan jalan Kertajaya dan jalan Sulawesi. Viaduk dibangun pada tahun 1926. Dengan demikian, pembangunan viaduk itu dapat mengatasi terjadinya kemacetan di jalan dan menghindari potensi kecelakaan.

Dalam pembangunan viaduk yang menjadi sarana umum, secara fungsi adalah untuk menghindari persilangan kereta api dengan kendaraan darat seperti mobil, sepeda dan sebagainya dan untuk memperlancar jalannya kereta api.

Tidak kalah pentingnya adalah estetika dalam design arsitektur bangunan agar serasi dengan penataan tata kota. Seorang arsitek terkenal HP Berlage asal Belanda pada 1923, yang berbicara di depan Dewan Kota di Surabaya ketika ada proyek pembangunan jembatan Gubeng, dia mengatakan bahwa pembangunan haruslah memikirkan estetika kota, disamping juga fungsi bangunan itu sendiri (jembatan gubeng).

Karenanya design viaduk dibuat agar penumpang kereta bisa menikmati pemandangan di bawah (urban view) ketika kereta melewati viaduk. Pemandangan bawah yang dapat dilihat dari balik jendela kaca kereta adalah hiburan bagi penumpang.

Begitu pun sebaliknya, kereta yang sedang lewat di viaduk juga menjadi pemandangan eksotik bagi mereka yang ada di bawah. Dulu, anak anak kecil bersama keluarga selalu menjadikan kereta lewat sebagai obyek wisata murah. Anak anak senang melambaikan tangan kepada para penumpang kereta.

"Da..da… .. Da.. da.. ", begitu sapaan anak anak kepada penumpang kereta.

Apakah aksi ini sudah hilang? Tidak. Aktivitasnya memang sudah berkurang. Tidak sesering seperti dulu lagi.

Untuk akses saling sapa antara penumpang dan warga di luar kereta, pagar viaduk dibuat rendah sehingga bagian dari roda kereta kelihatan. Minimal jendela kaca kereta tidak tertutup.

Ini semua demi akses keindahan. Keindahan adalah bagian dari estetika. Karenanya, dalam Perda 5/2005 Kota Surabaya tentang Cagar Budaya, bahwa estetika menjadi salah satu kriteria yang menjadi penetapan suatu bangunan Cagar budaya.

Dalam pasal 28 ayat 1 diamanahkan bahwa pendirian bangunan baru pada lahan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus menyesuaikan situasi dan kondisi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.

Selanjutnya, pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus serasi dengan lingkungan baik bentuk, ketinggian dan nilai arsitekturnya.

Evaluasi Papan Reklame Viaduk Gubeng

Pemasangan papan reklame di viaduk kereta api di pertemuan jalan Kertajaya dan Sulawesi menjadi sorotan publik. Bahkan anggota dewan pun urun bicara. Mereka mengkritik pemasangan yang dianggap menyalahi aturan perda cagar budaya karena viaduk itu telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.

Sementara bagi Tim Ahli Cagar Budaya, pemasangan itu tidak merusak bangunan cagar budaya. Tidak ada kerangka papan reklame yang menempel pada bidang bangunan mulai dari pangkal bawah hingga atas.

Salah satu anggota Pansus Penataan Reklame DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, memandang bahwa pembangunan papan reklame itu menutupi keindahan dan estetika bangunan, yang telah menjadi salah satu kriteria dalam penetapan cagar budaya sebagaimana tersebut dalam pasal 9 Perda 5/2005 tentang Cagar Budaya Kota Surabaya.

Karenanya melewati Pansus, pemasangan reklame pada viaduk Kertajaya itu harus dikaji ulang. Ia mengkuatirkan jika kebijakan yang bertentangan dengan aturan ini terus berjalan, bukan tidak mungkin akan ada praktek praktek yang sama di kemudian hari.

Sementara itu dalam rapat TACB Kota Surabaya (23/2/2023) diusulkan akan menata ulang penempatan reklame di obyek cagar budaya viaduk kereta. Usulan itu adalah melepas aksesoris di depan bangunan yang menjadi peletakan tiang reklame yang kesannya seperti menancap pada badan bangunan. (nng/pul)

Penulis : Nanang Purwono

Epigrafer Abimardha: "Jika Hujunggaluh ada di Surabaya, itu perlu dipertanyakan"

Abad.id - Mengawali "Pekan Begandring" dalam rangka memeriahkan HUT ke-1 Begandring.com diisi dengan tiga kegiatan berbasis budaya secara berturut turut pada minggu dan senin (5-6 Februari 2023). Tiga kegiatan itu adalah pertama, bakti sosial pengobatan tradisional sebagai wujud upaya pemajuan kebudayaan sesuai undang undang 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sementara dua kegiatan lainnya yang ikut mengawali Pekan Begandring adalah workshop penulisan buku, yang dimentori oleh Dukut Imam Widodo (penulis buku Soerabaia Tempo Doeloe) pada minggu sore (5/3/2023).

Diskusi Melacak Jejak Hujunggaluh di Lodji Besar di jalan Makam Peneleh 502023

Sedangkan pada senin malam (6/3/2023) digelar diskusi publik (Begandringan) dengan judul "Mencari Letak Hujunggaluh". Diskusi ini mendatangkan Nara sumber Dr. Amin Widodo (geolog ITS), Dr. Abimardha (epigrafer Unair) dan Nanang Purwono (pegiat Begandring Soerabaia dengan moderator TP Wijoyo (pegiat sejarah klasik Surabaya.

Dari judulnya "Mencari Letak Hujunggaluh" sudah dapat diduga apa maksud diadakannya begandringan ini. Yaitu mencoba untuk mengidentifikasi letak Hujunggaluh, yang selama ini menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan.

Para sejarwan Belanda di masa pemerintahan Hindia Belanda sudah memiliki pandangan yang berbeda beda mengenai letak Hujunggaluh. Misalnya sejarawan N.J. Krom dan Kern dalam buku "Geschiedenis Van Nederlansche Indie, Feel I, (1938)" mengatakan bahwa Hujunggaluh adalah Sidayu di Gresik. Ada pula yang mengatakan bahwa Hujunggaluh di Surabaya.

Ternyata perdepatan dan silang pendapat mengenai Hujunggaluh dan letaknya itu masih terjadi hingga sekarang. Padahal, selama ini Hujunggaluh dianggap terkait dengan sejarah Surabaya masa lalu.

Karenanya untuk memberi gambaran yang jernih tentang sejarah Surabaya masa lalu itu, Begandring Soerabaia dalam Pekan Begandring menghadirkan para ahli yang bisa memberi kontribusi pemahaman sejarah masa lalu Surabaya melalui sebuah diskusi publik "Begandringan".

Kegiatan ini adalah kontribusi Begandring.com dalam upaya mengurai benang kusut sejarah Surabaya. Melalui The Begandring Institute, yang selama ini melakukan kajian tentang sejarah Surabaya, khususnya sejarah Hujunggaluh, maka Begandring Soerabaia menghadirkan tenaga ahli terkait untuk menyoal isu Hujunggaluh.

Karenanya, turut berbagi wawasan dan pandangan serta temuan temuan lapangan adalah Dr. Abimardha (epigrafer dari Universitas Airlangga), Dr. Amin Widodo (geolog ITS) dan Nanang Purwono (pegiat dan peneliti Begandring Soerabaia).

Masing-masing memaparkan materi Hujunggaluh berdasarkan keilmuan dan penelitiannya. Dr. Abimardha, misalnya, menjelaskan isi dari Prasasti Kamalagyan, sebuah prasasti kuno dari era Raja Airlangga yang menuliskan kata "Hujunggaluh".

Abimardha, yang spesialis dalam pembacaan naskah naskah kuno, termasuk prasasti, membedah Prasasti Kamalagyan, khususnya kalimat kalimat kuno dimana terdapat tulisan "Hujunggaluh ". Hasil pembacaannya mencengangkan.

Epigrafer Abimardha (Unair) membedah prasasti Kamalagyan

Menurut Abimardha "Hujunggaluh" memiliki makna nama sebuah jabatan dan nama sebuah tempat. Sedangkan nama Hujunggaluh, yang tertulis pada Prasasti Kamalagyan, adalah nama sebuah tempat.

Abimardha, yang mengatakan bahwa Hujunggaluh adalah nama sebuah tempat, berpandangan bahwa letak Hujunggaluh berada di sekitar antara lokasi berdirinya prasasti (desa Kelagen, kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo) dan desa Wringin Sapto (tempat yang tersebut pada prasasti sebagai lokasi dibangunan bendungan).

"Dengan kata lain bahwa letak Hujunggaluh berada di hulu sungai", kata Abimardha.

Pendapat Abimardha ini dikuatkan oleh temuan Nanang Purwono yang didapat berdasarkan kajian literatur dan analisa lapangan. Beberapa literatur, yang menjadi referensi Nanang, memang menyebut dan menuliskan nama Hujunggaluh.

"Tapi Hujunggaluh yang ditulis dalam buku buku kuno, misalnya oleh N.J. Krom, Kern, Groenneveld, termasuk oleh sejarawan Didik Pradjoko dan Bambang Budi Utomo dalam

Atlas Pelabuhan Pelabuhan Bersejarah di Indonesia (2013), tidak ada kaitannya dengan nama Hujunggaluh yang tersebut pada prasasti Kamalagyan", jelas Nanang.

Nanang, dalam paparannya, memunculkan hipotesa bahwa ada dua nama Hujunggaluh. Pertama, Hujunggaluh sebagai pelabuhan laut di pantai utara Jawa bagian Timur dan Kedua, Hujunggaluh sebagai nama pelabuhan sungai yang letaknya di pedalaman Jawa.

Menurut Nanang, yang menyebabkan bahwa Hujunggaluh dianggap berada di Surabaya dan dianggap bahwa Hujunggaluh adalah cikal bakal Surabaya adalah karena hasil penelitian para sejarawan, ilmuan dan peneliti yang tergabung dalam tim peneliti Hari Jadi Kota Surabaya dalam proses pencarian dan penentuan Hari Jadi Kota Surabaya selama kurun waktu dua tahun (1973-1975).

Dari hasil kajian merekalah muncul hasil hipotesa bahwa Hujunggaluh berada di Surabaya. Pernyataan ini tertulis dan terdokumentasikan dalam sebuah buku, yang berjudul "Hari Jadi Kota Surabaya, 682 Tahun Soera-ing-Baia", yang dikeluarkan oleh pemerintah Kotamadya Surabaya (1975).

Dalam buku ini dituliskan beberapa alasan, yang melatarbelakangi Hari Jadi Kota Surabaya yang lahir pada 31 Mei 1293. Pertama, ada nama jalan Galuhan yang dianggap sebagai nama yang berasal dari nama Hujunggaluh. Kedua, nama kawasan Ujung (di Tanjung Perak), yang dianggap dari nama Hujunggaluh. Ketiga, Surabaya sebagai Hujunggaluh dianggap sebagai pintu keluar Tartar dari pulau Jawa. Adapun pintubkeluar itu adalah kali Jagir di kawasan Ngagel Wonokromo.

Padahal ketiga alasan itu terbantahkan oleh hasil temuan dan penelitian The Begandring Institute.

Hasil temuan pertama adalah bahwa nama jalan Galuhan di kawasan Bubutan adalah nama jalan baru, yang disematkan pada nama yang berbau kolonial. Pergantian nama itu terjadi di bulan Maret 1950.

Hasil temuan kedua adalah bahwa kawasan Ujung bukan kawasan kuno karena Ujung baru terbentuk setelah ada sudetan kanal Kalimas pada awal abad 19 dan dikembangkannya kawasan pelabuhan pada akhir abad 19 hingga awal abad 20. Jadi Ujung bukanlah dari Hujunggaluh.

Hasil temuan ketiga adalah bahwa kali Jagir, yang dianggap tempat keluarnya serdadu Tartar pada 1293, ternyata disana baru ada kanal pada kisaran tahun 1860-an. Pada peta 1706, sungai Jagir belum ada.

Dari hasil temuan dan kajian The Begandring Institute itulah maka tiga alasan, yang menjadi latar belakang sejarah hari jadi kota Surabaya, bisa dianggap gugur.

Paparan Abimardha dan Nanang Purwono ini saling melengkapi berdasarkan keilmuan mereka masing masing.

"Jika Hujunggaluh, sebagaimana tertulis di prasasti Kamalagyan, dianggap berada di Surabaya, maka data ini perlu ditinjau kembali", tegas Abimardha ketika menyudahi paparannya.

Sementara Dr. Amin Widodo, geolog dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya memaparkan bahwa secara geologis letak garis pantai kawasan Sidoarjo di abad abad pada masa perpindahan pemerintahan klasik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Airlangga pada abad XI menjorok ke pedalaman hingga Krian.

Dr. Amin Widodo yang tidak bisa hadir pada malam itu diwakili oleh karya videonya yang memaparkan dimana letak pusat pusat pemerintahan klasik saat itu. Ternyata letak pusat pusat pemerintahan itu tidak jauh dari aliran aliran sungai.

Menurut Ir. Yayan Indrayana, peneliti The Begandring Institute, yang pernah mengikuti diskusi Dr. Amin Widodo mengenai posisi garis pantai di abad abad awal bahwa hipotesa mengenai garis pantai itu ditentukan berdasarkan dari hasil penelitian spesies yang hidup di kawasan pedalaman baik fauna maupun flora. Ternyata ada species hewan dan tanaman pantai yang hidup di pedalaman.

"Maka diduga bahwa di tempat dimana ditemukan species pantai, disitulah garis pantai di masa kuno", jelas Yayan.

Amin melalui videonya tidak menjelaskan dimana letak Hujung galuh. Nanang menyimpulkan bahwa ada dua nama Hujunggaluh yang masing masing berada di tempat yang ber beda. Satu ada di wilayah pantai utara Jawa bagian Timur dan satu lagi ada di wilayah pedalaman. (Tim)