Ubah Kesan Angker Makam Belanda Peneleh Menjadi Taman Kepustakaan Sejarah

Abad.id - Bebarengan dengan "Surabaya Bergerak" serentak pada minggu pagi, 8 Januari 2023, warga Surabaya bekerja bakti bersih bersih lingkungannya. Tak terkecuali membersihkan Makam Belanda Peneleh oleh warga di lingkungan Kelurahan Peneleh, kecamatan Genteng. Mereka dipimpin langsung oleh Lurah Peneleh, Skundario dan camat Genteng M. Aris Hilmi.

Aksi bersih bersih Makam Belanda Peneleh secara masalah ini adalah wujud dan menjadi awal kegiatan yang lebih konstruktif dalam rangka mengembangkan kawasan Peneleh berbasis sejarah. Berdasarkan paparan Begandring Soerabaia di hadapan para elit kota Surabaya di Lodji Besar, jalan Makam Peneleh 46 beberapa hari lalu, Makam Belanda Peneleh adalah salah satu potensi penting di wilayah kelurahan Peneleh.

Karenanya dalam kegiatan Surabaya Bergerak, Makam Belanda Peneleh menjadi sasaran kerja bakti. Ada partisipasi warga di sana. Juga ikut terlibat dalam kerja bakti ini adalah komunitas Begandring Soerabaia dengan mitranya Indonesian Graveyard.

Dalam kesempatan itu, Indonesian Graveyard dan Begandring Soerabaia menyerahkan sebuah peta denah Makam yang menggambarkan letak keseluruhan Makam lengkap dengan nomor registrasi pada setiap Makam.

Denis dan Jovan (Indonesia Graveyard) dan penulis (Begandring Soerabaia) - kanan, menyerahkan denah Makam kepada camat Genteng, M Aris Hilmi, yang didampingi oleh lurah Peneleh Skundario

Menurut Denis dan Jovan dari komunitas Indonesian Graveyard, di komplek makam ini berdasarkan peta denah ada sekitar 3.821 Makam dengan 15.000-an nama (orang yang dimakamkan). Mereka adalah orang orang Eropa, utamanya Belanda. (Cahya Ratna Mahendrani: "Nisan Makam Belanda Peneleh", 2013, FIB UGM).

"Pernah ada seorang peneliti Belanda yang datang ke sini, lalu mencatat setiap nomor registrasi dari setiap makam dan selanjutnya membuat denah Makam beserta nomor registrasi. Ia juga membuat web database untuk membantu pihak pihak dalam pencarian orang orang yang dimakamkan disini", terang Denis

Adapun laman database untuk penelusuran adalah : http://www.krancher.com/peneleh-project/peneleh-ruwe-database. Melalui database pencarian itu, cukup mamasukkan nama keluarga dari orang yang dicari (dimakamkan di Peneleh), maka dari hasil pencarian keluarlah nama nama dengan nomor registrasinya.

"Dari nomor registrasi itu, misalnya B.2021, lalu tinggal dilihat pada denah untuk mengetahui letak dari makam dengan nomor registrasi B. 2021, maka ketemulah dimana letak makam yang dicari", terang Denis kepada Camat Genteng Aris Hilmi.

Muhammad Aris Hilmi, Camat Genteng bersama lurah Peneleh Skundario, yang berada di lokasi ketika kerja bakti Makam, sangat berterima kasih atas kontribusi komunitas dalam rangka mendukung penataan Makam Belanda Peneleh agar dapat dimanfaatkan oleh publik termasuk ahli waris Makam dimanapun.

"Makam Peneleh ini adalah aset kota yang sarat nilai sejarah. Disini ada banyak pejabat dan petinggi penting yang dapat diulik untuk mengetahui sejarah kota Surabaya di era kolonial", terang Aris Hilmi.

Melihat pentingnya Makam Peneleh untuk tujuan tujuan pendidikan, penelitian, kebudayaan dan pariwisata, maka Begandring Soerabaia yang berkantor di samping makam, jalan Makam Peneleh 46, memberi masukan masukan kepada pemerintah kota Surabaya.

"Yang bisa dilakukan pemerintah dengan mudah, murah tapi sangat bermanfaat adalah membuat nomor nomor registrasi sesuai dengan denah ini, membuat papan petunjuk di setiap lorong sesuai denah, misalnya Straat 1, Straat 2 dan seterusnya. Ini memudahkan pihak pihak yang akan mencari Makam", jelas Nanang Purwono, Ketua Begandring Soerabaia.

Ia menambahkan bahwa mendatangi salah satu Makam atau beberapa tidak harus oleh ahli waris makam, tapi masyarakat umum juga bisa dan berhak karena mereka datang bukan untuk berziarah tapi belajar.

"Pengunjung bisa belajar sejarah dan profil dari orang orang yang dikubur di sini. Misalnya ada nama Daniel Willem Frascois Pietermaat. Ia ini adalah pejabat Residen Surabaya yang turut membangun masjid Kemayoran. Namanya tertulis di prasasti masjid yang tertempel di dinding masjid hingga sekarang", jelas Nanang.

Karenanya selain memberi nomor pada Makam Makam yang telah hilang nomor registrasi nya, diperlukan juga membuat narasi para penghuni kubur. Selanjutnya Makam Makam yang telah ada narasinya diberi barcode agar pengunjung bisa mengetahui sejarah dan profil mereka.

Dengan begitu Makam Belanda Peneleh akan menjadi sebuah kepustakaan sejarah kota Surabaya, sebuah kepustakaan (narasi) yang menyatu dengan benda bersejarah yang in-situ. Sambil belajar dan rekreasi, learning by travelling.

Ketika ada kata "pembenahan" untuk Makam Peneleh, maka bukan berarti merenovasi setiap Makam yang ada, tetapi menata lingkungan seperti merapikan koridor jalan dengan membari kerikil kerikil sehingga kalau hujan tidak becek, menambah lampu lampu penerangan dengan design tiang yang serasi dengan nilai sejarah di komplek makam. Penerangan harus merata di area komplek makam. Dengan begitu kesan angker dan menakutkan bisa hilang karena terang dan sekaligus menjadi kepustakaan.

Dengan adanya kerja bakti "Surabaya Bergerak" lambat laun akan merubah kesan angker menjadi sebuah taman edukasi yang nyaman dan aman. Bersama perangkat kelurahan dan kecamatan, warga guyub membersihkan komplek dalam Makam. Diharapkan kegiatan sosial ini bisa berjalan rutin berkala. (Nanang).

Peta 1721 juga memperlihatkan belum adanya Delta Jagir, yang dianggap oleh tim peneliti Hari Jadi Kota Surabaya, tempat keluarnya Tar Tar dari Jawa. Bagaimana mungkin?. Foto dok Begandring

Penulis : Nanang Purwono

abad.id-Dalam begandringan (diskusi ala Surabaya), yang membahas tentang pengembangan kawasan Peneleh berbasis sejarah dan budaya di Lodji Besar pada Rabo malam, 4 Januari 2023, sejarawan Universitas Airlangga Profesor Purnawan Basundoro mengingatkan pentingnya upaya penelusuran dan pelurusan sejarah kota Surabaya terkait dengan diketemukannya benda arkeologi berupa sumur kuno, yang disebut sumur Jobong, di kampung Pandean I.

Sumur Jobong adalah sumur kuno, yang umum digunakan di era Majapahit. Karenanya sumur kuno ini banyak ditemukan di bekas ibukota Majapahit, Trowulan, kabupaten Mojokerto.

Ketika sumur sejenis (jobong) ditemukan di daerah tepian sungai (naditira pradeca) yang paling hilir dari sungai Brantas yang bermuara di Surabaya, maka daerah ini dapat diduga sebagai sebuah desa di tepian sungai (naditira pradeca) yang bernama Curabhaya. Data ini didapat dari sumber sejarah berupa prasasti. Yakni prasasti Canggu (1358).

Di prasasti Canggu tertulis nama nama desa di tepian sungai, tiga desa diantaranya berada di wilayah administrasi kota Surabaya. Sesuai dengan urutan aliran sungai (Brantas-Kalimas), di ruas selatan ada GSANG (kini Pagesangan), lalu BKUL (kini Bungkul) kemudian CURABHAYA (kini Surabaya) yang letaknya dekat muara.

Jika sudah diketahui bahwa GSANG menjadi Pagesangan, BKUL menjadi Bungkul, lalu CURABHAYA dimana? Kita tidak pernah menelusuri dimanakah desa di tepian sungai (naditira pradeca) Curabhaya itu.

Letak Curabhaya

Prasasti Canggu (1358) dengan tegas mencatat bahwa naditira pradeca Curabhaya letaknya di titik paling hilir dari sungai Brantas (Kali Surabaya = Kalimas). Curabhaya dekat laut. Sebagai sebuah pemukiman yang tercatat oleh Raja (Hayam Wuruk) pada 1358, kiranya bisa ditemukan bukti bukti historis yang mengacu pada pernah adanya peradaban di wilayah yang dinamakan Curabhaya.

Peta 1706 dimana belum ada Delta Jagir. Tapi Delta Peneleh sudah ada. Foto dok begandring

Bila desa Curabhaya (dulu) kemudian menjadi Surabaya sebagai sebuah kota (sekarang), berdasarkan topinimi, tentunya harus ada petunjuk berupa sisa peradaban yang mengkoneksikan Curabhaya (dulu) dengan Surabaya (sekarang). Apakah ada koneksi itu?

Ternyata koneksi itu ada. Yaitu benda kuno, berbentuk sumur, yang disebut sumur Jobong. Sumur Jobong, yang umum digunakan di era Majapahit itu, ditemukan di kampung Pandean I, kelurahan Peneleh, Surabaya. Secara geografis, Peneleh adalah kawasan yang berada di tepian sungai, bahkan diapit oleh dua sungai kuno: Kali Surabaya (Kalimas) dan Kali Ampel (Pegirian).

Dengan kata lain, wilayah Peneleh berada di sebuah delta Sungai. Peneleh berada di kawasan percabangan sungai. Berdasarkan peta peta kuno, termasuk yang dimuat dalam buku Atlas "Groote Atlas Van Nederlandsch Oost Indie Vol II - Java Madoera", bahwa keberadaan delta yang sangat jelas ada di kawasan Peneleh.

Selanjutnya ada dua kata kunci untuk melacak keberadaan Curabhaya, yang diduga kuat sebagai Surabaya. Yaitu Delta dan Muara.

Curabhaya atau Surabaya adalah suatu tempat yang berada di sebuah Delta Sungai dan dekat dengan muara sungai Kalimas

Muara dan Delta

Buku "Notes in the Malay Archipelago and Melacca", compiled from Chinese Sources by W,P. Groeneveld (1876) menggambarkan letak suatu daerah (diduga Surabaya) yang menjadi jalur masuknya serdadu Mongol dari Tuban menuju Tumapel ketika mereka hendak menghukum raja kerajaan Singasari (Tumapel), Kertanegara pada 1293.

"At this place, Tuban, half this army was sent ashore with orders to march to the mouth of the river Pa-tsich, while the other half proceeded in the fleet towards the same destination, passing on its way the river Segalu (Sugalu), which must be the same as is called Sedayu now.

Pa-tsich is the river of Surabaya, at present called Brantas or Kalimas, which is proved beyond any doubt by Changku or Changgu (afterwards an important place for chinese trade will be treated saperately) being situated on it, whilst it led also to Neighborhood of Majapahit and to Daha in Kediri." tulis Groeneveld.

Bila diterjemahkan akan berbunyi: di tempat ini, Tuban, separuh dari pasukan (Tartar) ini dikirim melalui darat dengan perintah untuk bergerak menuju ke muara sungai Pat-tsich. Sedangkan separuh lainnya melalui laut dengan menggunakan kapal kapal menuju tujuan yang sama, melewati sungai Segalu (Sugalu), yang dipastikan sama dengan yang disebut Sedayu sekarang.

Pa-tsich adalah sungai Surabaya, saat ini disebut Brantas atau Kalimas, yang dibuktikan tanpa keraguan menuju Changku atau Changgu, yang letaknya juga mengarah ke lingkungan Majapahit dan ke Daha di Kediri.

Dalam catatan itu, Groenneveld menuliskan "mouth of the river Pa-tscih" (muara sungai Pa-tsich) dan Pa-tsich sendiri adalah sungai Brantas atau Kalimas (Pa-tsich is the river of Surabaya, at present called Brantas or Kalimas). Jadi, perintah kepada semua pasukan Tartar, baik yang bergerak melalui darat dan laut, adalah menuju muara sungai Pa-Tsich atau muara Kalimas.

Lebih lanjut Groenneveld menyebut adanya sebuah Delta sungai, yang menjadi pangkalan militer Jayakatwang.

"Aji Kalang (Jayakatwang) was master of the Delta of Surabaya also and the Mongols found there an army", tulis Groenneveld.

Lantas dimanakah Delta sungai Surabaya itu?

Menurut "Groote Atlas Van Nederlandsch Oost Indie Vol II - Java Madoera", khususnya pada peta "optogt van sourabaija na Passourouan - 1721" diilustrasikan bahwa sebuah Delta sungai hanya ada di kawasan Peneleh, yang secara alami diapit oleh sungai Kalimas dan Pegirian. Tidak ada sebuah Delta Sungai lainnya.

Namun dalam buku Hari Jadi Kota Surabaya (1975) yang menjadi kumpulan tulisan hasil penelitian hari jadi kota Surabaya menggambarkan bahwa Delta Sungai yang dianggap bersejarah terkait dengan pangkalan militer Jayakatwang dan titik hengkangnya Tartar dari Jawa adalah Delta Sungai Jagir. Di sana digambarkan ada percabangan Kali Surabaya menjadi Kalimas (mengalir ke utara) dan Kali Jagir (mengir ke timur).

Padahal sesuai dengan peta peta lama yang dimuat dalam Groote Atlas Van Nederlandsch Oost Indie Vol II - Java Madoera, di kawasan Jagir belum ada kanal atau Sungai Jagir yang mengalir ke timur. Aliran sungai Brantas dari selatan masih satu arus mengikuti Kali Surabaya (Kalimas) dan baru terdapat percabangan di Genteng Kali menjadi Kalimas dan Kali Pegirian. Di sanalah sebuah Delta sungai itu berada.

Delta sungai itu adalah kawasan Peneleh. GH Von Faber dalam bukunya "Erwerd Eenstad Geboren" (1953) menggambarkan bahwa di Delta Peneleh inilah peradaban di era Singasari itu ada. Ia menggambarkan bahwa di tahun 1270 sudah ada permukiman di kawasan ini, yang disebut Glagah Arum atau Peneleh-Peneleh.

Peradaban Delta Peneleh adalah naditira pradesa (desa di tepian sungai), yang letaknya di utara dari naditira pradeca Bungkul. Kala itu (abad 13) tidak ada sebuah delta, kecuali Delta Peneleh. Jadi diduga kuat bahwa delta Peneleh adalah kawasan naditira pradeca Curabhaya (sekarang Surabaya).

Diduga juga, bahwa delta sungai, yang disebut Groenneveld sebagai pangkalan militer Jayakatwang, adalah Delta Peneleh.

Sebenarnya Groenneveld sendiri juga mengaitkan Pa Tsich Kan (kali kecil Kalimas) dengan nama sebuah kawasan di daerah Jagir, yang bernama Pacekan, di lingkungan penjernihan air Jagir. Sekarang nama itu sudah tidak ada. Itu masih asumsi Groenneveld.

"The chinese text gives this river as Pa-tsich-kan, the small river of Pa tsich, and this name we found back in the village pacekan of the present day, situated on its right bank, about nine miles from the sea. It is probably that formerly this village gives its name to the Surabaya brach of Brantas.", tulis Groenneveld.

Perhatikan kalimat bergaris bawah yang artinya: Mungkin, dulunya kampung ini dinamai Pacekan karena nama cabang kali Brantas Surabaya (Kalimas). Kalimas sendiri adalah Pa Tsich Kan, sungai Kalimas kecil.

Gambaran alami sungai Kalimas yang kecil ini juga diilustrasikan oleh Mahuan (1420) ketika ia menyertai kunjungan Cheng Ho ke Majalahit. Mahuan menuliskan bahwa setelah perjalanan dari Tuban, Gresik dan sampai di perairan Surabaya dengan kapal besar, maka dari perairan itu, mereka menaiki perahu perahu kecil menyusuri sungai melalui Surabaya hingga pelabuhan Canggu. Kemudian mereka berjalan kaki menuju Majapahit.

Dengan menaiki perahu menyusuri sungai melewati Surabaya hingga pelabuhan Canggu, ini menggambarkan kondisi alami Kalimas yang kecil sehingga tidak bisa dilewati kapal kapal besar. Kalimas, yang kecil itu oleh Groenneveld dengan mengutip catatan China, dalam bahasa Chinanya bernama Pa-Tsich-Kan.

Peneleh adalah kawasan Delta, yang kala itu (abad 13), lebih dekat ke muara dan secara arkeologis dibuktikan dengan temuan sumur Jobong (1430) serta prasasti Canggu (1358) sebagai naditira pradeca di utara Bungkul. Delta Peneleh, berdasarkan sumber Groote Atlas Van Nederlandsch Oost Indie Vol II - Java Madoera" (1719 dan 1721) adalah satu satunya Delta di Surabaya.

Peneleh adalah kawasan Delta, yang dilewati Pa-Tsich-Kan, sungai Kalimas kecil (small river Kalimas) dan menjadi tempat bertemunya pasukan Monggol yang datang malalui jalur darat dan laut dari Tuban sebelum menuju selatan. (nng/pul)

Kembalinya Negara Kekuasaan

Abad.id - Konon katanya Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum(Rechtstaat) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima. Equality before the law. Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum. Hal ini sesuai pasal 28D ayat 1 UUD 45 bahwa "Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Sehingga semua persoalan hukum sudah seharusnya diselesaikan di lembaga peradilan.

Realitasnya, penguasa sering main kayu terhadap warga negranya sendiri. Banyak narasi ketimpangan hukum belakangan ini. Hukum juga tebang pilih dan pandang bulu; kalau kamu sipit dan putih, kamu boleh melakukan pelanggaran dan hukum akan berpihak kepadamu, hingga ada anekdot seperti itu. Boleh disebut beberapa misalnya, soal penghinaan terhadap presiden yang pelakunya kebetulan warga keturunan, akhirnya pelaku bebas melenggang tanpa hukuman, dianggap anak-anak sedang berkelakar, bedakan dengan anak STM pembawa bendera merah putih yang hingga kini tak kunjung mendapatkan keadilan di balik jeruji besi, semata karena dia ikut menyuarakan aspirasi rakyat dalam aksi mahasiswa beberapa waktu lalu. Dan masih banyak kasus persekusi rakyat yang dianggap oposisi. Termasuk kasus yang terjadi belakangan terjadi; penangkapan sejumlah aktifis KAMI, penembakan 6 orang sipil, penangkapan HRS dan pembubaran FPI ormasnya, serta pengambil alihan aset-aset pesantrennya, bandingkan dengan buzzeRp yang sengaja dipiara untuk tujuan pecah belah macam Densi, AJ aka Permadi, Ade dan lain-lain, yang sudah terang benderang mengadu domba, meski ada seribu laporan, mereka tidak akan ditangkap. Kasus arogansi yang paling baru adalah pemberhentian wakil dekan di UNPAD karena ditengarai sebagai pengurus HTI dan FPI.

Bisa dipahami banyak alasan untuk tidak suka pada FPI. Kebanyakn karena intimidasi fisik pada sesama warga. Tapi, cara-cara yang dilakukan oleh rezim ini dalam melarang dan membungkam FPI (tanpa pernah ada pengadilan atau bahkan peringatan) adalah tanda-tanda kembalinya negara kekuasaan. Bukan lagi negara hukum. Hukum dan aparat yang seharusnya menciptakan rasa aman, malah bikin was-was karena hukumnya tidak pernah jelas, dengan apparat juga semaunya. Lalu kita terpaksa menyensor diri sendiri.

Jangan salah fokus. Yang dibahas itu pembubaran suatu organisasi tanpa ada nya proses pengadilan. Dukungan pada ISIS dan sebagainya itu tuduhan yang seharusnya dibuktikan di pengadilan dulu. Begitu kalau mau runut berpikirnya. Setidaknya ikuti jalur hukum. Ada mekanisme pembubaran organisasi, yaitu melalui lembaga yudikatif. Ini jadinya eksekutif mengambil peran yudikatif.

Jika polisi bikin kekacauan, yang ditindak itu oknum polisinya, bukan bubarin instansinya...demikian pula dengan ormas FPI. Jika anggota FPI melakukan sweeping dan tindak kekerasan terhadap warung-warung atau tempat-tempat hiburan, tempat maksiat dan lain-lain, perkarakan melalui jalur hukum pelaku-pelakunya (orang-orangnya), bukan lalu bakar lumbungnya.

Saya sama ngga sukanya dengan banyak orang soal tindakan-tindakan sepihak FPI melalui penggrudukan tempat-tempat maksiat atau warung-warung yang buka di bulan puasa. Tapi ya harusnya bawa penggruduk itu ke pengadilan. Adili kesalahannya, bukan diculik lalu ditembak mati.

Sekali lagi, tindakan tegas itu harus selalu berada dalam jalur konstitusi. Memangnya anda mau penjahat ditembak-tembakin di jalanan tanpa proses pengadilan kayak Petrus jaman Orba dulu? Lalu mainin opini publik untuk membenarkan fasisme?

Ketika rakyat bicara tanah airnya, ketika rakyat bicara keadaannya, ketika rakyat bicara kesulitannya, tentang hak-hak nya yang banyak dilanggar pemerintah, ketika rakyat bicara masa depannya, ketika rakyat bicara kematiannya, pemerintah selalu menjawab dengan;

"Kita negara hukum, menyelesaikan masalah sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan seadil-adilnya"

Ketika rakyat melihat ketidak jelasan kinerga negara, ketika rakyat merasakan ketidak netralan lembaga-lembaga aparatur terkait, ketika rakyat mulai membangun kesadarannya dalam situasi-situasi ketidak percayaan, pemerintah selalu menjawabnya;

"Siapapun baik perorangan, kelompok dan golongan yang melakukan tindak disintegrasi bangsa, maka ia dan orang-orang di antaranya wajib diberikan sangsi hukuman yang sesuai demi tegaknya persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya."

Saya jadi teringat omongan Gusdur;

"Ini negeri seolah-olah, seolah-olah adil karena ada pengadilan." Pada kenyataannya ya kekuasaanlah yang dipakai untuk menyelesaikan masalah dan dipakai untuk melakukan pendekatan pada sejumlah oposisi dengan cara-cara represif.

Front Pembela Islam dilarang, pada hari yang sama dideklarasikan Front Persatuan Islam. Kurang nyata apa lagi kalau SKB itu ngga ada dampaknya. Tapi bukan itu substansinya. FPI mungkin saja bisa dilarang dan dibubarkan kapanpun pemerintah mau, tapi segera setelah dibubarkan akan terbentuk wadah yang baru dengan massa yang lebih banyak lagi dan lebih militan tanpa kesulitan apapun. Atau boleh jadi menjadi gerakan tanpa wadah dan bentuk juga sangat mungkin. Dan ini akan sangat berbahaya karena negara akan kehilangan kontrol terhadap gerakan mereka.

Organisasi itu TIDAK dapat dibubarkan dari luar. Sebuah organisasi akan bisa dibubarkan hanya jika para pendiri, para penasehat, para pengurus sepakat bahwa terjadi ketidak cukupan sumber daya untuk mengarahkan organisasi menuju tujuannya. Itu adalah keputusan internal dengan musyawarah dan mufakat secara nyata.

Akan menjadi sangat berbahaya apabila organisasi seperti FPI yang militan menjadi organisasi bawah tanah. Tujuan organisasinya bukan lagi sekedar kritik, tetapi mengumpulkan sekuat-kuatnya sumber daya agar para pengurusnya dapat duduk secara formal dalam lembaga legislatif, eksekutif, atau yudikatif bahkan milliter dalam sebuah gelar operasi yang sangat rahasia untuk memenangkan tujuan-tujuan ideologisnya, bukan sekedar tujuan strategis dan taktis.

Jangan anggap enteng FPI sebagai organisasi, andaipun sangat benci dan sinis terhadap corak perilakunya, organisasi sekecil sekumpulan semut pun punya kemampuan untuk ber-evolusi dari sekedar sekumpulan semut tak berbahaya menjadi Marabunta yang kekuatannya melampaui harimau dan gajah, apalagi organisasi bawah tanah yang solid. Karena ada unsur "ideologi", dan ketika itu mengena dan menyasar tepat ke sasaran, maka terbentuklah "spora". Semakin keras dikikis, akan semakin lebat tumbuhnya dan semakin kuat akarnya.

Maraknya kasus bernarasi arogansi kekuasaan makin membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara sudah berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan, terbukti dengan banyaknya kasus pelanggaraan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan kekuasaan, selain tidak melalui proses hokum, sering juga terjadi sesuai dengan kehendak penguasa.

Jika dibiarkan terus terjadi, maka jangan heran kalau kemudian masyarakat yang merasa hak hukumnya diinjak-injak akan menyelesaikan ketidak adilan yang dialaminya dengan caranya sendiri. Karena pemerintah sepertinya mengajari rakyat untuk 'main hakim sendiri.'

Karena kunci dari nation leadership adalah kemampuan berkomunikasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan itu. Ada yang namanya personal approach untuk mensikapi berbagai persoalan yang ada, tidak cukup dengan cara-cara normatif saja. Jika komunikasi seorang pemimpin jelek....ya wassalam, jangan pernah salahkan rakyat. (mda)

Stockholm Sindrom dan Penjajahan Modern

Abad.id - Yang repot dalam masalah bernegara itu sebenarnya adalah mindset. Rakyat Indonesia yang mungkin karena hidup di negara bekas jajahan ini merasa defaultnya adalah semua hal itu tidak boleh dilakukan kecuali diijinkan negara (atau aparatnya). Kulina atau terbiasa disuruh-suruh, dijadikan jongos, batur, atau budak dahulunya oleh petinggi-petinggi kerajaan hingga jaman penjajahan oleh bangsa Eropa.

Di negara barat beda lagi. Setelah masyarakat lepas dari kekuasan monarki dan kepausan, mereka mengambil default dari sisi berbeda. Apa saja boleh sebelum ditentukan tidak boleh oleh negara. Karena mereka sadar betul bahwa negara itu ada memang dengan wewenang sebagai pembatas kebebasan. Liberty for all! Bebas begini begitu...

Makanya pembatasan kemerdekaan di Barat benar-benar diyakini sebagai jalan untuk mendapatkan harmoni sosial yang lebih baik. Kalau bukan karena itu, mereka tidak akan mau mengorbankan hak-hak mereka sebagai manusia yang bebas. Maka setiap undang-undang itu selalu dibaca sebagai hak apa yang sedang dikorbankan dan digunakan untuk manfaat apa. Jadi clear! Hak apa yang dikorbankan, lalu rewards apa yang akan mereka dapatkan.

Di Indonesia, karena mindsetnya kebalik...maka undang-undang itu akhirnya dibaca sebagai apa yang sekarang diperbolehkan. Dan dengan aturan yang seperti apa diperbolehkannya. Tidak terasa jika kemudian aturan-aturan itu justru merenggut hak-hak sebagai warga negara. Maka jangan heran kalau pemerintah berlomba-lomba bikin undang-undang.

Karena fokus dengan aturan seperti apa diperbolehkannya, maka undang-undang itu pada akhirnya menambah terus kekuasaan dan wewenang negara aka pemerintah. Tidak ada check and balancesnya, alias tidak ada penyeimbangannya. Malah sebisanya punishment dibanyakin tapi hak-hak warga negara dikebiri. Sebut saja Polisi Indonesia; boleh dibilang tidak ada pihak diluar lembaganya yang bisa mengontrol atau menjadi penyeimbangnya.

Sebangun dengan jaman penjajahan. Bedanya dulu dilakukan oleh Londo putih sekarang oleh Londo ireng alias bangsa sendiri. Kenapa? Karena watak kekuasaan di negara ini tidak pernah benar-benar berubah. Begitupun sikap kita... Kita tidak satu suara dalam banyak hal, sehingga kegaduhan yang terjadi justru kontra produktif, dan ini melemahkan sistem Ketahanan Nasional. Ini juga yang disebut devide et impera dari sisi internal, dan kita dengan sukarela dan bahagia lahap menyantapnya. Banyak ragamnya, antara lain:

Adu jangkrik rasa lembaga, sabung ayam aroma ormas, belah bambu bermenu partai, antarmazhab bahkan antaragama, antar suku dan golongan, dan bahkan antar sesama warga. Ini skema penjajahan gaya baru. Tanpa desingan peluru dan bau mesiu, tapi sebuah bangsa bisa lumpuh Ketahanan Nasionalnya.

Sejak merdeka kebebasan kita hanya bergantung pada kemurahhatian penguasa. Kita pernah punya Orde Baru dan kita segera (dan mungkin telah) memasuki Orde Baru jilid 2 karena pada dasarnya kita sebagai rakyat merelakan hal itu terjadi. Biasa dijajah sih...jadi ya seneng ajah. Keseringan disakiti, dibohongi, dibodohi, ditidak jujuri, dikalahkan, dimelaratkan dan dihisap sumber daya hidupnya menimbulkan sensasi ketagihan rasa sakit, seneng ditindas, dan justru jatuh cinta sama penindasnya.

Ini menjadikan sindroma akut di alam bawah sadar yang menjangkiti hampir sebagian besar bangsa Indonesia. Sindroma yang disebut dengan Stockholm Sindrom. Karena terbiasa, jadi pengen terus seperti kebiasaan. Biasa dijajah, biasa disiksa, biasa disakiti, biasa menderita, lama-lama menikmati dan menjadi kepribadian yang sakit (sakit jiwa) "jatuh cinta" pada keadaan yang demikian bahkan kepada oknum yang membuatnya demikian. Rindu disakiti terus!

Inilah modus penjajahan modern, bukan dengan cara menghancurkan negara target/obyek dengan perang militer, lalu merampok sumber daya yang dimiliki. Tapi modus dalam penjajahan modern itu justru negara obyek dipelihara dalam sebuah sistem kolonialisme ---hidup segan mati tak mau--- sehingga "susu" dan “saripati”-nya (potensi ekonomi dan SDA) dihisap oleh kaum kolonialis tapi si obyek  yang dihisap dan dikeruk potensi sumber daya alamnya tidak merasa, bahkan malah minta diperas lagi, dihisap lagi. Seperti itulah narasi stockholm syndrom, obyek yang dijajah malah jatuh cinta kepada entitas perampas kehidupannya.

Sungguhpun ini bukan refleksi 17 Agustusan tapi pesannya memang kesana. Masih panjang perjalanan bangsa ini untuk memaknai kemerdekaannya. Atau akankah tercerai berai sebelum sampai ke sana? (mda

Penulis : Pulung Ciptoaji

abad.id-Pembaca dan bacaan telah menjadi sejarah panjang tentang perubahan peradaban sebuah bangsa. Sejak Milenium ke-4 sebelum masehi, saat industri pertanian berada di struktur sosial paling tinggi, pusat-pusat kota mulai berkembang. Di sebuah negara Mesopotamia misalnya, seorang individu tidak akan dikenal bisa mengubah arah sejarah manusia sebelum membuat coretan di atas tanah liat, batu,  atau pohon dan daun. Coretan itu berupa gambar-gambar yang dianggap simbul budaya manusia pada jamannya. Dari sanalah simbul simbul itu melahirkan konsep tulisan,  representasi bunyi-bunyi yang diucapkan dengan menggunakan tanda-tanda visual.

Kemudian budaya membaca dan bacaan berkembang sekitar 2600 Sebelum masehi. Aksara paku berkembang dan tulisan menjadi lebih fleksibel. Tulisan ini untuk mendokumentasikan hukum dan menceritakan perbuatan raja. Dalam tulisan paku, setiap suku kata diwakili tanda yang berbeda, dan jumlah karakter tanda baca yang harus dipelajari mencapai ratusan. Maka siapapun yang menjadi juru tulis di jaman Mesopotamia pasti seorang yang sangat bepengaruh dan cendekia.

Lalu, karakter huruf semakin berkembang lebih sederhana. Tanda baca digunakan pertama kalinya sekitar 200 Sebelum masehi. Itupun tidak banyak yang menggunakan budaya tulis dan membaca, dan banyak manusia yang masih buta huruf. Tradisi membaca dan menulis hanya dilakukan di istana kerajaan dan biara. Namun pada abad ke-11 dan ke-12 Masehi, budaya membaca sudah seperti hiburan yang lumrah di masyarakat eropa. Bahkan banyak muncul tulisan cerita dalam bentuk buku, dan dibaca sebagai hiburan yang menyenangkan sebelum tidur.

Bagaimana dengan di tanah Hindia belanda. Sebenarnya tradisi membaca dan menulis sudah ada sejak jaman kerajaan Kutai Kertanegara dengan ditemukan prasasti abad ke 6 masehi dengan hurup Palawa berbahasa Sansekerta. Temuan ini menandakan era baru dalam sejarah nusantara. Dari prasasti paling kuno itu, berturut turut temuan prasasti lain dan catatan pengembara asing tentang kerajaan di Nusantara.

Namun saat Belanda masuk mengisi kekuasaan mengantikan pengaruh kerajaan kerajaan nusantara, tulisan Arab Pegon dan huruf jawa nyaris hilang. Budaya menulis dan membaca Arab Pegon dan huruf jawa hanya berkembang di lingkungan pondok pesantren, cendekia dan istana kerajaan. Atau simbul dan tetenger ruang publik. Budaya tulis dan membaca sudah berganti dengan pola eropa dengan dikenalkan hurub abjad latin. Hingga pada gilirannya hanya kelas sosial tertentu saja yang bisa membaca hurup abjad latin ini. Pemerintah kolonial melalui tokoh otoritasnya berusaha mencegah orang-orang pribumi mengakses bahan bacaan dan melek huruf.

Pemerintah Hindia Belanda baru mulai mengenalkan politik etis dan memberi kesempatan warga pribumi belajar membaca dan menulis hurup abjad latin pada tahun 1900. Kesempatan yang terbatas ini benar benar dimanfaatkan para tokoh nasionalis untuk menggunakan metode pembelajaran secara cerdik. Banyak literatur dipelajari sendiri dan kemudian menjadi senjata ampuh dalam pertempuran diplomasi melawan penjajahan dan penindasan.

Begitu pula dengan ambisi intelektual dari perempuan sangat tidak dianjurkan. Seringkali kelompok marginal ini mendapat kekerasan dalam masyarakat di seluruh dunia. Gejolak batin ingin emansipasi dikeluhkan Kartini dalam surat-suratnya kepada sahabatnya di Belanda. Menurut Kartini, sebagian besar perempuan pribumi terputus dari dunia luar dan dipaksa ke dalam rutinitas rumah tangga. Akhirnya generasi perempuan harus belajar sendiri membaca dan menulis.

Penguasa totaliter selalu mengakui pentingnya ketidaktahuan dalam membuat orang tunduk pada rezim yang eksploitatif, dan telah melarang buku, dan karya intelektual surat kabar yang bertentangan dengan visi mereka. Pada jaman penjajahan Jepang misalnya, banyak buku dan catatan kuno milik pondok pesantren dan kerajaan direbut dan dibakar. Bahkan  Pemerintah Jepang selalu membuat tontonan pembakaran buku dengan ancaman-ancaman sebagai bagian propaganda.

Tetapi komunitas pembaca tetap bertahan. Mereka masih hidup dan menunjukkan diri mereka pada masa yang dibutuhkan negara. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Sukarno  mempunyai kebijakan yang  menganggap peran guru sangat penting. Maka banyak sekolah guru didirikan, dengan tujuan mencetak generasi pintar. Sepanjang perjalanan sejarah, banyak buku dan surat kabar yang beredar. Buku dan koran ini mencari pembacanya masing-masing untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berkat Budi Membaca Makin Mudah

Sampai tahun 1900,  orang berpikir bahwa cara belajar membaca dengan cara suara keras. Tetapi sebagian besar ahli filologi Jerman mengatakan membaca dengan suara keras bisa diketahui fonologi bacaan agar cocok dengan bunyinya. Seorang yang belajar membaca akan mendengarkan bunyi kata tanpa mengkhawatirkan huruf apa yang ada di dalamnya. Namun metode membaca suara keras ini sudah tidak pernah diperlihatkan tahun 1920-an. Salah satu penyebabnya muncul budaya surat menyurat yang tidak ingin penerima menyuarakan bacaan suratnya. Membaca menjadi sebuah budaya personal dan hanya di even tertentu saja perlu disuarakan.

Lalu mungkinkah jika orang yang sedang belajar membaca harus dikecilkan suaranya. Tentu sangat tidak mungkin. Sebab belajar membaca membutuhkan intonasi dan suara fonem yang dibaca. Jika perlu, belajar membaca harus bersuara lantang agar lebih bersemangat. Belajar membaca dengan metode itu pernah dialami Indonesia di masa Orde Baru. Mereka menyebut metode belajar bahasa untuk anak kelas 1 SD itu menggunakan kalimat 'Ini Budi.' Kalimat itu sangat khas, dan rasanya tidak mungkin dilupakan meski sang murid sudah beranjak dewasa dan menjadi menteri.

Orang yang mengembangkan Metode membaca “Ini Budi” ini bernama Siti Rachmani Rauf. Perempuan kelahiran Padang pada tanggal 5 Juni 1919. Siti Rachmani Rauf seorang guru dan penulis buku peraga pelajaran Bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an. Dia sengaja menggunakan tokoh Budi, yang kemudian booming di Indonesia karena nama itu dianggap sangat familier bagi anak kelahiran tahun 70an. Serta kalimat 'Ini Budi', 'Ini ibu Budi' dan 'Ini bapak Budi' dinilai sangat mudah dibaca anak-anak dan dipahami maksudnya. Bahkan Siti Rachmani Rauf juga menambah gambar tokoh Budi beserta keluarganya sesuai dengan tema.

Gambaran keluarga Budi yang hidup di sebuah desa, dengan pekerjaan Bapak Budi menjadi petani merupakan bentuk ideal sebuah keluarga pada masa itu. Budi juga mempunyai kakak bernama Wati, serta adik bernama Iwan, merupakan personifikasi program keluarga berencana pemerintah orde baru. Sebab sebelumnya banyak keluarga yang memiliki banyak anak, namun hanya keluarga budi yang memiliki 3 anak.

Sebenanya Siti Rahmani sudah lama mengajar sejak tahun 1937. Dia juga banyak menulis metode pembelajaran. Namun baru mengerjakan buku Ini Budi pada awal tahun 1980-an setelah melewati penawaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tawaran itu langsung diterima Siti Rahmani, setelah lama pensiun sebagai Kepala Sekolah SDN Tanah Abang 5, Jakarta pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran dan royalti, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan.

Metode peraga bahasa 'Ini Budi, Ini Ibu Budi.' yang disebut Struktur Analitik Sintetik (SAS) Bahasa Indonesia untuk kelas satu SD ternyata bisa mengajak anak-anak untuk belajar tentang tokoh-tokoh. Tidak hanya itu anak-anak juga bisa belajar tentang karakter, budi pekerti dan pelajaran moral. (pul)

Musium Pendidikan di Jalan Genteng Kali Surabaya sebelumnya menjadi sekolah Taman Siswa. Foto Pulung 

Penulis : Pulung Ciptoaji

abad.id-Gubernur Jendral De Jonge resmi menggantikan De Graff mulai tahun 1931. Tercatat dalam sejarah seorang yang berciri khas Belanda kolonial. Bahkan seluruh penampilannya menunjukan watak kolonialnya. Mulai tinggi badan yang mencapai dua meter, tubuhnya tegap serta wajahnya yang keras, seakan cocok disebut tuan besar di tanah Hindia Belanda. Kehadiran De Jonge di Hindia Belanda ini sangat kurang beruntung, sebab dunia sedang mengalami resesi ekonomi.

Sebenanya De Jonge sudah membaca kondisi krisis dunia itu sejak November 1929. De Jonge paham, ekonomi di Hindia Belanda sangat tergantung dengan ekspor. Sehingga ikut merasakan dampak resesi dunia itu. Banyak produk ekspor tanah Hindia Belanda ditolak eropa, karena lesu pasar. Jika ada berniat beli, harga komoditi sangat murah sehingga lebih cenderung merugi. Gula yang menjadi pengukur naik turunnya ekonomi di Hindia Belanda paling berdampak harganya. Jika tahun 1929 dari 78 pabrik gula di Jawa mampu memproduksi 3 juta ton. Maka dalam kurun waktu 6 tahun berikutnya, produksi pabrik gula  di Jawa hanya mampu produksi setengah juta ton saja. Itupun diproduksi dari 38 pabrik gula, sedangkan 40 pabrik gula lainnya bangkrut. Tak terhitung, berapa jumlah pekerja yang harus dirumahkan dampak dari resesi ekonomi ini.

De Jonge menyadari, dalam kondisi ekonomi Hindia Belanda yang terpuruk tersebut ternyata ada pihak yang masih bisa bertahan. Yaitu mereka yang disebut rakyat jelata atau pribumi yang tinggal di pedesaan. Orang pribumi ini secara alamiah lebih memiliki kapastias untuk menahan pukulan perekonomian fornal Belanda. Pihak yang paling terpukul adalah golongan Indo atau orang Belanda kelas pekerja yang dihantui jatuh miskin. Atau dihantui bayangan akan turun derajad sosial karena miskin.

De Jonge mulai putar otak, sebab krisis ekonomi ini telah menyentuh keuangan negara. Dalam waktu 4 tahun kekayaan Hindia Belanda menurun dari 523 juta gulden ke 256 juta gulden. Begitu pula pemasukan dari pajak juga turun. Bahkan tahun angaran 1933 terjadi defisit sebesar 121 juta gulden. Pilihan satu satunya yang dilakukan De Jonge adalah penghematan.

Mulai pengeluaran departemen pertahanan, hingga departemen pendidikian banyak yang dipangkas. Pada tahun 1936, pemerintah Hindia Belanda hanya mengangarkan 25 juta gulden untuk pendidikan. Bahkan khusus warga pribumi, anggaran pendidikan sudah diturunkan sejak awal krisis ekonomi.

Saat pemerintah menelantarkan pendidikan kaum pribumi, kelompok cendekia semakin giat untuk menyelenggarakan sekolah secara swadaya. Sebut saja Taman Siswa dan Muhammdyah misalnya. Serta banyak sekolah yang tidak diakui pemerintah atau disebut sekolah liar yang tidak mendapat ssubsidi sama sekali dari pemerintah. Sekolah liar ini dianggap banyak menghasilkan lulusan kaum intelektual pengangguran  yang jumlahnya makin bertambah. Departemen pendidikan yakin cara penghematan anggaran pendidikan dengan mengurangi subsidi, dengan cara menyeleksi ijin penyelengara sekolah. Cara itu sering disebut ordonasi.

Maksud ordonasi ini untuk menertibkan kuwalitas pendidikan. Namun ternyata secara psikologis menjadi tindakan yang salah sasaran. Sebab banyak berdampak banyak sekolah pribumi yang dihentikan subsidinya, sehingga berhenti di tengah jalan. Banyak kelompok cendekia marah dengan politik ordonasi ini. Termasuk Ki Hajar Dewantara dengan cara berkirim surat langsung ke Gubernur Jendral De Jonge.

Bagi Ki hajar Dewantara, Taman Siswa sebuah organisasi pendidikan alternatif yang didirikan pada 3 Juli 1922 di kota Yogyakarta, bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Siswa Taman Siswa merupakan bentuk perlawanan Ki Hadjar Dewantara terhadap deskriminasi pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Rakyat jelata hanya diberikan pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD), sedangkan kaum priyayi dan bangsawan Eropa diperbolehkan untuk menempuh pendidikan tinggi. Bahkan, banyak kaum priyayi yang mendapat akses untuk berkuliah di Eropa.

Salah satu halaman depan ruang aula pertemuan siswa Taman Siswa Surabaya. Foto Pulung

Ki Hajar Dewantara sangat dirugikan dengan UU Sekolah Liar berlaku. Sebab  Belanda bisa menutup seluruh kegiatan Taman Siswa atau membatasi ruang gerak para pengajar. Bahkan dikawatirkan akan mencul gerakan pasif terhadap pemerintah Hindia Belanda yang berkepanjangan. Setelah membaca telegram dari Ki Hajar Dewantara, De Jonge mengutus Kiewiet De Jonge.  Saat pertemuan selama 3 jam, Ki Hajar Dewantara menyatakan sebenarnya tidak keberatan dengan niat aturan Ordonasi tersebut, namun dirinya kawatir dengan pelaksanaan di lapangan. Sebab organ-organ pelaksana bisa melakukan tindakan berlebihan represif diluar sistim perijinan ordonasi.

Rupanya gertakan Ki Hajar Dewantara ini tercium kelompok nasionalis lain yang tergabung dalam PPPKI, Partindo dan PNI Baru. Kelompok ini bereaksi jauh lebih keras dari pada aksi kooperatif Ki Hajar Dewantara. Sementara bagi De Jonge, munculnya dukungan secara politik ini bisa membahayakan posisi pemerintah Hindia Belanda. De Jonge tidak ingin stabilitas politik dan keamanan terganggu saat krisis ekonomi terjadi. Serta muncul figur baru menggantikan Sukarno, Hatta dan Syahrir yang tengah dipenjara. Langkah buntu De Jonge ini tertolong Jaksa Agung G Vonk yang mencoba menjadi penengah tanpa ada pihak yang kehilangan muka.

Berdasarkan penasehat dari Volsraad bernama Wiranatakusuma, undang undang Ordonasi tidak diberlakukan sementara waktu. Agar tercipta peluang saling mempelajari keadaan dan situasi lebih tenang. Atas keputusan ini, Ki Hajar Dewantara sangat senang, sebab telah menang protes atas De Jonge. Namun Ki Hajar Dewantara tidak menyombongkan kemenangannya serta tidak merendahkan lawan menjadi hina. Seelah putusan itu, Taman Siswa yang dia bangun sejak tahun 1922 bisa beroperasi kembali. Begitu pula lembaga pendidikan lain seperti Muhammadyah dan sekolah Missi dan Zeding. (pul)