Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Presiden RI  Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2025 untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Lebih dari 52,2 juta warga Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari program tersebut. Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. 

Apa saja yang termasuk dalam program ini?

Program cek kesehatan gratis ini mencakup berbagai layanan penting, seperti:

• Pemeriksaan tensi darah untuk memantau tekanan darah masyarakat.

• Cek gula darah guna mendeteksi risiko diabetes sejak dini.

• Foto rontgen untuk screening penyakit katastropik, seperti kanker dan penyakit paru-paru.

Selain cek kesehatan gratis pemerintah juga menargetkan penuntasan TBC (Tuberkulosis) dan peningkatan layanan rumah sakit yang saat ini masih menjadi masalah utama dalam bidang kesehatan di Indonesia.

Penuntasan TBC dan Peningkatan Layanan Rumah Sakit

Pemerintah baru juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk menuntaskan TBC melalui peningkatan fasilitas pengobatan dan deteksi dini. Serta alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk memperbaiki sarana dan prasarana, serta menaikan status rumah sakit tipe D menjadi tipe C.

“anggota DPR RI Edi Wuryanto menilai program pemeriksaan kesehatan gratis sejalan dengan komitmen DPR RI yang ingin memperkuat langkah preventif dan transformasi pelayanan kesehatan primer, pemeriksaan kesehatan gratis sebaiknya diarahkan untuk mengatasi penyakit menular dan tidak menular khususnya penyakit TBC dan kanker yang bersifat persisten di Indonesia dimana sebagian besar penderita TBC adalah masyarakat tingkat ekonomi rendah.” kata Edi, seperti dikutip kanal Youtube TV Parlemen, pada 23 Oktober 2024.

Menuju Indonesia yang Lebih Sehat

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan dukungan layanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat Indonesia dapat menjaga kesehatan dengan lebih mudah dan terjangkau.

Mari bersama-sama wujudkan masa depan yang lebih sehat!

Untuk mendapatkan informasi terkini seputar kebijakan ekonomi, perkembangan industri, dan diskusi menarik lainnya, jangan lupa kunjungi laman Instagram resmi INRY. Dapatkan insight terbaru dan ikut serta dalam pembahasan isu-isu penting yang relevan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Follow sekarang dan tetap update!

Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Hal ini karena, kebijakan tersebut menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi.

Hal tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru Transisi Bersih bertajuk “Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060”. Laporan ini mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral menyebabkan investasi yang berlebihan (over investment) di industri smelter nikel. Kapasitas smelter nikel di Indonesia naik 15 kali lipat dalam tujuh tahun, dari 200 ribu ton feronikel pada 2016 menjadi 3.046 ribu ton pada 2023. Kapasitas ini masih akan naik lagi menjadi 5.568 ribu ton dalam beberapa tahun ke depan, mengingat saat ini ada 2.522 ribu ton kapasitas yang sedang dan akan dibangun.

Investasi yang berlebihan ini berdampak pada produksi yang berlebihan (over production). Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia meningkat lebih dari 15 kali lipat dari 117 ribu ton pada 2014 menjadi 1,8 juta ton pada 2023. Volume produksi diperkirakan terus meningkat mengingat banyaknya smelter yang masih dalam masa konstruksi.

“Over investment dan over production ini akhirnya merusak keseimbangan pasar nikel dunia. Suplai melimpah dan harga turun. Nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi pun terancam turun. Berbagai pihak juga mulai mengkhawatirkan over eksploitasi yang akan menyebabkan cadangan nikel Indonesia habis lebih cepat,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Selain itu, laporan ini juga menyebutkan, insentif tidak langsung lainnya seperti upah buruh murah dan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG) yang rendah menyebabkan biaya produksi dalam negeri relatif murah. Hal ini secara tidak langsung juga mengurangi nilai tambah industri hilirisasi pada ekonomi nasional. Pasalnya, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asing untuk pelaku ekonomi lokal, seperti gaji karyawan lokal, pajak (pemerintah), biaya pengadaan subkontraktor lokal, dan biaya lainnya, adalah nilai tambah ekonomi lokal dan menambah kesejahteraan masyarakat lokal.

“Semakin besar porsi biaya perusahaan untuk pelaku ekonomi lokal, maka semakin besar nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berbagai kebijakan hilirisasi seperti insentif untuk smelter, subsidi batu bara, upah buruh murah, standar lingkungan yang rendah, dan sebagainya justru menurunkan nilai tambah ekonomi industri smelter,” Anindya Athaya Putri, peneliti Transisi Bersih, menjelaskan.

Komitmen Pengurangan Emisi

Laporan ini juga menyoroti hilirisasi mineral yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Dampaknya, jumlah PLTU dibangun khusus untuk industri (captive) meningkat sangat pesat dari 1,4 gigawatt (GW) pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023, ditambah 14,4 GW yang akan dibangun dalam waktu dekat. Alhasil, akan ada PLTU captive mencapai 25,2 GW atau setara 72% dari kapasitas total PLTU 34,8 GW saat ini. PLTU captive akan menjadi lubang besar yang dapat menggagalkan program Indonesia bebas emisi.

“Program hilirisasi yang menggunakan energi batu bara tidak koheren dengan program bebas emisi. Ini seperti kita menguras air kolam, sementara pada saat yang sama kita mengisi kolam dengan air yang baru. Program hilirisasi dapat menggagalkan program bebas emisi yang berbiaya sangat mahal,” tutur Abdurrahman Arum.

“Untuk menyelaraskan dua program tersebut maka hilirisasi harus menggunakan energi bersih. Penggunaan energi bersih dan standar lingkungan yang lebih tinggi secara umum akan menaikkan biaya produksi dan akan menaikkan nilai tambah ekonomi industri nikel di Indonesia. Dengan menggunakan energi bersih, program hilirisasi justru akan membantu membiayai transisi energi di Indonesia,” tambah Harryadin Mahardika, Direktur Program Transisi Bersih.

Widya L Larasati, peneliti senior Transisi Bersih, menambahkan bahwa sebagai pemilik sumber daya yang dominan, pemerintah Indonesia secara alami memiliki kemampuan mengontrol pasokan dan harga nikel dunia untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Jika Indonesia mencabut insentif, menggunakan energi bersih serta menaikkan upah buruh, standar lingkungan hidup, dan ESG, yang kemudian mengakibatkan kenaikan biaya produksi nikel, maka pasar nikel dunia akan menyesuaikan.

“Pemerintah perlu mencabut insentif langsung/tidak langsung nikel dan memperbaiki isu lingkungan. Tidak perlu takut kehilangan investasi karena dengan melakukan itu maka nikel Indonesia bisa menjadi acuan nikel ‘bersih’ dunia. Dengan demikian isu negosiasi FTA (free trade agreement/perjanjian perdagangan bebas) dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa akan dapat segera diselesaikan,” kata Widya.

“Keinginan untuk membangun industri hilir dari SDA yang Indonesia miliki memang sebuah hal yang baik dan diperlukan untuk perekonomian Indonesia. Tetapi cara untuk mencapai tujuan tersebut harus diperhatikan, dikaji dan dihitung dengan seksama biaya dan keuntungannya. Dan itu tidak hanya benefit ekonominya saja, tapi juga termasuk biaya-biasa sosial dan lingkungannya,” kata Deni Friawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Kontak Media:

Abdurahman Arum Rahman

Direktur Eksekutif Transisi Bersih

0811891875

Surabaya, Sajadah Sejarah Kota

Abad.id - Surabaya kota sejarah. Kiranya tidak berlebihan dengan sebutan itu. Setidaknya sudah ada 15 museum yang menyajikan pesona masa lalu kota dalam bingkai sejarah. Jumlahnya bisa bertambah dengan adanya temuan temuan dan keberadaan bukti kesejarahan kota yang perlu disajikan dalam bentuk Museum. Masing masing Museum ini tematik. Ada Museum olahraga, museum pendidikan, Museum dr. Soetomo hingga museum kepahlawanan. 

Ada beragam platform dalam menyajikan kesejarahan. Selain Museum, ada juga dalam bentuk film. Sebuah film dengan judul “Soera ing Baja, Gemuruh Revolusi 45” sedang diproduksi oleh TVRI Jatim yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unair dan komunitas Begandring Soerabaia dan rekan. Diharapkan pembuatan film yang mengangkat sejarah kota Surabaya akan semakin marak ke depan.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam sebuah rekaman acara talkshow di TVRI Jatim pada Senin, 7 November 2022, mengatakan bahwa dirinya berkeinginan memvisualkan sejarah kota Surabaya. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari dengan TVRI, akademisi hingga komunitas, ia yakin bahwa sejarah kota Surabaya bisa ditampilkan secara visual sehingga pesannya mudah dicerna. Apalagi di era milenial sekarang, pendekatan audio visual lebih disukai zaman, utamanya oleh anak anak muda.

“Awalnya saya atas nama pemerintah kota Surabaya menjalin kerjasama dengan TVRI, kemudian bersama pihak FIB Unair dan komunitas Begandring Soerabaia dan kawan kawan, ternyata membuahkan hasil di luar dugaan. Kami memproduksi film “Koesno, Jati Diri Soekarno”, yang sebenarnya bertujuan untuk menegaskan bahwa Soekarno lahir di Surabaya, bukan di Blitar. Dasar pembuatan film ini adalah fakta dan bukti bukti literatur tertulis bahwa Soekarno lahir di Surabaya. Maka dari data itulah, kemudian diolah dan dijadikan format film. Ternyata film ini masuk nominasi FFI 2022. Semoga menang”, harap Eri Cahyadi.

Film dokumenter semacam ini yang  diharapkan dapat menjadi alat dalam pelestarian nilai nilai kejuangan dan kepahlawanan bagi generasi muda.

“Saya perintahkan film seperti Koesno, Jati Diri Soekarno dan Soera ing Baja diputar di seluruh Museum di Surabaya dan sekolah sekolah di Surabaya”, kata Eri dalam rekaman acara talkshow TVRI “Dialog Publik”.

Seruan Eri Cahyadi ini disambut sorak gembira oleh audience di studio TVRI. Seruan ini juga disambut ketua Komunitas Begandring Soerabaia, Nanang Purwono, yang juga menjadi salah satu narasumber dalam talkshow itu. Dikatakannya bahwa Surabaya ini bagaikan Sajadah sejarah kota Pahlawan, yang terlalu sayang jika kurang dimanfaatkan.

Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi (tengah) didampingi Kepata Stasiun TVRI Jatim (baju biru) dan Ketua Begandring Soerabaia, Nanang Purwono (berdasi kupu), serta Pemenang Kritikus Film FFI 2021 (baju batik) serta host TVRI Elisa

Nanang Purwono mengibaratkan bahwa sajadah sejarah ini bagai sejadah yang mengalasi rumah ibadah (masjid) tapi masih sepertiga (1/3) saja yang dipakai. Sementara dua pertiganya (2/3) belum dipakai. Artinya rumah ibadah itu belum penuh oleh jamaah. Karenanya, adalah peran takmir untuk memakmurkan masjid agar ruang masjid yang beralaskan karpet (sajadah) dapat dipenuhi jamaah.

Gambaran sajadah ini bagai wilayah administrasi kota Surabaya yang kaya akan nilai sejarah. Tetapi selama ini, hanya tempat tertentu saja yang tergali sejarahnya. Masih ada dan masih banyak jejak sejarah di kota Surabaya yang perlu digali, disosialisasikan dan dimanfaatkan sehingga nilai sejarah kota pahlawan ini dapat bermanfaat di banyak bidang: pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata yang berujung pada ekonomi kreatif. Ini dapat memakmurkan warga kota secara keseluruhan.

Memenuhi shaf shaf yang beralaskan sajadah adalah wujud kemakmuran masjid. Menggali kesejarahan kota di berbagai wilayah di kota Surabaya adalah jalan menuju kemakmuran warga. 

Jika kenyataannya, hingga sekarang belum banyak nilai sejarah dan tempat tempat bersejarah yang belum digali, maka adalah tanggung jawab bersama untuk menggali dan manfaatkan itu semua demi kesejahteraan dan kemakmuran warga sekarang dan mendatang.

Di mata pemenang kritikus film FFI 2021, Kukuh Yudha Karnanta dari FIB Unair, film “Koesno, Jati Diri Soekarno” adalah jawaban atas kualitas hasil kerja kolaboratif antara Komunitas, Akademisi, Media dan Pemerintah Kota Surabaya dalam produk film.

“Bisa menjadi nominasi FFI adalah suatu ukuran akan kualitas karya. Tidak hanya berkualitas dari sisi konten, tapi juga pada videografinya. Ini tidak mudah”, jelas Kukuh yang menegaskan bahwa film seperti Koesno ini adalah genre baru dalam dunia perfilman. Yaitu genre dokumenter drama (dokudrama).

Sekarang film kedua yang menjadi pekerjaan kolaboratif pentahelix adalah “Soera ing Baja, Gemuruh Revolusi 45”.

Kepsta TVRI Jatim dan Wali kota Surabaya

Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur, Asep Suhendra, sangat mengapresiasi hasil kerja anak buahnya yang hanya ditangani oleh 6 krew tapi dapat menembus tangga nominasi FFI 2022 untuk kategori “Film Pendek Terbaik”. Karya TVRI Jawa Timur ini mengharumkan lembaga Penyiaran Publik TVRI secara keseluruhan. Sampai sampai film Koesno ini dibedah oleh jajaran TVRI pusat Jakarta.

Suasana rekaman talkshow Ruang Publik di studio TVRI JatimSuasana rekaman talkshow Ruang Publik di studio TVRI Jatim

Sementara bagi komunitas pendukung film Koesno, pengakuan profesional terhadap film Koesno ini menjadi cambuk untuk berkarya secara lebih profesional. Yakni penguatan dalam bidang riset nilai nilai sejarah mulai dari cerita dan alur peristiwa sejarah hingga benda benda yang menjadi kelengkapan sejarah. Dalam proses produksi rekaman di TVRI Jatim, mereka datang dengan kelengkapan busana dan aksesoris yang menyertai.

“Mereka ini arek arek Surabaya, bukan artis. Mereka tidak bisa digantikan oleh artis Jakarta dalam produksi historia kota Surabaya”, pungkas Eri Cahyadi. (Tim Begandring)

Bangunan Kuno Akan Diklasifikasikan Secara Tematik

Abad.id, SURABAYA - Bangunan kuno yang ada di Kota Surabaya tidak bisa asal disebut sebagai bangunan cagar budaya. Sebelum disebut sebagai cagar budaya, bangunan kuno itu harus dikaji terlebih dahulu. 

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berdiskusi bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di ruang kerjanya, Rabu (12/10/2022).

Dalam pertemuan itu, ia membahas beberapa poin tambahan yang akan dimasukkan ke dalam Raperda Bangunan Cagar Budaya.

“Harus ada filosofi dan ceritanya apa saja dari bangunan tersebut. Sehingga nanti dibuatkan cerita di depan bangunan itu, tujuannya agar anak – anak itu tahu sejarah dari bangunan itu,” tandas Eri.

Dia juga ingin di dalam raperda tersebut disebutkan, bangunan kuno yang ada di Kota Surabaya dikategorikan secara tematik. Tujuannya untuk mempermudah pelestarian bangunan kuno yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

“Misal, di suatu kawasan mayoritas terdapat bangunan kuno dengan keunikan arsitektur, maka ditonjolkan arsitekturnya. Ketika di wilayah lain ada bangunan yang berkaitan dengan perjuangan, maka akan disesuaikan itu juga,” terang dia.

Ketika sudah ditentukan seperti itu, imbuh Eri, maka ke depannya kawasan yang terdapat bangunan peninggalan zaman dulu bisa dijadikan sebagai tempat wisata heritage.

Selain itu, Eri juga menyebutkan, ke depannya kawasan wisata heritage juga bisa dijadikan sebagai sarana edukasi untuk anak – anak yang duduk di bangku SD dan SMP.

Ketua TACB Kota Surabaya Retno Hastijanti mengatakan, pertemuan tersebut untuk menyesuaikan Raperda tentang Cagar Budaya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Retno menerangkan, raperda sebelumnya disesuaikan dengan UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya yang hanya sebatas penyelamatan bangunan cagar budaya.

“Nah, sedangkan di UU yang baru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya itu nyawanya lebih ke pengelolaan. Jadi nanti bangunan cagar budaya yang ada di Kota Surabaya itu akan lebih mudah pengelolaannya,” beber Retno.

Selain itu, kata dia, di UU yang baru itu juga tidak ada lagi kategori bangunan cagar budaya kelas A, B dan C. Namun, disesuaikan dengan tingkatan, yakni Lokal di skala Kota/Kabupaten, Regional skala Provinsi dan Nasional.

“Sedangkan calon perda kita nanti tetap ada penggolongan, untuk memudahkan kegiatan pelaksanaan pelestariannya. Jadi nanti itu ada golongan utama, madya dan pratama,” paparnya.

Retno juga menyampaikan, dalam pelestarian bagunan cagar budaya Pemkot Surabaya harus melibat komunitas dan stakeholder. Tujuannya agar bangunan cagar budaya itu bisa dilestarikan secara berkelanjutan sebagai salah satu ciri khas dari Kota Pahlawan.

“Jadi Pak Wali ingin bangunan cagar budaya itu bukan hanya dikelola oleh pemkot, masyarakat dan stakeholder serta komunitas juga dilibatkan. Sehingga perencanaan dan implementasinya bisa nyambung dan berkelanjutan,” pungkasnya.(nng)

Liputan : Nanang Purwono