Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Presiden RI  Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2025 untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Lebih dari 52,2 juta warga Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari program tersebut. Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. 

Apa saja yang termasuk dalam program ini?

Program cek kesehatan gratis ini mencakup berbagai layanan penting, seperti:

• Pemeriksaan tensi darah untuk memantau tekanan darah masyarakat.

• Cek gula darah guna mendeteksi risiko diabetes sejak dini.

• Foto rontgen untuk screening penyakit katastropik, seperti kanker dan penyakit paru-paru.

Selain cek kesehatan gratis pemerintah juga menargetkan penuntasan TBC (Tuberkulosis) dan peningkatan layanan rumah sakit yang saat ini masih menjadi masalah utama dalam bidang kesehatan di Indonesia.

Penuntasan TBC dan Peningkatan Layanan Rumah Sakit

Pemerintah baru juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk menuntaskan TBC melalui peningkatan fasilitas pengobatan dan deteksi dini. Serta alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk memperbaiki sarana dan prasarana, serta menaikan status rumah sakit tipe D menjadi tipe C.

“anggota DPR RI Edi Wuryanto menilai program pemeriksaan kesehatan gratis sejalan dengan komitmen DPR RI yang ingin memperkuat langkah preventif dan transformasi pelayanan kesehatan primer, pemeriksaan kesehatan gratis sebaiknya diarahkan untuk mengatasi penyakit menular dan tidak menular khususnya penyakit TBC dan kanker yang bersifat persisten di Indonesia dimana sebagian besar penderita TBC adalah masyarakat tingkat ekonomi rendah.” kata Edi, seperti dikutip kanal Youtube TV Parlemen, pada 23 Oktober 2024.

Menuju Indonesia yang Lebih Sehat

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan dukungan layanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat Indonesia dapat menjaga kesehatan dengan lebih mudah dan terjangkau.

Mari bersama-sama wujudkan masa depan yang lebih sehat!

Untuk mendapatkan informasi terkini seputar kebijakan ekonomi, perkembangan industri, dan diskusi menarik lainnya, jangan lupa kunjungi laman Instagram resmi INRY. Dapatkan insight terbaru dan ikut serta dalam pembahasan isu-isu penting yang relevan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Follow sekarang dan tetap update!

Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Hal ini karena, kebijakan tersebut menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi.

Hal tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru Transisi Bersih bertajuk “Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060”. Laporan ini mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral menyebabkan investasi yang berlebihan (over investment) di industri smelter nikel. Kapasitas smelter nikel di Indonesia naik 15 kali lipat dalam tujuh tahun, dari 200 ribu ton feronikel pada 2016 menjadi 3.046 ribu ton pada 2023. Kapasitas ini masih akan naik lagi menjadi 5.568 ribu ton dalam beberapa tahun ke depan, mengingat saat ini ada 2.522 ribu ton kapasitas yang sedang dan akan dibangun.

Investasi yang berlebihan ini berdampak pada produksi yang berlebihan (over production). Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia meningkat lebih dari 15 kali lipat dari 117 ribu ton pada 2014 menjadi 1,8 juta ton pada 2023. Volume produksi diperkirakan terus meningkat mengingat banyaknya smelter yang masih dalam masa konstruksi.

“Over investment dan over production ini akhirnya merusak keseimbangan pasar nikel dunia. Suplai melimpah dan harga turun. Nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi pun terancam turun. Berbagai pihak juga mulai mengkhawatirkan over eksploitasi yang akan menyebabkan cadangan nikel Indonesia habis lebih cepat,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Selain itu, laporan ini juga menyebutkan, insentif tidak langsung lainnya seperti upah buruh murah dan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG) yang rendah menyebabkan biaya produksi dalam negeri relatif murah. Hal ini secara tidak langsung juga mengurangi nilai tambah industri hilirisasi pada ekonomi nasional. Pasalnya, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asing untuk pelaku ekonomi lokal, seperti gaji karyawan lokal, pajak (pemerintah), biaya pengadaan subkontraktor lokal, dan biaya lainnya, adalah nilai tambah ekonomi lokal dan menambah kesejahteraan masyarakat lokal.

“Semakin besar porsi biaya perusahaan untuk pelaku ekonomi lokal, maka semakin besar nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berbagai kebijakan hilirisasi seperti insentif untuk smelter, subsidi batu bara, upah buruh murah, standar lingkungan yang rendah, dan sebagainya justru menurunkan nilai tambah ekonomi industri smelter,” Anindya Athaya Putri, peneliti Transisi Bersih, menjelaskan.

Komitmen Pengurangan Emisi

Laporan ini juga menyoroti hilirisasi mineral yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Dampaknya, jumlah PLTU dibangun khusus untuk industri (captive) meningkat sangat pesat dari 1,4 gigawatt (GW) pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023, ditambah 14,4 GW yang akan dibangun dalam waktu dekat. Alhasil, akan ada PLTU captive mencapai 25,2 GW atau setara 72% dari kapasitas total PLTU 34,8 GW saat ini. PLTU captive akan menjadi lubang besar yang dapat menggagalkan program Indonesia bebas emisi.

“Program hilirisasi yang menggunakan energi batu bara tidak koheren dengan program bebas emisi. Ini seperti kita menguras air kolam, sementara pada saat yang sama kita mengisi kolam dengan air yang baru. Program hilirisasi dapat menggagalkan program bebas emisi yang berbiaya sangat mahal,” tutur Abdurrahman Arum.

“Untuk menyelaraskan dua program tersebut maka hilirisasi harus menggunakan energi bersih. Penggunaan energi bersih dan standar lingkungan yang lebih tinggi secara umum akan menaikkan biaya produksi dan akan menaikkan nilai tambah ekonomi industri nikel di Indonesia. Dengan menggunakan energi bersih, program hilirisasi justru akan membantu membiayai transisi energi di Indonesia,” tambah Harryadin Mahardika, Direktur Program Transisi Bersih.

Widya L Larasati, peneliti senior Transisi Bersih, menambahkan bahwa sebagai pemilik sumber daya yang dominan, pemerintah Indonesia secara alami memiliki kemampuan mengontrol pasokan dan harga nikel dunia untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Jika Indonesia mencabut insentif, menggunakan energi bersih serta menaikkan upah buruh, standar lingkungan hidup, dan ESG, yang kemudian mengakibatkan kenaikan biaya produksi nikel, maka pasar nikel dunia akan menyesuaikan.

“Pemerintah perlu mencabut insentif langsung/tidak langsung nikel dan memperbaiki isu lingkungan. Tidak perlu takut kehilangan investasi karena dengan melakukan itu maka nikel Indonesia bisa menjadi acuan nikel ‘bersih’ dunia. Dengan demikian isu negosiasi FTA (free trade agreement/perjanjian perdagangan bebas) dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa akan dapat segera diselesaikan,” kata Widya.

“Keinginan untuk membangun industri hilir dari SDA yang Indonesia miliki memang sebuah hal yang baik dan diperlukan untuk perekonomian Indonesia. Tetapi cara untuk mencapai tujuan tersebut harus diperhatikan, dikaji dan dihitung dengan seksama biaya dan keuntungannya. Dan itu tidak hanya benefit ekonominya saja, tapi juga termasuk biaya-biasa sosial dan lingkungannya,” kata Deni Friawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Kontak Media:

Abdurahman Arum Rahman

Direktur Eksekutif Transisi Bersih

0811891875

Presiden Soekarno dan Kabinet diwawancarai wartawan asing menyusul pendaratan pasukan Sekutu Inggris dan rombongan NICA di Jakarta pada 29 September 1945. Sumber foto Buku IPPHOS remastered

abad.id-Sebulan pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, gema dan dukungan nyata atas negara baru itu masih kuat di Jawa dan Sumatra. Penyebabnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia masih belum merata, meskipun tentara Jepang sudah menyerahkan sepenuhnya kantor berita Domai kepada pemuda republik. Informasi kemerdekaan hanya sebatas kota-kota besar, sementara warga pedesaan dan pedalaman sama sekali belum mendapatkan akses informasi apapun. Sukarno dan Hatta berusaha meyakinkan rakyat se Nusantara agar ikut terlibat dalam mempertahankan kemerdekaan.

Pagi itu tanggal 8 September 1945, sebanyak 7 perwira Inggris di bawah pimpinan Mayor AG Greenhalgh diterjunkan dengan payung di kapangan terbang Kemayoran. Mereka adalah anggota misi sekutu yang dikirim Shouth East Asia Command dari Singapura untuk mempelajari dan melaporkan keadaaan di Indonesia. Langkah ini sebelum pendaratan pasukan lebih besar yang direncanakan seminggu kemudian dengan kapal Inggris Cumberland. Para perwira sekutu ini dianggap pertama kali menginjakkan tanah di bumi Indonesia setelah negara itu diproklamasikan. Segera Mayor AG Greenhalgh mendatangi pimpinan tentara Jepang di Jakarta Jendral Yamaguchi.

Satu minggu kemudian kapal Cumberland yang mengangkut pasukan sekutu dipimpin Laksamana Muda WR Patterson mendarat di tanjung Priok.  Dalam rombongan ini turut serta CHO Van der Plas mewakili HJ Van Mook kepala Netherland Indies Civil Administrasion atau NICA. Tentu saja kehadiran sekutu bersama Belanda ini membuat gusar para pemuda di Jakarta. Mereka mendesak Sukarno yang baru saja menyusun kabinet agar langsung bereaksi keras terhadap kehadiran sekutu dan NICA. Pemuda yakin jika dibiarkan kemungkinan kehadiran pasukan yang lebih besar.

Bagi Sukarno yang masih tinggal di rumah jalan Pegangsaan timur 56 Jakarta, dua tuntutan tersebut harus segera terpecahkan di negara yang baru dibentuk. Apalagi sejak proklamasi kemerdekaan, belum ada satupun negara yang mengakui  kedaulatan Indonesia, sehingga rawan kembali diambil alih oleh Belanda. Sukarno juga semakin tertekan dengan isu yang beredar bahwa ada 17 koordinator yang terlibat proklamasi akan ditangkap sekutu Inggris. Para koordinator ini dianggap melakukan aksi makar terhadap pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Yaitu membentuj sebuah pemerintahan  saat terjadi status quo kekuasaan pasca Jepang menyerah.

Sejak awal Sukarno dan Hatta memang sudah siap dengan resiko apapun. Pasangan presiden dan wakil yang baru dikukuhkan ini, merasa sudah kenyang asam garam dipenjara selama jaman kolonial Belanda. Bangkan Sukarno mengeluarkan kebijakan perlu digelorakan proklamasi kemerdekaan itu, agar semakin banyak dukungan dari negara lain. Salah satu cara yaitu dengan menerima wawancara wartawan asing. Orang asing pertama yang mendapat kesempatan bertemu dengan presiden legendaris itu wartawan asal Belanda bernama Bouwer.

Wartawan asing mengadakan tanya jawab dengan Bung Karno di Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta tentang bentuk dan tujuan negara yang baru di proklamasikan. Sumber foto Buku IPPHOS remastered

Wartawan yang pernah bekerja di beberapa media selama masa kolonial Belanda dan menjadi koresponden United Press pada masa Jepang itu, sangat tidak asing dengan tanah Indonesia. Bouwer tidak pernah meninggalan Indonesia. Saat Jepang mengalahkan Belanda, Bouwer memilih menghilang tanpa jejak. Perawakannya tidak terlalu tinggi dan kurus, serta kulitnya tidak terlalu putih dan hidung tidak terlalu mancung, membuat Bouwer mudah beradaptasi. Bagi pemilik rumah yang dijadikan tempat persembunyian Bouwer, menganggap tamunya itu hanya pemuda indo keturunan. Selama 2 tahun 6 bulan itu, Bouwer tidak pulang ke Belanda atau menjadi tahanan tentara Jepang, namun bersembunyi di sebuah tenpat di Bandung. Dari tempat itu, Bouwer masih melakukan korespondensi dengan beberapa media di Belanda dan memberitakan kondisi Indonesia selama penjajahan Jepang. Setelah Jepang menyerah ke tangan sekutu, Bouwer berani keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan pekerjaaannya di United Press.

Saat itu tanggal 2 September 1945, Bouwer untuk pertama kalinya keluar dari Bandung dan pergi ke Jakarta. Tugas Bouwer saat itu melakukan wawancara dengan presiden dan wakil presiden negara baru Indonesia. Setiba di Jakarta, sambil menunggu jadwal pertemuan, Bouwer tinggal di sebuah rumah milik warga pribumi. Setiap hari Bouwer berkeliling dengan naik sepeda untuk melihat situasi Jakarta pasca proklamasi sekaaligus menjadi bahan tulisnya.  Empat hari kemudian dia kembali naik sepedanya ke rumah Sukarno di jalan Pegangsaan Timur untuk mewawancarainya.

Rupanya Bouwer berhasil membujuk pengawal Sukarno yang bersenjata lengkap, bahwa ia tidak mempunyai niat jahat. Setelah menungggu kira-kira 30 menit, ia kemudian diantar masuk. Rupanya sudah menunggu diwawancarai Presiden Sukarno bersama Menteri Luar Negeri Subardjo. Awal pembicaraan keduanya dari pertemuan Soekarno dengan Touchi di Dalat. Kemudian Sukarno berbicara tentang peristiwa 18 Agustus 1945 terkait kapitulasi Jepang. “Kapitulasi itu suatu keuntungan” kata Sukarno.

Sukarno sadar bagaimana  jika di bawah pemerintahan Jepang dan mengikuti janji kemerdekaannya, maka Indonesia tidak akan mendapatkan kemerdekaan penuh. Sukarno sangat menyangkal bahwa Jepang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pertanyaan terakhir sebelum Bouwer pulang, apakah Republik Indonesia akan melakukan perlawanan jika pasukan Inggris mendarat. Mendapat pertanyaan itu, Sukarno menjawab sangat diplomatis dan kurang tegas. ’’ Sama sekali tidak, kami hanya ingin hidup damai, tujuan kami untuk mendapatkan pengakuan internasional, kami akan berjuang tetapi secara mental tidak dengan senjata, ’’ kata Sukarno

Pasca pertemuan dengan wartawan Bouwer ternyata telah membawa kesan tersendiri bagi Sukarno. Kehadiran wartawan asing ini dianggap strategi untuk menyuarakan gagasan dan membangun solidaritas internasional untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Selain itu kehadiran Bouwer juga dianggap bisa menjadi pembuka pintu diplomasi dengan tentara Inggis. Sukarno merasa butuh kehadiran banyak wartawan asing untuk memfasilitasi perjuangan kemerdekaan Indonesia seutuhnya. Maka beberapa hari kemudian Bouwer diundanag datang untuk melakukan wawancara berikutnya.

Sukarno akrab dengan media asing yang dianggap strategis untuk menyampaikan pendapat dan menggalang dukungan kemerdekaan. Foto IPPHOS

Kali ini pertanyaan Bouwer terhadap Sukarno tentang beredarnya poster-poster sekelompok orang yang menamakan diri Angkatan Muda. Isi  tulisannya mengancam akan membunuh dan membasmi orang-orang Belanda. Kepada wartawan Sukarno menyangkal telah mengeluarkan perintah untuk anti Belanda. “ Angkatan Muda mengandung unsur-unsur yang menentang saya dan perintah saya” kata Sukarno dalam otobiografinya tulisan Lambert Giebels.

Wawancara kedua kalinya ini didampingi jajaran kabinet yang baru terbentuk. Menggambarkan posisi sedang terjepit dalam tekanaan dari kelompok pemuda yang dianggap Sukarno terlalu kompromis dengan sekutu. Serta terancam kemungkinan orang Inggris akan menangkap para kolaborator, seperti yang diumumkan melalui sebuah radio NIGIS dari Australia. Maka hari itu tanggal 29 September 1945 di hadapan para media Sukarno seperti mendapat kesempatan bertindak sebagai presiden. (pul)

Stockholm Sindrom dan Penjajahan Modern

Abad.id - Yang repot dalam masalah bernegara itu sebenarnya adalah mindset. Rakyat Indonesia yang mungkin karena hidup di negara bekas jajahan ini merasa defaultnya adalah semua hal itu tidak boleh dilakukan kecuali diijinkan negara (atau aparatnya). Kulina atau terbiasa disuruh-suruh, dijadikan jongos, batur, atau budak dahulunya oleh petinggi-petinggi kerajaan hingga jaman penjajahan oleh bangsa Eropa.

Di negara barat beda lagi. Setelah masyarakat lepas dari kekuasan monarki dan kepausan, mereka mengambil default dari sisi berbeda. Apa saja boleh sebelum ditentukan tidak boleh oleh negara. Karena mereka sadar betul bahwa negara itu ada memang dengan wewenang sebagai pembatas kebebasan. Liberty for all! Bebas begini begitu...

Makanya pembatasan kemerdekaan di Barat benar-benar diyakini sebagai jalan untuk mendapatkan harmoni sosial yang lebih baik. Kalau bukan karena itu, mereka tidak akan mau mengorbankan hak-hak mereka sebagai manusia yang bebas. Maka setiap undang-undang itu selalu dibaca sebagai hak apa yang sedang dikorbankan dan digunakan untuk manfaat apa. Jadi clear! Hak apa yang dikorbankan, lalu rewards apa yang akan mereka dapatkan.

Di Indonesia, karena mindsetnya kebalik...maka undang-undang itu akhirnya dibaca sebagai apa yang sekarang diperbolehkan. Dan dengan aturan yang seperti apa diperbolehkannya. Tidak terasa jika kemudian aturan-aturan itu justru merenggut hak-hak sebagai warga negara. Maka jangan heran kalau pemerintah berlomba-lomba bikin undang-undang.

Karena fokus dengan aturan seperti apa diperbolehkannya, maka undang-undang itu pada akhirnya menambah terus kekuasaan dan wewenang negara aka pemerintah. Tidak ada check and balancesnya, alias tidak ada penyeimbangannya. Malah sebisanya punishment dibanyakin tapi hak-hak warga negara dikebiri. Sebut saja Polisi Indonesia; boleh dibilang tidak ada pihak diluar lembaganya yang bisa mengontrol atau menjadi penyeimbangnya.

Sebangun dengan jaman penjajahan. Bedanya dulu dilakukan oleh Londo putih sekarang oleh Londo ireng alias bangsa sendiri. Kenapa? Karena watak kekuasaan di negara ini tidak pernah benar-benar berubah. Begitupun sikap kita... Kita tidak satu suara dalam banyak hal, sehingga kegaduhan yang terjadi justru kontra produktif, dan ini melemahkan sistem Ketahanan Nasional. Ini juga yang disebut devide et impera dari sisi internal, dan kita dengan sukarela dan bahagia lahap menyantapnya. Banyak ragamnya, antara lain:

Adu jangkrik rasa lembaga, sabung ayam aroma ormas, belah bambu bermenu partai, antarmazhab bahkan antaragama, antar suku dan golongan, dan bahkan antar sesama warga. Ini skema penjajahan gaya baru. Tanpa desingan peluru dan bau mesiu, tapi sebuah bangsa bisa lumpuh Ketahanan Nasionalnya.

Sejak merdeka kebebasan kita hanya bergantung pada kemurahhatian penguasa. Kita pernah punya Orde Baru dan kita segera (dan mungkin telah) memasuki Orde Baru jilid 2 karena pada dasarnya kita sebagai rakyat merelakan hal itu terjadi. Biasa dijajah sih...jadi ya seneng ajah. Keseringan disakiti, dibohongi, dibodohi, ditidak jujuri, dikalahkan, dimelaratkan dan dihisap sumber daya hidupnya menimbulkan sensasi ketagihan rasa sakit, seneng ditindas, dan justru jatuh cinta sama penindasnya.

Ini menjadikan sindroma akut di alam bawah sadar yang menjangkiti hampir sebagian besar bangsa Indonesia. Sindroma yang disebut dengan Stockholm Sindrom. Karena terbiasa, jadi pengen terus seperti kebiasaan. Biasa dijajah, biasa disiksa, biasa disakiti, biasa menderita, lama-lama menikmati dan menjadi kepribadian yang sakit (sakit jiwa) "jatuh cinta" pada keadaan yang demikian bahkan kepada oknum yang membuatnya demikian. Rindu disakiti terus!

Inilah modus penjajahan modern, bukan dengan cara menghancurkan negara target/obyek dengan perang militer, lalu merampok sumber daya yang dimiliki. Tapi modus dalam penjajahan modern itu justru negara obyek dipelihara dalam sebuah sistem kolonialisme ---hidup segan mati tak mau--- sehingga "susu" dan “saripati”-nya (potensi ekonomi dan SDA) dihisap oleh kaum kolonialis tapi si obyek  yang dihisap dan dikeruk potensi sumber daya alamnya tidak merasa, bahkan malah minta diperas lagi, dihisap lagi. Seperti itulah narasi stockholm syndrom, obyek yang dijajah malah jatuh cinta kepada entitas perampas kehidupannya.

Sungguhpun ini bukan refleksi 17 Agustusan tapi pesannya memang kesana. Masih panjang perjalanan bangsa ini untuk memaknai kemerdekaannya. Atau akankah tercerai berai sebelum sampai ke sana? (mda

Kegiatan Sosial Begandring Menutup Tahun 2022

Abad.id - Menutup tahun 2022, melalui paket wisata jalan-jalan sejarah Subtrack (Surabaya Urban Track), Begandring Soerabaia berbagi cerita kepada sekitar 20 pekerja disabilitas, yang selama ini berkarya di perusahaan kecil dan menengah UMKM bidang konveksi, Arsyadina di Simo Sidomulyo V/5 Surabaya. Mereka diajak menjelajah satu satunya kampung bersejarah di Surabaya, yang memiliki catatan sejarah dalam empat masa. Ada masa klasik di era Majapahit, masa kolonial, masa, pergerakan yang menjadi embrio kebangkitan nasional dan masa kemerdekaan.

Bagi Begandring Soerabaia, setiap warga Surabaya berhak atas pendidikan, meskipun yang bersifat pendidikan luar sekolah. Pendidikan sejarah dan budaya adalah salah satunya, mengingat Surabaya kaya akan nilai nilai budaya, sejarah kejuangan dan kelahlawanan. Selain disebut sebagai kota Pahlawan, Surabaya ternyata menyimpan sejarah peradaban manusia yang panjang.

Para disabilitas Surabaya pun berhak mengetahui sejarah Surabaya. Karenanya, Begandring Soerabaia melalui Subtrack, yang dikelolanya, mengajak mereka belajar sejarah Surabaya yang ada di lingkungan Peneleh.

Kegiatan, yang berupa jalan jalan sejarah ini, diadakan persis pada 31 Desember 2022 dan dimulai pada 15.00 sore. Penjelajahan menyusuri dan mendatangi Makam Belanda Peneleh, sumur kuno yang dinamakan Sumur Jobong di Pandean gang I dan Rumah Lahir Bung Karno di Pandean gang IV.

Kegiatan sosial edukatif ini mendapat apresiasi dari Tokoh Penggerak Kebudayaan Kota Surabaya, A. Hermas Thony, yang juga dikenal sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Sebagai tokoh kebudayaan, ia didapuk untuk memberangkatkan jalan jalan sejarah dari markas Begandring Soerabaia di Lodji Besar, jalan Makam Peneleh 46 Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A. Hermas Thony, sesaat sebelum memberangkatkan Subtrack

Sebelum memberangkatkan, Thony berkesempatan memberikan ucapan terima kasih kepada Begandring Soerabaia yang punya kepedulian dan mau mengajak sesama warga Surabaya yang berkebutuhan khusus.

"Kawan kawan disabilitas ini memiliki kesempatan yang sama dengan warga Surabaya lainnya, termasuk dalam memperoleh tambahan wawasan tentang sejarah Surabaya. Begandring Soerabaia hadir mengajak mereka belajar sejarah melalui paket wisata jalan jalan sejarah dalam mengisi momen pergantian tahun 2022-2023", kata Thony.

Sementara itu pengelola Arsyadina, Oon Sumardiono, sangat senang dengan acara yang digelar Begandring Soerabaia, terutama dengan tawaran untuk mengajak pekerja disabilitas binaannya.

"Wah, ini sesuatu yang baru bagi kami ketika saudara saudara kami diajak refreshing jalan jalan sejarah, meski di dalam kota. Tapi nilainya luar biasa. Mereka bisa belajar sejarah Surabaya", jelas Oon yang ditemui usai jalan jalan.

Kegiatan yang dimulai dari Lodji besar ini terlebih dahulu menuju ke Makam Belanda. Mereka dipandu oleh peneliti Begandring Soerabaia, Kuncarsono Prasetyo yang juga pengelola Lodji Besar yang dipakai sebagai sekretariat dan pusat kegiatan Begandring.

Dalam memberikan penjelasan, Kuncarsono dibantu oleh Sukamto, penerjemah bahasa isyarat dari SLB Karya Mulia Surabaya. Penerjemah bahasa isyarat ini dibutuhkan karena para disabilitas ini adalah para penyandang tuna rungu dan wicara.

Setelah dari Makam Belanda, mereka diajak mengunjungi satu satunya artefak arkeologi in situ (yang aali ditemukan di lokasi) di Surabaya. Yaitu berupa sumur kuno. Sumur ini umum disebut Sumur Jobong, peninggalan era kerajaan Majapahit (abad 15).

Sumur, yang berada di bawah permukaan tanah ini, masih mengeluarkan air yang jernih dan segar. Dari narasi yang disampaikan oleh pemandu, para peserta akhirnya tertarik untuk menuruni dan masuk ke dalam ruang bawah tanah dimana sumur berada. Mereka cuci muka dan merasakan kesegaran air sumber di sumur Jobong.

Nasrul, satu-satunya disabilitas yang masih bisa berbicara, mewakili rekan rekannya, mengatakan bahwa sangat segar setelah membasuh wajahnya dengan air sumur Jobong. Kawan kawannya, termasuk dia sendiri, merasa senang bisa berjalan jalan dan mendengarkan cerita cerita sejarah kota Surabaya.

"Saya mau lagi nanti", harap Nasrul bisa ada kegiatan serupa di waktu mendatang.

Rombongan Subtrack di Makam Belanda Peneleh

Obyek terakhir dalam jalan jalan sejarah ini adalah Rumah Lahir Bung Karno (RLBK) di Pandean gang IV. Rumah Lahir Bung Karno yang masih dalam proses dimanfaatkan sebagai museum ini melengkapi sejarah lintas masa Peneleh dalam Subtrack ini. Rumah Lahir Bung Karno merefleksikan dimulainya lembar sejarah pergerakan hingga kemerdekaan. Soekarno kecil, remaja, dan dewasa mewarnai Surabaya.

Kuncarsono menjelaskan Makam PJB Perez

Dalam waktu singkat, para peserta Subtrack, yang tidak lain adalah para pekerja disabilitas, bisa belajar Surabaya dalam lintas masa di Kampung Peneleh. (Nanang)

Ekslusifisme Beragama di Masyarakat Minang

Abad.id - Akhir-akhir ini muncul istilah ekslusifisme beragama yang menurut para pembawanya adalah sesuatu yang buruk. Dalam bayangan mereka, exclusivisme beragama membawa pertentangan dan perpecahan. Tapi saya yakin ketakutan terbesarnya adalah soal penerapan syariah Islam.

Alibinya, banyak yang takut dengan potensi pendirian negara Islam di Indonesia. Tapi menurut saya ini adalah ketakutan yang berlebihan. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya tidak pernah issue-issue yang demikian diributkan.

Sejak pilkada DKI dan Pilpres 2014 issue ekslusifitas beragama itu cenderung lebih banyak muatan politiknya, dipakai rezim sebagai fear mongering untuk menang dalam pemilu atau pilkada. Setelah pilpres dan pilkada usai ya tujuannya adalah pengalihan issue agar kita lupa pada korupsi atau bobroknya rezim, maka terus-terusan eksklusifitas Islam yang dipakai sebagai fear mongering, dipakai untuk menakut-nakuti masyarakat, dan dijadikan sebagai bahan demonology. Mengingat, rezim ini membutuhkan musuh bersama.

Selain karena semua keributan ini terjadi karena nafsu bertengkar lebih besar dari pada isi kepala. Nafsu bertengkar yang dibakar oleh syahwat politik. Diramaikan oleh buzzer-buzzeRp yang sepertinya dikasih briefing untuk selalu bikin gaduh. Agar orang lupa kalau negara ini sudah terpuruk.

Bobroknya rezim dan korupsi besar-besaran memerlukan kamuflase agar tak nampak nyata tak dibahas oleh banyak rakyat; Jiwasraya Rp16.8T, Rp Asabri 17T, BPJS Rp 43T, total 81,8T. Terus Bansos 7T, masih ditambah dana sosial untuk buruh dan difabel. Uang Haji, Uang AsAbri, Uang Bansos, Uang BPJS, Uang Jasaraharja, dan Uang Utang, uang anggaran untuk penanganan pandemi, siapa yang menikmati? Bisa diaudit gak? Siapa yang ganti? Siapa yang rugi? Dan kini, mulai mengincar dana Wakaf umat Islam.

Tapi lalu menyalahkan exclusivisme beragama, ini kan lucu sekali. Beragama itu memang harus exclusive. Agamaku ya untuk ku. Agamamu ya untuk mu. Jangan jadi inclusive. Repot kita kalau agamaku harus jadi untuk semua orang. Yang harus inclusive itu adalah kehidupan sosial. Bukan kehidupan beragama.

Tapi Padang punya konteksnya sendiri. Sama seperti Bali, yang ekslusif dalam ke-Hindu-annya, tidak boleh mengenakan jilbab, cadar dan seterusnya. Karena latar belakang budaya setempat yang tentu saja sangat berbeda.

Segala sesuatu perilaku dan aktivitas, termasuk fakta yang hidup dalam sebuah masyarakat dan menyatakan identitasnya adalah kebudayaan. Benar kerudung juga dipakai pada masyarakat Nasrani, namun dalam konteks masyarakat muslim hal tersebut menjadi bagian dari sistem nilai yang unik, sehingga jilbab menjadi entitas yang terbedakan dengan penutup kepala yang lain, dan bisa dinyatakan sebagai identifikator budaya, pengindentifikiasi budaya muslim yang unik dan indah.

Di dalam masyarakat Padang atau Minang berlaku; “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Adat manurun, syarak mandaki. Adat nan kawi, syarak nan lazim. Syarak mangato, adat mamakai. Tuhan basifat qadim, manusia basifat khilaf.” Bahwa adat istiadat adalah bagian dari agama karena bersendikan kitabullah bagi masyarakat Minang. Maka tidak salah jika kemudian mereka menerapkan aturan agar berjilbab, mengingat adat dalam suku Minang adalah bagian dari syarak(agama), yang bersendikan kitab suci (basandi kitabullah).

Pakaian adat Minang pada umumnya menggunakan penutup kepala dan penutup dada dari kain yang diselempangkan, dan sejak lama sudah ada tradisi tenun ikat, songket, ulos, dan lain-lain; yakni kain yang bahan bakunya bukan dibuat dari kapas, tetapi dari serat kayu, itu kenapa teksturnya tidak selentur kain yang terbuat dari kapas atau sutera.

Bagi orang Sumatera, Minang dalam konteks ini, memperlihatkan ujung sembulan payudara bukanlah merupakan etika pada saat upacara-upacara adat dilakukan, tetapi siapapun dapat melihat gadis-gadis mandi di sungai dengan kain bebasahan. Dalam konteks suasana formal itu ada etika yang tetap dijaga. Dalam sejarahnya, pakaian adat kebesaran wanita Sriwijaya sangat tertutup, bukan saja dengan kain tetapi dengan lempengan emas. Dan sifat perempuan Sumatera yang posisi sosialnya sejajar dengan pria, bahkan sangat dimuliakan dengan sistem matrilineal(menganut garis ibu), sehingga perempuan bukanlah komoditi sensualitas dalam kebudayaannya.

Jadi, jika anda mau menyuruh perempuan Sumatera untuk memperlihatkan payudaranya, maka anda harus membayar mas kawin yang sangat mahal, anda harus bayar dengan 1 kati emas, 7 kain songket emas, satu rumah dengan perabotan lengkap, dan tanah garap. Tidak mudah sebenarnya pacaran dengan wanita Minang dan sekitarnya, karena mahal maskawinnya. Tidak ada itu istilah icip-icip!!

Saya sangat menghargai ulama-ulama Islam yang punya keteguhan dengan akidahnya. Bukan orang-orang yang bilang semua agama itu benar hanya supaya dibilang open minded, toleran, pluralis, dan bisa diajak berbaur ceramah atau shalawatan saat Natal di gereja, atau beribadah dengan penganut agama lain. Kalau nanti saya bikin agama baru, apakah mau dibilang benar juga?

Saya bisa paham tentang aturan agama yang berlaku di Bali yang melarang siswanya berjilbab, hendaknya dipahami juga, masing-masing punya adat dan budaya yang mesti dihormati. Kenapa jika di Padang yang notabene mayoritas muslim eksklusif mengharuskan siswa berjilbab anda lalu protes? Tapi di Bali yang mayoritas Hindu ekslusif melarang berjilbab, anda yang ngakunya liberal, toleran, dan pluralis tidak protes? What the standar ganda you are...! Karena standardnya ganda maka hipokrisinya nyata. Di Bali pelarangan jilbab didukung pakai argumen nilai-nilai tradisi ke daerahan. Di Sumbar pake alasan yang sama ngga boleh. Terus bilang harus kebhinekaan? Toleransi?

Begitulah jika telunjuk yang menuding orang lain tapi cermin ngga punya. Padahal masalah paksaan pakai jilbab di sekolah ini juga paralel dengan paksaan pakai topi santa pada pegawai toko. Yang belain aturan jilbab ya orang yang marah pada topi santa. Begitu juga sebaliknya.

Buat saya, yang harus hilang itu adalah watak kekerasan dalam menegakkan akidah. Kalau kita sepakat untuk bernegara, hak untuk melakukan kekerasan itu hanya pada aparat negara. Dan itupun harus sesuai dengan UU yang ada dengan memperhatikan HAM.

Jadi, jika nanti ada yang ribut-ribut soal exclusivisme atau inclusivisme beragama, coba diperiksa. Tidakkah mereka sedang berusaha melakukan pendangkalan akidah dengan memaksakan paradigma mereka memanfaatkan tangan negara? (mda)