Penulis : Pulung Ciptoaji

Surabaya, Pasca peristiwa G 30 S PKI tahun 1965 ternyata menyimpan banyak kisah yang menghiasi peta perpolitikan di tanah Jawa. Tidak hanya banyak kader PKI yang disingkirkan hingga dibunuh, juga banyak pejabat penting pemerintah yang terlibat menjadi anggota PKI bernasib misterius. Mereka juga banyak yang ditangkap, dipenjarakan hingga dieksekusi tanpa jejak. 

Semua berawal saat PKI mampu meraih suara mayoritas suara di beberapa kota di Jawa hasil Pemilu 1955. Terdapat 18 kota dan kabupaten/Kota antara lain Kota Cirebon, Magelang, Salatiga, Solo, Semarang, Madiun, Blitar, Surabaya, Kabupaten Cirebon, Cilacap, Gunung Kidul, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Ngawi, Madiun, dan Magetan. Kesuksesan PKI di Pemilu buah dari kerja keras pimpinan D N Aidit, yang mengklaim massa PKI di seluruh Indonesia telah mencapai 1,5 juta anggota. Memasuki tahun 1960, hampir di tiap penjuru negeri terdapat baliho  dan panji Palu Arit berkibar. 

Dipetik dari The Cold War in the City of Heroes: U.S.Indonesian Relations and Anti Communist Operations in Surabaya,1963-1965, khusus Jawa Timur terlacak 5 Bupati/ Walikota yang tercatat sebagai kader PKI. Mereka Moerachman Walikota Surabaya 1963-1965, serta Walikota Surabaya sebelumnya yang juga menjabat Wakil Gubernur Jatim Raden Satrio Sastrodiredjo (1958-1963) juga berasal dari PKI. Juga terdapat nama Soebandi Sastrosoetomo Bupati Magetan 1960-1965, R. Soemarsono Bupati Blitar 1960-1965, Raden Kardiono BA Bupati Madiun 1962-1965, Suherman Bupati Ngawi 1958-1965, serta Soewarso Kanapi Bupati Banyuwangi 1965-1966. 

Dari mereka tokoh intelektual tersebut memang ada yang nasibnya beruntung melewati persidangan dan vonis penjara. Namun tidak halnya dengan dua Walikota Surabaya yang jejaknya kelabu karena sampai kini tidak diketahui rimbanya. Keduanya Dr. Satrio Sastrodiredjo dan Moerachman SH. Keduanya merupakan mantan orang nomor satu di Kota Pahlawan yang hidupnya berakhir tragis usai dinyatakan hilang karena dituduh berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam artikel Peran Partai Masjumi dalam Dinamika Perkembangan Demokrasi di Kota Surabaya 1945-1960 tulisan Arya Wirayuda, dijelaskan, Dr Satrio Sastrodirejo adalah seorang dokter lulusan Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS), atau kini dikenal sebagai Universitas Airlangga saat ini. Dr Satrio Sastrodirejo menjadi orang nomor satu di Surabaya menggantikan Raden Istidjab Tjokrokoesoemo. Memang, Dr Satrio Sastrodirejo merupakan kader PKI aktif dan terpilih secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada 11 Juni 1958. Dirinya calon tunggal yang diusung PKI bersama Baperki, Partai Katolik dan Parkindo dengan perolehan 20 kursi anggota dewan.

Dr Satrio Sastrodirejo tidak sampai tuntas  memimpin Surabaya. Sebab pada tahun tahun 1963, Dr Satrio Sastrodirejo mendapatkan tugas menjadi Wakil Gubenur Jawa Timur mendampingi Mochamad Wiyono. Diangkatnya tokoh PKI ini atas perintah Sukarno Presiden berdasar usulan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) dan PKI. Dua pemimpin  ini dilantik pada 31 Januari 1963. 

Maka sisa jabatan Walikota Surabaya pasca peralihan Dr Satrio Sastrodirejo lantas diisi oleh tokoh muda Moerachman SH pada November 1963. Sebenarnya nama Moerachman bukan orang baru dalam pergerakan revolusi kemerdekaan. Pria kelahiran Benculuk, Banyuwangi, 25 November 1929 itu, sebelum bergabung sebagai politikus Partai Komunis Indonesia pernah mengenyam pendidikan di SMA bagian B. Selama masa Revolusi Indonesia, dia bergabung dengan Polisi Militer (1946), hingga menjabat sebagai Komandan Batalyon 400 Tentara Pelajar di Besuki (1946/1947), Komandan Operasi di Sektor TRIP daerah Gunung Argopuro dan Komandan Operasi Sektor III/a. Kes. Co. Kawi Selatan. Massa revolusi kemerdekaan telah usai, dan Moerachman melanjutkan pendidikan di Universitas Airlangga dengan mengambil Fakultas Hukum. 

Jiwa kepemimpinan pemuda Moerachman sudah muncul sejak di bangku kuliah. Moerachman pernah menjabat sebagai senat mahasiswa yang kemudian menjadi Sekretaris I Dewan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Juga aktif di dalam organisasi CGMI (Constentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) dan menjadi ketua delegasi Indonesia di Konferensi Mahasiswa Asia Afrika.

Kiprah politik praktis Moerachman SH dimulai pada tahun 1957, saat Jawa Timur mengadakan pemilu untuk Anggota DPRD. Hasilnya di beberapa daerah PKI menjadi pemenang atau mendapatkan banyak kursi setelah PNI dan Masyumi. Moerachman yang diusung oleh PKI itu, akhirnya lolos sebagai anggota terpilih dan bergabung ke Fraksi Progresif di DPRD Surabaya. Setelah masa jabatan Dr Satrio Sastrodiredjo diangkat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, tanpa melewati sidang DPRD, Moerachman ditunjuk mengisi kekosongan kursi Walikota Surabaya. 

Memang singkat masa kepemimpinan Moerachman SH . Selama November 1963-1965, Moerachman SH baru memulai gebrakan gebrakan di Kota Surabaya. Jiwa anti kolonialisme dan pengalaman tempur sebagai prajurit telah menyatu dalam pola pikir dan tindakan, sehingga Moerachman SH dikenal sebagai walikota yang anti nilai nilai Belanda. Pada masa jabatanya, beliau merencanakan untuk membongkar monumen Bultzingslowen karena diniali berbau kolonial. Sebagai gantinya, beliau mengusulkan untuk membangun monumen sebagai tanda hormat kepada petani yang ia namakan sebagai Tugu Sakerah. Namun usaha itu belum pernah terlaksana, sebab ada peristiwa besar di Jakarta pada September 1965 yang merubah arah  bangsa.

Maka meletuslah peristiwa G30S PKI yang membunuh 7 Jendral, perwira muda dan bintara polisi. Dalam kurun waktu satu tahun, gerakan massa yang menuntut PKI dibubarkan menyebar hingga ke Jawa Timur. Organisasi pemuda yang terdiri atas Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) melakukan aksi demonstrasi di Balai kota Surabaya menuntut Moerachman mundur dari jabatan karena dianggap kader PKI. Moerachman SH sudah berniat bertanggung jawab terhadap peristiwa pembunuhan yang tidak dia lakukan, dengan cara mengundurkan diri sebagai Walikota Surabaya. Namun belum sempat membuat pernyataan dan melewati prosedur sidang di DPRD, Tentara menahan Moerachman. Tokoh muda intelektual PKI itu dijemput paksa di rumah dinas tanpa surat perintah. Belum sempat pamit ke istri dan anaknya, sepenggal pertemuan terakhir saat Walikota Moerachman SH masuk ke mobil Tentara.  Ada kabar Moerachman SH diamankan di penjara Kalisosok.  Namun sebulan kemudian tidak pernah ada kabar lain yang menyusul. Diduga Moerachman SH dibunuh.  Sampai sekarang keberadaan makam Moerachman SH tidak diketahui, begitu juga dengan kelanjutan cita citanya berupa monumen Tugu Sakerah. (pul)

Penulis : Pulung Ciptoaji

Surabaya, Buruh tak pernah ingkar janji sesuai perangnya di media sosial menolak kenaikan Bahan Bakar Bersubsidi , Senin 19/9/2022 lalu, ribuan buruh dari sejumlah Aliansi  yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Serikat Buruh Jawa Timur (GASPER) menuju titik aksi di depan Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya. Achmad Fauzi ketua Gasper Jatim sekaligus Ketua  atau Wakil Sekretaris DPD KSPSI Jatim menyebut, massa buruh datang dari Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, dan beberapa daerah lainnya Hingga Banyuwangi.

Fauzi menyebut dalam aksi kali ini adalah untuk menolak kenaikan BBM, menuntut revisi UMK tahun 2022, selanjutnya agar segera mengesahkan upah minimum sektoral 2022. Terakhir menuntut pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar menetapkan UMK 2023 tidak menggunakan formulasi pimpin 36 tahun 2021. Berdasarkan pantauan dilapangan, sejak pagi massa buruh terus berdatangan dari sejumlah penjuru berkumpul di kantor Gubernur Jatim.  Para buruh dengan rombongannya yang dipimpin masing-masing setidaknya satu truk mobil komando yang di belakangnya diikuti massa aksi.

"Hidup buruh..," teriak salah satu korlap buruh dari atas truk komando. "Turunkan harga BBM harga mati " kata salah satu korlap aksi diatas mobil komando.

Sebenarnya gerakan buruh dengan tuntutan keadilan sudah bergema sejak jaman kolonial. Bahkan jaman pemerintah Hindia Belanda sudah ada gerakan buruh hingga memuncak dengan aksi pemogokan. Dalam buku Perburuhan dari Masa ke Masa: Jaman Kolonial Hindia Belanda sampai Orde Baru Oleh Edi Cahyono,  abad ke-19 adalah masa paling revolusioner dan penuh perubahan dalam sejarah kepulauan yang saat ini dikenal sebagai Indonesia. Herman Willem Daendels (1808-1811) seorang pengagum revolusi Perancis mempertegas pengelolaan wilayah koloni yang sebelumnya hanya merupakan mitra perdagangan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Di abad itu pula struktur masyarakat kapitalistik terbentuk. Lembaga keuangan Nederlansche Handels Maaatschapij (NHM) dan Javasche Bank didirikan. Tampil pengusaha-pengusaha Eropa untuk industri-perkebunan gula, di awal cultuurstelsel terdapat 30 kontraktor, terdiri dari 17 Tionghoa, 7 Belanda dan 6 Inggris. 

Untuk mengelola industri perkebunan dan pabrik-pabrik itu, membutuhkan kaum bumiputera menjadi buruh. Maka perjalanan perburuhan sejak jaman kolonial Hindia Berlanda. Salah satunya pada Mei 1842, terjadi rotasi penanaman lahan tebu di kabupaten Batang Karesidenan Pekalongan di desa-desa Kaliepoetjang Koelon, Karanganjar dan Wates Ageng akan diadakan perluasan penanaman tebu. Residen meminta tanah-tanah baru untuk dipakai menanam tebu dalam jangka dua tahun. Instruksi gubernemen ini disampaikan langsung oleh bupati Batang kepada para kepala desa. Pada 22 Oktober, kontrolir Batang melaporkan, sejumlah 46 desa yang penduduknya melakukan cu1tuurdienst tebu. Namun  upah para pekerja ternyata dilunasi sejak masa panen tahun. Protes planter terjadi pada 24 Oktober 1842, dan diikuti 600 planter (pekerja penanam tebu) dari 51 desa.

Aksi serupa di Yogyakarta tahun 1882, terjadi pemogokan berturut-turut. Gelombang pertama berlangsung sejak awal minggu terakhir bulan Juli 1882 sampai tanggal 4 Agustus 1882 melanda empat pabrik gula (PG). Gelombang kedua berlangsung dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 22 Agustus 1882, melanda 5 pabrik dan perkebunan. Gelombang ketiga berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai pertengahan Oktober 1882, melanda 21 perkebunan. Para buruh ini menuntut upah, kerja gugur-gunung yang terlalu berat, kerja jaga (wachtdiensten) yang dilakukan 1 hari untuk setiap 7 hari serta kerja moorgan yang tetap dilaksanakan padahal tidak lazim lag, upah tanam (plaantloon) yang sering tidak dibayar,  banyak pekerjaan tidak dibayar padahal itu bukan kerja wajib, harga bambu petani yang dibayarkan oleh pabrik terlalu murah bila dibandingkan harga pasar, beberapa pengawas Belanda sering memukul petani.

Dilihat dari jumlah orang dan desa yang terlibat protes tentu ini bukan protes besar. Namun disebabkan belum ada organisasi modern (serikat, partai.), seringkali aktivitas politik buruh seperti melakukan protes dan mogok belum menjadi perhatian pemerintah. Bahkan aksi buruh petani pada abad ke-19 cenderung diangkat persoalan protes petani. Sementara petani di Hindia Belanda adalah petani yang tidak dapat dikategorikan sebagai farmer (tuan tanah kapitalis), namun lebih merupakan peasant (petani gurem/miskin). Kaum tani gurem ini untuk hidupnya harus bekerja pada industri perkebunan yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda. 

Serikat-serikat buruh orang-orang Eropa di Hindia Belanda berdiri sejak akhir abad ke-19 atau sering disebut serikat buruh import. Berturut-turut lahir Nederlandsch-Indisch Onderwijzers Genootschap (NIOG) tahun 1897; Staatsspoor Bond (SS Bond) didirikan di Bandung pada 1905; Suikerbond (1906); Cultuurbond, Vereeniging v. Assistenten in Deli (1907); Vereeniging voor Spoor-en Tramweg Personeel in Ned Indie berdiri 1908 di Semarang; Bond van Geemployeerden bij de Suikerindustrie op Java (Suikerbond) tahun 1909 di Surabaya; Bond van Ambtenaren bij de In en Uitvoerrechten en Accijnzijn in Ned Indie (Duanebond) tahun 1911; Bond van Ambtenaren bij den Post , Telegraaft en Telefoondienst (Postbond) tahun 1912; Burgerlijke Openbare Werken in Ned-Indie (BOWNI) tahun 1912; Bond van Pandhuis Personeel (Pandhuisbond) (1913).

Ciri serikat-serikat buruh ini adalah: Pertama, tidak ada motifmotif ekonomi dalam proses pendiriannya. Tidak ada masalah pada sekitar tahun berdirinya serikat-serikat buruh tersebut misalnya, soal rendahnya tingkat upah, atau pun buruknya kondisi sosial tenaga kerja "impor." (warga non pribumi). Faktor yang mendorong pembentukan mereka adalah pertumbuhan pergerakan buruh di Belanda. Pada sekitar 1860-1870 di Nederland sedang mengalami pertumbuhan pergerakan buruh. Dan sejak 1878 ada pengaruh gerakan sosialdemokrat yang mendorong berdirinya National Arbeids Secretariats (NAS) sebagai induk organisasi.
Perkembangan selanjutnya dalam keanggotaan serikat-serikat buruh ini tidak hanya merekrut anggota "impor" saja, akan tetapi juga menerima kalangan bumiputera. Ini terjadi sebagai pengaruh semangat etis.  Pada awal 1900 memberi nuansa baru dalam perkembangan intelektual bumiputera. Ditambah lagi dengan pembentukan serikat-serikat oleh buruh "impor," telah memicu serikat buruh dibangun oleh kaum bumiputera dalam masa-masa sesudahnya. Beberapa di antaranya yang dapat disebutkan adalah: Perkoempoelan Boemipoetera Pabean (PBP) tahun 1911; Persatoean Goeroe Bantoe (PGB) tahun 1912; Perserikatan Goeroe Hindia Belanda (PGHB) berdiri tahun 1912; Persatoean Pegawai Pegadaian Boemipoetera (PPPB) tahun 1914; Opium Regie Bond (ORB) dan Vereeniging van Indlandsch Personeel Burgerlijk Openbare Werken (VIPBOUW) tahun 1916; Personeel Fabriek Bond (PFB) tahun 1917.

Di kalangan Tionghoa pada 26 September 1909, di Jakarta, dibentuk Tiong Hoa Sim Gie dipimpin oleh Lie Yan Hoei. Empat bulan kemudian kelompok ini merubah nama menjadi Tiong Hoa Keng Kie Hwee yang kemudian menjadi inti dari Federasi Kaum Boeroeh Tionghoa. Perhimpoenan Kaoem Boeroeh dan Tani (PKBT) didirikan tahun 1917, di lingkungan industri gula. Organisasi ini dikembangkan dari Porojitno yang dibentuk oleh Sarekat Islam (SI) dan ISDV Surabaya pada tahun 1916. PKBT kemudian dipecah menjadi dua di tahun 1918 yaitu Perhimpoenan Kaoem Tani (PKT) dan Perhimpoenan Kaoem Boeroeh Onderneming (PKBO). PKBO kemudian digabung dengan Personeel Fabriek Bond (PFB), sebuah organisasi yang dibentuk oleh Soerjopranoto tahun 1917. Vereniging Spoor-Traam Personen (VSTP) didirikan pada 14 November 1908 di Semarang, Jawa Tengah oleh 63 buruh "impor" Eropa yang bekerja pada 3 jalur kereta NederlanschIndische Spoorweg Maatschappij (NIS), Semarang-Joana Maatschappij Stoomtram (SJS) dan Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS). Rapat umum VSTP pada Pebruari 1914 diputuskan dari posisi tujuh anggota eksekutif tiga diambil dari kaum bumiputera. Jumlah anggota VSTP diakhir 1913 adalah 1.242 (673 Eropa dan 569 Bumiputera), dan pada Januari 1915 beranggotakan 2.292 dan anggota bumiputera telah mencapai 1.439. Tahun 1915 VSTP menerbitkan orgaan (surat kabar) Si Tetap, dalam bahasa Melayu. Moehamad Joesoef ditunjuk menjadi editornya.

Joesoef pun terpilih menjadi Ketua Pusat bersama pemuda berumur 16 tahun, Semaoen. Semaoen kemudian masuk ke VSTP cabang Surabaya pada paruh akhir 1914, dan dia terpilih menjadi ketua cabang di awal 1915. Pada 1 Juli 1916, Semaoen pindah ke Semarang menjadi propagandis utama VSTP dan editor Si Tetap. Semaoen begitu gigih membangun VSTP. Pada 1920 dia telah membangun 93 cabang di Pulau Jawa (Cirebon, Semarang, Yogya, Surabaya, Madiun), beberapa di pantai Barat Sumatera dan pada perkebunan Deli.  Bahkan anggota VSTP pada Mei 1923 telah mencapai 13.000 orang, atau seperempat buruh industri perkeretaapian Hindia Belanda. Tercatat 60 persen anggota pasti membayar iuran, sisanya membayar iuran organisasi pula namun tidak terlalu patuh. Aksi pemogokan VSTP pada April hingga Agustus 1923 berakibat dirinya diasingkan ke Nederland. Dia berangkat pada 18 Agustus 1923. 

Pemogokan-pemogokan dengan mengandalkan organisasi mulai gencar terjadi di tahun 1920 an. PFB tahun 1920 memobilisasi pemogokan disebabkan majikan menolak mengakui PFB sebagai organisasi yang mewakili anggotanya. Di Surabaya pada 15 Nopember 1920 pada Droogdok Maatschappij terjadi pemogokan diikuti sekitar 800 buruh. Agustus 1921 pemogokan terjadi di lingkungan buruh pelabuhan Surabaya. Medio Januari 1922 pegawai pegadaian mogok mencakup 79 rumah-gadai dengan sekitar 1.200 buruh (PPPB). Buruh kereta-api didukung sekitar 8.500 buruh mogok pada April 1923 (VSTP).

Pemogokan di perusahaan percetakan di Semarang terjadi pada 21 Juli 1925. Menyusul pemogokan di C.B.Z. pada 1 Agustus 1925; diikuti dengan pemogokan di Stoomboot en Prauwenveer yang diikuti sekitar 1.000 anggota yang berakhir pada September 1925. Percetakan Van Dorp di Surabaya juga mengalami pemogokan pada 1 September; sedang pada 5 Oktober dan 9 Nopember pemogokan terjadi di pabrik mesin N.I. Industrie dan Braat. Serikat Boeroeh Bengkel dan Elektris (SBBE) mogok pada 14 Desember 1925. Mencakup 7 pabrik mesin dan konstruksi. Penyebab pemogokan adalah Vereeniging van Machinefabrieken yang membawahi 7 pabrik tersebut memutuskan tidak ingin berhubungan dengan SBBE.

Untuk merespon aksi-aksi buruh tersebut pemerintah kolonial mengadakan peraturan "Dewan Perdamaian untuk Spoor dan Tram di Djawa dan Madura" yang diharapkan menjadi perantara bila terjadi perselisihan industrial. Namun kemudian pemerintah kolonial merasakan bahwa pemogokan mempunyai tujuan politik untuk menggulingkan kekuasaan. Untuk itu pada 10 Mei 1923 diumumkan undang-undang larangan mogok yang dikenal dengan artikel 161 bis. 

"Barang siapa, jang sengadja melahirken dengen perkataan, toelisan atau gambar, jang bermaksoed, baik sindiran, baik tengah atau bisa didoega-doega, mengganggoe ketentereman oemoem, baik berkehendak atau setoedjoe dengen angan-angan jang mendjatoehken atau menjerang dari kekoeasaan di negeri Belanda atau di Indonesia, aken dihoekoem dengen hoekoeman pendjara setinggi-tingginja enam tahoen atau denda oeang setingginja tiga ratoes roepiah" (pul)

Tim produksi film dokumenter Bie Muusze dari Amsterdam, Belanda selama dua hari (26-27/9/2022), menghabiskan waktunya di Surabaya. Mereka mendokumentasi gedung-gedung yang secara seni dan arsitektural, menyimpan nilai-nilai budaya.

Tim Bie Muusze membidik budaya perpaduan antara budaya lokal dan budaya kolonial sehingga tema dokumentasi yang diangkat adalah “Pembauran”. Selama dua hari itu, mereka didampingi dan dipandu oleh tim Begandring Soerabaia.

Di era kolonial, masyarakatnya tidak semata mata terbagi antara pendatang (asing) dan lokal (bumi putera), tetapi justru disana lahir budaya pembauran yang jejaknya masih bisa diidentifikasi hingga sekarang dan bahkan jejak itu memberi nilai tambah jika dimanfaatkan dengan baik. Sekarang, nilai tambah itu bisa dijadikan sebagai jembatan kerjasama antar bangsa.

Era kolonialisasi pada masa lalu seharusnya tidak selalu dipandang dengan sudut pandang permusuhan dan apalagi kebencian. Memang ada yang baik dan buruk akibat dari kolonialisasi.

“Sebagai refleksi atas masa lalu, akan sangat bijak bila generasi sekarang bisa menyaring dan membedakan mana yang baik dan buruk. Kemudian yang baik hendaknya dipakai sebagai landasan untuk menatap masa depan. Sedangkan yang buruk harus ditinggalkan,” kata Nanang Purwono, Ketua Begandring Soerabaia, sebagai mitra kerja Bie Muusze Documentary Film Maker.

Tim produksi film dokumenter Bie Muusze, yang datang dari Belanda, sengaja mencari nilai nilai perpaduan kedua budaya: lokal dan kolonial melalui karya arsitektur yang tersebar di kedua negara, Indonesia-Belanda. Di Indonesia, salah satu kotanya adalah Surabaya.

Banyak karya arsitektur yang berbentuk gedung dan bangunan di Surabaya. Maklum, Surabaya dikenal sebagai “rumah” keberagaman arsitektur dari beragam arsitek. Bahkan seorang arsitek, yang dijuluki Bapak Arsitektur Moderen, HP Berlage, memiliki karya bangunan eksotik di Surabaya. Bangunan ini umum disebut Gedung Singa.

Dalam produksi film dokumenter yang bertema “Pembauran”, salah satu arsitek yang menjadi fokus produksi adalah arsitek Citroen. Nama lengkapnya adalah Cosman Citroen, lahir di Belanda, 26 Agustus 1881  dan meninggal di Surabaya pada 15 Mei 1935). Ia adalah seorang arsitek Belanda, yang banyak mendesain bangunan di Hindia Belanda, termasuk di Surabaya.

Dia juga merupakan pimpinan Museum Asosiasi Antik di Surabaya, dan selama tahun-tahun terakhir hidupnya, dia bekerja sebagai advisor arsitektur di kota Surabaya. Dia mengerjakan rancangan urban ekspansi kota Surabaya, termasuk rancangan kota Ketabang dan Balai Kota.

Karya karya Citroen lainnya yang masuk dalam produksi film dokumenter ini adalah villa pengusaha gula Tionghoa di Jalan Kayoon, Jembatan Gubeng, Gedung Borneo Soematra Maaschappij (Borsumij) yang kini dipakai sebagai kantor sebuah bank di Jalan Veteran.

Tim film dokumenter Bie Muusze juga mengabadikan kondisi terakhir peristirahatan terakhir, makam Citroen di pemakaman umum Kembang Kuning Surabaya.

Selain karya Citroen, gedung gedung lain yang mengandung nilai nilai peradaban campuran dalam karya arsitektur adalah Gedung Algemeene Singa di Jalan Jembatan Merah, Gedung Handels Verenigging Amsterdam (HVA) di Jalan Merak, dan rumah pejabat Javasche Bank di Jalan Mayangkara. Gedung-gedung itulah, menyimpan nilai pembauran budaya kolonial dan lokal.

“Mereka bukanlah gedung yang mentereng dengan warna kolonialnya, tapi membawa warna pembauran, ada alkulturasi budaya. Karya karya itu menunjukkan harmonisasi yang telah hidup di era kolonialisasi,” ujar Frans Leidermeijer di sela syuting.

Jika di masa kolonial sudah hidup pembauran, maka nilai ini dapat menjadi dasar pembauran dalam hal kerjasama antara kedua negara di masa depan.

“Nilai pembauran budaya antara Indonesia dan Belanda ini penting untuk dipromosikan agar kita bisa hidup rukun antar bangsa,” jelas Frans Leidermeijer, produser program film dokumenter  ini.

Menurut rencana, film ini akan menjadi sarana untuk mengisi event event budaya yang digelar di kota kota di Belanda. Selain itu, film ini juga akan dibagikan ke Dirjen Kebudayaan (Kemendikbudristek) RI, wali kota Surabaya dan pihak pihak terkait. Dengan pemutaran film dokumenter “Pembauran” ini, masyarakat luas di kedua negara dapat mengetahui nilai nilai bersama yang ada pada karya arsitektur bangunan.

Selama di Indonesia, tim pembuatan film dokumenter juga mendokumentasikan nilai nilai pembauran pada gedung gedung penting dan terkait di Surabaya, Malang, Kediri, Semarang, Bandung, Cirebon dan Jakarta.