5 hasil untuk ‘#’
Data
Indonesiana
Langkah Konsolidasi PS dan Dampaknya
Langkah Konsolidasi PS dan Dampaknya
Rangkaian peristiwa yang terjadi dengan langkah-langkah konsolidasi yang dilakukan oleh PS (yang saya asumsikan sebagai figur sentral), menunjukkan sebuah strategi politik dan ekonomi yang sangat terencana dan bertujuan untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan, sekaligus menata ulang struktur ekonomi dan sosial di Indonesia.
Jika dibreakdown dengan sudut pandang yang kritis dan realistis begini :
1. Konsolidasi dengan Kepala Angkatan TNI
Langkah pertama mengundang kepala-kepala angkatan TNI menunjukkan prioritas untuk memastikan loyalitas dan dukungan militer. Ini adalah langkah klasik dalam politik kekuasaan, bahwa militer adalah tulang punggung stabilitas rezim, terutama di negara seperti Indonesia yang memiliki sejarah panjang keterlibatan militer dalam politik. Dengan pembekalan TNI aktif untuk masuk ke jabatan-jabatan strategis di BUMN, khususnya perwira yang punya pasukan di lapangan. Hal ini bisa diartikan sebagai upaya untuk memperluas pengaruh militer ke sektor ekonomi negara. Namun, ada resiko besar pencampuran peran militer dalam urusan sipil bisa mengarah kepada konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan resistensi dari masyarakat sipil yang sensitif terhadap isu Dwifungsi ABRI yang pernah menjadi polemik dimasa lalu.
2. Konsolidasi dengan Koalisi Politik dan Pertemuan dengan Erdogan.
Mengundang ketua umum koalisi KIM (Koalisi Indonesia Maju) dan makan bersama tokoh internasional seperti Erdogan adalah langkah untuk memperkuat basis politik domestik sekaligus menunjukkan legitimasi internasional. KIM, sebagai koalisi pendukung pemerintah, perlu dijaga solidaritasnya agar tidak ada celah bagi perpecahan. Sementara itu, kehadiran Erdogan, seorang pemimpin yang dikenal otoriter tapi punya pengaruh di dunia Islam bisa menjadi sinyal bahwa PS ingin menonjolkan citra religius atau mencari dukungan geopolitik di tengah dinamika politik global. Namun, ini juga bisa menjadi pisau bermata dua; Erdogan punya reputasi kontroversial, dan aliansi ini bisa memicu kritik dari dalam negeri, terutama dari kelompok yang pro-demokrasi atau kelompok yang anti-otoritarianisme.
3. Konsolidasi dengan Pemred Media Massa.
Mengundang pemimpin redaksi media massa adalah langkah untuk mengendalikan narasi publik. Ditengah munculnya kasus-kasus mega korupsi yang diungkap ke permukaan, kontrol atas media menjadi krusial untuk membentuk persepsi masyarakat. Jika media bisa “diatur” untuk menyoroti sisi positif pemerintah (misalnya pembentukan Danantara atau Kopdes Merah-Putih) sambil meredam dampak negatif dari skandal korupsi, maka posisi PS akan lebih aman. Tapi, di era media sosial yang sulit dikontrol, strategi ini mungkin tidak sepenuhnya efektif. Masyarakat kini punya akses ke informasi alternatif, dan jika langkah ini tercium sebagai upaya pembungkaman, backlash-nya bisa lebih besar.
4. Konsolidasi dengan Konglomerat.
Mengundang konglomerat dari era Orde Baru (old) dan pasca-reformasi menunjukkan upaya untuk merangkul semua kekuatan ekonomi besar, baik yang sudah mapan maupun yang baru muncul. Ini langkah cerdas untuk memastikan dukungan finansial dan investasi dalam proyek-proyek besar seperti Danantara dan Kopdes Merah-Putih. Namun, membagi pertemuan menjadi dua hari (hari pertama hanya konglo lama, hari kedua campuran) bisa jadi indikasi adanya strategi untuk memainkan dinamika antar-kelompok ini, mungkin untuk menjaga keseimbangan atau bahkan memicu kompetisi yang menguntungkan pemerintah. Tapi resikonya, jika salah satu kelompok merasa dikucilkan atau dimanfaatkan, mereka bisa menjadi lawan yang kuat di belakang layar.
Secara bersamaan, langkah-langkah konsolidasi dilakukan dengan background situasi: ada Danantara, Kopdes Merah-Putih, personel TNI di BUMN, dan Kasus-kasus Mega Korupsi(Pertamina dan Antam).
Pembentukan Danantara ~ Ini adalah langkah ambisius untuk mengelola aset negara dalam skala besar, tapi juga penuh risiko. Jika pengelolaannya buruk atau dikorupsi, dampaknya akan sangat sistemik, mengingat besarnya aset yang dikelola (triliunan rupiah). Publik sudah skeptis karena sejarah buruk BUMN dalam hal korupsi, dan Danantara harus benar-benar transparan untuk bisa mendapatkan kepercayaan.
Pembentukan Kopdes Merah-Putih ~ Konsep koperasi desa ini idealnya bisa menjadi tulang punggung ekonomi lokal, tapi dengan skala 70.000 unit dan kebutuhan modal ratusan triliun, ini proyek yang sangat rawan penyimpangan. Jika pendanaan dari bank BUMN dipaksakan tanpa kajian matang, bisa-bisa malah membebani sektor perbankan dan justru memicu ketidakstabilan ekonomi.
TNI di BUMN ~ Seperti disebutkan sebelumnya, ini langkah beresiko tinggi. Selain potensi konflik kepentingan, ada juga resiko bahwa perwira-perwira ini tidak punya kompetensi yang cukup untuk mengelola entitas bisnis sekompleks BUMN. Jika gagal, bukan hanya BUMN yang rugi, tapi juga kredibilitas TNI sebagai institusi dipertaruhkan.
Kasus Mega Korupsi yang terungkap ~ Munculnya kasus-kasus ini bisa jadi karena dua hal: (1) upaya pemerintah untuk menunjukkan komitmen anti-korupsi, atau (2) pertanda bahwa korupsi sudah terlalu sistemik dan sulit disembunyikan lagi. Either way, ini menjadi ujian besar bagi PS. Kalau penanganannya tebang pilih atau malah digunakan untuk “menghabisi” lawan-lawan politiknya, kepercayaan publik akan semakin anjlok.
Secara keseluruhan, langkah-langkah konsolidasi ini menunjukkan pendekatan yang sangat terpusat dan otoritatif dalam memimpin. PS tampaknya ingin memastikan semua elemen strategis; militer, politik, media, dan ekonomi berada dalam genggaman sebelum meluncurkan agenda besar seperti Danantara dan Kopdes Merah-Putih. Namun, pendekatan ini punya kelemahan besar; terlalu bergantung pada kontrol dan loyalitas, tanpa cukup ruang untuk kritik atau checks and balances.
Di sisi lain, konteks kasus mega korupsi yang muncul bersamaan dengan langkah-langkah ini bisa jadi bom waktu. Kalau publik melihat bahwa konsolidasi ini hanya untuk melindungi kepentingan elit dan bukan untuk kepentingan rakyat, maka resistensi sosial bisa muncul kapan saja, baik dalam bentuk protes, gerakan bawah tanah, atau ketidakpatuhan sipil. Ditambah lagi, kalau proyek-proyek besar seperti Danantara atau Kopdes gagal karena korupsi atau mismanagement, dampaknya akan sangat luas, tidak hanya ekonomi tapi juga politik.
Lalu apa yang Harus Diwaspadai?
Yang harus diwaspadai, dan perlu diantisipasi adalah terjadinya Erosi Demokrasi. Konsolidasi yang terlalu kuat bisa mengarah pada penurunan ruang demokrasi. Media yang dikontrol, militer yang masuk ke ranah sipil, dan elit ekonomi yang dirangkul, semua ini bisa mengurangi ruang gerak untuk oposisi atau kritik konstruktif.
Selain hal diatas, yang harus diwaspadai adalah Korupsi yang lebih Sistemik. Dengan skala proyek seperti Danantara dan Kopdes, peluang korupsi jadi lebih besar. Kalau pengawasan lemah, ini bisa jadi ladang baru bagi para koruptor.
Lalu Ketimpangan Ekonomi. Proyek besar yang melibatkan konglomerat dan BUMN sering kali mengabaikan sektor informal atau masyarakat kecil. Kalau Kopdes Merah-Putih hanya jadi bagian alat politik tanpa memberi manfaat nyata ke desa, ketimpangan akan semakin lebar.
Jangan lupa, ada Reaksi Internasional. Keterlibatan tokoh seperti Erdogan atau pendekatan otoritatif bisa memengaruhi persepsi dunia terhadap Indonesia. Investor asing, misalnya, mungkin menjadi ragu kalau melihat tanda-tanda instabilitas politik atau korupsi yang tidak terkendali.
Jadi kesimpulannya, langkah-langkah ini menunjukkan ambisi besar untuk mengubah wajah ekonomi dan politik Indonesia, tapi juga penuh dengan resiko yang sama besarnya. PS perlu menyeimbangkan kontrol dengan transparansi, dan ambisi dengan akuntabilitas. Jika tidak, semua langkah ini bisa menjadi bumerang yang malah melemahkan posisinya di mata rakyat dan dunia. Yang paling penting, publik harus tetap kritis dan tidak mudah terbuai oleh narasi-narasi besar tanpa melihat realitas di lapangan.(Mda)
Kopi_kir sendirilah!
Malawu_OmahKopi, 13/03/2025
Malika D. Ana
23.03.25
1
Indonesiana
Tokoh
Gaya Kepemimpinan Prabowo Meniru Soeharto?
Gaya Kepemimpinan Prabowo Meniru Soeharto?
Langkah-langkah politik yang diambil Prabowo sepertinya mengindikasikan bahwa dia ingin meniru gaya kepemimpinan Soeharto, terutama dalam hal pendekatan otoriter, konsolidasi kekuatan, dan fokus pada stabilitas. Namun, seperti yang dilihat, ada perbedaan besar dalam karakter dan pendekatan antara keduanya, termasuk soal emosi dan cara pengambilan keputusan.
Langkah Politik Prabowo yang mirip dengan Soeharto antara lain soal:
~ Konsolidasi Dukungan Militer dan Elit. Prabowo punya latar belakang militer yang kuat, dan sepanjang karier politiknya, dia cenderung membangun jaringan dengan mantan jenderal, elit politik, dan tokoh-tokoh berpengaruh, mirip seperti Soeharto yang mengandalkan ABRI dan Golkar sebagai mesin politik.
~ Prabowo juga menarasikan Stabilitas dan Ketegasan. Dalam kampanye atau pidato-pidatonya, Prabowo sering menonjolkan pentingnya kepemimpinan yang tegas, ekonomi yang kuat, dan nasionalisme...ini ciri khas Orde Baru.
~ Pendekatan Koalisi Besar. Setelah menang Pilpres 2024, Prabowo langsung merangkul banyak partai politik, bahkan yang sebelumnya berseberangan, untuk membentuk koalisi besar, KIM plus. Ini mirip strategi Soeharto yang memastikan kontrol melalui Golkar dan menjaga oposisi tetap kecil. Oposisi kini adalah PDIP sudah dipastikan sendirian.
~ Perbedaan Karakter dan Gaya:
Emosional vs Terukur. Soeharto dikenal sebagai sosok yang sangat tenang, penuh perhitungan, dan jarang menunjukkan emosi di depan publik. Dia lebih suka bekerja dibalik layar dengan strategi jangka panjang. Sebaliknya, Prabowo memang kerap terlihat lebih impulsif, blak-blakan, dan kadang emosional, seperti dalam beberapa pidato atau debat politik. Ini bisa jadi kelemahan kalau situasi politik memerlukan kesabaran dan strategi yang lebih halus.
Membandingkan keduanya itu antara dua kata sifat, yakni Grusa-Grusu vs Sabar. Soeharto terkenal dengan pendekatan “slow but sure”. Dia membangun kekuasaan selama puluhan tahun dengan langkah-langkah kecil tapi pasti. Prabowo, disisi lain, sering terlihat terburu-buru dalam mengambil keputusan atau menyampaikan visi, yang bisa membuat kesan kurang matang atau tergesa-gesa.
Jika dilihat dari konteks jaman, Soeharto berkuasa di era yang berbeda, ketika kontrol media dan oposisi lebih mudah dilakukan. Sekarang, ditengah media sosial dan masyarakat yang jauh lebih vokal, pendekatan otoriter murni sulit diterapkan tanpa resistensi besar. Prabowo harus lebih fleksibel, tapi sifatnya yang emosional kadang membuat orang ragu apakah dia bisa menyesuaikan diri dengan dinamika ini.
Tantangan Prabowo jika meniru Soeharto adalah kredibilitas dan trust. Soeharto naik ke kekuasaan ditengah krisis besar (Gestapu 1965), yang memberinya legitimasi untuk mengambil alih dengan narasi “penyelamat”. Prabowo, meski punya narasi “Indonesia harus kuat”, tidak punya konteks krisis sebesar itu, jadi pendekatan serupa mungkin tidak akan sepenuhnya diterima publik.
Kalau Prabowo mau meniru Soeharto, dia perlu membangun identitas dan gaya kepemimpinan yang mandiri, tanpa terikat atau terlihat sebagai kelanjutan dari Jokowi. Soeharto dikenal sebagai figur yang kuat, otoriter, dan punya kendali penuh atas sistem politik pada masanya. Dia membangun rezimnya dengan cara yang sangat personal, bukan sebagai bayangan orang lain.
Prabowo, di sisi lain, saat ini masih sering diasosiasikan dengan Jokowi, baik karena dukungan politik maupun peran Gibran sebagai cawapres. Kalau dia mau mengikuti jejak Soeharto, dia harus bisa keluar dari narasi itu dan menciptakan "brand" kepemimpinan yang berdiri sendiri, entah itu lewat kebijakan yang mencolok, konsolidasi kekuatan, atau cara dia memposisikan diri di mata publik.
Kalau Prabowo ingin meniru Soeharto, dia perlu lebih banyak kontrol emosi dirinya. Soeharto setenang gunung, jarang terpancing atau terlihat panik, sedangkan Prabowo sering terlihat reaktif, seperti riak ombak di pantai, misalnya dalam menanggapi kritik atau saat debat, ya meski kini dia respon dengan joget-joget seolah ngécé, ini terlihat lebih buruk sih...
Karena kini era demokrasi, sistem politik sekarang jauh lebih terbuka dibandingkan ketika Orde Baru. Oposisi, media, dan masyarakat sipil punya suara yang lebih keras. Pendekatan otoriter ala Soeharto bisa memicu konflik besar jika diterapkan secara frontal oleh Prabowo.
Prabowo mungkin memang terinspirasi oleh gaya kepemimpinan Soeharto dalam beberapa aspek, tapi karakternya yang lebih emosional dan cenderung grusa-grusu bisa jadi penghalang kalau dia ingin menjalankan gaya kepemimpinan yang sama persis. Di sisi lain, itu juga bisa jadi kelebihan kalau dia mampu mengarahkan energi tersebut untuk membangun koneksi emosional dengan rakyat, sesuatu yang mungkin Soeharto kurang punya. Tapi tantangan utamanya tetap, jaman sudah berubah, dan pendekatan lama belum tentu relevan lagi. Meniru Soeharto pun gak bisa 100% sama, harus ada penyesuaian sama dinamika demokrasi dan media sosial yang lebih terbuka.(Mda)
Kopi_kir sendirilah!
*Malawu_OmahKopi, 12/03/2025
Malika D. Ana
23.03.25
2
Indonesiana
Sikap Kritis PDIP Terhadap Danantara
Sikap Kritis PDIP Terhadap Danantara
PDIP melalui Deddy Sitorus tolak ide ormas keagamaan menjadi pengawas Danantara (26 Februari 2025), dengan mengatakan bahwa itu tidak pas buat urusan duit negara. PDIP juga kritis ke transparansi dan risiko korupsi, meski belum ada pernyataan resmi menolak total, tapi sikap oposisi mereka jelas.
Bahwa PDIP tidak masuk koalisi KIM Plus Plus (berita dari Detik, 27 Februari 2025), tapi sepertinya memilih menjadi penyeimbang kritik Danantara mungkin buat PDIP menjadi bagian dari narasi “melindungi rakyat.”
Pandangan PDIP soal transparansi Danantara yang kurang jelas menyorot Perpres No. 25/2025 tidak mendetailkan laporan publik, dan pengawasan ormas (NU, Muhammadiyah) yang memang ngga punya kapasitas teknis audit aset Rp12.000 triliun. Skenario terburuk (misal aset hilang, utang negara naik) menunjukkan bahwa resiko ini nyata adanya.
Kekhawatiran PDIP soal “1MDB Indonesia", yakni istilah yang merujuk pada 1Malaysia Development Berhad, sebuah dana investasi milik pemerintah Malaysia yang didirikan pada 2009 oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Dana ini awalnya bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi Malaysia melalui investasi strategis, tetapi menjadi terkenal karena skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan penggelapan dana miliaran dolar, menyeret nama Najib Razak dan beberapa pejabat lainnya.
Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) di Indonesia bisa dibandingkan dengan 1MDB, karena keduanya merupakan lembaga pengelola investasi negara. Beberapa khawatir Danantara bisa mengulang masalah seperti 1MDB jika tata kelola dan pengawasannya lemah. "1MDB Indonesia" itu lebih kepada analogi atau kekhawatiran tentang potensi skandal serupa di Indonesia.
Jadi kekhawatiran PDIP sangatlah berdasar, bahwa tanpa pengawasan kuat, Danantara bisa menjadi alat oligarki (contoh: Aguan) atau elite politik (seperti Rosan Roeslani, Erick Thohir). Sritex telah menjadi bukti bahwa bank BUMN saja gagal menyelamatkan industri tekstil dalam negeri, apalagi Danantara yang skalanya jauh lebih gede.
Dari sudut ideologi pro-rakyat, langkah PDIP sudah benar...mereka soroti celah yang bikin Danantara rentan gagal, selaras sama skenario terburuk (krisis ekonomi, sehingga aset dijual murah).
Karena sebagai oposisi, PDIP punya posisi moral tinggi jika seandainya Danantara zonk (utang naik, dan ekonomi ambruk). Dengan begitu mereka bisa bilang; “Wah kami sudah mengingatkan sebelumnya”. Ini jelas akan menjadi sentimen positif yang memperkuat basis massa wong cilik yang takut duit negara “dirampok!”
Karena narasi anti-korupsi dan transparansi gampang dijual ke publik...sudah rame di medsos dengan skeptisisme bahwa “Danantara akan merampas duit rakyat,” dan PDIP mengamplifikasi ini biar relevan pasca-Pemilu 2024.
Secara strategi, ini timing yang tepat PDIP melontarkan kritik diawal (Februari 2025), jika Danantara gagal, mereka sudah pegang amunisi politik buat serang Prabowo di 2027 atau pemakzulan (ini skenario terburuknya). Sritex bangkrut (2024) menjadi contoh nyata, dan PDIP bisa bilang “Danantara bakalan kayak gitu, tapi lebih gede lagi skalanya.”
Namun, jika seandanya...ini seandainya lho ya, Danantara sukses (misalnya investasi masuk, dan IKN jalan), PDIP juga bisa dicap sebagai “penghambat pembangunan” tapi risiko ini kecil sejauh ini, karena investasi asing IKN hanya Rp 40 triliun dari Rp100 triliun (OIKN).
Secara politis langkah PDIP benar, namun mereka tetep main aman sambil siap manfaatkan kegagalan Danantara. Kekhawatiran transparansi atau dimaling, atau dirampok, dan dikorupsi menjadi senjata tajam jika skenario terburuk ini kejadian (misal Prabowo jatuh, maka PDIP akan naik). Kenapa dikatakan main aman? Karena sampai sekarang, kritik PDIP (via Deddy) cuma verbal, gak sampai pada tindakan memblokir UU No. 1/2025 di DPR (secara koalisi KIM lebih dominan) atau mengajukan judicial review ke MK. Posisi mereka kini lebih ke “awas dan tunggu", belum ada aksi konkret (demo, atau pansus).
Selain itu aksi proaktif PDIP minim, belum kasih solusi alternatif, cuma kritik tanpa usul perbaikan pengawasan atau struktur Danantara. Kalau zonk beneran jadi krisis (utang Rp 9.000 triliun, dan demo massal), PDIP bisa menang politik tapi tidak berusaha mencegah kerusakan. Jika Danantara gagal, PDIP akan punya legitimasi untuk mendorong pansus atau pemakzulan Prabowo, artinya praktis buat ambil kekuasaan, tapi telat buat menyelamatkan ekonomi. Disini bisa dilihat kan kepentingannya apa, orientasinya kemana.
Langkah PDIP “benar” sebagai posisi reaktif, mereka siap ambil keuntungan dari kegagalan, tapi kurang efektif buat mencegah skenario terburuk (krisis ekonomi 2.0). Transparansi dan korupsi yang mereka soroti memang kunci, tapi cuma omon-omon, ngomong doang mah ngga cukup.
PDIP bener dalam melihat pola---Sritex gagal karena utang, mismanagement, dan nggak ada bantuan cepat dari pemerintah. Danantara punya risiko yang sama (utang obligasi, aset hilang), tapi skalanya jauh lebih besar. Kritik PDIP valid disini, tapi mereka gak kasih cara agar Danantara ngga jadi “Sritex raksasa.”
Kalau Danantara zonk, utang naik ke Rp 9.000-10.000 triliun (ini skenario terburuknya), PDIP sudah prediksi resiko ini lewat kekhawatiran korupsi. Langkah mereka bener buat alarm, tapi nggak cukup untuk mencegah, bahkan menghentikan bencana. PDIP bakal bilang “transparansi lemah dan korupsi” bikin krisis 2.0 (rupiah Rp 20.000/USD, lalu demo dan chaos) mereka bener soroti akarnya, tapi nggak proaktif mencegahnya.
Strategi secara politik benar. Oposisi kuat, yang siap menang kalau Prabowo gagal, apalagi dengan utang dan chaos sosial kayak skenario terburuk. Tapi ngomong doang tanpa aksi konkret (misal menggagas pansus, lalu gugat ke MK), lebih kayak membuat mereka menjadi “penutup makam” ketimbang “penyelamat.” (Mda)
Kopi_kir sendirilah!
Malawu_OmahKopi, 08/03/2025
Malika D. Ana
23.03.25
3
Sejarah
Data
Indonesiana
Tokoh
Korupsi di Pertamina, Pola Lama dalam Wajah Baru
Korupsi di Pertamina, Pola Lama dalam Wajah Baru
Jika membandingkan kasus korupsi Pertamina saat ini dengan era kepemimpinan Ibnu Sutowo, memang ada kesan "déjà vu" yang kuat jika kita lihat pola-pola tertentu. Ibnu Sutowo, yang memimpin Pertamina dari akhir 1960-an hingga pertengahan 1970-an, dikenal sebagai figur kontroversial: disatu sisi membawa Pertamina menjadi raksasa energi nasional, disisi lain ia meninggalkan warisan skandal korupsi dan utang yang monumental. Mari kita tarik benang merahnya dengan kasus sekarang, sambil melihat apakah sejarah benar-benar berulang.
Pada masa Ibnu Sutowo, Pertamina tumbuh pesat dari perusahaan minyak biasa menjadi konglomerasi yang punya kapal tanker, maskapai penerbangan, bahkan hotel seperti Hilton. Tapi megahnya ambisi ini didanai dengan utang besar-besaran, termasuk pinjaman jangka pendek dari bank asing yang tidak sesuai kapasitas. Pada 1975, Pertamina kolaps dengan utang US$10,6 miliar (setara ratusan triliun rupiah saat ini), memicu krisis ekonomi nasional. Penyelidikan menemukan banyak penyimpangan: kontrak-kontrak "aneh" dengan pihak swasta, mark-up biaya proyek, dan dugaan aliran dana ke kantong pribadi serta proyek-proyek non-migas yang tidak jelas. Ibnu disebut-sebut punya "backing" kuat dari Soeharto, yang membuatnya sulit disentuh hukum. Meski akhirnya dicopot pada 1976, dia tidak pernah benar-benar diadili, dan kasusnya menguap meninggalkan kesan impunitas.
Apakah kasus korupsi di Pertamina dari 2018-2023 merupakan Pola Lama dalam Wajah Baru?
Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina (2018-2023) yang ditaksir rugikan negara Rp193,7 triliun di 2023 nampaknya punya kemiripan mencolok. Pertama, modus manipulasi bisnis: dulu ada kontrak tanker dan proyek mercusuar yang meragukan, sekarang ada mark-up impor minyak mentah dan BBM via broker, blending atau oplosan BBM RON 90 jadi RON 92, serta pengondisian agar produksi lokal tak terserap. Kedua, dari skala kerugian sama-sama fantastis untuk zamannya. Dahulu miliaran dolar, sekarang triliunan rupiah. Ketiga, dugaan backing seperti era Ibnu yang didukung Soeharto. Dan kini kasus yang hampir sama berlangsung tanpa terdeteksi (2018-2023), baru terbongkar di 2025, yang memunculkan spekulasi adanya pelindung kuat yang baru "lengser" atau kehilangan pengaruh. Bedanya, kalau dulu lebih ke arah ekspansi liar dan manajemen ceroboh yang bercampur korupsi, sekarang lebih terstruktur melibatkan jaringan pejabat Pertamina dan swasta (misalnya PT Navigator Khatulistiwa atau anak-anak Riza Chalid) dalam skema yang sistematis. Tapi esensinya mirip, yakni Pertamina menjadi "sapi perah" bagi elit tertentu, dengan rakyat dan negara yang menanggung akibatnya; dulu berakibat krisis ekonomi, sekarang BBM oplosan dan harganya tinggi.
Yang membuat perbandingan ini terasa "déjà vu" adalah soal hukum(Déjà Vu dalam Penegakan Hukum). Ibnu Sutowo tak pernah diadili serius meski ada penyelidikan, kasusnya ditutup dengan alasan "stabilitas nasional," tipikal sangat Orde Baru. Sekarang, Kejagung memang sudah menetapkan sembilan tersangka dan menggeledah banyak lokasi, tapi ada keraguan yang sangat di benak khalayak apakah proses ini akan tuntas atau berhenti ditengah jalan seperti dulu. Publik masih ingat kasus-kasus besar lain yang mandek, dan persepsi "hukum pro koruptor" menguat karena preseden seperti ini. Bedanya, tekanan publik dan media sosial di 2025 jauh lebih besar ketimbang era 1970-an, mungkin menjadi faktor pendorong agar kasus kali ini tak sekadar jadi "kenangan buruk" yang menyisakan traumatis lagi.
Pertamina kembali jadi ladang korupsi berskala raksasa, dengan pola manipulasi bisnis dan dugaan pelindung kuat yang mirip era Ibnu Sutowo. Tapi konteksnya beda: dulu lebih personalistik dibawah satu figur, sekarang lebih kolektif dan terorganisir. Pertanyaannya, apakah akhir ceritanya juga sama, pelaku lolos, dan rakyat yang bayar tagihan? Atau 2025 jadi titik balik dimana hukum akhirnya "belajar" dari sejarah? Sejauh ini, langkah Kejagung menjanjikan, tapi bayang-bayang masa lalu Ibnu Sutowo tetap mengintai. Sebuah pengingat bahwa tanpa perubahan sistemik, sejarah akan terus berulang.(Mda)
Kopi_kir sendirilah!
Malang, 08/03/2025
Malika D. Ana
19.03.25
4
Sejarah
Data
Indonesiana
Pertamina sebagai "Mesin Uang" Politik
Pertamina Sebagai "Mesin Uang" Politik?
Sudah menjadi "rahasia umum" di kalangan pengamat dan masyarakat bahwa Pertamina sebagai "mesin uang" untuk gerakan politik dan kepentingan kelompok berkuasa. Pola ini, seperti yang dibilang; "mengganti mafia lama dengan mafia baru", bukan hal baru dan tampaknya terus berulang, seolah jadi bagian dari DNA perusahaan ini di bawah berbagai rezim.
Sejak era Ibnu Sutowo di Orde Baru, Pertamina memang sudah menjadi alat politik. Dulu, dana dari proyek-proyek besar dialirkan untuk mendukung agenda Soeharto, baik lewat pembiayaan Golkar maupun proyek mercusuar yang menguatkan citra kekuasaan. Ketika Pertamina kolaps tahun 1975, utangnya dilimpahkan ke negara, tapi elit yang diuntungkan tetap aman. Pola ini berlanjut pasca-Reformasi: Pertamina sering jadi "sapi perah" untuk kepentingan kelompok tertentu, entah itu partai politik, elit bisnis, atau jaringan kekuasaan di balik layar. Pengamat seperti Faisal Basri kerap menyebut bahwa BUMN strategis seperti Pertamina rawan menjadi bancakan karena kontrol politiknya kuat, sementara pengawasan lemah.
Kasus 2018-2023 yang sekarang ramai, kerugian Rp193,7 triliun di 2023 saja bisa dilihat sebagai contoh terbaru. Skema mark-up impor minyak, blending BBM, dan kontrak dengan pihak swasta tertentu (seperti PT Navigator Khatulistiwa) tidak mungkin berjalan lama tanpa sepengetahuan atau restu level atas. Munculnya nama-nama seperti anak-anak Mohammad Riza Chalid, saudagar minyak yang punya jejaring politik luas, memperkuat dugaan bahwa ini bukan sekadar korupsi "teknis," tapi ada dimensi politik yang lebih besar.
Pertanyaannya: ke mana dana itu mengalir?
Bisa jadi ke kantong pribadi, tapi tak tertutup kemungkinan juga ke pendanaan mesin-mesin politik; kampanye, lobi, atau konsolidasi kekuasaan. Ada pola "mengganti mafia lama dengan jalur mafia baru." Ini terlihat dari sejarah pergantian kepemimpinan dan kebijakan di Pertamina. Setiap rezim baru biasanya "membersihkan" jejaring lama entah lewat audit, reshuffle direksi, atau kasus hukum, tapi ujungnya sering kali hanya menggantikan pemain, bukan sistemnya. Era Ibnu Sutowo digantikan oleh figur-figur baru pasca-1976, tapi praktik kontrak bermasalah tetap ada.
Di era Reformasi, kasus seperti Karen Agustiawan (divonis 2024) atau skandal sebelumnya di Blok Natuna menunjukkan hal serupa: ada "pembersihan," tapi jejaring baru muncul dengan modus yang diperbarui. Kasus sekarang punya aroma yang mirip. Penyidikan Kejagung di 2025, yang baru mengungkap kasus 2018-2023, bisa diartikan sebagai bentuk "mengganti mafia lama." Dugaan bahwa skema ini baru terbongkar karena ada pergeseran kekuasaan, mungkin pelindung lama melemah...ini menguatkan tesis soal pergantian mafia. Tapi mafia baru biasanya lahir dari celah yang sama, yakni pengendalian politik atas Pertamina, leletnya reformasi tata kelola BUMN, dan minimnya transparansi. Misalnya, pengondisian agar minyak lokal tak terserap dan impor dimark-up menunjukkan ada "jalur baru" yang dibangun untuk menguntungkan pihak tertentu, entah itu broker swasta atau elit di belakangnya.
Siapa yang diuntungkan?
Jika Pertamina memang menjadi mesin uang politik, maka yang diuntungkan adalah kelompok yang berkuasa, siapapun mereka pada masanya. Di era Orde Baru, itu jelas Soeharto dan kroni. Di masa kini, sulit menunjuk nama spesifik tanpa bukti, tapi polanya mengarah ke koalisi politik, elit bisnis energi, dan mungkin oknum di pemerintahan yang punya kuasa atas kebijakan migas. Fahmy Radhi, pengamat energi UGM, bilang mafia migas ini punya backing yang kuat, mungkin sampai ke level legislatif atau eksekutif, yang membuatnya sulit dibongkar total. Dana dari korupsi ini bisa dipakai untuk apa saja: dari pendanaan Pemilu (yang biayanya triliunan), konsolidasi partai, hingga proyek-proyek "pencitraan" yang menguntungkan kelompok tertentu.
Sistemnya sendiri yang memungkinkan pola ini terus berulang, jadi sulit untuk berubah. Pertamina, sebagai BUMN strategis, terlalu besar dan politis untuk dibiarkan murni profesional. Pengangkatan direksi sering dipengaruhi pertimbangan politik, bukan kompetensi. Ditambah lagi, UU Migas yang ada belum cukup kuat untuk mengisolasi Pertamina dari intervensi. Jadi, meski mafia lama diganti, mafia baru akan selalu punya ruang. Selama sistemnya tak dirombak total dan publik tak punya kuasa nyata untuk mengawasi.
Rahasia umum itu boleh jadi benar, bahwa Pertamina sering menjadi mesin uang politik, dan kasus 2018-2023 ini sepertinya cuma babak terbaru dari drama lama. Pola mengganti mafia lama dengan jalur baru terlihat jelas dari era Ibnu Sutowo sampai sekarang. Tapi siapa yang berkuasa dan mengeruk, itu berganti-ganti tergantung zaman. Yang konstan adalah sistem yang membiarkan ini terjadi. Kejagung mungkin menangkap beberapa pelaku sekarang, tapi tanpa perubahan mendasar, déjà vu ini bakal terus berulang, hanya pemainnya yang ganti kostum.(Mda)
Kopi_kir sendirilah!
Abiansemal, 06/03/2025
Malika D. Ana
19.03.25
5