Program pensiun dini PLTU dikabarkan akan batal, berdasarkan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa program pensiun dini PLTU jangan dipaksakan karna keterbatasan anggaran. Pajak karbon yang seharusnya diberlakukan untuk PLTU, justru malah dibatalkan berkali-kali oleh pemerintah. Padahal langkah ini bisa menunjukan keseriusan pemerintah yang sebenarnya dalam melakukan transisi bersih di Indonesia.

Pernyataan kontradiktif ini justru akan membingungkan lembaga keuangan global yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan transisi energi di Indonesia, karena keterbatan anggaran dalam pelaksanaan transisi bersih, dimana Indonesia membutuhkan biaya yang besar dari pembiayaan swasta. Pernyataan lainnya yang membingungkan juga disampaikan leh Menteri ESDM yang menyatakan bahwa Indonesia perlu mengikuti Amerika Serikat yang akan keluar dari Perjanjian Paris pada 2025, hal ini sangat berlawanan dengan pesan yang disampaikan Presiden Prabowo di forum G20, yang menegaskan bahwa transisi energi merupakan prioritas yang utama.

Pemerintah seharusnya dapat mengambil langkah tegas untuk melakukan pensiun dini PLTU Batubara dan mendorong transisi energi di Indonesia yang adil bagi masyarakat yang terdampak. Tansisi energi seharusya bukan hanya menjadi omong kosong belaka dan mengabaikan kenyataan di depan mata, dimana dampak krisis iklim dan polusi udara terus memburuk.

Sumber : Greenpeace Indonesia (2025)

Baca selengkapnya hanya di TransisiBersih.org atau kunjungi Instagram kami di @Transisibersih

Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ekonomi Indonesia yang kuat dan mandiri, pemerintah telah melakukan langkah strategis dengan merevisi aturan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Wajibnya penempatan 100% devisa di dalam negeri selama satu tahun, yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkeadilan.

Sektor-Sektor yang Terdampak

Revisi peraturan ini secara langsung menyasar sektor-sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, seperti mineral dan batu bara, perikanan, serta perkebunan yang meliputi komoditas utama seperti kelapa sawit. Dengan mengarahkan fokus pada sektor-sektor ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan potensi devisa negara, yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi dalam negeri di tengah dinamika global.

Perlakuan Khusus untuk Eksportir Kecil

Dalam revisi aturan ekspor terbaru, eksportir dengan nilai transaksi di bawah US$ 250.000 dibebaskan dari kewajiban mengikuti regulasi ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi usaha kecil agar tetap bisa berkembang tanpa terbebani aturan yang terlalu ketat. “Kami tetap mempertimbangkan kondisi usaha kecil,” ungkapnya pada 22 Januari 2025. Langkah ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan usaha kecil sebagai bagian penting dari perekonomian nasional. 

Harapan dan Dampak Kebijakan

Stabilitas nilai tukar ini diharapkan dapat membuat rupiah lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global, menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kokoh. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mengembalikan devisa yang selama ini disimpan di luar negeri untuk memperkuat perekonomian nasional. Dengan langkah ini, pasokan dolar di dalam negeri akan meningkat, memperkuat nilai tukar rupiah, dan menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Stabilitas nilai tukar rupiah ini diharapkan mampu membuat mata uang nasional lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global, sekaligus menjadi fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendapatkan informasi terkini seputar kebijakan ekonomi, perkembangan industri, dan diskusi menarik lainnya, jangan lupa kunjungi laman Instagram resmi INRY. Dapatkan insight terbaru dan ikut serta dalam pembahasan isu-isu penting yang relevan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Follow sekarang dan tetap update!