Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi ke industry peleburan logam (smelter) dikhawatirkan justru malah akan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Kebijakan ini juga dapat menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya Harga produk olahan nikel. Berdasarkan laporan terbaru Transisi Bersih yang bertajuk "Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060" mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral justru menyebabkan over investment dan over production yang akhirnya merusak keseimbangan pasar nikel dunia. Nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi pun terancam turun.
Dalam laporan ini juga menyebutkan, insentif tidak langsung seperti upah buruh murah dan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG) yang rendah dapat menyebabkan biaya produksi dalam negeri relative murah. Secara tidak langsung hal ini juga mengurangi nilai tambah industri hilirisasi pada ekonomi nasional. Berbagai kebijakan hilirisasi seperti insentif untuk smelter, subsidi batu bara, upah buruh murah, dan standar lingkungan yang rendah justru dapat menurunkan nilai tambah ekonomi industri smelter.
Laporan ini juga menyoroti beberapa hal tentang hilirisasi mineral yang menggunakan batu bara sebagai sumber utama, dampaknya pada lingkungan, serta program hilirisasi yang menggunakan batu bara tidak koheren dengan program bebas emisi. Agar dapat menyelaraskan program ini seharusnya hilirisasi dapat menggunakan energi bersih dan memperhatikan standar lingkungan yang lebih tinggi, sehingga dapat menaikan biaya produksi dan menaikan nilai tambah ekonomi industri nikel di Indonesia. Pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan mengontrol pasokan dan harga nikel dunia untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Jika Indonesia mencabut insentif, menggunakan energi bersih serta menaikan upah buruh, serta standar lingkungan hidup dan ESG, yang kemudian akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi nikel, maka dengan demikian pasar nikel dunia akan menyesuaikan.
Pemerintah harus mencabut insentif langsung/tidak langsung nikel serta memperbaiki isu lingkungan. Tidak perlu takut kehilangan investasi karena dengan melakukan hal itu maka nikel Indonesia bisa menjadi acuan nikel "bersih" dunia. Pemerintah jangan hanya memikirkan benefit ekonominya aja, tetapi juga biaya-biaya sosial dan lingkungan dampak dari kebijakan tersebut.
Baca selengkapnya hanya di Transisibersih.org atau kunjungi Instagram kami di @Transisibersih