Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Presiden RI  Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2025 untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Lebih dari 52,2 juta warga Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari program tersebut. Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. 

Apa saja yang termasuk dalam program ini?

Program cek kesehatan gratis ini mencakup berbagai layanan penting, seperti:

• Pemeriksaan tensi darah untuk memantau tekanan darah masyarakat.

• Cek gula darah guna mendeteksi risiko diabetes sejak dini.

• Foto rontgen untuk screening penyakit katastropik, seperti kanker dan penyakit paru-paru.

Selain cek kesehatan gratis pemerintah juga menargetkan penuntasan TBC (Tuberkulosis) dan peningkatan layanan rumah sakit yang saat ini masih menjadi masalah utama dalam bidang kesehatan di Indonesia.

Penuntasan TBC dan Peningkatan Layanan Rumah Sakit

Pemerintah baru juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk menuntaskan TBC melalui peningkatan fasilitas pengobatan dan deteksi dini. Serta alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk memperbaiki sarana dan prasarana, serta menaikan status rumah sakit tipe D menjadi tipe C.

“anggota DPR RI Edi Wuryanto menilai program pemeriksaan kesehatan gratis sejalan dengan komitmen DPR RI yang ingin memperkuat langkah preventif dan transformasi pelayanan kesehatan primer, pemeriksaan kesehatan gratis sebaiknya diarahkan untuk mengatasi penyakit menular dan tidak menular khususnya penyakit TBC dan kanker yang bersifat persisten di Indonesia dimana sebagian besar penderita TBC adalah masyarakat tingkat ekonomi rendah.” kata Edi, seperti dikutip kanal Youtube TV Parlemen, pada 23 Oktober 2024.

Menuju Indonesia yang Lebih Sehat

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan dukungan layanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat Indonesia dapat menjaga kesehatan dengan lebih mudah dan terjangkau.

Mari bersama-sama wujudkan masa depan yang lebih sehat!

Untuk mendapatkan informasi terkini seputar kebijakan ekonomi, perkembangan industri, dan diskusi menarik lainnya, jangan lupa kunjungi laman Instagram resmi INRY. Dapatkan insight terbaru dan ikut serta dalam pembahasan isu-isu penting yang relevan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Follow sekarang dan tetap update!

Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Hal ini karena, kebijakan tersebut menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi.

Hal tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru Transisi Bersih bertajuk “Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060”. Laporan ini mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral menyebabkan investasi yang berlebihan (over investment) di industri smelter nikel. Kapasitas smelter nikel di Indonesia naik 15 kali lipat dalam tujuh tahun, dari 200 ribu ton feronikel pada 2016 menjadi 3.046 ribu ton pada 2023. Kapasitas ini masih akan naik lagi menjadi 5.568 ribu ton dalam beberapa tahun ke depan, mengingat saat ini ada 2.522 ribu ton kapasitas yang sedang dan akan dibangun.

Investasi yang berlebihan ini berdampak pada produksi yang berlebihan (over production). Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia meningkat lebih dari 15 kali lipat dari 117 ribu ton pada 2014 menjadi 1,8 juta ton pada 2023. Volume produksi diperkirakan terus meningkat mengingat banyaknya smelter yang masih dalam masa konstruksi.

“Over investment dan over production ini akhirnya merusak keseimbangan pasar nikel dunia. Suplai melimpah dan harga turun. Nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi pun terancam turun. Berbagai pihak juga mulai mengkhawatirkan over eksploitasi yang akan menyebabkan cadangan nikel Indonesia habis lebih cepat,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Selain itu, laporan ini juga menyebutkan, insentif tidak langsung lainnya seperti upah buruh murah dan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG) yang rendah menyebabkan biaya produksi dalam negeri relatif murah. Hal ini secara tidak langsung juga mengurangi nilai tambah industri hilirisasi pada ekonomi nasional. Pasalnya, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asing untuk pelaku ekonomi lokal, seperti gaji karyawan lokal, pajak (pemerintah), biaya pengadaan subkontraktor lokal, dan biaya lainnya, adalah nilai tambah ekonomi lokal dan menambah kesejahteraan masyarakat lokal.

“Semakin besar porsi biaya perusahaan untuk pelaku ekonomi lokal, maka semakin besar nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berbagai kebijakan hilirisasi seperti insentif untuk smelter, subsidi batu bara, upah buruh murah, standar lingkungan yang rendah, dan sebagainya justru menurunkan nilai tambah ekonomi industri smelter,” Anindya Athaya Putri, peneliti Transisi Bersih, menjelaskan.

Komitmen Pengurangan Emisi

Laporan ini juga menyoroti hilirisasi mineral yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Dampaknya, jumlah PLTU dibangun khusus untuk industri (captive) meningkat sangat pesat dari 1,4 gigawatt (GW) pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023, ditambah 14,4 GW yang akan dibangun dalam waktu dekat. Alhasil, akan ada PLTU captive mencapai 25,2 GW atau setara 72% dari kapasitas total PLTU 34,8 GW saat ini. PLTU captive akan menjadi lubang besar yang dapat menggagalkan program Indonesia bebas emisi.

“Program hilirisasi yang menggunakan energi batu bara tidak koheren dengan program bebas emisi. Ini seperti kita menguras air kolam, sementara pada saat yang sama kita mengisi kolam dengan air yang baru. Program hilirisasi dapat menggagalkan program bebas emisi yang berbiaya sangat mahal,” tutur Abdurrahman Arum.

“Untuk menyelaraskan dua program tersebut maka hilirisasi harus menggunakan energi bersih. Penggunaan energi bersih dan standar lingkungan yang lebih tinggi secara umum akan menaikkan biaya produksi dan akan menaikkan nilai tambah ekonomi industri nikel di Indonesia. Dengan menggunakan energi bersih, program hilirisasi justru akan membantu membiayai transisi energi di Indonesia,” tambah Harryadin Mahardika, Direktur Program Transisi Bersih.

Widya L Larasati, peneliti senior Transisi Bersih, menambahkan bahwa sebagai pemilik sumber daya yang dominan, pemerintah Indonesia secara alami memiliki kemampuan mengontrol pasokan dan harga nikel dunia untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Jika Indonesia mencabut insentif, menggunakan energi bersih serta menaikkan upah buruh, standar lingkungan hidup, dan ESG, yang kemudian mengakibatkan kenaikan biaya produksi nikel, maka pasar nikel dunia akan menyesuaikan.

“Pemerintah perlu mencabut insentif langsung/tidak langsung nikel dan memperbaiki isu lingkungan. Tidak perlu takut kehilangan investasi karena dengan melakukan itu maka nikel Indonesia bisa menjadi acuan nikel ‘bersih’ dunia. Dengan demikian isu negosiasi FTA (free trade agreement/perjanjian perdagangan bebas) dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa akan dapat segera diselesaikan,” kata Widya.

“Keinginan untuk membangun industri hilir dari SDA yang Indonesia miliki memang sebuah hal yang baik dan diperlukan untuk perekonomian Indonesia. Tetapi cara untuk mencapai tujuan tersebut harus diperhatikan, dikaji dan dihitung dengan seksama biaya dan keuntungannya. Dan itu tidak hanya benefit ekonominya saja, tapi juga termasuk biaya-biasa sosial dan lingkungannya,” kata Deni Friawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Kontak Media:

Abdurahman Arum Rahman

Direktur Eksekutif Transisi Bersih

0811891875

Surabaya Kuna dan Surabaya Baru

Abad.id - Dalam sejumlah literasi dan sumber sumber sejarah, yang ditulis sejarawan asing, nama Surabaya disebut dengan jelas. Misalnya, sebagaimana ditulis dalam buku "Notes in the Malay Archipelago and Melacca" (Groenneveld) dan "Ying-Yai Sheng-Lan, The Overal Survey of the Ocean's Shores" (Feng Ch'eng-Chiin).

Di sana, nama Surabaya disebut bukanlah sebagai Hujunggaluh, sebuah pelabuhan laut di Pantai Utara Jawa bagian Timur. Surabaya adalah sebuah pelabuhan sungai yang dapat ditempuh (dijangkau) dengan perahu perahu kecil setelah kapal besar lempar jangkar di perairan laut.

Menurut catatan Ma Huan dalam buku "Ying-Yai Sheng-Lan" (1433) ketika membersamai Laksamana Cheng Ho ke Majapahit, dituliskan bahwa setelah kapal mereka berhenti di perairan laut, mereka harus menuju ke Surabaya dengan menaiki perahu perahu kecil. Disana (Surabaya) mereka berhenti sebelum melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Canggu dan berjalan kaki menuju Majapahit.

Dengan jelas, disana (dalam catatan catatan itu), nama Surabaya disebut. Tidaklah heran ketika nama Surabaya disebut oleh Ma Huan (1433 M) karena nama Surabaya sendiri juga telah disebut dalam berita berita yang lebih tua. Misalnya pada prasasti Canggu yang dibuat oleh Raja Hayam Wuruk pada 1358 M dan kemudian disebut lagi dalam kitab Negarakertagama, yang memberitakan perjalanan Raja Hayam Wuruk ke Surabaya pada 1365 M.

Nama Surabaya, yang tersebut pada sumber sumber kuno (prasasti dan kitab) itu, bisa dikatakan Surabaya Kuna (ancient Surabaya)..

Dalam artikel ini, penulis menggunakan istilah Surabaya Kuna dan Surabaya Baru. Surabaya Kuna (Curabhaya) dan Surabaya Baru (era kolonial) memiliki letak yang berbeda, tetapi mereka sama sama di tepi kali. Ada pergeseran lokasi sesuai perkembangan jaman.

Surabaya Kuna terletak di selatan, di antara dua sungai (Kali Surabaya dan Kali Pegirian), yang diduga di kawasan Peneleh dan Pengampon.

Seorang sejarawan, budayawan dan wartawan Surabaya berdarah Jerman, G.H. Von Faber dalam bukunya "Er Werd Een Stad Geboren" (1953) menggambarkan bahwa Surabaya sudah ada sejak 1275 M. Letaknya di tepian sungai Kalimas dan Pegirian. Tepatnya di Pengampon, sebelah utara Peneleh.

Surabaya Kuna 1275

Faber mengilustrasikan bahwa Surabaya Kuna dibuka pada 1275 M sebagai sebuah kawasan permukiman baru yang lengkap dengan tata ruang dan letak sesuai dengan penghuninya. Ada blok untuk perempuan dan anak, ada blok untuk para guru, ada kawasan untuk polisi (pelindung kota) dan bahkan ada blok untuk para jawara.

Dalam ilustrasi Faber bahwa di Surabaya ini ada sebuah pelabuhan yang terkontruksi dengan baik. Ada gerbang masuk ke area belabuhan. Gerbang ini berupa kanal yang menghubungkan Kalimas dan pelabuhan Surabaya Kuna.

Sementara, Surabaya Baru terletak di utara Pengampon, tetap di tepi Kali Surabaya (Kalimas), tapi berada di sisi barat Kalimas, tidak lagi di antara Kalimas dan Pegirian.

Surabaya Baru 1677

Secara klasik, nama Surabaya dengan jelas dan otentik disebut pada sumber Prasasti Canggu (1358), kitab Negara Kertagama (1365) dan kronik Ying-Yai Sheng-Lan (1433).

Penyebutan nama Surabaya di ketiga sumber di atas semakin dipertegas dengan kedatangan Laksamana Speelman ketika menyerbu Trunojoyo di Surabaya pada 1677. Kedatangan Speelman membuka awal hadirnya Surabaya baru.

Dimanakah lokasi Surabaya (Kuna dan Baru) ?

Dimanapun lokasinya, Surabaya Kuna dan baru sebagai tempat peradaban manusia adalah nyata.  Surabaya berasal dan bermula dari sebuah desa di tepian sungai yang bernama Curabhaya (Surabaya). Tidak dari nama lainnya. Sejarah sudah membuktikan itu dan ini tidak dapat disangkal.

Prasasti Canggu (1358) adalah bukti. Kitab Negarakertagama (1365) adalah saksi. Kedatangan Laksamana Cornelis Speelman ke Surabaya (1677) adalah fakta sejarah. Apa yang didustakan? Tidak ada. Surabaya adalah Surabaya.

Surabaya Kuna (Curabhaya) terletak di antara dua sungai: Kali Surabaya atau Kalimas dan Kali Pegirian. Titik lokasinya di kawasan Peneleh dan Pengampon. Sebuah artefak peradaban manusia yang berupa sumur Jobong ditemukan di kampung Pandean, Peneleh pada 2018. Sumur ini sudah ada pada 1430.

Surabaya Baru terletak di utara Pengampon, di luar batas Sungai Kalimas dan Kali Pegirian. Surabaya baru berada di tepi barat Kalimas dan tercipta di masa masuknya bangsa Eropa (kolonial).

Pada peta peta lama digambarkan bahwa letak Surabaya Baru berada di tepi Barat Kalimas, tidak jauh atau berseberangan dengan Kampung Pecinan. Namanya ditulis Sourabaya atau Stad van Sourabaya.

Kampung Pecinan menjadi patokan pusat kegiatan dan dinamika Surabaya Baru, yang pada akhirnya menimbulkan perpindahan nama Surabaya dari Surabaya Kuna ke Surabaya Baru.

Kuna dan Baru adalah istilah yang dibuat penulis untuk membedakan letak dari Peneleh (Kuna) ke Krembangan (Baru), kawasan Jembatan Merah sekarang.Dalam perkembangannya dan dengan perubahan perubahan yang menyertainya, maka pusat aktivitas peradaban bergeser semakin ke utara, dari Peneleh ke Krembangan.

Jejak pendatang asing (Cina) misalnya, ketika memasuki Surabaya, mereka mengkonsentrasikan diri di utara dari Surabaya Kuna (1275). Yaitu di tempat yang kemudian dikenal sebagai Kampung Pecinan.

Kampung Pecinan, yang dikenal sekarang, adalah tempat dimana imigran Cina secara berangsur menapakkan kakinya sejak moyang mereka masuk Surabaya.

Diawali dengan masuknya Tartar pada 1293 (Groenneveld: "Notes in the Malay Archipelago and Melacca"), lalu Cheng Ho pada 1433 (Ying-Yai Sheng-Lan, The Overal Survey of the Ocean's Shores dan berikutnya imigran marga Han, The dan Tjoa pada 1700-an, konsentrasi perkampungan Pecinan itu meninggalkan jejak dan fakta. Jejak itu adalah Kampung Pecinan.

Kampung Pecinan menjadi lorong waktu (time tunnel) dan teropong waktu (time binocular) untuk melihat masa lalu. Kehadiran mereka pada abad 18 menjadi jembatan penghubung antara masa yang lebih lalu (sebelum abad 18) dengan masa sekarang (abad 21).

Di sekitar kampung Pecinan inilah Surabaya moderen itu tumbuh. Keberadaan Surabaya ini dipertegas oleh kehadiran bangsa Eropa yang mengusung konsep kota Eropa dan mengaplikasikan konsep itu di Surabaya Baru. Maka jadilah sebuah kota bergaya Eropa yang bernama Stad van Surabaya (kota Surabaya).