images/images-1742355969.jpeg
Indonesiana

Korupsi di Pertamina dan Ketegangan Hubungan Prabowo VS Jokowi

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

88 views

24 Comments

Save

Korupsi di Pertamina dan Ketegangan Hubungan Prabowo VS Jokowi
 
Kasus korupsi terbesar yang baru-baru ini mencuat adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023, dengan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka pada Februari 2025, termasuk petinggi anak perusahaan Pertamina seperti Riva Siahaan (Dirut PT Pertamina Patra Niaga) dan Yoki Firnandi (Dirut PT Pertamina International Shipping), serta pihak swasta seperti Muhammad Kerry Adrianto Riza (diduga anak Riza Chalid, "saudagar minyak" era Petral). Kasus ini terjadi di masa pemerintahan Jokowi, dan penyidikannya meningkat tajam di awal masa kepemimpinan Prabowo.
 
Kasus lain yang relevan adalah korupsi pengadaan LNG (2011-2021) yang melibatkan mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, dengan kerugian Rp2,1 triliun. Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), eks Komisaris Utama Pertamina era Jokowi, juga diperiksa KPK sebagai saksi pada Januari 2025 terkait kasus ini.
Sementara ketegangan antara Jokowi dan Prabowo terlihat dari beberapa indikasi, seperti:
- Demo "Adili Jokowi" pada Februari 2025 yang menuntut penyidikan atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan Jokowi, termasuk dalam Pilpres 2024.
- Penyesuaian anggaran IKN oleh Prabowo, yang awalnya dipotong (Rp4,81 triliun) lalu ditambah (Rp14,4 triliun), menunjukkan tarik-menarik prioritas.
- Gaya kepemimpinan yang berbeda: Jokowi dengan pendekatan populis dan fokus legacy, sementara Prabowo ingin menonjolkan visi sendiri seperti Makan Bergizi Gratis.
 
Lalu relevansinya dengan Kasus Korupsi Pertamina bisa dilihat dalam konteks waktu dan momentum politik:
Yakni Kasus Rp193,7 triliun mulai diungkap secara masif oleh Kejagung pada Februari 2025, hanya empat bulan setelah Prabowo dilantik. Ini bertepatan dengan meningkatnya tekanan publik terhadap Jokowi, termasuk demo "Adili Jokowi." Ada spekulasi bahwa pengungkapan kasus ini bisa menjadi alat politik Prabowo untuk menjauhkan diri dari bayang-bayang Jokowi atau menunjukkan komitmen antikorupsinya, sekaligus merespons tuntutan rakyat. Ya meskipun demo itupun belum bisa dipastikan dari pihak yang berlawayarah dengan Jokowi, bisa jadi malah massa A1 Jokowi yang pengen Prabowo jatuh. Semua sekenario bisa saja dirancang di republik setengah tengki ini.
 
Namun, kasus Pertamina ini berakar pada periode 2018-2023, sepenuhnya di era Jokowi, dan tidak ada indikasi bahwa Prabowo secara pribadi memicunya sebagai serangan terhadap Jokowi. Penyidikan tampaknya lebih merupakan kelanjutan kerja Kejagung yang sudah berjalan sejak sebelum transisi kekuasaan.
 
Lalu soal keterlibatan Ahok; Ahok, yang diangkat Jokowi sebagai Komisaris Utama Pertamina (2019-2020), terseret sebagai saksi dalam kasus LNG. Meskipun hanya sebagai saksi, yang pemeriksaannya oleh KPK pada Januari 2025, ini memunculkan narasi bahwa kasus Pertamina bisa digunakan untuk "mengorek" masa lalu pemerintahan Jokowi. Ahok adalah sekutu dekat Jokowi, dan keterlibatannya (meski terbatas) bisa dilihat sebagai titik lemah yang dieksploitasi di tengah ketegangan politik.
 
Belum ada bukti bahwa Prabowo-lah yang mendorong pemeriksaan ini untuk menyerang Jokowi melalui Ahok. KPK beroperasi independen, dan pemeriksaan Ahok lebih terkait kasus Karen Agustiawan ketimbang konflik langsung dengan Prabowo.
 
Kemudian narasi Mafia Migas dan Legacy Jokowi. Kasus Rp193,7 triliun menguak kembali isu "mafia migas," yang pernah menjadi fokus Jokowi saat membubarkan Petral pada 2015. Nama Muhammad Kerry Adrianto Riza, diduga anak Riza Chalid (figur sentral era Petral), memperkuat kesan bahwa jaringan lama masih aktif di era Jokowi. Ini bisa menjadi amunisi bagi Prabowo untuk menegaskan bahwa warisan Jokowi di sektor energi tidak sepenuhnya bersih, meskipun Prabowo belum secara eksplisit mengkritik Jokowi atas hal ini.
Konon Jokowi sendiri ingin Pertamina menjadi simbol keberhasilan BUMN, jadi kasus ini bisa merusak reputasinya, yang mungkin menguntungkan Prabowo secara tidak langsung jika ia ingin tampil lebih tegas terhadap korupsi.
 
Soal komitmen Prabowo dan tekanan publik, bahwa Prabowo berjanji dalam kampanye untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Pengungkapan kasus besar seperti ini diawal masa jabatannya (100 hari pertama) bisa jadi cara untuk membuktikan janji itu, terlepas dari konflik dengan Jokowi. Namun, jika kasus ini akhirnya menyeret figur-figur era Jokowi lebih jauh, itu bisa memperdalam ketegangan, terutama jika Jokowi merasa "dikhianati" oleh sekutunya.
 
Narasi-narasi diatas hanyalah opini, karena hingga kini, tidak ada dokumen, kesaksian, atau pernyataan resmi dari Prabowo, Jokowi, atau penegak hukum yang menghubungkan kasus Pertamina dengan konflik pribadi mereka. Penyidikan dilakukan oleh Kejagung dan KPK, yang secara formal independen dari presiden.
Tapi dalam konteks Politik, pengungkapan kasus besar diawal masa jabatan Prabowo bisa dimanfaatkan untuk menegaskan otoritasnya, terutama ditengah demo anti-Jokowi. Ini mungkin memperkuat narasi bahwa Prabowo ingin keluar dari bayang-bayang Jokowi, tapi tidak ada indikasi bahwa kasus ini sengaja diarahkan untuk menyerang Jokowi secara personal.(Mda)
 
Kopi_kir sendirilah!
Abiansemal, 26/02/2025

Artikel lainnya

Perubahan Diksi dan Proses Pembodohan

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Sikap Kritis PDIP Terhadap Danantara

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Pertamina sebagai "Mesin Uang" Politik

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Dari Hero ke Blunder

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Ironi Wacana Perpu Perampasan Aset

Malika D. Ana

Mar 27, 2025

Blunder Yang Dilakukan Prabowo

Malika D. Ana

Mar 23, 2025