Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Hal ini karena, kebijakan tersebut menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi.

Hal tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru Transisi Bersih bertajuk “Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060”. Laporan ini mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral menyebabkan investasi yang berlebihan (over investment) di industri smelter nikel. Kapasitas smelter nikel di Indonesia naik 15 kali lipat dalam tujuh tahun, dari 200 ribu ton feronikel pada 2016 menjadi 3.046 ribu ton pada 2023. Kapasitas ini masih akan naik lagi menjadi 5.568 ribu ton dalam beberapa tahun ke depan, mengingat saat ini ada 2.522 ribu ton kapasitas yang sedang dan akan dibangun.

Investasi yang berlebihan ini berdampak pada produksi yang berlebihan (over production). Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia meningkat lebih dari 15 kali lipat dari 117 ribu ton pada 2014 menjadi 1,8 juta ton pada 2023. Volume produksi diperkirakan terus meningkat mengingat banyaknya smelter yang masih dalam masa konstruksi.

“Over investment dan over production ini akhirnya merusak keseimbangan pasar nikel dunia. Suplai melimpah dan harga turun. Nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi pun terancam turun. Berbagai pihak juga mulai mengkhawatirkan over eksploitasi yang akan menyebabkan cadangan nikel Indonesia habis lebih cepat,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Selain itu, laporan ini juga menyebutkan, insentif tidak langsung lainnya seperti upah buruh murah dan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG) yang rendah menyebabkan biaya produksi dalam negeri relatif murah. Hal ini secara tidak langsung juga mengurangi nilai tambah industri hilirisasi pada ekonomi nasional. Pasalnya, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asing untuk pelaku ekonomi lokal, seperti gaji karyawan lokal, pajak (pemerintah), biaya pengadaan subkontraktor lokal, dan biaya lainnya, adalah nilai tambah ekonomi lokal dan menambah kesejahteraan masyarakat lokal.

“Semakin besar porsi biaya perusahaan untuk pelaku ekonomi lokal, maka semakin besar nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berbagai kebijakan hilirisasi seperti insentif untuk smelter, subsidi batu bara, upah buruh murah, standar lingkungan yang rendah, dan sebagainya justru menurunkan nilai tambah ekonomi industri smelter,” Anindya Athaya Putri, peneliti Transisi Bersih, menjelaskan.

Komitmen Pengurangan Emisi

Laporan ini juga menyoroti hilirisasi mineral yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Dampaknya, jumlah PLTU dibangun khusus untuk industri (captive) meningkat sangat pesat dari 1,4 gigawatt (GW) pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023, ditambah 14,4 GW yang akan dibangun dalam waktu dekat. Alhasil, akan ada PLTU captive mencapai 25,2 GW atau setara 72% dari kapasitas total PLTU 34,8 GW saat ini. PLTU captive akan menjadi lubang besar yang dapat menggagalkan program Indonesia bebas emisi.

“Program hilirisasi yang menggunakan energi batu bara tidak koheren dengan program bebas emisi. Ini seperti kita menguras air kolam, sementara pada saat yang sama kita mengisi kolam dengan air yang baru. Program hilirisasi dapat menggagalkan program bebas emisi yang berbiaya sangat mahal,” tutur Abdurrahman Arum.

“Untuk menyelaraskan dua program tersebut maka hilirisasi harus menggunakan energi bersih. Penggunaan energi bersih dan standar lingkungan yang lebih tinggi secara umum akan menaikkan biaya produksi dan akan menaikkan nilai tambah ekonomi industri nikel di Indonesia. Dengan menggunakan energi bersih, program hilirisasi justru akan membantu membiayai transisi energi di Indonesia,” tambah Harryadin Mahardika, Direktur Program Transisi Bersih.

Widya L Larasati, peneliti senior Transisi Bersih, menambahkan bahwa sebagai pemilik sumber daya yang dominan, pemerintah Indonesia secara alami memiliki kemampuan mengontrol pasokan dan harga nikel dunia untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Jika Indonesia mencabut insentif, menggunakan energi bersih serta menaikkan upah buruh, standar lingkungan hidup, dan ESG, yang kemudian mengakibatkan kenaikan biaya produksi nikel, maka pasar nikel dunia akan menyesuaikan.

“Pemerintah perlu mencabut insentif langsung/tidak langsung nikel dan memperbaiki isu lingkungan. Tidak perlu takut kehilangan investasi karena dengan melakukan itu maka nikel Indonesia bisa menjadi acuan nikel ‘bersih’ dunia. Dengan demikian isu negosiasi FTA (free trade agreement/perjanjian perdagangan bebas) dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa akan dapat segera diselesaikan,” kata Widya.

“Keinginan untuk membangun industri hilir dari SDA yang Indonesia miliki memang sebuah hal yang baik dan diperlukan untuk perekonomian Indonesia. Tetapi cara untuk mencapai tujuan tersebut harus diperhatikan, dikaji dan dihitung dengan seksama biaya dan keuntungannya. Dan itu tidak hanya benefit ekonominya saja, tapi juga termasuk biaya-biasa sosial dan lingkungannya,” kata Deni Friawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Kontak Media:

Abdurahman Arum Rahman

Direktur Eksekutif Transisi Bersih

0811891875

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2050 untuk ketenagalistrikan dan 2060 untuk energi lainnya. Net Zero Emission adalah kondisi di mana jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan seimbang dengan yang diserap oleh bumi. Saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ditenagai oleh batu bara menjadi salah satu penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia. Di samping itu, jumlah PLTU di jaringan Jawa-Bali saat ini juga berlebih. Jika seluruh PLTU tersebut terus beroperasi sampai masa operasionalnya selesai, dikhawatirkan jumlah emisi GRK Indonesia akan melewati batas yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah berencana akan menutup lebih awal (penutupan dini) beberapa PLTU.

Program penutupan dini PLTU ini menjadi penting karena, pertama, kapasitas pembangkit listrik di Indonesia secara umum berlebihan (overcapacity). Kedua, Kualitas udara di kota-kota besar menurun yang berkaitan degan beroperasinya PLTU-PLTU raksasa di pulau Jawa dan kawasan pusat penghasil batu bara. Ketiga, PLTU yang ada di Indonesia masih tergolong baru sehingga masa operasionalnya masih panjang. Tiga alasan tersebut menjadi alasan kuat Indonesia untuk menutup lebih awal beberapa PLTU.

Masalahnya adalah penutupan dini PLTU berbiaya mahal. Mengapa mahal? Karena biaya tersebut bukan hanya sekedar mengganti biaya investasi, atau membeli instalasi pembangkit listrik yang sudah tidak digunakan, namun juga mengganti potensi keuntungan komersial PLTU kepada pemiliknya. Hal ini menjadi sebuah dilema yang dihadapi, di satu sisi penutupan dini PLTU sangat perlu dilaksanakan karena dampak negatif yang ditimbulkan baik masalah kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi. Di sisi lain penutupan PLTU ini tidak memberikan keuntungan finansial, sebaliknya harus ada pihak yang membayar ganti untung kepada pemilik PLTU.

Transisi Bersih dalam hasil risetnya yang berjudul “Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU” membuat sebuah standar agar biaya penutupan dini PLTU terdistribusi secara adil. Standar ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat penutupan dini PLTU, meminimalkan biaya, dan mengoptimalkan distribusi biaya penutupan sehingga tersebar secara proporsional dan adil kepada semua pihak.

Penting untuk memastikan bahwa biaya penutupan PLTU dibagi secara proporsional di antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan dalam distribusi beban finansial dapat tercapai. Distribusi beban tersebut haruslah mempertimbangkan kontribusi emisi masing-masing pihak. Pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi menanggung biaya paling banyak.

Negara industri harus membantu negara berkembang dan negara miskin karena mereka telah mengeluarkan emisi lebih banyak. Bantuan ini penting untuk membantu negara-negara berkembang dan miskin mengatasi tantangan teknis dan ekonomi dalam menggantikan PLTU yang kotor dengan teknologi energi bersih yang lebih ramah lingkungan.

Perusahaan yang mengeluarkan emisi juga harus menanggung beban paling banyak. Semakin besar emisi yang dihasilkan, beban biaya juga harus semakin besar. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung penutupan dini PLTU, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan jejak karbon mereka sendiri, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong transisi menuju energi bersih. Selain itu masyarakat berpendapatan tinggi juga harus menanggung beban lebih banyak karena mereka umumnya mengonsumsi energi dan emisi karbon yang lebih banyak.

Agar memenuhi prinsip-prinsip di atas, maka pembiayaan yang paling ideal untuk penutupan dini PLTU adalah hibah dan sejenisnya yang berasal dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi. Idealnya hibah berasal dari negara industri (kaya) kepada negara berkembang dan negara miskin, atau dari entitas ekonomi lainnya yang mengeluarkan emisi paling banyak seperti perusahaan migas, batu bara, manufaktur, serta perusahaan yang menggunakan energi masif lainnya.

Negara industri, selain melakukan transisi energi di negaranya sendiri, mereka juga perlu membantu negara-negara berkembang lainnya untuk mencapai bebas emisi. Alasan terkuat adalah faktor keadilan. Karena untuk mencapai kemakmuran saat ini, negara-negara industri telah mengeluarkan emisi kumulatif yang sangat besar, sehingga tidak memungkinkan negara-negara berkembang untuk mencapai kesejahteraan dengan cara yang sama. Negara-negara industri telah menghabiskan “jatah emisi global”, sehingga tidak tersedia ruang lagi bagi negara berkembang untuk mengeluarkan emisi yang sama untuk mencapai kesejahteraan seperti negara-negara industri. Sebagai kompensasinya, maka negara industri harus membantu negara berkembang dalam transisi energi.

Alternatif kedua skema pendanaan lainnya adalah pinjaman non-komersial. Pinjaman jenis ini idealnya tidak berbunga. Pinjaman bisa berasal dari lembaga-lembaga non komersial seperti bank dunia, bank pembangunan, pemerintah negara lainnya, dan lembaga non komersial lainnya, atau bisa juga dari lembaga komersial atau perorangan yang memberikan pendanaan non komersial. Selanjutnya pinjaman ini akan dibayar oleh publik (pemerintah).

Alternatif ketiga, pembiayaan dengan dana publik (pemerintah) dan pinjaman komersial. Ketiga sumber pendanaan ini bersifat prioritas dari alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Alternatif kedua dan ketiga hanya akan digunakan ketika alternatif di atasnya tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini, sebagian besar pembiayaan untuk penutupan dini PLTU akan menjadi beban pemerintah atau publik. Minimnya hibah dan kesediaan pihak ketiga untuk membayar biaya penutupan membuat pemerintah tidak punya banyak pilihan.

Riset Transisi Bersih juga menemukan fakta lain di lain di lapangan yang dapat menghambat program bebas emisi. Saat membuat rencana penutupan dini PLTU, pemerintah masih memberikan izin pembangunan PLTU captive baru (PLTU yang digunakan dalam industri) dengan alasan mendorong investasi industri. Pembangunan PLTU baru di sektor industri (hilirisasi) ini “tidak koheren” dengan rencana bebas emisi, terutama penutupan dini PLTU. Pembangunan PLTU baru akan membuat penutupan dini PLTU sia-sia. Semua efek pengurangan emisi pada penutupan dini PLTU akan hilang ketika dibangun PLTU baru yang kapasitasnya sama. Ini seperti kita menguras air dalam kolam sementara kita mengisi kolam dengan air yang baru pada saat yang bersamaan. Ini adalah pekerjaan yang sia-sia.

Pemerintah dan semua pihak perlu menggali pendanaan yang paling ideal, terutama dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi, baik berupa hibah, pajak, atau yang lainnya, untuk mengurangi beban masyarakat umum. Pemerintah juga perlu menata ulang kebijakan industri hilirisasi agar tidak menggunakan energi batu bara, agar sejalan dengan rencana bebas emisi 2060. Standar Keekonomian dan Keadilan yang dibuat oleh Transisi Bersih dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam program transisi energi secara umum.

Ditulis oleh:
Aditya Silvatama, staf eksekutif Transisi Bersih

Laporan Hasil Riset Transisi Bersih:

Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU : https://transisibersih.org/publication/detail/standar-keekonomian-dan-keadilan-untuk-penutupan-dini-pltu-2

Peserta Kongres Pemuda I diketuai M Tabrani mulai 30 April 1926 dan berakhir 2 Mei 1926. Foto dok net

abad.id-Balai Bahasa Propinsi Jawa Timur meggelar UKBI (Uji Kemahiran Bahasa Indoensia) Adaptif Merdeka dengan peserta 200 kepala sekolah se Surabaya, Senin (13/2/2022). Kegiatan ini untuk sosialisasi mengukur kemahiran berbahasa peserta uji mulai dari kemahiran yang terendah hingga kemahiran tertinggi. Sebab berikutnya UKBI akan digelar massal dengan peserta pelajar dan mahasiswa serta umum.

Kepala balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Dr Umi Kulsum, M.Hum mengatakan, manfaat UKBI ini antara lain dalam seleksi penerimaan mahasisw baru, sebagai sertifikat pendamping ijahah, seleksi penerimaan pegawai profesi tertentu, tes pendamping kelulusan jenjang sarjana dan pascasarjana, pegawai profesi tertentu sebagai wartawan editor penerjemah penulis pengacara dan peneliti, sefta persyaratan kewarganegaraan asing yang ada di Indonesia.  “ UKBI Adaptif Merdeka merupakan tes untuk mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, lisan dan tulis yang didesain ujinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji,” kata Dr Umi Kulsum, M.Hum.

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka bisa dilakukan secara daring, dapat diakses lintas wilayah bahkan lintas negara. Foto Pulung

UKBI Adaptif Merdeka memiliki berbagai keunggulan, yaitu berbasis teknologi mutakir, berlandaskan teori tes modern, tingkat keandalan tinggi, adaptif terhadap berbagai karakteristik peserta, berbasis data dan sertifikat digital dan dapat diakses lintas wilayah bahkan lintas negara. Dalam kesempatan itu Dr Umi Kulsum, M.Hum mengatakan bersyukur memiliki bahasa Indonesia yang digunakan 250 juta warga Indonesia dan dipelajari 50 negara di dunia. Sehingga saatnya nanti bahasa  Indonesia menjadi bahasa yang populer yang digunakan komunikasi antar manusia di dunia.

Bahasa Indonesia Populer Sejak Kongres Pemuda

Kepopuleran bahasa Indonesia berkat Kongres Pemuda Indonesia Pertama yang digagas dan diketuai M Tabrani mulai 30 April 1926 dan berakhir 2 Mei 1926. Tabrani meminta Muh Yamin membahas bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Namun, Yamin rupanya lupa tidak menyampaikan materi bahasa Indonesia. Ia malah membahas bahasa Melayu dan bahasa Jawa sebagai dua bahasa yang memiliki potensi menjadi bahasa persatuan.

Tabrani sangat kencang menolak usulan Yamin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Tabrani, Sanusi Pane, dan Djamaloedin Adinegoro mendapat kesempatan mengoreksi naskah materi yang dibuat Yamin sebelum disampaikan di Kongres.

Di rapat Tim Perumus Kongres, Yamin pun kemudian diberi tugas menyusun resolusi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Untuk poin pertama dan kedua, Tabrani sepakat. Namun untuk poin ketiga M Tabrani menolaknya.  "Jalan pikiran saya kalau tumpah darah dan bangsa disebut Indonesia, maka bahasa persatuan juga  harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu," kata Tabrani.

Yamin pun menuding Tabrani sebagai tukang melamun, karena tak akan ada bahasa Indonesia. Tabrani tak mau kalah. Jika bahasa Indonesia belum ada, maka perlu dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia Pertama ini. Saat debat terjadi posisi Djamaloedin memilih berpihak dengan Yamin. Tabrani kalah suara, namun ketika Sanusi datang ikut mengoreksi dan memilih mendukung Tabrani.

Tak ada keputusan di kongres pertama soal bahasa. Hanya sepakat keputusan bahasa diputuskan di Kongres Pemudia Indonesia Kedua. Setelah Tabrani menyampaikan pidato penutupan kongres, malam harinya , para peserta Kongres makan bersama di Restoran Insulinde, Pecenongan,

Mohamab Tabrani Soerjowitjirto penggagas bahasa Indonesia kelahiran Pamekasan. Foto dok net 

Tabrani seperti dicatat Nieuwe Rotterdamsche Courant, menegaskan perlunya mempromosikan perasaan persatuan. Karena itulah diadakan Kongres Pemuda. Tujuan kongres ini untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.  Kesatuan bahasa muncul dengan sendirinya begitu negara ada. Bahasa mana yang akan menjadi bahasa Indonesia dianggap tidak penting. Bisa dari bahasa Melayu, Jawa, bahkan Belanda. Maka sejak saat itu muncul semangat para intelektual untuk melahirkan bahasa Indonesia di Kongres Pemuda Indonesia ke dua.

M. Tabrani Diusulkan Mendapat Gelar Pahlawan

Perjalanan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan tidak terlepas dari sosok Mohmamad Tabrani. Selama ini, ia hanya dikenal sebagai tokoh jurnalistik Indonesia terkemuka dan tokoh pergerakan nasional. Sejarah lebih mencatat Muhamad Yamin, Sanusi Pane, dan Sutan Takdir Alisyahbana merintis bahasa Indonesia.

Mohamab Tabrani Soerjowitjirto atau biasa dikenal Mohamad Tabrani lahir di Pamekasan, Madura 10 Oktober 1904. Ia tokoh Jong Java tetapi lebih dikenal sebagai wartawan, meski sekolahnya di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) dan OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren) di Bandung. OSVIA mendidikanya menjadi amtenar, pegawai pemerintah  tetapi ia memilih menjadi wartawan.

Kiprahnya dimulai menjadi wartawan Hindia Baroe (1925-1926) di bawah pemimpin redaksi Agus Salim. Ketika Agus Salim keluar awal 1926, karena mendapat tugas partai, Tabrani diangkat sebagai pemimpin redaksi. Jabatan itu ditinggalkan karena ia belajar jurnalistik ke kampus Berlin Universitat dan Koln Universitat jurusan Jurnalistik dan Ilmu Persuratkabaran.

Setelah kembali dari Eropa, ia memimpin Revee Politiek, organ partai yang didirikannya, Parta Rakyat Indonesia dari tahun 1932-1936. Lalu, menangani koran milik Haji Djoenadi, Pemandangan (1936-1942). Sesudah itu dia memimpin redaksi Suluh Indonesia, organ Partai Nasional Indonesia.

Pada zaman Jepang, ia memimpin koran Tjahaya di Bandung, hingga pernah dijebloskan ke penjaran Sukamiskin. Ia disiksa hingga kaki cacat sampai pincang. Keluar dari penjara, Tabrani memimpin Indonesia Merdeka yang diterbitkan Jawa Jawa Hokokai.

Saat Indonesia Merdeka, ia sempat mengelola koran Suluh Indonesia, milik Partai Nasional Indonesia. Dalam perjalanan hidupnya, Tabrani ikut mendirikan Institut Jurnalistik dan Pengetahuan Umum bersama Mr. Wilopo. Tabrani pernah menjadi Ketua Persatuan Djoernalis Indonesia (Perdi). Ia hadir ketika Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibentuk tahun 1946, sebagai Pegawai Menteri  Penerangan. Tabrani meninggal di Jakarta 12 Januari 1984, di usia 80 tahun dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Atas prestasinya menggagas bahasa Indonesia dalam kongres pemuda, nama M Tabrani mendapatkan gelar pahlawan. (pul)

Penulis : Pulung Ciptoaji

Dengan dibantu warga lokal, Tim SAR dan TNI berusaha mengumpulkan korban tewas. Medan yang sulit membuat proses evakuasi berjalan sangat lambat. Foto 30 Tahun Indonesia Merdeka

abad.id-Tim penyelamat dan warga sipil Nepal sedang berkumpul di sekitar puing-puing pesawat Yeti Airlines yang jatuh di Pokhara, Minggu (15/1/2023). Pihak berwenang di Nepal memastikan, 68 orang tewas setelah pesawat yang mengangkut 72 orang itu jatuh ke jurang. Pesawat ATR 72-500 bermesin ganda dengan penerbangan domestik dari Kathmandu ke Pokhara mengangkut penumpang lokal, lima orang India, empat orang Rusia, satu orang Irlandia, dua orang Korea Selatan, satu orang Australia, satu orang Perancis, dan satu orang Argentina. Di antara para penumpang terdapat tiga bayi dan tiga anak.

Tragedi ini merupakan kecelakaan udara terburuk dalam 30 tahun terakhir di Nepal. Jaringan Keselamatan Penerbangan menunjukkan, tragedi pesawat jatuh di Nepal merupakan kecelakaan udara paling mematikan sejak 1992. Saat itu pesawat Airbus A300 Pakistan International Airlines jatuh ke lereng bukit saat mendekati Kathmandu, menewaskan semua 167 orang di dalamnya. Kemudian peristiwa tahun 2000, hampir 350 orang menjadi korban tewas dalam berbagai kecelakaan udara di Nepal, akibat perubahan cuaca yang tiba-tiba dapat menyebabkan kondisi berbahaya. Sedangkan saat kecelakaan pesawat Yeti Airlines ini, udara cuaca sedang carah. Sehingga banyak pihak ingin tahu penyebab kecelakaan yang sebenarnya dari kotak hitam.

Sebenarnya peristiwa pesawat jatuh di negara yang sedang berkembang bukan barang baru. Banyak aspek yang menjadi penyebab, mulai rendahnya pengawasan terhadap aspek keselamataan penerbangan, usia pesawat, pengaruh medan dan jarak tempuh serta regulasi internal di perusahaan maskapai.

Di Indonesia hampir tiap tahun terjadi kecelakaan pesawat hingga menyebabkan banyak korban jiwa. Pada 16 Januari 2002 misalnya, peristiwa pesawat Garuda Indonesia penerbangan 421 yang terbang dari Ampenan menuju Yogyakarta, jatuh di Sungai Bengawan Solo.  Kecelakaan ini menewaskan seorang awak, sementara 54 penumpang dan 5 awak lainnya selamat.  Peristiwa tragis lainnya hilangnya pesawat Air Asia QZ8501 pada awal tahun 2014. Serta kejadian di tahun yang sama masih melibatkan negara Malaysia pada 8 Maret, yaitu hilangnya Malaysia Airlines MH370 yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Serta insiden Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh di Ukraina pada 17 Juli 2014.

Sementara itu bagi orang bali, peristiwa kecelakaan pesawat registrasi N446PA Boeing 707 Pan American World yang menabrak pada 22 April 1974 akan selalu diingat. Pesawat PANAM menabrak gunung, lima menit menjelang mendarat di bandar udara Ngurah Rai.

Sebenanya sejak dulu pulau Bali memiliki daya magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain melalui jalur darat menyebrang melalui Selat Bali, menuju pulau dewata itu bisa menggunakan jalur udara. Salah satu yang mememiliki jadwal penerbangan ke Bali yaitu PANAM Perusahaan Penerbangan milik Amerika Serikat.

Saat hendak mendarat pukul 12.23 waktu Bali, PANAM Flight 812 sedang dalam final approaching . Pesawat dilaporkan berada di ketinggian 2.500 kaki. Menara Bali di Bandara Ngurah Rai memberikan instruksi untuk melanjutkan final approaching dan melaporkan ketika landasan sudah terlihat. 

Meskipun keadaan lapangan yang sulit, petugas akhirnya menemukan titik lokasi jatuhnya pesawat PANAM. Foto 30 Tahun Indonesia Merdeka 

Kapten Zinke tidak menemui kesulitan dalam prosedur pendekatan ke Bandara Ngurah Rai. Prosedur tersebut menyatakan bahwa sebelum mereka dapat mendarat di bandara, penerbangan harus mempertahankan ketinggian 12.000 kaki dan kemudian mereka harus melaksanakan prosedur penurunan ADF secara penuh.

Pilot Zinke menyadari ada daerah pegunungan di utara bandara. Maka jika penerbangan level 120 pasti membebaskan mereka dari jaur pegunungan. Awak kemudian memberi tahu pengontrol ETA Flight 812, dan menyatakan niat untuk berbelok ke kanan dalam jarak 25 mil dari suar untuk trek keluar pada 261 derajat, turun hingga 1.500 kaki, diikuti prosedur untuk membalikkan air. pendekatan terakhir di Runway 09.

Penunjuk ADF menunjuk ke arah NDB (non-directional beacon). Pada 15:18 UTC, awak pesawat memperhatikan bahwa ADF nomor satu "berayun" sedangkan ADF nomor dua tetap stabil.

Beberapa detik kemudian, awak pesawat Flight 812 melapor ke Bali Control bahwa dia berada di atas stasiun dan keluar untuk turun ke level penerbangan 120. Pemberitahuan itu diakui oleh Bali Control. Maka Flight 812 diinstruksikan untuk pindah ke Menara Bali.  Setelah menjalin kontak dengan Menara Bali, Flight 812 melaporkan bahwa mereka melakukan prosedur keluar di level penerbangan 110 dan meminta ketinggian yang lebih rendah. Mereka kemudian diizinkan untuk ketinggian yang lebih rendah. Awak Flight 812 kemudian memutuskan untuk melakukan belokan kanan awal pada 263 derajat. Kemudian Flight 812 membalas, "Check inbound". Pada pukul 15:26 UTC, pilot-in-command meminta visibilitas dengan memanggil, "Menara kontrol Bali, bagaimana dengan visibilitas di luar saat ini?"

Namun apa yang terjadi, rupanya transkripsi perekam suara Air Traffic Control menyatakan , ternyata panggilan ini tidak pernah ada kelanjutan. Rupanya ini pesan terakhir yang dikirimkan pesawat PANAM. Seketika petugas menara Bali langsung melakukan langkah-langkah. Pertama terus berusaha menghubungi pesawat dengan meneriakkan, "Clipper delapan satu dua, Menara Bali", dan "Clipper delapan satu dua, Menara Bali, apakah pesan diterima?". Namun, tidak ada jawaban yang diterima, semuanya telah hening. Menara Bali kehilangan kontak dengan pesawat dan menyatakan bahwa pesawat hilang.

Tidak lama kemudian, ada kabar pesawat mengalami nahas menabrak daerah pegunungan. Lokasi kecelakaan sekitar 42,5 mil laut (48,9 mi; 78,7 km) barat laut Bandara Internasional Ngurah Rai, tepatnya di Desa Tinga-Tinga Buleleng Bali.

Melihat posisi pesawat yang sangat sulit berada di tebing gunung, tim evakuasi dan SAR mendatangkan pasukan terjun payung. tim SAR menemukan pesawat menabrak gunung sekitar 37 mil barat laut dari bandara Bali. Puing-puing ditemukan dua warga desa setempat. Mereka melaporkan bahwa tidak ada yang selamat. Seluruh penumpang, 107 orang tewas bersama kru pesawat.

Evakuasi jenazah segera dilakukan, namun terhambat akibat medan lokasi yang sangat sulit. Maka tim SAR terpaksa membatalkan proses evakuasi lewat udara. Seorang perwira TNI yang terlibat dalam langkah SAR menyatakan, medan yang sulit membutuhkan waktu 4 hari untuk melakukan operasi penyelamatan. Maka proses evakuasi baru bisa dimulai pada 26 April, dan langsung menemukan 43 jenazah yang hangus terbakar.

Rincian manifes pesawat 96 penumpang dari sembilan negara, 70 penumpang menuju Bali, 24 orang transit Bali menuju Sydney, dan dua penumpang menuju Nadi. Penumpang yang menuju Bali semuanya wisatwan yang hendak berlibur. Sedangkan krue pesawat terdiri pilot Kapten Donald Zinke (52) mengantongi jam terbang total 18.247 jam termasuk 7.192 jam di pesawat Boeing 707/720. Co-pilotnya Perwira Pertama John Schroeder. Dia memegang peringkat Boeing 707 yang valid dan memiliki total jam terbang 6.312 jam termasuk 4.776 jam di pesawat Boeing 707/720.  Pilot lainnya Melvin Pratt, memegang lisensi pilot komersial yang valid dan peringkat instrumen saat itu. Pada saat kecelakaan itu dia telah terbang total 4.255 jam termasuk 3.964 jam di pesawat Boeing 707/720. Anggota kru kokpit lainnya insinyur penerbangan Timothy Crowley dan insinyur penerbangan Edward Keating.

Pesawat yang membawa 107 penumpang jatuh di sebuah tempat yang belum pernah dijamah manusia dan hanya menyisakan puing-puing kecil. Foto 30 tahun Indonesia Merdeka

Langkah dari pihak pemerintah Amerika Serikat segera mengirim FBI dan mendirikan crisis centre di sebuah hanggar.  Black box penerbangan ditemukan pada 16 Juli dan perekam suara kokpit ditemukan pada 18 Juli 1974. CVR ditemukan dalam kondisi baik, sedangkan FDR mengalami beberapa kerusakan pada bagian luarnya karena kecelakaan. sedangkan pemeriksaan rongsokan puing pesawat 812 menyimpulkan bahwa pesawat tidak pecah dalam penerbangan, karena puing-puing pesawat terkonsentrasi di area tertentu, bukan tersebar.  NTSB tidak menemukan kerusakan mesin, dan tidak menemukan bukti yang menunjukkan pesawat itu tidak layak terbang.

Penerbangan PANAM Flight 812 ini merupakan penerbangan 707 ketiga yang hilang di Pasifik dalam waktu kurang dari setahun setelah PANAM Flight 806 di Pago Pago pada 30 Januari 1974, dan PANAM  Flight 816 di Papeete pada 22 Juli 1973.  Setelah kecelakaan itu, PANAM mengusulkan ke Manajemen untuk membangun Sumber Daya Kru. Penerbangan 812 adalah 707 terakhir yang hilang setelah peningkatan keselamatan. Serta setelah kecelakaan itu, PANAM menghentikan penerbangan HongKong ke Sydney melalui Bali. (pul)

Asisten II Kota Surabaya Mengunjungi Begandring Soerabaia di Peneleh

Kawasan Peneleh, Kecamatan Genteng, selayaknya menjadi rumah peradaban dan sejarah kota Surabaya. Karena di wilayah kelurahan Peneleh, yang dibatasi oleh dua sungai (Kalimas dan Pegirian serta jalan Jagalan), menyimpan kekayaan sejarah yang disertai dengan data dan fakta.

Di kawasan kelurahan Peneleh terdapat Rumah Lahir Bung Karno (RLBK), Rumah HOS Tjokroaminoto, Rumah Roeslan Abdoelgani, Rumah Achmad Jais, Sumur kuno Jobong, Masjid Jamik Peneleh dan Makam Belanda Peneleh. Di kawasan inilah lahir dan tinggal tokok tokoh kebangsaan, termasuk tokoh tokoh pergerakan, yang pernah bersama sama dokter Soetomo mendirikan Soerabaiache Studieclub (1914), yang selanjutnya menyokong lahirnya Sumpah Pemuda pada 1927. Ada nama Ahmad Jais, Mas Sunjoto, Raden Panji Soenario Gondokusumo dan RMH Soejono, yang diabadikan menjadi nama jalan diingkungan Peneleh.

Titik titik bersejarah ini tersebar di kawasan ini, diantaranya di kampung Peneleh, kampung Pandean, di Kampung Grogol dan Kampung Plampitan. Adapun sumber sumber sejarah yang mendasarinya antara lain Prasasti Canggu (Hayam Wuruk), buku Penyambung Lidah Rakjat Indonesia (Cindy Adam) dan Erwerd Een stad Geboren (GH Von Faber).

Sayang jika kekayaan sejarah ini belum dioptimalkan menjadi produk industri ekonomi kreatif. Padahal dalam 17 sub ekonomi kreatif  disebutkan bahwa warisan budaya menjadi salah satunya. Hal ini disampaikan oleh Suriyadi Kusniawan S.Hum., M.Hum dalam "Sarasehan Kota Kreatif 2022, Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif" yang diselenggarakan oleh UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta, Disbudpar Propinsi Jawa Timur pada Rabu, 21 Desember 2022.

Menurutnya warisan budaya lokal (local heritage) akan menjadi sumber produk ekonomi kreatif yang berbeda (distinguished) dan mampu bertahan dibandingkan sumber sumber lainnya.

"Asalkan aktor aktor lokal sebagai penggerak ekonomi kreatif mampu mengidentifikasi lokal wisdomnya. Setiap daerah memiliki local wisdom yang berbeda beda", jelas Suriyadi.

Fakta dan data semacam inilah, yang sesungguhnya telah didapat oleh Komunitas Begandring Soerabaia di wilayah kelurahan Peneleh. Melalui kegiatan penelusuran, observasi dan riset yang dilakukan Begandring di lingkungan Peneleh, Begandring tidak hanya mengidentifikasi peninggalan dan lokasi sejarah, tapi juga menyusun narasi berdasarkan sumber sumber sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dari narasi itu, selanjutnya diaktualisasikan, yang salah satunya menjadi produk wisata edukasi Jelajah Sejarah yang bernama Subtrack (Surabaya Urban Track). Subtrack menawarkan kawasan, kampung kampung, tempat tempat bersejarah baik yang berupa gedung, struktur, lingkungan dan benda yang bersifat in-situ di Surabaya. Salah satunya adalah kawasan Peneleh.

Kunjungan Asisten II Kota Surabaya

Irfan Widiyanto, Asisten II Walikota Surabaya, yang membidangi urusan perekonomian dan pembangunan Kota Surabaya mengunjungi Komunitas Begandring Soerabaia di Lodji Besar di jalan Makam Penelah 46 Surabaya pada Selasa malam, 20 Desember 2022. Selama ini Irfan hanya mendengar nama Begandring Soerabaia melalui kiprahnya yang berkolaborasi dengan Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, mewakili pemerintah Kota Surabaya.

Irfan begandringan gayeng di Lodji bersama Begandring Soerabaia

Dalam kolaborasi itu, Walikota terlibat dalam produksi dua film dokudrama yang masing masing berperan sebagai Presiden Pertama RI, Soekarno. Pertama, dalam film "Koesno, Jati Diri Soekarno" dan kedua film "Soera ing Baja, Gemuruh Revolusi '45". Film pertama berhasil masuk nominasi film pendek terbaik Festival Film Indonesia 2022. Menurut Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur, Asep Suhendar, bahwa film Koesno duduk pada urutan ke 3 dari 7 nominator.

Pembuatan film dokudrama dan produk produk dari program Begandring, contohnya Jelajah Sejarah Subtrack, sesungguhnya semuanya berawal dari serangkaian diskusi dan rapat rapat informal (Vergadering = Begandring) di Lodji Besar di jalan Makan Peneleh 46 Surabaya. Dari Lodji Besar inilah semua aktivitas kreatif Begandring bermula. Seiring dengan berjalannya waktu, Lodji Besar menjadi rumah kreatif, yang tidak hanya bermanfaat bagi Komunitas Begandring, tapi juga bagi masyarakat umum dan mahasiswa.

Suasana rumah loji (Lodge Gebouw) yang di bangun pada 1907 ini memberi inspirasi kreatif bagi siapapun yang datang. Mereka bisa ngopi dan berdiskusi.

Kiranya alasan alasan itulah yang membuat Asisten II Kota Surabaya, Irfan Widiyanto, mengunjungi Begabdring Soerabaia di Lodji Besar. Ketika Irfan masuk rumah kuno di depan Makam Belanda Peneleh, ia disambut pengurus Begandring antara lain Kuncarsono, Nanang Purwono dan mitra Kukuh Yudha Karnanta (FIB Ubair) serta lainnya, melihat setiap ruang di Lodji yang penuh informasi sejarah Surabaya.

Di ruang depan terpajang reklame reklame jadul yang bisa bercerita tentang Hindia Belanda termasuk Surabaya.

Di ruang berikutnya terdapat koleksi artefak artefak kuno berupa pecahan gerabah terakota, guci dan keramik termasuk batu bata kuna dengan ukuran besar dari era Klasik.

Di ruang berikutnya terdapat peta peta dalam ukuran besar yang menggambarkan Surabaya dari abad ke abad. Di ruang ini juga tersedia buku buku sebagai bahan bacaan, Perpustakaan Begandring.

Di ruang depan, terdapat potret kota Surabaya, utamanya Kawasan Kota Tua. Di ruang ini terdapat potert Surabaya di antara daerah daerah lain yang berupa peta besar Jawa Timur.

Sementara di teras Lodji terdapat peta Kawasan Kota Tua Surabaya. Disanalah Irfan secara detail mencermati titik titik yang menjadi harapan pemerintah Kota Surabaya dalam upaya revitalisasi kawasan Kota tua.

Di teras inilah Irfan mulai Begandringan (diskusi informal sambil ngopi) dengan pengurus Begandring. Salah satu poin obrolannya adalah tentang kawasan Peneleh yang sangat kaya dengan sejarah. Karena Peneleh masuk di wilayah Kecamatan Genteng, maka saat itu juga, Irfan menelpon Camat Genteng Muhammad Aries Hilmi untuk bergabung dalam begandringan di Lodji Besar.

Camat Genteng (berjaket) beserta Camat Pabean Cantian dalam kunjungan lanjutan ke Begandring pada Rabu 22/12/2022

Pengembangan Kawasan Sejarah Peneleh

Dengan hadirnya Camat Genteng Muhammad Aries Hilmi di Lodji Besar maka lengkaplah Begandringan di Lodji Besar pada Selasa malam, 20 Desember 2022. Ada Asisten II Kota Surabaya Irfan Widyanto, ada Camat Genteng Muhammad Aries Hilmi, ada pengurus Begandring Soerabaia bersama mitra FIB Unair.

Setelah menerima paparan tentang potensi di kawasan Peneleh dan gerakan yang sudah dan sedang dilakukan oleh Begandring Soerabaia, Irfan ingin mengsinkronkan antara kegiatan Begandring dengan kebijakan Camat Genteng dalam pengembangan kawasan Peneleh yang berbasis sejarah dan budaya.

Dijelaskan oleh Kuncarsono, salah satu pendiri Begandring Soerabaia, bahwa kegiatan Begandring tidak semata mata berbagi informasi kepada masyarakat luas melalui program diskusi publik, jelahah sejarah Subtrack, publikasi dan pembuatan film, tapi juga melakukan people and Community Empowering. 

"Kami ini juga mengajak warga terlibat sebagai subyek dan penggerak. Misalnya ada warga Pandean yang sudah menjadi pelaku penggerak dalam kegiatan komunitas dan bahkan ia sudah mengaplikasikan di lingkungan warga. Misalnya melayani tamu tamu yang datang dan melihat Sumur Jobong", terang Kuncarsono ke Irfan dan Aris.

Di mata Irfan potensi Peneleh sudah nyata dan di kawasan ini sudah ada komunitas penggerak yang sudah bergerak nyata yang tentu bisa lebih jauh mengembangkan potensi lokal ini. Karenanya Irfan meminta Begandring bersama Camat Genteng untuk memetakan arah pengembangan Peneleh yang berbasis sejarah dan budaya.

"Coba dibuat konsepnya dulu seperti apa. Ini sebagai dasar pemetaan siapa melakukan apa. Bahkan Dinas apa akan melakukan apa dalam sinergi pengembangan kawasan Peneleh ini", tegas Irfan yang begitu optimis.

Menurutnya, masih ada kawasan lain yang perlu dikembangkan dalam rangka membangkitkan potensi kota Surabaya.

"Masih ada yang perlu dikerjakan secara kolaboratif, misalnya kawasan Kota Tua Surabaya. Segera", pungkas Irfan.

Keseriusan pemerintah Kota Surabaya ini ditunjukkan dengan kembalinya Camat Genteng ke Sekretariat Begandring Soerabaia di Lodji Besar pada keesokan hari, Rabo 21 Desember 2022. Ia mengajak ke Camat Pabean Cantian dan jajarannya. (Nanang)

Penulis : Nanang Purwono

Abad.id-Balai Kota adalah lambang supremasi pemerintahan di wilayah kota. Di sana sistim pemerintahan dan kekuasaan tertinggi pemerintahan kotamadya atau kota. Kota Surabaya memiliki lambang supremasi pemerintahan itu di Ketabang.

Balai Kota Surabaya, yang diarsiteki oleh arsitek Cosman Citroen, mulai dibangun pada 1925 dan diresmikan pada 1927. Pembangunan Balai Kota ini dikerjakan di masa walikota Dykerman, walikota Surabaya kedua, yang berkuasa mulai 1920 - 1926.

Siapakah walikota Surabaya pertama? Adalah A. Meijroos yang menjabat mulai 1916-1920. Mayroos terlibat dalam proses awal perancangan, yang selanjutnya dilakukan melalui sayembara seperti bagaimana kota Rotterdam mendapatkan design Balai Kota.

Mengapa perlu kantor Balai Kota baru?. Sejak lahirnya Pemerintah Kota Surabaya pada 1 April 1906, Kota Surabaya tidak memiliki kantor. Pada awalnya pemerintah Kotamadya Surabaya menumpang di Kantor Residen Surabaya yang berlokasi di barat Jembatan Merah.

Jadi, di bangunan yang menghadap ke Kalimas itu ada Kantor Karesidenan Surabaya dan Kantor Kotamadya Surabaya (Balai Kota atau Stadhuiz). Sebuah bukti bahwa gedung ini juga berfungsi sebagai Balai Kota (Stadhuiz) adalah nama jalan yang persis di belakang Kantor Balai Kota. Jalan ini bernama Stadhuizsteeg atau Gang Balai Kota (sekarang jalan Gelatik).

Stadhuiz yang berarti Balai Kota menjadi bukti bahwa Pemerintah Kotamadya Surabaya pernah berkantor di Kantor Karesidenan Surabaya.

Tidak hanya menumpang di Kantor Karesidenan Surabaya, pemeritah Kotamadya Surabaya juga menyewa rumah untuk menjalankan administrasi Kotamadya Surabaya. Dari Kantor Karesidenan Surabaya, lalu pindah ke jalan Gemblongan, jalan Denverter, kawasan Tegalsari. Selanjutnya menempati gedung sendiri di Ketabang. Inilah Balai Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya pada akhirnya membangun Kantor Balai Kota setelah masa masa yang cukup panjang jika dihitung mulai 1906 hingga 1925.

Gagasan membangun Kantor Balai Kota ini muncul dengan alasan sebagaimana ditulis oleh Joko Triwinarto Santoso dalam karya ilmiah yang berjudul "A Study of Architec Cosman Citroen (1881-1935) and His Works in Surabaya", Universiteit Leiden, 2010. Joko menjelaskan beberapa alasan.

Pertama, sentralisasi. Pemerintah perlu memusatkan segala aktivitas di satu tempat. Selama itu urusan urusan dan layanan pemerintah tersebar di berbagai tempat. Ini tidak efisien. Layanan yang sporadis ini pernah direview oleh walikota Dykerman dalam rapat Dewan Kota pada 27 April 1921.

Kedua, untuk mengamomodasi bertambahnya urusan dan layanan. Bertambah tahun kota Surabaya kian berkembang dan semakin banyak urusan dan layanan yang harus dikerjakan. Butuh percepatan dan keakuratan layanan. Ini butuh satu tempat untuk memudahkan koordinasi. Dinamika ini terjadi setelah tahun 1913.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang bagus. Bahwa dari tahun 1910 hingga awal 1920-an pertumbuhan ekonomi di Surabaya meningkat. Banyak perusahaan dan Kantor Kantor dibuka di Surabaya dan ini semua membutuhkan layanan yang baik dan cepat. Maka perlu Kantor Balai Kota.

Keempat, harga sewa properti naik. Selama ini Kantor kantor pemerintah sifatnya sewa dan beban anggaran untuk ongkos sewa semakin besar. Lebih baik alokasi anggaran untuk investasi pembangunan daripada dibuang untuk sewa.

Sayangnya semua latar belakang untuk membangun Balai Kota ini tidak segera mendapatkan persetujuan Dewan Kota. Baru pada 1915, Dewan Kota menyetujui proposal pembangunan. Tahun 1916, A Meijroos menjadi Walikota pertama Surabaya dan segera mewujudkan rencana pembangunan Balai Kota.

Proses Alot

Setelah ada persetujuan dari Dewan Kota untuk pembangunan Balai Kota, ternyata proses pembangunan Balai Kota berjalan alot. Banyak perdebatan dalam prosesnya.

Pertama, ada ketidak sepakatan anggota dewan dengan langkah walikota Mayroos yang menunjuk langsung arsitek Citroen untuk design dan pembangunan Balai Kota. Menurut anggota dewan A. van Gennep dan J.M. Eschbach, perlu ada pembanding dengan C. Citroen. Karenanya harus ada sayembara mendesign Balai Kota. J.M. Eschback mencontohkan Kota Rotterdam bahwa dalam perancangan design Balai Kota dilakukan melalui sayembara.

Kedua, lomba design Balai Kota. Lomba ini butuh proses. Apalagi Citroen adalah peserta sayembara dan di Hindia Belanda tidak ada jury yang bisa menilai karya karya arsitek. Menurut Mayroos, jika jury didatangkan dari Belanda, belum tentu mereka mengerti kondisi dan iklim di negeri Hindia Belanda.

"Bisa jadi rancangan mereka bagus, tapi belum tentu adaptif dengan kondisi alam di Hindia Belanda", kata walikota Meijroos.

Ketiga, depresi ekonomi. Memasuki tahun 1922 terjadi depresi ekonomi. Barang barang termasuk materialan bangunan, harganya melambungkan. Ini sempat menyebabkan lambatnya rencana pembangunan.

Keempat, Proyek Perbaikan Kampong. Di saat yang sama ketika keinginan membangun Balai Kota bertabrakan dengan masalah kondisi kampung yang tidak bagus. Adalah salah satu anggota Dewan pribumi, Sudirman, yang mengusulkan agar mendahulukan kepentingan warga dengan memperbaiki kampung kampung. Ia menyarankan agar ada pengalihan peruntukan anggraan dari untuk pembangunan Balai Kota ke perbaikan sanitasi kampung. Menurutnya apalah artinya memiliki Kantor pemerintah yang besar dan indah, tapi kondisi perumahan dan lingkungan kampung jelek dan tidak sehat.

Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pembangunan Balai Kota bisa dimulai pada 1925 dan selesai pada 1927. Peresmian dilakukan pada 1927 oleh walikota Surabaya ketiga, J.M. Easchbach (1926-1934). Sebelum menjadi walikota, Easchback duduk di Dewan Kota. Dialah walikota pertama yang berkantor di Balai Kota Ketabang. (nng/pul)