Menjaga kesehatan jantung penting karena merupakan organ vital yang berperan besar dalam menjaga tubuh tetap berfungsi dengan baik. Jantung memiliki fungsi sebagai pusat sistem peredaran darah, yang memastikan bahwa setiap sel dalam tubuh mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Dengan jantung yang sehat maka dapat mendukung kinerja tubuh secara optimal. Jika jantung tidak sehat, maka tubuh akan kesulitan menjalankan fungsi-fungsi vital yang dapat berujung pada kelemahan fisik, kelelahan berlebihan,atau komplikasi serius. 

Penyakit jantung juga dapat menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Beberapa penyakit jantung yang sering ditemui seperti penyakit jantung coroner, gagal jantung, dan serangan jantung. Beberapa faktor yang menjadi penyebab penyakit jantung yaitu seperti pola makan tidak sehat, stress berlebihan, merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit jantung.

Namun kini dengan adanya Cuka Apel Batu Alanatura, kamu dapat menjaga kesehatan jantung dengan konsumsi secara rutin. Cuka Apel Batu Alanatura mengandung asam asetat yang dapat menurunkan kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mendukung pencernaan. Kemudian Enzim yang dapat membantu melancarkan pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi dalam tubuh, serta masih banyak kandungan lainnya dalam Cuka Apel Batu Alanatura yang memiliki banyak manfaat.

Solusi Alami Jantung Sehat dan Terjaga, Dengan Cuka Apel Alanatura!

- Memiliki sifat anti-inflamasi tinggi

- Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah

- Mengurangi peradangan

- Mengurangi kerusakan oksidatif

- Mengontrol kadar lemak dalam tubuh

Informasi dan pemesanan bisa langsung cek Instagram Etawa.Dairy  dan Ala_natura

Kelas menengah (middle class) merupakan golongan masyarakat yang memiliki tingkat pengeluaran Rp 1,2 juta sampai Rp 6 juta per orang per bulan. Kelas menengah sendiri merupakan salah satu lapisan masyarakat yang memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Mereka tidak hanya menjadi penggerak konsumsi domestik, tetapi juga menjadi penyumbang tenaga kerja dan kontribusi pajak yang penting. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah di Indonesia sebanyak 66,35 persen dari total penduduk Indonesia. Nilai konsumsi pengeluaran dari kedua kelompok tersebut mencakup 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan kelas menengah yang akan berdampak langsung pada stabilitas dan kemajuan ekonomi nasional.

Langkah nyata pemerintah untuk kelas menengah

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah dan menuju kelas menengah, yang bertujuan untuk menjaga daya beli dan memberikan akses terhadap kebutuhan dasar. Berikut beberapa langkah nyata pemerintah:

• Subsidi Harga:

Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, pemerintah menyediakan subsidi untuk BBM, listrik, dan LPG. Kebijakan ini bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelas menengah dan menuju kelas menengah, sehingga daya beli mereka tetap terjaga di tengah fluktuasi harga global. Subsidi harga ini penting untuk memastikan bahwa kenaikan harga kebutuhan dasar tidak akan langsung membebani masyarakat. 

• Bantuan Sosial (Bansos):
  
  Meskipun program bantuan sosial lebih banyak dinikmati atau sering ditargetkan bagi masyarakat miskin (desil 1-4), namun dampaknya juga dapat dirasakan oleh kelas menengah (hingga desil 10). Misalnya sembako, program ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga kelas menengah. 

• Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):
  
  Berbagai kebutuhan pokok seperti: pendidikan, kesehatan, dan transportasi tidak dikenakan PPN. Langkah ini diambil untuk menjaga agar tarif PPN yang dikenakan tidak membebani kelas menengah, sehingga mereka tetap memiliki daya beli yang tinggi yang kuat.
  
  

• Kompensasi Subsidi:
  
  Untuk menghadapi kenaikan harga energi dan bahan pokok, pemerintah menyediakan subsidi kompensasi. Ini membantu masyarakat, termasuk kelas menengah, agar dapat mengakses barang dan jasa dengan harga yang terjangkau.

Selain kebijakan jangka pendek yang telah disebutkan diatas, pemerintah juga telah menyiapkan rencana jangka panjang untuk memperkuat posisi kelas menengah di Indonesia.

Rencana besar pemerintah dalam meningkatkan jumlah kelas menengah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya memberikan bantuan sosial (bansos), tetapi juga berkomitmen pada program jangka panjang untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan kelas menengah dengan fokus utama:

• Industrialisasi: Pemerintah akan terus mendorong sektor-sektor produktif seperti ekonomi biru, untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas. langkah ini bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja yang stabil dan dapat meningkatkan pendapatan, sehingga kelas menengah dapat semakin jaya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

• Transformasi Sosial dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja: Meningkatkan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pengembangan sekolah vokasi dan peningkatan mutu pendidikan serta layanan kesehatan. Dengan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkualitas, maka kelas menengah akan memiliki daya saing tinggi dan memiliki potensi yang lebih baik. 

Untuk mendapatkan informasi terkini seputar kebijakan ekonomi, perkembangan industri, dan diskusi menarik lainnya, jangan lupa kunjungi laman Instagram resmi Indonesia’s Roundtable of Young Economists. Dapatkan insight terbaru dan ikut serta dalam pembahasan isu-isu penting yang relevan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Follow sekarang!

Nikel merupakan logam yang sangat dibutuhkan oleh banyak industri dan merupakan bahan utama dalam pembuatan baterai litium yang digunakan untuk kendaraan listrik. Fakta menariknya Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, hingga mencapai 23% dari total cadangan global, dengan sumber daya nikel sebesar 17,7 miliar ton bijih dan 177,8 juta ton logam. Dengan cadangan nikel sebesar itu, selama ini Indonesia menjadi pelaku ekspor bijih nikel ke negara-negara lain. Namun, sejak 2020 Indonesia melarang ekspor bijih nikel guna mendukung hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah.

Namun, dibalik semua itu pada faktanya industri nikel menyumbang polusi udaya yang cukup besar khususnya di Kawasan industri. Polutan yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel ini mulai dari NOx, SO₂, Mercuri, hingga Particulate Matter (PM 2,5). Polusi ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan para pekerja dan masyarakat sekitar kawasan industri. Bahkan menurut analisis CREA dan CELIOS, jumlah kematian akibat aktivitas pengolahan logam dan captive power penunjang industri diperkirakan akan meningkat secara signifikan hingga tahun 2030 sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi.

Selain polusi dan dampak kesehatan bahkan kematian, diperkirakan beban ekonomi juga akan terus meningkat karena dampak kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara dari aktivitas pengolahan logam dan captive power penunjang industri ini.

Baca selengkapnya hanya di Transisibersih.org atau kunjungi instagram kami di @transisibersih

Overcapacity merupakan ketidakseimbangan yang signifikan antara pasokan dan permintaan energi listrik. Indonesia dalam beberapa tahun ini, kapasitas pembangkit listrik di Pulau Jawa dan Bali telah melampaui kebutuhan masyarakat,bahkan pada akhir 2023 pembangkit listrik di Pulau Jawa dan Bali rata-rata lebih dari 60% di atas beban puncak. Situasi ini juga diperparah dengan adanya kalusul take or pay, di mana PLN tetap membayar pembangkit listrik walaupun energi yang dihasilkan tidak digunakan sama sekali. Bahkan dampak finansialnya diperkirakan 2 hingga 3 triliun rupiah per tahun untuk setiap gigawatt yang tidak terpakai.

Penutupan dini PLTU bisa menjadi Langkah yang penting dan mendesak untuk mengatasi overcapacity dalam pembangkit listrik di Indonesia. Langkah ini bisa untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan energi listrik, sekaligus mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh PLN akibat klausul take or pay. Penutupan dini PLTU juga memiliki implikasi jangka Panjang yang positif bagi Indonesia seperti dalam membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim, menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor energi terbarukan, serta meningkatkan kemandirian energi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Sudah saatnya Indonesia mengambil langkah yang tegas dalam mengatasi overcapacity dalam pembangkit listrik ini, karena penutupan PLTU bukan hanya sekedar solusi jangka pendek tetapi bisa menjadi investasi untuk mencapai masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Namun untuk mewujudkannya diperlukan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak mulai dari pemerintah, PLN, sektor wisata, maupun masyarakat sipil. Dengan Kerjasama dan kesadaran semua pihak, maka Indonesia bisa mengambil langkah maju dalam mengahdapi tantangan energi.

Baca selengkapnya hanya di Transisibersih.org atau kunjungi Instagram kami di Transisibersih

Bisakah Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih mencapai target ambisius pertumbuhan GDP 8% dan kemiskinan 0%? Simak strategi dan tantangannya dalam transformasi ekonomi Indonesia di artikel ini.

Presiden ke-8 Prabowo Subianto menetapkan ambisi besar untuk mencapai kemiskinan 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 8%, dan indeks IHSG di atas 8000. Target ini menjadi sinyal bagi era transformasi ekonomi, yang bertujuan mengubah struktur ekonomi Indonesia menuju kesejahteraan menyeluruh dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2022-2024 Year-on-Year

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan data PDB Indonesia mengalami tren positif sejak 2022, dengan peningkatan year-on-year yang relatif stabil, berikut data pertumbuhan PDB per kuartal dimulai dari triwulan 1 tahun 2022 sampai dengan triwulan 1 tahun 2024.

• Triwulan I-2022: 5,02%

• Triwulan II-2022: 5,46%

• Triwulan III-2022: 5,73%

• Triwulan IV-2022: 5,01%

• Triwulan I-2023: 5,04%

• Triwulan II-2023: 5,17%

• Triwulan III-2023: 4,94%

• Triwulan IV-2023: 5,04%

• Triwulan I-2024: 5,11%

Data ini menunjukkan potensi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan PDB 8%. Namun, untuk mencapai target ini, diperlukan kebijakan dan pengelolaan yang tepat agar mampu menumbuhkan perekonomian secara berkelanjutan dan inklusif.

Strategi Pertumbuhan 8% Melalui Belanja Negara Berkualitas

Untuk mencapai target pertumbuhan PDB 8% memerlukan pendekatan komprehensif dalam belanja negara. Mengapa hal ini penting?

1. Visi Jangka Panjang: Pertumbuhan 8% bukan sekadar angka, melainkan visi besar yang menuntut transformasi signifikan. Selama satu dekade terakhir, perekonomian Indonesia relatif stagnan, sehingga diperlukan lonjakan dengan kualitas belanja negara yang efektif untuk mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

2. Efisiensi dan Efektivitas: Optimalisasi belanja negara diperlukan agar dana publik dapat dialokasikan pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Investasi yang tepat dapat menjadi katalis utama pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif.

3. Peningkatan Daya Saing: Mengalihkan fokus pada pengembangan industri dan teknologi akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing internasional.

Menuju Pertumbuhan 8%: Akselerasi dan Transformasi Ekonomi

Menurut Fakhrul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, ada dua pilar utama yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan 8%:

1. Hilirisasi Industri dan Peningkatan Daya Beli Masyarakat: Fokus pada hilirisasi industri dapat mendorong nilai tambah produk dalam negeri, sehingga memperkuat struktur industri nasional. Kebijakan seperti kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kelonggaran kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dapat mendukung daya beli masyarakat dan konsumsi domestik.

2. Reformasi Sektor Keuangan: Mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan mendorong diversifikasi mata uang dalam sektor keuangan akan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Reformasi ini bertujuan mengurangi risiko eksternal dan memperkuat stabilitas makro ekonomi domestik.

Tantangan dan Peluang di Masa Depan

Transformasi ekonomi menuju pertumbuhan 8% dan kemiskinan 0% tentu memiliki tantangan, termasuk menjaga stabilitas inflasi, memperbaiki infrastruktur keuangan, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Namun, dengan sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru yang mandiri dan sejahtera.

Untuk mendapatkan informasi terkini seputar kebijakan ekonomi, perkembangan industri, dan diskusi menarik lainnya, jangan lupa kunjungi laman Instagram resmi Indonesia’s Roundtable of Young Economists. Dapatkan insight terbaru dan ikut serta dalam pembahasan isu-isu penting yang relevan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Follow sekarang!

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Presiden RI  Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2025 untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Lebih dari 52,2 juta warga Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari program tersebut. Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. 

Apa saja yang termasuk dalam program ini?

Program cek kesehatan gratis ini mencakup berbagai layanan penting, seperti:

• Pemeriksaan tensi darah untuk memantau tekanan darah masyarakat.

• Cek gula darah guna mendeteksi risiko diabetes sejak dini.

• Foto rontgen untuk screening penyakit katastropik, seperti kanker dan penyakit paru-paru.

Selain cek kesehatan gratis pemerintah juga menargetkan penuntasan TBC (Tuberkulosis) dan peningkatan layanan rumah sakit yang saat ini masih menjadi masalah utama dalam bidang kesehatan di Indonesia.

Penuntasan TBC dan Peningkatan Layanan Rumah Sakit

Pemerintah baru juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk menuntaskan TBC melalui peningkatan fasilitas pengobatan dan deteksi dini. Serta alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk memperbaiki sarana dan prasarana, serta menaikan status rumah sakit tipe D menjadi tipe C.

“anggota DPR RI Edi Wuryanto menilai program pemeriksaan kesehatan gratis sejalan dengan komitmen DPR RI yang ingin memperkuat langkah preventif dan transformasi pelayanan kesehatan primer, pemeriksaan kesehatan gratis sebaiknya diarahkan untuk mengatasi penyakit menular dan tidak menular khususnya penyakit TBC dan kanker yang bersifat persisten di Indonesia dimana sebagian besar penderita TBC adalah masyarakat tingkat ekonomi rendah.” kata Edi, seperti dikutip kanal Youtube TV Parlemen, pada 23 Oktober 2024.

Menuju Indonesia yang Lebih Sehat

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan dukungan layanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat Indonesia dapat menjaga kesehatan dengan lebih mudah dan terjangkau.

Mari bersama-sama wujudkan masa depan yang lebih sehat!

Untuk mendapatkan informasi terkini seputar kebijakan ekonomi, perkembangan industri, dan diskusi menarik lainnya, jangan lupa kunjungi laman Instagram resmi INRY. Dapatkan insight terbaru dan ikut serta dalam pembahasan isu-isu penting yang relevan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Follow sekarang dan tetap update!