images/images-1733735216.jpeg
Riset
Data
Liputan
Indonesiana
Advertorial

Harapan untuk Mewujudkan Transisi Hijau di Bawah Kepemimpinan Baru

Mahardika Adidaya

Dec 09, 2024

24 views

24 Comments

Save

Prabowo Subianto yang kini sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, dalam pidatonya telah mengaskan komitmen Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dan energi menjadi langkah yang strategis menghadapi tantangan global. Swasembada energi ini harus berjalan seiring dengan program transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. Dalam upaya mewujudkan komitmen ini, telah diluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang merupakan skema pendanaan dari negara-negara maju yang bertujuan untuk membantu negara berkembang dalam beralih dari penggunaan energi kotor ke energi bersih. Namun, hingga kini Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan negara maju lainnya yang disebut International Partners Group (IPG) masih belum siap memberikan dukungan finansial untuk menyukseskan transisi energi di Indonesia. Mereka hanya menawarkan dana hibah dalam jumlah yang kecil serta pinjaman dengan bunga komersial.

Sedangkan berdasarkan dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) yang dikeluarkan JETP Indonesia, setidaknya diperlukan dana sebesar 25 miliar USD untuk memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara yang memicu polusi udara. Menurut Hariyadin Mahardika, selaku Direktur Program Financial Research Center and Clean Energy (FRCCE)-Transisi Bersih, setidaknya terdapat tiga opsi alternatif yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, mencari negara mitra alternatif selain dari negara-negara (JETP). Kandidat terkuat adalah Cina, mereka telah berhasil menaikan bauran energi bersih dalam kurun waktu 20 tahun, yang awalnya hanya 5% pada tahun 2004 menjadi 40% pada tahun 2024. Pendanaan program transisi energi di Cina ini menggunakan skema pendanaan inovatif  yang tidak membebani rakyat. Secara spesifik, Cina juga menawarkan pembiayaan terhadap proyek-proyek transisi energi yang tengah digarap Indonesia. Cina akan berfokus pada akselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, karena Indonesia merupakan pasar yang potensial. Solusi tersebut berbeda dengan konsep transisi energi JETP yang menekankan pada penutupan dini PLTU.

Kedua, mewajibkan pemilik smelter untuk menggunakan pembangkit listrik  energi bersih sebagai sumber energinya. Penggunaan energi bersih ini akan menggandakan ekef positif bagi perekonomian. Selain itu juga dapat meningkatkan kembali kualitas udara yang ada di kawasan tersebut dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar tambang, serta mengurangi eksternalitas negatif dari aktivitas kegiatan eksploitasi tambang.

Alternatif ketiga, Prabowo Subianto yang kini menjadi presiden Indonesia harus mengejar efek pengganda ekonomi dari agenda hilirisasi nikel dengan cara menyelaraskan dengan program transisi energi. Kita membutuhkan sumber pendapatan yang baru dan cepat, salah satunya yaitu bisa dengan memungut windfall profit tax untuk komoditas batu bara. Dengan menetapkan pajak sebesar 25%, maka potensi pendapatan dapat mencapai 25 triliun per tahun. Potensi penadapatan juga akan semakin besar jika di kepemimpinan sekarang mampu mengamankan royalti tambang yang selama ini hilang akibat penyelundupan dan penambangan ilegal.

Baca selengkapnya hanya di Transisibersih.org atau kunjungi Instagram kami di @transisibersih

 

Artikel lainnya

Kelas Menengah Indonesia dan Upaya Pemerintah dalam Menyejahterakan Masyarakat

Mahardika Adidaya

Oct 31, 2024

Hilirisasi Nikel : Potensi atau Ancaman?

Mahardika Adidaya

Nov 01, 2024

Mungkinkah Ambisi Prabowo Subianto untuk Mencapai Pertumbuhan GDP 8% Dapat Tercapai?

Mahardika Adidaya

Oct 25, 2024

Sehat Bersama Pemerintah Baru 52,2 Juta Warga Indonesia Dapat Cek Kesehatan Gratis

Mahardika Adidaya

Oct 24, 2024

Salah Langkah Kebijakan Pangkas Nilai Tambah Ekonomi Hilirisasi Nikel

Author Abad

Jul 15, 2024

Surabaya Sambut Kapal Pesiar

Author Abad

Nov 27, 2022