Advertorial

Seberapa Penting Menjaga Kesehatan Jantung?

Mahardika Adidaya

Nov 06, 2024

431 views

24 Comments

Save

Menjaga kesehatan jantung penting karena merupakan organ vital yang berperan besar dalam menjaga tubuh tetap berfungsi dengan baik. Jantung memiliki fungsi sebagai pusat sistem peredaran darah, yang memastikan bahwa setiap sel dalam tubuh mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Dengan jantung yang sehat maka dapat mendukung kinerja tubuh secara optimal. Jika jantung tidak sehat, maka tubuh akan kesulitan menjalankan fungsi-fungsi vital yang dapat berujung pada kelemahan fisik, kelelahan berlebihan,atau komplikasi serius.

Penyakit jantung juga dapat menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Beberapa penyakit jantung yang sering ditemui seperti penyakit jantung coroner, gagal jantung, dan serangan jantung. Beberapa faktor yang menjadi penyebab penyakit jantung yaitu seperti pola makan tidak sehat, stress berlebihan, merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit jantung.

Namun kini dengan adanya Cuka Apel Batu Alanatura, kamu dapat menjaga kesehatan jantung dengan konsumsi secara rutin. Cuka Apel Batu Alanatura mengandung asam asetat yang dapat menurunkan kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mendukung pencernaan. Kemudian Enzim yang dapat membantu melancarkan pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi dalam tubuh, serta masih banyak kandungan lainnya dalam Cuka Apel Batu Alanatura yang memiliki banyak manfaat.

Solusi Alami Jantung Sehat dan Terjaga, Dengan Cuka Apel Alanatura!

- Memiliki sifat anti-inflamasi tinggi

- Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah

- Mengurangi peradangan

- Mengurangi kerusakan oksidatif

- Mengontrol kadar lemak dalam tubuh

Informasi dan pemesanan bisa langsung cek Instagram Etawa.Dairy dan Ala_natura

Korupsi di Pertamina, Pola Lama dalam Wajah Baru

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Sejarah Data Indonesiana

Pertamina sebagai "Mesin Uang" Politik

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Indonesiana

Perubahan Diksi dan Proses Pembodohan

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Indonesiana

Korupsi di Pertamina dan Ketegangan Hubungan Prabowo VS Jokowi

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Indonesiana

Korupsi di Pertamina dari Perspektif Konsumen

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Rekomendasi

Indonesiana

Danantara; Solusi atau Masalah?

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Indonesiana

Menjudikan Uang Negara?

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Indonesiana

Korupsi di Pertamina dari Perspektif Konsumen

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Indonesiana

Korupsi di Pertamina dan Ketegangan Hubungan Prabowo VS Jokowi

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Indonesiana

Perubahan Diksi dan Proses Pembodohan

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Tag:

#KesehatanJantung #Alanatura #CukaApel #CukaApelBatuAlanatura

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Sejarah Data Indonesiana

Pertamina sebagai "Mesin Uang" Politik

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Indonesiana

Perubahan Diksi dan Proses Pembodohan

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Indonesiana

Korupsi di Pertamina dan Ketegangan Hubungan Prabowo VS Jokowi

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Indonesiana

Korupsi di Pertamina dari Perspektif Konsumen

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Artikel lainnya

Sejarah Data Indonesiana

Pertamina sebagai "Mesin Uang" Politik

Pertamina Sebagai "Mesin Uang" Politik?

Sudah menjadi "rahasia umum" di kalangan pengamat dan masyarakat bahwa Pertamina sebagai "mesin uang" untuk gerakan politik dan kepentingan kelompok berkuasa. Pola ini, seperti yang dibilang; "mengganti mafia lama dengan mafia baru", bukan hal baru dan tampaknya terus berulang, seolah jadi bagian dari DNA perusahaan ini di bawah berbagai rezim.

Sejak era Ibnu Sutowo di Orde Baru, Pertamina memang sudah menjadi alat politik. Dulu, dana dari proyek-proyek besar dialirkan untuk mendukung agenda Soeharto, baik lewat pembiayaan Golkar maupun proyek mercusuar yang menguatkan citra kekuasaan. Ketika Pertamina kolaps tahun 1975, utangnya dilimpahkan ke negara, tapi elit yang diuntungkan tetap aman. Pola ini berlanjut pasca-Reformasi: Pertamina sering jadi "sapi perah" untuk kepentingan kelompok tertentu, entah itu partai politik, elit bisnis, atau jaringan kekuasaan di balik layar. Pengamat seperti Faisal Basri kerap menyebut bahwa BUMN strategis seperti Pertamina rawan menjadi bancakan karena kontrol politiknya kuat, sementara pengawasan lemah.

Kasus 2018-2023 yang sekarang ramai, kerugian Rp193,7 triliun di 2023 saja bisa dilihat sebagai contoh terbaru. Skema mark-up impor minyak, blending BBM, dan kontrak dengan pihak swasta tertentu (seperti PT Navigator Khatulistiwa) tidak mungkin berjalan lama tanpa sepengetahuan atau restu level atas. Munculnya nama-nama seperti anak-anak Mohammad Riza Chalid, saudagar minyak yang punya jejaring politik luas, memperkuat dugaan bahwa ini bukan sekadar korupsi "teknis," tapi ada dimensi politik yang lebih besar.

Pertanyaannya: ke mana dana itu mengalir?

Bisa jadi ke kantong pribadi, tapi tak tertutup kemungkinan juga ke pendanaan mesin-mesin politik; kampanye, lobi, atau konsolidasi kekuasaan. Ada pola "mengganti mafia lama dengan jalur mafia baru." Ini terlihat dari sejarah pergantian kepemimpinan dan kebijakan di Pertamina. Setiap rezim baru biasanya "membersihkan" jejaring lama entah lewat audit, reshuffle direksi, atau kasus hukum, tapi ujungnya sering kali hanya menggantikan pemain, bukan sistemnya. Era Ibnu Sutowo digantikan oleh figur-figur baru pasca-1976, tapi praktik kontrak bermasalah tetap ada.

Di era Reformasi, kasus seperti Karen Agustiawan (divonis 2024) atau skandal sebelumnya di Blok Natuna menunjukkan hal serupa: ada "pembersihan," tapi jejaring baru muncul dengan modus yang diperbarui. Kasus sekarang punya aroma yang mirip. Penyidikan Kejagung di 2025, yang baru mengungkap kasus 2018-2023, bisa diartikan sebagai bentuk "mengganti mafia lama." Dugaan bahwa skema ini baru terbongkar karena ada pergeseran kekuasaan, mungkin pelindung lama melemah...ini menguatkan tesis soal pergantian mafia. Tapi mafia baru biasanya lahir dari celah yang sama, yakni pengendalian politik atas Pertamina, leletnya reformasi tata kelola BUMN, dan minimnya transparansi. Misalnya, pengondisian agar minyak lokal tak terserap dan impor dimark-up menunjukkan ada "jalur baru" yang dibangun untuk menguntungkan pihak tertentu, entah itu broker swasta atau elit di belakangnya.

Siapa yang diuntungkan?

Jika Pertamina memang menjadi mesin uang politik, maka yang diuntungkan adalah kelompok yang berkuasa, siapapun mereka pada masanya. Di era Orde Baru, itu jelas Soeharto dan kroni. Di masa kini, sulit menunjuk nama spesifik tanpa bukti, tapi polanya mengarah ke koalisi politik, elit bisnis energi, dan mungkin oknum di pemerintahan yang punya kuasa atas kebijakan migas. Fahmy Radhi, pengamat energi UGM, bilang mafia migas ini punya backing yang kuat, mungkin sampai ke level legislatif atau eksekutif, yang membuatnya sulit dibongkar total. Dana dari korupsi ini bisa dipakai untuk apa saja: dari pendanaan Pemilu (yang biayanya triliunan), konsolidasi partai, hingga proyek-proyek "pencitraan" yang menguntungkan kelompok tertentu.

Sistemnya sendiri yang memungkinkan pola ini terus berulang, jadi sulit untuk berubah. Pertamina, sebagai BUMN strategis, terlalu besar dan politis untuk dibiarkan murni profesional. Pengangkatan direksi sering dipengaruhi pertimbangan politik, bukan kompetensi. Ditambah lagi, UU Migas yang ada belum cukup kuat untuk mengisolasi Pertamina dari intervensi. Jadi, meski mafia lama diganti, mafia baru akan selalu punya ruang. Selama sistemnya tak dirombak total dan publik tak punya kuasa nyata untuk mengawasi.

Rahasia umum itu boleh jadi benar, bahwa Pertamina sering menjadi mesin uang politik, dan kasus 2018-2023 ini sepertinya cuma babak terbaru dari drama lama. Pola mengganti mafia lama dengan jalur baru terlihat jelas dari era Ibnu Sutowo sampai sekarang. Tapi siapa yang berkuasa dan mengeruk, itu berganti-ganti tergantung zaman. Yang konstan adalah sistem yang membiarkan ini terjadi. Kejagung mungkin menangkap beberapa pelaku sekarang, tapi tanpa perubahan mendasar, déjà vu ini bakal terus berulang, hanya pemainnya yang ganti kostum.(Mda)

Kopi_kir sendirilah!

Abiansemal, 06/03/2025

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Sejarah Data Indonesiana Tokoh

Korupsi di Pertamina, Pola Lama dalam Wajah Baru

Korupsi di Pertamina, Pola Lama dalam Wajah Baru

Jika membandingkan kasus korupsi Pertamina saat ini dengan era kepemimpinan Ibnu Sutowo, memang ada kesan "déjà vu" yang kuat jika kita lihat pola-pola tertentu. Ibnu Sutowo, yang memimpin Pertamina dari akhir 1960-an hingga pertengahan 1970-an, dikenal sebagai figur kontroversial: disatu sisi membawa Pertamina menjadi raksasa energi nasional, disisi lain ia meninggalkan warisan skandal korupsi dan utang yang monumental. Mari kita tarik benang merahnya dengan kasus sekarang, sambil melihat apakah sejarah benar-benar berulang.

Pada masa Ibnu Sutowo, Pertamina tumbuh pesat dari perusahaan minyak biasa menjadi konglomerasi yang punya kapal tanker, maskapai penerbangan, bahkan hotel seperti Hilton. Tapi megahnya ambisi ini didanai dengan utang besar-besaran, termasuk pinjaman jangka pendek dari bank asing yang tidak sesuai kapasitas. Pada 1975, Pertamina kolaps dengan utang US$10,6 miliar (setara ratusan triliun rupiah saat ini), memicu krisis ekonomi nasional. Penyelidikan menemukan banyak penyimpangan: kontrak-kontrak "aneh" dengan pihak swasta, mark-up biaya proyek, dan dugaan aliran dana ke kantong pribadi serta proyek-proyek non-migas yang tidak jelas. Ibnu disebut-sebut punya "backing" kuat dari Soeharto, yang membuatnya sulit disentuh hukum. Meski akhirnya dicopot pada 1976, dia tidak pernah benar-benar diadili, dan kasusnya menguap meninggalkan kesan impunitas.

Apakah kasus korupsi di Pertamina dari 2018-2023 merupakan Pola Lama dalam Wajah Baru?

Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina (2018-2023) yang ditaksir rugikan negara Rp193,7 triliun di 2023 nampaknya punya kemiripan mencolok. Pertama, modus manipulasi bisnis: dulu ada kontrak tanker dan proyek mercusuar yang meragukan, sekarang ada mark-up impor minyak mentah dan BBM via broker, blending atau oplosan BBM RON 90 jadi RON 92, serta pengondisian agar produksi lokal tak terserap. Kedua, dari skala kerugian sama-sama fantastis untuk zamannya. Dahulu miliaran dolar, sekarang triliunan rupiah. Ketiga, dugaan backing seperti era Ibnu yang didukung Soeharto. Dan kini kasus yang hampir sama berlangsung tanpa terdeteksi (2018-2023), baru terbongkar di 2025, yang memunculkan spekulasi adanya pelindung kuat yang baru "lengser" atau kehilangan pengaruh. Bedanya, kalau dulu lebih ke arah ekspansi liar dan manajemen ceroboh yang bercampur korupsi, sekarang lebih terstruktur melibatkan jaringan pejabat Pertamina dan swasta (misalnya PT Navigator Khatulistiwa atau anak-anak Riza Chalid) dalam skema yang sistematis. Tapi esensinya mirip, yakni Pertamina menjadi "sapi perah" bagi elit tertentu, dengan rakyat dan negara yang menanggung akibatnya; dulu berakibat krisis ekonomi, sekarang BBM oplosan dan harganya tinggi.

Yang membuat perbandingan ini terasa "déjà vu" adalah soal hukum(Déjà Vu dalam Penegakan Hukum). Ibnu Sutowo tak pernah diadili serius meski ada penyelidikan, kasusnya ditutup dengan alasan "stabilitas nasional," tipikal sangat Orde Baru. Sekarang, Kejagung memang sudah menetapkan sembilan tersangka dan menggeledah banyak lokasi, tapi ada keraguan yang sangat di benak khalayak apakah proses ini akan tuntas atau berhenti ditengah jalan seperti dulu. Publik masih ingat kasus-kasus besar lain yang mandek, dan persepsi "hukum pro koruptor" menguat karena preseden seperti ini. Bedanya, tekanan publik dan media sosial di 2025 jauh lebih besar ketimbang era 1970-an, mungkin menjadi faktor pendorong agar kasus kali ini tak sekadar jadi "kenangan buruk" yang menyisakan traumatis lagi.

Pertamina kembali jadi ladang korupsi berskala raksasa, dengan pola manipulasi bisnis dan dugaan pelindung kuat yang mirip era Ibnu Sutowo. Tapi konteksnya beda: dulu lebih personalistik dibawah satu figur, sekarang lebih kolektif dan terorganisir. Pertanyaannya, apakah akhir ceritanya juga sama, pelaku lolos, dan rakyat yang bayar tagihan? Atau 2025 jadi titik balik dimana hukum akhirnya "belajar" dari sejarah? Sejauh ini, langkah Kejagung menjanjikan, tapi bayang-bayang masa lalu Ibnu Sutowo tetap mengintai. Sebuah pengingat bahwa tanpa perubahan sistemik, sejarah akan terus berulang.(Mda)

Kopi_kir sendirilah!

Malang, 08/03/2025

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Sejarah Indonesiana

Penyerahan Kedaulatan Pantai

Penyerahan Kedaulatan Pantai

Kedaulatan pantai pernah diserahkan kepada penjajah dalam beberapa konteks sejarah Indonesia, terutama berhubungan dengan penjajahan Belanda. Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarah:

1. Perjanjian 1743 dengan VOC: Dalam konteks perjanjian antara Raja Mataram Pakubuwono II dengan VOC, disebutkan bahwa pesisir utara Jawa bagian timur diserahkan kepada VOC. Ini adalah salah satu contoh dimana kedaulatan atas pantai diserahkan kepada penjajah VOC sebagai balasan atas tahtanya.

2. Perjanjian Jepara (1676): Perjanjian ini juga menunjukkan penyerahan kontrol atas pesisir utara Jawa kepada VOC, dalam upaya menindas Trunojoyo.

3. Perjanjian Bongaya (1666): Dalam Perjanjian Bongaya, kedaulatan atas wilayah-wilayah tertentu, termasuk pantai, diserahkan dalam perjanjian perdamaian antara Sultan Hasanuddin dengan VOC.

Namun, untuk peristiwa yang lebih spesifik mengenai "kedaulatan pantai" dalam konteks penjajahan, kita bisa melihat:

Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949: Meskipun ini tidak langsung tentang "kedaulatan pantai", Belanda menyerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949, yang termasuk semua wilayah bekas Hindia Belanda, termasuk pantai-pantainya. Namun, perjanjian ini juga menyebutkan bahwa Irian Barat belum diserahkan pada saat itu, yang menunjukkan bahwa ada aspek-aspek tertentu dari "kedaulatan pantai" yang masih diperdebatkan.

Ketika berbicara tentang "kedaulatan pantai" dalam konteks penjajahan, kita harus memahami bahwa penyerahan ini sering kali dilakukan melalui perjanjian-perjanjian yang kompleks dan bisa melibatkan berbagai aspek seperti kontrol atas perdagangan, administrasi, dan militer.

Konteks dari setiap perjanjian memang berbeda, tapi intinya ya soal penguasaan atas kedaulatan. Penguasaan kedaulatan pantai sering kali berarti kontrol atas sumber daya, rute perdagangan, dan strategis militer. Penjajah, terutama Belanda melalui VOC, sangat tertarik pada wilayah pesisir karena nilai ekonomi dan strategisnya.

Kini, sejarah berulang, tidak pernah mau belajar dari kesalahan dimasalalu. Kedaulatan pantai diserahkan kepada penjajah oligarki Taipan Cina. Para taipan itu mengincar banyak wilayah sepanjang pesisir. Sebab pesisir adalah pintu keluar masuk yang lebih murah dan massal untuk lalu-lintas barang, juga lalu lintas manusia. Bahkan bisa ditutup dan dibuka kapan saja, sekehendak pemiliknya.

Maka bayangkan jika terjadi perang, bukankah si penjajah dengan segenap tentaranya sudah ada dan sigap dengan senjatanya di dalam negara, bahkan di wilayah-wilayah pelosok paling periferal? Ingat, hutang infrastruktur yang selalu dirupakan dalam bentuk bandara, pelabuhan, dan jalan tol. Ini skema pembusukan dari dalam seperti Kuda Troya, infrastruktur-infrastruktur tersebut pada hakikatnya dibangun untuk saling menghubungkan antar daerah koloni mereka.

Sementara pejabat publik yang menerima utangan memandang ini dari sudut pandang yang menghilangkan kewaspadaan dan kesadaran HANKAMNAS dengan mengabaikan geopolitik dan geostrategi, di dalam otaknya hanya terbayang cuan dan cuan. (Mda)

Kopi_kir sendirilah!

Amed Karangasem, 03/02/2025

Malika D. Ana

Mar 05, 2025

Indonesiana

Instruksi Boikot Retreat Megawati

Setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditetapkan sebagai terdakwa oleh KPK pada 20 Februari 2025, nampaknya ada spekulasi bahwa situasi ini memicu ketegangan baru antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, bahkan dianggap sebagai upaya "mengadu domba" keduanya.

Konflik ini berawal dari penahanan Hasto dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Tak lama setelah itu, Megawati mengeluarkan surat instruksi (No. 7294/IN/DPP/II/2025) pada 20 Februari 2025, memerintahkan 126 kepala daerah kader PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retreat bersama Prabowo di Akademi Militer Magelang. Surat itu menyebut penahanan Hasto sebagai "kriminalisasi hukum," yang oleh banyak pihak diartikan sebagai sinyal kuat bahwa Megawati menentang pemerintahan Prabowo, atau setidaknya tidak mau tunduk begitu saja alias makar.

Disisi lain, ada narasi bahwa Prabowo sedang berusaha merangkul semua kekuatan politik, termasuk PDIP, untuk memperkuat koalisinya. Rencana pertemuan Prabowo-Megawati yang sempat digaungkan sejak Januari 2025—dengan gestur seperti pemberian bunga anggrek saat ulang tahun Megawati—kini sepertinya terhambat. Mengapa? Karena penahanan Hasto oleh KPK, yang diduga masih dipengaruhi Jokowi, sengaja dilakukan untuk menggagalkan rekonsiliasi ini. Ada opini bahwa Jokowi ingin menjaga PDIP tetap diluar koalisi Prabowo agar pengaruhnya tidak melemah, dan kasus Hasto dijadikan alat untuk memperkeruh hubungan Prabowo-Megawati.

Namun, seperti biasa masih spekulasi. Prabowo belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus Hasto atau instruksi Megawati. Dalam pidato terbarunya di HUT Gerindra (15 Februari 2025), ia fokus pada visi pemerintahannya dan sindiran "ndasmu" ke kritik, tanpa menyebut PDIP secara langsung. Sementara itu, pengamat politik seperti Ahmad Khoirul Umam (dikutip Tribun Jakarta, 21 Februari 2025) menduga Prabowo sudah tahu sikap keras Megawati sejak pelantikan kepala daerah, dan penahanan Hasto hanya mempertegas friksi ini.

Indikasi "adu domba" antara Prabowo dan Megawati memang terlihat dari dinamika ini—penahanan Hasto, boikot retreat, dan berbagai narasi di medsos. Tapi apakah ini strategi Jokowi, mengingat geng Solo mainnya halus atau sekadar konsekuensi politik, belum ada bukti yang pasti. Yang jelas, hubungan Prabowo-Megawati sedang diuji, dan situasi ini bisa jadi titik balik, entah ke arah konfrontasi atau kompromi. Perkembangan selanjutnya, terutama respons resmi Prabowo, akan lebih menjelaskan arahnya.(Mda)

Kopi_kir sendirilah!

Malika D. Ana

Mar 01, 2025

Riset Data Indonesiana

Pensiun Dini PLTU Batal?

Program pensiun dini PLTU dikabarkan akan batal, berdasarkan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa program pensiun dini PLTU jangan dipaksakan karna keterbatasan anggaran. Pajak karbon yang seharusnya diberlakukan untuk PLTU, justru malah dibatalkan berkali-kali oleh pemerintah. Padahal langkah ini bisa menunjukan keseriusan pemerintah yang sebenarnya dalam melakukan transisi bersih di Indonesia.

Pernyataan kontradiktif ini justru akan membingungkan lembaga keuangan global yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan transisi energi di Indonesia, karena keterbatan anggaran dalam pelaksanaan transisi bersih, dimana Indonesia membutuhkan biaya yang besar dari pembiayaan swasta. Pernyataan lainnya yang membingungkan juga disampaikan leh Menteri ESDM yang menyatakan bahwa Indonesia perlu mengikuti Amerika Serikat yang akan keluar dari Perjanjian Paris pada 2025, hal ini sangat berlawanan dengan pesan yang disampaikan Presiden Prabowo di forum G20, yang menegaskan bahwa transisi energi merupakan prioritas yang utama.

Pemerintah seharusnya dapat mengambil langkah tegas untuk melakukan pensiun dini PLTU Batubara dan mendorong transisi energi di Indonesia yang adil bagi masyarakat yang terdampak. Tansisi energi seharusya bukan hanya menjadi omong kosong belaka dan mengabaikan kenyataan di depan mata, dimana dampak krisis iklim dan polusi udara terus memburuk.

Sumber : Greenpeace Indonesia (2025)

Baca selengkapnya hanya di TransisiBersih.org atau kunjungi Instagram kami di @Transisibersih

Mahardika Adidaya

Feb 24, 2025

Indonesiana

Gas Elpiji dan Pengalihan Isu Pagar Laut

Gas Elpiji dan Pengalihan Isu Pagar Laut

Belakangan ada kronologi kebijakan publik yang aneh yang patut dicermati. Ada pelarangan penjualan gas elpiji 3 kg oleh pengecer diputuskan oleh menteri ESDM Bahlil. Pertamina menuruti instruksi ini berikut aturannya, lalu gas elpiji 3 kg menjadi langka. Rakyat kesusahan, sampai ada korban jiwa meninggal karena kelelahan antri gas 3 kg. Larangan yang dibikin menteri ESDM ini kemudian dicabut oleh presiden Prabowo.

Gak heran sih, karena sudah terlalu sering melihat pemerintah bikin keputusan mondar-mandir kayak setrikaan. Pada dasarnya persoalannya sama; yakni ngga punya bayangan atas konsekuensi atau reaksi masyarakat. Sepertinya kebijakan yang diputuskan ini tidak melalui konsultasi dulu dengan DPR terbukti ada pemanggilan dari DPR. Selain itu, (seperti sengaja) tidak ada perencanaan yang matang dari sisi SOP, sosialisasi hingga manajemen resiko. Sekaligus ndak punya nyali...atau memang sengaja dibuat demikian biar gaduh, agar tujuan pengalihan isu tercapai?

Yang kembali menjadi pertanyaan adalah apakah seorang menteri sekelas Bahlil bisa membuat keputusan tanpa sepengetahuan presiden?

Kewenangan Menteri versus Presiden dalam hukum tata negara adalah bahwa secara struktur pemerintahan, seorang menteri seharusnya bertindak dalam koridor kewenangan dan instruksi dari Presiden. Tetapi kebijakan yang diambil oleh Bahlil dan kemudian dianulir oleh Prabowo ini mengindikasikan:

1. Kewenangan yang Tidak Jelas: Menteri memiliki otoritas untuk membuat kebijakan dalam bidangnya, namun ini harus selaras dengan arahan Presiden. Jika kebijakan tersebut tidak konsisten dengan kebijakan pemerintahan secara keseluruhan, ini bisa menunjukkan kebingungan atau kekurangan koordinasi dalam kabinet.

2. Koordinasi yang tidak jelas bisa dilihat dari pernyataan Bahlil bahwa kebijakan ini bukan dari Presiden. Kemungkinan kurangnya koordinasi atau bahkan keputusan yang diambil tanpa persetujuan penuh dari Presiden. Ini bisa dilihat sebagai indikasi bahwa kebijakan ini adalah upaya untuk test the water sebelum langkah besar lainnya atau untuk mengalihkan perhatian dari kritik terhadap pemerintahan.

3. Intervensi Presiden: Pembatalan cepat oleh Presiden bisa dilihat sebagai langkah untuk menegaskan kewenangan tertinggi dan menghindari kerusakan lebih lanjut baik pada citra pemerintah maupun pada situasi sosial yang muncul.

Disisi lain, coba cermati kebijakan soal elpiji ini dikeluarkan disaat ada isu-isu besar lainnya yang sedang dibahas masyarakat. Timing ini bisa dianggap sebagai strategi untuk mengalihkan diskursus publik ke masalah yang lebih 'mudah diatasi' atau kontroversial secara berbeda.

Kebijakan larangan menjual elpiji ke pengecer langsung menimbulkan kelangkaan dan antrean panjang di masyarakat, yang membuat isu ini sangat terlihat dan menjadi topik utama di media massa. Ini bisa saja dimanfaatkan untuk menyita perhatian publik dari isu-isu penting lainnya seperti pagar laut.

Bisa jadi soal gas elpiji ini memang dispin sebagai pengalihan isu, mengingat kebijakan gas elpiji 3 kg ini muncul setelah isu pagar laut mulai mendapat perhatian luas. Maka jika kelangkaan gas elpiji ini adalah upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari kontroversi pagar laut ya sah-sah saja pikiran kita.

Media spin adalah teknik manipulasi komunikasi untuk mengalihkan fokus dari satu isu ke isu lain yang lebih menguntungkan bagi pihak tertentu. Ini dianggap sebagai usaha untuk melindungi figur publik atau kelompok tertentu dari kritik dan kontroversi yang mungkin muncul dari isu pagar laut. Toh masyarakat sini biasanya pelupa dan punya short memory.(Mda)

Kopi_kir sendirilah!

Karangasem, 05/02/2025

Seberapa Penting Menjaga Kesehatan Jantung?

Mahardika Adidaya

Nov 06, 2024

431 views

24 Comments

Save

Most Popular

Korupsi di Pertamina, Pola Lama dalam Wajah Baru

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Pertamina sebagai "Mesin Uang" Politik

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Perubahan Diksi dan Proses Pembodohan

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Korupsi di Pertamina dan Ketegangan Hubungan Prabowo VS Jokowi

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Korupsi di Pertamina dari Perspektif Konsumen

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Gas Elpiji dan Pengalihan Isu Pagar Laut

Malika D. Ana

Mar 01, 2025

Pensiun Dini PLTU Batal?

Mahardika Adidaya

Feb 24, 2025

Instruksi Boikot Retreat Megawati

Malika D. Ana

Mar 01, 2025

Penyerahan Kedaulatan Pantai

Malika D. Ana

Mar 05, 2025

Korupsi di Pertamina, Pola Lama dalam Wajah Baru

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Rekomendasi

Danantara; Solusi atau Masalah?

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Menjudikan Uang Negara?

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Korupsi di Pertamina dari Perspektif Konsumen

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Korupsi di Pertamina dan Ketegangan Hubungan Prabowo VS Jokowi

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Perubahan Diksi dan Proses Pembodohan

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Most Popular

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Malika D. Ana

Mar 01, 2025

Mahardika Adidaya

Feb 24, 2025

Malika D. Ana

Mar 01, 2025

Malika D. Ana

Mar 05, 2025

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Artikel lainnya

Pertamina sebagai "Mesin Uang" Politik

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Korupsi di Pertamina, Pola Lama dalam Wajah Baru

Malika D. Ana