Ribuan warga Belanda meninggalkan Indonesia melalui jalur udara dan kapal laut pada tahun 1957. Foto dok net

abad.id- Hari itu 5 Desember 1957, atau 66 tahun yang lalu Sukarno marah besar. Rasa kecewa Sukarno ini diawali sikap belanda yang mengulur-ulur waktu atas penyelesaian Papua. Sejak pengakuan kedaulatan melalui KMB tahun 1949, janji Belanda menyelesaikan Papua secepatnya ternyata masih nihil tanpa perkembangan. Kala itu, Sukarno melalui Departemen Kehakiman secara resmi mengusir 46.000 orang Belanda yang masih bermukim di Indonesia.

Ironisnya hari itu mestinya suasana sedang bergembira menjelang perayaan natal. Bagi warga Belanda dan Indo keturunan yang umumnya beragama Kristen, jadi momen perayaan Sinterklas. Dengan acara tukar kado ambil bernyanyi bersama. Hari yang seharusnya meriah penuh suka cita, berubah menjadi hari penuh duka cita. Peristiwa ini kelak dikenal sebagai peristiwa Sinterklas Hitam.

Sejak pengumuman Departemen Kehakiman ini, ribuan warga Belanda yang masih menetap di Indonesia harus pulang ke negaranya dalam tempo secepatnya. Pengumuman Soekarno tersebut menjadi klimaks kepanikan orang-orang Belanda. Mereka berada di posisi sulit, tidak bisa melawan dan berdiam diri lebih lama di rumahnya. Satu-satunya cara untuk selamat dengan angkat kaki dari Indonesia.

Banyak orang Belanda yang kemudian mencairkan seluruh tabungannya dan bergegas membeli tiket pesawat untuk keluar dari Indonesia. Tidak sedikit pula yang harus berebut untuk mendapatkan satu tempat di kapal laut.

Kekacauan macam itu tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga menjalar ke seluruh daerah di Indonesia. Di Bandung misalnya, pengemudi becak tidak mau membawa penumpang orang Belanda. Di Malang dan Surabaya, produk-produk asal Negeri Kincir Angin diboikot dan orang Belanda dilarang masuk toko. Bahkan nasib malang menimpa bagi mereka yang sakit, sebab semua rumah sakit menolak pasien orang Belanda.

Bagi warga Belanda, kesulitan bertambah ketika situasi panik itu tidak didukung kebijakang Pemerintah Belanda. Tidak ada jaminan yang memudahkan warganya. Misalnya konsulat dibuka 24 jam serta menjadi penampung sementara bagi warga yang panik.

Hengkang dari Indonesia secara mendadak juga bukanlah pilihan mudah. Mereka yang sudah bertahun-tahun hidup di Indonesia itu buta negeri Belanda. Namun, mereka tetap berebut naik kapal-kapal yang disediakan pemerintah Belanda karena terpaksa. Dengan jumlah puluhan ribu orang, kondisi kapal pengangkut pun langsung penuh sesak. Mereka harus tahan berdesak-desakan selama berhari-hari dalam perjalanan ke Belanda.

Van Vixseboxse, kuasa usaha baru Belanda baru saja tiba di Indonesia tanggal 5 Agustus 1960, diminta untuk datang pagi hari ke Departemen Luar Negeri. Di sana Vixseboxse diberitahu oleh Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri bahwa tidak perlu menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden Soekarno. Sebab, Presiden Soekarno dalam pidato tahunannya tanggal 17 Agustus nanti 1960, akan mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan negeri Belanda. Alasan Sukarno protes atas tindakan agresif Belanda mengenai Irian Barat. “Yang dimaksud Presiden Soekarno dengan 'tindakan agresif Belanda' adalah pengiriman kapal induk Karel Doorman oleh Pemerintah Belanda untuk mem perkuat pertahanan Irian Barat,” tulis Thee Kian Wie dalam buku Dialog Dengan Sejarah, Soekarno Seratus Tahun.

Atas peristiwa ini menunjukkan bahwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda mrelalui KMB tahun 1949 tidak berhasil membawa perbaikan yang berarti dalam hubungan antara negara bekas penjajah dan bekas jajahannya. Malah terus merosot dalam tahun-tahun berikutnya. Hal ini disebabkan pada dasarnya proses dekolonisasi Indonesia belum dapat diselesaikan dengan tuntas dalam Konferensi Meja Bundar, antara Belanda dan Indonesia yang diadakan di Den Haag.

“Dengan kata lain, kemerdekaan politik Indonesia belum berhasil memutuskan segala ikatan historis dengan Belanda, baik dalam arti politis dan ekonomi, budaya dan psikologi,” tulis Thee Kian Wie.

Dalam arti politis, kemerdekaan Indonesia belum dianggap tuntas, karena dalam Konferensi Meja Bundar Belanda tidak bersedia menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, yang menurut Belanda, sebenarnya bukan termasuk wilayah Indonesia.

Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi seluruh aset Belanda. Sebuah papan nama perusahaan Belanda sedang ditutupi spanduk "Milik RI”.

Sejak KMB, Indonesia dan Belanda sepakat bahwa status quo Irian Barat untuk sementara dipertahankan, tetapi juga bahwa dalam waktu satu tahun status daerah ini akan ditentukan lebih lanjut melalui perundingan. Akan tetapi, dalam perundingan berikutnya Belanda tetap enggan untuk menyerahkan Irian Barat. Oleh karena hal ini Soekarno berpendapat bahwa revolusi nasional belum selesai dan perlu diteruskan sampai Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia.

Selain masalah Irian Barat, kemerdekaan Indonesia sesudah pengakuan kedaulatan oleh Belanda belum dirasakan tuntas oleh para pejuang kemerdekaan. Karena berbagai sektor ekonomi yang penting masih dikuasai Belanda. Berbagai jabatan penting dalam birokrasi pemerintah masih dipegang oleh pejabat-pejabat Belanda. Hal ini bisa terjadi karena dalam rangka persetujuan Indonesia-Belanda yang telah dicapai dalam KMB di Den Haag, kepentingan bisnis Belanda tetap dijamin dalam Indonesia merdeka

Pembicaraan tentang kelangsungan bisnis Belanda telah menyita banyak waktu dalam Konferensi Meja Bundar. Karena pada tahun 1949 ekonomi Belanda pasca Perang Dunia sanat berat. Berhubung dengan hal ini, Belanda tidak punya penghasilan lain kecuali dari perusahaan Belanda di Indonesia. Dalam Persetujuan Finansial Ekonomi yang telah dicapai di KMB, tuntutan Belanda memperoleh bisnis tetap beroperasi di Indonesia tanpa hambatan, terpaksa dipenuhi oleh pihak perwaakilan Indonesia.

Indonesia tetap penting bagi kehidupan ekonomi Belanda tercermin dari suatu perkiraan resmi Belanda yang mengungkapkan bahwa pada tahun 1950 penghasilan total Belanda yang diperoleh dari hubungan ekonomi dengan Indonesia, pengolahan bahan-bahan mentah, penghasilan dari penanaman modal di Indonesia, transfer uang pensiun dan tabungan, dan lain-lain mencapai 7,8 persen dari pendapatan nasional Belanda. Untuk tahun-tahun berikutnya sampai tahun 1957 sewaktu semua perusahaan Belanda diambil alih, angka persentase menjadi 8,2 persen (1951); 7,0 persen (1952); 5,8 persen (1953); 4,6 persen (1954);4,1 persen (1955); 3,3 persen (1956); dan 2,9 persen (1957). Semakin turun pendapatan Ekonomi sejak tahun 1953, karena hubungan politik Indonesia dan Belanda terus memburuk.

Dalam persetujuan Finec ini tuga memuat ketentuan yang kontroversial yang mewajibkan Pemerintah Indonesia menanggung utang-utang internal Pemerintah Hindia Belanda sebelum Indonesia diduduki Jepang tahun 1942 sebanyak 3,3 milyar gulden ( atau 1,13 milyar dollar AS pada kurs devisa yang berlaku pada waktu itu). Selain itu, Pemerintah Indonesia juga diwajibkan menanggung utang eksternal Pemerintah Hindia Belanda sebesar kurang lebih 70 juta dollar AS.

Jelas sekali bahwa Konferensi Meja Bundar 'mewariskan' utang luar negeri yang amat besar kepada Pemerintah Indonesia yang sangat mempersulit upaya Sukarno membiayai rehabilitasi prasarana fisik yang telah hancur akibat pendudukan Jepang dan perjuangan fisik melawan Belanda. Apalagi melaksanakan program pembangunan.

“Sebenarnya Sumitro Djojohadikusumo, yang ikut menjadi anggota delegasi dalam KMB, sudah menentang konsesi Indonesia mengambil alih utang-utang dari Pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi Moh.Hatta sebagai ketua delegasi Indonesia, akhirnya menerima tuntutan pihak Belanda karena ia ingin cepat menyelesaikan perundingan agar tujuan utama-penyerahan kedaulatan kepada Indonesia dapat tercapai dalam waktu singkat,” tulis Thee Kian Wie. (pul)

Prabowo Subianto yang kini sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, dalam pidatonya telah mengaskan komitmen Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dan energi menjadi langkah yang strategis menghadapi tantangan global. Swasembada energi ini harus berjalan seiring dengan program transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. Dalam upaya mewujudkan komitmen ini, telah diluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang merupakan skema pendanaan dari negara-negara maju yang bertujuan untuk membantu negara berkembang dalam beralih dari penggunaan energi kotor ke energi bersih. Namun, hingga kini Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan negara maju lainnya yang disebut International Partners Group (IPG) masih belum siap memberikan dukungan finansial untuk menyukseskan transisi energi di Indonesia. Mereka hanya menawarkan dana hibah dalam jumlah yang kecil serta pinjaman dengan bunga komersial.

Sedangkan berdasarkan dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) yang dikeluarkan JETP Indonesia, setidaknya diperlukan dana sebesar 25 miliar USD untuk memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara yang memicu polusi udara. Menurut Hariyadin Mahardika, selaku Direktur Program Financial Research Center and Clean Energy (FRCCE)-Transisi Bersih, setidaknya terdapat tiga opsi alternatif yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, mencari negara mitra alternatif selain dari negara-negara (JETP). Kandidat terkuat adalah Cina, mereka telah berhasil menaikan bauran energi bersih dalam kurun waktu 20 tahun, yang awalnya hanya 5% pada tahun 2004 menjadi 40% pada tahun 2024. Pendanaan program transisi energi di Cina ini menggunakan skema pendanaan inovatif  yang tidak membebani rakyat. Secara spesifik, Cina juga menawarkan pembiayaan terhadap proyek-proyek transisi energi yang tengah digarap Indonesia. Cina akan berfokus pada akselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, karena Indonesia merupakan pasar yang potensial. Solusi tersebut berbeda dengan konsep transisi energi JETP yang menekankan pada penutupan dini PLTU.

Kedua, mewajibkan pemilik smelter untuk menggunakan pembangkit listrik  energi bersih sebagai sumber energinya. Penggunaan energi bersih ini akan menggandakan ekef positif bagi perekonomian. Selain itu juga dapat meningkatkan kembali kualitas udara yang ada di kawasan tersebut dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar tambang, serta mengurangi eksternalitas negatif dari aktivitas kegiatan eksploitasi tambang.

Alternatif ketiga, Prabowo Subianto yang kini menjadi presiden Indonesia harus mengejar efek pengganda ekonomi dari agenda hilirisasi nikel dengan cara menyelaraskan dengan program transisi energi. Kita membutuhkan sumber pendapatan yang baru dan cepat, salah satunya yaitu bisa dengan memungut windfall profit tax untuk komoditas batu bara. Dengan menetapkan pajak sebesar 25%, maka potensi pendapatan dapat mencapai 25 triliun per tahun. Potensi penadapatan juga akan semakin besar jika di kepemimpinan sekarang mampu mengamankan royalti tambang yang selama ini hilang akibat penyelundupan dan penambangan ilegal.

Baca selengkapnya hanya di Transisibersih.org atau kunjungi Instagram kami di @transisibersih

Menjaga kesehatan jantung penting karena merupakan organ vital yang berperan besar dalam menjaga tubuh tetap berfungsi dengan baik. Jantung memiliki fungsi sebagai pusat sistem peredaran darah, yang memastikan bahwa setiap sel dalam tubuh mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Dengan jantung yang sehat maka dapat mendukung kinerja tubuh secara optimal. Jika jantung tidak sehat, maka tubuh akan kesulitan menjalankan fungsi-fungsi vital yang dapat berujung pada kelemahan fisik, kelelahan berlebihan,atau komplikasi serius. 

Penyakit jantung juga dapat menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Beberapa penyakit jantung yang sering ditemui seperti penyakit jantung coroner, gagal jantung, dan serangan jantung. Beberapa faktor yang menjadi penyebab penyakit jantung yaitu seperti pola makan tidak sehat, stress berlebihan, merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit jantung.

Namun kini dengan adanya Cuka Apel Batu Alanatura, kamu dapat menjaga kesehatan jantung dengan konsumsi secara rutin. Cuka Apel Batu Alanatura mengandung asam asetat yang dapat menurunkan kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mendukung pencernaan. Kemudian Enzim yang dapat membantu melancarkan pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi dalam tubuh, serta masih banyak kandungan lainnya dalam Cuka Apel Batu Alanatura yang memiliki banyak manfaat.

Solusi Alami Jantung Sehat dan Terjaga, Dengan Cuka Apel Alanatura!

- Memiliki sifat anti-inflamasi tinggi

- Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah

- Mengurangi peradangan

- Mengurangi kerusakan oksidatif

- Mengontrol kadar lemak dalam tubuh

Informasi dan pemesanan bisa langsung cek Instagram Etawa.Dairy  dan Ala_natura

Kelas menengah (middle class) merupakan golongan masyarakat yang memiliki tingkat pengeluaran Rp 1,2 juta sampai Rp 6 juta per orang per bulan. Kelas menengah sendiri merupakan salah satu lapisan masyarakat yang memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Mereka tidak hanya menjadi penggerak konsumsi domestik, tetapi juga menjadi penyumbang tenaga kerja dan kontribusi pajak yang penting. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah di Indonesia sebanyak 66,35 persen dari total penduduk Indonesia. Nilai konsumsi pengeluaran dari kedua kelompok tersebut mencakup 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan kelas menengah yang akan berdampak langsung pada stabilitas dan kemajuan ekonomi nasional.

Langkah nyata pemerintah untuk kelas menengah

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah dan menuju kelas menengah, yang bertujuan untuk menjaga daya beli dan memberikan akses terhadap kebutuhan dasar. Berikut beberapa langkah nyata pemerintah:

• Subsidi Harga:

Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, pemerintah menyediakan subsidi untuk BBM, listrik, dan LPG. Kebijakan ini bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelas menengah dan menuju kelas menengah, sehingga daya beli mereka tetap terjaga di tengah fluktuasi harga global. Subsidi harga ini penting untuk memastikan bahwa kenaikan harga kebutuhan dasar tidak akan langsung membebani masyarakat. 

• Bantuan Sosial (Bansos):
  
  Meskipun program bantuan sosial lebih banyak dinikmati atau sering ditargetkan bagi masyarakat miskin (desil 1-4), namun dampaknya juga dapat dirasakan oleh kelas menengah (hingga desil 10). Misalnya sembako, program ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga kelas menengah. 

• Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):
  
  Berbagai kebutuhan pokok seperti: pendidikan, kesehatan, dan transportasi tidak dikenakan PPN. Langkah ini diambil untuk menjaga agar tarif PPN yang dikenakan tidak membebani kelas menengah, sehingga mereka tetap memiliki daya beli yang tinggi yang kuat.
  
  

• Kompensasi Subsidi:
  
  Untuk menghadapi kenaikan harga energi dan bahan pokok, pemerintah menyediakan subsidi kompensasi. Ini membantu masyarakat, termasuk kelas menengah, agar dapat mengakses barang dan jasa dengan harga yang terjangkau.

Selain kebijakan jangka pendek yang telah disebutkan diatas, pemerintah juga telah menyiapkan rencana jangka panjang untuk memperkuat posisi kelas menengah di Indonesia.

Rencana besar pemerintah dalam meningkatkan jumlah kelas menengah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya memberikan bantuan sosial (bansos), tetapi juga berkomitmen pada program jangka panjang untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan kelas menengah dengan fokus utama:

• Industrialisasi: Pemerintah akan terus mendorong sektor-sektor produktif seperti ekonomi biru, untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas. langkah ini bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja yang stabil dan dapat meningkatkan pendapatan, sehingga kelas menengah dapat semakin jaya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

• Transformasi Sosial dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja: Meningkatkan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pengembangan sekolah vokasi dan peningkatan mutu pendidikan serta layanan kesehatan. Dengan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkualitas, maka kelas menengah akan memiliki daya saing tinggi dan memiliki potensi yang lebih baik. 

Untuk mendapatkan informasi terkini seputar kebijakan ekonomi, perkembangan industri, dan diskusi menarik lainnya, jangan lupa kunjungi laman Instagram resmi Indonesia’s Roundtable of Young Economists. Dapatkan insight terbaru dan ikut serta dalam pembahasan isu-isu penting yang relevan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Follow sekarang!

Nikel merupakan logam yang sangat dibutuhkan oleh banyak industri dan merupakan bahan utama dalam pembuatan baterai litium yang digunakan untuk kendaraan listrik. Fakta menariknya Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, hingga mencapai 23% dari total cadangan global, dengan sumber daya nikel sebesar 17,7 miliar ton bijih dan 177,8 juta ton logam. Dengan cadangan nikel sebesar itu, selama ini Indonesia menjadi pelaku ekspor bijih nikel ke negara-negara lain. Namun, sejak 2020 Indonesia melarang ekspor bijih nikel guna mendukung hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah.

Namun, dibalik semua itu pada faktanya industri nikel menyumbang polusi udaya yang cukup besar khususnya di Kawasan industri. Polutan yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel ini mulai dari NOx, SO₂, Mercuri, hingga Particulate Matter (PM 2,5). Polusi ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan para pekerja dan masyarakat sekitar kawasan industri. Bahkan menurut analisis CREA dan CELIOS, jumlah kematian akibat aktivitas pengolahan logam dan captive power penunjang industri diperkirakan akan meningkat secara signifikan hingga tahun 2030 sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi.

Selain polusi dan dampak kesehatan bahkan kematian, diperkirakan beban ekonomi juga akan terus meningkat karena dampak kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara dari aktivitas pengolahan logam dan captive power penunjang industri ini.

Baca selengkapnya hanya di Transisibersih.org atau kunjungi instagram kami di @transisibersih

Overcapacity merupakan ketidakseimbangan yang signifikan antara pasokan dan permintaan energi listrik. Indonesia dalam beberapa tahun ini, kapasitas pembangkit listrik di Pulau Jawa dan Bali telah melampaui kebutuhan masyarakat,bahkan pada akhir 2023 pembangkit listrik di Pulau Jawa dan Bali rata-rata lebih dari 60% di atas beban puncak. Situasi ini juga diperparah dengan adanya kalusul take or pay, di mana PLN tetap membayar pembangkit listrik walaupun energi yang dihasilkan tidak digunakan sama sekali. Bahkan dampak finansialnya diperkirakan 2 hingga 3 triliun rupiah per tahun untuk setiap gigawatt yang tidak terpakai.

Penutupan dini PLTU bisa menjadi Langkah yang penting dan mendesak untuk mengatasi overcapacity dalam pembangkit listrik di Indonesia. Langkah ini bisa untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan energi listrik, sekaligus mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh PLN akibat klausul take or pay. Penutupan dini PLTU juga memiliki implikasi jangka Panjang yang positif bagi Indonesia seperti dalam membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim, menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor energi terbarukan, serta meningkatkan kemandirian energi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Sudah saatnya Indonesia mengambil langkah yang tegas dalam mengatasi overcapacity dalam pembangkit listrik ini, karena penutupan PLTU bukan hanya sekedar solusi jangka pendek tetapi bisa menjadi investasi untuk mencapai masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Namun untuk mewujudkannya diperlukan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak mulai dari pemerintah, PLN, sektor wisata, maupun masyarakat sipil. Dengan Kerjasama dan kesadaran semua pihak, maka Indonesia bisa mengambil langkah maju dalam mengahdapi tantangan energi.

Baca selengkapnya hanya di Transisibersih.org atau kunjungi Instagram kami di Transisibersih