Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi ke industry peleburan logam (smelter) dikhawatirkan justru malah akan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Kebijakan ini juga dapat menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya Harga produk olahan nikel. Berdasarkan laporan terbaru Transisi Bersih yang bertajuk "Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060" mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral justru menyebabkan over investment dan over production yang akhirnya merusak keseimbangan pasar nikel dunia. Nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi pun terancam turun.

Dalam laporan ini juga menyebutkan, insentif tidak langsung seperti upah buruh murah dan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG) yang rendah dapat menyebabkan biaya produksi dalam negeri relative murah. Secara tidak langsung hal ini juga mengurangi nilai tambah industri hilirisasi pada ekonomi nasional. Berbagai kebijakan hilirisasi seperti insentif untuk smelter, subsidi batu bara, upah buruh murah, dan standar lingkungan yang rendah justru dapat menurunkan nilai tambah ekonomi industri smelter.

Laporan ini juga menyoroti beberapa hal tentang hilirisasi mineral yang menggunakan batu bara sebagai sumber utama, dampaknya pada lingkungan, serta program hilirisasi yang menggunakan batu bara tidak koheren dengan program bebas emisi. Agar dapat menyelaraskan program ini seharusnya hilirisasi dapat menggunakan energi bersih dan memperhatikan standar lingkungan yang lebih tinggi, sehingga dapat menaikan biaya produksi dan menaikan nilai tambah ekonomi industri nikel di Indonesia. Pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan mengontrol pasokan dan harga nikel dunia untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Jika Indonesia mencabut insentif, menggunakan energi bersih serta menaikan upah buruh, serta standar lingkungan hidup dan ESG, yang kemudian akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi nikel, maka dengan demikian pasar nikel dunia akan menyesuaikan.

Pemerintah harus mencabut insentif langsung/tidak langsung nikel serta memperbaiki isu lingkungan. Tidak perlu takut kehilangan investasi karena dengan melakukan hal itu maka nikel Indonesia bisa menjadi acuan nikel "bersih" dunia. Pemerintah jangan hanya memikirkan benefit ekonominya aja, tetapi juga biaya-biaya sosial dan lingkungan dampak dari kebijakan tersebut.

Baca selengkapnya hanya di Transisibersih.org atau kunjungi Instagram kami di @Transisibersih

Menghubungkan Mimpi Besar Anak Indonesia dengan Internet Tanpa Batas

Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Namun, di Indonesia, banyak anak-anak di daerah terpencil yang masih kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Keterbatasan infrastruktur, terutama akses internet yang memadai, menjadi salah satu kendala utama. Dengan adanya persoalan tersebut bagaimana seorang anak bisa belajar secara efektif jika tidak bisa mencari informasi di internet atau mengikuti pembelajaran online?

Internet: Penghubung atau Penghalang? 

Internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Namun, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di daerah terpencil, internet masih menjadi barang mewah. Ketika anak-anak di kota besar dapat dengan mudah mengakses sumber belajar online, anak-anak di pedalaman sering kali hanya bisa bermimpi tentang kesempatan yang sama. Akses yang lambat atau bahkan tidak ada membuat mereka tertinggal jauh dari perkembangan zaman. Padahal, internet bisa menjadi jembatan bagi mereka untuk mengakses berbagai sumber belajar, berinteraksi dengan teman sebaya dari seluruh dunia, dan memperluas wawasan.

Melihat permasalahan tersebut, Starlink hadir sebagai solusi inovatif. Dengan konstelasi satelitnya, Starlink mampu memberikan akses internet cepat dan stabil hingga ke pelosok negeri. Tidak peduli seberapa terpencil suatu daerah, Starlink mampu menjangkau dan menghubungkan mereka dengan dunia luar. Dengan koneksi internet cepat dan stabilnya  maka tidak ada lagi daerah yang tertinggal. Pendidikan berkualitas kini bisa diakses kapan saja dan di mana saja, memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mengejar impian mereka. Dengan ini, anak-anak di pedalaman tidak lagi harus merasa terisolasi dari dunia luar. Mereka bisa belajar melalui platform online, menghadiri kelas virtual, dan mengakses informasi global yang sebelumnya sulit mereka dapatkan.

Masa Depan Cerah untuk Indonesia 

Dengan akses teknologi yang setara, anak-anak Indonesia di pedalaman dapat memiliki peluang yang sama untuk belajar, berkembang, dan mewujudkan masa depan yang cerah. Pendidikan adalah kunci untuk membangun generasi yang lebih kuat, dan Starlink menjadi alat penting untuk mewujudkannya.

Namun, upaya ini tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang lokasi geografis, memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas. Kita semua bisa berperan, mulai dari menyebarkan informasi hingga mendukung implementasi teknologi ini.

Dukung gerakan ini dengan mengikuti dan berbagi kisah inspiratif di Instagram @khs.starlink. Bersama, kita bisa menghubungkan mimpi tanpa batas dan membangun generasi yang lebih maju. Mari bergerak untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah!

Jakarta, 2 Januari 2025. Keputusan pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) hanya untuk barang mewah menunjukkan kebijakan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% secara menyeluruh akan sangat memberatkan masyarakat.  Di tengah kebutuhan mendesak Pemerintahan Prabowo untuk membiayai beberapa program prioritas, pemerintah perlu segera menaikkan pungutan terhadap sejumlah komoditas ekstraktif seperti batu bara dan nikel untuk menambah pemasukan negara. Pasalnya, pungutan terhadap sektor ekstraktif ini masih tergolong rendah, bila melihat besarnya keuntungan yang didapatkan selama ini.

Kajian Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) memperlihatkan potensi penerimaan dengan kisaran Rp 84,55 triliun hingga Rp 353,7 triliun per tahun dari peningkatan pungutan produksi batu bara. Sementara itu,  target penerimaan dari kenaikan PPN menjadi 12% hanya sebesar Rp 75,29 triliun, dan kenaikan PPN untuk barang mewah hanya Rp 3,2 triliun. Diberlakukannya kenaikan PPN menjadi khusus untuk barang mewah, artinya dari sisi dampak, kenaikan PPN 1% secara menyeluruh sangat membebani masyarakat secara langsung dan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh sektor industri manufaktur karena kenaikan biaya produksi.

“Potensi penerimaan dari peningkatan pungutan produksi batu bara jauh lebih besar, dan ini bisa dipakai untuk membiayai berbagai macam proyek strategis nasional dalam transisi energi, terutama untuk pembangunan jaringan distribusi listrik (smart grid) bahkan untuk program sosial seperti makan bergizi gratis,” ujar Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya.

Sementara itu, di sektor hilirisasi nikel, pemerintah punya peluang untuk memungut pajak/tarif ekspor produk nikel. “Berdasarkan perhitungan Transisi Bersih, tarif ekspor 10% - 20% produk nikel dapat memberikan masukan Rp 50 - 100 triliun untuk negara per tahun. Ini lebih dari cukup untuk menggantikan kenaikan PPN menjadi 12%,” ujar Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih. Perlu diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, harga nikel dunia mengalami koreksi yang disebabkan oleh suplai dari Indonesia yang sangat besar. Tarif ekspor dapat mengerem laju produksi dan dengan demikian dapat menyelamatkan harga nikel dunia dari kejatuhan yang lebih dalam. Dengan pemberlakuan tarif ekspor pada nikel, pemerintah Indonesia dapat mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu mempertahankan harga nikel dunia dan sekaligus mendapatkan tambahan penerimaan negara.

Sementara menurut Direktur Program Financial Research Center for Clean Energy (FRCCE), Harryadin Mahardika, pemerintah juga masih punya opsi tambahan penerimaan jika bisa mengatur kembali bauran kebijakan pada program hilirisasi mineral. Sejauh ini kontribusi langsung program hilirisasi terhadap penerimaan negara masih jauh dari potensi yang diharapkan. “Masih belum terlambat bagi pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut, termasuk meninjau kembali berbagi insentif fiskal yang terlalu jor-joran bagi para pelaku hilirisasi mineral,” ujarnya.

Menambah pungutan demi mencapai target energi terbarukan 19% pada tahun ini

Ruang fiskal pemerintah saat ini sangat terbatas untuk mewujudkan berbagai kebijakan strategis. Di saat pemerintah membebaskan perusahaan batu bara dari kewajiban membayar royalti dengan Perppu Cipta Kerja sejak 2023, yang menyebabkan kehilangan potensi pendapatan negara sebesar Rp 33,8 triliun tiap tahunnya, pertumbuhan energi terbarukan malah terhambat menjadi hanya 1% hingga 2% per tahun akibat keterbatasan dukungan dari pemerintah. Sementara bauran energi bersih dan terbarukan perlu diperbesar.

Target energi terbarukan dalam revisi terbaru hanya 19% untuk tahun 2025. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, capaian EBT berada di angka 13,93% pada pertengahan Desember 2024. Artinya, di tahun 2025, diperlukan kenaikan bauran sekitar 5%, yang memerlukan pembiayaan cukup besar dan tersedia dengan cepat untuk mencapainya. Kebijakan peningkatan pungutan produksi batu bara juga akan mempercepat perpindahan pembiayaan dan investasi dari batu bara sebagai energi kotor ke energi bersih dan terbarukan.

Di tengah ancaman krisis iklim dan ekonomi serta interaksi di antara keduanya yang semakin nyata, pilihan kebijakan serta pendanaan transisi energi yang rasional serta berkeadilan harusnya tampak begitu jelas di masa Pemerintahan Prabowo. Tidak sekadar menambah penerimaan negara, peningkatan pungutan serta pajak terhadap industri batu bara juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong redistribusi pendapatan demi memperkecil ketimpangan. Selain itu, juga dapat digunakan untuk mendorong transisi ke energi terbarukan, mendukung program mitigasi dan adaptasi terhadap krisis iklim, serta lebih jauh lagi untuk menyeimbangkan pengaruh kepentingan industri batu bara yang sangat kuat terhadap kebijakan publik di Indonesia selama ini. 

“Jika benar Presiden Prabowo bertekad untuk memimpin pemerintahan yang bersih, yang menjaga kepentingan rakyat Indonesia, serta berniat untuk tidak mempersulit kehidupan rakyat Indonesia, maka seyogyanya Presiden akan memilih untuk meningkatkan pungutan serta pajak dari keuntungan super normal industri batu bara dan nikel dibandingkan menaikkan PPN, serta mendorong transisi energi yang inklusif dan menyediakan kesempatan yang layak bagi banyak orang,”  tegas Ahmad Ashov Birry, Direktur Program Trend Asia.

***

Kontak narasumber:

• Ahmad Ashov Birry, Direktur Program Trend Asia, +62 811-1757-246
• Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih, +62 811-891-975
• Harryadin Mahardika, Direktur Program Financial Research Center for Clean Energy (FRCCE), +62 813-8113-0531
• Tata Mustasya, Direktur Eksekutif SUSTAIN, +62 812-9626-997

Persiapan maksimal untuk sambut Natal dan Tahun Baru (Nataru), momen spesial yang selalu dinanti oleh masyarakat. Selain dimanfaatkan untuk berkumpul bersama sanak keluarga, momen Nataru juga banyak dimanfaatkan dengan pergi berlibur. Untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan masyarakat, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi inovatif, termasuk pengurangan harga tiket pesawat dan pembukaan beberapa ruas tol baru. Yuk, simak langkah-langkahnya!

Harga Tiket Pesawat Turun hingga 10%!

Kementerian Perhubungan telah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat pada penerbangan domestik selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap masyarakat. Pemberlakuan penyesuaian harga tersebut akan berlaku selama 16 hari, dimulai pada tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 3 Januri 2025. 

Menteri Perhubungan Dudy Purwaganddhi mengatakan bahwa penurunan hargga tiket pesawat dapat terwujud berkat kolaborasi apik lintas kementerian dan stakeholder. Berikut beberapa langkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya penuruan harga tiket pesawat.

1. Mengurangi biaya jasa kebandarudaraan baik bagi konsumen maupun maskapai hingga 50%.

2. Menurunkan harga avtur hingga 5,3% di bulan November, dengan tujuan mendekati harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta.

3. Mengurangi fuel surcharge untuk mesin jet dan propeller hingga masing-masing turun 8% dan 2%.

Tol Fungsional Dibuka untuk Kelancaran Transportasi Darat

Tidak hanya di udara, pemerintah juga mempersiapkan infrastruktur transportasi darat untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat. Beberapa ruas tol fungsional telah dibuka, baik di Pulau jawa maupun Sumatra, di antaranya:

• Pulau Jawa:

1. Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (Seksi 3 Segmen Kutanegara-Sadang) 8,5 km

2. Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA (Seksi 1.2 Segmen Klaten-Prambanan) 8,6 km

3. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Seksi 1 Gending-Krakasan) 12,9 km

• Pulau Sumatra:

1. Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum) 24,6 km

2. Jalan Tol Binjai-Langsa (Seksi 3 Tanjung Pura-Pangkalan Brandan) 19 km

3. Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat(sebagian Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura) 10,1 km

4. Jalan Tol Pekanbaru-Padang (Seksi 1 Padang-Sicincin: 36,6 km

Dukungan Presiden untuk Kelancaran Nataru

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2025. Beliau meminta agar segala persiapan, mulai dari infrastruktur, transportasi, hingga pengamanan, dilakukan secara matang. "Saya yakin dan kita mampu menyelenggarakan semua persiapan dengan sebaik-aiknya. Kita yakinkan bahwa masyarakat bisa menghadapi tahun baru dengan aman, tertib, dan lancar." tutur Presiden. 

Dengan adanya kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan pengembangan infrastruktur transportasi seperti jalan tol fungsional, efisiensi perjalanan akan mendorong peningkatan mobilitas masyarakat. Hal ini juga memberikan stimulus bagi sektor pariwisata dan industri terkait, memperkuat roda perekonomian nasional, serta membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendapatkan informasi terkini seputar kebijakan ekonomi, perkembangan industri, dan diskusi menarik lainnya, jangan lupa kunjungi laman Instagram resmi Indonesia’s Roundtable of Young Economists. Dapatkan insight terbaru dan ikut serta dalam pembahasan isu-isu penting yang relevan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Follow sekarang!

Ribuan warga Belanda meninggalkan Indonesia melalui jalur udara dan kapal laut pada tahun 1957. Foto dok net

abad.id- Hari itu 5 Desember 1957, atau 66 tahun yang lalu Sukarno marah besar. Rasa kecewa Sukarno ini diawali sikap belanda yang mengulur-ulur waktu atas penyelesaian Papua. Sejak pengakuan kedaulatan melalui KMB tahun 1949, janji Belanda menyelesaikan Papua secepatnya ternyata masih nihil tanpa perkembangan. Kala itu, Sukarno melalui Departemen Kehakiman secara resmi mengusir 46.000 orang Belanda yang masih bermukim di Indonesia.

Ironisnya hari itu mestinya suasana sedang bergembira menjelang perayaan natal. Bagi warga Belanda dan Indo keturunan yang umumnya beragama Kristen, jadi momen perayaan Sinterklas. Dengan acara tukar kado ambil bernyanyi bersama. Hari yang seharusnya meriah penuh suka cita, berubah menjadi hari penuh duka cita. Peristiwa ini kelak dikenal sebagai peristiwa Sinterklas Hitam.

Sejak pengumuman Departemen Kehakiman ini, ribuan warga Belanda yang masih menetap di Indonesia harus pulang ke negaranya dalam tempo secepatnya. Pengumuman Soekarno tersebut menjadi klimaks kepanikan orang-orang Belanda. Mereka berada di posisi sulit, tidak bisa melawan dan berdiam diri lebih lama di rumahnya. Satu-satunya cara untuk selamat dengan angkat kaki dari Indonesia.

Banyak orang Belanda yang kemudian mencairkan seluruh tabungannya dan bergegas membeli tiket pesawat untuk keluar dari Indonesia. Tidak sedikit pula yang harus berebut untuk mendapatkan satu tempat di kapal laut.

Kekacauan macam itu tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga menjalar ke seluruh daerah di Indonesia. Di Bandung misalnya, pengemudi becak tidak mau membawa penumpang orang Belanda. Di Malang dan Surabaya, produk-produk asal Negeri Kincir Angin diboikot dan orang Belanda dilarang masuk toko. Bahkan nasib malang menimpa bagi mereka yang sakit, sebab semua rumah sakit menolak pasien orang Belanda.

Bagi warga Belanda, kesulitan bertambah ketika situasi panik itu tidak didukung kebijakang Pemerintah Belanda. Tidak ada jaminan yang memudahkan warganya. Misalnya konsulat dibuka 24 jam serta menjadi penampung sementara bagi warga yang panik.

Hengkang dari Indonesia secara mendadak juga bukanlah pilihan mudah. Mereka yang sudah bertahun-tahun hidup di Indonesia itu buta negeri Belanda. Namun, mereka tetap berebut naik kapal-kapal yang disediakan pemerintah Belanda karena terpaksa. Dengan jumlah puluhan ribu orang, kondisi kapal pengangkut pun langsung penuh sesak. Mereka harus tahan berdesak-desakan selama berhari-hari dalam perjalanan ke Belanda.

Van Vixseboxse, kuasa usaha baru Belanda baru saja tiba di Indonesia tanggal 5 Agustus 1960, diminta untuk datang pagi hari ke Departemen Luar Negeri. Di sana Vixseboxse diberitahu oleh Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri bahwa tidak perlu menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden Soekarno. Sebab, Presiden Soekarno dalam pidato tahunannya tanggal 17 Agustus nanti 1960, akan mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan negeri Belanda. Alasan Sukarno protes atas tindakan agresif Belanda mengenai Irian Barat. “Yang dimaksud Presiden Soekarno dengan 'tindakan agresif Belanda' adalah pengiriman kapal induk Karel Doorman oleh Pemerintah Belanda untuk mem perkuat pertahanan Irian Barat,” tulis Thee Kian Wie dalam buku Dialog Dengan Sejarah, Soekarno Seratus Tahun.

Atas peristiwa ini menunjukkan bahwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda mrelalui KMB tahun 1949 tidak berhasil membawa perbaikan yang berarti dalam hubungan antara negara bekas penjajah dan bekas jajahannya. Malah terus merosot dalam tahun-tahun berikutnya. Hal ini disebabkan pada dasarnya proses dekolonisasi Indonesia belum dapat diselesaikan dengan tuntas dalam Konferensi Meja Bundar, antara Belanda dan Indonesia yang diadakan di Den Haag.

“Dengan kata lain, kemerdekaan politik Indonesia belum berhasil memutuskan segala ikatan historis dengan Belanda, baik dalam arti politis dan ekonomi, budaya dan psikologi,” tulis Thee Kian Wie.

Dalam arti politis, kemerdekaan Indonesia belum dianggap tuntas, karena dalam Konferensi Meja Bundar Belanda tidak bersedia menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, yang menurut Belanda, sebenarnya bukan termasuk wilayah Indonesia.

Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi seluruh aset Belanda. Sebuah papan nama perusahaan Belanda sedang ditutupi spanduk "Milik RI”.

Sejak KMB, Indonesia dan Belanda sepakat bahwa status quo Irian Barat untuk sementara dipertahankan, tetapi juga bahwa dalam waktu satu tahun status daerah ini akan ditentukan lebih lanjut melalui perundingan. Akan tetapi, dalam perundingan berikutnya Belanda tetap enggan untuk menyerahkan Irian Barat. Oleh karena hal ini Soekarno berpendapat bahwa revolusi nasional belum selesai dan perlu diteruskan sampai Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia.

Selain masalah Irian Barat, kemerdekaan Indonesia sesudah pengakuan kedaulatan oleh Belanda belum dirasakan tuntas oleh para pejuang kemerdekaan. Karena berbagai sektor ekonomi yang penting masih dikuasai Belanda. Berbagai jabatan penting dalam birokrasi pemerintah masih dipegang oleh pejabat-pejabat Belanda. Hal ini bisa terjadi karena dalam rangka persetujuan Indonesia-Belanda yang telah dicapai dalam KMB di Den Haag, kepentingan bisnis Belanda tetap dijamin dalam Indonesia merdeka

Pembicaraan tentang kelangsungan bisnis Belanda telah menyita banyak waktu dalam Konferensi Meja Bundar. Karena pada tahun 1949 ekonomi Belanda pasca Perang Dunia sanat berat. Berhubung dengan hal ini, Belanda tidak punya penghasilan lain kecuali dari perusahaan Belanda di Indonesia. Dalam Persetujuan Finansial Ekonomi yang telah dicapai di KMB, tuntutan Belanda memperoleh bisnis tetap beroperasi di Indonesia tanpa hambatan, terpaksa dipenuhi oleh pihak perwaakilan Indonesia.

Indonesia tetap penting bagi kehidupan ekonomi Belanda tercermin dari suatu perkiraan resmi Belanda yang mengungkapkan bahwa pada tahun 1950 penghasilan total Belanda yang diperoleh dari hubungan ekonomi dengan Indonesia, pengolahan bahan-bahan mentah, penghasilan dari penanaman modal di Indonesia, transfer uang pensiun dan tabungan, dan lain-lain mencapai 7,8 persen dari pendapatan nasional Belanda. Untuk tahun-tahun berikutnya sampai tahun 1957 sewaktu semua perusahaan Belanda diambil alih, angka persentase menjadi 8,2 persen (1951); 7,0 persen (1952); 5,8 persen (1953); 4,6 persen (1954);4,1 persen (1955); 3,3 persen (1956); dan 2,9 persen (1957). Semakin turun pendapatan Ekonomi sejak tahun 1953, karena hubungan politik Indonesia dan Belanda terus memburuk.

Dalam persetujuan Finec ini tuga memuat ketentuan yang kontroversial yang mewajibkan Pemerintah Indonesia menanggung utang-utang internal Pemerintah Hindia Belanda sebelum Indonesia diduduki Jepang tahun 1942 sebanyak 3,3 milyar gulden ( atau 1,13 milyar dollar AS pada kurs devisa yang berlaku pada waktu itu). Selain itu, Pemerintah Indonesia juga diwajibkan menanggung utang eksternal Pemerintah Hindia Belanda sebesar kurang lebih 70 juta dollar AS.

Jelas sekali bahwa Konferensi Meja Bundar 'mewariskan' utang luar negeri yang amat besar kepada Pemerintah Indonesia yang sangat mempersulit upaya Sukarno membiayai rehabilitasi prasarana fisik yang telah hancur akibat pendudukan Jepang dan perjuangan fisik melawan Belanda. Apalagi melaksanakan program pembangunan.

“Sebenarnya Sumitro Djojohadikusumo, yang ikut menjadi anggota delegasi dalam KMB, sudah menentang konsesi Indonesia mengambil alih utang-utang dari Pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi Moh.Hatta sebagai ketua delegasi Indonesia, akhirnya menerima tuntutan pihak Belanda karena ia ingin cepat menyelesaikan perundingan agar tujuan utama-penyerahan kedaulatan kepada Indonesia dapat tercapai dalam waktu singkat,” tulis Thee Kian Wie. (pul)

Prabowo Subianto yang kini sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, dalam pidatonya telah mengaskan komitmen Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dan energi menjadi langkah yang strategis menghadapi tantangan global. Swasembada energi ini harus berjalan seiring dengan program transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. Dalam upaya mewujudkan komitmen ini, telah diluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang merupakan skema pendanaan dari negara-negara maju yang bertujuan untuk membantu negara berkembang dalam beralih dari penggunaan energi kotor ke energi bersih. Namun, hingga kini Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan negara maju lainnya yang disebut International Partners Group (IPG) masih belum siap memberikan dukungan finansial untuk menyukseskan transisi energi di Indonesia. Mereka hanya menawarkan dana hibah dalam jumlah yang kecil serta pinjaman dengan bunga komersial.

Sedangkan berdasarkan dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) yang dikeluarkan JETP Indonesia, setidaknya diperlukan dana sebesar 25 miliar USD untuk memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara yang memicu polusi udara. Menurut Hariyadin Mahardika, selaku Direktur Program Financial Research Center and Clean Energy (FRCCE)-Transisi Bersih, setidaknya terdapat tiga opsi alternatif yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, mencari negara mitra alternatif selain dari negara-negara (JETP). Kandidat terkuat adalah Cina, mereka telah berhasil menaikan bauran energi bersih dalam kurun waktu 20 tahun, yang awalnya hanya 5% pada tahun 2004 menjadi 40% pada tahun 2024. Pendanaan program transisi energi di Cina ini menggunakan skema pendanaan inovatif  yang tidak membebani rakyat. Secara spesifik, Cina juga menawarkan pembiayaan terhadap proyek-proyek transisi energi yang tengah digarap Indonesia. Cina akan berfokus pada akselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, karena Indonesia merupakan pasar yang potensial. Solusi tersebut berbeda dengan konsep transisi energi JETP yang menekankan pada penutupan dini PLTU.

Kedua, mewajibkan pemilik smelter untuk menggunakan pembangkit listrik  energi bersih sebagai sumber energinya. Penggunaan energi bersih ini akan menggandakan ekef positif bagi perekonomian. Selain itu juga dapat meningkatkan kembali kualitas udara yang ada di kawasan tersebut dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar tambang, serta mengurangi eksternalitas negatif dari aktivitas kegiatan eksploitasi tambang.

Alternatif ketiga, Prabowo Subianto yang kini menjadi presiden Indonesia harus mengejar efek pengganda ekonomi dari agenda hilirisasi nikel dengan cara menyelaraskan dengan program transisi energi. Kita membutuhkan sumber pendapatan yang baru dan cepat, salah satunya yaitu bisa dengan memungut windfall profit tax untuk komoditas batu bara. Dengan menetapkan pajak sebesar 25%, maka potensi pendapatan dapat mencapai 25 triliun per tahun. Potensi penadapatan juga akan semakin besar jika di kepemimpinan sekarang mampu mengamankan royalti tambang yang selama ini hilang akibat penyelundupan dan penambangan ilegal.

Baca selengkapnya hanya di Transisibersih.org atau kunjungi Instagram kami di @transisibersih