Runtuhnya Kerajaan Singosari dan Berdirinya Majapahit

Abad.id - Matahari baru saja kembali ke peraduan di pertengahan Maret 1292, ketika Raja Singosari Kertanegara, bersama para punggawanya, sedang mengadakan pertemuan di Pendopo Agung. Tiba-tiba tanpa diduga, sayup-sayup terdengar dentingan pedang yang beradu, lemparan tombak dan bisingnya hujan anak panah dari arah luar Istana. Teriakan kesakitan dan kematian terdengar sangat menyayat dan semakin mendekat.

Ternyata sumber kekacuan itu berasal dari Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang dan pasukannya yang memberontak dan menyerbu Singosari. Jayakatwang tahu persis, kekuatan Singosari sedang rapuh, karena lebih dari 2/3 kekuatan pasukannya sedang dikerahkan ke luar Jawa untuk Ekspedisi Pamalayu.

Dalam serangan kilat itu, akhirnya Kertanegara terbunuh dan berakhirlah riwayat Kerajaan Singosari yang didirikan Ken Arok pada tahun 1222, alias hanya berusia 70 tahun.

Memang pada pemerintahan Kertanegara inilah Singosari menjadi kerajaan yang sangat besar dan luas kekuasaannya. Bahkan kebesarannya ini terdengar hingga ke Negeri Thailand, Kamboja bahkan Mongol. Kertanegara menjadi raja dengan gelar Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara.

Kertanegara memiliki cita-cita menyatukan seluruh Nusantara. Pada tahun 1285, Kertanegara mengirim tentaranya ke Melayu. Pengiriman tentara ini terkenal dengan sebutan Ekspedisi Pamalayu. Tujuannya untuk menjalin persahabatan dan meluaskan wilayah kekuasaan. Selain itu, ia menaklukan Bali, Pahang, Sunda Bakulapura (Kalimantan Barat) dan Gurun (Maluku).

Kertanegara juga menjalin hubungan dengan raja Campa. Tujuannya adalah untuk menahan perluasan kekuasaan Kaisar Kubilai Khan dari Mongol. Pada tahun 1289, Kubilai Khan mengirim utusannya untuk meminta tanda takluk, tetapi Kertanegara tetap menolak, bahkan Dia memotong telinga utusan Mongol itu.

Jadi, Singosari runtuh bukan karena diserbu kekuatan dari luar atau Tentara Tartar Mongol, tapi akibat pemberontakan internal alias rongrongan dari dalam oleh Bupati Gelang-Gelang.

Majapahit

Kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke 13 tepatnya pada tahun 1293 M. Pusat Kerajaan Majapahit berada di Mojokerto, Jawa Timur bertempat di Trowulan.

Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Sejarah terbentuknya kerajaan Majapahit terdapat hubungan dari kisah Kerajaan Singosari. Kisah tersebut kerajaan Singosari diserang oleh pasukan tentara Mongol dengan pasukan Raden Wijaya hingga kerajaan Singosari runtuh.

Ketika terjadi serangan Jayakatwang, Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Madura bersama para istri dan pengikutnya. Di Madura ia diterima oleh Arya Wiraraja yang merupakan Bupati bawahan Raja Kertanegara. Wijaya disuruh oleh wiraraja yang berpura pura menjadi Raja Jayakatwang. Hutan itu dibuka menjadi desa dengan bantuan Rakyat Wiraraja di Madura. Desa itu kemudian diberi nama Majapahit. Kenapa diberi Majapahit? Karena dihutan terdapat buah yang bernama Maja yang rasanya sangat pahit.

Setelah berhasil menghancurkan Jayakatwang dengan bantuan pasukan Mongol, Raden Wijaya menabalkan diri sebagai raja Majapahit. Gelarnya adalah Sri Kertarajasa Jayawardhana. Setelah menjadi raja, Raden Wijaya berbalik menyerang Mongol sehingga pasukan Mongol banyak yang mati dan sebagian kembali ke negeri Mongol tersebut.

Pada tahun 1309 M Raden Wijaya wafat dan digantikan oleh Jayanegara yang merupakan anak dari Raden Wijaya. Jayanegara adalah seorang yang tidak cakap dalam hal kepemimpinan sehingga mudah dimanfaatkan oleh orang yang mengadu domba orang yang telah berjasa pada Majapahit tersebut. Pemberontakan tersebut seperti: Pemberontakan Ranggalawe,

Pemberontakan Lembu Sora, Pemberontakan Gajah Biru, Juru Demung dan Pemberontakan Empu Nambi

Pada tahun 1328 Jayanegara tewas dibunuh oleh tabib kerajaan yang bernama Ra Tanca. Ra Tanca selanjutnya bertarung melawan Gajah Mada dan pada akhirnya Gajah Mada berhasil membunuh Ra Tanca.

Pada masa pemerintahan Tribhuwanatunggadewi adalah seorang anak Raden Wijaya dari Gayatri terjadi pemberontakan di daerah Besuki yang dipimpin oleh Sadeng dan Keta pada tahun 1331. Pemberontakan ini membahayakan Majapahit. Oleh karena itu atas usul dari Arya Tadah, Gajah Mada kemudian diangkat sebagai panglima tertinggi kerajaan dengan misi untuk menumpas seluruh pemberontakan yang terjadi.

Berkat kecakapan Gajah Mada, akhirnya ia diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi Majapahit dengan menggantikan posisi Arya Tadah. Pada saat pelantikannya itulah, kemudian Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang sangat terkenal yakni Tan Amukti Palapa.

Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berada di puncak kejayaannya sehingga raja tersebut disegani.(mda)

Nasionalisme Masa Medhang Hingga Majapahit

Abad.id - Nasionalisme masa Medhang hingga Majapahit mengistimewakan warga negara sebagai wong yekti/wong mulia / wong agung. Jadi, orang asing itu jika mereka ada di wilayah Mataram kuno (Medhang) sampai dimasa wilayah Majapahit, mereka bekerja sebagai pelayan dan tidak boleh lebih dari itu. Maka tidak sia-sia rakyat menjadi militan membela ibu pertiwinya, tanah air dan udara karena selain untuk kesejahteraanya juga untuk anak keturunanya.

Kakawin Negarakertagama Pupuh 81.4 :

yekang janmi catur sujanman umijil sakèng hyang widhi, lingning sastra wnang sagatyanika de narendreng pura, kapwekapageh ing swasila kimutang kujanma traya, nang candhala mlecha tuccha pada yatna ring swakrama.

Artinya :

Empat golongan yang lahir sesuai dengan keinginan Hyang Widi. Konon, tunduk rungkup kepada kuasa dan perintah baginda. Teguh tingkah tabiatnya, juga ketiga golongan terbawah, Candala, Mleca dan Tuca mencoba mencabut cacat-cacatnya. Begitulah tanah Jawa pada zaman pemerintahan Sri Nata.

Sistem Penggolongan di Era Majapahit: Bukti Kehebatan Bangsa Nusantara

Penggolongan masyarakat ke dalam beberapa jenis berdasarkan tugas dan aktivitasnya dalam masyarakat. Setiap orang dapat saja menduduki jabatan atau kedudukan manapun asalkan memiliki kemampuan, keahlian, keadaan dan kondisinya mengizinkan untuk itu, tergantung pada karmanya.

Lalu, berdasarkan pemaparan di atas, maka di era kerajaan Majapahit leluhur kita telah membagi golongan itu bukan hanya sekedar empat (Bhrahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra) melainkan ada 7 golongan. Memang, adanya pembagian masyarakat seperti ini sepintas lalu kesannya sangat feodal dan tidak menghargai HAM. Karena ada warga yang berada di kelas tertinggi, yakni kelas 1, dan ada yang berada di kelas terbawa, yakni mereka yang digolongkan kelas ke 7. Padahal spiritnya bukan perbedaan kelas atau strata sosial masyarakat sebagaimana yang terjadi di masa kolonial Hindia Belanda atau yang berlaku umum di masyarakat Hindu di tanah India. Tapi lebih kepada pembagian berdasarkan realitas yang ada dan berdasarkan pada ukuran-ukuran yang diyakini saat itu, yang bersesuaian dengan fungsi dan peran kelompok warga dalam negara. Penggolongan ini pun tidak melekat selamanya pada setiap individu, karena ia boleh dan berhak mengubah golongannya berdasarkan kemampuan yang dimiliki.(Catur warna).

Parameter atau ukuran dalam pembagian golongan sosial masyarakat ketika itu ditentukan berdasarkan pada kuat tidaknya keterikatan seseorang atau kelompok warga pada materi atau urusan duniawi. Makin jauh ketertarikan seseorang atau warga dengan materi dan keduniawian, maka semakin tinggi martabatnya di tengah masyarakat. Sebaliknya, jika semakin kuat ketertarikan seseorang atau warga pada materi dan hasrat keduniawian, maka semakin rendahlah martabatnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini dijelaskan jenis golongan yang pernah ada di wilayah Majapahit. Di antaranya yaitu:

1. Brahmana

Golongan jenis ini adalah yang tertinggi di seluruh wilayah Majapahit. Di duduki oleh para rohaniawan yang umumnya juga sekaligus menjadi seorang budayawan. Mereka hidup di hutan, gunung, lembah, dan gua yang jauh dari keramaian dan hiruk pikuk perebutan akses dan penguasaan atas materi duniawi. Seluruh lapisan masyarakat yang ada dibawahnya sangat menghormati dan melindungi kaum rohaniawan ini (Brahmana, maharsi, Mpu). Mereka inilah yang dianggap sebagai warga kelas satu alias golongan tertinggi dan paling mulia, karena tugasnya membimbing semua orang (sebagai guru) pada kebenaran.

2. Ksatria

Setelah Brahmana, berikutnya ada golongan Ksatria yang menjadi abdi negara. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kekayaan pribadi, mereka mengabdi pada negara dan hidup dari negara (dalam arti dibiayai kebutuhan sandang, pangan dan papan). Termasuk dari golongan ini adalah raja dan keluarganya, para menteri dan pembesar kerajaan, para raja bawahan atau adipati, juga termasuk didalamnya adalah kalangan perwira tentara kerajaan. Mereka ini jika perang dan berhasil membawa harta pampasan perang, kekayaan itu bukan untuk dimiliki sendiri tapi untuk diserahkan kepada negara. Dan jika ada ksatria yang diketahui memiliki rumah pribadi yang megah, maka dia akan disebut ksatriapanten, yaitu ksatria yang harus dihindari atau dikucilkan. Masyarakat tidak boleh melayani orang seperti itu, dan negara harus bersih dari orang yang mempunyai pamrih pribadi.

3. Waisya

Golongan ketiga ini merupakan kaum petani, seniman, tukang bangunan/arsitek, dan nelayan. Kaum ini lebih rendah dibandingkan dua golongan di atas, sebab kaum ini dianggap sudah punya keterikatan pada materi keduniawian. Alasannya karena mereka sudah punya rumah, punya tanah dan pekarangan, punya sawah ladang atau kapal layar, punya ternak, atau dengan kata lain ada kepemilikan pribadi atas aset kekayaan yang notabene adalah manifestasi dari hasrat keduniawian. Meskipun demikian merekalah yang menjamin ketersediaan pangan dan kebutuhan hidup lainnya bagi seluruh warga. Untuk itulah, mereka tetap menjadi kelas yang cukup terhormat.

4. Sudra

Dibawah golongan Waisya ada kaum Sudra, yaitu para saudagar, rentenir, para tuan tanah, atau mereka yang memiliki kekayaan berlebihan. Mereka ini tidak boleh berbicara tentang agama. Mereka tidak boleh membahas kitab suci. Menurut pandangan yang berlaku pada waktu itu, maka menumpuk kekayaan adalah manifestasi nafsu atau hasrat keinginan duniawi. Dan golongan Sudra ini dilarang berbicara tentang agama, sebab mental dagang dan mencari keuntungan mereka itu akan merusak agama, karena mereka ini akan menjual ayat-ayat agama demi keuntungan pribadinya.

Disini perlu digarisbawahi, sebenarnya ajaran Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara, khususnya di pulau Jawa sejak abad ke-7 atau 8 Masehi, tapi agama ini tidak bisa berkembang. Salah satu alasannya adalah pada waktu itu, pada masa awal kedatangannya, yang menyebarkan agama Islam adalah para saudagar. Di mata penduduk pribumi, saat itu profesi berdagang tidak cukup dipandang sebagai pekerjaan yang baik. Karena itulah agama Islam baru berkembang pesat dan bisa diterima secara luas oleh penduduk Nusantara pada abad ke-14, ketika yang datang menyebarkannya adalah para tokoh intelektual dan ulama yang punya wawasan luas dalam ilmu dan budaya, dianggap suci dari hasrat keinginan duniawi, yang tinggi tingkat spiritualnya, yang mereka ini kemudian dikenal sebagai para Wali, termasuklah Wali Songo.

5. Candhala

Setelah golongan Sudra maka ada golongan Candhala, yaitu mereka yang berprofesi sebagai jagal (pembunuh) dan termasuk didalamnya adalah petugas negara yang tugasnya membunuh terpidana mati seperti algojo. Mereka ini dianggap lebih rendah strata sosialnya karena untuk hidup saja mereka harus membunuh sesama makhluk. Meskipun pekerjaannya disahkan oleh negara, tapi hidupnya dibayar atau mendapatkan nafkah dari membunuh orang. Termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang pekerjaannya adalah mengkremasi mayat.

6. Mleccha

Golongan yang masuk dalam jenis ini adalah orang asing yang tinggal di Majapahit. Sejak zaman Mataram kuno (Medang), golongan ini memang sudah ada. Dimana semua orang asing dimasukkan ke dalam golongan wong kiwahan, yang artinya orang pelayan. Karena penduduk asli diberi kedudukan sebagai wong yekti, wong mulia atau wong agung. Jadi, orang asing itu jika mereka ada di wilayah Mataram kuno (Medang) sampai di masa wilayah Majapahit, mereka bekerja sebagai pelayan dan tidak boleh lebih dari itu. Jika mereka mau lebih, maka harus punya keahlian khusus dan setia kepada negara. Lalu pada saat itu, jika ada pribumi yang bekerja sebagai pelayan akan diadili. Karena tidak boleh ada pribumi yang bekerja sebagai pelayan. Negara mampu memberikan pekerjaan yang layak bagi warga pribumi, baik di darat maupun lautan. Sehingga ini berbanding terbalik dengan keadaan bangsa Nusantara kini, karena yang mulia itu justru orang asing, dan rakyat kita sendiri terus saja dijadikan pelayan dan buruh dari kepentingan asing (investor). Sungguh memalukan dan amat memilukan.

7. Tuccha

Golongan terakhir dibawah semua golongan di atas adalah kaumTuccha, yaitu kalangan pecinta materi duniawi dan yang tak mau memahami hak orang lain. Yang termasuk dalam golongan ini adalah para penipu, penjudi, pencuri, pelacur dan mucikari, begal atau rampok dan perompak (termasuk untuk istilah ini adalah mereka yang melakukan korupsi, tapi saat itu tidak ada korupsi). Mereka dianggap paling rendah dan hina martabatnya, sebab untuk hidup saja mereka justru senang melanggar hukum dan hak-hak orang lain.

(Disarikan dari berbagai sumber)

Korupsi Bersemi Sejak Jaman Majapahit

Abad.id - Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely.

Siapa saja bisa melakukan korupsi ketika padanya melekat "kekuasaan" untuk mengambil kebijakan (policy) dan keputusan (decision), jadi gak usah lah koar-koar saya tidak akan korupsi, percuma, ujungnya korupsi juga akhirnya. Karena tidak mampu membuat kebijakan yang baik, dan mengambil keputusan yang salah, jadi gak usah moralis lah, capek yg begitu itu

Disebut korupsi, apabila duit negera ditilep dan digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Jika serapan anggaran benar dan sesuai target, maka tidak boleh dikatagorikan sebagai korupsi, meskipun andai penggunaannya tidak tepat sasaran. Itupun setelah melalui berbagai macam audit dan kajian. Korupsi harus diberantas tuntas, tetapi pembangunan dengan serapan anggaran yang baik dan benar itu juga merupakan keharusan.

“Bagi saya, korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti halnya penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia”. Ungkapan Selo Sumardjan tersebut terasa tepat untuk menggambarkan kondisi yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Korupsi ibarat penyakit yang terlampau sulit untuk disembuhkan. Korupsi telah menjalar disetiap sendi kehidupan dan seakan telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Ia adalah produk kebudayaan yang hedonistik, efek dari feodalisme produk kolonial, timbul dari gagasan untuk hanya yang monumental, usaha elitisasi ditengah budaya populis. Maka untuk menghancurkannya perlu ada strukturisasi formal strategi kebudayaan yang egaliter namun tetap dapat memberikan ekspresi privat yang utuh.

Korupsi secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan “perampokan” terhadap uang Negara, yang tentu saja bersumber dari Rakyat. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin, yakni “corruptio” (diambil dari kata kerja corrumpere), yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut Wikipedia Indonesia, korupsi merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Korupsi di Indonesia bukanlah hal baru, statemen ini berdasar pada dugaan bahwa korupsi sudah ditemukan jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Kerajaan Majapahit disebut sebagai persemaian praktik kotor negeri ini dalam sejarah dan praktik-praktik korupsi masih berlangsung hingga sekarang, dan sangat sulit untuk diberantas.

Bentuk korupsi yang sering ditemui pada abad ke-13 itu adalah pungutan liar atau sekarang populer dengan sebutan pungli.

Menurut sejarawan, Ong Hok Ham pungli pada masa Majapahit itu terus bertahan karena penjabat yang berada di dalam kerajaan tidak digaji oleh raja. Maka mereka harus mengelola keuangannya sendiri agar organisasi yang dipimpinnya bisa berjalan dengan baik.

Saat itu raja memerintahkan para pejabat tanah juga petani untuk memungut bea cukai sehingga memerintahkan para pemungut bea cukai itu meminta denda dan upeti kepada rakyat. Itu lah gaji yang diperoleh para pemungut bea cukai tersebut.

Ternyata bukan hanya para pemungut bea cukai saja yang mencari gajinya sendiri. Para menteri di keraton, bupati, pengawas perairan, tukang jagal, pencatat penduduk, penarik pajak, kepala desa, dan lainnya semua mengelola keuangan kantornya sendiri-sendiri.

Dalam bukunya, “Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang,” Ong Hok Ham menjelaskan, “Dalam sejarah kita terdapat contoh di mana seorang bawahan dapat menjamu rajanya secara lebih mewah daripada raja itu sendiri menjamu para tamunya. Atau si penarik pajak dapat meremehkan para abdi dalem keraton tertinggi, juga para menteri, bahkan pangeran, sebab penghasilannya jauh melebihi penghasilan mereka – dan mereka semua berhutang padanya.”

Masa berganti aktivitas pungli itu terus semakin langgeng di era kongsi dagang VOC (Verenigde Oost indische Compagnie), bahkan tidak kalah hebat dari masa-masa sebelumnya. Saat itu, VOC hanya menggaji para kepala daerah setempat sekadar sebagai uang pengikat saja. Misalnya, Gubernur Pantai Utara Jawa hanya digaji sebesar 80 gulden per bulan. Gaji yang tidak cukup itu mendorong para kepala daerah tersebut melakukan praktik curang masing-masing pejabat berdagang untuk keuntungan sendiri bukan demi rakyatnya.

Seorang komisioner VOC, Dirk van Hogendorp, menyebutkan kebanyakan pungli yang dilakukan para pejabat VOC dilakukan dengan memberi denda kepada barang-barang milik orang-orang Cina dan Jawa dengan melampai batas. Saat itu mereka juga memperoleh keuntungan dari penjualan opium, hadiah-hadiah, dan lainnya.

Tindakan curang para pejabat VOC tidak berhenti di situ. Mereka juga memanipulasi harga dengan melakukan jual-beli jabatan, juga hak monopoli terhadap barang-barang seperti candu, garam, dan hasil alam lainnya.

Praktik korupsi itulah yang pada akhirnya menghancurkan organisasi dagang paling disegani pada masanya tersebut. Sebab, yang kaya adalah para pejabatnya, sedangkan organisasi dagang itu tidak memiliki apa-apa.

Sejarawan Universitas Negeri Yogyakarta, Miftakhuddin dalam bukunya, “Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni” mengungkapkan saat organisasi VOC diserahkan kepada Kerajaan Belanda 1 Januari 1800, mewarisi utang 134,7 juta gulden.

Para pejabat VOC yang melakukan korupsi saat itu tidak bisa tenang-tenang saja sebab banyak yang langsung diasingkan bahkan ada yang dihukum mati dengan cara digantung di lapangan agar bisa ditonton masyarakat luas sehingga memberi efek jera.

Saat ini, meski ada klausul hukuman mati di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun belum ada satu pun pelaku tindak pidana korupsi yang mengalaminya.

Indonesia sendiri sejak zaman pemerintahan orde lama Soekarno hingga orde reformasi saat ini, telah menerbitkan beragam peraturan perundang-undangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan “United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Namun pertanyaan mendasar selama ini yang mengemuka adalah, apakah dengan peraturan yang telah ada, telah cukup untuk memberantas praktek korupsi di Negara kita?

Pernikahan Melayu - Majapahit

Abad.id - Cucu Raja Bharubhasa yaitu Sultan Iskandar Shah (Raja Kemas Jiwa) telah menikah dengan Ratu Suhita yaitu cucu Bentara (Bathara) Majapahit yang teragung, Hayam Wuruk pada tahun 1427.

Raja Kemas Jiwa meninggalkan tempat asalnya, Kelantan, untuk bersemayam bersama permaisurinya di Pulau Jawa. Adapun urusan Chermin-Jiddah diserahkan kepada kakaknya yaitu Sultan Sadik Muhammad Shah.

Setelah masa berlalu, kerajaan Chermin - Jiddah di Kelantan itu menghadapi serangan berskala besar, sekali lagi dari bangsa Thai.

Pada tahun 1429, Sultan Sadik Muhammad Shah meninggal dunia menyebabkan adiknya Raja Kemas Jiwa yang berada di Pulau Jawa terpaksa kembali ke semenanjung untuk menyelamatkan kerajaan nenek moyangnya di Kelantan itu.

Sekembalinya Raja Kemas Jiwa di Kelantan, baginda menamakan kerajaan di negeri itu sebagai kerajaan Majapahit II, mungkin untuk menunjukkan perkaitan dirinya yang telah menikah dengan cucu Hayam Wuruk tersebut.

Dalam versi Jawa, Ratu Suhita menikah dengan seorang pria misterius:

1. Menurut Serat Pararaton Ratu Suhita Sang Parameswara atau Aji Ratnapangkaja Ranamanggala dengan Surawardhani setelah berhasil membunuh Raden Gajah Narpati, pembunuh Bhre Wirabumi.

2. Dalam Babad Tanah Jawa Ratu Suhita atau Ratu Kencana Wungu menikah dengan Damar Wulan setelah mengalahkan Menak Jingga dan berputra Prabu Brawijaya, Raja terakhir Majapahit.

Sewaktu zaman kerajaan Majapahit II diperintah oleh Sultan Mansur Syah, Kelantan yang telah dilemahkan oleh serangan bertubi-tubi Bangsa Thai itu telah diserang pula sebanyak dua kali oleh empayar Melayu Melaka yang sedang meluaskan dominasinya bawah sultannya yang terakhir dan zalim iaitu Sultan Mahmud Syah.

Di dalam sejarah melayu, terbitan Abdullah bin Abdulkadir Munsyi, dikisahkan tentang "pernikahan agung" Malayu (Kelantan/Malaka?) dan Majapahit yaitu antara Sultan Mansyur Syah (Kelantan/Malaka?), dengan Putri Majapahit Radin Galuh Chandra Kirana.

Pernikahan yang juga dihadiri oleh para Raja di Sumatra yaitu Maharaja Merlang (Indragiri), Raja Palembang, Raja Jambi, Raja Lingga serta Raja Tungkal ini, sayangnya tidak banyak diceritakan dalam naskah-naskah kuno di tanah Jawa.

Siapakah sesungguhnya Radin Galuh Chandra Kirana ? Benarkah ia adalah Pewaris Majapahit yang tersingkirkan ?

Pada catatan silsilah Kesultanan Malaka. Radin Galuh Chandra (Cendera) Kirana tertulis sebagai anak dari Sang Aji Jaya ning-Rat, ibunya Radin Galoh Devi Kesuma [Tuan Putri Wi Kusuma] (Sumber: Silsilah Malaka)

Radin Galoh Devi Kesuma [Tuan Putri Wi Kusuma] sendiri dalam Sejarah Melayu di-informasikan sebagai Ratu Majapahit dan puteri dari penguasa Majapahit sebelumnya.

Jika kita selaraskan dengan Sejarah Majapahit, sosok Radin Galoh Devi Kesuma (Ibunda dari Radin Galuh Chandra Kirana), sepertinya indentik dengan Prabu Stri Suhita (memerintah Majapahit, 1427-1447), sementara nama Sang Aji Jaya ning-Rat, indentik dengan Bhra Hyang Parameswara Ratnapangkaja (sumber : Putri Suhita).

Dalam sejarah pemerintahan Majapahit, selepas masa Ratu Suhita yang menjadi pengganti bukan anaknya, melainkan saudaranya yang bernama Dyah Kertawijaya (1447-1451) yang menikah dg putri Champa yaitu Dewi Dwarawati dan melahirkan Jin Bun atau Raden Patah.

Dan apabila kita perhatikan, di dalam silsilah keluarga Majapahit, tidak ditemukan nama anak dari Ratu Suhita. Namun meskipun demikian, naskah-naskah masyarakat melayu masih mencatat nama puteri dari Sang Ratu, yang seharusnya mewarisi tahta Majapahit.

Wallahu A'lam.

Referensi:

1) Tulisan Christoper Buyer melalui website The Royal Ark.

2) As-Sayyid Shohibul Faroji Azmatkhan, Al-Mausuu'ah Li Ansaab Itrati Al-Imam Al-Husaini, Jakarta: Penerbit.Madawis, Cetakan 1, 2011