Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Presiden RI  Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2025 untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Lebih dari 52,2 juta warga Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari program tersebut. Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. 

Apa saja yang termasuk dalam program ini?

Program cek kesehatan gratis ini mencakup berbagai layanan penting, seperti:

• Pemeriksaan tensi darah untuk memantau tekanan darah masyarakat.

• Cek gula darah guna mendeteksi risiko diabetes sejak dini.

• Foto rontgen untuk screening penyakit katastropik, seperti kanker dan penyakit paru-paru.

Selain cek kesehatan gratis pemerintah juga menargetkan penuntasan TBC (Tuberkulosis) dan peningkatan layanan rumah sakit yang saat ini masih menjadi masalah utama dalam bidang kesehatan di Indonesia.

Penuntasan TBC dan Peningkatan Layanan Rumah Sakit

Pemerintah baru juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk menuntaskan TBC melalui peningkatan fasilitas pengobatan dan deteksi dini. Serta alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk memperbaiki sarana dan prasarana, serta menaikan status rumah sakit tipe D menjadi tipe C.

“anggota DPR RI Edi Wuryanto menilai program pemeriksaan kesehatan gratis sejalan dengan komitmen DPR RI yang ingin memperkuat langkah preventif dan transformasi pelayanan kesehatan primer, pemeriksaan kesehatan gratis sebaiknya diarahkan untuk mengatasi penyakit menular dan tidak menular khususnya penyakit TBC dan kanker yang bersifat persisten di Indonesia dimana sebagian besar penderita TBC adalah masyarakat tingkat ekonomi rendah.” kata Edi, seperti dikutip kanal Youtube TV Parlemen, pada 23 Oktober 2024.

Menuju Indonesia yang Lebih Sehat

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan dukungan layanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat Indonesia dapat menjaga kesehatan dengan lebih mudah dan terjangkau.

Mari bersama-sama wujudkan masa depan yang lebih sehat!

Untuk mendapatkan informasi terkini seputar kebijakan ekonomi, perkembangan industri, dan diskusi menarik lainnya, jangan lupa kunjungi laman Instagram resmi INRY. Dapatkan insight terbaru dan ikut serta dalam pembahasan isu-isu penting yang relevan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Follow sekarang dan tetap update!

Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Hal ini karena, kebijakan tersebut menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi.

Hal tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru Transisi Bersih bertajuk “Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060”. Laporan ini mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral menyebabkan investasi yang berlebihan (over investment) di industri smelter nikel. Kapasitas smelter nikel di Indonesia naik 15 kali lipat dalam tujuh tahun, dari 200 ribu ton feronikel pada 2016 menjadi 3.046 ribu ton pada 2023. Kapasitas ini masih akan naik lagi menjadi 5.568 ribu ton dalam beberapa tahun ke depan, mengingat saat ini ada 2.522 ribu ton kapasitas yang sedang dan akan dibangun.

Investasi yang berlebihan ini berdampak pada produksi yang berlebihan (over production). Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia meningkat lebih dari 15 kali lipat dari 117 ribu ton pada 2014 menjadi 1,8 juta ton pada 2023. Volume produksi diperkirakan terus meningkat mengingat banyaknya smelter yang masih dalam masa konstruksi.

“Over investment dan over production ini akhirnya merusak keseimbangan pasar nikel dunia. Suplai melimpah dan harga turun. Nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi pun terancam turun. Berbagai pihak juga mulai mengkhawatirkan over eksploitasi yang akan menyebabkan cadangan nikel Indonesia habis lebih cepat,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Selain itu, laporan ini juga menyebutkan, insentif tidak langsung lainnya seperti upah buruh murah dan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG) yang rendah menyebabkan biaya produksi dalam negeri relatif murah. Hal ini secara tidak langsung juga mengurangi nilai tambah industri hilirisasi pada ekonomi nasional. Pasalnya, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asing untuk pelaku ekonomi lokal, seperti gaji karyawan lokal, pajak (pemerintah), biaya pengadaan subkontraktor lokal, dan biaya lainnya, adalah nilai tambah ekonomi lokal dan menambah kesejahteraan masyarakat lokal.

“Semakin besar porsi biaya perusahaan untuk pelaku ekonomi lokal, maka semakin besar nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berbagai kebijakan hilirisasi seperti insentif untuk smelter, subsidi batu bara, upah buruh murah, standar lingkungan yang rendah, dan sebagainya justru menurunkan nilai tambah ekonomi industri smelter,” Anindya Athaya Putri, peneliti Transisi Bersih, menjelaskan.

Komitmen Pengurangan Emisi

Laporan ini juga menyoroti hilirisasi mineral yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Dampaknya, jumlah PLTU dibangun khusus untuk industri (captive) meningkat sangat pesat dari 1,4 gigawatt (GW) pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023, ditambah 14,4 GW yang akan dibangun dalam waktu dekat. Alhasil, akan ada PLTU captive mencapai 25,2 GW atau setara 72% dari kapasitas total PLTU 34,8 GW saat ini. PLTU captive akan menjadi lubang besar yang dapat menggagalkan program Indonesia bebas emisi.

“Program hilirisasi yang menggunakan energi batu bara tidak koheren dengan program bebas emisi. Ini seperti kita menguras air kolam, sementara pada saat yang sama kita mengisi kolam dengan air yang baru. Program hilirisasi dapat menggagalkan program bebas emisi yang berbiaya sangat mahal,” tutur Abdurrahman Arum.

“Untuk menyelaraskan dua program tersebut maka hilirisasi harus menggunakan energi bersih. Penggunaan energi bersih dan standar lingkungan yang lebih tinggi secara umum akan menaikkan biaya produksi dan akan menaikkan nilai tambah ekonomi industri nikel di Indonesia. Dengan menggunakan energi bersih, program hilirisasi justru akan membantu membiayai transisi energi di Indonesia,” tambah Harryadin Mahardika, Direktur Program Transisi Bersih.

Widya L Larasati, peneliti senior Transisi Bersih, menambahkan bahwa sebagai pemilik sumber daya yang dominan, pemerintah Indonesia secara alami memiliki kemampuan mengontrol pasokan dan harga nikel dunia untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Jika Indonesia mencabut insentif, menggunakan energi bersih serta menaikkan upah buruh, standar lingkungan hidup, dan ESG, yang kemudian mengakibatkan kenaikan biaya produksi nikel, maka pasar nikel dunia akan menyesuaikan.

“Pemerintah perlu mencabut insentif langsung/tidak langsung nikel dan memperbaiki isu lingkungan. Tidak perlu takut kehilangan investasi karena dengan melakukan itu maka nikel Indonesia bisa menjadi acuan nikel ‘bersih’ dunia. Dengan demikian isu negosiasi FTA (free trade agreement/perjanjian perdagangan bebas) dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa akan dapat segera diselesaikan,” kata Widya.

“Keinginan untuk membangun industri hilir dari SDA yang Indonesia miliki memang sebuah hal yang baik dan diperlukan untuk perekonomian Indonesia. Tetapi cara untuk mencapai tujuan tersebut harus diperhatikan, dikaji dan dihitung dengan seksama biaya dan keuntungannya. Dan itu tidak hanya benefit ekonominya saja, tapi juga termasuk biaya-biasa sosial dan lingkungannya,” kata Deni Friawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Kontak Media:

Abdurahman Arum Rahman

Direktur Eksekutif Transisi Bersih

0811891875

Kereta sedang melintas di viaduk Gubeng. Foto begandring

abad.id- Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Surabaya setiap hari Kamis membuka ruang kepada masyarakat untuk konsultasi terkait dengan kecagar-budayaan. Tidak tertutup bagi pengelola bangunan cagar budaya saja yang memang memiliki rencana memanfaatkan asetnya. Masyarakat umum juga bisa datang dan konsultasi serta menanyakan dan berbagi tentang isu isu kecagar budayaan di kota Surabaya dengan Tim Cagar Budaya.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Surabaya, Ir. Retno Hastijanti dalam rapat TACB di kantor Disbudparpora Kota Surabaya di Gedung Siola jalan Tunjungan pada Kamis siang, 23 Februari 2023.

"Kami terbuka melayani masyarakat umum yang ingin konsultasi dan sharing tentang cagar budaya di kota Surabaya", jelas Hasti dalam rapat yang dihadiri oleh Ketua Begandring Soerabaia, Nanang Purwono.

Nanang sengaja datang ke rapat rutin TACB untuk menyampaikan keluhan warga tentang bangunan cagar budaya Viaduk Kerepa Api di jalan Sulawesi yang dipasangi reklame.

"Beberapa orang WA saya dan bahkan ada yang langsung menelpon dan menanyakan kenapa viaduk cagar budaya dipasangi reklame?", terang Nanang ke forum rapat TACB.

Nanang menyampaikan ke forum bahwa dirinya tidak tahu dan bukan kapasitasnya menjawab pertanyaan seperti tersebut..

"Lho, saya ini siapa, lha kok bertanya ke saya. Saya ini anggota komunitas", jelas Nanang di depan Forum.

Nanang sengaja datang dalam forum rapat TACB ini untuk menanyakan terkait dengan kabar dikeluarkan nya rekomendasi untuk pemasangan papan reklame yang akhirnya muncul bangunan di titik bangunan cagar budaya.

Menurut Ketua TACB, Retno Hastijanti, bahwa pemasangan konstruksi papan reklame di titik viaduk itu tidak menyalahi karena pendirian papan reklame tidak merusak badan bangunan.

"Tidak sedikitpun konstruksi reklame menyentuh bangunan viaduk. Bahkan kami sempat mengevaluasi ketika frame papan dipasang. Kami minta frame dinaikkan agar tidak menutup total badan viaduk", jelas Hasti.

Dari pengamatan lapangan kemarin, Rabu (22/2/23) frame reklame bagian bawah telah diangkat ke atas sehingga tidak memblokir badan bangunan. Batas rongga bangunan terihat pada sisai barat dan timur.

"Dalam proses pengerjaan reklame, kami mengevaluasi. Ketika frame itu memblokir tampilan bangunan, kita panggil dan kita minta agar frame ditinggikan sehingga penampang viaduk kelihatan. Kami tau kok apa yang mesti kami lakukan", ujar Kabid Kebudayaan Herry Purwadi yang memimpin jalannya rapat.

Ditanya tentang siapakah perusahaan biro reklame yang menangani papan reklame di viaduk kereta api itu. Disampaikan bahwa perusahaan reklama itu berinisial DP.

Hadir dalam rapat TACB adalah seluruh tim kecuali Prof. Purnawan Basundoro yang sedang di luar negeri. Jika dipandang dari depan, penampilan tiang tiang papan reklame ini memang seperti menancap pada badan bangunan.

Dobel track di atas viaduk Gubeng. Foto begandring

"Sesungguhnya tidak, karena pipa pipa sebagai tiang penyangga reklame ini langsung tertanam pada bidang tanah dan bidang melengkung pada tiang itu adalah hiasan yang terbuat dari plat logam yang diserasikan dengan arsitektur bangunan", terang Hastijanti.

Hasti menambahkan bahwa frame untuk reklame juga diatur agar tidak memblokir badan viaduk.

"Sebelumnya, frame reklame yang dipasang menutupi badan viaduk. Sekarang bagian badan bawah bangunan kelihatan sehingga bentuk arsitektur bangunan kelihatan", tambah Hasti yang memang seorang arsitek.

Hasti memaklumi kegelisahan warga terkait dengan adanya obyek cagar budaya yang dipasangi konstruksi reklame. Disadari bahwa dari depan bangunan, tiang reklame ini seperti menancap pada bidang badan viaduk.

"Seolah olah, tiang tiang itu menancap pada bangunan. Sebenarnya tidak. Bangunan itu bebas dari sentuhan fisik konstruksi reklame. Bagaimana kalau aksesoris tempelan itu dibuka", usul Hasti.

Usulan ini disetujui oleh Prof. Johan Silas. Karenanya usulan ini akan disampaikan ke pihak pihak terkait. (nng/pul)

Surabaya Kuna dan Surabaya Baru

Abad.id - Dalam sejumlah literasi dan sumber sumber sejarah, yang ditulis sejarawan asing, nama Surabaya disebut dengan jelas. Misalnya, sebagaimana ditulis dalam buku "Notes in the Malay Archipelago and Melacca" (Groenneveld) dan "Ying-Yai Sheng-Lan, The Overal Survey of the Ocean's Shores" (Feng Ch'eng-Chiin).

Di sana, nama Surabaya disebut bukanlah sebagai Hujunggaluh, sebuah pelabuhan laut di Pantai Utara Jawa bagian Timur. Surabaya adalah sebuah pelabuhan sungai yang dapat ditempuh (dijangkau) dengan perahu perahu kecil setelah kapal besar lempar jangkar di perairan laut.

Menurut catatan Ma Huan dalam buku "Ying-Yai Sheng-Lan" (1433) ketika membersamai Laksamana Cheng Ho ke Majapahit, dituliskan bahwa setelah kapal mereka berhenti di perairan laut, mereka harus menuju ke Surabaya dengan menaiki perahu perahu kecil. Disana (Surabaya) mereka berhenti sebelum melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Canggu dan berjalan kaki menuju Majapahit.

Dengan jelas, disana (dalam catatan catatan itu), nama Surabaya disebut. Tidaklah heran ketika nama Surabaya disebut oleh Ma Huan (1433 M) karena nama Surabaya sendiri juga telah disebut dalam berita berita yang lebih tua. Misalnya pada prasasti Canggu yang dibuat oleh Raja Hayam Wuruk pada 1358 M dan kemudian disebut lagi dalam kitab Negarakertagama, yang memberitakan perjalanan Raja Hayam Wuruk ke Surabaya pada 1365 M.

Nama Surabaya, yang tersebut pada sumber sumber kuno (prasasti dan kitab) itu, bisa dikatakan Surabaya Kuna (ancient Surabaya)..

Dalam artikel ini, penulis menggunakan istilah Surabaya Kuna dan Surabaya Baru. Surabaya Kuna (Curabhaya) dan Surabaya Baru (era kolonial) memiliki letak yang berbeda, tetapi mereka sama sama di tepi kali. Ada pergeseran lokasi sesuai perkembangan jaman.

Surabaya Kuna terletak di selatan, di antara dua sungai (Kali Surabaya dan Kali Pegirian), yang diduga di kawasan Peneleh dan Pengampon.

Seorang sejarawan, budayawan dan wartawan Surabaya berdarah Jerman, G.H. Von Faber dalam bukunya "Er Werd Een Stad Geboren" (1953) menggambarkan bahwa Surabaya sudah ada sejak 1275 M. Letaknya di tepian sungai Kalimas dan Pegirian. Tepatnya di Pengampon, sebelah utara Peneleh.

Surabaya Kuna 1275

Faber mengilustrasikan bahwa Surabaya Kuna dibuka pada 1275 M sebagai sebuah kawasan permukiman baru yang lengkap dengan tata ruang dan letak sesuai dengan penghuninya. Ada blok untuk perempuan dan anak, ada blok untuk para guru, ada kawasan untuk polisi (pelindung kota) dan bahkan ada blok untuk para jawara.

Dalam ilustrasi Faber bahwa di Surabaya ini ada sebuah pelabuhan yang terkontruksi dengan baik. Ada gerbang masuk ke area belabuhan. Gerbang ini berupa kanal yang menghubungkan Kalimas dan pelabuhan Surabaya Kuna.

Sementara, Surabaya Baru terletak di utara Pengampon, tetap di tepi Kali Surabaya (Kalimas), tapi berada di sisi barat Kalimas, tidak lagi di antara Kalimas dan Pegirian.

Surabaya Baru 1677

Secara klasik, nama Surabaya dengan jelas dan otentik disebut pada sumber Prasasti Canggu (1358), kitab Negara Kertagama (1365) dan kronik Ying-Yai Sheng-Lan (1433).

Penyebutan nama Surabaya di ketiga sumber di atas semakin dipertegas dengan kedatangan Laksamana Speelman ketika menyerbu Trunojoyo di Surabaya pada 1677. Kedatangan Speelman membuka awal hadirnya Surabaya baru.

Dimanakah lokasi Surabaya (Kuna dan Baru) ?

Dimanapun lokasinya, Surabaya Kuna dan baru sebagai tempat peradaban manusia adalah nyata.  Surabaya berasal dan bermula dari sebuah desa di tepian sungai yang bernama Curabhaya (Surabaya). Tidak dari nama lainnya. Sejarah sudah membuktikan itu dan ini tidak dapat disangkal.

Prasasti Canggu (1358) adalah bukti. Kitab Negarakertagama (1365) adalah saksi. Kedatangan Laksamana Cornelis Speelman ke Surabaya (1677) adalah fakta sejarah. Apa yang didustakan? Tidak ada. Surabaya adalah Surabaya.

Surabaya Kuna (Curabhaya) terletak di antara dua sungai: Kali Surabaya atau Kalimas dan Kali Pegirian. Titik lokasinya di kawasan Peneleh dan Pengampon. Sebuah artefak peradaban manusia yang berupa sumur Jobong ditemukan di kampung Pandean, Peneleh pada 2018. Sumur ini sudah ada pada 1430.

Surabaya Baru terletak di utara Pengampon, di luar batas Sungai Kalimas dan Kali Pegirian. Surabaya baru berada di tepi barat Kalimas dan tercipta di masa masuknya bangsa Eropa (kolonial).

Pada peta peta lama digambarkan bahwa letak Surabaya Baru berada di tepi Barat Kalimas, tidak jauh atau berseberangan dengan Kampung Pecinan. Namanya ditulis Sourabaya atau Stad van Sourabaya.

Kampung Pecinan menjadi patokan pusat kegiatan dan dinamika Surabaya Baru, yang pada akhirnya menimbulkan perpindahan nama Surabaya dari Surabaya Kuna ke Surabaya Baru.

Kuna dan Baru adalah istilah yang dibuat penulis untuk membedakan letak dari Peneleh (Kuna) ke Krembangan (Baru), kawasan Jembatan Merah sekarang.Dalam perkembangannya dan dengan perubahan perubahan yang menyertainya, maka pusat aktivitas peradaban bergeser semakin ke utara, dari Peneleh ke Krembangan.

Jejak pendatang asing (Cina) misalnya, ketika memasuki Surabaya, mereka mengkonsentrasikan diri di utara dari Surabaya Kuna (1275). Yaitu di tempat yang kemudian dikenal sebagai Kampung Pecinan.

Kampung Pecinan, yang dikenal sekarang, adalah tempat dimana imigran Cina secara berangsur menapakkan kakinya sejak moyang mereka masuk Surabaya.

Diawali dengan masuknya Tartar pada 1293 (Groenneveld: "Notes in the Malay Archipelago and Melacca"), lalu Cheng Ho pada 1433 (Ying-Yai Sheng-Lan, The Overal Survey of the Ocean's Shores dan berikutnya imigran marga Han, The dan Tjoa pada 1700-an, konsentrasi perkampungan Pecinan itu meninggalkan jejak dan fakta. Jejak itu adalah Kampung Pecinan.

Kampung Pecinan menjadi lorong waktu (time tunnel) dan teropong waktu (time binocular) untuk melihat masa lalu. Kehadiran mereka pada abad 18 menjadi jembatan penghubung antara masa yang lebih lalu (sebelum abad 18) dengan masa sekarang (abad 21).

Di sekitar kampung Pecinan inilah Surabaya moderen itu tumbuh. Keberadaan Surabaya ini dipertegas oleh kehadiran bangsa Eropa yang mengusung konsep kota Eropa dan mengaplikasikan konsep itu di Surabaya Baru. Maka jadilah sebuah kota bergaya Eropa yang bernama Stad van Surabaya (kota Surabaya).

Surabaya Baru 1706 - Stad van Surabaya (kota Surabaya)

Kota Eropa Surabaya ini dibangun di seberang Kampung Pecinan dan permukiman Jawa yang sudah ada lebih awal. Antara Kampung Pecinan dan Kota Surabaya (kampung Eropa) hanya dipisahkan oleh Kali Surabaya (Kalimas). Bangsa Belanda sengaja tidak mau membaur dengan etnis Cina, Jawa, Melayu dan Arab karena pernah terjadi peristiwa pembantaian di Batavia pada 1740.

Di antara kampung Pecinan-Melayu dan Eropa inilah terdapat pelabuhan sungai besar dan ramai. Pelabuhan ini adalah pelabuhan sungai yang dilengkapi dengan kepabeanan besar. Karenanya pelabuhan sungai nya sering disebut Grooteboom (Pabean Besar). Di sini menjadi tempat utama pemungutan pajak.

Dalam peta peta lama Surabaya, Groote Boom terletak di samping kiri (utara) kantor administrasi Gezaghebber, penguasa wilayah Pantai Utara Jawa bagian Timur (Java's Van Den Oosthoek). Di pelabuhan sungai inilah perahu perahu bongkar muat barang dan harus membayar pajak barang barang. Bahkan pada 2021, di tepian Kalimas ini ditemukan sebuah ring besi untuk tambatan tali perahu yang bersandar di sana.

Gerbang Majapahit dan Pedalaman Jawa

Ketika disebut pelabuhan Surabaya, sebelum dibangun pelabuhan laut Tanjung Perak pada akhir abad 19 hingga awal abad 20, maka pelabuhan Surabaya itu adalah pelabuhan sungai yang lokasinya di Sourabaya (Stad van Sourabaya) atau Surabaya Baru. Pelabuhan itu letaknya di sekitar Jembatan Merah Surabaya.

Kini pelabuhan kali itu sudah mati. Tidak ada aktivitas pelabuhan. Aktivitas pelabuhan beralih ke pelabuhan yang disebut Pelabuhan Rakyat (Pelra) Kalimas, berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Perak.

Meski demikian, bekas pelabuhan kali di sekitar Jembatan Merah itu masih menyisakan bukti yang berupa sarana dan prasarana pelabuhan sungai. Selain sebuah ring yang pernah menjadi tambatan perahu, di sekitar Kampung Baru terdapat sebuah kantor syahbandar pemerintah. Di kantor yang berbentuk menara pengawas ini secara resmi terdapat logo kota Surabaya (hiu dan buaya) dan logo pemerintah kota pusat Batavia (pedang dan kapas). Di tempat ini masih terdapat anak tangga sebagai akses naik turun ke dan dari perahu perahu.

Kantor syahbandar pelabuhsn sungai ini mulai ada pada awal tahun 1900-an atau setelah ada desentralisasi (otonomi daerah) dari pemerintah pusat Batavia ke beberapa daerah dan salah satunya adalah kota Surabaya. Kota Surabaya secara resmi sebagai kota otonom, Gemeente van Soerabaia, pada 1 April 1906.

Di era era klasik, dari pelabuhan inilah perahu perahu mengarungi Kali Surabaya hingga ke pedalaman, termasuk ke pelabuhan Canggu untuk selanjutnya melanjutkan ke pedalaman yang lebih dalam melalui Sungai Brantas. Dengan begitu Surabaya adalah gerbang masuk ke pedalaman Jawa baik itu ke Majapahit maupun ke Kediri.

Di masa Hayam Wuruk, seorang laksamana laut yang bernama Nala, memimpin seluruh wilayah perairan laut. Ada lima gugus armada laut yang bertugas menjaga wilayah perairan Majapahit. Salah satunya adalah gugus lima, yang menjaga jalur sungai (dari Surabaya ke Majapahit) dan jalur laut (dari Selat Madura hingga ke kepulauan Rempah Rempah di wilayah Timur).

Dari berbagai peristiwa dan masa yang terkait dengan Surabaya, bahwa Surabaya adalah sebuah tempat di tepian sungai dan berkembang menyesuaikan jaman. Akibatnya terjadi pergeseran letak pusat administrasi. Semula berada di kawasan Pandean-Peneleh-Pengampon, kemudian bergeser ke utara di kawasan Pecinan-Eropa. (Nanang)

abad.id- Bulan Agustus 1946, Syahrir mendapat tugas lagi untuk membentuk kabinet lengkap, yang akhirnya dikenal “Kabinet Syahrir Jilid III”. Isi kabinet ini masih gagal membentuk kabinet koalisi lebar seperti yang diinginkan Sukarno. Pendukung kabinet Syahrir ini masih kelompok Partai Sosialis, dan sedikit dari unsur Masyumi dan PNI. Sekali lagi Syahrir menjadi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri.

Dalam susunan kabinet Syahrir III ini masih terdapat beberapa nama yang sama dengan susunan kabinet Sharir jilid I dan II. Mereka Agoes Salim yang mendampingi Syahrir menjadi menteri Luar Negeri, Amir Syarifuddin menjadi Wakil Perdana Menteri, Natsir serta Roem. Ada pula seorang laki laki asal Maluku yang ikut menjadi anggota kabinet, Johanes Leimena yang sering dipanggil Oom Joe. Ada seorang wanita Maria Ulfa Santoro putri bekas Bupati Kuningan kawan dekat Syahrir selama kuliah di Belanda. Wikana masih mengurusi masalah kepemudaan, Sultan Hamengku Buwono IX dijadikan menteri tanpa departemen bersama Po Gwan dari golongan etnis Tionghua.

Sidang Kabinet Syahrir III. Foto dok net

Untuk mengurus negara yang masih sangat muda dengan ancaman agresi militer Belanda ini, Syahrir harus hilir mudik dari Jakarta ke Yogjakarta seminggu sekali, hari Jumat dan Minggu harus balik. Untuk menuju ibukota negara Yogjakarta, Syahrir disediakan fasilitas kereta api gerbong khusus dilengkapi tempat tidur. Kehadiran Perdana Menteri selama di Yogjakarta dimanfaatkan untuk rapat kabinet lengkap, dengan dihadiri Sukarno Presiden dan Hatta Wakil Presiden. Lokasi sidang dipilih di Istana Negara Yogjakarta, tempat kediaman Sukarno Presiden.

Hingga suatu saat Syahrir mengajak seorang wartawan bernama Rosihan Anwar yang bekerja di harian “Merdeka” untuk mengikui kegiatan rapat kabinet. Dalam bukunya Sukarno Biografi 1901-1950 tulisn Lambert Giebels, Rosihan Anwar menggambar rapat para menteri ini seperti bermain-main. Rapat digelar di sebuah ruangan besar di Istana Yogjakarta pukul 10.30, dan dibuka Syahrir. Di belakang Sukarno dan Hatta duduk bersebelahan yang digambarkan seperti saudara. Kemudian para menteri yang sudah hadir dipersilahkan duduk di kursi masing masih.

Agenda sidang kabinet saat itu ada empat pokok, yaitu pengesahan notuna rapat sebelumnya tentang surat-surat masuk, kemudian politik luar negeri dan dalam negeri serta kondisi pertahanan, soal anggarandan terakhir soal tanya jawab dan menentukan tanggal rapat berikutnya. Laporan pertama dari Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara yang menyampaikan belum berhasil menyelesaikan anggaran dan meminta waktu sampai rapat berikutnya. Menteri Kehakiman mengeluh para pegawainya terpaksa menjual seragam resmi karena memerlukan uang untuk beli makanan. Syafruddin yang merasa disentil atas pernyataan Menteri Kehakiman segera menerangkan kesulitan pemerintah menarik uang pajak di situasi negara yang sedang banyak blokade.

Di sela-sela penjelasan menteri Syafruddin ini, tiba-tiba Sekretaris Dewan Menteri Susanto keliling meja untuk menyodorkan sebuah telegram kepada Perdana Menteri Syahrir yang kurang mengikuti pembicaraan para menterinya itu. Syahrir membaca, lalu memasukan ke dalam saku. Dengan nada jengkel, Natsir bertanya dari belakang meja isi telegram yang dianggap rahasia itu. lalu Syahrir tidak menjawabnya.

Menurut catatan Rosihan Anwar, banyak surat yang masuk dalam sidang kabinet berisi tentang keluhan rakyat. Misalnya dari Walikota Jakarta yang melaporkan inflasi sangat tinggi. Tentu saja keluhan ini memancing diskusi yang hangat, sehingga lupa tentang topik utama yang dibahas yaitu masalah seragam hakim. Tapi yang menarik dari rapat kabinet itu, Maria Ulfah satu-satunya menteri perempuan tidak kalah dalam berargumen. Menurut Maria Ulfah, sebuah keluarga buruh harus menutupi kebutuhan mereka sebesar 22,4 rupiah per hari. Sedangkan analisis hidup layak diperlukan 55,6 rupiah per hari. Terdengarlah kata-kata belanda Corruptie. Kemudian Leimena mengingatkan juga dalam bahasa Belanda, jangan sampai terjadi pemberontakan massa.

Situasi yang mulai panas ini langsung ditengahi oleh Hatta yang menyerukan mereka yang berdiskusi mengutamakan ketertiban. Semua harus memusatkan pikiran kepada inti persoalan. “Satu-satunya yang bisa memecahkan persoalan ini yaitu sebuah sistim distribusi yang terbuka” kata Hatta.

Rosihan Anwar masih sangat ingat rapat yang digelar sangat dinamis, namun presiden dan perdana menteri hanya sesekali berbicara.  Tepat pukul 14.00 siang rapat dihentikan sementara untuk makan siang secara sederhana. Menunya sepotong paha ayam, nasi goreng yang dibungkus daun pisang. Menu minuman hanya disediakan air putih dan teh kopi serta jahe. Saat makan siang ini situasi yang tegang menjadi sangat cair. Para menteri saling ngobrol membahas hal yang ringan, dan sebagian melanjutkan sholat. Istirahat makan hanya 30 menit, kemudian rapat kabinet dilanjutkan hingga pukul 20.00 malam. 

Rosihan Anwar Wartawan 5 Jaman

Rosihan Anwar seorang wartawan, budayawan, sejarawan, sekaligus sastrawan Indonesia memulai karier jurnalistik di Harian Asia Raya pada 1943. Rosihan Anwar merupakan jurnalis lintas masa karena ia berkarier sejak masa penjajahan Jepang hingga reformasi. Rosihan Anwar lahir di Bumi Sari Natar, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada 10 Mei 1922. Ia adalah anak keempat dari sepuluh bersaudara. Ayahnya bernama Anwar Maharaja Sutan dan ibunya adalah Siti Safiah. Ayah Rosihan Anwar merupakan seorang Demang atau pegawai pemerintahan di kota Padang, Sumatera Barat.

Rosihan Anwar mendapat pendidikan di Hollandsch Inlandsche School (HIS) pada 1935. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Padang pada 1939. Setelah menamatkan pendidikan di MULO, Rosihan Anwar merantau ke Yogyakarta untuk bersekolah di Algemeene Middelbare School atau AMS  pada 1942. Rosihan Anwar memulai karier menjadi wartawan Asia Raya pada 1943 hingga hingga 1945. Setelah itu, Rosihan Anwar bekerja di Harian Merdeka yang dipimpin BM Diah hingga tahun 1946.  Setelah punya pengalaman mengelola media, ia menjabat sebagai pemimpin redaksi Harian Siasat pada 1947. Pada tahun 1948, Rosihan Anwar kemudian menerbitkan Surat Kabar Pedoman hingga Januari 1961, karena diberedel Soekarno.

Sejak saat utu Rosihan Anwar menjadi kolumnis untuk majalah luar negeri, seperti Bussines News. Setelah pecah Gerakan 30 September pada 1965, Rosihan Anwar mendapat tawaran dari banyak surat kabar dan majalah dari dalam maupun luar negeri. Pada 1968, Rosihan Anwar menerbitkan kembali Harian Pedoman yang sempat mati. Selain itu aktif di PWI. Ia sempat menjabat sebagai ketua PWI dari 1968 hingga 1974. Selanjutnya, ia menjadi Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat sejak 1983. Kiprah Rosihan Anwar di PWI berakhir dan meninggal dunia pada 14 April 2011. (pul)

Ruh Kedaulatan Rakyat

Abad.id - Membangun narasi kedaulatan rakyat itu adalah hal utama yang harus dilakukan. Ki Ageng Suryomentaram mengartikan bahwa berdaulat itu tidak bisa diganggu gugat (mboten wonten ingkang wani-wani ngganggu gawe). Karena yang hendak dibangun adalah kedaulatan rakyat agar tidak bisa diganggu gugat, maka terlebih dahulu juga harus jelas dulu tentang apa yang disebut rakyat.

Rakyat Indonesia wujudnya bisa saja orang miskin atau orang kaya. Dan bisa juga sebagai kaum pekerja maupun yang belum atau tidak bekerja. Menariknya menurut Ki Ageng, seluruh warga negara Indonesia tidak secara otomatis bisa dikategorikan sebagai rakyat Indonesia.

Karena jika di antara warga negara Indonesia ini ada orang-orang yang melakukan kejahatan seperti perampok, pencuri, koruptor, manipulator, pemerkosa, pembunuh, dan lain-lain yang perbuatannya mengganggu ketertiban masyarakat, maka negara tidak berkewajiban menjaga kedaulatannya. Penegasan Ki Ageng, “Lho, membela kados makaten punika rak malah ngrusak negari?!” (Bukankah membela orang-orang seperti itu justru merusak negara?!).

Narasi tentang kedaulatan dan rakyat juga tercantum dalam dasar negara sebagai model demokrasinya. Pancasila mengandung Musyawarah dan Mufakat, dan hal ini di realisasikan dengan adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, bukan lembaga-lembaga lain, atau orang per-orang yang memerintah negeri, bukan pula oligarki atau gerombolan pemilik modal.

Tetapi, amandemen UU 45 justru membuat MPR tidak lagi hadir ditengah kita, segala-galanya menjadi bertumpu pada Presiden. Lalu model Pilpres secara langsung oleh rakyat yang hakekatnya bertentangan dengan pembukaan UUD45 alenia ke 4, dengan landasan ideal sila ke 4 Pancasila; "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan." Model demokrasi yang sesuai adalah demokrasi Pancasila yang menganut sistem perwakilan untuk melakukan musyawarah dan mencapai mufakat.

Namun kurun 20-an terakhir ini sudah tidak ada lagi model demokrasi Pancasila, yang ada adalah voting, demokrasi yang diatur dan dikendalikan oleh uang para cukong.

Tidak ada lagi tap (ketetapan MPR) yang ada hanyalah Kepres, Perpres, yang posisinya lebih tinggi atau setidaknya sejajar dengan UU, ini adalah hal absolut yang menurut saya berbahaya, yang bahkan USA yang adikuasa sekalipun tidak demikian. Disana keputusan presiden harus dibicarakan di Senat dan konggres, tidak bisa sejajar dengan UU, karena sifatnya yang hanya terbatas waktu berkuasa saja.

Jadi demikianlah, RUH KEDAULATAN RAKYAT itu ada pada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) bukan pada KULTUS individu.(mda)