Sikap Kritis PDIP Terhadap Danantara
PDIP melalui Deddy Sitorus tolak ide ormas keagamaan menjadi pengawas Danantara (26 Februari 2025), dengan mengatakan bahwa itu tidak pas buat urusan duit negara. PDIP juga kritis ke transparansi dan risiko korupsi, meski belum ada pernyataan resmi menolak total, tapi sikap oposisi mereka jelas.
Bahwa PDIP tidak masuk koalisi KIM Plus Plus (berita dari Detik, 27 Februari 2025), tapi sepertinya memilih menjadi penyeimbang kritik Danantara mungkin buat PDIP menjadi bagian dari narasi “melindungi rakyat.”
Pandangan PDIP soal transparansi Danantara yang kurang jelas menyorot Perpres No. 25/2025 tidak mendetailkan laporan publik, dan pengawasan ormas (NU, Muhammadiyah) yang memang ngga punya kapasitas teknis audit aset Rp12.000 triliun. Skenario terburuk (misal aset hilang, utang negara naik) menunjukkan bahwa resiko ini nyata adanya.
Kekhawatiran PDIP soal “1MDB Indonesia", yakni istilah yang merujuk pada 1Malaysia Development Berhad, sebuah dana investasi milik pemerintah Malaysia yang didirikan pada 2009 oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Dana ini awalnya bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi Malaysia melalui investasi strategis, tetapi menjadi terkenal karena skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan penggelapan dana miliaran dolar, menyeret nama Najib Razak dan beberapa pejabat lainnya.
Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) di Indonesia bisa dibandingkan dengan 1MDB, karena keduanya merupakan lembaga pengelola investasi negara. Beberapa khawatir Danantara bisa mengulang masalah seperti 1MDB jika tata kelola dan pengawasannya lemah. "1MDB Indonesia" itu lebih kepada analogi atau kekhawatiran tentang potensi skandal serupa di Indonesia.
Jadi kekhawatiran PDIP sangatlah berdasar, bahwa tanpa pengawasan kuat, Danantara bisa menjadi alat oligarki (contoh: Aguan) atau elite politik (seperti Rosan Roeslani, Erick Thohir). Sritex telah menjadi bukti bahwa bank BUMN saja gagal menyelamatkan industri tekstil dalam negeri, apalagi Danantara yang skalanya jauh lebih gede.
Dari sudut ideologi pro-rakyat, langkah PDIP sudah benar...mereka soroti celah yang bikin Danantara rentan gagal, selaras sama skenario terburuk (krisis ekonomi, sehingga aset dijual murah).
Karena sebagai oposisi, PDIP punya posisi moral tinggi jika seandainya Danantara zonk (utang naik, dan ekonomi ambruk). Dengan begitu mereka bisa bilang; “Wah kami sudah mengingatkan sebelumnya”. Ini jelas akan menjadi sentimen positif yang memperkuat basis massa wong cilik yang takut duit negara “dirampok!”
Karena narasi anti-korupsi dan transparansi gampang dijual ke publik...sudah rame di medsos dengan skeptisisme bahwa “Danantara akan merampas duit rakyat,” dan PDIP mengamplifikasi ini biar relevan pasca-Pemilu 2024.
Secara strategi, ini timing yang tepat PDIP melontarkan kritik diawal (Februari 2025), jika Danantara gagal, mereka sudah pegang amunisi politik buat serang Prabowo di 2027 atau pemakzulan (ini skenario terburuknya). Sritex bangkrut (2024) menjadi contoh nyata, dan PDIP bisa bilang “Danantara bakalan kayak gitu, tapi lebih gede lagi skalanya.”
Namun, jika seandanya...ini seandainya lho ya, Danantara sukses (misalnya investasi masuk, dan IKN jalan), PDIP juga bisa dicap sebagai “penghambat pembangunan” tapi risiko ini kecil sejauh ini, karena investasi asing IKN hanya Rp 40 triliun dari Rp100 triliun (OIKN).
Secara politis langkah PDIP benar, namun mereka tetep main aman sambil siap manfaatkan kegagalan Danantara. Kekhawatiran transparansi atau dimaling, atau dirampok, dan dikorupsi menjadi senjata tajam jika skenario terburuk ini kejadian (misal Prabowo jatuh, maka PDIP akan naik). Kenapa dikatakan main aman? Karena sampai sekarang, kritik PDIP (via Deddy) cuma verbal, gak sampai pada tindakan memblokir UU No. 1/2025 di DPR (secara koalisi KIM lebih dominan) atau mengajukan judicial review ke MK. Posisi mereka kini lebih ke “awas dan tunggu", belum ada aksi konkret (demo, atau pansus).
Selain itu aksi proaktif PDIP minim, belum kasih solusi alternatif, cuma kritik tanpa usul perbaikan pengawasan atau struktur Danantara. Kalau zonk beneran jadi krisis (utang Rp 9.000 triliun, dan demo massal), PDIP bisa menang politik tapi tidak berusaha mencegah kerusakan. Jika Danantara gagal, PDIP akan punya legitimasi untuk mendorong pansus atau pemakzulan Prabowo, artinya praktis buat ambil kekuasaan, tapi telat buat menyelamatkan ekonomi. Disini bisa dilihat kan kepentingannya apa, orientasinya kemana.
Langkah PDIP “benar” sebagai posisi reaktif, mereka siap ambil keuntungan dari kegagalan, tapi kurang efektif buat mencegah skenario terburuk (krisis ekonomi 2.0). Transparansi dan korupsi yang mereka soroti memang kunci, tapi cuma omon-omon, ngomong doang mah ngga cukup.
PDIP bener dalam melihat pola---Sritex gagal karena utang, mismanagement, dan nggak ada bantuan cepat dari pemerintah. Danantara punya risiko yang sama (utang obligasi, aset hilang), tapi skalanya jauh lebih besar. Kritik PDIP valid disini, tapi mereka gak kasih cara agar Danantara ngga jadi “Sritex raksasa.”
Kalau Danantara zonk, utang naik ke Rp 9.000-10.000 triliun (ini skenario terburuknya), PDIP sudah prediksi resiko ini lewat kekhawatiran korupsi. Langkah mereka bener buat alarm, tapi nggak cukup untuk mencegah, bahkan menghentikan bencana. PDIP bakal bilang “transparansi lemah dan korupsi” bikin krisis 2.0 (rupiah Rp 20.000/USD, lalu demo dan chaos) mereka bener soroti akarnya, tapi nggak proaktif mencegahnya.
Strategi secara politik benar. Oposisi kuat, yang siap menang kalau Prabowo gagal, apalagi dengan utang dan chaos sosial kayak skenario terburuk. Tapi ngomong doang tanpa aksi konkret (misal menggagas pansus, lalu gugat ke MK), lebih kayak membuat mereka menjadi “penutup makam” ketimbang “penyelamat.” (Mda)
Malawu_OmahKopi, 08/03/2025
