images/images-1681373866.jpg
Sejarah
Indonesiana
Dunia

Peta Geopolitik Indonesia (Pasca Deklarasi Djuanda) Menghadapai Hegemoni China

Malika D. Ana

Apr 13, 2023

283 views

24 Comments

Save

Peta Geopolitik Indonesia (Pasca Deklarasi Djuanda) Menghadapai Hegemoni China

 

 

Abad.id - Pada perjalanannya, Deklarasi Djuanda dalam sejarahnya sempat ditentang oleh negara negara kuat seperti Amerika Serikat, Australia dan negara lain yang berlandaskan kontinen ( daratan ). Perjalanan panjang menyakinkan negara lain yang dilakukan oleh para diplomat kita akhirnya membuahkan pengakuan dengan dimasukkannya konsep negara kepulauan dalam United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982.

 

Melihat situasi geopolitik di Laut China Selatan akhir akhir ini dimana ada sengketa wilayah antara beberapa negara Asean ( Malaysia, Brunei, Vietnam , Philipina ), Taiwan dan China yang semakin panas maka saya melihat ada relevansinya dengan Deklarasi Djuanda. Saya berandai andai mungkin jika tanpa Deklarasi tersebut Kepulauan Natuna dan Anambas yang berjarak ratusan kilometer dari Kalimantan juga akan menjadi wilayah sengketa seperti juga kepulauan Spratly dan kepulauan Paracel yang kaya dengan potensi Migas. Apalagi eskalasi di wilayah tersebut meningkat dengan China menerbitkan peta baru dimana mereka memasukkan wilayah yang disengketakan masuk wilayahnya sedangkan Filipina mengubah nama sebagian dari Laut China Selatan menjadi Laut Filipina Barat. Bergesernya peta geopolitik pasca Perang Dingin ke arah Asia Pasifik yang ditandai dengan bangkitnya kekuatan militer China dan kehadiran armada Amerika Serikat di kawasan ini menjadi makin besar tantangan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah RI yang sebagian besar ditangan Angkatan Laut RI. Sudah saatnya Angkatan Laut RI memordenisasi alut sistanya sesuai tantangan zaman. Dibutuhkan usaha untuk mempertahankan kedaulatan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan.

 

Apalagi RRC kini sedang menjalankan hybrid war (gabungan antara perang kovensional bersenjata, kriminal, serangan cyber, propaganda dan eksploitasi kelemahan hukum internasional) di Asia. Di tengah kecenderungan perang tanpa bentuk (amorf), selain kekuatan militer, senjata utama mereka adalah ekonomi. Ini bukan narasi para teori konspirasi. Perspektif mengenai hybrid war ini penting dipahami untuk melihat sejumlah persoalan yang mewarnai hubungan Indonesia-RRC dewasa ini. Berhadapan dengan pergeseran geopolitik global, sudut pandang monodimensional tentu saja akan membuat kita kehilangan jejak atas posisi sesungguhnya dari sebuah isu.

 

Dan kita sepertinya gagap membaca ancaman nasional. Patut dicatat, sejak mendeklarasikan diri sebagai "Negara Maritim" (1978) di era Deng Xiaoping, kekuatan Angkatan Laut RRC diletakkan di level Blue Water (sekelas Amerika Serikat dan Inggris). Mereka berambisi merambah Lautan Hindia.

 

kapal-ikan-pelabuhan-selat-lampa-natuna-kkp - Garda Terdepan di Laut Cina Selatan adalah NatunaKapal-ikan-pelabuhan-selat-lampa-natuna-kkp - Garda Terdepan di Laut Cina Selatan adalah Natuna

Untuk memenuhi ambisi tersebut, selain membangun dermaga-dermaga di pantai Timur dan Selatan, RRC juga melakukan pipanisasi sepanjang 2.300 km dari Teluk Bengal, Myanmar, sampai Kunming. Termasuk pula memanfaatkan negara-negara kelompok Greater Subregion Mekong (GSM). Bahkan, dalam pertemuan GSM di Viantine, Laos, disepakati pembangunan jalan raya trans-nasional sepanjang 1.800 km dari Kunming sampai ke Bangkok dan Yunan. Maritime Oriented di masa kepemimpinan Xi Jinping menempatkan matra laut sebagai skala prioritas kekuatan nasional RRC.

 

Kapal Monster China Seliweran di Laut Natuna UtaraKapal Monster China Seliweran di Laut Natuna Utara

 

Pemerintah Beijing menempuh serangkaian kebijakan strategis seperti itu demi :

(1). melindungi kedaulatan Laut Teritorial 12 mil di sepanjang pantai yang membentang 18.000 km dari Utara ke Selatan (ZEE yang meliputi luas 3 juta km2 di Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan dan Laut Kuning, sebagaimana telah diakui oleh Hukum Laut 1982,

(2). melindungi ke-13 propinsi (dari Liaoning di Utara sampai Guangdong di Selatan) di sepanjang pantai yang telah menyumbang 70% GDP, sehingga tingkat pertumbuhan nasional mencapai rata-rata dua digit per tahun selama dua warsa terakhir,

(3). melindungi wilayah laut yang memiliki sumber daya mineral sebanyak 8 miliar ton, sehingga pada tahun 2000 mampu memproduksi 500 juta ton minyak mentah di lepas pantai, dan (4). melindungi SLOC's bagi keamanan 90% perdagangan internasionalnya yang diangkut oleh -+ 100 kapal asing per hari.

 

Dipicu oleh langkah Barack Obama yang mendorong kebijakan "Poros ke Asia" ----pemindahan 60% pasukan militer AS ke Asia selama periode 2010-2020, bekerjasama dengan Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Philiphina, Australia dan India---- dan dua perjanjian perdagangan yang disponsori AS (Kemitraan Trans-Pasifik dan Kemitraan Perdagangan & Investasi Trans-atlantik). Saat kunjungannya di Kazakstan (9/2013), Xi Jinping menyampaikan keinginannya untuk merevitalisasi jalur perdagangan strategis yang dulu pernah dirintis oleh Dinasti Han (206 SM-220 M) mulai dari ibukota kekaisaran di Chang'an (kini Xian), melintasi Xinjiang, menuju Eropa : Jalur Sutra (Silk Road). Oleh "Han Muda" itu, revitalisasi Jalur Sutra itu diberi nama One Road One Belt (OBOR) atau biasa disingkat "One Road". Satu bulan kemudian, Xi mengusulkan pembangunan komunitas Cina-ASEAN dan menawarkan panduan pembangunan Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21.

 

One Road atau Jalur Sutra Baru itu meliputi dua hal :

(1). Jalur Sutra Sabuk Ekonomi yang akan menyatukan Cina dengan negara-negara tetangganya. Mulai dari Xian, Samarkand, Teheran, Istanbul, Moskow (Xi dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, mencapai konsensus pembangunan jalur rel KA Euro-Asia yang digagas Rusia), sampai Rotterdam. Jaringan ini menghubungkan 4,4 miliar atau 63% populasi dunia. Pembangunan jalur rel KA, jalan raya, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan listrik dan kabel optik menjadi media utama Jalur Sutra Sabuk Ekonomi.

(2). Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21 yang dirancang dua rute. Pertama, dari pantai Cina menuju Eropa melalui Laut Cina Selatan dan Samudera Hindia. Mulai dari Fuzhou, Guangzou, Kuala Lumpur, Jakarta, Kolombo, Nairobi, Athena, sampai Venezia. Kedua, dari pantai Cina melalui Laut Cina Selatan ke Pasifik Selatan.

 

Biaya misi ambisius itu diambilkan dari AIIB (US$ 100 miliar), New Development Bank (US$ 50 miliar) dan Silk Road Fund (US$ 40 miliar). "One Road" mendekatkan Cina dengan akses energi dan sumber pangan. Selama ini, 80% import minyak Cina melalui Selat Malaka yang dikendalikan oleh militer AS. Dengan Jalur Sutra Baru ini, Cina bisa memangkas 85% jarak Cina-Eropa, Cina-Timur Tengah dan Cina-Afrika lewat pelabuhan Gwadar (Pakistan).

 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pemerintah Cina membiayai banyak proyek pelabuhan di negeri ini. Semua itu berkait erat dengan posisi kita yang dilintasi oleh Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21. Niat pemerintah Cina itu mendapat respon positif. Di forum KTT APEC di Beijing, Presiden Jokowi berjualan proyek infrastruktur. Semua diobral. Seperti halnya assymetric warfare yang dilancarkan pemerintah Beijing terhadap Jokowi, lewat pola Turnkey Project Management (TPM), Cina membiayai proyek-proyek ---- jalur rel KA, jalan raya, jaringan pipa minyak dan gas, kabel optic ---- di Pakistan sebesar US$ 46 miliar atau 1/5 PDB Pakistan atau 10X investasi AS di Pakistan.

 

Tanpa pemahaman geopolitik yang mendalam tentang hidden agenda di balik proyek mercusuar yang digagas oleh "Han Muda" (Xi Jinping) itu beserta ekses-eksesnya terhadap kepentingan nasional kita, di mana wilayah Indonesia termasuk dalam rencana integrasi "One Road", kedunguan pemerintah kita akan mendorong negeri ini masuk ke dalam jebakan neo-kolonialisme. Menghadapi agresivitas Cina, baik di lapangan ekonomi maupun politik teritorial, kita tentunya dituntut untuk tidak menjadi bangsa lugu.

 

Tindakan sembrono yang dilakukan Presiden kita itu sama halnya membunuh identitas bangsa kita. Penyakit tuna sejarah itu timbul akibat Presiden tidak menghikmati rasa hayat sejarah (historische leven-gevoels). Presiden lupa, nenek moyang kita memiliki rentang jejak panjang sebagai bangsa pelaut yang berani melintasi samudera (blue waterclass). Bahkan, para arkeolinguistik menyimpulkan, pada masa Sebelum Masehi, pengelana-pengelana dari Nusantara sudah berdiaspora ke benua Afrika yang didahului dari pesisir Madagaskar. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa aglunitatif (bahasa bantu) ---- setipe dengan bahasa Nusantara ---- yang kini masih dipakai di separuh wilayah Afrika.

 

Saat itu nenek moyang kita sudah memiliki teknologi pembuatan kapal jauh lebih maju daripada yang dipunyai bangsa Cina. Di dalam bukunya yang berjudul "Maritime South East Asia 350 BC to 1528 AD" (1996), Linda Norene Shafer menulis, nenek moyang kita punya kemampuan membuat kapal yang bermuatan 500 ton (abad 1 Masehi) dan 1000 ton (abad 4 Masehi). Fakta itu dipertegas oleh Tomé Pires dan Francisco Rodrigues. Sepanjang perjalanannya mengelilingi Samudera Pasifik dan Cina pada abad ke-16, mereka menemukan fakta, bahwa pemerintah Cina yang berkuasa di masa itu menerapkan aturan yang melarang bangsanya pergi ke Kanton karena diliputi ketakutan terhadap orang-orang Jawa dan Melayu. Alasannya, orang-orang Jawa dan Melayu kerap membawa kapal berukuran raksasa berbobot 400 ton yang mampu menampung 20 kapal bikinan Cina. Dari catatan dua penulis Portugis itu, Suma Oriental, akhirnya kita jadi tahu, ternyata kita memiliki akar sejarah kuat sebagai bangsa besar. Kita tidak kalah besar dibanding Cina. Dengan demikian, sudah sepatutnya tidak ada satupun alasan yang membuat kita harus tunduk kepada kemauan Beijing, hari ini. Apa yang kita takuti dari mereka ?

 

Di sisi lain, kini, sama persis dengan apa yang terjadi pada zaman VOC doeloe kala, tradisi besar maritim bangsa Nusantara dimasa lampau menghilang. Padahal, visi kelautan Indonesia bukan hanya horizontal, bukan hanya bikin pelabuhan-pelabuhan tempat transit korporasi-korporasi multinasional untuk mendekat ke sumber energi milik kita, tapi juga ke bawah, ke dasar samudera, mengingat potensi produksi kekayaan laut kita tidak kurang dari Rp 12.000,- triliun/tahun. Kita lebih memilih membiarkan kekayaan laut kita dikuras habis oleh asing daripada dinikmati nelayan-nelayan miskin. Jika kita memang waras, kondisi tersebut sudah lebih dari cukup untuk memaksa kita mengubah sudut pandang sesat yang selama ini kita anut. Sepatutnya kita kembali menjadi bangsa samudera, sebagaimana pernah dititahkan oleh Soekarno dalam pembukaan acara Musyawarah Nasional Maritim I (23/9/1963).

 

Di luar itu, untuk mengimbangi ancaman RRC yang makin hari kian menancapkan kukunya di Laut Cina Selatan, seharusnya kita menjadi kekuatan dominan di ASEAN dengan memperkuat postur militer kita dan mengoptimalkan geopolitical leverage yang kita punyai demi menahan laju pengaruh RRC dan cengkeraman Armada Ke-7 AL Amerika Serikat di Asia-Pasific, seperti halnya pernah dilakukan oleh pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) saat menentang superioritas Portugis di Semenanjung Malaka pada abad ke-17. Dilansir dari Encyclopaedia Britannica, Iskandar Muda sudah memimpin pasukan Aceh memukul mundur pasukan Portugis yang mencoba mendarat di pantai Aceh. Maksud kedatangan Portugis adalah untuk mengambil alih dan memonopoli perdagangan lada di Aceh. Setahun kemudian, Iskandar Muda dinobatkan sebagai Sultan Aceh. Dirinya menggantikan pendahulunya Sultan Ali Riayat Syah yang berkuasa dari tahun 1604-1607. Begitu memulai pemerintahannya pada 1607 beliau segera melakukan serangkaian tindakan angkatan laut yang memenangkan kendali atas bagian barat laut kepulauan Indonesia.

 

Sultan Iskandar Muda (1607-1636) saat menentang superioritas PortugisSultan Iskandar Muda (1607-1636) menentang superioritas Portugis di selat Malaka

 

Keberadaan Portugis menjadi ancaman Aceh. Sebaliknya, Portugis juga menganggap Aceh sebagai ancaman terhadap monopoli perdagangannya. Untuk itu, keduanya sering bentrok bersenjata. Kapal Portugis yang berlayar di Selat Malaka sering diserang oleh armada Aceh.

 

melawan hegemoni portugis di selat malakaPerlawanan Rakyat Aceh Terhadap Portugis

 

Membaca gagahnya perlawanan kerajaan-kerajaan di masalalu terhadap hegemony China, sungguh ironis pemerintahan kita hari ini malah men-subordinat-kan Politik Maritim Nasional ke dalam skema ambisiusnya pemerintahan sang "Han Muda", Xi Jinping, yakni One Road. Realita ini sudah menerabas terlalu jauh rambu-rambu tata-kelola kenegaraan.

 

Dahulu, Soekarno mampu "bermain-main" dengan Eisenhower, Kennedy, Brezhnev dan Mao, karena ia adalah pemimpin besar yang juga memainkan pengaruh besar pada level global, bukan hanya di ruang lingkup lokal dalam negeri. Para pemimpin kita sekarang semestinya harus lebih berendah hati dengan sangat berhati-hati ketika bermain-main dengan kekuatan-kekuatan asing yang besar.

 

Negara maritim itu cenderung agresif, sayangnya Indonesia sudah terlalu lama terkondisikan sebagai negara agraris atau negara dengan fokus daratan yang sifatnya defensive dan hanya memproduksi barang (hasil pertanian) tanpa mau menengok ke laut. Selama ini orientasi kita hanya membangun daratan, saatnya kita melihat laut sebagai potensi sumber daya untuk kemakmuran rakyat setelah selama ini sumber daya di daratan makin menipis. Bicara laut bukan hanya aspek pertahanan dan keamanan tapi juga aspek ekonomi. Sungguh aneh jika dengan wilayah laut yang begitu luas hasil perikanan kita masih kalah dengan Thailand. Belum lagi terumbu karang kita termasuk yang terbesar di dunia. Budaya bahari yang dulu sempat membawa Sriwijaya dan Majapahit mencapai kejayaan harus dibangkitkan kembali, namun bukan dengan jalan ekspansi. Belum lagi pelaut pelaut Bugis yang menyeberangi lautan dengan perahu Phinisi nya. Di laut lah salah satu masa depan Indonesia. Jalesweva Jayamahe! (mda)

Artikel lainnya

Penyelamatan dan Pemanfaatan Bangunan Langka di Kota Tua Surabaya