images/images-1682907962.jpg
Sejarah

Sukarno Hendak Dipidana Dengan Tuduhan Terlibat Gestapu

Pulung Ciptoaji

May 01, 2023

550 views

24 Comments

Save

abad.id- Awalnya dua jendral besar Suharto dan Nasution pasca persitiwa Gestapu dikenal sangat kompak. Keduanya bersepakat untuk mendirikan orde baru perlu menyingkirkan Sukarno sebagai pemimpin besar revolusi. Namun di tengah jalan, keduanya pecah kongsi dan tidak sepakat menempatkan posisi Sukarno mantan presiden.

 

Kabarnya untuk pertama kalinya setelah Gestapu, terjadi perbedaan sengit antara Jenderal Nasution dan Mayjen Soeharto. Nasution sebagai ketua MPRS ingin Sukarno diadili, sementara Soeharto sebagai pengemban Supersemar bertekad menyelesaikannya secara politis, bukan hukum. Kalkulasi Soeharto, pengaruh Presiden Sukarno dalam ABRI dan masyarakat waktu itu masih sangat kuat. Kalau Sukarno diadili, perang saudara hampir pasti bakal sulit dihindari. “Untuk tujuan itulah pengadilan atas diri Untung diarahkan agar tidak mengungkap keterlibatan Sukarno," kata seorang pensiunan hakim Mahmillub kepada Salim Said, seperti yang dikutip dalam buku Dari Gestapu ke Reformasi (2013).

 

Dalam laporan Pengemban Supersemar Suharto kepada Ketua MPRS Nasution pada satu Februari 1967, menyampaikan, kepada Presiden Sukarno dirasakan perlu diminta pertanggung jawaban, baik dalam rangka ketatanegaraan maupun pidana". Tidak dijelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan"pidana"oleh Soeharto. Apakah itu berarti menjadi bukti keterlibatan Sukarno dalam Gestapu? Lalu tindakan apa yang harus dilakukan terhadap Pemimpin Besar Revolusi tersebut?

 

Sukarno dianggap sudah tahu akan ada peristiwa besar Gestapu. Ada  beberapa saksi, salah satunya sahabat pilot asal India bernama  Patnaik yang terakhir bertemu Bung Karno pada 30 September 1965 tengah malam, di Istana Merdeka. Pertemuan itu hanya beberapa jam sebelum Gestapu bergerak. Setelah pembicaran penting mengenai konflik India Pakistan, Patnaik diminta oleh Sukarno agar meninggalkan Jakarta sebelum subuh. "Sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang,"kata Sukarno.  Pertanyaannya, kenapa dan buat apa Lapangan Terbang Kemayoran akan ditutup oleh Sukarno setelah subuh esok harinya?

 

Keterangan lain dari Yoga Sugomo, Kepala Intel Kostrad pada saat Gestapu masih menjadi perwira. Pagi hari 1 Oktober ada seseorang mendatangi Pangkostrad Soeharto untuk melaporkan, ada PKI di balik Gestapu. Indikator Yoga seperti yang diceritakan dalam buku Memori Jenderal Yoga, bahwa tokoh Letkol Untung berada dalam aksi PKI, sebab sudah kenal secara pribadi ketika bertugas di Sumatra Barat dalam operasi penumpasan PRRI. Menurut Yoga, semasa di Jawa Tengah, Untung sudah dikenal sebagai perwira beraliran kiri.

 

Mendengar siaran radio yang menyebut nama Untung sebagai pemimpin Gestapu, Yoga tidak ragu lagi, ini pekerjaan PKI. Pertanyaan selanjutnya, apakah kira-kira Presiden Sukarno terlibat dalam gerakan tersebut? Jawab Yoga dengan yakin,"Ya."

 

Yoga berpegang pada keyakinan Pangad Ahmad Yani bahwa PKI tidak berani melawan Angkatan Darat, karena Presiden ada di belakang Angkatan Darat. "Dengan demikian, PKI baru berani bergerak jika Presiden berada di belakang mereka."

 

Menjelang Gestapu konon memang beredar cerita yang menyebut Yani akan dicopot dari posisi Pangad untuk didudukkan pada tempat yang lebih tinggi tanpa kontrol terhadap tentara. Trik seperti ini, pernah dilakukan dilakukan Sukarno terhadap Nasution sebelumnya. Untuk Jenderal Yani kabarnya Sukarno merencanakan menciptakan jabatan Wakil Perdana Menteri (Waperdam) IV untuk Yani. Tidak pernah diperoleh informasi mengapa rencana Sukarno itu. Apakah Yani, dengan dukungan para jenderal senior Angkatan Darat, menolak “ditendang ke atas”? Mungkinkah karena penolakan itu, Sukarno tidak punya pilihan lain kecuali melakukan penggantian dengan cara daulat?

 

Menurut rencana pada 1 Oktober hari Jumat pagi, Yani memang diagendakan menghadap Presiden. Kepada seorang stafnya, Yani konon sudah bercerita bahwa mungkin di Istana nanti dia akan diminta Sukarno melepaskan jabatan Panglima Angkatan Darat. Apakah Yani akan menerima atau menolak perintah Sukarno tersebut? Tidak ada informasi mengenai hal itu.

 

Sekarang tentang Untung. Bahwa Komandan Pengawal Presiden ini sudah lama berada dalam pembinaan Syam Kamaruzzaman, Ketua Biro Khusus PKI. Rencana daulat Sukarno itu sudah bocor di kalangan militer. Menjadi tentara binaan Biro Khusus PKI sebenarnya bukan pengalaman baru bagi Untung. Menurut Soeharto, Untung sudah dekat dengan PKI sejak sebelum bertugas di Resimen Solo, pada 1950. Soeharto yang menjadi Komandan Resimen Solo tahu bahwa Untung sebelum dibina Syam, sudah dibina Alimin seorang tokoh senior PKI.

 

Daulat Bukan Penculikan dan Pembantaian

Dari proses Mahmillub, analisis pakar serta sejumlah buku catatan pengalaman para pelaku, yakin bahwa pengertian Sukarno dan Soeharto, juga Kolonel Latif, Brigjen Supardjo, Untung, D.N.Aidit, dan juga Omar Dani mengartikan perstiwa penculikan, dan bukan pembantaian seperti yang kemudian terjadi. Penculikan ini untuk pendaulatan.

 

Maka masuk akal kalau Soeharto mengetahui, tapi membiarkan gerakan daulat tersebut. Alasan Soeharto, kegiatan yang digagas Sukarno dan dilaksanakan Untung tersebut adalah keputusan dan tindakan politik yang tidak bisa dihalangi olehnya. Lagi pula perintah Sukarno tidak merugikan Panglima Kostrad. Juga harus diingat, seandainya pun Soeharto berkeputusan mencegah Gestapu, Kostrad tidak punya pasukan tetap.

 

Yani dan para pembantunya di Markas Besar Angkatan Darat diculik untuk dihadapkan kepada Sukarno. Mungkin dengan tuduhan tidak loyal menjalankan kebijakan Panglima Tertinggi. Terutama dalam soal Konfrontasi dengan Malaysia dan pembangkangannya terhadap Nasakom dan penolakannya pada rencana pembentukan Angkatan Kelima.

 

Dengan cara dan alasan itu, Jenderal Yani kemudian didaulat untuk selanjutnya digantikan oleh jenderal pilihan Sukarno.

 

Dalam tulisan Dari Gestapu ke Reformasi tulisan Salim Sahid meyakini, D.N.Aidit juga mengerti Gestapu hanya pendaulatan atas pimpinan. Aidit dan PKI berharap para pimpinan Angkatan Darat pasca Yani akan lebih mudah diatur oleh Sukarno. Dengan cara itu diharapkan Angkatan Darat akan mendukung gagasan Nasakom dan lebih bersahabat kepada PKI. Inilah penjelasan mengapa Aidit memerintahkan Kepala Biro Khususnya, Syam Kamaruzzaman, membantu para perwira " berpikiran maju” yang telah mereka bina untuk menculik para jenderal. (pul)

Artikel lainnya

Kembali ke Jati Diri Adalah Kembali ke Kebun, Sawah dan Segenap Pertanian Rakyat

Malika D. Ana

Apr 03, 2023

hari selasa pagi

Reta author

Feb 21, 2023

Subtrack, Belajar Sejarah Dengan Mudah

Pulung Ciptoaji

Jan 23, 2023

Menjelajah Tempat Industri Gerabah Era Majapahit

Pulung Ciptoaji

Dec 21, 2022

Benteng Budaya dan Derasnya Gelombang Modernisasi

Author Abad

Oct 03, 2022

Epigrafer Abimardha: "Jika Hujunggaluh ada di Surabaya, itu perlu dipertanyakan"

Malika D. Ana

Feb 11, 2023