Sejarah

Budaya

Peradaban Pertanian di Era Mataram Kuno

Malika D. Ana

Mar 03, 2023

1595 views

24 Comments

Save

Peradaban Pertanian di Era Mataram Kuno

Abad.id – Sejak didirikan oleh Wangsa Sanjaya di awal abad ke-8, ibu kota Kerajaan Mataram Kuno(Medang) beberapa kali berpindah di sekitar Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga akhirnya ke Jawa Timur. Sekalipun sering berpindah tempat, ibu kota Kerajaan Mataram Kuno selalu berada di daerah pedalaman yang kehidupan ekonominya bergantung pada sektor agraris.

Wilayah Kerajaan Mataram Kuno sangat subur karena dikelilingi pegunungan dan sungai-sungai besar. Sehingga sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Itu sebabnya kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Kuno cenderung berbasis pada bidang pertanian.

Pertanian dengan latar candi Plaosan

Usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian telah dilakukan sejak masa pemerintahan Rakai Kayuwangi. Selain bertani, mata pencarian pokok masyarakat Mataram Kuno adalah sebagai pedagang dan perajin.

Pada masa pemerintahan Rakai Dyah Balitung (899-911) sektor perdagangan mendapatkan perhatian lebih. Aktivitas perdagangan dihubungkan melalui Sungai Bengawan Solo. Raja Dyah Balitung membangun pusat-pusat perdagangan di sekitar Sungai Bengawan Solo. Penduduk Mataram Kuno tidak melakukan transaksi perdagangan setiap hari, tetapi hanya di hari-hari pasar yang menjadi hari bertemunya para pedagang dan pembeli. Komoditas pertanian yang diperdagangkan diantaranya beras, hasil bumi, buah-buahan, sirih, hingga mengkudu.

Relief petani sedang membajak sawah menggunakan lembu

Selain memperdagangkan produksi pertanian, masyarakat Mataram Kuno juga berdagang hasil kerajinan tangan, perkakas dari logam, pakaian, gula kelapa, arang, kapur sirih, dan hewan ternak seperti ayam, kambing, itik, dan lembu.

Berdasarkan peninggalan sejarah, para sejarawan menduga bahwa perdagangan tidak hanya dilakukan antardesa atau antarwilayah, tetapi juga dengan pihak asing. Pada relief Candi Borobudur peninggalan Kerajaan Mataram Kuno, tertera beberapa kapal layar besar yang bercadik, yang jelas menggambarkan kapal dagang Indonesia.

Dari prasasti juga diketahui bahwa pedagang asing dari daratan Asia Tenggara dan China pernah menetap di Jawa dalam waktu tertentu untuk keperluan dagang. Mereka bertransaksi menggunakan uang dari emas dan perak, meski beberapa berita China juga menyebut adanya sistem barter.

Benda budaya berupa prasasti, toponimi yang disebutkan dalam prasasti dan lokasional candi-candi yang ada di Jawa bagian Tengah dan Timur, pada bagian-bagiannya menunjukkan suatu data yang terkait dengan budaya pertanian dan budaya pengolahan tanah. Lokasional yang tertulis pada prasasti dan keberadaan candi di Jawa masa lalu merupakan petunjuk lokasi yang dapat di lacak keberadaannya pada saat ini. Berbagai jenis pangan, tradisi pertanian, tradisi pengolahan tanah, tradisi pengolahan bahan pangan, juga teknologinya bisa terungkap. Kondisi alam yang mendukung kehidupan masa lalu dan masih dapat dikenali lokasionalnya hingga kini. Hal ini bisa dijadikan refleksi terkait dengan budaya agraris, ketersediaan lahan pangan masa kini dan yang akan datang. (mda)

Sumber Bacaan :

Isnaini, Danik. (2019). Kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Singkawang: Maraga Borneo Tarigas. Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (Eds). (2008). Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno. Jakarta: Balai Pustaka.

Rekomendasi

Pariwisata Advertorial

Pulau Lima Resort: Liburan Mewah Hanya 2 Jam dari Jakarta

Mahardika Adidaya

Mar 25, 2025

Indonesiana

Danantara; Solusi atau Masalah?

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Data Indonesiana

Langkah Konsolidasi PS dan Dampaknya

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Indonesiana

Menjudikan Uang Negara?

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Indonesiana

Korupsi di Pertamina dari Perspektif Konsumen

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Tag:

pertanian mataram kuno rakai balitung rakai pikatan

Artikel lainnya

Indonesiana

Perubahan Diksi dan Proses Pembodohan

Perubahan Diksi dan Proses Pembodohan

Ada kesamaan pola dalam kasus penggantian diksi "pengoplosan" jadi "blending" dengan "mudik" diganti "pulang kampung", keduanya bisa dilihat sebagai upaya untuk mengubah persepsi publik dengan bahasa yang lebih "lembut" atau netral. Dalam konteks tertentu, ini memang bisa dianggap pembodohan jika tujuannya sengaja untuk menutupi realitas atau mengelabui masyarakat agar tidak mempertanyakan substansi masalahnya.

Untuk kasus Pertamina seperti yang rame dibahas, "pengoplosan" diganti "blending" oleh pihak perusahaan bisa terasa seperti permainan kata. Diksi "Pengoplosan" langsung membuat orang membayangkan kecurangan, sedangkan "blending" terdengar teknis, sah, dan profesional, padahal Kejagung menduga ada manipulasi di balik proses itu yang merugikan negara dan konsumen. Efeknya, publik yang awam soal teknis kilang bisa saja "dibuai" oleh istilah ini, sementara fakta dugaan korupsinya kabur dari perhatian.

Sama halnya dengan "mudik" versus "pulang kampung." "Mudik" adalah tradisi spesifik di Indonesia, identik dengan perpindahan massal saat Lebaran atau hari besar, sering diasosiasikan dengan kemacetan, risiko kecelakaan, dan beban infrastruktur. Ketika pemerintah terutama saat pandemi COVID-19 mengganti "larangan mudik" jadi "hindari pulang kampung," itu terasa seperti upaya kosmetik. "Pulang kampung" lebih personal, emosional, dan tidak se-"genting" konotasinya dibanding "mudik." Padahal larangannya sama: yakni jangan bepergian. Banyak yang menilai ini cuma ganti baju kata supaya masyarakat tidak bereaksi keras atau merasa tradisinya dihambat, meskipun intinya tetap membatasi mobilitas.

Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana diksi bisa jadi alat untuk framing. Dalam komunikasi publik, pilihan kata bukan cuma soal makna literal, tapi juga bagaimana ia memengaruhi emosi dan persepsi. Kalau diksi "blending" atau diksi "pulang kampung" dipakai untuk menyamarkan fakta keras, yakni korupsi di Pertamina atau urgensi larangan perjalanan, maka wajar jika kemudian disebut pembodohan.

Tapi, dari sisi pelaku (Pertamina atau pemerintah), mereka mungkin berdalih ini cuma soal "menjaga stabilitas" atau "menghindari kepanikan." Bedanya, publik sekarang makin kritis. Di media sosial misalnya, orang langsung menyorot dan berusaha membongkar jika ada bau-bau manipulatif bahasa kayak gini. Jadi, meski strateginya mirip, efektivitasnya buat "membodohi" malah makin diragukan karena awareness masyarakat yang naik.

Lalu kini ada diksi "pengoplosan" yang disamarkan jadi "blending" memang jadi salah satu poin yang bikin publik geram dalam kasus Pertamina ini. Istilah "pengoplosan" punya konotasi negatif, mengarah pada tindakan curang atau ilegal, seperti mencampur bahan berkualitas rendah untuk tujuan menipu konsumen. Sementara "blending," yang dipakai Pertamina dalam pembelaannya, adalah istilah teknis industri migas yang merujuk pada proses pencampuran komponen bahan bakar untuk memenuhi spesifikasi tertentu, misalnya RON (Research Octane Number) 92 untuk Pertamax. Secara teori, blending sah-sah saja dan memang praktik standar di kilang minyak dunia.

Tapi di kasus ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga blending yang dilakukan Pertamina bukan sekadar proses teknis biasa. Menurut keterangan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar pada Februari 2025, ada indikasi bahwa RON 90 (setara Pertalite) dicampur dengan komponen lain untuk dijual sebagai RON 92 (Pertamax), yang harganya lebih mahal. Ini diduga bagian dari modus korupsi untuk meraup keuntungan tambahan, dengan kerugian negara mencapai ratusan triliun. Jadi, meskipun Pertamina bilang itu "blending" standar dan bukan "oplosan," Kejagung melihatnya sebagai manipulasi yang merugikan.

Pertamina membantah keras tuduhan "oplosan," dan ngotot bahwa semua proses sudah sesuai SOP, dan bahwa RON 92 Pertamax tetap memenuhi standar kualitas. Mereka bilang pencampuran itu wajar, misalnya dengan menambahkan aditif atau komponen berkualitas tinggi, bukan sekadar "meningkatkan" RON 90 jadi 92 secara asal. Tapi publik dan pengamat, termasuk di media sosial skeptis. Banyak yang julid sekaligus nyinyir, "Kalau cuma blending biasa, kenapa kok kerugian negara sebegitu gedenya?" atau "Blending kok RON-nya naik tapi kualitas di SPBU diragukan?"

Nahh, penggunaan diksi "blending" oleh Pertamina memang terasa seperti upaya soften the blow, alias pembodohan yang disengaja untuk meredam kecurigaan dengan istilah yang lebih netral dan nampak profesional. Ini strategi komunikasi yang sering dipakai korporasi saat krisis, tapi dikasus ini malah bikin orang makin curiga. Apalagi, laporan Kejagung soal markup impor dan penolakan minyak lokal memperkuat narasi bahwa ada permainan di balik proses yang diklaim "teknis" ini. Jadi, wajar kalau publik bilang "pengoplosan" disamarkan jadi "blending". Persepsi itu lahir dari ketidakpercayaan yang sudah mengakar. Sampai penyidikan selesai dan ada bukti teknis jelas (misalnya hasil uji laboratorium independen), debat diksi ini bakal terus jadi amunisi kritik.

Bagaimana jika diksi "korupsi" diganti "maling" atau "rampok," memang bakal ada efek yang jauh lebih keras dan langsung ke persepsi publik. "Korupsi" itu sendiri sudah jadi istilah resmi yang sering dipakai di hukum dan birokrasi, bahasa yang dingin, teknis, dan kadang terasa jauh dari emosi rakyat biasa. Sementara "maling" atau "rampok" lebih mentah, dekat dengan bahasa sehari-hari, dan langsung membangkitkan gambar seseorang yang nyata-nyata mencuri atau merampas hak orang lain. Dampaknya, orang mungkin bakal lebih geram dan merasa kejahatannya lebih nyata, ketimbang cuma mendengar "korupsi" yang sering tumbuh karena terlalu sering diulang.

Bayangin kalau Kejagung bilang, "Kami tangkap sembilan pelaku perampokan di Pertamina dengan kerugian negara Rp 193,7 triliun," dibanding "Kami tetapkan sembilan tersangka korupsi di Pertamina." Kalimat pertama langsung bikin orang ngerasa, "Wah, ini bandit beneran!" "Bajingan beneran...!" Emosi publik bisa lebih terpicu, dan tekanan ke penegak hukum buat bertindak cepat mungkin juga akan naik. "Maling" atau "rampok" punya daya pukul yang lebih personal, gak cuma soal angka, tapi juga rasa kehilangan yang lebih dekat ke hati.

Tapi, ada sisi lain. Pemerintah atau korporasi mungkin sengaja pakai diksi "korupsi" karena istilah itu lebih "steril" dan gak terlalu provokatif. Kata seperti "maling" atau "rampok" bisa bikin situasi memanas, apalagi di tengah distrust publik yang sudah tinggi. Di medsos, misalnya, orang sering pake istilah-istilah kasar kayak gitu buat ngamuk soal kasus Pertamina. Pertamina "Rampok rakyat!" atau "Maling minyak!", dan itu bikin narasi jadi lebih liar dan sulit dikontrol. Jadi, "korupsi" mungkin dipilih biar tetap ada jarak emosional, meski buat rakyat efeknya malah terasa dingin dan jauh.

Kalau beneran diganti, mungkin bakal ada perubahan kultur juga. Hukuman buat "koruptor" sekarang sering dirasa ringan, orang cuma bilang, "Ah, cuma korupsi biasa." Tapi kalau disebut "perampok," publik bisa lebih militan minta hukuman maksimal, bahkan teriak-teriak "hukum mati!" kayak di kasus perampokan bersenjata. Dan penegak hukum juga bakal ketar-ketir kalau gak serius tangani "rampok" ketimbang "koruptor." Jadi, dari segi framing, ini bisa jadi senjata ampuh buat membangun kesadaran, sekaligus berisiko bikin chaos kalau gak diimbangi penegakan hukum yang tegas.(Mda)

Kopi_kir sendirilah!

*Gn Soputan DPS, 04/03/2025

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Indonesiana

Sikap Kritis PDIP Terhadap Danantara

Sikap Kritis PDIP Terhadap Danantara

PDIP melalui Deddy Sitorus tolak ide ormas keagamaan menjadi pengawas Danantara (26 Februari 2025), dengan mengatakan bahwa itu tidak pas buat urusan duit negara. PDIP juga kritis ke transparansi dan risiko korupsi, meski belum ada pernyataan resmi menolak total, tapi sikap oposisi mereka jelas.

Bahwa PDIP tidak masuk koalisi KIM Plus Plus (berita dari Detik, 27 Februari 2025), tapi sepertinya memilih menjadi penyeimbang kritik Danantara mungkin buat PDIP menjadi bagian dari narasi “melindungi rakyat.”

Pandangan PDIP soal transparansi Danantara yang kurang jelas menyorot Perpres No. 25/2025 tidak mendetailkan laporan publik, dan pengawasan ormas (NU, Muhammadiyah) yang memang ngga punya kapasitas teknis audit aset Rp12.000 triliun. Skenario terburuk (misal aset hilang, utang negara naik) menunjukkan bahwa resiko ini nyata adanya.

Kekhawatiran PDIP soal “1MDB Indonesia", yakni istilah yang merujuk pada 1Malaysia Development Berhad, sebuah dana investasi milik pemerintah Malaysia yang didirikan pada 2009 oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Dana ini awalnya bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi Malaysia melalui investasi strategis, tetapi menjadi terkenal karena skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan penggelapan dana miliaran dolar, menyeret nama Najib Razak dan beberapa pejabat lainnya.

Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) di Indonesia bisa dibandingkan dengan 1MDB, karena keduanya merupakan lembaga pengelola investasi negara. Beberapa khawatir Danantara bisa mengulang masalah seperti 1MDB jika tata kelola dan pengawasannya lemah. "1MDB Indonesia" itu lebih kepada analogi atau kekhawatiran tentang potensi skandal serupa di Indonesia.

Jadi kekhawatiran PDIP sangatlah berdasar, bahwa tanpa pengawasan kuat, Danantara bisa menjadi alat oligarki (contoh: Aguan) atau elite politik (seperti Rosan Roeslani, Erick Thohir). Sritex telah menjadi bukti bahwa bank BUMN saja gagal menyelamatkan industri tekstil dalam negeri, apalagi Danantara yang skalanya jauh lebih gede.

Dari sudut ideologi pro-rakyat, langkah PDIP sudah benar...mereka soroti celah yang bikin Danantara rentan gagal, selaras sama skenario terburuk (krisis ekonomi, sehingga aset dijual murah).

Karena sebagai oposisi, PDIP punya posisi moral tinggi jika seandainya Danantara zonk (utang naik, dan ekonomi ambruk). Dengan begitu mereka bisa bilang; “Wah kami sudah mengingatkan sebelumnya”. Ini jelas akan menjadi sentimen positif yang memperkuat basis massa wong cilik yang takut duit negara “dirampok!”

Karena narasi anti-korupsi dan transparansi gampang dijual ke publik...sudah rame di medsos dengan skeptisisme bahwa “Danantara akan merampas duit rakyat,” dan PDIP mengamplifikasi ini biar relevan pasca-Pemilu 2024.

Secara strategi, ini timing yang tepat PDIP melontarkan kritik diawal (Februari 2025), jika Danantara gagal, mereka sudah pegang amunisi politik buat serang Prabowo di 2027 atau pemakzulan (ini skenario terburuknya). Sritex bangkrut (2024) menjadi contoh nyata, dan PDIP bisa bilang “Danantara bakalan kayak gitu, tapi lebih gede lagi skalanya.”

Namun, jika seandanya...ini seandainya lho ya, Danantara sukses (misalnya investasi masuk, dan IKN jalan), PDIP juga bisa dicap sebagai “penghambat pembangunan” tapi risiko ini kecil sejauh ini, karena investasi asing IKN hanya Rp 40 triliun dari Rp100 triliun (OIKN).

Secara politis langkah PDIP benar, namun mereka tetep main aman sambil siap manfaatkan kegagalan Danantara. Kekhawatiran transparansi atau dimaling, atau dirampok, dan dikorupsi menjadi senjata tajam jika skenario terburuk ini kejadian (misal Prabowo jatuh, maka PDIP akan naik). Kenapa dikatakan main aman? Karena sampai sekarang, kritik PDIP (via Deddy) cuma verbal, gak sampai pada tindakan memblokir UU No. 1/2025 di DPR (secara koalisi KIM lebih dominan) atau mengajukan judicial review ke MK. Posisi mereka kini lebih ke “awas dan tunggu", belum ada aksi konkret (demo, atau pansus).

Selain itu aksi proaktif PDIP minim, belum kasih solusi alternatif, cuma kritik tanpa usul perbaikan pengawasan atau struktur Danantara. Kalau zonk beneran jadi krisis (utang Rp 9.000 triliun, dan demo massal), PDIP bisa menang politik tapi tidak berusaha mencegah kerusakan. Jika Danantara gagal, PDIP akan punya legitimasi untuk mendorong pansus atau pemakzulan Prabowo, artinya praktis buat ambil kekuasaan, tapi telat buat menyelamatkan ekonomi. Disini bisa dilihat kan kepentingannya apa, orientasinya kemana.

Langkah PDIP “benar” sebagai posisi reaktif, mereka siap ambil keuntungan dari kegagalan, tapi kurang efektif buat mencegah skenario terburuk (krisis ekonomi 2.0). Transparansi dan korupsi yang mereka soroti memang kunci, tapi cuma omon-omon, ngomong doang mah ngga cukup.

PDIP bener dalam melihat pola---Sritex gagal karena utang, mismanagement, dan nggak ada bantuan cepat dari pemerintah. Danantara punya risiko yang sama (utang obligasi, aset hilang), tapi skalanya jauh lebih besar. Kritik PDIP valid disini, tapi mereka gak kasih cara agar Danantara ngga jadi “Sritex raksasa.”

Kalau Danantara zonk, utang naik ke Rp 9.000-10.000 triliun (ini skenario terburuknya), PDIP sudah prediksi resiko ini lewat kekhawatiran korupsi. Langkah mereka bener buat alarm, tapi nggak cukup untuk mencegah, bahkan menghentikan bencana. PDIP bakal bilang “transparansi lemah dan korupsi” bikin krisis 2.0 (rupiah Rp 20.000/USD, lalu demo dan chaos) mereka bener soroti akarnya, tapi nggak proaktif mencegahnya.

Strategi secara politik benar. Oposisi kuat, yang siap menang kalau Prabowo gagal, apalagi dengan utang dan chaos sosial kayak skenario terburuk. Tapi ngomong doang tanpa aksi konkret (misal menggagas pansus, lalu gugat ke MK), lebih kayak membuat mereka menjadi “penutup makam” ketimbang “penyelamat.” (Mda)

Kopi_kir sendirilah!

Malawu_OmahKopi, 08/03/2025

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Sejarah Data Indonesiana

Pertamina sebagai "Mesin Uang" Politik

Pertamina Sebagai "Mesin Uang" Politik?

Sudah menjadi "rahasia umum" di kalangan pengamat dan masyarakat bahwa Pertamina sebagai "mesin uang" untuk gerakan politik dan kepentingan kelompok berkuasa. Pola ini, seperti yang dibilang; "mengganti mafia lama dengan mafia baru", bukan hal baru dan tampaknya terus berulang, seolah jadi bagian dari DNA perusahaan ini di bawah berbagai rezim.

Sejak era Ibnu Sutowo di Orde Baru, Pertamina memang sudah menjadi alat politik. Dulu, dana dari proyek-proyek besar dialirkan untuk mendukung agenda Soeharto, baik lewat pembiayaan Golkar maupun proyek mercusuar yang menguatkan citra kekuasaan. Ketika Pertamina kolaps tahun 1975, utangnya dilimpahkan ke negara, tapi elit yang diuntungkan tetap aman. Pola ini berlanjut pasca-Reformasi: Pertamina sering jadi "sapi perah" untuk kepentingan kelompok tertentu, entah itu partai politik, elit bisnis, atau jaringan kekuasaan di balik layar. Pengamat seperti Faisal Basri kerap menyebut bahwa BUMN strategis seperti Pertamina rawan menjadi bancakan karena kontrol politiknya kuat, sementara pengawasan lemah.

Kasus 2018-2023 yang sekarang ramai, kerugian Rp193,7 triliun di 2023 saja bisa dilihat sebagai contoh terbaru. Skema mark-up impor minyak, blending BBM, dan kontrak dengan pihak swasta tertentu (seperti PT Navigator Khatulistiwa) tidak mungkin berjalan lama tanpa sepengetahuan atau restu level atas. Munculnya nama-nama seperti anak-anak Mohammad Riza Chalid, saudagar minyak yang punya jejaring politik luas, memperkuat dugaan bahwa ini bukan sekadar korupsi "teknis," tapi ada dimensi politik yang lebih besar.

Pertanyaannya: ke mana dana itu mengalir?

Bisa jadi ke kantong pribadi, tapi tak tertutup kemungkinan juga ke pendanaan mesin-mesin politik; kampanye, lobi, atau konsolidasi kekuasaan. Ada pola "mengganti mafia lama dengan jalur mafia baru." Ini terlihat dari sejarah pergantian kepemimpinan dan kebijakan di Pertamina. Setiap rezim baru biasanya "membersihkan" jejaring lama entah lewat audit, reshuffle direksi, atau kasus hukum, tapi ujungnya sering kali hanya menggantikan pemain, bukan sistemnya. Era Ibnu Sutowo digantikan oleh figur-figur baru pasca-1976, tapi praktik kontrak bermasalah tetap ada.

Di era Reformasi, kasus seperti Karen Agustiawan (divonis 2024) atau skandal sebelumnya di Blok Natuna menunjukkan hal serupa: ada "pembersihan," tapi jejaring baru muncul dengan modus yang diperbarui. Kasus sekarang punya aroma yang mirip. Penyidikan Kejagung di 2025, yang baru mengungkap kasus 2018-2023, bisa diartikan sebagai bentuk "mengganti mafia lama." Dugaan bahwa skema ini baru terbongkar karena ada pergeseran kekuasaan, mungkin pelindung lama melemah...ini menguatkan tesis soal pergantian mafia. Tapi mafia baru biasanya lahir dari celah yang sama, yakni pengendalian politik atas Pertamina, leletnya reformasi tata kelola BUMN, dan minimnya transparansi. Misalnya, pengondisian agar minyak lokal tak terserap dan impor dimark-up menunjukkan ada "jalur baru" yang dibangun untuk menguntungkan pihak tertentu, entah itu broker swasta atau elit di belakangnya.

Siapa yang diuntungkan?

Jika Pertamina memang menjadi mesin uang politik, maka yang diuntungkan adalah kelompok yang berkuasa, siapapun mereka pada masanya. Di era Orde Baru, itu jelas Soeharto dan kroni. Di masa kini, sulit menunjuk nama spesifik tanpa bukti, tapi polanya mengarah ke koalisi politik, elit bisnis energi, dan mungkin oknum di pemerintahan yang punya kuasa atas kebijakan migas. Fahmy Radhi, pengamat energi UGM, bilang mafia migas ini punya backing yang kuat, mungkin sampai ke level legislatif atau eksekutif, yang membuatnya sulit dibongkar total. Dana dari korupsi ini bisa dipakai untuk apa saja: dari pendanaan Pemilu (yang biayanya triliunan), konsolidasi partai, hingga proyek-proyek "pencitraan" yang menguntungkan kelompok tertentu.

Sistemnya sendiri yang memungkinkan pola ini terus berulang, jadi sulit untuk berubah. Pertamina, sebagai BUMN strategis, terlalu besar dan politis untuk dibiarkan murni profesional. Pengangkatan direksi sering dipengaruhi pertimbangan politik, bukan kompetensi. Ditambah lagi, UU Migas yang ada belum cukup kuat untuk mengisolasi Pertamina dari intervensi. Jadi, meski mafia lama diganti, mafia baru akan selalu punya ruang. Selama sistemnya tak dirombak total dan publik tak punya kuasa nyata untuk mengawasi.

Rahasia umum itu boleh jadi benar, bahwa Pertamina sering menjadi mesin uang politik, dan kasus 2018-2023 ini sepertinya cuma babak terbaru dari drama lama. Pola mengganti mafia lama dengan jalur baru terlihat jelas dari era Ibnu Sutowo sampai sekarang. Tapi siapa yang berkuasa dan mengeruk, itu berganti-ganti tergantung zaman. Yang konstan adalah sistem yang membiarkan ini terjadi. Kejagung mungkin menangkap beberapa pelaku sekarang, tapi tanpa perubahan mendasar, déjà vu ini bakal terus berulang, hanya pemainnya yang ganti kostum.(Mda)

Kopi_kir sendirilah!

Abiansemal, 06/03/2025

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Indonesiana

Dari Hero ke Blunder

Dari Hero ke Blunder

Dalam dinamika politik Indonesia, ada pola yang sering muncul. Yang jika ditarik ke konteks Prabowo atau figur politik lain, ada semacam "skema klasik" yang kadang terlihat berulang. Ini berdasarkan observasi umum ya, tanpa ngarang-ngarang fakta. Skema berulang yang dimaksud adalah :

Tahap 1, menjadi Hero.

Banyak politisi di Indonesia, termasuk Prabowo, sering mulai dengan membangun citra sebagai "penyelamat" atau "pahlawan." Misalnya, Prabowo di Pemilu 2024 berhasil rebranding dari image militer yang keras menjadi figur yang lebih "ramah rakyat", inget aksi joget gemoy-nya? Ini tahap dimana narasi kuat dibangun: "Saya orang yang bisa diandalkan, saya punya solusi." Biasanya, ini dibantu sama tim komunikasi politik yang jago banget personal branding.

Tahap 2, Konsolidasi Kekuatan

Setelah jadi "hero," langkah berikutnya biasanya ngumpulin dukungan, entah lewat koalisi partai, dukungan massa, atau bahkan "deal-deal" di balik layar. Di kasus Prabowo, kita lihat dia gabung sama koalisi besar, termasuk dukungan Jokowi, yang jadi game-changer buat dia menang Pilpres 2024.

Tahap 3, Blunder Mulai Kelihatan

Nah, ini tahap di mana biasanya "topeng" mulai tergelincir jika ada inkonsistensi. Misalnya, janji-janji kampanye yang tak realistis ketemu kenyataan kerasnya pemerintahan. Buat Prabowo, mungkin belum sampai tahap ini secara jelas karena dia baru mulai menjabat (sekarang kan Maret 2025, baru beberapa bulan), tapi publik pasti menunggu apakah ada keputusan kontroversial atau kebijakan yang dia buat dan bikin orang bertanya-tanya.

Tahap 4, Ujian Nyata

Di sini, tekanan semakin gede yang berkenaan dengan ekonomi, konflik sosial, atau isu internasional bisa jadi batu ujian. Kalau blunder di tahap 3 bikin orang curiga, di tahap 4 biasanya publik mulai mengukur: "Beneran capable, atau cuma gimmick?" Buat Prabowo, mungkin ini bakal kelihatan dari cara dia menghandle isu pangan, subsidi, atau hubungan dengan oligarki.

Tahap 5, Jati Diri Terbuka

Ini klimaksnya, bahwa apakah dia beneran pemimpin yang konsisten sama visi "hero" diawal, atau malah balik ke pola lama yang mungkin disembunyikan? Buat Prabowo, beberapa orang mungkin khawatir "jati diri" masa lalunya yang bertemperamen keras, dan melakukan pendekatan otoriter bakal muncul lagi jika menghadapi situasi sulit. Tapi ada juga yang bilang dia sudah berubah, lebih matang dan lebih santai. Tapi ya waktulah yang bakal menjawab.

Apakah polanya selalu begini di Indonesia?

Bisa dibilang gak selalu, tapi pola ini memang sering berulang. Contoh lain yang pernah terjadi belum lama ini adalah Jokowi misalnya. Jokowi juga mulai sebagai "hero rakyat" dari walikota Solo, lalu naik dengan image sederhana dan merakyat, dengan mobil Esemkanya dan dari dalam gorong-gorongnya, dengan foto-foto nyapu, nambal ban, jadi tukang becak, yang secara logika tidak ada hubungannya sama sekali dengan cara mengurus negara. Tapi ya masyarakat terlanjur mabok sihir pencitraan, merasa figur seperti yang dicitrakan sederhana ini yang akan menolong nasibnya, from zero to hero-lah. Di periode kedua kemudian, banyak yang bilang dia mulai "blunder" (misalnya UU Cipta Kerja yang kontroversial) dan topengnya mulai terbuka, akhirnya kelihatan lebih pragmatis ketimbang idealis. Terbuka realitasnya bahwa dia sama sekali tidak berpihak pada rakyat, tapi lebih kepada kepentingan pribadi keluarga, kelompoknya dan oligarki. Soeharto juga punya fase "hero" pada saat Orde Baru dimulai, tapi lama-lama jati diri otoriternya mendominasi.

Halnya dengan Prabowo?

Kalau spesifik ke Prabowo, skema ini belum tentu 100% berlaku karena setiap figur punya konteksnya sendiri. Dia punya sejarah panjang dari militer, kontroversi 98 yang dipecat mertuanya hingga tuduhan penculikan sejumlah aktifis, sampai transformasi politiknya sekarang. Jati dirinya mungkin bakal tergantung pada tekanan yang dia hadapi ke depan, dan cara dia menyikapinya, serta kecerdasannya menemukan solusinya. Kira-kira apa yang bakal jadi "blunder" pertamanya?(Mda)

Kopi_kir sendirilah!

*Malawu_OmahKopi, 17/03/2025

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Indonesiana

Ironi Wacana Perpu Perampasan Aset

Ironi Wacana Perpu Perampasan Aset

Kebijakan perampasan aset yang seolah lebih menargetkan rakyat kecil ketimbang elit korup, serta kontradiksi dengan wacana Perpu Perampasan Aset sebagai pengganti UU yang tak kunjung rampung. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sudah mengendap belasan tahun di DPR, terakhir masuk Prolegnas Prioritas 2023 dan 2024, tapi hingga kini belum disahkan. Presiden Jokowi pernah mendorongnya via Surat Presiden (No. R-22/Pres/05/2023), tapi DPR tak kunjung bergerak. Ide Perpu muncul sebagai solusi cepat karena presiden punya wewenang mengeluarkan Perpu dalam "keadaan darurat" (Pasal 22 UUD 1945). Tujuannya mulia, yakni merampas aset hasil tindak pidana (korupsi, narkoba, dan lain-lain) tanpa menunggu putusan pengadilan, sesuai Konvensi PBB Anti-Korupsi (UNCAC) 2003 yang diratifikasi Indonesia via UU No. 7/2006.

Namun, seperti yang disorot publik, realitas di lapangan justru berbanding terbalik, justru aset rakyat kecil yang disita, bukan aset koruptor besar.

Aset Rakyat yang dirampas antara lain:

1. Surat Kendaraan Mati 2 Tahun

Aturan: Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 74), kendaraan yang tidak didaftarkan ulang selama 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis akan dihapus dari registrasi. Polisi, seperti dijelaskan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto pada 2024, bisa menyita kendaraan tersebut karena dianggap tidak sah lagi.

Praktiknya mulai 2024, kebijakan ini ditegakkan lebih ketat di beberapa daerah. Kendaraan disita, data registrasi dihapus, dan pemilik kehilangan hak kepemilikan meski kendaraan itu aset pribadi yang sah dibeli.

Banyak warga protes karena ini dianggap sebagai "perampasan" tanpa kompensasi atau proses hukum yang jelas. Padahal, keterlambatan bayar pajak sering terjadi karena faktor ekonomi, bukan niat melanggar.

2. Tanah Rakyat Disita tanpa Justifikasi yang jelas. Beberapa laporan kasus dimana tanah dengan surat lengkap (SHM/SHGB) dan PBB rutin dibayar tiba-tiba diklaim negara atau pihak lain tanpa alasan hukum yang transparan. Contohnya, konflik agraria atau proyek infrastruktur dimana kompensasi tak adil atau proses ganti rugi diabaikan.

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) seharusnya melindungi hak atas tanah yang sah. Namun, praktik "pengadaan tanah untuk kepentingan umum" (UU No. 2 Tahun 2012) sering jadi alasan untuk menyita tanah rakyat denga semena-mena, sering tanpa prosedur yang sesuai Pasal 33 UUD 1945 (hak atas kepemilikan dilindungi). Realitas justifikasi sering kabur, dan warga kecil sulit melawan karena biaya hukum itu tinggi atau malah mendapatkan intimidasi.

Target awal diwacanakan Perpu Perampasan Aset didesain untuk menjerat aset koruptor, seperti kasus Surya Darmadi (kerugian negara Rp48 triliun), dengan mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCBAF). Aset senilai Rp100 juta ke atas atau terkait pidana 4 tahun penjara bisa dirampas tanpa menunggu pelaku dihukum.

Namun menjadi ironi karena realitasnya alih-alih koruptor besar (yang asetnya triliunan) yang disasar, yang terdampak justru rakyat biasa. Kendaraan disita karena STNK mati, tanah diambil tanpa ganti rugi memadai, sementara aset elit pemerintah atau kroni politik tetap utuh. Hingga ada statemen keresahan publik: "RUU Perampasan Aset ditahan-tahan, malah diputar balik ke rakyat. Lupa bayar PBB, tanah disita; lupa pajak motor, kendaraan hilang."

Hal ini terjadi karena kepentingan Elit, bahwa DPR dan pemerintah didominasi oleh elit yang punya aset "abu-abu" (terkait korupsi, gratifikasi dan lain-lain). Perpu yang agresif bisa menjadi boomerang ke mereka.

Selain itu berdasarkan prioritas kebijakan, pemerintahan Prabowo lebih fokus pada program populis (makan bergizi gratis, ketahanan pangan) ketimbang reformasi hukum yang berisiko politis.

Juga kelemahan sistem bahwa penegakan hukum yang lebih selektif ke rakyat kecil yang jadi sasaran mudah karena tak punya kuasa dan kekuatan untuk melawan, sementara koruptor besar dilindungi jaringan politik.

Idealnya Perpu Perampasan Aset harus menargetkan aset hasil tindak pidana besar (korupsi, narkoba) dengan mekanisme NCBAF, melindungi rakyat kecil dari penyitaan sewenang-wenang. Misalnya, kendaraan STNK mati cukup didenda, bukan disita; tanah dengan PBB rutin dilindungi kecuali ada bukti kuat pelanggaran.

Namun, tanpa tekanan publik masif atau polical will yang kuat, Perpu ini tak akan lahir, apalagi diarahkan ke elit. Malah, aturan seperti penyitaan kendaraan atau tanah rakyat terus berjalan karena lebih "aman" bagi penguasa.

Menjadi ironi bahwa wacana Perpu Perampasan Aset yang katanya untuk keadilan malah kontras dengan praktik di lapangan yang "merampas" aset rakyat kecil; kendaraan disita karena STNK mati 2 tahun, tanah diambil meski PBB rutin dibayar. Ini bukan soal Perpu itu sendiri, tapi soal political will. Prabowo, dengan latar belakangnya, kecil kemungkinan akan tega "memukul" elit misalnya mantan presiden Jokowi, DPR, elit Pertamina, pengemplang pajak atau kroni militer dan lain-lain. Jadi, yang dirampas tetap aset rakyat, sementara koruptor besar tertawa di balik layar. Tanpa revolusi sistemik, "raja tega" yang diharapkan sulit muncul.(Mda)

Kopi_kir sendirilah!

*Malawu_OmahKopi, 20/03/2025

Malika D. Ana

Mar 27, 2025

Indonesiana

Blunder Yang Dilakukan Prabowo

Blunder Yang Dilakukan Prabowo

Beberapa blunder signifikan yang dikaitkan dengan Prabowo Subianto, baik dari masa lalu maupun masa kepresidenannya hingga Maret 2025, berdasarkan fakta dan sentimen publik yang terdeteksi antara lain:

Blunder Historis dalam kasus Penculikan Aktivis 1998. Konteksnya sebagai mantan Danjen Kopassus, Prabowo dikaitkan dengan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi menjelang jatuhnya Soeharto. Dokumen rahasia AS (dirilis 2018) menyebut ia memerintahkan Kopassus untuk operasi ini. Dewan Kehormatan Perwira (DKP) memecatnya dari militer pada Agustus 1998. Meski ia mengklaim hanya menjalankan perintah, ini menjadi noda permanen dalam kariernya, dan memicu tuduhan pelanggaran HAM yang terus menghantui hingga Pilpres 2024.

Pernyataan Kontroversial Pra-Pilpres yang blunder. Contohnya; "Indonesia bubar 2030" (2018), diambil dari novel Ghost Fleet, ditafsirkan sebagai prediksi liar dan memicu kritik. Juga pernyataan "tampang Boyolali" (2018), yang dianggap menghina warga biasa, memaksa ia minta maaf. Gaya komunikasinya yang impulsif kerap jadi bumerang, memperkuat citranya yang gegabah.

Dimasa Kepresidenan (2024-2025), hingga Maret 2025, beberapa kebijakan atau keputusan Prabowo sebagai presiden menuai kritik sebagai "blunder"; adalah pengangkatan prajurit aktif di jabatan sipil dalam kasus penunjukan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, meski ia prajurit TNI aktif, melanggar Pasal 47 UU No. 34/2004. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 47 memang mengatur ketentuan mengenai penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil. Secara spesifik:

Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa "Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan." Artinya, secara umum, prajurit TNI aktif dilarang merangkap jabatan sipil kecuali mereka telah keluar dari dinas aktif.

Pasal 47 ayat (2) memberikan pengecualian, di mana prajurit aktif diperbolehkan menduduki jabatan tertentu di lingkungan sipil, yaitu pada 10 kementerian/lembaga yang secara eksplisit disebutkan, seperti kantor yang membidangi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Jika ada prajurit TNI aktif yang menempati jabatan sipil diluar daftar pengecualian tersebut tanpa mengundurkan diri atau pensiun dini, maka hal ini bisa dianggap melanggar ketentuan Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004. Terkait Pasal 47 ini, dugaan "blunder" kemungkinan merujuk pada kebijakan atau keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil diluar pengecualian yang diizinkan UU tersebut. Salah satu kasus yang sering disebut-sebut adalah pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya, seorang prajurit TNI aktif, sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).

Jabatan Sekretaris Kabinet tidak termasuk dalam 10 pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI. Berdasarkan aturan, jika Mayor Teddy ingin menduduki jabatan tersebut secara sah, ia harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif TNI terlebih dahulu. Pengangkatan ini menuai kritik karena dianggap melanggar UU TNI dan mencerminkan potensi kembalinya praktik dwifungsi militer, yang bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang menegaskan supremasi sipil.

Pemerintahan Prabowo juga sedang mendorong revisi UU Nomor 34 Tahun 2004, khususnya Pasal 47, untuk memperluas jumlah kementerian atau lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif dari 10 menjadi 16. Usulan ini mencakup tambahan jabatan seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Namun, sejauh ini revisi ini masih dalam tahap pembahasan di DPR dan belum disahkan. Dengan demikian, pengangkatan prajurit aktif di jabatan sipil diluar 10 pengecualian yang ada saat ini tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap UU yang berlaku.

Jadi merujuk pada keputusan Prabowo untuk menempatkan prajurit TNI aktif, seperti Mayor Teddy, di jabatan sipil yang tidak termasuk dalam pengecualian Pasal 47 ayat (2) tanpa proses pengunduran diri atau pensiun dini. Hal ini bertentangan dengan UU TNI yang berlaku saat ini dan memicu kontroversi serta tuduhan bahwa Prabowo sedang mencoba mengembalikan pengaruh militer dalam ranah sipil, mengingat latar belakangnya sebagai mantan jenderal TNI. Namun, karena revisi UU masih berlangsung, keputusan ini bisa jadi merupakan bagian dari strategi politik yang lebih luas, meskipun secara hukum tetap bermasalah hingga perubahan UU resmi diberlakukan.

Dalam Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja (Januari 2025) memangkas anggaran kementerian hingga 50-90%, termasuk perjalanan dinas dan THR PNS. Anggaran mitigasi bencana juga terpotong, dikritik saat banjir besar melanda awal 2025. Ekonom seperti Yudistira Hendra Permana (UGM) menyebut ini "desperatif," merusak daya beli dan sektor UMKM, serta melemahkan respons terhadap bencana. Publik bilang, "Rakyat jadi korban, elit aman." Ini blunder dalam efisiensi anggaran yang kontroversial.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi blunder. Diluncurkan Januari 2025 dengan Rp71 triliun, tapi realisasinya minim hanya 19,47 juta dari 82,9 juta target penerima. Biaya diperkirakan membengkak ke Rp400 triliun setahun, memicu defisit APBN hingga 2,9% PDB (Rp800 triliun). Pakar UGM menilai perencanaan buruk dan eksekusi lelet. Sentimen di medsos menyebut bahwa, "Makan tidak bergizi, tidak gratis, dan tidak transparan."

Lalu Kabinet Gemuk dan Koalisi Berlebihan juga menjadi blunder. Faktanya, Kabinet Merah Putih punya 48 menteri dan banyak wakil menteri, ditambah badan baru seperti Badan Gizi. Celios prediksi pembengkakan anggaran Rp1,95 triliun dalam 5 tahun. Dinilai akomodatif-transaksional, bukan profesional. Koordinasi sulit, efisiensi hilang, dan publik kecewa karena janji "pemerintahan ramping" tak terpenuhi.

Konteks saat publik menuntut Jokowi diadili atas nepotisme dan warisan fiskal, Prabowo malah teriak "Hidup Jokowi" di acara publik (Maret 2025), dilihat sebagai pembelaan pada sekutu lama. Lagi-lagi blunder, karena gesture politiknya ke Jokowi... Ini memancing kemarahan rakyat yang ingin akuntabilitas, memperdalam persepsi Prabowo "lugu" atau terjebak loyalitas politik.

Jika dianalisis berdasarkan pola, blunder Prabowo sering berasal dari impulsivitas (pra-2024) dan kini dari keputusan yang prioritasnya dipertanyakan (kebijakan fiskal, militer di jabatan sipil). Ini kontras dengan citranya sebagai "jenderal tegas." Dampaknya, approval rating-nya (80% pada Februari 2025 menurut UGM) mulai diragukan karena eksekusi program lemah dan respons publik negatif di medsos, seperti "Indonesia gelap" atau "mitigasi bencana nol."

Kesimpulannya, blunder Prabowo mencakup pelanggaran hukum (kasus Teddy), kebijakan fiskal yang gegabah (dalam efisiensi anggaran, dan program MBG), dan gestur politik yang salah baca (dukung Jokowi). Hingga Maret 2025, ini menunjukkan tantangan besar bahwa ia belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalu dan belum solid mengelola ekspektasi rakyat.(Mda)

Kopi_kir sendirilah!

*Lereng Lawu, 18/03/2025

Peradaban Pertanian di Era Mataram Kuno

Malika D. Ana

Mar 03, 2023

1595 views

24 Comments

Save

Most Popular

Gaya Kepemimpinan Prabowo Meniru Soeharto?

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Korupsi di Pertamina, Pola Lama dalam Wajah Baru

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Korupsi di Pertamina dan Ketegangan Hubungan Prabowo VS Jokowi

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Prabowo dan Perpu Perampasan Aset

Malika D. Ana

Mar 27, 2025

Penyerahan Kedaulatan Pantai

Malika D. Ana

Mar 05, 2025

Rekomendasi

Pulau Lima Resort: Liburan Mewah Hanya 2 Jam dari Jakarta

Mahardika Adidaya

Mar 25, 2025

Danantara; Solusi atau Masalah?

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Langkah Konsolidasi PS dan Dampaknya

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Menjudikan Uang Negara?

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Korupsi di Pertamina dari Perspektif Konsumen

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Most Popular

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Malika D. Ana

Mar 27, 2025

Malika D. Ana

Mar 05, 2025

Artikel lainnya

Perubahan Diksi dan Proses Pembodohan

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Sikap Kritis PDIP Terhadap Danantara

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Pertamina sebagai "Mesin Uang" Politik

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Dari Hero ke Blunder

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Ironi Wacana Perpu Perampasan Aset

Malika D. Ana

Mar 27, 2025

Blunder Yang Dilakukan Prabowo

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

JELAJAHI ARTIKEL TERKINI