Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Hal ini karena, kebijakan tersebut menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi.

Hal tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru Transisi Bersih bertajuk “Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060”. Laporan ini mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral menyebabkan investasi yang berlebihan (over investment) di industri smelter nikel. Kapasitas smelter nikel di Indonesia naik 15 kali lipat dalam tujuh tahun, dari 200 ribu ton feronikel pada 2016 menjadi 3.046 ribu ton pada 2023. Kapasitas ini masih akan naik lagi menjadi 5.568 ribu ton dalam beberapa tahun ke depan, mengingat saat ini ada 2.522 ribu ton kapasitas yang sedang dan akan dibangun.

Investasi yang berlebihan ini berdampak pada produksi yang berlebihan (over production). Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia meningkat lebih dari 15 kali lipat dari 117 ribu ton pada 2014 menjadi 1,8 juta ton pada 2023. Volume produksi diperkirakan terus meningkat mengingat banyaknya smelter yang masih dalam masa konstruksi.

“Over investment dan over production ini akhirnya merusak keseimbangan pasar nikel dunia. Suplai melimpah dan harga turun. Nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi pun terancam turun. Berbagai pihak juga mulai mengkhawatirkan over eksploitasi yang akan menyebabkan cadangan nikel Indonesia habis lebih cepat,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Selain itu, laporan ini juga menyebutkan, insentif tidak langsung lainnya seperti upah buruh murah dan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG) yang rendah menyebabkan biaya produksi dalam negeri relatif murah. Hal ini secara tidak langsung juga mengurangi nilai tambah industri hilirisasi pada ekonomi nasional. Pasalnya, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asing untuk pelaku ekonomi lokal, seperti gaji karyawan lokal, pajak (pemerintah), biaya pengadaan subkontraktor lokal, dan biaya lainnya, adalah nilai tambah ekonomi lokal dan menambah kesejahteraan masyarakat lokal.

“Semakin besar porsi biaya perusahaan untuk pelaku ekonomi lokal, maka semakin besar nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berbagai kebijakan hilirisasi seperti insentif untuk smelter, subsidi batu bara, upah buruh murah, standar lingkungan yang rendah, dan sebagainya justru menurunkan nilai tambah ekonomi industri smelter,” Anindya Athaya Putri, peneliti Transisi Bersih, menjelaskan.

Komitmen Pengurangan Emisi

Laporan ini juga menyoroti hilirisasi mineral yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Dampaknya, jumlah PLTU dibangun khusus untuk industri (captive) meningkat sangat pesat dari 1,4 gigawatt (GW) pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023, ditambah 14,4 GW yang akan dibangun dalam waktu dekat. Alhasil, akan ada PLTU captive mencapai 25,2 GW atau setara 72% dari kapasitas total PLTU 34,8 GW saat ini. PLTU captive akan menjadi lubang besar yang dapat menggagalkan program Indonesia bebas emisi.

“Program hilirisasi yang menggunakan energi batu bara tidak koheren dengan program bebas emisi. Ini seperti kita menguras air kolam, sementara pada saat yang sama kita mengisi kolam dengan air yang baru. Program hilirisasi dapat menggagalkan program bebas emisi yang berbiaya sangat mahal,” tutur Abdurrahman Arum.

“Untuk menyelaraskan dua program tersebut maka hilirisasi harus menggunakan energi bersih. Penggunaan energi bersih dan standar lingkungan yang lebih tinggi secara umum akan menaikkan biaya produksi dan akan menaikkan nilai tambah ekonomi industri nikel di Indonesia. Dengan menggunakan energi bersih, program hilirisasi justru akan membantu membiayai transisi energi di Indonesia,” tambah Harryadin Mahardika, Direktur Program Transisi Bersih.

Widya L Larasati, peneliti senior Transisi Bersih, menambahkan bahwa sebagai pemilik sumber daya yang dominan, pemerintah Indonesia secara alami memiliki kemampuan mengontrol pasokan dan harga nikel dunia untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Jika Indonesia mencabut insentif, menggunakan energi bersih serta menaikkan upah buruh, standar lingkungan hidup, dan ESG, yang kemudian mengakibatkan kenaikan biaya produksi nikel, maka pasar nikel dunia akan menyesuaikan.

“Pemerintah perlu mencabut insentif langsung/tidak langsung nikel dan memperbaiki isu lingkungan. Tidak perlu takut kehilangan investasi karena dengan melakukan itu maka nikel Indonesia bisa menjadi acuan nikel ‘bersih’ dunia. Dengan demikian isu negosiasi FTA (free trade agreement/perjanjian perdagangan bebas) dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa akan dapat segera diselesaikan,” kata Widya.

“Keinginan untuk membangun industri hilir dari SDA yang Indonesia miliki memang sebuah hal yang baik dan diperlukan untuk perekonomian Indonesia. Tetapi cara untuk mencapai tujuan tersebut harus diperhatikan, dikaji dan dihitung dengan seksama biaya dan keuntungannya. Dan itu tidak hanya benefit ekonominya saja, tapi juga termasuk biaya-biasa sosial dan lingkungannya,” kata Deni Friawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Kontak Media:

Abdurahman Arum Rahman

Direktur Eksekutif Transisi Bersih

0811891875

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2050 untuk ketenagalistrikan dan 2060 untuk energi lainnya. Net Zero Emission adalah kondisi di mana jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan seimbang dengan yang diserap oleh bumi. Saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ditenagai oleh batu bara menjadi salah satu penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia. Di samping itu, jumlah PLTU di jaringan Jawa-Bali saat ini juga berlebih. Jika seluruh PLTU tersebut terus beroperasi sampai masa operasionalnya selesai, dikhawatirkan jumlah emisi GRK Indonesia akan melewati batas yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah berencana akan menutup lebih awal (penutupan dini) beberapa PLTU.

Program penutupan dini PLTU ini menjadi penting karena, pertama, kapasitas pembangkit listrik di Indonesia secara umum berlebihan (overcapacity). Kedua, Kualitas udara di kota-kota besar menurun yang berkaitan degan beroperasinya PLTU-PLTU raksasa di pulau Jawa dan kawasan pusat penghasil batu bara. Ketiga, PLTU yang ada di Indonesia masih tergolong baru sehingga masa operasionalnya masih panjang. Tiga alasan tersebut menjadi alasan kuat Indonesia untuk menutup lebih awal beberapa PLTU.

Masalahnya adalah penutupan dini PLTU berbiaya mahal. Mengapa mahal? Karena biaya tersebut bukan hanya sekedar mengganti biaya investasi, atau membeli instalasi pembangkit listrik yang sudah tidak digunakan, namun juga mengganti potensi keuntungan komersial PLTU kepada pemiliknya. Hal ini menjadi sebuah dilema yang dihadapi, di satu sisi penutupan dini PLTU sangat perlu dilaksanakan karena dampak negatif yang ditimbulkan baik masalah kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi. Di sisi lain penutupan PLTU ini tidak memberikan keuntungan finansial, sebaliknya harus ada pihak yang membayar ganti untung kepada pemilik PLTU.

Transisi Bersih dalam hasil risetnya yang berjudul “Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU” membuat sebuah standar agar biaya penutupan dini PLTU terdistribusi secara adil. Standar ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat penutupan dini PLTU, meminimalkan biaya, dan mengoptimalkan distribusi biaya penutupan sehingga tersebar secara proporsional dan adil kepada semua pihak.

Penting untuk memastikan bahwa biaya penutupan PLTU dibagi secara proporsional di antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan dalam distribusi beban finansial dapat tercapai. Distribusi beban tersebut haruslah mempertimbangkan kontribusi emisi masing-masing pihak. Pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi menanggung biaya paling banyak.

Negara industri harus membantu negara berkembang dan negara miskin karena mereka telah mengeluarkan emisi lebih banyak. Bantuan ini penting untuk membantu negara-negara berkembang dan miskin mengatasi tantangan teknis dan ekonomi dalam menggantikan PLTU yang kotor dengan teknologi energi bersih yang lebih ramah lingkungan.

Perusahaan yang mengeluarkan emisi juga harus menanggung beban paling banyak. Semakin besar emisi yang dihasilkan, beban biaya juga harus semakin besar. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung penutupan dini PLTU, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan jejak karbon mereka sendiri, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong transisi menuju energi bersih. Selain itu masyarakat berpendapatan tinggi juga harus menanggung beban lebih banyak karena mereka umumnya mengonsumsi energi dan emisi karbon yang lebih banyak.

Agar memenuhi prinsip-prinsip di atas, maka pembiayaan yang paling ideal untuk penutupan dini PLTU adalah hibah dan sejenisnya yang berasal dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi. Idealnya hibah berasal dari negara industri (kaya) kepada negara berkembang dan negara miskin, atau dari entitas ekonomi lainnya yang mengeluarkan emisi paling banyak seperti perusahaan migas, batu bara, manufaktur, serta perusahaan yang menggunakan energi masif lainnya.

Negara industri, selain melakukan transisi energi di negaranya sendiri, mereka juga perlu membantu negara-negara berkembang lainnya untuk mencapai bebas emisi. Alasan terkuat adalah faktor keadilan. Karena untuk mencapai kemakmuran saat ini, negara-negara industri telah mengeluarkan emisi kumulatif yang sangat besar, sehingga tidak memungkinkan negara-negara berkembang untuk mencapai kesejahteraan dengan cara yang sama. Negara-negara industri telah menghabiskan “jatah emisi global”, sehingga tidak tersedia ruang lagi bagi negara berkembang untuk mengeluarkan emisi yang sama untuk mencapai kesejahteraan seperti negara-negara industri. Sebagai kompensasinya, maka negara industri harus membantu negara berkembang dalam transisi energi.

Alternatif kedua skema pendanaan lainnya adalah pinjaman non-komersial. Pinjaman jenis ini idealnya tidak berbunga. Pinjaman bisa berasal dari lembaga-lembaga non komersial seperti bank dunia, bank pembangunan, pemerintah negara lainnya, dan lembaga non komersial lainnya, atau bisa juga dari lembaga komersial atau perorangan yang memberikan pendanaan non komersial. Selanjutnya pinjaman ini akan dibayar oleh publik (pemerintah).

Alternatif ketiga, pembiayaan dengan dana publik (pemerintah) dan pinjaman komersial. Ketiga sumber pendanaan ini bersifat prioritas dari alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Alternatif kedua dan ketiga hanya akan digunakan ketika alternatif di atasnya tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini, sebagian besar pembiayaan untuk penutupan dini PLTU akan menjadi beban pemerintah atau publik. Minimnya hibah dan kesediaan pihak ketiga untuk membayar biaya penutupan membuat pemerintah tidak punya banyak pilihan.

Riset Transisi Bersih juga menemukan fakta lain di lain di lapangan yang dapat menghambat program bebas emisi. Saat membuat rencana penutupan dini PLTU, pemerintah masih memberikan izin pembangunan PLTU captive baru (PLTU yang digunakan dalam industri) dengan alasan mendorong investasi industri. Pembangunan PLTU baru di sektor industri (hilirisasi) ini “tidak koheren” dengan rencana bebas emisi, terutama penutupan dini PLTU. Pembangunan PLTU baru akan membuat penutupan dini PLTU sia-sia. Semua efek pengurangan emisi pada penutupan dini PLTU akan hilang ketika dibangun PLTU baru yang kapasitasnya sama. Ini seperti kita menguras air dalam kolam sementara kita mengisi kolam dengan air yang baru pada saat yang bersamaan. Ini adalah pekerjaan yang sia-sia.

Pemerintah dan semua pihak perlu menggali pendanaan yang paling ideal, terutama dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi, baik berupa hibah, pajak, atau yang lainnya, untuk mengurangi beban masyarakat umum. Pemerintah juga perlu menata ulang kebijakan industri hilirisasi agar tidak menggunakan energi batu bara, agar sejalan dengan rencana bebas emisi 2060. Standar Keekonomian dan Keadilan yang dibuat oleh Transisi Bersih dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam program transisi energi secara umum.

Ditulis oleh:
Aditya Silvatama, staf eksekutif Transisi Bersih

Laporan Hasil Riset Transisi Bersih:

Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU : https://transisibersih.org/publication/detail/standar-keekonomian-dan-keadilan-untuk-penutupan-dini-pltu-2

abad.id- Jangan remehkan buruh migran Indonesia yang saat ini merantau di penjuru dunia. Mereka berangkat mencari penghidupan yang kebih baik bukan karena terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia, namun mereka berangkat merantau karena gila kerja. Semangat gila keja ini mereka buktikan saat di negara tujuan dalam bentuk loyalitas. Banyak buruh migran Indonesia telah menjadi warga kelas dunia setelah melewati generasi ke 3 di tanah rantau.

Bermula dari aturan "Koeli Ordonantie" pada tahun 1880 yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja di perkebunan Belanda di Sumatra. Prancis kemudian meminta buruh untuk pertambangan nikel dan perkebunan di NC, (Kaledonia Baru).

Maka gelombang pertama imigran Jawa di Kaledonia Baru terdiri dari 170 orang buruh kontrak, yang tiba di Noumea pada tahun 1896. Empat puluh dua tahun sebelumnya, Napoleon III telah mendirikan koloni hukuman milik Perancis di Kaledonia Baru. Sebagian besar narapidana yang dikirim ke sini adalah tahanan politik dari Komune Paris. Pada tahun 1894, Gubernur Kaledonia Baru Perancis, Paulus Feillet, menghapuskan imigrasi dan menggantikan tenaga pidana penjara dengan tenaga kerja imigran Asia, terutama dari Jepang, Jawa (Indonesia) dan Vietnam, yang datang untuk bekerja di pertambangan dan perkebunan.

Awalnya dikirim untuk bekerja di bidang pertanian, pada tahun 1899 orang Jawa mulai bekerja di industri pertambangan, yang menawarkan upah yang lebih baik namun kondisi lebih sulit. Setelah masa kontrak mereka berakhir, beberapa dari mereka kembali ke Jawa. Tetapi banyak yang tetap di New Caledonia, sebuah pilihan yang memaksa hak mereka untuk repatriasi. Itu juga pilihan yang mengharuskan mereka mencari pekerjaan baru.

Gelombang kedua imigrasi dari Jawa terjadi pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia II ketika ekonomi New Caledonian menghadapi kekurangan tenaga kerja kronis bersamaan dengan ledakan di produksi nikel dan kopi. Antara tahun 1933 dan 1939 lebih dari 7800 orang Jawa meninggalkan Jawa untuk Noumea. Banyak dari mereka telah menandatangani kontrak lima tahun dengan agen mereka.

Ketika tiba mereka menemukan pekerjaan di bidang pertanian dan pertambangan, serta tenaga kerja domestik. Relik kontemporer yang paling menarik dari gelombang pertama dan kedua di New Caledonia Indonesia adalah Tiebaghi, yaitu pemukiman pertambangan di wilayah pegunungan terpencil dekat Koumac di sebelah utara. Ini adalah tujuan bagi banyak buruh kontrak Indonesia (baik pendatang baru dan kelahiran setempat) antara tahun 1896 dan 1949. Di Tiebaghi, orang Jawa bekerja di tambang krom bawah tanah bersama Vietnam dan Jepang. Mungkin karena berperawakan kecil, maka dianggap ‘mudah’ bagi mereka untuk memasuki terowongan bawah tanah. Sekarang lokasi tambang dan peninggalan desa pertambangan ini sedang dipulihkan oleh Asosiasi untuk Perlindungan Pertambangan dan Warisan Caledonian Utara.

Gelombang ketiga emigrasi, terdiri dari sekitar 600 warga Indonesia yang datang ke New Kaledonia selama booming nikel antara 1967 dan 1972, untuk bekerja pada kontrak tahunan terbarukan, terutama dalam industri konstruksi. Di Kaledonia Baru, orang Jawa (Indonesia) meraih reputasi sebagai pekerja yang rajin.

Diperkirakan sekitar tahun 1969-1973, sebuah perusahaan Prancis Citra Pachaue RI merekrut 600 tenaga kerja Baru. Kontrak kerja selama satu tahun dipekerjakan cadangan di tambang nikel di pulau yang memiliki 30 persen. Dalam perkembangannya, pekerja Jawa juga diandalkan untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan perumahan di Kaledonia Baru. Sesuai sifat orang Jawa alet kini pun orang Jawa merambah beragam bidang pekerjaan.

Secara sosial, Jawa Kaledonia Baru masih religius menganut agama Islam, Katolik, Protestan dan memunyai perkumpulan kematian serta seiring semakin kokohnya keberadaan masyarakat jawa Kaledonia Baru. Pada peringatan 100 tahun migrasi Jawa ke Kaledonia Baru, seperti dicatat terbitan Le Quotidien Calédonien edisi integral dan mengisi beragam posisi masyarakat Kaledonia. Kosa-kata dan sebutan kekerabatan dalam bahasa Jawa pun sudah diserap dalam masyarakat Prancis-Kaledonia, semisal sebutan Kakang" alias Frères (dalam Prancis ditulis les Kakanes) dan "Mbakyu" alias Soeurs (dalam Prancis ditulis les Bayous).

Beranak Cucu, Hingga Jadi Pengusaha Kaya

Jawa Kaledonia Baru tidak selamanya hidup menjadi buruh. Sejumlah contoh semisal Daryana alias Sunaryo asal Slawi yang menjadi kuli kontrak tahun 1937 dan di tahun 1996 sudah memiliki 15 apartemen yang disewakan. Per unit apartemen disewakan 140.000 franc atau senilai Rp 2,8 juta yang berarti setiap bulan dia menerima 2,1 juta franc atau Rp 42 juta (ketika itu satu dollar AS= Rp 2.000). Itu berarti per bulan,mantan kuli kontrak itu yang beristrikan Tupiyah menerima 22.000 dollar AS. Hubungan dengan Indonesia pun tidak terputus. Dari tiga anak pasangan Daryana-Tupiyah, seorang di antaranya tinggal di Yogyakarta. Sedangkan seluruh keluarga besar lainnya bermukim di Kaledonia Baru dan Prancis.

Ada juga kisah Sutikno migran gelombang terakhir yang tiba tahun 1972 di Kaledonia Baru sebagai ahli mekanik Kimlu Sutikno menjadi pengusaha bengkel, pemilik izin penjualan dan show room Peugeot serta memiliki konsesi pompa bensin.

Lambat laun nasib mereka membaik karena kondisi ditingkatkan dari segala segi. Apalagi di tahun 1970-an kini Kaledonia Baru yang merupakan wilayah Prancis memiliki taraf hidup mendekati kemajuan Eropa Barat. Berbeda dengan kondisi Indonesia pasca kemerdekaan yang terus mengalami pasang-surut guncangan politik sehingga peri kehidupan rakyat masih banyak tertinggal dan marjinal dibandingkan negeri jiran di kawasan.

Contoh lain Djintar Tambunan berumur 65 masih bekerja sebagai seorang insinyur di Noumea, merupakan anggota dari sebuah minoritas yang tidak biasa. Dia salah satu dari orang Indonesia yang sangat sedikit di Kaledonia Baru yang masih fasih berbahasa Indonesia. Istrinya Soetina yang orang Jawa tidak, demikian pula dengan ke dua anaknya yang sudah dewasa. Seperti kebanyakan teman-teman Indonesia mereka, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Perancis.

"Saya datang ke sini pada 1970, saat pertambangan sedang marak lewat kontrak yang sudah disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja," kata Djintar kelahiran Balige, Sumatera Utara.

Menurut Tambunan, hanya beberapa dari mereka migran gelombang ketiga tetap di New Kaledonia, sebagian besar pindah kembali ke Indonesia dan beberapa telah meninggal dunia. Mereka yang tinggal di New Kaledonia bekerja dalam berbagai industri termasuk teknik, transportasi dan pembangunan infrastruktur.

Djintar Tambunan mengatakan setidaknya terdapat tiga kategori masyarakat Indonesia dan keturunannya yang tinggal di NC yaitu golongan niaouli, wong baleh dan wong jukuan. "Niaouli itu adalah keturunan pertama masyarakat Indonesia yang lahir di NC dengan orang tuanya berasal langsung dari Indonesia," kata Djintar.

"Dulu belum ada cuti, termasuk cuti melahirkan jadi begitu si ibu melahirkan anak, tiga hari kemudian, ia harus melaksanakan tugas sebagai orang kontrak, jadi anak tersebut dibalut dengan kain batik dan ditaruh di bawah pohon niaouli saat orang tuanya bekerja," kata Djintar menjelaskan asal usul kata niaouli.

Sementara wong baleh artinya adalah "orang-orang yang kembali (balik)". "Setelah kemerdekaan Indonesia, sekitar tahun 1950-an, orang-orang kontrak menuntut pulang ke Indonesia tapi ternyata di sana mereka sulit untuk hidup sehingga kembali lagi ke New Caledonia," jelasnya.

Tercatat pada 1952 dan 1954-1955 terjadi kepulangan massal orang-orang Jawa dan hanya tinggal 2.000 orang yang menetap di NC. Padahal pada akhir 1939-1940 terdapat 20.000 orang keturunan Jawa.

Sedangkan "wong jukuan" artinya adalah bawaan keluarga atau mereka yang lahir di Indonesia namun dibawa ke NC oleh orang Indonesia yang tinggal di NC. Istri Djintar, Soetina masuk dalam golongan niaoli, ayahnya berasal dari Sragen dan ibunya berasal dari Slawi. Soetina sendiri masih menggunakan bahasa jawa ngoko di rumah dan bahasa Prancis --bahasa resmi di NC-- saat berada di luar rumah.

Warga Indonesia dan keturunannya memiliki beragam jenis pekerjaan mulai dari pekerja tambang nikel, pekerja swasta, ibu rumah tangga yang bekerja paruh waktu sebagai penata laksana rumah tangga (femme de menas) atau pengusaha restoran.

Beberapa keturunan Indonesia yang sudah menjadi WN Prancis ada yang menduduki jabatan penting seperti Roesmaeni Sanmohammad yang menjadi anggota parlemen dan aktif melestarikan seni tari Jawa kreasi baru serta pernah belajar tari Jawa di Padepokan Bagong Kusudihardjo, Yogyakarta.

Terdapat juga Corine Voisin yang sekarang menjabat sebagai Walikota La Foa, salah satu wilayah di Provinsi Selatan dan Mohamed Raden Kasim (alm) yang namanya diabadikan sebagai nama taman di daerah Sixeme Km, Noumea karena pada masanya menjadi satu-satunya orang yang pandai memainkan alat musik gitar Hawai.

Tidak ketinggalan Emmanuelle Darman yang pernah menjadi Miss New Caledonia pada 2005 dan setidaknya 25 warga keturunan Indonesia yang ikut serta dalam tim NC dalam Pacific Games periode 1963-2007.

Budaya masyarakat Indonesia, khususnya budaya Jawa juga masih terpelihara dengan baik. "Masih ada sunatan, pernikahan atau upacara kematian yang tetap dilakukan hingga saat ini, termasuk yang dilakukan di Wisma Indonesia ini untuk memperkenalkan dan meneruskan kebudayaan Indonesia," kata kata Djintar Tambunan. (pul)

A.H. Thony: "Dulu jadi panutan pembongkaran, kini kok mau dipasangi reklame lagi. Mesakne Mas Wali"

Abad.id - Ternyata benar, viaduk kereta api di jalan Sulawesi Surabaya telah tertutupi papan reklame. Isu ini menjadi sorotan DPRD Kota Surabaya. Tidak cuma itu, ada juga warga Kota yang menghubungi Begandring dan menanyakan kok bisa papan reklame didirikan menutupi bangunan cagar budaya viaduk kereta api di pertemuan jalan Sulawesi dan Kertajaya.

Papan reklame sisi barat

Pada Rabu sore (22/2/2023) Begandring mendatangi obyek yang berlokasi di pertemuan jalan Sulawesi (barat) dan jalan Kertajaya (timur). Tentu Begandring tidak memiliki kapasitas menjawab itu. Pertanyaan warga atas hal hal ganjil yang mestinya dialamatkan ke pemerintah Kota tapi bersarangnya ke Begandring.

Dari pengamatan lapangan, memang dua papan reklame raksasa itu menutupi badan viaduk di kedua sisinya (menghadap ke jalan Sulawesi dan jalan Kertajaya). Masing masing papan reklame ditopang oleh dua tiang pipa berdiameter lumayan besar dan berbingkai besi.

Viaduk sisi timur sudah ada reklame nya. Berisi reklame otomotif mobil. Sementara viaduk sisi barat masih kosong tapi terbungkus lembar media berwarna putih dan siap dipasang reklame. Secara fisik, dua bingkai reklame ini terpasang di atas relung viaduk. Sebagian badan (separuh) viaduk bagian atas tertutup reklame.

Papan reklame sisi timur

Akibatnya bingkai reklame ini meninggi dan hampir menutupi atap kereta api jika ada kereta lewat. Secara fisik kontruksi reklame memang tidak menyentuh body viaduk. Tapi secara estetika merusak pemandangan.

H.P. Berlage, bapak arsitektur moderen ketika memberi ceramah di Dewan Kota pada 1923 terkait dengan pembangunan jembatan Gubeng mengatakan bahwa konstruksi jembatan harus estetika selain fungsi yang menghubungkan kawasan Gubeng dan Simpang.

Para arsitek di Hindia Belanda dalam mendesign karya arsitektur selalu memikirkan estetika selain fungsi. Tidak hanya rumah dan gedung, tapi juga jembatan jembatan, termasuk viaduk viaduk kereta api.

Secara fisik pagar atau tepian viaduk dibuat tidak tinggi agar penumpang kereta bisa melitah pemandangan urban, lalu lintas kendaraan. Ini menjadi hiburan bagi penumpang kereta api agar tidak bosan dengan pemandangan hamparan sawah.

Sebaliknya, bagi pengguna jalan seperti mobil, motor, sepeda, dokar dan lain sebagainya juga bisa melihat keindahan viaduk yang dilalui kereta. Ada beberapa viaduk kereta api di Surabaya: di jalan Sulawesi, jalan Gembong, jalan Kapasari, jalan Bubutan dan jalan Pahlawan. Semua tepian viaduk dirancang berpagar rendah.

Sekarang viaduk menjadi sasaran penempatan reklame. Menguntungkan bagi pihak tertentu dan merugikan pihak umum. Viaduk di pertemuan jalan Sulawesi dan jalan Kertajaya adalah lokasi strategis karena kawasan ini merupakan salah satu kawasan bisnis di kota Surabaya.

Demi estetika dan demi perlindungan cagar budaya, di obyek cagar budaya ini pernah ada larangan pemasangan reklame. Sekitar tujuh tahun lalu ada larangan penempatan reklame pada dan di depan bangunan cagar budaya karena dianggap mengganggu dan merusak cagar budaya.

Adalah Vinsensius Awey, yang saat itu sebagai anggota dewan (2014-2019), demi tegaknya perda Cagar Budaya, ia bersikeras menolak pemasangan reklame di BCB dan di depan BCB yang dianggap mengganggu. Ia "berperang" melawan kebijakan kota saat itu.

Akhirnya, tidak hanya obyek viaduk yang dilarang, koridor jalan Tunjungan yang penuh dengan reklame juga harus bersih dari papan reklame. Setelah penurunan papan reklame, jalan Tunjungan langsung terlihat terang dan vintage.

"Kala itu di era walikota Tri Rismaharini. Saya bisa memaklum jika sdah ada penghapusan status cagar budaya pada obyek itu. Namun jika belum ada penghapusan, ini namanya pelanggaran perda Cagar Budaya", kata Awey.

Isu ini ternyata sudah menjadi perhatian Imam Syafi'i, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, yang sekaligus sebagai anggota Pansus Penataan Kawasan Reklame. Ia

menyoroti keberadaan papan reklame yang menutupi Viaduk kereta api di jalan Sulawesi. Pasalnya viaduk itu masuk dalam daftar Bangunan Cagar Budaya kota Surabaya.

"Bangunan cagar budaya tidak boleh dikurangi atau ditambah dengan hal-hal lain. Itu sudah bertahun-tahun lalu dan aturan itu belum dicabut,” ujar Imam Syafi'i yang mantan Redaktur Jawa Pos dan direktur JTV.

Dikhawatirkan jika satu BCB diduga dinodai dengan pelanggaran, maka dikhawatirkan akan ada pelanggaran pelanggaran serupa di kemudian hari.

Lebih jauh, Imam menegaskan, kalau bangunan cagar budaya diperbolehkan dipasang papan reklame yang akibatnya merusak fisik atau merusak estetika, itu adalah pelanggaran. Padahal bangunan cagar budaya itu harus dilindungi dari kerusakan.

“Sekarang ada di Viaduct Gubeng, terus nantinya bisa jadi akan ada bangunan cagar budaya lainnya yang dipasang papan reklame juga. Ini kan jelas aturannya. Kalau tidak boleh, ya sudah batalkan saja izinnya,” ujarnya.

Dalam sebuah dengar pendapat (hearing) di DPRD Kota Surabaya, menurut Imam, bahwa Dinas Cipta Karya sebagai terundang atas nama pemerintah kota bisa mengeluarkan ijin karena telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surabaya.

Ketika Ketua Tim Ahli Cagar Budaya, Ir. Retno Hastijanti dikonfirmasi, ia mengatakan bahwa warga kota bisa menanyakan langsung ke rapat TACB yang diadakan di kantor Disbudporapar Kota Surabaya di gedung Siola setiap hari Kamis siang.

Sementara itu Ketua Pansus Penataan Kawasan Reklame DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa bangunan cagar budaya tidak boleh ada titik reklame.

Karenanya terkait papan reklame di Viaduct Gubeng yang sudah diterbitkan IPR oleh Pemkot Surabaya, Toni menyatakan bahwa Pemkot Surabaya harus meninjau ulang atau membatalkan IPR tersebut.

Obyek yang sudah berstatus cagar budaya, menurut undang undang harus dilindungi. Sementara menurut Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A. Hermas Thony, walikota Surabaya Eri Cahyadi sudah ada keberpihakan terhadap bangunan cagar budaya.

"Komitmen itu nampak dengan dilanjutkannya penataan Kawasan Cagar Budaya Tunjungan menjadi Tunjungan yang berlabel "Tunjungan Romansa". Suatu pengembangan yang berbasis Cagar budaya. Artinya visualisasi vintage dari Cagar budaya ditampakkan. Dengan kasus viaduk kereta api di jalan Sulawesi, yang sudah tampak kok mau ditutupi. Ini sangat ironis", jelas Thony.

Banyak bangunan Cagar budaya di kota Surabaya. Pun juga banyak bangunan yang diduga sebagai bangunan Cagar budaya.

"Dulu, walikota sebelum Pak Eri sudah memotong reklame yang berdiri megah di situ, dengan konsekwensi Pemkot kehilangan pajak reklame yang nilainya besar demi tujuan agar viaduk bisa terekplorasi secara lebih utuh di mata masyarakat. Spirit baik itu diteladani dan tindak lanjuti oleh spirit walikota sekarang dengan langkah mengupas semua ornamen yang menutupi BCB di jalan Tunjungan, dan hasilnya luar biasa", jelas Thony.

Thony menambahkan bahwa arsitektur lama yang tidak pernah dilihat oleh masyarakat menjadi inspirasi. Kawasan yang dulu ditinggalkan, sekarang banyak digandrungi, menjadi jujugan warga. Tunjungan menjadi magnet.

"Begitu berhasil, lha kok viaduk yang menjadi panutan pembongkaran reklame reklame lainnya saat itu, sekarang kok mau dipasangi reklame lagi. Mesakne Mas Wali", tambah Thony

Fenomena ini menggambarkan spirit baik walikota, tetapi ditangkap terbalik oleh pihak pihak tertentu. Ini paradoks dan bahaya jika diteruskan dalam proses pembangunan masa depan.

"Jadikanlah langkah walikota sebagai panutan dan patron, karena kebijakan walikota adalah upaya mewujudkan RPJMD yang sudah ditetapkan untuk kemajuan surabaya 5 tahun kedepan", pungkas Thony (nng)

Mengintip Kekunoan di Surabaya

Abad.id - Prasasti Canggu (1358 M) adalah satu satunya prasasti yang selama ini dengan jelas menyebut nama Surabaya. Dituliskan Çurabhaya sebagai naditira pradeca (desa di tepian sungai).

Selain Çurabhaya (kini Surabaya), ada juga naditira pradeca lainnya yang berada di wilayah administrasi Kota Surabaya. Yaitu Gsang (Pagesangan) dan Bkul (Bungkul). Nama nama naditira pradeca itu berturut turut ditulis dari selatan ke utara adalah Gsang (Pagesangan), Bkul (Bungkul) dan Çurabhaya (Surabaya).

Çurabhaya berada di paling hilir dari aliran sungai yang dalam catatan catatan dan peta peta lama bernama Kali Surabaya. Nama sungai (kali), yang memakai kata Surabaya ini, diduga kuat karena keberadaan naditira pradeca Çurabhaya di hilir (muara) sungai.

Çurabhaya (Surabaya) menjadi penanda sungai, yang merupakan anak sungai Brantas. Untuk menandai anak sungai Brantas ini, nama Çurabhaya yang berada di hilir sungai dipakai sebagai nama sungai. Maka jadilah nama Kali Surabaya. Model penamaan seperti ini cukuplah wajar karena siapa pun akan mudah mengingat jalur sungai, yang menjadi penghubung antara lautan dan pedalaman Jawa.

"Kali" adalah istilah lokal. Dalam catatan para sejarawan Eropa (Belanda, Portugis dan Inggris), mereka menuliskan "Kali" untuk menjelaskan sungai (river atau rivier). Makanya ada Kali Surabaya, Kali Ampel, Kali Butu, Kali Anak, Kali Pegirian, Kali Maas dan lain lain.

Sementara "Sungai" adalah bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata "Kali". Salah satu contoh adalah Kali Pegirian menjadi Sungai Pegirian.

Nama Çurabhaya ini diabadikan oleh Raja Hayam Wuruk pada sebuah prasasti, yang dikenal dengan nama Prasasti Canggu. Pencatatan pada prasasti itu diduga dilakukan oleh sang raja ketika ia anjangsana menyisir sungai Brantas dan Bengawan Solo.

Nama, Çurabhaya dicatat dan diberi status sima karena berjasa atas penyeberangan (penambangan) sungai, menyeberangkan orang dari satu tepian sungai ke tepian sungai lainnya. Berikut petikan prasasti yang menyebut nama Surabaya dan penambangan.

".. i Çurabhaya, muwah prakāraning naditira pradeça sthānaning anāmbangi".

Artinya : "... di Surabaya, oleh karena desa desa tepian sungai itu berjasa atas penambangan".

Secara geografis, Çurabhaya memang berada pada bagian hilir sungai. Ketika sang Raja menuliskan nama nama naditira pradeca pada sebuah prasasti, seperti nama Çurabhaya, tentu ada proses yang mengawalinya.

Sang Raja, Hayam Wuruk yang memerintah kerajaan Majapahit mulai 1350-1389, secara logika tentu bertanya kepada warga setempat yang ia temui sebagai bagian dari proses pengumpulan data.

Raja                : "Wahai ki sanak, apa nama naditira pradeca ini? ".

Penambangan: "Yang mulia, naditira pradeca ini namanya Çurabhaya".

Itulah dugaan bebas percakapan antara sang raja dengan kawula. Selanjutnya dicatatlah nama naditira pradeca itu dalam prasasti. Tertulislah Çurabhaya.

Angka tahun dikeluarkannya prasasti Canggu itu adalah 1358 M. Diduga keberadaan Çurabhaya sebagai sebuah sudah ada sebelum 1358. Sayang tidak ada catatan kapan naditira pradeca Çurabhaya itu mulai ada. Yang jelas, sebelum Raja Hayam Wuruk singgah di Çurabhaya, desa Çurabhaya ini sudah ada.

Dalam catatan GH Von Faber di buku "Er Werd Een Stad Geboren…", yang artinya "sebuah Kota Telah Lahir… ", dituliskan bahwa Raja Kertanegara (1268-1292) dari Kerajaan Singosari membuka lahan permukiman baru di antara dua sungai (Kali Surabaya dan Kali Pegirian) yang dinamakan Surabaya pada 1275 M.

Jika dikaitkan dengan Prasasti Canggu 1358, diketahui bahwa letak Çurabhaya berada di utara Bkul (Bungkul). Letak ini sesuai dengan ilustrasi Von Faber. Yakni di kawasan di antara dua sungai, yang kini dikenal dengan kampung Peneleh, Pengampon dan Jagalan.

Wisatawan Australia mengintip kekunoan Surabaya yang berupa sumur Jobong

Untuk mendukung pernah adanya peradaban kuno di tempat itu, sebuah bukti otentik ditemukan di kampung Pandean. Yaitu berupa sumur kuno yang umum disebut Sumur Jobong. Sumur Jobong adalah jenis dinding sumur yang berbentuk silinder dan terbuat dari terakota, yang umum ditemukan di Trowulan sebagai bekas ibukota Majapahit.

Tidak hanya sumur, di sekitar dan di dalam sumur juga ditemukan fragmentasi tulang tulang manusia. Diketahui ada 29 fragmen tulang dari beragam bentuk dan ukuran. Kondisi tulang belulang ini, ada yang tertutup lempung kering dan ada pula tulang-tulang dengan matriks sejenis semen.

Dari penelitian uji karbon yang dilakukan di Australian National University di kota Canberra, Australia pada 2019, diketahui bahwa ada 4 manusia Pandean. Manusia Pandean yang mati tertua adalah pada 1430. Sementara sumur Jobong, yang menjadi bagian dari ritual kubur, sudah ada sebelum 1430.

Diduga kuat berdasarkan artefak dan sumber sumber literasi yang ada bahwa kawasan Pandean, Peneleh dan Pengampon adalah bukti peradaban kuno Surabaya.

Surabaya Kuno Menurut Von Faber

GH Von Faber dalam bukunya "Er Werd Een Stad Geboren" mendeskripsikan adanya desa di tepian sungai, Surabaya, yang dibuka oleh Raja Kertanegara pada 1275 M.

Lokasi desa Surabaya ini berada di antara dua sungai: Kalimas dan Kali Pegirian. Sekarang lokasi itu dikenal dengan kawasan Peneleh dan Pengampon. Dalam ilustrasi itu, Surabaya digambarkan sebuah permukiman yang tertata dan terstruktur.

Surabaya adalah sebuah desa yang tidak hanya berada di tepian sungai (naditira pradeca), tapi sebuah desa yang dikelilingi air. Di sebelah barat ada Kali Surabaya (Kalimas), di timur ada Kali Pegirian, di selatan ada kanal yang menghubungkan Kalimas dan Pegirian, pun demikian di bagian utara yang juga ada kanal penghubung dua sungai. Surabaya bagaikan desa terapung (floating village).

Di tengah tengah desa terdapat pelabuhan yang terkoneksi dengan Kalimas. Koneksi ini berupa kanal yang sekaligus sebagai gerbang pelabuhan. Pelabuhan ini hanya bisa dijangkau dengan melalui Kalimas.

Sementara di Kali Pegirian sendiri terdapat pelabuhan sungai tersendiri. Faber dalam ilustrasinya memberi simbol jangkar sebagai petunjuk adanya sebuah pelabuhan.

Batas air (sungai dan kanal) membedakan adanya kawasan inti (utama) desa Surabaya dan kawasan penyanggah (luar). Kawasan penyanggah ini berupa kampung kampung yang berdiri mengelilingi kawasan inti.

Di dalam kawasan inti ini terdapat blok-blok, yang masing masing blok dihuni oleh kelompok masyarakat sesuai golongan. Ada golongan perempuan, ada golongan guru dan ada golongan pengayom serta golongan tokoh spiritualis. Blok blok permukiman itu diberi nama Kebon Oerang, Poengaran, Pengampon, Kalianjar, Pandean dan dermaga Semoet.

Blok blok serupa juga tertata di luar batas sungai. Blok-blok itu dikenal dengan kampung Gembong, Patjendolan, Kalisarie, Palimboengan, Padjagalan, Tambak Bajan, Boetoelan, Soeloeng, Kawidjilan dan Wonokoesoemo. Yang tinggal di kampung kampung ini kebanyakan adalah para jawara yang bertugas sebagai pelindungnya desa Surabaya.

Selain Çurabhaya, masih ada naditira radeca di Surabaya. Yaitu Gsang dan Bkul. Sesuai dengan berita prasasti Canggu (1358) bahwa Çurabhaya (Surabaya), Bkul (Bungkul) dan Gsang (Pagesangan) adalah desa desa di tepian sungai yang berbeda beda. Çurabhaya berada di posisi paling hilir. Di selatan Çurabhaya ada Bkul dan di selatan Bkul ada Gsang. Masing masing memiliki teritori yang independen dan bahkan memiliki sistim administrasi yang otonom.

Dari ketiga desa ini, semuanya hanya karena jasa tambangan yang menjadikan namanya dicatat oleh Raja Hayam Wuruk.

Kini, masih adakah jasa tambangan di Surabaya, yang menjadikan nama Çurabhaya dicatat oleh raja? (Nanang)

Dengan dibantu warga lokal, Tim SAR dan TNI berusaha mengumpulkan korban tewas. Medan yang sulit membuat proses evakuasi berjalan sangat lambat. Foto 30 Tahun Indonesia Merdeka

abad.id-Tim penyelamat dan warga sipil Nepal sedang berkumpul di sekitar puing-puing pesawat Yeti Airlines yang jatuh di Pokhara, Minggu (15/1/2023). Pihak berwenang di Nepal memastikan, 68 orang tewas setelah pesawat yang mengangkut 72 orang itu jatuh ke jurang. Pesawat ATR 72-500 bermesin ganda dengan penerbangan domestik dari Kathmandu ke Pokhara mengangkut penumpang lokal, lima orang India, empat orang Rusia, satu orang Irlandia, dua orang Korea Selatan, satu orang Australia, satu orang Perancis, dan satu orang Argentina. Di antara para penumpang terdapat tiga bayi dan tiga anak.

Tragedi ini merupakan kecelakaan udara terburuk dalam 30 tahun terakhir di Nepal. Jaringan Keselamatan Penerbangan menunjukkan, tragedi pesawat jatuh di Nepal merupakan kecelakaan udara paling mematikan sejak 1992. Saat itu pesawat Airbus A300 Pakistan International Airlines jatuh ke lereng bukit saat mendekati Kathmandu, menewaskan semua 167 orang di dalamnya. Kemudian peristiwa tahun 2000, hampir 350 orang menjadi korban tewas dalam berbagai kecelakaan udara di Nepal, akibat perubahan cuaca yang tiba-tiba dapat menyebabkan kondisi berbahaya. Sedangkan saat kecelakaan pesawat Yeti Airlines ini, udara cuaca sedang carah. Sehingga banyak pihak ingin tahu penyebab kecelakaan yang sebenarnya dari kotak hitam.

Sebenarnya peristiwa pesawat jatuh di negara yang sedang berkembang bukan barang baru. Banyak aspek yang menjadi penyebab, mulai rendahnya pengawasan terhadap aspek keselamataan penerbangan, usia pesawat, pengaruh medan dan jarak tempuh serta regulasi internal di perusahaan maskapai.

Di Indonesia hampir tiap tahun terjadi kecelakaan pesawat hingga menyebabkan banyak korban jiwa. Pada 16 Januari 2002 misalnya, peristiwa pesawat Garuda Indonesia penerbangan 421 yang terbang dari Ampenan menuju Yogyakarta, jatuh di Sungai Bengawan Solo.  Kecelakaan ini menewaskan seorang awak, sementara 54 penumpang dan 5 awak lainnya selamat.  Peristiwa tragis lainnya hilangnya pesawat Air Asia QZ8501 pada awal tahun 2014. Serta kejadian di tahun yang sama masih melibatkan negara Malaysia pada 8 Maret, yaitu hilangnya Malaysia Airlines MH370 yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Serta insiden Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh di Ukraina pada 17 Juli 2014.

Sementara itu bagi orang bali, peristiwa kecelakaan pesawat registrasi N446PA Boeing 707 Pan American World yang menabrak pada 22 April 1974 akan selalu diingat. Pesawat PANAM menabrak gunung, lima menit menjelang mendarat di bandar udara Ngurah Rai.

Sebenanya sejak dulu pulau Bali memiliki daya magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain melalui jalur darat menyebrang melalui Selat Bali, menuju pulau dewata itu bisa menggunakan jalur udara. Salah satu yang mememiliki jadwal penerbangan ke Bali yaitu PANAM Perusahaan Penerbangan milik Amerika Serikat.

Saat hendak mendarat pukul 12.23 waktu Bali, PANAM Flight 812 sedang dalam final approaching . Pesawat dilaporkan berada di ketinggian 2.500 kaki. Menara Bali di Bandara Ngurah Rai memberikan instruksi untuk melanjutkan final approaching dan melaporkan ketika landasan sudah terlihat. 

Meskipun keadaan lapangan yang sulit, petugas akhirnya menemukan titik lokasi jatuhnya pesawat PANAM. Foto 30 Tahun Indonesia Merdeka 

Kapten Zinke tidak menemui kesulitan dalam prosedur pendekatan ke Bandara Ngurah Rai. Prosedur tersebut menyatakan bahwa sebelum mereka dapat mendarat di bandara, penerbangan harus mempertahankan ketinggian 12.000 kaki dan kemudian mereka harus melaksanakan prosedur penurunan ADF secara penuh.

Pilot Zinke menyadari ada daerah pegunungan di utara bandara. Maka jika penerbangan level 120 pasti membebaskan mereka dari jaur pegunungan. Awak kemudian memberi tahu pengontrol ETA Flight 812, dan menyatakan niat untuk berbelok ke kanan dalam jarak 25 mil dari suar untuk trek keluar pada 261 derajat, turun hingga 1.500 kaki, diikuti prosedur untuk membalikkan air. pendekatan terakhir di Runway 09.

Penunjuk ADF menunjuk ke arah NDB (non-directional beacon). Pada 15:18 UTC, awak pesawat memperhatikan bahwa ADF nomor satu "berayun" sedangkan ADF nomor dua tetap stabil.

Beberapa detik kemudian, awak pesawat Flight 812 melapor ke Bali Control bahwa dia berada di atas stasiun dan keluar untuk turun ke level penerbangan 120. Pemberitahuan itu diakui oleh Bali Control. Maka Flight 812 diinstruksikan untuk pindah ke Menara Bali.  Setelah menjalin kontak dengan Menara Bali, Flight 812 melaporkan bahwa mereka melakukan prosedur keluar di level penerbangan 110 dan meminta ketinggian yang lebih rendah. Mereka kemudian diizinkan untuk ketinggian yang lebih rendah. Awak Flight 812 kemudian memutuskan untuk melakukan belokan kanan awal pada 263 derajat. Kemudian Flight 812 membalas, "Check inbound". Pada pukul 15:26 UTC, pilot-in-command meminta visibilitas dengan memanggil, "Menara kontrol Bali, bagaimana dengan visibilitas di luar saat ini?"

Namun apa yang terjadi, rupanya transkripsi perekam suara Air Traffic Control menyatakan , ternyata panggilan ini tidak pernah ada kelanjutan. Rupanya ini pesan terakhir yang dikirimkan pesawat PANAM. Seketika petugas menara Bali langsung melakukan langkah-langkah. Pertama terus berusaha menghubungi pesawat dengan meneriakkan, "Clipper delapan satu dua, Menara Bali", dan "Clipper delapan satu dua, Menara Bali, apakah pesan diterima?". Namun, tidak ada jawaban yang diterima, semuanya telah hening. Menara Bali kehilangan kontak dengan pesawat dan menyatakan bahwa pesawat hilang.

Tidak lama kemudian, ada kabar pesawat mengalami nahas menabrak daerah pegunungan. Lokasi kecelakaan sekitar 42,5 mil laut (48,9 mi; 78,7 km) barat laut Bandara Internasional Ngurah Rai, tepatnya di Desa Tinga-Tinga Buleleng Bali.

Melihat posisi pesawat yang sangat sulit berada di tebing gunung, tim evakuasi dan SAR mendatangkan pasukan terjun payung. tim SAR menemukan pesawat menabrak gunung sekitar 37 mil barat laut dari bandara Bali. Puing-puing ditemukan dua warga desa setempat. Mereka melaporkan bahwa tidak ada yang selamat. Seluruh penumpang, 107 orang tewas bersama kru pesawat.

Evakuasi jenazah segera dilakukan, namun terhambat akibat medan lokasi yang sangat sulit. Maka tim SAR terpaksa membatalkan proses evakuasi lewat udara. Seorang perwira TNI yang terlibat dalam langkah SAR menyatakan, medan yang sulit membutuhkan waktu 4 hari untuk melakukan operasi penyelamatan. Maka proses evakuasi baru bisa dimulai pada 26 April, dan langsung menemukan 43 jenazah yang hangus terbakar.

Rincian manifes pesawat 96 penumpang dari sembilan negara, 70 penumpang menuju Bali, 24 orang transit Bali menuju Sydney, dan dua penumpang menuju Nadi. Penumpang yang menuju Bali semuanya wisatwan yang hendak berlibur. Sedangkan krue pesawat terdiri pilot Kapten Donald Zinke (52) mengantongi jam terbang total 18.247 jam termasuk 7.192 jam di pesawat Boeing 707/720. Co-pilotnya Perwira Pertama John Schroeder. Dia memegang peringkat Boeing 707 yang valid dan memiliki total jam terbang 6.312 jam termasuk 4.776 jam di pesawat Boeing 707/720.  Pilot lainnya Melvin Pratt, memegang lisensi pilot komersial yang valid dan peringkat instrumen saat itu. Pada saat kecelakaan itu dia telah terbang total 4.255 jam termasuk 3.964 jam di pesawat Boeing 707/720. Anggota kru kokpit lainnya insinyur penerbangan Timothy Crowley dan insinyur penerbangan Edward Keating.

Pesawat yang membawa 107 penumpang jatuh di sebuah tempat yang belum pernah dijamah manusia dan hanya menyisakan puing-puing kecil. Foto 30 tahun Indonesia Merdeka

Langkah dari pihak pemerintah Amerika Serikat segera mengirim FBI dan mendirikan crisis centre di sebuah hanggar.  Black box penerbangan ditemukan pada 16 Juli dan perekam suara kokpit ditemukan pada 18 Juli 1974. CVR ditemukan dalam kondisi baik, sedangkan FDR mengalami beberapa kerusakan pada bagian luarnya karena kecelakaan. sedangkan pemeriksaan rongsokan puing pesawat 812 menyimpulkan bahwa pesawat tidak pecah dalam penerbangan, karena puing-puing pesawat terkonsentrasi di area tertentu, bukan tersebar.  NTSB tidak menemukan kerusakan mesin, dan tidak menemukan bukti yang menunjukkan pesawat itu tidak layak terbang.

Penerbangan PANAM Flight 812 ini merupakan penerbangan 707 ketiga yang hilang di Pasifik dalam waktu kurang dari setahun setelah PANAM Flight 806 di Pago Pago pada 30 Januari 1974, dan PANAM  Flight 816 di Papeete pada 22 Juli 1973.  Setelah kecelakaan itu, PANAM mengusulkan ke Manajemen untuk membangun Sumber Daya Kru. Penerbangan 812 adalah 707 terakhir yang hilang setelah peningkatan keselamatan. Serta setelah kecelakaan itu, PANAM menghentikan penerbangan HongKong ke Sydney melalui Bali. (pul)