Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Presiden RI  Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2025 untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Lebih dari 52,2 juta warga Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari program tersebut. Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. 

Apa saja yang termasuk dalam program ini?

Program cek kesehatan gratis ini mencakup berbagai layanan penting, seperti:

• Pemeriksaan tensi darah untuk memantau tekanan darah masyarakat.

• Cek gula darah guna mendeteksi risiko diabetes sejak dini.

• Foto rontgen untuk screening penyakit katastropik, seperti kanker dan penyakit paru-paru.

Selain cek kesehatan gratis pemerintah juga menargetkan penuntasan TBC (Tuberkulosis) dan peningkatan layanan rumah sakit yang saat ini masih menjadi masalah utama dalam bidang kesehatan di Indonesia.

Penuntasan TBC dan Peningkatan Layanan Rumah Sakit

Pemerintah baru juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk menuntaskan TBC melalui peningkatan fasilitas pengobatan dan deteksi dini. Serta alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk memperbaiki sarana dan prasarana, serta menaikan status rumah sakit tipe D menjadi tipe C.

“anggota DPR RI Edi Wuryanto menilai program pemeriksaan kesehatan gratis sejalan dengan komitmen DPR RI yang ingin memperkuat langkah preventif dan transformasi pelayanan kesehatan primer, pemeriksaan kesehatan gratis sebaiknya diarahkan untuk mengatasi penyakit menular dan tidak menular khususnya penyakit TBC dan kanker yang bersifat persisten di Indonesia dimana sebagian besar penderita TBC adalah masyarakat tingkat ekonomi rendah.” kata Edi, seperti dikutip kanal Youtube TV Parlemen, pada 23 Oktober 2024.

Menuju Indonesia yang Lebih Sehat

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan dukungan layanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat Indonesia dapat menjaga kesehatan dengan lebih mudah dan terjangkau.

Mari bersama-sama wujudkan masa depan yang lebih sehat!

Untuk mendapatkan informasi terkini seputar kebijakan ekonomi, perkembangan industri, dan diskusi menarik lainnya, jangan lupa kunjungi laman Instagram resmi INRY. Dapatkan insight terbaru dan ikut serta dalam pembahasan isu-isu penting yang relevan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Follow sekarang dan tetap update!

Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Hal ini karena, kebijakan tersebut menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi.

Hal tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru Transisi Bersih bertajuk “Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060”. Laporan ini mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral menyebabkan investasi yang berlebihan (over investment) di industri smelter nikel. Kapasitas smelter nikel di Indonesia naik 15 kali lipat dalam tujuh tahun, dari 200 ribu ton feronikel pada 2016 menjadi 3.046 ribu ton pada 2023. Kapasitas ini masih akan naik lagi menjadi 5.568 ribu ton dalam beberapa tahun ke depan, mengingat saat ini ada 2.522 ribu ton kapasitas yang sedang dan akan dibangun.

Investasi yang berlebihan ini berdampak pada produksi yang berlebihan (over production). Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia meningkat lebih dari 15 kali lipat dari 117 ribu ton pada 2014 menjadi 1,8 juta ton pada 2023. Volume produksi diperkirakan terus meningkat mengingat banyaknya smelter yang masih dalam masa konstruksi.

“Over investment dan over production ini akhirnya merusak keseimbangan pasar nikel dunia. Suplai melimpah dan harga turun. Nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi pun terancam turun. Berbagai pihak juga mulai mengkhawatirkan over eksploitasi yang akan menyebabkan cadangan nikel Indonesia habis lebih cepat,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Selain itu, laporan ini juga menyebutkan, insentif tidak langsung lainnya seperti upah buruh murah dan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG) yang rendah menyebabkan biaya produksi dalam negeri relatif murah. Hal ini secara tidak langsung juga mengurangi nilai tambah industri hilirisasi pada ekonomi nasional. Pasalnya, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asing untuk pelaku ekonomi lokal, seperti gaji karyawan lokal, pajak (pemerintah), biaya pengadaan subkontraktor lokal, dan biaya lainnya, adalah nilai tambah ekonomi lokal dan menambah kesejahteraan masyarakat lokal.

“Semakin besar porsi biaya perusahaan untuk pelaku ekonomi lokal, maka semakin besar nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berbagai kebijakan hilirisasi seperti insentif untuk smelter, subsidi batu bara, upah buruh murah, standar lingkungan yang rendah, dan sebagainya justru menurunkan nilai tambah ekonomi industri smelter,” Anindya Athaya Putri, peneliti Transisi Bersih, menjelaskan.

Komitmen Pengurangan Emisi

Laporan ini juga menyoroti hilirisasi mineral yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Dampaknya, jumlah PLTU dibangun khusus untuk industri (captive) meningkat sangat pesat dari 1,4 gigawatt (GW) pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023, ditambah 14,4 GW yang akan dibangun dalam waktu dekat. Alhasil, akan ada PLTU captive mencapai 25,2 GW atau setara 72% dari kapasitas total PLTU 34,8 GW saat ini. PLTU captive akan menjadi lubang besar yang dapat menggagalkan program Indonesia bebas emisi.

“Program hilirisasi yang menggunakan energi batu bara tidak koheren dengan program bebas emisi. Ini seperti kita menguras air kolam, sementara pada saat yang sama kita mengisi kolam dengan air yang baru. Program hilirisasi dapat menggagalkan program bebas emisi yang berbiaya sangat mahal,” tutur Abdurrahman Arum.

“Untuk menyelaraskan dua program tersebut maka hilirisasi harus menggunakan energi bersih. Penggunaan energi bersih dan standar lingkungan yang lebih tinggi secara umum akan menaikkan biaya produksi dan akan menaikkan nilai tambah ekonomi industri nikel di Indonesia. Dengan menggunakan energi bersih, program hilirisasi justru akan membantu membiayai transisi energi di Indonesia,” tambah Harryadin Mahardika, Direktur Program Transisi Bersih.

Widya L Larasati, peneliti senior Transisi Bersih, menambahkan bahwa sebagai pemilik sumber daya yang dominan, pemerintah Indonesia secara alami memiliki kemampuan mengontrol pasokan dan harga nikel dunia untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Jika Indonesia mencabut insentif, menggunakan energi bersih serta menaikkan upah buruh, standar lingkungan hidup, dan ESG, yang kemudian mengakibatkan kenaikan biaya produksi nikel, maka pasar nikel dunia akan menyesuaikan.

“Pemerintah perlu mencabut insentif langsung/tidak langsung nikel dan memperbaiki isu lingkungan. Tidak perlu takut kehilangan investasi karena dengan melakukan itu maka nikel Indonesia bisa menjadi acuan nikel ‘bersih’ dunia. Dengan demikian isu negosiasi FTA (free trade agreement/perjanjian perdagangan bebas) dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa akan dapat segera diselesaikan,” kata Widya.

“Keinginan untuk membangun industri hilir dari SDA yang Indonesia miliki memang sebuah hal yang baik dan diperlukan untuk perekonomian Indonesia. Tetapi cara untuk mencapai tujuan tersebut harus diperhatikan, dikaji dan dihitung dengan seksama biaya dan keuntungannya. Dan itu tidak hanya benefit ekonominya saja, tapi juga termasuk biaya-biasa sosial dan lingkungannya,” kata Deni Friawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Kontak Media:

Abdurahman Arum Rahman

Direktur Eksekutif Transisi Bersih

0811891875

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2050 untuk ketenagalistrikan dan 2060 untuk energi lainnya. Net Zero Emission adalah kondisi di mana jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan seimbang dengan yang diserap oleh bumi. Saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ditenagai oleh batu bara menjadi salah satu penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia. Di samping itu, jumlah PLTU di jaringan Jawa-Bali saat ini juga berlebih. Jika seluruh PLTU tersebut terus beroperasi sampai masa operasionalnya selesai, dikhawatirkan jumlah emisi GRK Indonesia akan melewati batas yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah berencana akan menutup lebih awal (penutupan dini) beberapa PLTU.

Program penutupan dini PLTU ini menjadi penting karena, pertama, kapasitas pembangkit listrik di Indonesia secara umum berlebihan (overcapacity). Kedua, Kualitas udara di kota-kota besar menurun yang berkaitan degan beroperasinya PLTU-PLTU raksasa di pulau Jawa dan kawasan pusat penghasil batu bara. Ketiga, PLTU yang ada di Indonesia masih tergolong baru sehingga masa operasionalnya masih panjang. Tiga alasan tersebut menjadi alasan kuat Indonesia untuk menutup lebih awal beberapa PLTU.

Masalahnya adalah penutupan dini PLTU berbiaya mahal. Mengapa mahal? Karena biaya tersebut bukan hanya sekedar mengganti biaya investasi, atau membeli instalasi pembangkit listrik yang sudah tidak digunakan, namun juga mengganti potensi keuntungan komersial PLTU kepada pemiliknya. Hal ini menjadi sebuah dilema yang dihadapi, di satu sisi penutupan dini PLTU sangat perlu dilaksanakan karena dampak negatif yang ditimbulkan baik masalah kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi. Di sisi lain penutupan PLTU ini tidak memberikan keuntungan finansial, sebaliknya harus ada pihak yang membayar ganti untung kepada pemilik PLTU.

Transisi Bersih dalam hasil risetnya yang berjudul “Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU” membuat sebuah standar agar biaya penutupan dini PLTU terdistribusi secara adil. Standar ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat penutupan dini PLTU, meminimalkan biaya, dan mengoptimalkan distribusi biaya penutupan sehingga tersebar secara proporsional dan adil kepada semua pihak.

Penting untuk memastikan bahwa biaya penutupan PLTU dibagi secara proporsional di antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan dalam distribusi beban finansial dapat tercapai. Distribusi beban tersebut haruslah mempertimbangkan kontribusi emisi masing-masing pihak. Pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi menanggung biaya paling banyak.

Negara industri harus membantu negara berkembang dan negara miskin karena mereka telah mengeluarkan emisi lebih banyak. Bantuan ini penting untuk membantu negara-negara berkembang dan miskin mengatasi tantangan teknis dan ekonomi dalam menggantikan PLTU yang kotor dengan teknologi energi bersih yang lebih ramah lingkungan.

Perusahaan yang mengeluarkan emisi juga harus menanggung beban paling banyak. Semakin besar emisi yang dihasilkan, beban biaya juga harus semakin besar. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung penutupan dini PLTU, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan jejak karbon mereka sendiri, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong transisi menuju energi bersih. Selain itu masyarakat berpendapatan tinggi juga harus menanggung beban lebih banyak karena mereka umumnya mengonsumsi energi dan emisi karbon yang lebih banyak.

Agar memenuhi prinsip-prinsip di atas, maka pembiayaan yang paling ideal untuk penutupan dini PLTU adalah hibah dan sejenisnya yang berasal dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi. Idealnya hibah berasal dari negara industri (kaya) kepada negara berkembang dan negara miskin, atau dari entitas ekonomi lainnya yang mengeluarkan emisi paling banyak seperti perusahaan migas, batu bara, manufaktur, serta perusahaan yang menggunakan energi masif lainnya.

Negara industri, selain melakukan transisi energi di negaranya sendiri, mereka juga perlu membantu negara-negara berkembang lainnya untuk mencapai bebas emisi. Alasan terkuat adalah faktor keadilan. Karena untuk mencapai kemakmuran saat ini, negara-negara industri telah mengeluarkan emisi kumulatif yang sangat besar, sehingga tidak memungkinkan negara-negara berkembang untuk mencapai kesejahteraan dengan cara yang sama. Negara-negara industri telah menghabiskan “jatah emisi global”, sehingga tidak tersedia ruang lagi bagi negara berkembang untuk mengeluarkan emisi yang sama untuk mencapai kesejahteraan seperti negara-negara industri. Sebagai kompensasinya, maka negara industri harus membantu negara berkembang dalam transisi energi.

Alternatif kedua skema pendanaan lainnya adalah pinjaman non-komersial. Pinjaman jenis ini idealnya tidak berbunga. Pinjaman bisa berasal dari lembaga-lembaga non komersial seperti bank dunia, bank pembangunan, pemerintah negara lainnya, dan lembaga non komersial lainnya, atau bisa juga dari lembaga komersial atau perorangan yang memberikan pendanaan non komersial. Selanjutnya pinjaman ini akan dibayar oleh publik (pemerintah).

Alternatif ketiga, pembiayaan dengan dana publik (pemerintah) dan pinjaman komersial. Ketiga sumber pendanaan ini bersifat prioritas dari alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Alternatif kedua dan ketiga hanya akan digunakan ketika alternatif di atasnya tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini, sebagian besar pembiayaan untuk penutupan dini PLTU akan menjadi beban pemerintah atau publik. Minimnya hibah dan kesediaan pihak ketiga untuk membayar biaya penutupan membuat pemerintah tidak punya banyak pilihan.

Riset Transisi Bersih juga menemukan fakta lain di lain di lapangan yang dapat menghambat program bebas emisi. Saat membuat rencana penutupan dini PLTU, pemerintah masih memberikan izin pembangunan PLTU captive baru (PLTU yang digunakan dalam industri) dengan alasan mendorong investasi industri. Pembangunan PLTU baru di sektor industri (hilirisasi) ini “tidak koheren” dengan rencana bebas emisi, terutama penutupan dini PLTU. Pembangunan PLTU baru akan membuat penutupan dini PLTU sia-sia. Semua efek pengurangan emisi pada penutupan dini PLTU akan hilang ketika dibangun PLTU baru yang kapasitasnya sama. Ini seperti kita menguras air dalam kolam sementara kita mengisi kolam dengan air yang baru pada saat yang bersamaan. Ini adalah pekerjaan yang sia-sia.

Pemerintah dan semua pihak perlu menggali pendanaan yang paling ideal, terutama dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi, baik berupa hibah, pajak, atau yang lainnya, untuk mengurangi beban masyarakat umum. Pemerintah juga perlu menata ulang kebijakan industri hilirisasi agar tidak menggunakan energi batu bara, agar sejalan dengan rencana bebas emisi 2060. Standar Keekonomian dan Keadilan yang dibuat oleh Transisi Bersih dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam program transisi energi secara umum.

Ditulis oleh:
Aditya Silvatama, staf eksekutif Transisi Bersih

Laporan Hasil Riset Transisi Bersih:

Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU : https://transisibersih.org/publication/detail/standar-keekonomian-dan-keadilan-untuk-penutupan-dini-pltu-2

Penulis: Pulung Ciptoaji

Surabaya, pada bulan bulan pertama pemerintahan Sukarno-Hatta pasca pembacaan Proklamasi 17 Agustus 1945 sangat berat. Pemerintah Sukarno tidak hanya memikul masalah kedaulatan di republik yang baru berdiri, namun harus betanggung jawab terhadap persoalan-persoalan di sebuah negara baru. Banyak tata tertib kenegaraan yang belum lengkap. Maklum, negara Indonesia dibentuk saat terdapat kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyatakan diri menyerah ke Sekutu dan Belanda belum berencana menguasahi kembali tanah jajahan. Persoalan-persoalan membentuk negara memang sudah dipikirkan oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan PPKI, namun kenyataannya tidak semudah membangunkan kota yang sedang tidur itu. Benar, organisasi itu PPKI belum merancang terbentuknya tata tertib perangkat sebuah negara.  

Pemerintahan Sukarno-Hatta sadar bahwa untuk mempertahankan negara baru ini dibutuhkan kekuatan militer terlatih. Maka 5 hari setelah proklamasi atau tepatnya tanggal 22 Agustus 1945, Sukarno mengumpulkan elemen-elemen pendukung kekuatan militer dan terbentuklah BKR. Namun kekuatan BKR hanya bersifat lokal di internal Jakarta saja dan tanpa terkonsolidasi menjadi gerakan rakyat seluruh Indonesia. Menyiasati situasi itu, Wakil Presiden Hatta mengambil inisyiatif dengan mendirikan Kementerian Ketentaraan Nasional. Hatta yang pernah mengalami massa perang dunia 1 di Eropa, tentu paham perlunya sebuah kekuatan militer untuk mempertahankan bangsa. Uniknya langkah agresif Hatta masih mengatasnamakan keputusan dwitunggal.

Kepala Staf Umum TKR Letnan Jendral Oerip Soemoehardjo sangat besar jasanya alam menyusun organisasi tentara pada masa-masa awal pembentukan. 

Suatu saat pada 5 Oktober 1945, Hatta berunding dengan Oerip Soemoehardjo seorang pria Jawa berumur 51 tahun yang berpengalaman kemiliteran berpangkat Mayor di KNIL. Tentu pangkat ini sangat tinggi bagi seorang pribumi di jajaran miilier pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Dalam pertemuan itu juga terdapat perwira muda KNIL lain Didik Kartasasmita. Kepada Hatta, Letnan Didi menjelaskan masih ada 100 perwira KNIL asli pribumi. Mereka sudah tidak terikat oleh pemerintah Hindia Belanda sejak menyerah oleh tentara Jepang tahun 1942. Ini berarti mantan KNIL ini bisa menjadi cadangan perwira untuk menuju terbentuknya tentara profesional. “Mereka ini lulusan KMA di Breda dan sebagian didikan KMA cabang Bandung serta lukusan CORO atau Corp Opleiding Reserve officieren (pendidikan korp perwira cadangan,” kata Didi.

Dalam pertemuan yang sangat bersejarah itu, ditentukan pula Oerip Soemoehardjo sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang kemudian diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Basis kekuatan TKR dipilih Yogjakarta yang kelak akan menjadi Ibukota Indonesia saat Agresi Militer Belanda. Untuk mendukung kekuatan TKR itu, Hatta memerintahkan memobilisasi komponen rakyat, dan mengajak instrumen pasukan lain untuk bergabung. Maka semua yang sudah bergabung di BKR dipastikan akan diterima di TKR. Para pejuang tidak ditentukan oleh keahlian kemiliterananya, namun dituntut keberanian dan pengalamannya dalam pertempuran sebelumnya. TKR ini merupakan peleburan elemen kemiliteran dan kesatuan kesatuan tentara yang bersifat lokal dengan tujuan sama yaitu mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia yang baru dibentuk. “Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat,” kata sukarno dalam maklumat singkatnya tertanggal 5 Oktober 1945.

Sejak saat itu, gelora muda anak anak bangsa mantan didikan PETA, Heiho, pasukan Kamikaze dan eks KNIL mulai merapatkan barisan. Meskipun   inti korp perwira dari mantan Eks KNIL, tak lama kemudian muncul para perwira yang sebelumnya mereka pangkat rendahan selama bergabung di tentara Jepang. Garis komando berjalan dari bawah ke atas, dan sengaja mengambil pimpinan dari golongan muda. Maka tanggal 12 Oktober 1945 Sukarno memilih Supriyadi sebagai Panglima Angakatan Bersenjata. Pemilihan anak muda asal Blitar ini dianggap selaras dengan tugas sebelumnya dalam susunan kabinet Sukaro Hatta bahwa yang bersangkutan menjadi Menteri Pertahanan. Namun nama calon orang yang paling bertanggungjawab dalam mempertahankan kedaulan negara itu ternyata belum pernah mulncul dalam rapat kabinet sejak diumumkan. Supriyadi seperti legenda yang berani melawan Jepang saat situasi negara Indonesia belum terbentuk. Maka nama legenda supriyadi ini hanya menjadi pembicaraan kosong setiap pertemuan-pertemuan strategis pimpinan TKR.

Supriyadi, pahlawan PETA di Blitar diangkat menjadi menjadi Menteri Keamanan Rakyat dalam Kabinet Republik Indonesia pertama, tetapi tidak pernah diketahui keberadaannya. 

Pendaratan tentara sekutu yang disertai NICA, bentrokan-bentrokan senjata antara rakyat dan tentara sekutu dengan NICA dan usaha usaha pelucutan senjata tentara Jepang secara liar oleh rakyat, menjadikan tugas Oerip Soemoehardjo semakin berat. Apalagi nama yang mestinya bisa diajak diskusi untuk menentukan langah langkah di situasi genting, ternyata tidak pernah muncul. Maka Pahlawan PETA yang juga diangkat menjadi menteri kamanan  ini harus segera dicari penggantinya. Pada tanggal 20 Oktober 1945, Sukarno kembali mengeluarkan maklumat pengangkatan pejabat-pejabat pimpinan di lingkungan Kementrian Keamanan Rakyat. Yaitu Menteri Keamanan Rakyat Ad Interim Muhamad Suljoadikusumo, Pimpinan tertinggi TKR Supriyadi dan Kepala Staf Umum TKR Oerip Soemoehardjo. (pul)

Kembali Ke Jati Diri Adalah Kembali Ke Kebun, Sawah Dan Segenap Pertanian Rakyat

Abad.id - Mau ngomongin jatidiri tidak perlu muluk-muluk soal balik ke ajaran asal, atau balik pada keyakinan soal titisan dan trah-trah para raja dimasa lalu. Kembali ke asal muasal jati diri adalah perjalanan ke masa lalu, yang tidak menghidupkan semangat monarkistis, yang narsis dan ambisius terhadap kekuasaan untuk kemudian meng-korupnya habis-habisan. Feodalisme tidak akan menghasilkan peradaban agung. Sharing the same sun as we share the same resources is the key toward social justice, masyarakat yang menuju KEADILAN SOSIAL, bukan masyarakat yang mabuk dan kesurupan Ruh Kekuasaan, atau berambisi untuk mengambilnya untuk alasan yang lebih jahat dan korup lagi.

Dari pada kodran-kadrun melulu, nyalah-nyalahin pendatang Arab, sambil meratap-ratap soal penjajahan peradaban, sekarang ganti ngomongin paradigma pembangunan desa. Turunlah ke desa, satu-satunya tempat yang selamat dari pandemi, kembali ke kampung lagi, kota sudah terbukti penuh, banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghidupan, akses ekonomi, serta ruang gerak menjadi semakin sulit. Kembali ke desa sembari merajut Bhineka Tunggal Ika tepat di jantung nya Indonesia. Lebih berdaya guna ketimbang menyalahkan apa yang sudah menjadi kehendak sejarah.

Suasana Panen di desa Ngasem Kecamatan Sine, Ngawi - Jatim. Foto dokumentasi mda

Kembali saja ke tanah-tanah pertanian, kebun dan persawahan serta lautan. Itu yang sesungguhnya menjadi penciri khas bangsa ini. Budaya Melayu adalah budaya dengan latar belakang dasar agraris tanam padi. Hingga kita mengerti arti kata Sri itu adalah beras. Jaya adalah menang. Emas Sriwijaya itu bukan Gold tetapi Rice alias Padi.

Ciri khas bangsa bukanlah pada industri dan pabrik. Gegayaan sok jadi negara industri, pengen jadi produsen barang-barang industri nyatanya cuman tempat doang yang dipakai, tenaga kerja(buruh) juga dibayar murah. Pajak belum tentu juga tertib pembayaran, ada yang ngemplang gak bayar pajak puluhan tahun, kaya raya dan makmur hidupnya, lalu seenaknya mainin harga migor pula. Dan sialnya, sudah dieksplorasi sumber daya alamnya, dieksploitasi rakyatnya, masih ketiban sial kudu jadi tempat sampah pembuangan limbah pabrik. Sedang pabriknya tetep milik asing. Yang kaya juga tetep Taipan. Mengoperasikan bisnis dari Singapura, pabriknya ada disini. Sudah sedemikian besar daya rusaknya, anehnya tak satupun bucin rezim menyalahkan gerombolan orang kaya yang kebetulan pendatang dari negeri Tirai Bambu.

Gitu gak ada kapok-kapoknya 77 tahun konon merdeka selalu bermimpi jadi seperti orang asing, seneng ikut-ikutan, gak punya pendirian dan kepribadian. Seneng meniru, negara maju bisa bikin mobil, kita sok-sokan mau ikutan bikin, ternyata lagi-lagi hasilnya ajaib, bisa ngilang, jadi barang goib, padahal mau bagaimana pun teknologi kita tetep jauh tertinggal. Mending fokus pada potensi yang sudah kita punya; pertanian dan kelautan. Sudah fokus saja di dua bidang itu, karena persoalan kedepan adalah kelangkaan pangan selain energi dan air (trilogi: pangan, air dan energi). RICE is gold, adalah hal yang harus dapat dilakukan oleh bangsa dengan memposisikan Farming As Golden And Leading Sector. Petani full disubsidi oleh pemerintah; padat karya, padat kerja, dan padat teknologi; gotong royong.

Harta kita sesungguhnya adalah peradaban pada sumber daya manusia, dan pada karakter kejiwaannya. Keluarkan kebijakan yang berpihak pada petani dan pertanian, untuk mempermudah pekerjaan mereka, berikan sarana dan prasarana yang cukup, pupuk murah, permudah petani menjual hasil pertaniannya, permudah akses informasi, promote para generasi mudanya agar menyukai pekerjaan sebagai petani, agar betah tinggal di kampung halaman. Jangan pula gusur tanah-tanah warga, tanah-tanah ulayat yang turun temurun jadi tanah pertanian, demi para Taipan dan oligarki.

Sudah dipakai buang limbah gratis, dapet tenaga kerja murah, masih juga disuruh konsumtif beli barang-barang dari luar. Yang makin kaya ya tetep asing pemilik modal, lalu kita bangga sebagai jongosnya? Yang begini mau diterus-terusin? Kapokmu kapan? (mda)

*sumber : FB Malika Dwi Ana, 29 April 2022

Stockholm Sindrom dan Penjajahan Modern

Abad.id - Yang repot dalam masalah bernegara itu sebenarnya adalah mindset. Rakyat Indonesia yang mungkin karena hidup di negara bekas jajahan ini merasa defaultnya adalah semua hal itu tidak boleh dilakukan kecuali diijinkan negara (atau aparatnya). Kulina atau terbiasa disuruh-suruh, dijadikan jongos, batur, atau budak dahulunya oleh petinggi-petinggi kerajaan hingga jaman penjajahan oleh bangsa Eropa.

Di negara barat beda lagi. Setelah masyarakat lepas dari kekuasan monarki dan kepausan, mereka mengambil default dari sisi berbeda. Apa saja boleh sebelum ditentukan tidak boleh oleh negara. Karena mereka sadar betul bahwa negara itu ada memang dengan wewenang sebagai pembatas kebebasan. Liberty for all! Bebas begini begitu...

Makanya pembatasan kemerdekaan di Barat benar-benar diyakini sebagai jalan untuk mendapatkan harmoni sosial yang lebih baik. Kalau bukan karena itu, mereka tidak akan mau mengorbankan hak-hak mereka sebagai manusia yang bebas. Maka setiap undang-undang itu selalu dibaca sebagai hak apa yang sedang dikorbankan dan digunakan untuk manfaat apa. Jadi clear! Hak apa yang dikorbankan, lalu rewards apa yang akan mereka dapatkan.

Di Indonesia, karena mindsetnya kebalik...maka undang-undang itu akhirnya dibaca sebagai apa yang sekarang diperbolehkan. Dan dengan aturan yang seperti apa diperbolehkannya. Tidak terasa jika kemudian aturan-aturan itu justru merenggut hak-hak sebagai warga negara. Maka jangan heran kalau pemerintah berlomba-lomba bikin undang-undang.

Karena fokus dengan aturan seperti apa diperbolehkannya, maka undang-undang itu pada akhirnya menambah terus kekuasaan dan wewenang negara aka pemerintah. Tidak ada check and balancesnya, alias tidak ada penyeimbangannya. Malah sebisanya punishment dibanyakin tapi hak-hak warga negara dikebiri. Sebut saja Polisi Indonesia; boleh dibilang tidak ada pihak diluar lembaganya yang bisa mengontrol atau menjadi penyeimbangnya.

Sebangun dengan jaman penjajahan. Bedanya dulu dilakukan oleh Londo putih sekarang oleh Londo ireng alias bangsa sendiri. Kenapa? Karena watak kekuasaan di negara ini tidak pernah benar-benar berubah. Begitupun sikap kita... Kita tidak satu suara dalam banyak hal, sehingga kegaduhan yang terjadi justru kontra produktif, dan ini melemahkan sistem Ketahanan Nasional. Ini juga yang disebut devide et impera dari sisi internal, dan kita dengan sukarela dan bahagia lahap menyantapnya. Banyak ragamnya, antara lain:

Adu jangkrik rasa lembaga, sabung ayam aroma ormas, belah bambu bermenu partai, antarmazhab bahkan antaragama, antar suku dan golongan, dan bahkan antar sesama warga. Ini skema penjajahan gaya baru. Tanpa desingan peluru dan bau mesiu, tapi sebuah bangsa bisa lumpuh Ketahanan Nasionalnya.

Sejak merdeka kebebasan kita hanya bergantung pada kemurahhatian penguasa. Kita pernah punya Orde Baru dan kita segera (dan mungkin telah) memasuki Orde Baru jilid 2 karena pada dasarnya kita sebagai rakyat merelakan hal itu terjadi. Biasa dijajah sih...jadi ya seneng ajah. Keseringan disakiti, dibohongi, dibodohi, ditidak jujuri, dikalahkan, dimelaratkan dan dihisap sumber daya hidupnya menimbulkan sensasi ketagihan rasa sakit, seneng ditindas, dan justru jatuh cinta sama penindasnya.

Ini menjadikan sindroma akut di alam bawah sadar yang menjangkiti hampir sebagian besar bangsa Indonesia. Sindroma yang disebut dengan Stockholm Sindrom. Karena terbiasa, jadi pengen terus seperti kebiasaan. Biasa dijajah, biasa disiksa, biasa disakiti, biasa menderita, lama-lama menikmati dan menjadi kepribadian yang sakit (sakit jiwa) "jatuh cinta" pada keadaan yang demikian bahkan kepada oknum yang membuatnya demikian. Rindu disakiti terus!

Inilah modus penjajahan modern, bukan dengan cara menghancurkan negara target/obyek dengan perang militer, lalu merampok sumber daya yang dimiliki. Tapi modus dalam penjajahan modern itu justru negara obyek dipelihara dalam sebuah sistem kolonialisme ---hidup segan mati tak mau--- sehingga "susu" dan “saripati”-nya (potensi ekonomi dan SDA) dihisap oleh kaum kolonialis tapi si obyek  yang dihisap dan dikeruk potensi sumber daya alamnya tidak merasa, bahkan malah minta diperas lagi, dihisap lagi. Seperti itulah narasi stockholm syndrom, obyek yang dijajah malah jatuh cinta kepada entitas perampas kehidupannya.

Sungguhpun ini bukan refleksi 17 Agustusan tapi pesannya memang kesana. Masih panjang perjalanan bangsa ini untuk memaknai kemerdekaannya. Atau akankah tercerai berai sebelum sampai ke sana? (mda