images/images-1678840706.png
Data
Tokoh

Dewan 17 Paling Berpengaruh di VOC, Punya Hak Menghukum Raja

Pulung Ciptoaji

Mar 15, 2023

1302 views

24 Comments

Save

Dewan 17 mempercayakan Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Foto dok net

 

abad.id- VOC dilatar belakangi datangnya bangsa Belanda di nusantara. Mereka datang bukan mewakili kerajaan, tetapi merupakan kelompok-kelompok dagang. Setelah Cornellis de Houtman tiba di Banten tahun 1596, dua tahun berikutnya Compagnie Van Verre memberangkatkan 8 kapal di bawah pimpinan Van Nock dan Warwijk yang membutuhkan waktu 7 bulan dari Belanda sampai Banten.

 

Adi Sudirman dalam buku Sejarah lengkap Indonesia menyebutkan, Keberhasilan pelayaran tersebut mendorong keinginan berbagai perusahaan di Belanda untuk memberangkatkan kapal serupa. Total ada 14 perusahaan dan telah memberangkatkan 62 kapal. Kelompok-kelompok dagang itu kemudian berhimpun dalam suatu kongsi dagang bersama dengan nama Verenigde Oost Indische Compagnie atau VOC.

 

Selama mengelola tanah kolonial, Verenigde Oost Indische Compagnie atau VOC dipimpin oleh dewan yang terdiri atas 17 orang. Lebih lengkapnya dikenal dengan nama Dewan Tujuh Belas ( De Heeren Zeventien). Dewan ini  berkedudukan di Amsterdam. Segala keputusan yang berhubungan dengan tanah koloni harus melewati persetujuan Dewan 17. Sedangkan hak hidup VOC diperoleh dari raja, yang memberikan sebuah bentuk Octrooi (piagam). Di dalamnya, tercantum hak-hak VOC yang bersifat kenegaraan,  mulai hak mengadakan perjanjian dengan negeri lain, hak memerintah tanah jajahan, hak membentuk tentara, hak mengedarkan mata uang, serta hak mendirikan benteng.

 

Para pemberi saham di VOC juga datang dari berbagai kalangan, ada saudagar, bankir, pegawai pemerintah, maupun pemilik lahan. Proporsi delegasi kongsi dagang dalam Dewan Tujuh Belas pun ditentukan sesuai besar modal yang dibayarkan. Untuk jumlah 17 orang di dewan itu, terpilihlah 8 delegasi dari Amsterdam, 4 dari Zeeland, 1 dari setiap kongsi dagang yang kecil (Delft, Rotterdam, Hoorn dan Enkhuizen). Serta anggota ke-17 dipilih atas kesepakatan bersama. Heeren Zeventien biasanya mengadakan pertemuan di Amsterdam dan Middleburg (Zeeland) sebanyak dua kali dalam setahun.

 

Di bawah naungan Heeren Zeventien, VOC pun berhasil berkembang menjadi persekutuan kongsi dagang yang sangat kuat. Akan tetapi, pada 27 Maret 1749 Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja Willem IV sebagai pemimpin tertinggi VOC. Dengan ketetapan ini, Dewan 17 harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja.

 

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Tujuh Belas tetap berada di Amsterdam dan tidak turun langsung ke tanah koloni. Oleh karena itu, pengetahuan mereka akan negeri jajahan sangat terbatas, hanya mengandalkan laporan-laporan dan catatan yang dibuat oleh perwakilannya.

 

Berbagai keberhasilan yang diraih VOC pun ternyata membuat Heeren Zeventien kewalahan. Terlebih lagi, persaingan dan permusuhan dengan bangsa Eropa lainnya juga semakin keras. Pada akhirnya, Dewan 17 sepakat untuk menciptakan kelembagaan baru dalam organisasi VOC, yakni jabatan Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia. Pada 1610, Heeren Zeventien menunjuk Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama.

 

Dengan hak-hak kenegaraan yang luas, gerak Pieter Both menjadi sangat leluasa. Ibaratnya, Pieter Both sebagai pemimpin tertinggi VOC yang menguasai suatu negara, karena ia juga memiliki hak kedaulatan. Pieter Both berhasil mengadakan perjanjian perdagangan dengan Pulau Maluku, menaklukan Pulau Timor dan mengusir Spanyol dari Pulau Tidore. Saat Pieter Both memegang kekuasaan, markas utama dari VOC adalah di atas kapal dagang. Sesekali mereka berlabuh di Banten dan membuang jangkar di Maluku.

 

Pelabuhan transit yang pertama kali dipilih adalah Banten, namun VOC selanjutnya mulai melirik Jayakarta. Sebabnya, kala itu Kesultanan Banten masih terlalu kuat bagi VOC. Namun, Belanda pada akhirnya tetap berhasil memperoleh izin dari penguasa Banten untuk membangun gudang di Jayakarta. Pendirian gudang tersebut adalah berdasarkan perjanjian antara L. Herminte, Pieter Both, dan Pangeran Jayakarta yaitu Wijayakrama.

 

Pada awal pembangunannya di tahun 1611, gudang atau loji tersebut dibangun dengan bahan-bahan tak permanen. Pada tahun 1613 barulah bahan kayu dan bambu yang awalnya digunakan, diganti dengan bahan-bahan batu. Mulanya, dibangun gudang yang dinamai Nassau, lalu Belanda membangun lagi yang lain dengan nama Maun’tius.

 

Pengganti Pieter Both kemudian yakni Geritz Reijnst dan Laurens Real justru lebih sibuk di Maluku. Sehingga, kedua gudang ini tidak begitu diperhatikan. Meskipun Pieter Both menjalankan tugasnya dengan baik, pada akhirnya Dewan Tujuh Belas memutuskan untuk memberhentikannya. Pada 6 November 1614, Pieter Both mengakhiri masa jabatannya dan digantikan oleh Gerard Reynst sebagai Gubernur Jenderal VOC yang kedua. Pieter Both memegang jabatan sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 19 Desember 1610 hingga 6 November 1614.

 

Pada perkembangan berikutnya, Kompeni juga berubah menjadi kekuatan yang tidak sebatas berdagang. Tetapi juga ikut campur dalam mengendalikan pemerintahan kerajaan-kerajaan di nusantara. Cara-cara Kompeni ini juga menimbulkan perlawanan di beberapa daerah. Beberapa perlawanan rakyat yang bersifat kedaerahan terjadi di Banten, Mataram, Makassar, Bali, dan Maluku. (Pul)

Artikel lainnya

Kembali ke Jati Diri Adalah Kembali ke Kebun, Sawah dan Segenap Pertanian Rakyat

Malika D. Ana

Apr 03, 2023

hari selasa pagi

Reta author

Feb 21, 2023

Subtrack, Belajar Sejarah Dengan Mudah

Pulung Ciptoaji

Jan 23, 2023

Menjelajah Tempat Industri Gerabah Era Majapahit

Pulung Ciptoaji

Dec 21, 2022

Benteng Budaya dan Derasnya Gelombang Modernisasi

Author Abad

Oct 03, 2022

Epigrafer Abimardha: "Jika Hujunggaluh ada di Surabaya, itu perlu dipertanyakan"

Malika D. Ana

Feb 11, 2023