Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Presiden RI  Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun pada tahun 2025 untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Lebih dari 52,2 juta warga Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari program tersebut. Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. 

Apa saja yang termasuk dalam program ini?

Program cek kesehatan gratis ini mencakup berbagai layanan penting, seperti:

• Pemeriksaan tensi darah untuk memantau tekanan darah masyarakat.

• Cek gula darah guna mendeteksi risiko diabetes sejak dini.

• Foto rontgen untuk screening penyakit katastropik, seperti kanker dan penyakit paru-paru.

Selain cek kesehatan gratis pemerintah juga menargetkan penuntasan TBC (Tuberkulosis) dan peningkatan layanan rumah sakit yang saat ini masih menjadi masalah utama dalam bidang kesehatan di Indonesia.

Penuntasan TBC dan Peningkatan Layanan Rumah Sakit

Pemerintah baru juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk menuntaskan TBC melalui peningkatan fasilitas pengobatan dan deteksi dini. Serta alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk memperbaiki sarana dan prasarana, serta menaikan status rumah sakit tipe D menjadi tipe C.

“anggota DPR RI Edi Wuryanto menilai program pemeriksaan kesehatan gratis sejalan dengan komitmen DPR RI yang ingin memperkuat langkah preventif dan transformasi pelayanan kesehatan primer, pemeriksaan kesehatan gratis sebaiknya diarahkan untuk mengatasi penyakit menular dan tidak menular khususnya penyakit TBC dan kanker yang bersifat persisten di Indonesia dimana sebagian besar penderita TBC adalah masyarakat tingkat ekonomi rendah.” kata Edi, seperti dikutip kanal Youtube TV Parlemen, pada 23 Oktober 2024.

Menuju Indonesia yang Lebih Sehat

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan dukungan layanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat Indonesia dapat menjaga kesehatan dengan lebih mudah dan terjangkau.

Mari bersama-sama wujudkan masa depan yang lebih sehat!

Untuk mendapatkan informasi terkini seputar kebijakan ekonomi, perkembangan industri, dan diskusi menarik lainnya, jangan lupa kunjungi laman Instagram resmi INRY. Dapatkan insight terbaru dan ikut serta dalam pembahasan isu-isu penting yang relevan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Follow sekarang dan tetap update!

Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Hal ini karena, kebijakan tersebut menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi.

Hal tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru Transisi Bersih bertajuk “Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060”. Laporan ini mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral menyebabkan investasi yang berlebihan (over investment) di industri smelter nikel. Kapasitas smelter nikel di Indonesia naik 15 kali lipat dalam tujuh tahun, dari 200 ribu ton feronikel pada 2016 menjadi 3.046 ribu ton pada 2023. Kapasitas ini masih akan naik lagi menjadi 5.568 ribu ton dalam beberapa tahun ke depan, mengingat saat ini ada 2.522 ribu ton kapasitas yang sedang dan akan dibangun.

Investasi yang berlebihan ini berdampak pada produksi yang berlebihan (over production). Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia meningkat lebih dari 15 kali lipat dari 117 ribu ton pada 2014 menjadi 1,8 juta ton pada 2023. Volume produksi diperkirakan terus meningkat mengingat banyaknya smelter yang masih dalam masa konstruksi.

“Over investment dan over production ini akhirnya merusak keseimbangan pasar nikel dunia. Suplai melimpah dan harga turun. Nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi pun terancam turun. Berbagai pihak juga mulai mengkhawatirkan over eksploitasi yang akan menyebabkan cadangan nikel Indonesia habis lebih cepat,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Selain itu, laporan ini juga menyebutkan, insentif tidak langsung lainnya seperti upah buruh murah dan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG) yang rendah menyebabkan biaya produksi dalam negeri relatif murah. Hal ini secara tidak langsung juga mengurangi nilai tambah industri hilirisasi pada ekonomi nasional. Pasalnya, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asing untuk pelaku ekonomi lokal, seperti gaji karyawan lokal, pajak (pemerintah), biaya pengadaan subkontraktor lokal, dan biaya lainnya, adalah nilai tambah ekonomi lokal dan menambah kesejahteraan masyarakat lokal.

“Semakin besar porsi biaya perusahaan untuk pelaku ekonomi lokal, maka semakin besar nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berbagai kebijakan hilirisasi seperti insentif untuk smelter, subsidi batu bara, upah buruh murah, standar lingkungan yang rendah, dan sebagainya justru menurunkan nilai tambah ekonomi industri smelter,” Anindya Athaya Putri, peneliti Transisi Bersih, menjelaskan.

Komitmen Pengurangan Emisi

Laporan ini juga menyoroti hilirisasi mineral yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Dampaknya, jumlah PLTU dibangun khusus untuk industri (captive) meningkat sangat pesat dari 1,4 gigawatt (GW) pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023, ditambah 14,4 GW yang akan dibangun dalam waktu dekat. Alhasil, akan ada PLTU captive mencapai 25,2 GW atau setara 72% dari kapasitas total PLTU 34,8 GW saat ini. PLTU captive akan menjadi lubang besar yang dapat menggagalkan program Indonesia bebas emisi.

“Program hilirisasi yang menggunakan energi batu bara tidak koheren dengan program bebas emisi. Ini seperti kita menguras air kolam, sementara pada saat yang sama kita mengisi kolam dengan air yang baru. Program hilirisasi dapat menggagalkan program bebas emisi yang berbiaya sangat mahal,” tutur Abdurrahman Arum.

“Untuk menyelaraskan dua program tersebut maka hilirisasi harus menggunakan energi bersih. Penggunaan energi bersih dan standar lingkungan yang lebih tinggi secara umum akan menaikkan biaya produksi dan akan menaikkan nilai tambah ekonomi industri nikel di Indonesia. Dengan menggunakan energi bersih, program hilirisasi justru akan membantu membiayai transisi energi di Indonesia,” tambah Harryadin Mahardika, Direktur Program Transisi Bersih.

Widya L Larasati, peneliti senior Transisi Bersih, menambahkan bahwa sebagai pemilik sumber daya yang dominan, pemerintah Indonesia secara alami memiliki kemampuan mengontrol pasokan dan harga nikel dunia untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Jika Indonesia mencabut insentif, menggunakan energi bersih serta menaikkan upah buruh, standar lingkungan hidup, dan ESG, yang kemudian mengakibatkan kenaikan biaya produksi nikel, maka pasar nikel dunia akan menyesuaikan.

“Pemerintah perlu mencabut insentif langsung/tidak langsung nikel dan memperbaiki isu lingkungan. Tidak perlu takut kehilangan investasi karena dengan melakukan itu maka nikel Indonesia bisa menjadi acuan nikel ‘bersih’ dunia. Dengan demikian isu negosiasi FTA (free trade agreement/perjanjian perdagangan bebas) dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa akan dapat segera diselesaikan,” kata Widya.

“Keinginan untuk membangun industri hilir dari SDA yang Indonesia miliki memang sebuah hal yang baik dan diperlukan untuk perekonomian Indonesia. Tetapi cara untuk mencapai tujuan tersebut harus diperhatikan, dikaji dan dihitung dengan seksama biaya dan keuntungannya. Dan itu tidak hanya benefit ekonominya saja, tapi juga termasuk biaya-biasa sosial dan lingkungannya,” kata Deni Friawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Kontak Media:

Abdurahman Arum Rahman

Direktur Eksekutif Transisi Bersih

0811891875

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2050 untuk ketenagalistrikan dan 2060 untuk energi lainnya. Net Zero Emission adalah kondisi di mana jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan seimbang dengan yang diserap oleh bumi. Saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ditenagai oleh batu bara menjadi salah satu penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia. Di samping itu, jumlah PLTU di jaringan Jawa-Bali saat ini juga berlebih. Jika seluruh PLTU tersebut terus beroperasi sampai masa operasionalnya selesai, dikhawatirkan jumlah emisi GRK Indonesia akan melewati batas yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah berencana akan menutup lebih awal (penutupan dini) beberapa PLTU.

Program penutupan dini PLTU ini menjadi penting karena, pertama, kapasitas pembangkit listrik di Indonesia secara umum berlebihan (overcapacity). Kedua, Kualitas udara di kota-kota besar menurun yang berkaitan degan beroperasinya PLTU-PLTU raksasa di pulau Jawa dan kawasan pusat penghasil batu bara. Ketiga, PLTU yang ada di Indonesia masih tergolong baru sehingga masa operasionalnya masih panjang. Tiga alasan tersebut menjadi alasan kuat Indonesia untuk menutup lebih awal beberapa PLTU.

Masalahnya adalah penutupan dini PLTU berbiaya mahal. Mengapa mahal? Karena biaya tersebut bukan hanya sekedar mengganti biaya investasi, atau membeli instalasi pembangkit listrik yang sudah tidak digunakan, namun juga mengganti potensi keuntungan komersial PLTU kepada pemiliknya. Hal ini menjadi sebuah dilema yang dihadapi, di satu sisi penutupan dini PLTU sangat perlu dilaksanakan karena dampak negatif yang ditimbulkan baik masalah kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi. Di sisi lain penutupan PLTU ini tidak memberikan keuntungan finansial, sebaliknya harus ada pihak yang membayar ganti untung kepada pemilik PLTU.

Transisi Bersih dalam hasil risetnya yang berjudul “Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU” membuat sebuah standar agar biaya penutupan dini PLTU terdistribusi secara adil. Standar ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat penutupan dini PLTU, meminimalkan biaya, dan mengoptimalkan distribusi biaya penutupan sehingga tersebar secara proporsional dan adil kepada semua pihak.

Penting untuk memastikan bahwa biaya penutupan PLTU dibagi secara proporsional di antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan dalam distribusi beban finansial dapat tercapai. Distribusi beban tersebut haruslah mempertimbangkan kontribusi emisi masing-masing pihak. Pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi menanggung biaya paling banyak.

Negara industri harus membantu negara berkembang dan negara miskin karena mereka telah mengeluarkan emisi lebih banyak. Bantuan ini penting untuk membantu negara-negara berkembang dan miskin mengatasi tantangan teknis dan ekonomi dalam menggantikan PLTU yang kotor dengan teknologi energi bersih yang lebih ramah lingkungan.

Perusahaan yang mengeluarkan emisi juga harus menanggung beban paling banyak. Semakin besar emisi yang dihasilkan, beban biaya juga harus semakin besar. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung penutupan dini PLTU, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan jejak karbon mereka sendiri, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong transisi menuju energi bersih. Selain itu masyarakat berpendapatan tinggi juga harus menanggung beban lebih banyak karena mereka umumnya mengonsumsi energi dan emisi karbon yang lebih banyak.

Agar memenuhi prinsip-prinsip di atas, maka pembiayaan yang paling ideal untuk penutupan dini PLTU adalah hibah dan sejenisnya yang berasal dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi. Idealnya hibah berasal dari negara industri (kaya) kepada negara berkembang dan negara miskin, atau dari entitas ekonomi lainnya yang mengeluarkan emisi paling banyak seperti perusahaan migas, batu bara, manufaktur, serta perusahaan yang menggunakan energi masif lainnya.

Negara industri, selain melakukan transisi energi di negaranya sendiri, mereka juga perlu membantu negara-negara berkembang lainnya untuk mencapai bebas emisi. Alasan terkuat adalah faktor keadilan. Karena untuk mencapai kemakmuran saat ini, negara-negara industri telah mengeluarkan emisi kumulatif yang sangat besar, sehingga tidak memungkinkan negara-negara berkembang untuk mencapai kesejahteraan dengan cara yang sama. Negara-negara industri telah menghabiskan “jatah emisi global”, sehingga tidak tersedia ruang lagi bagi negara berkembang untuk mengeluarkan emisi yang sama untuk mencapai kesejahteraan seperti negara-negara industri. Sebagai kompensasinya, maka negara industri harus membantu negara berkembang dalam transisi energi.

Alternatif kedua skema pendanaan lainnya adalah pinjaman non-komersial. Pinjaman jenis ini idealnya tidak berbunga. Pinjaman bisa berasal dari lembaga-lembaga non komersial seperti bank dunia, bank pembangunan, pemerintah negara lainnya, dan lembaga non komersial lainnya, atau bisa juga dari lembaga komersial atau perorangan yang memberikan pendanaan non komersial. Selanjutnya pinjaman ini akan dibayar oleh publik (pemerintah).

Alternatif ketiga, pembiayaan dengan dana publik (pemerintah) dan pinjaman komersial. Ketiga sumber pendanaan ini bersifat prioritas dari alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Alternatif kedua dan ketiga hanya akan digunakan ketika alternatif di atasnya tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini, sebagian besar pembiayaan untuk penutupan dini PLTU akan menjadi beban pemerintah atau publik. Minimnya hibah dan kesediaan pihak ketiga untuk membayar biaya penutupan membuat pemerintah tidak punya banyak pilihan.

Riset Transisi Bersih juga menemukan fakta lain di lain di lapangan yang dapat menghambat program bebas emisi. Saat membuat rencana penutupan dini PLTU, pemerintah masih memberikan izin pembangunan PLTU captive baru (PLTU yang digunakan dalam industri) dengan alasan mendorong investasi industri. Pembangunan PLTU baru di sektor industri (hilirisasi) ini “tidak koheren” dengan rencana bebas emisi, terutama penutupan dini PLTU. Pembangunan PLTU baru akan membuat penutupan dini PLTU sia-sia. Semua efek pengurangan emisi pada penutupan dini PLTU akan hilang ketika dibangun PLTU baru yang kapasitasnya sama. Ini seperti kita menguras air dalam kolam sementara kita mengisi kolam dengan air yang baru pada saat yang bersamaan. Ini adalah pekerjaan yang sia-sia.

Pemerintah dan semua pihak perlu menggali pendanaan yang paling ideal, terutama dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi, baik berupa hibah, pajak, atau yang lainnya, untuk mengurangi beban masyarakat umum. Pemerintah juga perlu menata ulang kebijakan industri hilirisasi agar tidak menggunakan energi batu bara, agar sejalan dengan rencana bebas emisi 2060. Standar Keekonomian dan Keadilan yang dibuat oleh Transisi Bersih dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam program transisi energi secara umum.

Ditulis oleh:
Aditya Silvatama, staf eksekutif Transisi Bersih

Laporan Hasil Riset Transisi Bersih:

Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU : https://transisibersih.org/publication/detail/standar-keekonomian-dan-keadilan-untuk-penutupan-dini-pltu-2

Penulis: Pulung Ciptoaji

Surabaya, pada bulan bulan pertama pemerintahan Sukarno-Hatta pasca pembacaan Proklamasi 17 Agustus 1945 sangat berat. Pemerintah Sukarno tidak hanya memikul masalah kedaulatan di republik yang baru berdiri, namun harus betanggung jawab terhadap persoalan-persoalan di sebuah negara baru. Banyak tata tertib kenegaraan yang belum lengkap. Maklum, negara Indonesia dibentuk saat terdapat kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyatakan diri menyerah ke Sekutu dan Belanda belum berencana menguasahi kembali tanah jajahan. Persoalan-persoalan membentuk negara memang sudah dipikirkan oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan PPKI, namun kenyataannya tidak semudah membangunkan kota yang sedang tidur itu. Benar, organisasi itu PPKI belum merancang terbentuknya tata tertib perangkat sebuah negara.  

Pemerintahan Sukarno-Hatta sadar bahwa untuk mempertahankan negara baru ini dibutuhkan kekuatan militer terlatih. Maka 5 hari setelah proklamasi atau tepatnya tanggal 22 Agustus 1945, Sukarno mengumpulkan elemen-elemen pendukung kekuatan militer dan terbentuklah BKR. Namun kekuatan BKR hanya bersifat lokal di internal Jakarta saja dan tanpa terkonsolidasi menjadi gerakan rakyat seluruh Indonesia. Menyiasati situasi itu, Wakil Presiden Hatta mengambil inisyiatif dengan mendirikan Kementerian Ketentaraan Nasional. Hatta yang pernah mengalami massa perang dunia 1 di Eropa, tentu paham perlunya sebuah kekuatan militer untuk mempertahankan bangsa. Uniknya langkah agresif Hatta masih mengatasnamakan keputusan dwitunggal.

Kepala Staf Umum TKR Letnan Jendral Oerip Soemoehardjo sangat besar jasanya alam menyusun organisasi tentara pada masa-masa awal pembentukan. 

Suatu saat pada 5 Oktober 1945, Hatta berunding dengan Oerip Soemoehardjo seorang pria Jawa berumur 51 tahun yang berpengalaman kemiliteran berpangkat Mayor di KNIL. Tentu pangkat ini sangat tinggi bagi seorang pribumi di jajaran miilier pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Dalam pertemuan itu juga terdapat perwira muda KNIL lain Didik Kartasasmita. Kepada Hatta, Letnan Didi menjelaskan masih ada 100 perwira KNIL asli pribumi. Mereka sudah tidak terikat oleh pemerintah Hindia Belanda sejak menyerah oleh tentara Jepang tahun 1942. Ini berarti mantan KNIL ini bisa menjadi cadangan perwira untuk menuju terbentuknya tentara profesional. “Mereka ini lulusan KMA di Breda dan sebagian didikan KMA cabang Bandung serta lukusan CORO atau Corp Opleiding Reserve officieren (pendidikan korp perwira cadangan,” kata Didi.

Dalam pertemuan yang sangat bersejarah itu, ditentukan pula Oerip Soemoehardjo sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang kemudian diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Basis kekuatan TKR dipilih Yogjakarta yang kelak akan menjadi Ibukota Indonesia saat Agresi Militer Belanda. Untuk mendukung kekuatan TKR itu, Hatta memerintahkan memobilisasi komponen rakyat, dan mengajak instrumen pasukan lain untuk bergabung. Maka semua yang sudah bergabung di BKR dipastikan akan diterima di TKR. Para pejuang tidak ditentukan oleh keahlian kemiliterananya, namun dituntut keberanian dan pengalamannya dalam pertempuran sebelumnya. TKR ini merupakan peleburan elemen kemiliteran dan kesatuan kesatuan tentara yang bersifat lokal dengan tujuan sama yaitu mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia yang baru dibentuk. “Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat,” kata sukarno dalam maklumat singkatnya tertanggal 5 Oktober 1945.

Sejak saat itu, gelora muda anak anak bangsa mantan didikan PETA, Heiho, pasukan Kamikaze dan eks KNIL mulai merapatkan barisan. Meskipun   inti korp perwira dari mantan Eks KNIL, tak lama kemudian muncul para perwira yang sebelumnya mereka pangkat rendahan selama bergabung di tentara Jepang. Garis komando berjalan dari bawah ke atas, dan sengaja mengambil pimpinan dari golongan muda. Maka tanggal 12 Oktober 1945 Sukarno memilih Supriyadi sebagai Panglima Angakatan Bersenjata. Pemilihan anak muda asal Blitar ini dianggap selaras dengan tugas sebelumnya dalam susunan kabinet Sukaro Hatta bahwa yang bersangkutan menjadi Menteri Pertahanan. Namun nama calon orang yang paling bertanggungjawab dalam mempertahankan kedaulan negara itu ternyata belum pernah mulncul dalam rapat kabinet sejak diumumkan. Supriyadi seperti legenda yang berani melawan Jepang saat situasi negara Indonesia belum terbentuk. Maka nama legenda supriyadi ini hanya menjadi pembicaraan kosong setiap pertemuan-pertemuan strategis pimpinan TKR.

Supriyadi, pahlawan PETA di Blitar diangkat menjadi menjadi Menteri Keamanan Rakyat dalam Kabinet Republik Indonesia pertama, tetapi tidak pernah diketahui keberadaannya. 

Pendaratan tentara sekutu yang disertai NICA, bentrokan-bentrokan senjata antara rakyat dan tentara sekutu dengan NICA dan usaha usaha pelucutan senjata tentara Jepang secara liar oleh rakyat, menjadikan tugas Oerip Soemoehardjo semakin berat. Apalagi nama yang mestinya bisa diajak diskusi untuk menentukan langah langkah di situasi genting, ternyata tidak pernah muncul. Maka Pahlawan PETA yang juga diangkat menjadi menteri kamanan  ini harus segera dicari penggantinya. Pada tanggal 20 Oktober 1945, Sukarno kembali mengeluarkan maklumat pengangkatan pejabat-pejabat pimpinan di lingkungan Kementrian Keamanan Rakyat. Yaitu Menteri Keamanan Rakyat Ad Interim Muhamad Suljoadikusumo, Pimpinan tertinggi TKR Supriyadi dan Kepala Staf Umum TKR Oerip Soemoehardjo. (pul)

Ditulis Oleh : Nanang Purwono

Surabaya, Era terus menggelinding. Perubahan terus terjadi. Nilai-nilai baru bermunculan. Siapa dan apa yang tidak teguh di pusaran dan arus perubahan, tentu akan tergerus gelombang perubahan itu. Maka mereka akan berwujud lain. Tidak lagi seperti sejatinya. Ini adalah hukum alam yang tidak bisa disalahkan.

Justru pertanyaannya, sejauh mana orang orang itu akan kuat mempertahankan diri sebagai warna dan idetitas dirinya. Menjaga identitas adalah penting. Baik Identitas nasional maupun lokal. Identitas mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai pemersatu bangsa, sebagai landasan negara, dan juga perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi.

Lantas bagaimana dengan identitas Surabaya yang juga menjadi bagian dari identitas komunitas Jawa?

Secara teritorial dan kultural, Surabaya sudah mendapat pengaruh dari Mataram sejak abad 17. Akhirnya dalam struktur dan sistem pemerintahan dan sosial, budaya Jawa Mataraman telah membentuk pribadi komunal Surabaya sebagai orang Jawa. Kendati Arek Suroboyo memiliki budaya tersendiri yang sedikit berbeda dengan budaya Mataraman.

Secara umum, baik dan bijak bila kita mau melihat kembali budaya Jawa yang adu luhung itu. Salah satu dari Tata Panca Karsa yang dibahas dalam tulisan ini adalah Tata Krama. Berikut budaya Jawa terkait Tata Krama yanag dibedah Christ Wibisono, budayawan Surabaya.

Tata Krama

Tata krama, unggah-ungguh, subasita, trapsila, adalah ajaran hidup yang banyak dipergunakan dalam masyarakat Jawa pada umumnya.

Tata krama adalah ilmu yang mempelajari tentang adat istiadat, pandangan hidup, norma-norma, tata nilai yang berlangsung di masyarakat Jawa.

Menurut Frans Magnis Suseno SJ., seorang peneliti dan penulis budaya dan etika Jawa, tata krama adalah panduan hidup yang berlandaskan moral, hati nurani, dan olah rasa.

Dalam buku Etika Jawa, dijelaskan bahwa orang Jawa tidak mengenal baik dan jahat. Orang baik adalah orang yang selalu berbuat kebaikan dan selalu bermafaat yang bisa dirasakan oleh orang lain mupun dirinya sendiri.

Sedangkan orang jahat adalah orang yang bertindak karena ketidaktahuan bahwa perbuatannya akan berakibat buruk bagi orang lain.

Jadi, apabila ada orang bertindak merugikan orang lain, itu dianggap sebagai orang yang belum mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Keselarasan dalam Etika Jawa

Frans Magnis Suseno dan S. Reksosusilo, 1983, Etika Jawa, menekankan keharmonisan, keselarasan pada setiap dimensi kehidupan. Salah satunya adalah dengan alam. 

Orang Jawa yang ideal adalah mereka yang melakukan kewajibannya terlebih dahulu daripada menuntut hak. Kerukunan pada orang Jawa mendahulukan kerukunan sosial daripada kerukunan pribadi. Artinya semakin besar lingkup komunitasnya, semakin mengecil kepentingan kelompok kecil yang ada di dalamnya.

Ciri etika Jawa dibanding ilmu etika lainnya terdapat pada penekanan dimensi keselarasan antara makrokosmos (manusia) dan mikrokosmos (keteraturan semesta). (Wiwien Widyawati, 2012)

Pendekatan keselarasan ini sudah pernah disinggung sebelumnya pada bagian pertama tentang Tata Rasa dalam bahasan hubungan manusia dengan kosmos; Rahayuning bawana kapurba waskitaning manungsa, yang berarti bahwa kesejahteraan dunia tergantung manusia yang memiliki ketajaman rasa. Kedua kosmos itu selalu terjadi interaksi yang saling mempengaruhi.

Untuk menjaga supaya tidak terjadi hal buruk yang bisa menimpa antara keduanya maka si manusia Jawa itu kemudian menyikapinya dengan menganggap perlunya menjaga keselarasan hidup dalam kehidupannya masing-masing yang saling menghidupi.

Kekuasaan dalam Etika Jawa

Etika Jawa menekankan sikap hormat terhadap apa saja karena segala yang ada di dunia adalah percikan kasih Ilahi. Sikap hormat semacam ini melampaui sikap hormat yang didasarkan pada hierarki jabatan dalam institusi-insitusi. 

Oleh karena itu, Frans Magnis Suseno SJ. masih menambahkan bahwa penghormatan kepada seorang raja pun sesungguhnya didasarkan pada keyakinan bahwa seorang raja merupakan wakil Tuhan untuk melangsungkan tatanan dunia sesuai kehendak Ilahi, dan apabila seorang raja gagal melaksanakan mandat menyejahterakan rakyat karena lebih senang memenuhi nafsu-nafsu pribadi, maka ia akan kehilangan legitimasi kekuasaan dari rakyat.

Kendati begitu pun rakyat tetap menaruh hormat pada raja sebagai petinggi kekuasaan hirarki walau sebatas satuta strata sosial, tidak lebih. Tidak jarang acapkali timbul kasak-kusuk gosip harian sebagai ekspresi ketidaksenangan wong cilik yang tidak punya pilihan. Rakyat hanya punya harapan tinggal menunggu waktunya suksesi, yang berarti seumur raja yang sedang berkuasa.

Begitu pun tetap tidak akan pernah mengurangi tatanan derajat etika dalam interaksi ketika diperhadapkan antara rakyat terhadap raja dan orang-orang di pusaran kekuasaan meski itu dilakukan hanya setengah hati. Sokur bila raja segera menyadari lalu berubah, akan tetapi bila ia hipokrit, bisa saja akan menggunakan kekuatan kekuasaannya untuk bertindak yang tidak populis.

Sumber-Sumber Etika Jawa

Etika Jawa tertuang dalam berbagai bentuk karya peninggalan orang Jawa seperti epos Mahabarata, Ramayana, atau karya-karya mitologis lainnya. (Gede Samba, 2013). Selain itu beberapa bentuk karya lain yang merupakan sumber ajaran etika Jawa berupa tembang, cerita rakyat, peribahasa, slogan-slogan tertentu hingga petuah-petuah sederhana yang sering diucapkan masyarakat dalam hidup sehari-hari. (Frans Magnis Suseno dan S. Reksosusilo, 1983)

Selain itu, sumber etika yang lazim didapati dalam hidup keseharian dapat digali dari ritus-ritus slametan, dll. yang sarat dengan simbol-simbol penuh makna sebagai panduan hidup. (Ignas G. Saksono dan Djoko Dwiyanto, 2011). (nng/pul)