Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Hal ini karena, kebijakan tersebut menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi.

Hal tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru Transisi Bersih bertajuk “Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060”. Laporan ini mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral menyebabkan investasi yang berlebihan (over investment) di industri smelter nikel. Kapasitas smelter nikel di Indonesia naik 15 kali lipat dalam tujuh tahun, dari 200 ribu ton feronikel pada 2016 menjadi 3.046 ribu ton pada 2023. Kapasitas ini masih akan naik lagi menjadi 5.568 ribu ton dalam beberapa tahun ke depan, mengingat saat ini ada 2.522 ribu ton kapasitas yang sedang dan akan dibangun.

Investasi yang berlebihan ini berdampak pada produksi yang berlebihan (over production). Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia meningkat lebih dari 15 kali lipat dari 117 ribu ton pada 2014 menjadi 1,8 juta ton pada 2023. Volume produksi diperkirakan terus meningkat mengingat banyaknya smelter yang masih dalam masa konstruksi.

“Over investment dan over production ini akhirnya merusak keseimbangan pasar nikel dunia. Suplai melimpah dan harga turun. Nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi pun terancam turun. Berbagai pihak juga mulai mengkhawatirkan over eksploitasi yang akan menyebabkan cadangan nikel Indonesia habis lebih cepat,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Selain itu, laporan ini juga menyebutkan, insentif tidak langsung lainnya seperti upah buruh murah dan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG) yang rendah menyebabkan biaya produksi dalam negeri relatif murah. Hal ini secara tidak langsung juga mengurangi nilai tambah industri hilirisasi pada ekonomi nasional. Pasalnya, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asing untuk pelaku ekonomi lokal, seperti gaji karyawan lokal, pajak (pemerintah), biaya pengadaan subkontraktor lokal, dan biaya lainnya, adalah nilai tambah ekonomi lokal dan menambah kesejahteraan masyarakat lokal.

“Semakin besar porsi biaya perusahaan untuk pelaku ekonomi lokal, maka semakin besar nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berbagai kebijakan hilirisasi seperti insentif untuk smelter, subsidi batu bara, upah buruh murah, standar lingkungan yang rendah, dan sebagainya justru menurunkan nilai tambah ekonomi industri smelter,” Anindya Athaya Putri, peneliti Transisi Bersih, menjelaskan.

Komitmen Pengurangan Emisi

Laporan ini juga menyoroti hilirisasi mineral yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Dampaknya, jumlah PLTU dibangun khusus untuk industri (captive) meningkat sangat pesat dari 1,4 gigawatt (GW) pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023, ditambah 14,4 GW yang akan dibangun dalam waktu dekat. Alhasil, akan ada PLTU captive mencapai 25,2 GW atau setara 72% dari kapasitas total PLTU 34,8 GW saat ini. PLTU captive akan menjadi lubang besar yang dapat menggagalkan program Indonesia bebas emisi.

“Program hilirisasi yang menggunakan energi batu bara tidak koheren dengan program bebas emisi. Ini seperti kita menguras air kolam, sementara pada saat yang sama kita mengisi kolam dengan air yang baru. Program hilirisasi dapat menggagalkan program bebas emisi yang berbiaya sangat mahal,” tutur Abdurrahman Arum.

“Untuk menyelaraskan dua program tersebut maka hilirisasi harus menggunakan energi bersih. Penggunaan energi bersih dan standar lingkungan yang lebih tinggi secara umum akan menaikkan biaya produksi dan akan menaikkan nilai tambah ekonomi industri nikel di Indonesia. Dengan menggunakan energi bersih, program hilirisasi justru akan membantu membiayai transisi energi di Indonesia,” tambah Harryadin Mahardika, Direktur Program Transisi Bersih.

Widya L Larasati, peneliti senior Transisi Bersih, menambahkan bahwa sebagai pemilik sumber daya yang dominan, pemerintah Indonesia secara alami memiliki kemampuan mengontrol pasokan dan harga nikel dunia untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Jika Indonesia mencabut insentif, menggunakan energi bersih serta menaikkan upah buruh, standar lingkungan hidup, dan ESG, yang kemudian mengakibatkan kenaikan biaya produksi nikel, maka pasar nikel dunia akan menyesuaikan.

“Pemerintah perlu mencabut insentif langsung/tidak langsung nikel dan memperbaiki isu lingkungan. Tidak perlu takut kehilangan investasi karena dengan melakukan itu maka nikel Indonesia bisa menjadi acuan nikel ‘bersih’ dunia. Dengan demikian isu negosiasi FTA (free trade agreement/perjanjian perdagangan bebas) dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa akan dapat segera diselesaikan,” kata Widya.

“Keinginan untuk membangun industri hilir dari SDA yang Indonesia miliki memang sebuah hal yang baik dan diperlukan untuk perekonomian Indonesia. Tetapi cara untuk mencapai tujuan tersebut harus diperhatikan, dikaji dan dihitung dengan seksama biaya dan keuntungannya. Dan itu tidak hanya benefit ekonominya saja, tapi juga termasuk biaya-biasa sosial dan lingkungannya,” kata Deni Friawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Kontak Media:

Abdurahman Arum Rahman

Direktur Eksekutif Transisi Bersih

0811891875

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2050 untuk ketenagalistrikan dan 2060 untuk energi lainnya. Net Zero Emission adalah kondisi di mana jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan seimbang dengan yang diserap oleh bumi. Saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ditenagai oleh batu bara menjadi salah satu penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia. Di samping itu, jumlah PLTU di jaringan Jawa-Bali saat ini juga berlebih. Jika seluruh PLTU tersebut terus beroperasi sampai masa operasionalnya selesai, dikhawatirkan jumlah emisi GRK Indonesia akan melewati batas yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah berencana akan menutup lebih awal (penutupan dini) beberapa PLTU.

Program penutupan dini PLTU ini menjadi penting karena, pertama, kapasitas pembangkit listrik di Indonesia secara umum berlebihan (overcapacity). Kedua, Kualitas udara di kota-kota besar menurun yang berkaitan degan beroperasinya PLTU-PLTU raksasa di pulau Jawa dan kawasan pusat penghasil batu bara. Ketiga, PLTU yang ada di Indonesia masih tergolong baru sehingga masa operasionalnya masih panjang. Tiga alasan tersebut menjadi alasan kuat Indonesia untuk menutup lebih awal beberapa PLTU.

Masalahnya adalah penutupan dini PLTU berbiaya mahal. Mengapa mahal? Karena biaya tersebut bukan hanya sekedar mengganti biaya investasi, atau membeli instalasi pembangkit listrik yang sudah tidak digunakan, namun juga mengganti potensi keuntungan komersial PLTU kepada pemiliknya. Hal ini menjadi sebuah dilema yang dihadapi, di satu sisi penutupan dini PLTU sangat perlu dilaksanakan karena dampak negatif yang ditimbulkan baik masalah kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi. Di sisi lain penutupan PLTU ini tidak memberikan keuntungan finansial, sebaliknya harus ada pihak yang membayar ganti untung kepada pemilik PLTU.

Transisi Bersih dalam hasil risetnya yang berjudul “Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU” membuat sebuah standar agar biaya penutupan dini PLTU terdistribusi secara adil. Standar ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat penutupan dini PLTU, meminimalkan biaya, dan mengoptimalkan distribusi biaya penutupan sehingga tersebar secara proporsional dan adil kepada semua pihak.

Penting untuk memastikan bahwa biaya penutupan PLTU dibagi secara proporsional di antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan dalam distribusi beban finansial dapat tercapai. Distribusi beban tersebut haruslah mempertimbangkan kontribusi emisi masing-masing pihak. Pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi menanggung biaya paling banyak.

Negara industri harus membantu negara berkembang dan negara miskin karena mereka telah mengeluarkan emisi lebih banyak. Bantuan ini penting untuk membantu negara-negara berkembang dan miskin mengatasi tantangan teknis dan ekonomi dalam menggantikan PLTU yang kotor dengan teknologi energi bersih yang lebih ramah lingkungan.

Perusahaan yang mengeluarkan emisi juga harus menanggung beban paling banyak. Semakin besar emisi yang dihasilkan, beban biaya juga harus semakin besar. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung penutupan dini PLTU, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan jejak karbon mereka sendiri, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong transisi menuju energi bersih. Selain itu masyarakat berpendapatan tinggi juga harus menanggung beban lebih banyak karena mereka umumnya mengonsumsi energi dan emisi karbon yang lebih banyak.

Agar memenuhi prinsip-prinsip di atas, maka pembiayaan yang paling ideal untuk penutupan dini PLTU adalah hibah dan sejenisnya yang berasal dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi. Idealnya hibah berasal dari negara industri (kaya) kepada negara berkembang dan negara miskin, atau dari entitas ekonomi lainnya yang mengeluarkan emisi paling banyak seperti perusahaan migas, batu bara, manufaktur, serta perusahaan yang menggunakan energi masif lainnya.

Negara industri, selain melakukan transisi energi di negaranya sendiri, mereka juga perlu membantu negara-negara berkembang lainnya untuk mencapai bebas emisi. Alasan terkuat adalah faktor keadilan. Karena untuk mencapai kemakmuran saat ini, negara-negara industri telah mengeluarkan emisi kumulatif yang sangat besar, sehingga tidak memungkinkan negara-negara berkembang untuk mencapai kesejahteraan dengan cara yang sama. Negara-negara industri telah menghabiskan “jatah emisi global”, sehingga tidak tersedia ruang lagi bagi negara berkembang untuk mengeluarkan emisi yang sama untuk mencapai kesejahteraan seperti negara-negara industri. Sebagai kompensasinya, maka negara industri harus membantu negara berkembang dalam transisi energi.

Alternatif kedua skema pendanaan lainnya adalah pinjaman non-komersial. Pinjaman jenis ini idealnya tidak berbunga. Pinjaman bisa berasal dari lembaga-lembaga non komersial seperti bank dunia, bank pembangunan, pemerintah negara lainnya, dan lembaga non komersial lainnya, atau bisa juga dari lembaga komersial atau perorangan yang memberikan pendanaan non komersial. Selanjutnya pinjaman ini akan dibayar oleh publik (pemerintah).

Alternatif ketiga, pembiayaan dengan dana publik (pemerintah) dan pinjaman komersial. Ketiga sumber pendanaan ini bersifat prioritas dari alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Alternatif kedua dan ketiga hanya akan digunakan ketika alternatif di atasnya tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini, sebagian besar pembiayaan untuk penutupan dini PLTU akan menjadi beban pemerintah atau publik. Minimnya hibah dan kesediaan pihak ketiga untuk membayar biaya penutupan membuat pemerintah tidak punya banyak pilihan.

Riset Transisi Bersih juga menemukan fakta lain di lain di lapangan yang dapat menghambat program bebas emisi. Saat membuat rencana penutupan dini PLTU, pemerintah masih memberikan izin pembangunan PLTU captive baru (PLTU yang digunakan dalam industri) dengan alasan mendorong investasi industri. Pembangunan PLTU baru di sektor industri (hilirisasi) ini “tidak koheren” dengan rencana bebas emisi, terutama penutupan dini PLTU. Pembangunan PLTU baru akan membuat penutupan dini PLTU sia-sia. Semua efek pengurangan emisi pada penutupan dini PLTU akan hilang ketika dibangun PLTU baru yang kapasitasnya sama. Ini seperti kita menguras air dalam kolam sementara kita mengisi kolam dengan air yang baru pada saat yang bersamaan. Ini adalah pekerjaan yang sia-sia.

Pemerintah dan semua pihak perlu menggali pendanaan yang paling ideal, terutama dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi, baik berupa hibah, pajak, atau yang lainnya, untuk mengurangi beban masyarakat umum. Pemerintah juga perlu menata ulang kebijakan industri hilirisasi agar tidak menggunakan energi batu bara, agar sejalan dengan rencana bebas emisi 2060. Standar Keekonomian dan Keadilan yang dibuat oleh Transisi Bersih dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam program transisi energi secara umum.

Ditulis oleh:
Aditya Silvatama, staf eksekutif Transisi Bersih

Laporan Hasil Riset Transisi Bersih:

Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU : https://transisibersih.org/publication/detail/standar-keekonomian-dan-keadilan-untuk-penutupan-dini-pltu-2

abad.id- Jangan remehkan buruh migran Indonesia yang saat ini merantau di penjuru dunia. Mereka berangkat mencari penghidupan yang kebih baik bukan karena terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia, namun mereka berangkat merantau karena gila kerja. Semangat gila keja ini mereka buktikan saat di negara tujuan dalam bentuk loyalitas. Banyak buruh migran Indonesia telah menjadi warga kelas dunia setelah melewati generasi ke 3 di tanah rantau.

Bermula dari aturan "Koeli Ordonantie" pada tahun 1880 yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja di perkebunan Belanda di Sumatra. Prancis kemudian meminta buruh untuk pertambangan nikel dan perkebunan di NC, (Kaledonia Baru).

Maka gelombang pertama imigran Jawa di Kaledonia Baru terdiri dari 170 orang buruh kontrak, yang tiba di Noumea pada tahun 1896. Empat puluh dua tahun sebelumnya, Napoleon III telah mendirikan koloni hukuman milik Perancis di Kaledonia Baru. Sebagian besar narapidana yang dikirim ke sini adalah tahanan politik dari Komune Paris. Pada tahun 1894, Gubernur Kaledonia Baru Perancis, Paulus Feillet, menghapuskan imigrasi dan menggantikan tenaga pidana penjara dengan tenaga kerja imigran Asia, terutama dari Jepang, Jawa (Indonesia) dan Vietnam, yang datang untuk bekerja di pertambangan dan perkebunan.

Awalnya dikirim untuk bekerja di bidang pertanian, pada tahun 1899 orang Jawa mulai bekerja di industri pertambangan, yang menawarkan upah yang lebih baik namun kondisi lebih sulit. Setelah masa kontrak mereka berakhir, beberapa dari mereka kembali ke Jawa. Tetapi banyak yang tetap di New Caledonia, sebuah pilihan yang memaksa hak mereka untuk repatriasi. Itu juga pilihan yang mengharuskan mereka mencari pekerjaan baru.

Gelombang kedua imigrasi dari Jawa terjadi pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia II ketika ekonomi New Caledonian menghadapi kekurangan tenaga kerja kronis bersamaan dengan ledakan di produksi nikel dan kopi. Antara tahun 1933 dan 1939 lebih dari 7800 orang Jawa meninggalkan Jawa untuk Noumea. Banyak dari mereka telah menandatangani kontrak lima tahun dengan agen mereka.

Ketika tiba mereka menemukan pekerjaan di bidang pertanian dan pertambangan, serta tenaga kerja domestik. Relik kontemporer yang paling menarik dari gelombang pertama dan kedua di New Caledonia Indonesia adalah Tiebaghi, yaitu pemukiman pertambangan di wilayah pegunungan terpencil dekat Koumac di sebelah utara. Ini adalah tujuan bagi banyak buruh kontrak Indonesia (baik pendatang baru dan kelahiran setempat) antara tahun 1896 dan 1949. Di Tiebaghi, orang Jawa bekerja di tambang krom bawah tanah bersama Vietnam dan Jepang. Mungkin karena berperawakan kecil, maka dianggap ‘mudah’ bagi mereka untuk memasuki terowongan bawah tanah. Sekarang lokasi tambang dan peninggalan desa pertambangan ini sedang dipulihkan oleh Asosiasi untuk Perlindungan Pertambangan dan Warisan Caledonian Utara.

Gelombang ketiga emigrasi, terdiri dari sekitar 600 warga Indonesia yang datang ke New Kaledonia selama booming nikel antara 1967 dan 1972, untuk bekerja pada kontrak tahunan terbarukan, terutama dalam industri konstruksi. Di Kaledonia Baru, orang Jawa (Indonesia) meraih reputasi sebagai pekerja yang rajin.

Diperkirakan sekitar tahun 1969-1973, sebuah perusahaan Prancis Citra Pachaue RI merekrut 600 tenaga kerja Baru. Kontrak kerja selama satu tahun dipekerjakan cadangan di tambang nikel di pulau yang memiliki 30 persen. Dalam perkembangannya, pekerja Jawa juga diandalkan untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan perumahan di Kaledonia Baru. Sesuai sifat orang Jawa alet kini pun orang Jawa merambah beragam bidang pekerjaan.

Secara sosial, Jawa Kaledonia Baru masih religius menganut agama Islam, Katolik, Protestan dan memunyai perkumpulan kematian serta seiring semakin kokohnya keberadaan masyarakat jawa Kaledonia Baru. Pada peringatan 100 tahun migrasi Jawa ke Kaledonia Baru, seperti dicatat terbitan Le Quotidien Calédonien edisi integral dan mengisi beragam posisi masyarakat Kaledonia. Kosa-kata dan sebutan kekerabatan dalam bahasa Jawa pun sudah diserap dalam masyarakat Prancis-Kaledonia, semisal sebutan Kakang" alias Frères (dalam Prancis ditulis les Kakanes) dan "Mbakyu" alias Soeurs (dalam Prancis ditulis les Bayous).

Beranak Cucu, Hingga Jadi Pengusaha Kaya

Jawa Kaledonia Baru tidak selamanya hidup menjadi buruh. Sejumlah contoh semisal Daryana alias Sunaryo asal Slawi yang menjadi kuli kontrak tahun 1937 dan di tahun 1996 sudah memiliki 15 apartemen yang disewakan. Per unit apartemen disewakan 140.000 franc atau senilai Rp 2,8 juta yang berarti setiap bulan dia menerima 2,1 juta franc atau Rp 42 juta (ketika itu satu dollar AS= Rp 2.000). Itu berarti per bulan,mantan kuli kontrak itu yang beristrikan Tupiyah menerima 22.000 dollar AS. Hubungan dengan Indonesia pun tidak terputus. Dari tiga anak pasangan Daryana-Tupiyah, seorang di antaranya tinggal di Yogyakarta. Sedangkan seluruh keluarga besar lainnya bermukim di Kaledonia Baru dan Prancis.

Ada juga kisah Sutikno migran gelombang terakhir yang tiba tahun 1972 di Kaledonia Baru sebagai ahli mekanik Kimlu Sutikno menjadi pengusaha bengkel, pemilik izin penjualan dan show room Peugeot serta memiliki konsesi pompa bensin.

Lambat laun nasib mereka membaik karena kondisi ditingkatkan dari segala segi. Apalagi di tahun 1970-an kini Kaledonia Baru yang merupakan wilayah Prancis memiliki taraf hidup mendekati kemajuan Eropa Barat. Berbeda dengan kondisi Indonesia pasca kemerdekaan yang terus mengalami pasang-surut guncangan politik sehingga peri kehidupan rakyat masih banyak tertinggal dan marjinal dibandingkan negeri jiran di kawasan.

Contoh lain Djintar Tambunan berumur 65 masih bekerja sebagai seorang insinyur di Noumea, merupakan anggota dari sebuah minoritas yang tidak biasa. Dia salah satu dari orang Indonesia yang sangat sedikit di Kaledonia Baru yang masih fasih berbahasa Indonesia. Istrinya Soetina yang orang Jawa tidak, demikian pula dengan ke dua anaknya yang sudah dewasa. Seperti kebanyakan teman-teman Indonesia mereka, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Perancis.

"Saya datang ke sini pada 1970, saat pertambangan sedang marak lewat kontrak yang sudah disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja," kata Djintar kelahiran Balige, Sumatera Utara.

Menurut Tambunan, hanya beberapa dari mereka migran gelombang ketiga tetap di New Kaledonia, sebagian besar pindah kembali ke Indonesia dan beberapa telah meninggal dunia. Mereka yang tinggal di New Kaledonia bekerja dalam berbagai industri termasuk teknik, transportasi dan pembangunan infrastruktur.

Djintar Tambunan mengatakan setidaknya terdapat tiga kategori masyarakat Indonesia dan keturunannya yang tinggal di NC yaitu golongan niaouli, wong baleh dan wong jukuan. "Niaouli itu adalah keturunan pertama masyarakat Indonesia yang lahir di NC dengan orang tuanya berasal langsung dari Indonesia," kata Djintar.

"Dulu belum ada cuti, termasuk cuti melahirkan jadi begitu si ibu melahirkan anak, tiga hari kemudian, ia harus melaksanakan tugas sebagai orang kontrak, jadi anak tersebut dibalut dengan kain batik dan ditaruh di bawah pohon niaouli saat orang tuanya bekerja," kata Djintar menjelaskan asal usul kata niaouli.

Sementara wong baleh artinya adalah "orang-orang yang kembali (balik)". "Setelah kemerdekaan Indonesia, sekitar tahun 1950-an, orang-orang kontrak menuntut pulang ke Indonesia tapi ternyata di sana mereka sulit untuk hidup sehingga kembali lagi ke New Caledonia," jelasnya.

Tercatat pada 1952 dan 1954-1955 terjadi kepulangan massal orang-orang Jawa dan hanya tinggal 2.000 orang yang menetap di NC. Padahal pada akhir 1939-1940 terdapat 20.000 orang keturunan Jawa.

Sedangkan "wong jukuan" artinya adalah bawaan keluarga atau mereka yang lahir di Indonesia namun dibawa ke NC oleh orang Indonesia yang tinggal di NC. Istri Djintar, Soetina masuk dalam golongan niaoli, ayahnya berasal dari Sragen dan ibunya berasal dari Slawi. Soetina sendiri masih menggunakan bahasa jawa ngoko di rumah dan bahasa Prancis --bahasa resmi di NC-- saat berada di luar rumah.

Warga Indonesia dan keturunannya memiliki beragam jenis pekerjaan mulai dari pekerja tambang nikel, pekerja swasta, ibu rumah tangga yang bekerja paruh waktu sebagai penata laksana rumah tangga (femme de menas) atau pengusaha restoran.

Beberapa keturunan Indonesia yang sudah menjadi WN Prancis ada yang menduduki jabatan penting seperti Roesmaeni Sanmohammad yang menjadi anggota parlemen dan aktif melestarikan seni tari Jawa kreasi baru serta pernah belajar tari Jawa di Padepokan Bagong Kusudihardjo, Yogyakarta.

Terdapat juga Corine Voisin yang sekarang menjabat sebagai Walikota La Foa, salah satu wilayah di Provinsi Selatan dan Mohamed Raden Kasim (alm) yang namanya diabadikan sebagai nama taman di daerah Sixeme Km, Noumea karena pada masanya menjadi satu-satunya orang yang pandai memainkan alat musik gitar Hawai.

Tidak ketinggalan Emmanuelle Darman yang pernah menjadi Miss New Caledonia pada 2005 dan setidaknya 25 warga keturunan Indonesia yang ikut serta dalam tim NC dalam Pacific Games periode 1963-2007.

Budaya masyarakat Indonesia, khususnya budaya Jawa juga masih terpelihara dengan baik. "Masih ada sunatan, pernikahan atau upacara kematian yang tetap dilakukan hingga saat ini, termasuk yang dilakukan di Wisma Indonesia ini untuk memperkenalkan dan meneruskan kebudayaan Indonesia," kata kata Djintar Tambunan. (pul)

Pasar Bong Jelang Dibuka Sebagai Pasar Malam, Begini Kondisinya

Abad.id - Kiranya dengan dibukanya Pasar Bong menjadi Pasar Malam (night market) pada Jumat, 30 Desember 2022 menjadi wujud nyata dari apa yang dikatakan pengembangan dan pelestarian kawasan cagar budaya yang bersifat tematik. Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, beberapa bulan lalu menyampaikan konsep Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Tematik kepada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Surabaya.

Kawasan Cagar Budaya di lingkungan Kembang Jepun adalah bertema Pecinan karena keberadaannya memang di Kampung Pecinan. Maka dalam pelestarian dan pengembangan kawasan Pecinan ini, hal hal yang perlu disentuh adalah menghidupkan kampung Pecinan baik yang bersifat fisik (tangible) maupun non fisik (in tangible).

Sejak dibukanya kembali Wisata Kuliner di Kembang Jepun pada 10 September 2022, pemerintah Kota Surabaya secara gradual sudah menata elemen tangible (bendawi) dan in-tangible (non bendawi). Misalnya menghidupkan kuliner setempat yang berupa aneka jajanan dan makanan. Ini menjadi bagian dari tradisi yang pernah ada di kawasan Pecinan, meski komposisi jajanan dan makanan yang dijajakab di Kembang Jepun selama ini lebih banyak jajanan yang berasal dari luar kawasan Pecinan.

Contoh lain untuk membangun wisata tematik Pecinan adalah pemasangan papan papan petunjuk jalan dan bola bola pedastrian dengan pewarnaan khas Pecinan, merah dan kuning. Belum lagi mural pada bangunan di Kembang Jepun dan lampion lampion yang digantung di atas jalan. Konsep ini semakin mempertegas keberadaan kawasan Kembang Jepun sebagai Kampung Pecinan.

Pasar Bong menambah khasanah Pecinan. Pasar Bong tidak sekedar pasar, tapi sejarah peradaban Pecinan yang nyata adanya. Pasar Bong berdiri di atas lahan kuburan Pecinan. Bong berarti kuburan China.

Pasar Bong yang bersifat ekonomis ini hendaknya tidak mengubur kuburan yang menjadi potret peradaban etnis Pecinan di Surabaya. Sejarah Bong (makam Pecinan) harus dinarasikan sebagai bagian dari wisata sejarah Pecinan di Kembang Jepun.

Pasar Bong dimata Insan Pariwisata

Pasar Bong adalah jejak sejarah kota masa lalu yang sangat berpotensi menjadi penggerak ekonomi dalam menyongsong masa depan. Karenanya ketika Pasar Bong dibuka pada malam hari, kehadirannya bisa menjadi wadah wisata belanja dan wisata sejarah kota (urban history) yang eksotik.

Perpaduan wisata belanja dan sejarah ini memang ada di Pasar Bong. Karenanya untuk menghidupkan Pasar Bong yang terkoneksi dengan wisata kuliner Kembang Jepun, penataan dan pengelolaannya harus serius.

Para guide yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Surabaya yang sering membawa wisatawan dalam paket Surabaya City Tour

Syaifuddin, seorang pemandu wisata (guide) yang sudah puluhan tahun memandu wisatawan di Surabaya dalam paket Surabaya City Tour, berpendapat bahwa upaya membuka Pasar Bong menjadi pasar malam sangat bagus. Karena sering sekali wisatawan, terutama tamu tamu dari Malaysia dan Singapore, mencari pasar malam.

"Dulu ada pasar malam tradisional di Pandegiling, Wonokromo dan Banyu Urip, tapi sekarang sudah tidak ada. Pasar Bong pada malam hari menambah atraksi wisata kuliner di Kembang Jepun pada malam hari", jelas guide freelance yang akrab dipanggil Udin.

Udin menambahkan bahwa sebagai jujugan wisata perlu juga dipikirkan area parkir untuk tamu tamu rombongan yang datang menggunakan armada bis.

"Dimanakah lahan parkir untuk bus bus yang datang? Karena tamu tamu Malaysia dan Singapore umumnya datang secara rombongan dengan bis", tanya Udin

Menurut Udin berdasarkan pengalaman memandu tamu tamu Malaysia dan Singapura, umumnya tamu tamu itu mencari kaos, kerajinan tangan dan baju baju khas Surabaya.

"Jangan lupa ketersediaan toilet umum, yang memadai dan bersih", pesan Udin.

Sementara itu, pemandu wisata lainnya, Yoni Astuti, menyarankan agar ada lampu penerangan yang cukup yang mengkoneksikan Kembang Jepun dan Pasar Bong. Tidak hanya pencahayaan, tapi tiang tiang PJU harus memiliki design yang tematik dengaan kawasan Pecinan.

"Saya menyambut penataan dan optimalisasi Kawasan Pecinan, utamanya membuka Pasar Bong untuk wisata belanja malam hari. Untuk mendukung itu harus ada lampu yang bisa menerangi kawasan, juga design tiang lampunya harus diperhatikan untuk menambah indahnya lingkungan. Lingkungan harus rapi dan bersih. Sedangkan sisa sisa bong (kuburan) yang masih ada di dalam area pasar harus dijaga dengan memberi penerangan dan narasi. Karena Bong Bong ini menjadi bukti sejarah dari pasar ini", jelas Yoni.

Pihak lain dari insan periwisata adalah tour operator, Adjie Wiyono dari Aneka Tour and Travel. Ia berpendapat jika Pasar Bong dibuka di malam hari sebagai penyangga Wisata kuliner Kembang Jepun, maka lokasi di sekitar Pasar Bong sampai Kembang Jepun harus terang dengan penataan lampu yang indah dan rapi.

"Kita tau seperti apa kawasan Pasar Bong selama ini di saat malam hari. Selain sepi, lampunya pun juga redup. Kondisi ini menimbulkan kesan yang rawan. Maka, jika dibuat pasar malam, penerangan dan keamanan sangat penting supaya wisatawan merasa aman dan nyaman", jelas Adjie Wiyono.

Selain itu, untuk antisipasi wisatawan yang datang dengan bus, maka harus ada tempat parkir yang memadahi.

"Setidaknya ada zona penjemputan (pick up zone). Pengalaman dari wisatawan Singapura dari kapal pesiar Genting Dream beberapa hari lalu, jumlahnya mereka bisa ratusan. Armada yang digunakan bisa puluhan bus", Adjie mengingatkan.

Melihat pengalaman itu, maka pemerintah kota Surabaya harus siap dengan infrastruktur yang dibutuhkan, termasuk ketersediaan toilet umum yang bersih.

Masih Compang Camping

Berdasarkan pengamatan pada Jumat siang, 30 Desember 2022, dimana pada petang harinya pk 18.00, Pasar Bong dibuka oleh Walikota Surabaya Eri Cahyadi sebagai pasar wisata di malam hari, ternyata masih terlihat compang camping. Sampai jumat siang pekerjaan yang telah dilakukan adalah pembongkaran penutup teras dan lorong lorong pasar yang sudah usang dan tidak karu karuan.

Perlunya penataan dan perapian lingkungan Pasar Bong (jalan Slompretan dan jalan Kopi)

Jumat siang lorong lorong di pasar Bong sudah langsung beratapkan langit. Selama ini lorong lorong gang memiliki atap yang tidak permanen sebagai pelindung dari hujan dan panas. Maka ketika hujan turun, lorong gang langsung basah. Kondisi ini sebagaimana terpantau pada Jumat siang (30/12/2022).

Akibatnya, lorong gang yang paving nya baru dicat warna warni nan indah menjadi rusak karena hujan. Tidak terlihat lagi mozaik warna warni cat yang menghiasi pavingan. Yang terlihat adalah bagai tumpahan cat.

Pedagang bersiap buka dimalam hari

Ini dampak buruk ketika atap lorong gang dibongkar dan belum tertata kembali. Seorang pedagang yang memiliki stan warung di mulut gang merasakan tampias air hujan di warungnya.

"Katanya sih mau dipasang penutup di atas lorong lorong pasar, termasuk di depan warung saya, tapi gak tau kapan akan dipasang", kata pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di situ.

Ia berharap pemerintah kota Surabaya bisa menata kembali Pasar Bong setelah pembongkaran penutup yang dianggap sudah usang.

"Apalagi saat ini masih musim penghujan", kata penjual warung yang berharap agar pasar Bong tetap nyaman buat pedagang dan penjual baik dimalam maupun siang hari. (Nanang).

Penulis : Pulung Ciptoaji

abad.id-Museum Rekor Indonesia (MURI) mencatatkan tambahan prestasi berupa jumlah penari terbanyak dalam ajang Tari Remo massal di Surabaya.  Rekor MURI Tari Remo Massal Surabaya ini digelar di 10 situs sejarah Minggu, 18/12/2022. Dalam kesempatan ini, turut hadir menyaksikan pemecahan Rekor MURI Dunia di Jembatan Suroboyo, diantaranya Wakil Wali Kota Armuji, Ketua DPRD Adi Sutarwijono, Forkopimda serta stakeholder.

Tari remo massal ini didukung sepenuhnya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Perhelatan akbar tersebut melibatkan pelajar dan anggota sanggar tari yang ada di Kota Pahlawan. "Ini menjadi salah satu upaya sebagai pembentukan karakter anak-anak. Bagaimana mereka bisa menghargai seni dan budaya, sekaligus melatih motorik anak," kata Walikota Surabaya Eri Cahyadi yang membuka gelaran tari remo massal tersebut.

Tari Remo massal dipusatkan di Jembatan Suroboyo pukul 07.00 WIB. Selain di Jembatan Suroboyo, kegiatan tersebut juga digelar di sejumlah tempat bersejarah lainnya yakni Jembatan Merah, Tugu Pahlawan, Jalan Tunjungan, Jembatan Sawunggaling, Halaman Balai Kota, Alun-Alun Balai Pemuda Surabaya, Taman Bungkul, Taman Apsari, Taman 10 Nopember, dan halaman SD-SMP se-Surabaya. Kegiatan tari remo digelar bersamaan di jam yang sama, dan dipantau melalui zoom di masing masing titik.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menngungkapkan, tujuan tari Remo ini digelar secara massal dilakukan untuk melestarikan budaya asli Surabaya, Jawa Timur, yang di dalamnya mempunyai makna kepahlawanan. Dengan menari Remo massal, kata Eri, secara tidak langsung dirinya ingin menumbuhkan jiwa kepahlawanan kepada para pelajar dan warga Kota Pahlawan secara umum.

Ia berharap, jiwa-jiwa kepahlawanan itu akan tertanam di dalam diri para pelajar Kota Pahlawan. "Saya yakin, ketika di dalam dirinya tertanam jiwa kepahlawanan, mereka akan memiliki pribadi yang kuat. Karena mereka sudah tertanam budaya "Arek Suroboyo"," kata Eri.

"Rekor MURI ini, tidak saya persembahkan untuk Pemkot Surabaya, akan tetapi untuk seluruh warga yang sudah mau menjaga kekompakan dan budaya ini di dalam dirinya. Dengan filosofi tari Remo, karakter kita pasti akan terbentuk," tutur Eri.

Awalnya hanya diagendakan 10 ribu peserta. Namun kegiatan tersebut sangat diapresiasi Dispendik Kota Surabaya, dengan memberikan surat edaran kepada seluruh SD-SMP di wilayah setempat yang berisi teknis pelaksanaan Tari Remo Massal. Sehingga jumlah menjadi sangat banyak dan secara teknis dilaksanakan secara serempak di jam yang sama.

Lantas, mengapa tari Remo massal ini digelar di 10 ikon bersejarah dan 2 jembatan di Surabaya. Menurutnya, 10 situs bersejarah dan 2 jembatan dipilih agar para pelajar semakin mengenal kultur dan budaya Kota Surabaya.

jiwa kepahlawanan yang sudah diwariskan para pendahulu juga tertanam di benak para pelajar Kota Surabaya. "Karena itu, saya harap filosofi tari Remo itu tertanam terus di jiwa mereka (pelajar) dan hari terwujud. Saya matur nuwun (terima kasih) banyak kepada semuanya, sehingga tetap mempertahankan budaya milik Arek Suroboyo," ujar Eri.

Piagam prestasi kategori Superlatif No.10762/R.MURI/XII/2022 diberikan kepada Kota Surabaya yang sukses pecahkan Rekor MURI Dunia “Tari Remo Massal” di penghujung akhir tahun 2022 ini,  diberikan secara langsung oleh Direktur Operasional Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), Yusuf Ngadri kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Jembatan Suroboyo.

Yusuf Ngadri mengaku telah menghitung secara keseluruhan peserta yang ikut Tari Remo massal ini. Dia menyebut kalau jumlahnya bertambah. Semula rencananya 10.000 peserta, ternyata bertambah menjadi kemudian 65.946 peserta.  Selain dari segi jumlah,  Rekor MURI juga mencatat kalau tarian Remo yang disajikan oleh arek-arek Suroboyo usia sekolah ini dilakukan di situs-situs sejarah dan ikon Kota Pahlawan. Ada 10 situs sejarah dan dua jembatan. Termasuk Jembatan Suroboyo dan Jembatan Merah Surabaya.

Yusuf turut mengacungi jempol pemkot yang sudah berhasil mengangkat kembali seni budaya lokal dan menanamkan jiwa patriotisme kepada ribuan pelajar. "Harapan kami, jangan sampai kegiatan pelestarian budaya dan menanamkan jiwa patriotisme ini berhenti sampai di sini. Sehingga ke depannya, tari Remo sebagai seni budaya Arek-arek Suroboyo tetap berkembang," kata Yusuf. (pul)

Surabaya, Sajadah Sejarah Kota

Abad.id - Surabaya kota sejarah. Kiranya tidak berlebihan dengan sebutan itu. Setidaknya sudah ada 15 museum yang menyajikan pesona masa lalu kota dalam bingkai sejarah. Jumlahnya bisa bertambah dengan adanya temuan temuan dan keberadaan bukti kesejarahan kota yang perlu disajikan dalam bentuk Museum. Masing masing Museum ini tematik. Ada Museum olahraga, museum pendidikan, Museum dr. Soetomo hingga museum kepahlawanan. 

Ada beragam platform dalam menyajikan kesejarahan. Selain Museum, ada juga dalam bentuk film. Sebuah film dengan judul “Soera ing Baja, Gemuruh Revolusi 45” sedang diproduksi oleh TVRI Jatim yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unair dan komunitas Begandring Soerabaia dan rekan. Diharapkan pembuatan film yang mengangkat sejarah kota Surabaya akan semakin marak ke depan.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam sebuah rekaman acara talkshow di TVRI Jatim pada Senin, 7 November 2022, mengatakan bahwa dirinya berkeinginan memvisualkan sejarah kota Surabaya. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari dengan TVRI, akademisi hingga komunitas, ia yakin bahwa sejarah kota Surabaya bisa ditampilkan secara visual sehingga pesannya mudah dicerna. Apalagi di era milenial sekarang, pendekatan audio visual lebih disukai zaman, utamanya oleh anak anak muda.

“Awalnya saya atas nama pemerintah kota Surabaya menjalin kerjasama dengan TVRI, kemudian bersama pihak FIB Unair dan komunitas Begandring Soerabaia dan kawan kawan, ternyata membuahkan hasil di luar dugaan. Kami memproduksi film “Koesno, Jati Diri Soekarno”, yang sebenarnya bertujuan untuk menegaskan bahwa Soekarno lahir di Surabaya, bukan di Blitar. Dasar pembuatan film ini adalah fakta dan bukti bukti literatur tertulis bahwa Soekarno lahir di Surabaya. Maka dari data itulah, kemudian diolah dan dijadikan format film. Ternyata film ini masuk nominasi FFI 2022. Semoga menang”, harap Eri Cahyadi.

Film dokumenter semacam ini yang  diharapkan dapat menjadi alat dalam pelestarian nilai nilai kejuangan dan kepahlawanan bagi generasi muda.

“Saya perintahkan film seperti Koesno, Jati Diri Soekarno dan Soera ing Baja diputar di seluruh Museum di Surabaya dan sekolah sekolah di Surabaya”, kata Eri dalam rekaman acara talkshow TVRI “Dialog Publik”.

Seruan Eri Cahyadi ini disambut sorak gembira oleh audience di studio TVRI. Seruan ini juga disambut ketua Komunitas Begandring Soerabaia, Nanang Purwono, yang juga menjadi salah satu narasumber dalam talkshow itu. Dikatakannya bahwa Surabaya ini bagaikan Sajadah sejarah kota Pahlawan, yang terlalu sayang jika kurang dimanfaatkan.

Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi (tengah) didampingi Kepata Stasiun TVRI Jatim (baju biru) dan Ketua Begandring Soerabaia, Nanang Purwono (berdasi kupu), serta Pemenang Kritikus Film FFI 2021 (baju batik) serta host TVRI Elisa

Nanang Purwono mengibaratkan bahwa sajadah sejarah ini bagai sejadah yang mengalasi rumah ibadah (masjid) tapi masih sepertiga (1/3) saja yang dipakai. Sementara dua pertiganya (2/3) belum dipakai. Artinya rumah ibadah itu belum penuh oleh jamaah. Karenanya, adalah peran takmir untuk memakmurkan masjid agar ruang masjid yang beralaskan karpet (sajadah) dapat dipenuhi jamaah.

Gambaran sajadah ini bagai wilayah administrasi kota Surabaya yang kaya akan nilai sejarah. Tetapi selama ini, hanya tempat tertentu saja yang tergali sejarahnya. Masih ada dan masih banyak jejak sejarah di kota Surabaya yang perlu digali, disosialisasikan dan dimanfaatkan sehingga nilai sejarah kota pahlawan ini dapat bermanfaat di banyak bidang: pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata yang berujung pada ekonomi kreatif. Ini dapat memakmurkan warga kota secara keseluruhan.

Memenuhi shaf shaf yang beralaskan sajadah adalah wujud kemakmuran masjid. Menggali kesejarahan kota di berbagai wilayah di kota Surabaya adalah jalan menuju kemakmuran warga. 

Jika kenyataannya, hingga sekarang belum banyak nilai sejarah dan tempat tempat bersejarah yang belum digali, maka adalah tanggung jawab bersama untuk menggali dan manfaatkan itu semua demi kesejahteraan dan kemakmuran warga sekarang dan mendatang.

Di mata pemenang kritikus film FFI 2021, Kukuh Yudha Karnanta dari FIB Unair, film “Koesno, Jati Diri Soekarno” adalah jawaban atas kualitas hasil kerja kolaboratif antara Komunitas, Akademisi, Media dan Pemerintah Kota Surabaya dalam produk film.

“Bisa menjadi nominasi FFI adalah suatu ukuran akan kualitas karya. Tidak hanya berkualitas dari sisi konten, tapi juga pada videografinya. Ini tidak mudah”, jelas Kukuh yang menegaskan bahwa film seperti Koesno ini adalah genre baru dalam dunia perfilman. Yaitu genre dokumenter drama (dokudrama).

Sekarang film kedua yang menjadi pekerjaan kolaboratif pentahelix adalah “Soera ing Baja, Gemuruh Revolusi 45”.

Kepsta TVRI Jatim dan Wali kota Surabaya

Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur, Asep Suhendra, sangat mengapresiasi hasil kerja anak buahnya yang hanya ditangani oleh 6 krew tapi dapat menembus tangga nominasi FFI 2022 untuk kategori “Film Pendek Terbaik”. Karya TVRI Jawa Timur ini mengharumkan lembaga Penyiaran Publik TVRI secara keseluruhan. Sampai sampai film Koesno ini dibedah oleh jajaran TVRI pusat Jakarta.

Suasana rekaman talkshow Ruang Publik di studio TVRI JatimSuasana rekaman talkshow Ruang Publik di studio TVRI Jatim

Sementara bagi komunitas pendukung film Koesno, pengakuan profesional terhadap film Koesno ini menjadi cambuk untuk berkarya secara lebih profesional. Yakni penguatan dalam bidang riset nilai nilai sejarah mulai dari cerita dan alur peristiwa sejarah hingga benda benda yang menjadi kelengkapan sejarah. Dalam proses produksi rekaman di TVRI Jatim, mereka datang dengan kelengkapan busana dan aksesoris yang menyertai.

“Mereka ini arek arek Surabaya, bukan artis. Mereka tidak bisa digantikan oleh artis Jakarta dalam produksi historia kota Surabaya”, pungkas Eri Cahyadi. (Tim Begandring)