Budaya

Indonesiana

Edi Sud Menggiring Srimulat Menjadi Kuning

Pulung Ciptoaji

Jul 07, 2023

814 views

24 Comments

Save

Pelawak gepeng, Mamik bersama kelompok Srimulat. Foto Istimewa

srimulat suharto

Rombongan Srimulat diundang keluarga Cendana untuk menghibur dalam rangka ulang tahun cucu kesayangan Arseto. Foto istimewa

abad.id-Di era Soeharto, kampanye pemenangan pemilu yang pada wakru itu didominasi Golkar. Kampanye pemilu selalu melibatkan seniman dan unsur kebudayaan rakyat. Namun, kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan ternyata tidak merasakan pemerataan pembangungan seutuhnya. Miris dengan kondisi itu, Soeharto berusaha menjadikan Golkar sebagai pemenang Pemilu di Indonesia.

Lalu, lewat rapat Dewan Pimpinan Gollar ditunjuklah Edi Sud, dedengkot acara Aneka Ria Safari yang mempunyai kekuasaan kekuasaan penuh dalam mengorganisasi artis. Untuk menarik massa, Edi Sud segera menghubungi Teguh Srimulat.

Baca Juga : Begini Rahasia Awet Ngakak Srimulat

Dalam buku Srimulat Aneh dan Lucu tulisan Soni Set dan Agung Pewe menggambarkan bagaimana perintah Edi Sud kepada para seniman Srimulat. Tokoh yang sangat disegani semua artis ibu kota ini meminta di Jakarta harus kuning. Namun bagi Teguh, ini merupakan tugas yang sangat berat.Teguh selaku pimpinan Srimulat berpikir cepat. la terima tawaran untuk berkampanye dengan artis-artis Safari pimpinan Edi Sud. Ia segera mengorganisasi semua anggotanya untuk bergabung dan mulai berkampanye.

Maka, dimulailah hari-hari awal kampanye Golkar. Logika dan strategi yang diusung bagaimana menggaet massa dengan menampilkan artis-artis Srimulat yang pada saat itu berada di puncak kejayaannya. Panggung off air yang dipusatkan di titik-titik kampanye, seperti Monas, Senayan, dan Lebak Bulus selalu berhasil mengumpulkan puluhan ribu massa. Mereka mengelu-elukan Gepeng, Jujuk, Asmuni, Kadir, dan para pengocok perut yang tergabung dalam Srimulat.

Dalam lawakan paggung, juga disesuaikan dengan konteks pemesannya. Jika biasanya mencoba memutar balikan logika dengan guyon ala Srimulat, saat kampanye Golkar harus menyampaikan pesan sponsor untuk memainkan logika itu.

"Pejah Gesang Nderek Golkar!”

“Apa,”?

“Sampeyan semua nggak ngerti artinya Pejah Gesang?”

Tentu saja dijawab dengan kata,"tidak” oleh sebagian besar penonton yang menyemut.

“Eh. sampeyan kayak ngak tahu aje. Kite lagi kampunye,”

Sukses Srimulat sukses juga Edi Sud. Jakarta langsung menguning. Golkar sukses memenangkan pemilu dan menjadi juara di daerah pemilihan Ibu Kota. Edi Sud sangat puas dengan bantuan Srimulat. la memuji Teguh sebagai seorang pimpinan dan berhasil mencitrakan Golkar sebagai miliknya wong cilik lewat Srimulat.

Sejak saat itu, Srimulat makin dekat dengan kekuasaan. Beberapa kali keluarga Cendana mengundang Srimulat untuk menggung dan menghibur. Namun anehnya, Teguh Srimulat mimilih menarik diri untuk kembali ke kota Solo dan tidak berusaha terjun ke hiruk-pikuknya politik di Jakarta. (pul)

Gaya Kepemimpinan Prabowo Meniru Soeharto?

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Indonesiana

Blunder Yang Dilakukan Prabowo

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Indonesiana

Dari Hero ke Blunder

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Indonesiana

Sikap Kritis PDIP Terhadap Danantara

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Indonesiana

Prabowo dan Perpu Perampasan Aset

Malika D. Ana

Mar 27, 2025

Rekomendasi

Pariwisata Advertorial

Pulau Lima Resort: Liburan Mewah Hanya 2 Jam dari Jakarta

Mahardika Adidaya

Mar 25, 2025

Data Indonesiana

Langkah Konsolidasi PS dan Dampaknya

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Indonesiana

Ironi Wacana Perpu Perampasan Aset

Malika D. Ana

Mar 27, 2025

Indonesiana

Danantara; Solusi atau Masalah?

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Indonesiana

Menjudikan Uang Negara?

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Tag:

srimulat golkar lucu

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Indonesiana

Blunder Yang Dilakukan Prabowo

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Indonesiana

Dari Hero ke Blunder

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Indonesiana

Sikap Kritis PDIP Terhadap Danantara

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Indonesiana

Prabowo dan Perpu Perampasan Aset

Malika D. Ana

Mar 27, 2025

Artikel lainnya

Indonesiana

Korupsi di Pertamina dari Perspektif Konsumen

Korupsi di Pertamina dari Perspektif Konsumen

Dari perspektif konsumen, Pertamina seharusnya akui kesalahan mereka kalau memang terbukti ngoplos BBM. Seperti kasus Pertalite (RON 90) yang dicampur jadi Pertamax (RON 92) atau Pertamax Turbo yang oktannya ternyata cuma 91-92 padahal diklaim 98. Konsumen kan bayar mahal buat kualitas yang dijanjikan, jadi wajar kalau mereka merasa berhak mendapatkan yang terbaik, bukan produk yang diragukan keasliannya. Langkah cepat buat ganti rugi juga bisa nunjukin itikad baik, sekaligus menyelamatkan reputasi Pertamina yang sudah ancur banget.

Bayangkan, orang beli Pertamax Rp14.000-15.000 per liter (tergantung daerah) atau Pertamax Turbo yang lebih mahal lagi, harapannya mesin awet dan performa maksimal. Tapi kalo ternyata oktannya gak sesuai, mereka bukan cuma rugi duit, tapi juga resiko mesin knocking atau rusak, itu kerugian nyata yang gak kecil. Apalagi Kejagung sudah bilang ada kerugian negara Rp193,7 triliun. Kalau konsumen dirugikan massal, angka itu bisa jadi cuma puncak gunung es, karena ada dugaan bahwa nilainya sampai 1000 T atau 1 kuadriliun, fantastis kan ya... kebayang misal duwit segitu dibeliin es cendol dapet berapa ya?

Yang jadi pertanyaan berkecamuk kemudian, kenapa Pertamina ngga ngaku dan gerak cepet?

Jawabannya bisa jadi mungkin karena:

1. Takut Domino Effect: Ngaku salah berarti buka pintu buat gugatan massal, baik dari konsumen maupun mitra bisnis. Ganti rugi bisa nyampe triliunan lagi, dan mereka mungkin gak siap finansial atau takut jadi preseden buruk.

2. Pride dan Politik: Sebagai BUMN gede, ngaku salah itu kayak noda besar buat citra mereka dan pemerintah. Mereka mungkin berharap bisa redam isu ini lewat investigasi internal atau narasi “kami sesuai SOP” biar gak keliatan lelet.

3. Belum Ada Tekanan Maksimal: Konsumen sudah vokal diberbagai platform media sosial. Banyak yang bilang “Pertamina bohong” atau “bayar mahal dapet oplosan” tapi belum ada aksi kolektif yang kuat, kayak boikot masal atau gugatan kelas yang didukung lembaga konsumen. BPKN dan YLKI sepertinya masih tahap ngumpulin data, belum gerak agresif.

Harusnya, kalau Pertamina bijak, mereka bisa ambil langkah misalnya:

- Akui saja ada masalah di proses produksi atau distribusi (gak harus bilang “oplosan” kalau mereka memang anti menggunakan kata itu).

- Lalu tarik BBM bermasalah dari SPBU.

Kasih kompensasi ke konsumen, misalnya voucher BBM gratis atau diskon buat yang bisa buktiin beli produk mereka dalam periode tertentu.

Tapi nyatanya, mereka malah denial, bilang blending itu legal dan produknya aman, padahal publik sudah lari ke Shell atau BP. Konsumen pantas jadi prioritas, mereka bukan cuma pelanggan, tapi tulang punggung bisnis Pertamina. Pen misuh ndasmuuu gak?!

Jadi, apa yang bisa membuat Pertamina akhirnya nyadar dan bertindak cepet seperti diatas? Tekanan publik yang lebih gede, atau mungkin campur tangan presiden langsung?(Mda)

Kopi_kir sendirilah!

Ujung garasi, 28/02/2025

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Indonesiana

Prabowo dan Perpu Perampasan Aset

Prabowo dan Perpu Perampasan Aset

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang perampasan aset memang menjadi topik hangat di Indonesia, terutama sebagai alat untuk menangani korupsi. RUU Perampasan Aset sendiri sudah lama digodok di DPR, tapi selalu macet karena resistensi dari berbagai pihak, termasuk elit politik yang khawatir aset mereka jadi sasaran. Prabowo sebagai presiden, dalam pengamatan sepertinya akan kecil kemungkinannya mendorong Perpu semacam ini jika itu bisa membahayakan kepentingan keluarga atau sekutunya. Alasannya kalo dalam konteks keluarga Cendana, Prabowo adalah menantu Soeharto (meski konon telah bercerai dari Titiek Soeharto pada 1998), dan keluarga Cendana punya sejarah panjang terkait aset kontroversial. Pada era reformasi, aset-aset keluarga Soeharto sempat jadi sorotan, termasuk upaya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (2005-2010, lalu 2016-2019) untuk menelusuri dan menyita aset hasil korupsi Orde Baru. Misalnya, kasus yayasan-yayasan Soeharto (Supersemar, Dharmais, dan lain sebagainya) yang diduga menyimpan kekayaan ratusan triliun rupiah. Jika Perpu perampasan aset diterbitkan dengan mekanisme agresif, maka aset Cendana, termasuk yang terkait Prabowo atau Titiek bisa jadi target utama. Prabowo, yang kini berkuasa, punya insentif untuk melindungi aset ini, terutama jika ada aset spesifik yang disebut pernah "diganggu" Sri Mulyani.

Lalu konteks aset keluarga Soemitro Djojohadikusumo, yang merupakan ayah Prabowo, seorang ekonom dan jenderal berpengaruh di era Soeharto, dengan karier yang mencakup posisi Menteri Perdagangan, Menteri Riset, dan lainnya. Meski dikenal sebagai teknokrat, ada persepsi bahwa keluarga Soemitro mengakumulasi kekayaan besar selama Orde Baru, baik secara legal maupun melalui koneksi politik. Prabowo dan Hashim (adiknya) mewarisi kekayaan ini, termasuk bisnis di sektor pertambangan, energi, dan properti. Jika Perpu perampasan aset ditegakkan tanpa pandang bulu, aset keluarga Soemitro yang mungkin dianggap "abu-abu" oleh publik bisa diselidiki, meskipun tuduhan fraud belum pernah terbukti secara hukum dan debatable, tapi yang pasti keluarga Prabowo punya posisi kuat yang sulit disentuh. Jadi, daripada buka "kotak Pandora" yang bisa merugikan sekutu dan dirinya sendiri, Prabowo lebih mungkin pilih menjaga stabilitas dan konsolidasi kekuasaan.

Di konteks Jenderal-Jenderal Korup. Prabowo, sebagai mantan jenderal dan bagian dari jaringan militer Orde Baru, juga punya ikatan dengan banyak jenderal lain yang diduga korup. Perpu semacam itu bisa membuka kotak Pandora, menyeret nama-nama besar dari masa lalu (termasuk rekan-rekannya di TNI) ke pengadilan. Ini akan kontraproduktif bagi citra Prabowo sebagai "pelindung" loyalitas militer.

Ada korelasinya juga dengan dugaan motivasi Prabowo menjadi presiden. Bahwa diduga salah satu tekad Prabowo untuk jadi presiden adalah "melindungi aset-aset milik Cendana." Meski ini spekulatif tanpa bukti konkret, tapi logika politiknya masuk akal. Dalam koneksi emosional dan politik, hubungan Prabowo dengan Cendana tetap kuat pasca dikabarkan bercerai, terlihat dari kedekatannya dengan Titiek dan Tommy Soeharto. Melindungi aset keluarga ini bisa menjadi prioritas pribadi sekaligus cara mempertahankan dukungan basis Orde Baru.

Pada 2008-2010, saat Sri Mulyani gencar mengejar aset ilegal, ada friksi dengan elit Orde Baru, termasuk yang terkait Prabowo. Kemenangan Prabowo di 2024 bisa dilihat sebagai revans politik untuk memastikan aset-aset ini aman dari penyitaan.

Namun, realitas politik dan hukum hingga saat ini adalah tidak ada indikasi Prabowo akan mengeluarkan Perpu perampasan aset. Fokusnya lebih pada program populis (makan bergizi gratis, ketahanan pangan) dan revisi UU yang menguntungkan militer (seperti UU TNI). DPR, yang didominasi koalisi pendukung Prabowo, juga tidak menunjukkan urgensi menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Ini memperkuat dugaan bahwa elit politik, termasuk Prabowo, enggan membuka "pintu risiko" bagi diri sendiri. Aset Cendana dan Soemitro tetap akan menjadi misteri publik. Tanpa tekanan hukum kuat, kecil kemungkinan ada penyitaan besar-besaran di era Prabowo.

Rasanya memang "gak mungkin" Prabowo bikin Perpu perampasan aset, bukan karena ia tak mampu, tapi karena itu akan menjadi bumerang bagi kepentingannya sendiri, baik Cendana, keluarga Soemitro, maupun jaringan jenderal Orde Baru.

Narasi bahwa ia menjadi presiden untuk "melindungi" aset tertentu mungkin agak berlebihan, tapi tidak sepenuhnya tak berdasar mengingat latar belakangnya. Prabowo bukan "lugu" disini; ia justru pragmatis, memilih stabilitas kekuasaan ketimbang mereformasi hukum yang bisa mengguncang fondasi politik dan keluarganya. Soemitro mungkin tak pernah terbukti fraud secara resmi, tapi bayang-bayang Orde Baru tetap menjadi alasan mengapa Perpu ini sulit lahir di tangan Prabowo.(Mda)

Kopi_kir sendirilah!

*Malawu_OmahKopi, 20/03/2025

Malika D. Ana

Mar 27, 2025

Indonesiana

Sikap Kritis PDIP Terhadap Danantara

Sikap Kritis PDIP Terhadap Danantara

PDIP melalui Deddy Sitorus tolak ide ormas keagamaan menjadi pengawas Danantara (26 Februari 2025), dengan mengatakan bahwa itu tidak pas buat urusan duit negara. PDIP juga kritis ke transparansi dan risiko korupsi, meski belum ada pernyataan resmi menolak total, tapi sikap oposisi mereka jelas.

Bahwa PDIP tidak masuk koalisi KIM Plus Plus (berita dari Detik, 27 Februari 2025), tapi sepertinya memilih menjadi penyeimbang kritik Danantara mungkin buat PDIP menjadi bagian dari narasi “melindungi rakyat.”

Pandangan PDIP soal transparansi Danantara yang kurang jelas menyorot Perpres No. 25/2025 tidak mendetailkan laporan publik, dan pengawasan ormas (NU, Muhammadiyah) yang memang ngga punya kapasitas teknis audit aset Rp12.000 triliun. Skenario terburuk (misal aset hilang, utang negara naik) menunjukkan bahwa resiko ini nyata adanya.

Kekhawatiran PDIP soal “1MDB Indonesia", yakni istilah yang merujuk pada 1Malaysia Development Berhad, sebuah dana investasi milik pemerintah Malaysia yang didirikan pada 2009 oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Dana ini awalnya bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi Malaysia melalui investasi strategis, tetapi menjadi terkenal karena skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan penggelapan dana miliaran dolar, menyeret nama Najib Razak dan beberapa pejabat lainnya.

Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) di Indonesia bisa dibandingkan dengan 1MDB, karena keduanya merupakan lembaga pengelola investasi negara. Beberapa khawatir Danantara bisa mengulang masalah seperti 1MDB jika tata kelola dan pengawasannya lemah. "1MDB Indonesia" itu lebih kepada analogi atau kekhawatiran tentang potensi skandal serupa di Indonesia.

Jadi kekhawatiran PDIP sangatlah berdasar, bahwa tanpa pengawasan kuat, Danantara bisa menjadi alat oligarki (contoh: Aguan) atau elite politik (seperti Rosan Roeslani, Erick Thohir). Sritex telah menjadi bukti bahwa bank BUMN saja gagal menyelamatkan industri tekstil dalam negeri, apalagi Danantara yang skalanya jauh lebih gede.

Dari sudut ideologi pro-rakyat, langkah PDIP sudah benar...mereka soroti celah yang bikin Danantara rentan gagal, selaras sama skenario terburuk (krisis ekonomi, sehingga aset dijual murah).

Karena sebagai oposisi, PDIP punya posisi moral tinggi jika seandainya Danantara zonk (utang naik, dan ekonomi ambruk). Dengan begitu mereka bisa bilang; “Wah kami sudah mengingatkan sebelumnya”. Ini jelas akan menjadi sentimen positif yang memperkuat basis massa wong cilik yang takut duit negara “dirampok!”

Karena narasi anti-korupsi dan transparansi gampang dijual ke publik...sudah rame di medsos dengan skeptisisme bahwa “Danantara akan merampas duit rakyat,” dan PDIP mengamplifikasi ini biar relevan pasca-Pemilu 2024.

Secara strategi, ini timing yang tepat PDIP melontarkan kritik diawal (Februari 2025), jika Danantara gagal, mereka sudah pegang amunisi politik buat serang Prabowo di 2027 atau pemakzulan (ini skenario terburuknya). Sritex bangkrut (2024) menjadi contoh nyata, dan PDIP bisa bilang “Danantara bakalan kayak gitu, tapi lebih gede lagi skalanya.”

Namun, jika seandanya...ini seandainya lho ya, Danantara sukses (misalnya investasi masuk, dan IKN jalan), PDIP juga bisa dicap sebagai “penghambat pembangunan” tapi risiko ini kecil sejauh ini, karena investasi asing IKN hanya Rp 40 triliun dari Rp100 triliun (OIKN).

Secara politis langkah PDIP benar, namun mereka tetep main aman sambil siap manfaatkan kegagalan Danantara. Kekhawatiran transparansi atau dimaling, atau dirampok, dan dikorupsi menjadi senjata tajam jika skenario terburuk ini kejadian (misal Prabowo jatuh, maka PDIP akan naik). Kenapa dikatakan main aman? Karena sampai sekarang, kritik PDIP (via Deddy) cuma verbal, gak sampai pada tindakan memblokir UU No. 1/2025 di DPR (secara koalisi KIM lebih dominan) atau mengajukan judicial review ke MK. Posisi mereka kini lebih ke “awas dan tunggu", belum ada aksi konkret (demo, atau pansus).

Selain itu aksi proaktif PDIP minim, belum kasih solusi alternatif, cuma kritik tanpa usul perbaikan pengawasan atau struktur Danantara. Kalau zonk beneran jadi krisis (utang Rp 9.000 triliun, dan demo massal), PDIP bisa menang politik tapi tidak berusaha mencegah kerusakan. Jika Danantara gagal, PDIP akan punya legitimasi untuk mendorong pansus atau pemakzulan Prabowo, artinya praktis buat ambil kekuasaan, tapi telat buat menyelamatkan ekonomi. Disini bisa dilihat kan kepentingannya apa, orientasinya kemana.

Langkah PDIP “benar” sebagai posisi reaktif, mereka siap ambil keuntungan dari kegagalan, tapi kurang efektif buat mencegah skenario terburuk (krisis ekonomi 2.0). Transparansi dan korupsi yang mereka soroti memang kunci, tapi cuma omon-omon, ngomong doang mah ngga cukup.

PDIP bener dalam melihat pola---Sritex gagal karena utang, mismanagement, dan nggak ada bantuan cepat dari pemerintah. Danantara punya risiko yang sama (utang obligasi, aset hilang), tapi skalanya jauh lebih besar. Kritik PDIP valid disini, tapi mereka gak kasih cara agar Danantara ngga jadi “Sritex raksasa.”

Kalau Danantara zonk, utang naik ke Rp 9.000-10.000 triliun (ini skenario terburuknya), PDIP sudah prediksi resiko ini lewat kekhawatiran korupsi. Langkah mereka bener buat alarm, tapi nggak cukup untuk mencegah, bahkan menghentikan bencana. PDIP bakal bilang “transparansi lemah dan korupsi” bikin krisis 2.0 (rupiah Rp 20.000/USD, lalu demo dan chaos) mereka bener soroti akarnya, tapi nggak proaktif mencegahnya.

Strategi secara politik benar. Oposisi kuat, yang siap menang kalau Prabowo gagal, apalagi dengan utang dan chaos sosial kayak skenario terburuk. Tapi ngomong doang tanpa aksi konkret (misal menggagas pansus, lalu gugat ke MK), lebih kayak membuat mereka menjadi “penutup makam” ketimbang “penyelamat.” (Mda)

Kopi_kir sendirilah!

Malawu_OmahKopi, 08/03/2025

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Indonesiana

Perubahan Diksi dan Proses Pembodohan

Perubahan Diksi dan Proses Pembodohan

Ada kesamaan pola dalam kasus penggantian diksi "pengoplosan" jadi "blending" dengan "mudik" diganti "pulang kampung", keduanya bisa dilihat sebagai upaya untuk mengubah persepsi publik dengan bahasa yang lebih "lembut" atau netral. Dalam konteks tertentu, ini memang bisa dianggap pembodohan jika tujuannya sengaja untuk menutupi realitas atau mengelabui masyarakat agar tidak mempertanyakan substansi masalahnya.

Untuk kasus Pertamina seperti yang rame dibahas, "pengoplosan" diganti "blending" oleh pihak perusahaan bisa terasa seperti permainan kata. Diksi "Pengoplosan" langsung membuat orang membayangkan kecurangan, sedangkan "blending" terdengar teknis, sah, dan profesional, padahal Kejagung menduga ada manipulasi di balik proses itu yang merugikan negara dan konsumen. Efeknya, publik yang awam soal teknis kilang bisa saja "dibuai" oleh istilah ini, sementara fakta dugaan korupsinya kabur dari perhatian.

Sama halnya dengan "mudik" versus "pulang kampung." "Mudik" adalah tradisi spesifik di Indonesia, identik dengan perpindahan massal saat Lebaran atau hari besar, sering diasosiasikan dengan kemacetan, risiko kecelakaan, dan beban infrastruktur. Ketika pemerintah terutama saat pandemi COVID-19 mengganti "larangan mudik" jadi "hindari pulang kampung," itu terasa seperti upaya kosmetik. "Pulang kampung" lebih personal, emosional, dan tidak se-"genting" konotasinya dibanding "mudik." Padahal larangannya sama: yakni jangan bepergian. Banyak yang menilai ini cuma ganti baju kata supaya masyarakat tidak bereaksi keras atau merasa tradisinya dihambat, meskipun intinya tetap membatasi mobilitas.

Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana diksi bisa jadi alat untuk framing. Dalam komunikasi publik, pilihan kata bukan cuma soal makna literal, tapi juga bagaimana ia memengaruhi emosi dan persepsi. Kalau diksi "blending" atau diksi "pulang kampung" dipakai untuk menyamarkan fakta keras, yakni korupsi di Pertamina atau urgensi larangan perjalanan, maka wajar jika kemudian disebut pembodohan.

Tapi, dari sisi pelaku (Pertamina atau pemerintah), mereka mungkin berdalih ini cuma soal "menjaga stabilitas" atau "menghindari kepanikan." Bedanya, publik sekarang makin kritis. Di media sosial misalnya, orang langsung menyorot dan berusaha membongkar jika ada bau-bau manipulatif bahasa kayak gini. Jadi, meski strateginya mirip, efektivitasnya buat "membodohi" malah makin diragukan karena awareness masyarakat yang naik.

Lalu kini ada diksi "pengoplosan" yang disamarkan jadi "blending" memang jadi salah satu poin yang bikin publik geram dalam kasus Pertamina ini. Istilah "pengoplosan" punya konotasi negatif, mengarah pada tindakan curang atau ilegal, seperti mencampur bahan berkualitas rendah untuk tujuan menipu konsumen. Sementara "blending," yang dipakai Pertamina dalam pembelaannya, adalah istilah teknis industri migas yang merujuk pada proses pencampuran komponen bahan bakar untuk memenuhi spesifikasi tertentu, misalnya RON (Research Octane Number) 92 untuk Pertamax. Secara teori, blending sah-sah saja dan memang praktik standar di kilang minyak dunia.

Tapi di kasus ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga blending yang dilakukan Pertamina bukan sekadar proses teknis biasa. Menurut keterangan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar pada Februari 2025, ada indikasi bahwa RON 90 (setara Pertalite) dicampur dengan komponen lain untuk dijual sebagai RON 92 (Pertamax), yang harganya lebih mahal. Ini diduga bagian dari modus korupsi untuk meraup keuntungan tambahan, dengan kerugian negara mencapai ratusan triliun. Jadi, meskipun Pertamina bilang itu "blending" standar dan bukan "oplosan," Kejagung melihatnya sebagai manipulasi yang merugikan.

Pertamina membantah keras tuduhan "oplosan," dan ngotot bahwa semua proses sudah sesuai SOP, dan bahwa RON 92 Pertamax tetap memenuhi standar kualitas. Mereka bilang pencampuran itu wajar, misalnya dengan menambahkan aditif atau komponen berkualitas tinggi, bukan sekadar "meningkatkan" RON 90 jadi 92 secara asal. Tapi publik dan pengamat, termasuk di media sosial skeptis. Banyak yang julid sekaligus nyinyir, "Kalau cuma blending biasa, kenapa kok kerugian negara sebegitu gedenya?" atau "Blending kok RON-nya naik tapi kualitas di SPBU diragukan?"

Nahh, penggunaan diksi "blending" oleh Pertamina memang terasa seperti upaya soften the blow, alias pembodohan yang disengaja untuk meredam kecurigaan dengan istilah yang lebih netral dan nampak profesional. Ini strategi komunikasi yang sering dipakai korporasi saat krisis, tapi dikasus ini malah bikin orang makin curiga. Apalagi, laporan Kejagung soal markup impor dan penolakan minyak lokal memperkuat narasi bahwa ada permainan di balik proses yang diklaim "teknis" ini. Jadi, wajar kalau publik bilang "pengoplosan" disamarkan jadi "blending". Persepsi itu lahir dari ketidakpercayaan yang sudah mengakar. Sampai penyidikan selesai dan ada bukti teknis jelas (misalnya hasil uji laboratorium independen), debat diksi ini bakal terus jadi amunisi kritik.

Bagaimana jika diksi "korupsi" diganti "maling" atau "rampok," memang bakal ada efek yang jauh lebih keras dan langsung ke persepsi publik. "Korupsi" itu sendiri sudah jadi istilah resmi yang sering dipakai di hukum dan birokrasi, bahasa yang dingin, teknis, dan kadang terasa jauh dari emosi rakyat biasa. Sementara "maling" atau "rampok" lebih mentah, dekat dengan bahasa sehari-hari, dan langsung membangkitkan gambar seseorang yang nyata-nyata mencuri atau merampas hak orang lain. Dampaknya, orang mungkin bakal lebih geram dan merasa kejahatannya lebih nyata, ketimbang cuma mendengar "korupsi" yang sering tumbuh karena terlalu sering diulang.

Bayangin kalau Kejagung bilang, "Kami tangkap sembilan pelaku perampokan di Pertamina dengan kerugian negara Rp 193,7 triliun," dibanding "Kami tetapkan sembilan tersangka korupsi di Pertamina." Kalimat pertama langsung bikin orang ngerasa, "Wah, ini bandit beneran!" "Bajingan beneran...!" Emosi publik bisa lebih terpicu, dan tekanan ke penegak hukum buat bertindak cepat mungkin juga akan naik. "Maling" atau "rampok" punya daya pukul yang lebih personal, gak cuma soal angka, tapi juga rasa kehilangan yang lebih dekat ke hati.

Tapi, ada sisi lain. Pemerintah atau korporasi mungkin sengaja pakai diksi "korupsi" karena istilah itu lebih "steril" dan gak terlalu provokatif. Kata seperti "maling" atau "rampok" bisa bikin situasi memanas, apalagi di tengah distrust publik yang sudah tinggi. Di medsos, misalnya, orang sering pake istilah-istilah kasar kayak gitu buat ngamuk soal kasus Pertamina. Pertamina "Rampok rakyat!" atau "Maling minyak!", dan itu bikin narasi jadi lebih liar dan sulit dikontrol. Jadi, "korupsi" mungkin dipilih biar tetap ada jarak emosional, meski buat rakyat efeknya malah terasa dingin dan jauh.

Kalau beneran diganti, mungkin bakal ada perubahan kultur juga. Hukuman buat "koruptor" sekarang sering dirasa ringan, orang cuma bilang, "Ah, cuma korupsi biasa." Tapi kalau disebut "perampok," publik bisa lebih militan minta hukuman maksimal, bahkan teriak-teriak "hukum mati!" kayak di kasus perampokan bersenjata. Dan penegak hukum juga bakal ketar-ketir kalau gak serius tangani "rampok" ketimbang "koruptor." Jadi, dari segi framing, ini bisa jadi senjata ampuh buat membangun kesadaran, sekaligus berisiko bikin chaos kalau gak diimbangi penegakan hukum yang tegas.(Mda)

Kopi_kir sendirilah!

*Gn Soputan DPS, 04/03/2025

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Indonesiana

Dari Hero ke Blunder

Dari Hero ke Blunder

Dalam dinamika politik Indonesia, ada pola yang sering muncul. Yang jika ditarik ke konteks Prabowo atau figur politik lain, ada semacam "skema klasik" yang kadang terlihat berulang. Ini berdasarkan observasi umum ya, tanpa ngarang-ngarang fakta. Skema berulang yang dimaksud adalah :

Tahap 1, menjadi Hero.

Banyak politisi di Indonesia, termasuk Prabowo, sering mulai dengan membangun citra sebagai "penyelamat" atau "pahlawan." Misalnya, Prabowo di Pemilu 2024 berhasil rebranding dari image militer yang keras menjadi figur yang lebih "ramah rakyat", inget aksi joget gemoy-nya? Ini tahap dimana narasi kuat dibangun: "Saya orang yang bisa diandalkan, saya punya solusi." Biasanya, ini dibantu sama tim komunikasi politik yang jago banget personal branding.

Tahap 2, Konsolidasi Kekuatan

Setelah jadi "hero," langkah berikutnya biasanya ngumpulin dukungan, entah lewat koalisi partai, dukungan massa, atau bahkan "deal-deal" di balik layar. Di kasus Prabowo, kita lihat dia gabung sama koalisi besar, termasuk dukungan Jokowi, yang jadi game-changer buat dia menang Pilpres 2024.

Tahap 3, Blunder Mulai Kelihatan

Nah, ini tahap di mana biasanya "topeng" mulai tergelincir jika ada inkonsistensi. Misalnya, janji-janji kampanye yang tak realistis ketemu kenyataan kerasnya pemerintahan. Buat Prabowo, mungkin belum sampai tahap ini secara jelas karena dia baru mulai menjabat (sekarang kan Maret 2025, baru beberapa bulan), tapi publik pasti menunggu apakah ada keputusan kontroversial atau kebijakan yang dia buat dan bikin orang bertanya-tanya.

Tahap 4, Ujian Nyata

Di sini, tekanan semakin gede yang berkenaan dengan ekonomi, konflik sosial, atau isu internasional bisa jadi batu ujian. Kalau blunder di tahap 3 bikin orang curiga, di tahap 4 biasanya publik mulai mengukur: "Beneran capable, atau cuma gimmick?" Buat Prabowo, mungkin ini bakal kelihatan dari cara dia menghandle isu pangan, subsidi, atau hubungan dengan oligarki.

Tahap 5, Jati Diri Terbuka

Ini klimaksnya, bahwa apakah dia beneran pemimpin yang konsisten sama visi "hero" diawal, atau malah balik ke pola lama yang mungkin disembunyikan? Buat Prabowo, beberapa orang mungkin khawatir "jati diri" masa lalunya yang bertemperamen keras, dan melakukan pendekatan otoriter bakal muncul lagi jika menghadapi situasi sulit. Tapi ada juga yang bilang dia sudah berubah, lebih matang dan lebih santai. Tapi ya waktulah yang bakal menjawab.

Apakah polanya selalu begini di Indonesia?

Bisa dibilang gak selalu, tapi pola ini memang sering berulang. Contoh lain yang pernah terjadi belum lama ini adalah Jokowi misalnya. Jokowi juga mulai sebagai "hero rakyat" dari walikota Solo, lalu naik dengan image sederhana dan merakyat, dengan mobil Esemkanya dan dari dalam gorong-gorongnya, dengan foto-foto nyapu, nambal ban, jadi tukang becak, yang secara logika tidak ada hubungannya sama sekali dengan cara mengurus negara. Tapi ya masyarakat terlanjur mabok sihir pencitraan, merasa figur seperti yang dicitrakan sederhana ini yang akan menolong nasibnya, from zero to hero-lah. Di periode kedua kemudian, banyak yang bilang dia mulai "blunder" (misalnya UU Cipta Kerja yang kontroversial) dan topengnya mulai terbuka, akhirnya kelihatan lebih pragmatis ketimbang idealis. Terbuka realitasnya bahwa dia sama sekali tidak berpihak pada rakyat, tapi lebih kepada kepentingan pribadi keluarga, kelompoknya dan oligarki. Soeharto juga punya fase "hero" pada saat Orde Baru dimulai, tapi lama-lama jati diri otoriternya mendominasi.

Halnya dengan Prabowo?

Kalau spesifik ke Prabowo, skema ini belum tentu 100% berlaku karena setiap figur punya konteksnya sendiri. Dia punya sejarah panjang dari militer, kontroversi 98 yang dipecat mertuanya hingga tuduhan penculikan sejumlah aktifis, sampai transformasi politiknya sekarang. Jati dirinya mungkin bakal tergantung pada tekanan yang dia hadapi ke depan, dan cara dia menyikapinya, serta kecerdasannya menemukan solusinya. Kira-kira apa yang bakal jadi "blunder" pertamanya?(Mda)

Kopi_kir sendirilah!

*Malawu_OmahKopi, 17/03/2025

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Sejarah Data Indonesiana

Pertamina sebagai "Mesin Uang" Politik

Pertamina Sebagai "Mesin Uang" Politik?

Sudah menjadi "rahasia umum" di kalangan pengamat dan masyarakat bahwa Pertamina sebagai "mesin uang" untuk gerakan politik dan kepentingan kelompok berkuasa. Pola ini, seperti yang dibilang; "mengganti mafia lama dengan mafia baru", bukan hal baru dan tampaknya terus berulang, seolah jadi bagian dari DNA perusahaan ini di bawah berbagai rezim.

Sejak era Ibnu Sutowo di Orde Baru, Pertamina memang sudah menjadi alat politik. Dulu, dana dari proyek-proyek besar dialirkan untuk mendukung agenda Soeharto, baik lewat pembiayaan Golkar maupun proyek mercusuar yang menguatkan citra kekuasaan. Ketika Pertamina kolaps tahun 1975, utangnya dilimpahkan ke negara, tapi elit yang diuntungkan tetap aman. Pola ini berlanjut pasca-Reformasi: Pertamina sering jadi "sapi perah" untuk kepentingan kelompok tertentu, entah itu partai politik, elit bisnis, atau jaringan kekuasaan di balik layar. Pengamat seperti Faisal Basri kerap menyebut bahwa BUMN strategis seperti Pertamina rawan menjadi bancakan karena kontrol politiknya kuat, sementara pengawasan lemah.

Kasus 2018-2023 yang sekarang ramai, kerugian Rp193,7 triliun di 2023 saja bisa dilihat sebagai contoh terbaru. Skema mark-up impor minyak, blending BBM, dan kontrak dengan pihak swasta tertentu (seperti PT Navigator Khatulistiwa) tidak mungkin berjalan lama tanpa sepengetahuan atau restu level atas. Munculnya nama-nama seperti anak-anak Mohammad Riza Chalid, saudagar minyak yang punya jejaring politik luas, memperkuat dugaan bahwa ini bukan sekadar korupsi "teknis," tapi ada dimensi politik yang lebih besar.

Pertanyaannya: ke mana dana itu mengalir?

Bisa jadi ke kantong pribadi, tapi tak tertutup kemungkinan juga ke pendanaan mesin-mesin politik; kampanye, lobi, atau konsolidasi kekuasaan. Ada pola "mengganti mafia lama dengan jalur mafia baru." Ini terlihat dari sejarah pergantian kepemimpinan dan kebijakan di Pertamina. Setiap rezim baru biasanya "membersihkan" jejaring lama entah lewat audit, reshuffle direksi, atau kasus hukum, tapi ujungnya sering kali hanya menggantikan pemain, bukan sistemnya. Era Ibnu Sutowo digantikan oleh figur-figur baru pasca-1976, tapi praktik kontrak bermasalah tetap ada.

Di era Reformasi, kasus seperti Karen Agustiawan (divonis 2024) atau skandal sebelumnya di Blok Natuna menunjukkan hal serupa: ada "pembersihan," tapi jejaring baru muncul dengan modus yang diperbarui. Kasus sekarang punya aroma yang mirip. Penyidikan Kejagung di 2025, yang baru mengungkap kasus 2018-2023, bisa diartikan sebagai bentuk "mengganti mafia lama." Dugaan bahwa skema ini baru terbongkar karena ada pergeseran kekuasaan, mungkin pelindung lama melemah...ini menguatkan tesis soal pergantian mafia. Tapi mafia baru biasanya lahir dari celah yang sama, yakni pengendalian politik atas Pertamina, leletnya reformasi tata kelola BUMN, dan minimnya transparansi. Misalnya, pengondisian agar minyak lokal tak terserap dan impor dimark-up menunjukkan ada "jalur baru" yang dibangun untuk menguntungkan pihak tertentu, entah itu broker swasta atau elit di belakangnya.

Siapa yang diuntungkan?

Jika Pertamina memang menjadi mesin uang politik, maka yang diuntungkan adalah kelompok yang berkuasa, siapapun mereka pada masanya. Di era Orde Baru, itu jelas Soeharto dan kroni. Di masa kini, sulit menunjuk nama spesifik tanpa bukti, tapi polanya mengarah ke koalisi politik, elit bisnis energi, dan mungkin oknum di pemerintahan yang punya kuasa atas kebijakan migas. Fahmy Radhi, pengamat energi UGM, bilang mafia migas ini punya backing yang kuat, mungkin sampai ke level legislatif atau eksekutif, yang membuatnya sulit dibongkar total. Dana dari korupsi ini bisa dipakai untuk apa saja: dari pendanaan Pemilu (yang biayanya triliunan), konsolidasi partai, hingga proyek-proyek "pencitraan" yang menguntungkan kelompok tertentu.

Sistemnya sendiri yang memungkinkan pola ini terus berulang, jadi sulit untuk berubah. Pertamina, sebagai BUMN strategis, terlalu besar dan politis untuk dibiarkan murni profesional. Pengangkatan direksi sering dipengaruhi pertimbangan politik, bukan kompetensi. Ditambah lagi, UU Migas yang ada belum cukup kuat untuk mengisolasi Pertamina dari intervensi. Jadi, meski mafia lama diganti, mafia baru akan selalu punya ruang. Selama sistemnya tak dirombak total dan publik tak punya kuasa nyata untuk mengawasi.

Rahasia umum itu boleh jadi benar, bahwa Pertamina sering menjadi mesin uang politik, dan kasus 2018-2023 ini sepertinya cuma babak terbaru dari drama lama. Pola mengganti mafia lama dengan jalur baru terlihat jelas dari era Ibnu Sutowo sampai sekarang. Tapi siapa yang berkuasa dan mengeruk, itu berganti-ganti tergantung zaman. Yang konstan adalah sistem yang membiarkan ini terjadi. Kejagung mungkin menangkap beberapa pelaku sekarang, tapi tanpa perubahan mendasar, déjà vu ini bakal terus berulang, hanya pemainnya yang ganti kostum.(Mda)

Kopi_kir sendirilah!

Abiansemal, 06/03/2025

Edi Sud Menggiring Srimulat Menjadi Kuning

Pulung Ciptoaji

Jul 07, 2023

814 views

24 Comments

Save

Most Popular

Gaya Kepemimpinan Prabowo Meniru Soeharto?

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Blunder Yang Dilakukan Prabowo

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Dari Hero ke Blunder

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Sikap Kritis PDIP Terhadap Danantara

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Prabowo dan Perpu Perampasan Aset

Malika D. Ana

Mar 27, 2025

Gas Elpiji dan Pengalihan Isu Pagar Laut

Malika D. Ana

Mar 01, 2025

Instruksi Boikot Retreat Megawati

Malika D. Ana

Mar 01, 2025

Gaya Kepemimpinan Prabowo Meniru Soeharto?

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Korupsi di Pertamina, Pola Lama dalam Wajah Baru

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Penyerahan Kedaulatan Pantai

Malika D. Ana

Mar 05, 2025

Rekomendasi

Pulau Lima Resort: Liburan Mewah Hanya 2 Jam dari Jakarta

Mahardika Adidaya

Mar 25, 2025

Langkah Konsolidasi PS dan Dampaknya

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Ironi Wacana Perpu Perampasan Aset

Malika D. Ana

Mar 27, 2025

Danantara; Solusi atau Masalah?

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Menjudikan Uang Negara?

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Most Popular

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Malika D. Ana

Mar 27, 2025

Malika D. Ana

Mar 01, 2025

Malika D. Ana

Mar 01, 2025

Malika D. Ana

Mar 23, 2025

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Malika D. Ana

Mar 05, 2025

Artikel lainnya

Korupsi di Pertamina dari Perspektif Konsumen

Malika D. Ana

Mar 19, 2025

Prabowo dan Perpu Perampasan Aset

Malika D. Ana