Penulis : Nanang Purwono

Abad.id-Kedatangan kapal pesiar MS Viking Mars, yang membawa lebih dari 1000 orang (pemunpang dan awak kapal) di Surabaya pada 9 Desember 2022, menjadi angin segar bagi dunia pariwisata di Surabaya dan Jawa Timur pasca Pandemi Covid 19. Apalagi dikabarkan bahwa masih akan ada dua kapal pesiar yang menutup tahun 2022. Yaitu kapal Seven Seas Explorer dan MV. Genting Dream, yang masing masing akan sandar di pelabuhan Tanjung Perak pada 15 dan 20 Desember 2022.

Untuk itu Surabaya harus lebih siap sebagai jujugan wisata bagi tamu tamu manca negara seperti yang dibawa oleh Kapal Viking Mars pada Jumat, 22 Desember 2022. Surabaya dengan keunikan dan keragaman potensi wisatanya, khususnya yang berbasis sejarah, budaya dan sosial ekonomi, bisa menjadi potret nusantara. Hanya dengan berkunjung ke Surabaya, bisa dilihat bagaimana potret Nusantara.

"After sightseeing and visiting the old town of Surabaya, to me, Surabaya is like a melting pot. It is a home to multi ethnic groups and multi layer histories" (Setelah berkeliling kota dan berkunjung ke Kota Lama Surabaya, bagi saya, Surabaya seperti wadah meleburnya beragam kelompok etnis dan lapisan sejarah), ujar salah seorang wisatawan asal Canada, John D.

Dalam kunjungan setengah hari ini, sebanyak sekitar 700 wisatawan dikelompokkan dalam kelompok kunjungan wisata. Misalnya kelompok Wisata Sparkling dengan kunjungan ke Tugu Pahlawan, Kota Lama dan Pecinan, Kebun Binatang dan Balai Kota Surabaya. Sementara Kelompok Wisata Heritage mengunjungi Tugu Pahlawan, Gereja Perawan Maria, Pasar Genteng dan Hotel Majapahit.

Ada juga kelompok Wisata Budaya dengan kunjungan ke Klenteng Hong Sang Tan, Four Faced Budha, Pura Jagad Kirana, Rumah HOS Tjokroaminoto dan rumah kerajinan Kriya Gallery.

Sementara kelompok Wisata, yang ada di luar kota, meliputi kunjungan ke bekas ibukota kerajaan Majapahit, Trowulan, seperti Candi Tikus, Bajang Ratu dan Pendopo Agung. Kunjungan Wisata luar kota lainnya yaitu ke Tretes dengan jujugan Air Terjun Pethuk Truno.

Dengan hadirnya sejumlah bis wisata di setiap titik tujuan wisata terlihat sekali bangkitnya dunia pariwisata Surabaya. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (DKKOP) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati, ketika berbicara di depan para pemandu wisata (guide) yang tergabung dalam Himpunan Pemandu Wisata (HPI) Surabaya pada Kamis malam, 8 Desember 2022, berpesan bahwa kebangkitan dunia pariwisata pasca Pandemi di Surabaya tidak terlepas dari peran para guide.

"Layanan yang baik dari para guide akan mendukung bangkitnya dunia pariwisata di Surabaya setelah masa pandemi", pesan Wiwiek kepada para pemandu wisata dalam acara teknikal meeting di Siola pada 8 Desember 2022.

Guide memang bisa dikatakan sebagai ujung tombak pariwisata karena mereka langsung berhadapan dengan wisatawan, baik yang datang dari dalam negeri (wisnu = wisatawan nusantara) maupun luar negeri (wisman = wisatawan mancanegara). Di tangan guide lah layanan wisata itu dipersembahkan kepada para tamu.

Kesiapan Obyek dan Tempat Tujuan Wisata

Setelah kunjungan Kapal Pesiar MS Viking Mars dan Seven Seas Explorer serta MV. Genting di bulan Desember 2022, maka akan dilanjutkan dengan rentetan jadwal kedatangan kapal kapal pesiar di tahun 2023.

Pada pasca pandemi, dunia pariwisata yang selama dua tahun terpuruk, kini unsur unsur dunia pariwisata harus bersama sama bergandengan tangan dan bahu membahu meningkatkan kualitas layanan melalui kemampuan dan kapasitasnya masing masing. Sedangkan pemerintah kota, dengan kapasitas yang dimilikinya, harus membenahi dan menambah infrastruktur pariwisata di kota Surabaya.

Selama ini pemerintah kota sudah membuka Wisata Pecinan Kembang Jepun. Selanjutnya disusul dengan penataan kawasan wisata religi Sunan Ampel yang selama ini sudah ramai kembali dikunjungi tamu. Apalagi Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, menginginkan adanya tema Little Mecca di kawasan Kampung Ampel.

Bahkan dalam sebuah pertemuan antara Walikota Eri Cahyadi dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Surabaya beberapa bulan lalu disampaikan lah strategi pelestarian dan pengembangan cagar budaya dengan cara pelestarian tematik. Misalnya tema Pecinan di kampung Pecinan. Tidak hanya pada pelestarian bangunan bangunan yang berarsitektur Tionghoa yang jadi perhatian dan sasaran pelestarian, tapi ada obyek obyek lain yang perlu diketengahkan, misalnya kuliner khas Pecinan. Karenanya dibukalah Kuliner Kembang Jepun pada malam hari.

Bahkan untuk menguatkan tema Pecinan, infrastruktur di kawasan Pecinan ini dibenahi seperti perbaikan jalan, pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU), pemasangan papan nama jalan, lampion serta bola bola pada trotoar di jalan Karet. Semua dibuat tematik yang bernuasa Pecinan. Bahkan pada pemilihan cat. Seperti merah dan kuning.

Bahkan Rumah Abu Han di jalan Karet, yang selama ini sulit diakses, juga sudah mulai terbuka untuk umum dalam konteks pariwisata. Rumah etnis Tionghoa, yang sudah ada sejak abad 17 ini, menjadi jujugan tamu tamu manca negara yang datang bersama kapal pesiar MS Viking Mars.

Jika di Kampung Pecinan menjadi ekspresi keberadaan etnis Tionghoa di Surabaya, Kampung Arab di Ampel menjadi gambaran etnis Arab di Surabaya, maka perlu ada gambaran Kampung Eropa di Surabaya. Kampung Eropa di Surabaya adalah fakta dan nyata.

Di kawasan di sebelah barat Kalimas, seberang Pecinan, memang bekas Kampung Eropa. Peninggalan peninggalan yang berbentuk gedung gedung yang lengkap dengan tulisan tulisan berbahadsa Belanda melengkapi data dan fakta keberadaan Kampung Belanda, Dutch Town.

Kawasan inilah yang perlu direvitalisasi, dikelola dan dikembangkan untuk tujuan tujuan pariwisata sebagai kelengkapan Kawasan Kota Lama Surabaya. Jika di Kembang Jepun ada tema Pecinan. Maka di jalan Rajawali dan Jalan Jembatan Merah dan sekitarnya perlu dikelola dengan tema Eropa atau Belanda.

Ini semua adalah ranah Pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangannya. Pemerintah melalui perangkat yang ada bisa mengajak pihak pihak terkait, utamanya yang ada dalam kawasan Kampung Eropa, untuk bersama sama mengelola kawasan itu dengan tema Kampung Eropa. Di Semarang sudah ada Kota Lama Semarang. Di Jakarta sudah ada Kota Tua Batavia.

Dengan terkolanya Kawasan Kota lama yang meliputi Kampung Eropa, Kampung Pecinan, Kampung Melayu dan Kampung Arab, maka dengan kunjungan wisatawan di masa mendatang, Surabaya akan sudah lebih siap dengan aset aset pariwisatanya.

Sambutan Pemerintah Kota Surabaya

Dalam kunjungan wisatawan yang datang bersama kapal Viking Mars, pemerintah kota Surabaya langsung turut menyambut mereka di Balai Kota. Di plataran gedung karya arsitek G.C. Citroen ini, mereka disambut seni Reog dan gamelan. Di dalam gedung mereka disambut kuliner Suroboyo. Ada jajanan dan minuman tradisional seperti sinom dan pokak.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (DKKOP) Kota Surabaya Wiwiek Widayati, mewakili Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, langsung menyambut dan melayani wisatawan. Wiwiek sibuk meladeni dan menyuguhkan refreshment.

Hari itu di lobby Gedung Balai Kota ramai dengan riuhnya para tamu yang menikmati kulineri Surabaya sambil menyaksikan atraksi reog dan tari. Bahkan seorang wisatawan asal Australia terlihat turut menari dengan gemulai nya. Pemandangan ini menambah semararaknya suasana di Balai Kota. Balai Kota seolah menjadi panggung budaya.

Wisatawan, yang menumpang di bus no 10, secara umum mengatakan bahwa half day city tour, yang dioperatori oleh Bond Jawa Tour, telah memberikan kesan dan wawasan baru bagi mereka. Bus no 10 ini menjelajah Kota Tua (Pecinan), Tugu Pahlawan, Kebon Binatang dan Balai Kota.

Untuk melayani sekitar 700 wisatawan dari berbagai negara, yang diangkut dengan 27 bus dan beberapa kendaraan kecil untuk shuttle, dibutuhkan tenaga pemandu sekitar 50 orang yang tergabung dalam Himpunan Pariwisata Indonesia Surabaya dan Jawa Timur. (nng/pul).

Ekslusifisme Beragama di Masyarakat Minang

Abad.id - Akhir-akhir ini muncul istilah ekslusifisme beragama yang menurut para pembawanya adalah sesuatu yang buruk. Dalam bayangan mereka, exclusivisme beragama membawa pertentangan dan perpecahan. Tapi saya yakin ketakutan terbesarnya adalah soal penerapan syariah Islam.

Alibinya, banyak yang takut dengan potensi pendirian negara Islam di Indonesia. Tapi menurut saya ini adalah ketakutan yang berlebihan. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya tidak pernah issue-issue yang demikian diributkan.

Sejak pilkada DKI dan Pilpres 2014 issue ekslusifitas beragama itu cenderung lebih banyak muatan politiknya, dipakai rezim sebagai fear mongering untuk menang dalam pemilu atau pilkada. Setelah pilpres dan pilkada usai ya tujuannya adalah pengalihan issue agar kita lupa pada korupsi atau bobroknya rezim, maka terus-terusan eksklusifitas Islam yang dipakai sebagai fear mongering, dipakai untuk menakut-nakuti masyarakat, dan dijadikan sebagai bahan demonology. Mengingat, rezim ini membutuhkan musuh bersama.

Selain karena semua keributan ini terjadi karena nafsu bertengkar lebih besar dari pada isi kepala. Nafsu bertengkar yang dibakar oleh syahwat politik. Diramaikan oleh buzzer-buzzeRp yang sepertinya dikasih briefing untuk selalu bikin gaduh. Agar orang lupa kalau negara ini sudah terpuruk.

Bobroknya rezim dan korupsi besar-besaran memerlukan kamuflase agar tak nampak nyata tak dibahas oleh banyak rakyat; Jiwasraya Rp16.8T, Rp Asabri 17T, BPJS Rp 43T, total 81,8T. Terus Bansos 7T, masih ditambah dana sosial untuk buruh dan difabel. Uang Haji, Uang AsAbri, Uang Bansos, Uang BPJS, Uang Jasaraharja, dan Uang Utang, uang anggaran untuk penanganan pandemi, siapa yang menikmati? Bisa diaudit gak? Siapa yang ganti? Siapa yang rugi? Dan kini, mulai mengincar dana Wakaf umat Islam.

Tapi lalu menyalahkan exclusivisme beragama, ini kan lucu sekali. Beragama itu memang harus exclusive. Agamaku ya untuk ku. Agamamu ya untuk mu. Jangan jadi inclusive. Repot kita kalau agamaku harus jadi untuk semua orang. Yang harus inclusive itu adalah kehidupan sosial. Bukan kehidupan beragama.

Tapi Padang punya konteksnya sendiri. Sama seperti Bali, yang ekslusif dalam ke-Hindu-annya, tidak boleh mengenakan jilbab, cadar dan seterusnya. Karena latar belakang budaya setempat yang tentu saja sangat berbeda.

Segala sesuatu perilaku dan aktivitas, termasuk fakta yang hidup dalam sebuah masyarakat dan menyatakan identitasnya adalah kebudayaan. Benar kerudung juga dipakai pada masyarakat Nasrani, namun dalam konteks masyarakat muslim hal tersebut menjadi bagian dari sistem nilai yang unik, sehingga jilbab menjadi entitas yang terbedakan dengan penutup kepala yang lain, dan bisa dinyatakan sebagai identifikator budaya, pengindentifikiasi budaya muslim yang unik dan indah.

Di dalam masyarakat Padang atau Minang berlaku; “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Adat manurun, syarak mandaki. Adat nan kawi, syarak nan lazim. Syarak mangato, adat mamakai. Tuhan basifat qadim, manusia basifat khilaf.” Bahwa adat istiadat adalah bagian dari agama karena bersendikan kitabullah bagi masyarakat Minang. Maka tidak salah jika kemudian mereka menerapkan aturan agar berjilbab, mengingat adat dalam suku Minang adalah bagian dari syarak(agama), yang bersendikan kitab suci (basandi kitabullah).

Pakaian adat Minang pada umumnya menggunakan penutup kepala dan penutup dada dari kain yang diselempangkan, dan sejak lama sudah ada tradisi tenun ikat, songket, ulos, dan lain-lain; yakni kain yang bahan bakunya bukan dibuat dari kapas, tetapi dari serat kayu, itu kenapa teksturnya tidak selentur kain yang terbuat dari kapas atau sutera.

Bagi orang Sumatera, Minang dalam konteks ini, memperlihatkan ujung sembulan payudara bukanlah merupakan etika pada saat upacara-upacara adat dilakukan, tetapi siapapun dapat melihat gadis-gadis mandi di sungai dengan kain bebasahan. Dalam konteks suasana formal itu ada etika yang tetap dijaga. Dalam sejarahnya, pakaian adat kebesaran wanita Sriwijaya sangat tertutup, bukan saja dengan kain tetapi dengan lempengan emas. Dan sifat perempuan Sumatera yang posisi sosialnya sejajar dengan pria, bahkan sangat dimuliakan dengan sistem matrilineal(menganut garis ibu), sehingga perempuan bukanlah komoditi sensualitas dalam kebudayaannya.

Jadi, jika anda mau menyuruh perempuan Sumatera untuk memperlihatkan payudaranya, maka anda harus membayar mas kawin yang sangat mahal, anda harus bayar dengan 1 kati emas, 7 kain songket emas, satu rumah dengan perabotan lengkap, dan tanah garap. Tidak mudah sebenarnya pacaran dengan wanita Minang dan sekitarnya, karena mahal maskawinnya. Tidak ada itu istilah icip-icip!!

Saya sangat menghargai ulama-ulama Islam yang punya keteguhan dengan akidahnya. Bukan orang-orang yang bilang semua agama itu benar hanya supaya dibilang open minded, toleran, pluralis, dan bisa diajak berbaur ceramah atau shalawatan saat Natal di gereja, atau beribadah dengan penganut agama lain. Kalau nanti saya bikin agama baru, apakah mau dibilang benar juga?

Saya bisa paham tentang aturan agama yang berlaku di Bali yang melarang siswanya berjilbab, hendaknya dipahami juga, masing-masing punya adat dan budaya yang mesti dihormati. Kenapa jika di Padang yang notabene mayoritas muslim eksklusif mengharuskan siswa berjilbab anda lalu protes? Tapi di Bali yang mayoritas Hindu ekslusif melarang berjilbab, anda yang ngakunya liberal, toleran, dan pluralis tidak protes? What the standar ganda you are...! Karena standardnya ganda maka hipokrisinya nyata. Di Bali pelarangan jilbab didukung pakai argumen nilai-nilai tradisi ke daerahan. Di Sumbar pake alasan yang sama ngga boleh. Terus bilang harus kebhinekaan? Toleransi?

Begitulah jika telunjuk yang menuding orang lain tapi cermin ngga punya. Padahal masalah paksaan pakai jilbab di sekolah ini juga paralel dengan paksaan pakai topi santa pada pegawai toko. Yang belain aturan jilbab ya orang yang marah pada topi santa. Begitu juga sebaliknya.

Buat saya, yang harus hilang itu adalah watak kekerasan dalam menegakkan akidah. Kalau kita sepakat untuk bernegara, hak untuk melakukan kekerasan itu hanya pada aparat negara. Dan itupun harus sesuai dengan UU yang ada dengan memperhatikan HAM.

Jadi, jika nanti ada yang ribut-ribut soal exclusivisme atau inclusivisme beragama, coba diperiksa. Tidakkah mereka sedang berusaha melakukan pendangkalan akidah dengan memaksakan paradigma mereka memanfaatkan tangan negara? (mda)

Inti Dari Suatu Penjajahan

Abad.id - Inti dari suatu PENJAJAHAN adalah merampas dan memindahkan kemakmuran atau kesejahteraan milik suatu bangsa kepada bangsa lain dengan cara apapun, lewat tangan siapapun, dan dengan biaya berapapun. Dengan kelicikan maupun kekerasan fisik (perang) jika perlu. Tapi ada cara penjajahan yang tidak memerlukan itu semua justru membuat yang dijajah jatuh cinta dan ketagihan rasa dijajah, bahkan sangat menikmati penderitaan yang ditimbulkan oleh penjajahan.

Lalu Era KOLONIALISME telah berakhir, Era IMPERIALISME juga telah selesai. They are old fashion styles. Aturan main baru itu adalah GLOBALISASI: Kolonialisme dan Imperialisme GAYA BARU.

Globalisasi dan modernisasi yang berciri kemajuan teknologi khususnya IT ternyata menciptakan social cleavage atau belahan sosial. Dan terlihat bahwa jurang keterbelahan sosial di Indonesia kian lebar dan tajam semenjak digelarnya Pemilu serentak bermodel one man one vote. Bahkan dalam praktik politik pun, adanya keberpihakan suatu institusi pemerintah dan negara terhadap partai politik atau kandidat tertentu merupakan benih atas ketidaksolidan antar lembaga, saling curiga mencurigai, merebaknya ego sektoral, dan lain-lain, lalu ujung-ujungnya negara menjadi lemah. 

Ini salah satu akibat amandemen UUD 1945 sebanyak 4 X yang juga telah memandulkan fungsi DPR/MPR, membuat lumpuh pasal 33 UUD 1945 dan lain-lain. Amandemen melahirkan UUD baru bertitel "UUD 2002". Akibatnya, substansi pasal 33 lumpuh. Bumi, air dan segala yang terkandung dibawahnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi dalam praktiknya justru banyak dikuasai swasta, dan dikendalikan segelintir orang (bahkan asing) untuk kepentingan diri dan kelompok mereka sendiri. Sekali lagi, pasal 33 mandul, lemah dan cuma jadi slogan semata. 

Hadirnya UUD 2002 justru membidani berbagai UU yang pro kepentingan asing dan bukan pro kepentingan nasional, atau bukan melayani rakyat selaku pemilik negeri. UUD 2002 membidani puluhan bahkan ratusan UU yang tidak lagi pro rakyat, ataupun mungkin ketika GBHN ditiadakan, atau sebab Otonomi Daerah (Otoda) memarakkan korupsi oleh raja-raja kecil, atau bisa jadi akibat multipartai yang membikin high cost politics, dan atau-atau lainnya. Sekali lagi, entahlah. Perlu kajian secara serius dan mendalam guna mencari "biang keladi" atas kegaduhan di hilir tersebut dengan berbasis idealisme dan nasionalisme para perumusnya.

Amandemen tersebut juga bisa diistilahkan sebagai kudeta konstitusi. Kudeta yang paling sunyi, tanpa gaduh dan ribut, yang kini melegalisir penjajahan melalui sistem politik via sistem konstitusi. Tidak ada letusan peluru maupun perang senjata, tapi sebagian kekayaan bangsa malah jatuh serta lari ke luar, jatuh ke entitas yang tidak berhak sama sekali.

Hari ini pula, kita telah tiba di puncak piramida keterpurukan bangsa yang entah kapan bangkitnya.(mda)

Penulis : Malika D. Ana

All Photos taken by myself

Stockholm Sindrom dan Penjajahan Modern

Abad.id - Yang repot dalam masalah bernegara itu sebenarnya adalah mindset. Rakyat Indonesia yang mungkin karena hidup di negara bekas jajahan ini merasa defaultnya adalah semua hal itu tidak boleh dilakukan kecuali diijinkan negara (atau aparatnya). Kulina atau terbiasa disuruh-suruh, dijadikan jongos, batur, atau budak dahulunya oleh petinggi-petinggi kerajaan hingga jaman penjajahan oleh bangsa Eropa.

Di negara barat beda lagi. Setelah masyarakat lepas dari kekuasan monarki dan kepausan, mereka mengambil default dari sisi berbeda. Apa saja boleh sebelum ditentukan tidak boleh oleh negara. Karena mereka sadar betul bahwa negara itu ada memang dengan wewenang sebagai pembatas kebebasan. Liberty for all! Bebas begini begitu...

Makanya pembatasan kemerdekaan di Barat benar-benar diyakini sebagai jalan untuk mendapatkan harmoni sosial yang lebih baik. Kalau bukan karena itu, mereka tidak akan mau mengorbankan hak-hak mereka sebagai manusia yang bebas. Maka setiap undang-undang itu selalu dibaca sebagai hak apa yang sedang dikorbankan dan digunakan untuk manfaat apa. Jadi clear! Hak apa yang dikorbankan, lalu rewards apa yang akan mereka dapatkan.

Di Indonesia, karena mindsetnya kebalik...maka undang-undang itu akhirnya dibaca sebagai apa yang sekarang diperbolehkan. Dan dengan aturan yang seperti apa diperbolehkannya. Tidak terasa jika kemudian aturan-aturan itu justru merenggut hak-hak sebagai warga negara. Maka jangan heran kalau pemerintah berlomba-lomba bikin undang-undang.

Karena fokus dengan aturan seperti apa diperbolehkannya, maka undang-undang itu pada akhirnya menambah terus kekuasaan dan wewenang negara aka pemerintah. Tidak ada check and balancesnya, alias tidak ada penyeimbangannya. Malah sebisanya punishment dibanyakin tapi hak-hak warga negara dikebiri. Sebut saja Polisi Indonesia; boleh dibilang tidak ada pihak diluar lembaganya yang bisa mengontrol atau menjadi penyeimbangnya.

Sebangun dengan jaman penjajahan. Bedanya dulu dilakukan oleh Londo putih sekarang oleh Londo ireng alias bangsa sendiri. Kenapa? Karena watak kekuasaan di negara ini tidak pernah benar-benar berubah. Begitupun sikap kita... Kita tidak satu suara dalam banyak hal, sehingga kegaduhan yang terjadi justru kontra produktif, dan ini melemahkan sistem Ketahanan Nasional. Ini juga yang disebut devide et impera dari sisi internal, dan kita dengan sukarela dan bahagia lahap menyantapnya. Banyak ragamnya, antara lain:

Adu jangkrik rasa lembaga, sabung ayam aroma ormas, belah bambu bermenu partai, antarmazhab bahkan antaragama, antar suku dan golongan, dan bahkan antar sesama warga. Ini skema penjajahan gaya baru. Tanpa desingan peluru dan bau mesiu, tapi sebuah bangsa bisa lumpuh Ketahanan Nasionalnya.

Sejak merdeka kebebasan kita hanya bergantung pada kemurahhatian penguasa. Kita pernah punya Orde Baru dan kita segera (dan mungkin telah) memasuki Orde Baru jilid 2 karena pada dasarnya kita sebagai rakyat merelakan hal itu terjadi. Biasa dijajah sih...jadi ya seneng ajah. Keseringan disakiti, dibohongi, dibodohi, ditidak jujuri, dikalahkan, dimelaratkan dan dihisap sumber daya hidupnya menimbulkan sensasi ketagihan rasa sakit, seneng ditindas, dan justru jatuh cinta sama penindasnya.

Ini menjadikan sindroma akut di alam bawah sadar yang menjangkiti hampir sebagian besar bangsa Indonesia. Sindroma yang disebut dengan Stockholm Sindrom. Karena terbiasa, jadi pengen terus seperti kebiasaan. Biasa dijajah, biasa disiksa, biasa disakiti, biasa menderita, lama-lama menikmati dan menjadi kepribadian yang sakit (sakit jiwa) "jatuh cinta" pada keadaan yang demikian bahkan kepada oknum yang membuatnya demikian. Rindu disakiti terus!

Inilah modus penjajahan modern, bukan dengan cara menghancurkan negara target/obyek dengan perang militer, lalu merampok sumber daya yang dimiliki. Tapi modus dalam penjajahan modern itu justru negara obyek dipelihara dalam sebuah sistem kolonialisme ---hidup segan mati tak mau--- sehingga "susu" dan “saripati”-nya (potensi ekonomi dan SDA) dihisap oleh kaum kolonialis tapi si obyek  yang dihisap dan dikeruk potensi sumber daya alamnya tidak merasa, bahkan malah minta diperas lagi, dihisap lagi. Seperti itulah narasi stockholm syndrom, obyek yang dijajah malah jatuh cinta kepada entitas perampas kehidupannya.

Sungguhpun ini bukan refleksi 17 Agustusan tapi pesannya memang kesana. Masih panjang perjalanan bangsa ini untuk memaknai kemerdekaannya. Atau akankah tercerai berai sebelum sampai ke sana? (mda

Nikel merupakan logam yang sangat dibutuhkan oleh banyak industri dan merupakan bahan utama dalam pembuatan baterai litium yang digunakan untuk kendaraan listrik. Fakta menariknya Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, hingga mencapai 23% dari total cadangan global, dengan sumber daya nikel sebesar 17,7 miliar ton bijih dan 177,8 juta ton logam. Dengan cadangan nikel sebesar itu, selama ini Indonesia menjadi pelaku ekspor bijih nikel ke negara-negara lain. Namun, sejak 2020 Indonesia melarang ekspor bijih nikel guna mendukung hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah.

Namun, dibalik semua itu pada faktanya industri nikel menyumbang polusi udaya yang cukup besar khususnya di Kawasan industri. Polutan yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel ini mulai dari NOx, SO₂, Mercuri, hingga Particulate Matter (PM 2,5). Polusi ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan para pekerja dan masyarakat sekitar kawasan industri. Bahkan menurut analisis CREA dan CELIOS, jumlah kematian akibat aktivitas pengolahan logam dan captive power penunjang industri diperkirakan akan meningkat secara signifikan hingga tahun 2030 sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi.

Selain polusi dan dampak kesehatan bahkan kematian, diperkirakan beban ekonomi juga akan terus meningkat karena dampak kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara dari aktivitas pengolahan logam dan captive power penunjang industri ini.

Baca selengkapnya hanya di Transisibersih.org atau kunjungi instagram kami di @transisibersih

Prabowo Subianto yang kini sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, dalam pidatonya telah mengaskan komitmen Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dan energi menjadi langkah yang strategis menghadapi tantangan global. Swasembada energi ini harus berjalan seiring dengan program transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. Dalam upaya mewujudkan komitmen ini, telah diluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang merupakan skema pendanaan dari negara-negara maju yang bertujuan untuk membantu negara berkembang dalam beralih dari penggunaan energi kotor ke energi bersih. Namun, hingga kini Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan negara maju lainnya yang disebut International Partners Group (IPG) masih belum siap memberikan dukungan finansial untuk menyukseskan transisi energi di Indonesia. Mereka hanya menawarkan dana hibah dalam jumlah yang kecil serta pinjaman dengan bunga komersial.

Sedangkan berdasarkan dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) yang dikeluarkan JETP Indonesia, setidaknya diperlukan dana sebesar 25 miliar USD untuk memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara yang memicu polusi udara. Menurut Hariyadin Mahardika, selaku Direktur Program Financial Research Center and Clean Energy (FRCCE)-Transisi Bersih, setidaknya terdapat tiga opsi alternatif yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, mencari negara mitra alternatif selain dari negara-negara (JETP). Kandidat terkuat adalah Cina, mereka telah berhasil menaikan bauran energi bersih dalam kurun waktu 20 tahun, yang awalnya hanya 5% pada tahun 2004 menjadi 40% pada tahun 2024. Pendanaan program transisi energi di Cina ini menggunakan skema pendanaan inovatif  yang tidak membebani rakyat. Secara spesifik, Cina juga menawarkan pembiayaan terhadap proyek-proyek transisi energi yang tengah digarap Indonesia. Cina akan berfokus pada akselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, karena Indonesia merupakan pasar yang potensial. Solusi tersebut berbeda dengan konsep transisi energi JETP yang menekankan pada penutupan dini PLTU.

Kedua, mewajibkan pemilik smelter untuk menggunakan pembangkit listrik  energi bersih sebagai sumber energinya. Penggunaan energi bersih ini akan menggandakan ekef positif bagi perekonomian. Selain itu juga dapat meningkatkan kembali kualitas udara yang ada di kawasan tersebut dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar tambang, serta mengurangi eksternalitas negatif dari aktivitas kegiatan eksploitasi tambang.

Alternatif ketiga, Prabowo Subianto yang kini menjadi presiden Indonesia harus mengejar efek pengganda ekonomi dari agenda hilirisasi nikel dengan cara menyelaraskan dengan program transisi energi. Kita membutuhkan sumber pendapatan yang baru dan cepat, salah satunya yaitu bisa dengan memungut windfall profit tax untuk komoditas batu bara. Dengan menetapkan pajak sebesar 25%, maka potensi pendapatan dapat mencapai 25 triliun per tahun. Potensi penadapatan juga akan semakin besar jika di kepemimpinan sekarang mampu mengamankan royalti tambang yang selama ini hilang akibat penyelundupan dan penambangan ilegal.

Baca selengkapnya hanya di Transisibersih.org atau kunjungi Instagram kami di @transisibersih