Kembalinya Negara Kekuasaan

Abad.id - Konon katanya Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum(Rechtstaat) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima. Equality before the law. Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum. Hal ini sesuai pasal 28D ayat 1 UUD 45 bahwa "Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Sehingga semua persoalan hukum sudah seharusnya diselesaikan di lembaga peradilan.

Realitasnya, penguasa sering main kayu terhadap warga negranya sendiri. Banyak narasi ketimpangan hukum belakangan ini. Hukum juga tebang pilih dan pandang bulu; kalau kamu sipit dan putih, kamu boleh melakukan pelanggaran dan hukum akan berpihak kepadamu, hingga ada anekdot seperti itu. Boleh disebut beberapa misalnya, soal penghinaan terhadap presiden yang pelakunya kebetulan warga keturunan, akhirnya pelaku bebas melenggang tanpa hukuman, dianggap anak-anak sedang berkelakar, bedakan dengan anak STM pembawa bendera merah putih yang hingga kini tak kunjung mendapatkan keadilan di balik jeruji besi, semata karena dia ikut menyuarakan aspirasi rakyat dalam aksi mahasiswa beberapa waktu lalu. Dan masih banyak kasus persekusi rakyat yang dianggap oposisi. Termasuk kasus yang terjadi belakangan terjadi; penangkapan sejumlah aktifis KAMI, penembakan 6 orang sipil, penangkapan HRS dan pembubaran FPI ormasnya, serta pengambil alihan aset-aset pesantrennya, bandingkan dengan buzzeRp yang sengaja dipiara untuk tujuan pecah belah macam Densi, AJ aka Permadi, Ade dan lain-lain, yang sudah terang benderang mengadu domba, meski ada seribu laporan, mereka tidak akan ditangkap. Kasus arogansi yang paling baru adalah pemberhentian wakil dekan di UNPAD karena ditengarai sebagai pengurus HTI dan FPI.

Bisa dipahami banyak alasan untuk tidak suka pada FPI. Kebanyakn karena intimidasi fisik pada sesama warga. Tapi, cara-cara yang dilakukan oleh rezim ini dalam melarang dan membungkam FPI (tanpa pernah ada pengadilan atau bahkan peringatan) adalah tanda-tanda kembalinya negara kekuasaan. Bukan lagi negara hukum. Hukum dan aparat yang seharusnya menciptakan rasa aman, malah bikin was-was karena hukumnya tidak pernah jelas, dengan apparat juga semaunya. Lalu kita terpaksa menyensor diri sendiri.

Jangan salah fokus. Yang dibahas itu pembubaran suatu organisasi tanpa ada nya proses pengadilan. Dukungan pada ISIS dan sebagainya itu tuduhan yang seharusnya dibuktikan di pengadilan dulu. Begitu kalau mau runut berpikirnya. Setidaknya ikuti jalur hukum. Ada mekanisme pembubaran organisasi, yaitu melalui lembaga yudikatif. Ini jadinya eksekutif mengambil peran yudikatif.

Jika polisi bikin kekacauan, yang ditindak itu oknum polisinya, bukan bubarin instansinya...demikian pula dengan ormas FPI. Jika anggota FPI melakukan sweeping dan tindak kekerasan terhadap warung-warung atau tempat-tempat hiburan, tempat maksiat dan lain-lain, perkarakan melalui jalur hukum pelaku-pelakunya (orang-orangnya), bukan lalu bakar lumbungnya.

Saya sama ngga sukanya dengan banyak orang soal tindakan-tindakan sepihak FPI melalui penggrudukan tempat-tempat maksiat atau warung-warung yang buka di bulan puasa. Tapi ya harusnya bawa penggruduk itu ke pengadilan. Adili kesalahannya, bukan diculik lalu ditembak mati.

Sekali lagi, tindakan tegas itu harus selalu berada dalam jalur konstitusi. Memangnya anda mau penjahat ditembak-tembakin di jalanan tanpa proses pengadilan kayak Petrus jaman Orba dulu? Lalu mainin opini publik untuk membenarkan fasisme?

Ketika rakyat bicara tanah airnya, ketika rakyat bicara keadaannya, ketika rakyat bicara kesulitannya, tentang hak-hak nya yang banyak dilanggar pemerintah, ketika rakyat bicara masa depannya, ketika rakyat bicara kematiannya, pemerintah selalu menjawab dengan;

"Kita negara hukum, menyelesaikan masalah sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan seadil-adilnya"

Ketika rakyat melihat ketidak jelasan kinerga negara, ketika rakyat merasakan ketidak netralan lembaga-lembaga aparatur terkait, ketika rakyat mulai membangun kesadarannya dalam situasi-situasi ketidak percayaan, pemerintah selalu menjawabnya;

"Siapapun baik perorangan, kelompok dan golongan yang melakukan tindak disintegrasi bangsa, maka ia dan orang-orang di antaranya wajib diberikan sangsi hukuman yang sesuai demi tegaknya persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya."

Saya jadi teringat omongan Gusdur;

"Ini negeri seolah-olah, seolah-olah adil karena ada pengadilan." Pada kenyataannya ya kekuasaanlah yang dipakai untuk menyelesaikan masalah dan dipakai untuk melakukan pendekatan pada sejumlah oposisi dengan cara-cara represif.

Front Pembela Islam dilarang, pada hari yang sama dideklarasikan Front Persatuan Islam. Kurang nyata apa lagi kalau SKB itu ngga ada dampaknya. Tapi bukan itu substansinya. FPI mungkin saja bisa dilarang dan dibubarkan kapanpun pemerintah mau, tapi segera setelah dibubarkan akan terbentuk wadah yang baru dengan massa yang lebih banyak lagi dan lebih militan tanpa kesulitan apapun. Atau boleh jadi menjadi gerakan tanpa wadah dan bentuk juga sangat mungkin. Dan ini akan sangat berbahaya karena negara akan kehilangan kontrol terhadap gerakan mereka.

Organisasi itu TIDAK dapat dibubarkan dari luar. Sebuah organisasi akan bisa dibubarkan hanya jika para pendiri, para penasehat, para pengurus sepakat bahwa terjadi ketidak cukupan sumber daya untuk mengarahkan organisasi menuju tujuannya. Itu adalah keputusan internal dengan musyawarah dan mufakat secara nyata.

Akan menjadi sangat berbahaya apabila organisasi seperti FPI yang militan menjadi organisasi bawah tanah. Tujuan organisasinya bukan lagi sekedar kritik, tetapi mengumpulkan sekuat-kuatnya sumber daya agar para pengurusnya dapat duduk secara formal dalam lembaga legislatif, eksekutif, atau yudikatif bahkan milliter dalam sebuah gelar operasi yang sangat rahasia untuk memenangkan tujuan-tujuan ideologisnya, bukan sekedar tujuan strategis dan taktis.

Jangan anggap enteng FPI sebagai organisasi, andaipun sangat benci dan sinis terhadap corak perilakunya, organisasi sekecil sekumpulan semut pun punya kemampuan untuk ber-evolusi dari sekedar sekumpulan semut tak berbahaya menjadi Marabunta yang kekuatannya melampaui harimau dan gajah, apalagi organisasi bawah tanah yang solid. Karena ada unsur "ideologi", dan ketika itu mengena dan menyasar tepat ke sasaran, maka terbentuklah "spora". Semakin keras dikikis, akan semakin lebat tumbuhnya dan semakin kuat akarnya.

Maraknya kasus bernarasi arogansi kekuasaan makin membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara sudah berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan, terbukti dengan banyaknya kasus pelanggaraan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan kekuasaan, selain tidak melalui proses hokum, sering juga terjadi sesuai dengan kehendak penguasa.

Jika dibiarkan terus terjadi, maka jangan heran kalau kemudian masyarakat yang merasa hak hukumnya diinjak-injak akan menyelesaikan ketidak adilan yang dialaminya dengan caranya sendiri. Karena pemerintah sepertinya mengajari rakyat untuk 'main hakim sendiri.'

Karena kunci dari nation leadership adalah kemampuan berkomunikasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan itu. Ada yang namanya personal approach untuk mensikapi berbagai persoalan yang ada, tidak cukup dengan cara-cara normatif saja. Jika komunikasi seorang pemimpin jelek....ya wassalam, jangan pernah salahkan rakyat. (mda)

abad.id- Jangan remehkan buruh migran Indonesia yang saat ini merantau di penjuru dunia. Mereka berangkat mencari penghidupan yang kebih baik bukan karena terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia, namun mereka berangkat merantau karena gila kerja. Semangat gila keja ini mereka buktikan saat di negara tujuan dalam bentuk loyalitas. Banyak buruh migran Indonesia telah menjadi warga kelas dunia setelah melewati generasi ke 3 di tanah rantau.

Bermula dari aturan "Koeli Ordonantie" pada tahun 1880 yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja di perkebunan Belanda di Sumatra. Prancis kemudian meminta buruh untuk pertambangan nikel dan perkebunan di NC, (Kaledonia Baru).

Maka gelombang pertama imigran Jawa di Kaledonia Baru terdiri dari 170 orang buruh kontrak, yang tiba di Noumea pada tahun 1896. Empat puluh dua tahun sebelumnya, Napoleon III telah mendirikan koloni hukuman milik Perancis di Kaledonia Baru. Sebagian besar narapidana yang dikirim ke sini adalah tahanan politik dari Komune Paris. Pada tahun 1894, Gubernur Kaledonia Baru Perancis, Paulus Feillet, menghapuskan imigrasi dan menggantikan tenaga pidana penjara dengan tenaga kerja imigran Asia, terutama dari Jepang, Jawa (Indonesia) dan Vietnam, yang datang untuk bekerja di pertambangan dan perkebunan.

Awalnya dikirim untuk bekerja di bidang pertanian, pada tahun 1899 orang Jawa mulai bekerja di industri pertambangan, yang menawarkan upah yang lebih baik namun kondisi lebih sulit. Setelah masa kontrak mereka berakhir, beberapa dari mereka kembali ke Jawa. Tetapi banyak yang tetap di New Caledonia, sebuah pilihan yang memaksa hak mereka untuk repatriasi. Itu juga pilihan yang mengharuskan mereka mencari pekerjaan baru.

Gelombang kedua imigrasi dari Jawa terjadi pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia II ketika ekonomi New Caledonian menghadapi kekurangan tenaga kerja kronis bersamaan dengan ledakan di produksi nikel dan kopi. Antara tahun 1933 dan 1939 lebih dari 7800 orang Jawa meninggalkan Jawa untuk Noumea. Banyak dari mereka telah menandatangani kontrak lima tahun dengan agen mereka.

Ketika tiba mereka menemukan pekerjaan di bidang pertanian dan pertambangan, serta tenaga kerja domestik. Relik kontemporer yang paling menarik dari gelombang pertama dan kedua di New Caledonia Indonesia adalah Tiebaghi, yaitu pemukiman pertambangan di wilayah pegunungan terpencil dekat Koumac di sebelah utara. Ini adalah tujuan bagi banyak buruh kontrak Indonesia (baik pendatang baru dan kelahiran setempat) antara tahun 1896 dan 1949. Di Tiebaghi, orang Jawa bekerja di tambang krom bawah tanah bersama Vietnam dan Jepang. Mungkin karena berperawakan kecil, maka dianggap ‘mudah’ bagi mereka untuk memasuki terowongan bawah tanah. Sekarang lokasi tambang dan peninggalan desa pertambangan ini sedang dipulihkan oleh Asosiasi untuk Perlindungan Pertambangan dan Warisan Caledonian Utara.

Gelombang ketiga emigrasi, terdiri dari sekitar 600 warga Indonesia yang datang ke New Kaledonia selama booming nikel antara 1967 dan 1972, untuk bekerja pada kontrak tahunan terbarukan, terutama dalam industri konstruksi. Di Kaledonia Baru, orang Jawa (Indonesia) meraih reputasi sebagai pekerja yang rajin.

Diperkirakan sekitar tahun 1969-1973, sebuah perusahaan Prancis Citra Pachaue RI merekrut 600 tenaga kerja Baru. Kontrak kerja selama satu tahun dipekerjakan cadangan di tambang nikel di pulau yang memiliki 30 persen. Dalam perkembangannya, pekerja Jawa juga diandalkan untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan perumahan di Kaledonia Baru. Sesuai sifat orang Jawa alet kini pun orang Jawa merambah beragam bidang pekerjaan.

Secara sosial, Jawa Kaledonia Baru masih religius menganut agama Islam, Katolik, Protestan dan memunyai perkumpulan kematian serta seiring semakin kokohnya keberadaan masyarakat jawa Kaledonia Baru. Pada peringatan 100 tahun migrasi Jawa ke Kaledonia Baru, seperti dicatat terbitan Le Quotidien Calédonien edisi integral dan mengisi beragam posisi masyarakat Kaledonia. Kosa-kata dan sebutan kekerabatan dalam bahasa Jawa pun sudah diserap dalam masyarakat Prancis-Kaledonia, semisal sebutan Kakang" alias Frères (dalam Prancis ditulis les Kakanes) dan "Mbakyu" alias Soeurs (dalam Prancis ditulis les Bayous).

Beranak Cucu, Hingga Jadi Pengusaha Kaya

Jawa Kaledonia Baru tidak selamanya hidup menjadi buruh. Sejumlah contoh semisal Daryana alias Sunaryo asal Slawi yang menjadi kuli kontrak tahun 1937 dan di tahun 1996 sudah memiliki 15 apartemen yang disewakan. Per unit apartemen disewakan 140.000 franc atau senilai Rp 2,8 juta yang berarti setiap bulan dia menerima 2,1 juta franc atau Rp 42 juta (ketika itu satu dollar AS= Rp 2.000). Itu berarti per bulan,mantan kuli kontrak itu yang beristrikan Tupiyah menerima 22.000 dollar AS. Hubungan dengan Indonesia pun tidak terputus. Dari tiga anak pasangan Daryana-Tupiyah, seorang di antaranya tinggal di Yogyakarta. Sedangkan seluruh keluarga besar lainnya bermukim di Kaledonia Baru dan Prancis.

Ada juga kisah Sutikno migran gelombang terakhir yang tiba tahun 1972 di Kaledonia Baru sebagai ahli mekanik Kimlu Sutikno menjadi pengusaha bengkel, pemilik izin penjualan dan show room Peugeot serta memiliki konsesi pompa bensin.

Lambat laun nasib mereka membaik karena kondisi ditingkatkan dari segala segi. Apalagi di tahun 1970-an kini Kaledonia Baru yang merupakan wilayah Prancis memiliki taraf hidup mendekati kemajuan Eropa Barat. Berbeda dengan kondisi Indonesia pasca kemerdekaan yang terus mengalami pasang-surut guncangan politik sehingga peri kehidupan rakyat masih banyak tertinggal dan marjinal dibandingkan negeri jiran di kawasan.

Contoh lain Djintar Tambunan berumur 65 masih bekerja sebagai seorang insinyur di Noumea, merupakan anggota dari sebuah minoritas yang tidak biasa. Dia salah satu dari orang Indonesia yang sangat sedikit di Kaledonia Baru yang masih fasih berbahasa Indonesia. Istrinya Soetina yang orang Jawa tidak, demikian pula dengan ke dua anaknya yang sudah dewasa. Seperti kebanyakan teman-teman Indonesia mereka, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Perancis.

"Saya datang ke sini pada 1970, saat pertambangan sedang marak lewat kontrak yang sudah disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja," kata Djintar kelahiran Balige, Sumatera Utara.

Menurut Tambunan, hanya beberapa dari mereka migran gelombang ketiga tetap di New Kaledonia, sebagian besar pindah kembali ke Indonesia dan beberapa telah meninggal dunia. Mereka yang tinggal di New Kaledonia bekerja dalam berbagai industri termasuk teknik, transportasi dan pembangunan infrastruktur.

Djintar Tambunan mengatakan setidaknya terdapat tiga kategori masyarakat Indonesia dan keturunannya yang tinggal di NC yaitu golongan niaouli, wong baleh dan wong jukuan. "Niaouli itu adalah keturunan pertama masyarakat Indonesia yang lahir di NC dengan orang tuanya berasal langsung dari Indonesia," kata Djintar.

"Dulu belum ada cuti, termasuk cuti melahirkan jadi begitu si ibu melahirkan anak, tiga hari kemudian, ia harus melaksanakan tugas sebagai orang kontrak, jadi anak tersebut dibalut dengan kain batik dan ditaruh di bawah pohon niaouli saat orang tuanya bekerja," kata Djintar menjelaskan asal usul kata niaouli.

Sementara wong baleh artinya adalah "orang-orang yang kembali (balik)". "Setelah kemerdekaan Indonesia, sekitar tahun 1950-an, orang-orang kontrak menuntut pulang ke Indonesia tapi ternyata di sana mereka sulit untuk hidup sehingga kembali lagi ke New Caledonia," jelasnya.

Tercatat pada 1952 dan 1954-1955 terjadi kepulangan massal orang-orang Jawa dan hanya tinggal 2.000 orang yang menetap di NC. Padahal pada akhir 1939-1940 terdapat 20.000 orang keturunan Jawa.

Sedangkan "wong jukuan" artinya adalah bawaan keluarga atau mereka yang lahir di Indonesia namun dibawa ke NC oleh orang Indonesia yang tinggal di NC. Istri Djintar, Soetina masuk dalam golongan niaoli, ayahnya berasal dari Sragen dan ibunya berasal dari Slawi. Soetina sendiri masih menggunakan bahasa jawa ngoko di rumah dan bahasa Prancis --bahasa resmi di NC-- saat berada di luar rumah.

Warga Indonesia dan keturunannya memiliki beragam jenis pekerjaan mulai dari pekerja tambang nikel, pekerja swasta, ibu rumah tangga yang bekerja paruh waktu sebagai penata laksana rumah tangga (femme de menas) atau pengusaha restoran.

Beberapa keturunan Indonesia yang sudah menjadi WN Prancis ada yang menduduki jabatan penting seperti Roesmaeni Sanmohammad yang menjadi anggota parlemen dan aktif melestarikan seni tari Jawa kreasi baru serta pernah belajar tari Jawa di Padepokan Bagong Kusudihardjo, Yogyakarta.

Terdapat juga Corine Voisin yang sekarang menjabat sebagai Walikota La Foa, salah satu wilayah di Provinsi Selatan dan Mohamed Raden Kasim (alm) yang namanya diabadikan sebagai nama taman di daerah Sixeme Km, Noumea karena pada masanya menjadi satu-satunya orang yang pandai memainkan alat musik gitar Hawai.

Tidak ketinggalan Emmanuelle Darman yang pernah menjadi Miss New Caledonia pada 2005 dan setidaknya 25 warga keturunan Indonesia yang ikut serta dalam tim NC dalam Pacific Games periode 1963-2007.

Budaya masyarakat Indonesia, khususnya budaya Jawa juga masih terpelihara dengan baik. "Masih ada sunatan, pernikahan atau upacara kematian yang tetap dilakukan hingga saat ini, termasuk yang dilakukan di Wisma Indonesia ini untuk memperkenalkan dan meneruskan kebudayaan Indonesia," kata kata Djintar Tambunan. (pul)

Dekrit Untuk Kembali ke UUD 45 Asli

Abad.id - Bahwa Indonesia sebagai Negara harus dibentuk ulang. Melalui konsensus baru dan lahir dari proses MUSYAWARAH RAKYAT yang mewakili wilayah-wilayahnya. Disitu bisa kita rumuskan kembali NEGARA MILIK RAKYAT ini. Melalui konsensus dan musyawarah kita akan bisa urutkan dari awal sampai Rakyat benar-benar memiliki Negaranya.

Sebenarnya, bergulirnya reformasi ditujukan sebagai gerakan koreksi atas penyalahgunaan kekuasaan di orde baru. Euforia perubahan itu kemudian tidak hanya melahirkan demokrasi di segala bidang, tetapi juga peninjauan kembali UUD 1945 melalui amandemen. 

Tetapi, amandemen terhadap UUD 1945 telah mereduksi, mengubah dan mengacaukan sistem ketatanegaraan serta menghilangkan kedaulatan rakyat. Kehadiran UUD hasil amandemen atau kita sebut sebagai UUD NRI 2002 alias UUD 45 palsu menjadikan semangat kolektivitas yang menjadi ciri khas bangsa sejak dulu kini hancur digerus konsumerisme dan semangat mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Kecintaan kepada negara dan rakyat sudah berganti menjadi pemujaan terhadap komoditas. 

Perubahan atau amandemen UUD 1945 itu pada akhirnya salah kaprah. Alih-alih mengikuti semangat Reformasi, amandemen justru menjadi kuda tunggangan agenda neo kolonialisme dan liberalisme yang keluar dari akar Indonesia sejatinya. UUD amandemen bukanlah proses penyempurnaan UUD 1945 agar senapas dengan kemajuan jaman, tetapi justru upaya mengotak-atik isinya dan membuang segala fondasi yang berbau anti kolonisme dan pro kesejahteraan rakyat. Pasca amandemen UUD 45 justru pengaturan ekonomi oleh negara dialihkan, yang muncul kemudian adalah liberalisasi perdagangan, deregulasi dan privatisasi.

Belum lagi, model pengelolaan kekayaan alam dan sumber daya nasional malah berorientasi ke asing. Tujuan kegiatan ekonomi kini adalah keuntungan bagi usaha perseorangan, bukan lagi pro kepada kemakmuran rakyat.

Padahal yang dituntut Reformasi itu adendum atau penambahan klausul tanpa mengubah naskah aslinya, tetapi pada praktiknya yang dijalankan oleh kaum reformis adalah mengubah subtansi UUD 1945.

Jadi soal amandemen UUD 45 mestinya presiden sangat bisa menggunakan kekuasaannya, kita butuh DEKRIT Presiden untuk kembali ke UUD'45 asli sesegera mungkin!

Dekrit yang dimasa lalu pernah dilakukan oleh Bung Karno di 5 Juli 1959, jika dilakukan kini, baru rezim Jokowi ini pasti menuai pujian sebab telah mengatasi banyak kegaduhan karena negara sudah dikudeta melalui konstitusinya. 

Pertanyaanya: beranikah presiden melakukan Dekrit seperti yang dilakukan oleh presiden Soekarno dulu?(mda)

Mengasumsikan Demokrasi di Indonesia

Abad.id - Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Awalnya, tujuan demokrasi itu bagus berangkat dari pemikiran Vox Populi Vox Dei atau dalam bahasa nasional artinya Suara Rakyat Suara Tuhan. Dalam praktiknya, tidak selalu seindah angan-angan, pada kenyataannya justru rakyat lah yang "harus" mengikuti sang penguasa yang seolah-olah melebihi dari arti Tuhan.

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan kebijakan.

Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara.

Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (direct democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara.

Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki(gerombolan).

Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Teori sih ideal...praktiknya, ASUdahlah!

Dan demokrasi di Indonesia nampaknya hanya dilihat secara arti dari demos dan kratosnya (pemerintahan dari rakyat), bukan pada nilai-nilai implementatif pada sektor kebutuhan masyarakat atas makna demokrasi itu sendiri.

Karena jika ditafsir beneran, jadi berdiksi "Demokrasi Wani Piro."

Ini terjadi karena high cost politik atau tingginya biaya politik masih menyuburkan praktek paternalistik antara politisi dengan pengusaha. Itu tak bisa dipungkiri. Bagaimana tidak, untuk menjadi pejabat publik disini memerlukan ongkos politik yang tidak bisa dibilang sedikit. Kalah menang tetep berbiaya mahal.

Flash back saja, karena Indonesia pernah mengalami beberapa bentuk demokrasi. Pertama, demokrasi terpimpin di Orde Lama, wasitnya tunggal. Pemimpin besar revolusi yang tidak pernah dipilih langsung dalam pemilu. Disebut juga sebagai Demokrasi Terpimpin. Lalu dalam masa Orde Baru, kita menjalankan demokrasi seolah-olah alias pseudo demokrasi yang sering kita kenal sebagai Demokrasi Pancasila yang pada praktiknya menggunakan DPR dan MPR (hanya) menjadi stempel kekuasan presiden. Dan dua-duanya adalah pengalaman buruk dimasa lalu.

Dimasa reformasi ini, secara formal dan praktik kita memang lebih baik. Presiden dipilih langsung. Tapi kita mafhum bahwa pemilu ataupun pilkada lebih banyak dimenangkan oleh uang. Artinya, pemilik modal (cukong) akan lebih menentukan hasil pemilu. Itu faktanya...

Saat ini mungkin kita sangat jengkel pada presiden terpilih yang ditetapkan pengumumannya tengah malam disaat orang-orang tidur. Tapi masalahnya bukan sekadar pada presiden. Pemerintahan bisa saja berganti-ganti setiap pemilu. Tapi jika uang yang punya kuasa dalam demokrasi, rusaklah esensi demokrasi itu sendiri, karena yang didengar adalah aspirasi para cukong, bukan aspirasi rakyat Indonesia.

Jika uang yang menang, jadi dimana nilai lebih baiknya?

Sudah gitu hasilnya asal jadi ajah, asal populer, wong parpol itu organisasi miskin aktor, sifat dan tabiatnya berkhianat; mengajak orang ikut bela, ikut milih, persis seperti makelar di terminal yang teriak-teriak Yogya...Yogya...tapi gak ikutan berangkat ke Yogya. Lalu, saat menang, kelangsungan hidup parpol-lah pihak pertama yang kudu dipikirkan. Rakyat? AKURAMIKIR....rakyat yang memilih pun dikhianati, dan dilacurkan amanahnya. Begini masih percaya bahwa pemerintahan (dari tingkat lurah/kades, camat, bupati/walikota, gubernur, hingga presiden) akan mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan diri, kelompok dan cukong ?

Maafkan saya karena termasuk orang yang skeptis melihat kekuasaan digunakan untuk kebaikan rakyat. Bagi saya, kekuasaan punya motivasi yang jelas yaitu uang, dan sebaliknya; hanya dengan uang seseorang benar-benar bisa berkuasa.

Karena demokrasi liberal selalu memunculkan aktor yang tidak punya narasi, visi misi yang jelas, gak ada konteks dan tujuan ideal kecuali hanya retorika alias OMDO, alias nggedabrus. Ya gitu deh jika demokrasinya demokrasi JUDI, demokrasi WANI PIRO... Makanya, karena tujuan itu antara politisi dan cukong bersimbiosis agar saling menguntungkan. Saat menang dan berkuasa, yang terpikir pertama kalinya adalah mengembalikan sejumlah modal dan hutang budi tersebut, dan akhirnya korupsi.

Jadi, orang-orang itu masuk politik buat apa sih sebenarnya? Jika kepentingan rakyat kecil bukan jantung dari perjuangan, mending bikin klub dansa aja deh, ngabis-ngabisin APBN saja. Rakyat yang disuruh bayar tapi bikin partai yang dipikirin gimana caranya menyelamatkan cash flow dirinya dan gerombolannya.

Seharusnya, saat kekuasaan diperebutkan dan dimenangkan, maka martabat manusia yang harus lebih didahulukan. Artinya kita bicara tentang mengentaskan kemiskinan, bicara pendidikan dan kesehatan murah dan memberi perlindungan, memajukan kesejahteraan umum, harkat serta martabat manusia yang didahulukan.

Pada titik ini saya berharap kita sadar sepenuhnya, bahwa ada yang keliru dalam sistem pemilu kita. Sudah saatnya untuk kembali pada tatanan adiluhung bangsa Indonesia yakni MUSYAWARAH dan MUFAKAT.

Jika pun terpaksa (yang terburuk); memilih tetap berdemokrasi, misal tak bisa lagi kembali ke musyawarah dan mufakat, setidaknya perlu revisi sistem pemilu sesegera mungkin. Sistem proporsional terbuka selama ini membuat yang terpilih tidak berakar di konstituennya. Harus segera diubah jadi sistem distrik. Sungguhpun berasal dari partai, dia adalah wakil distriknya.

Dampaknya, agar tak ada politikus karbitan yang didrop dari pusat. Tidak bisa semau-maunya pindah dapil dengan mengandalkan suara partai. Politikus harus membangun reputasi pribadi. Jadi orang akan tahu siapa dia dan pemikirannya.

Tapi diatas semuanya, sesungguhnya demokrasi model apapun yang dipilih dan sistem pemilunya, apakah proporsional terbuka atau proporsional tertutup (model Orba) atau sistem distrik, TIDAK AKAN menyelesaikan persoalan pemerintahan selama sistem ketatanegaraan dalam UUD 45 amandemen tidak dibenahi dulu.(mda)

Penulis : Malika D. Ana

Merajut Indonesia

Abad.id - Semua suku, ras, agama dan bangsa memiliki hak yang sama untuk hidup aman, bahagia, makmur, sejahtera, tanpa diskriminasi, dengan mengutamakan keadilan sosial dan perdamaian abadi diantara umat manusia. Di Qur'an indikatornya jelas. "Wa hadzal baladil amin." "Barang siapa tidak bisa memberikan keamanan suatu bangsa dan negara.. ", mbuh iku umate sopo, mbuh negorone sopo pisan...

Tidak ada urusane sama ISIS atau usus. Ini tentang jaminan keamanan suatu negara terhadap warganya. Karena tujuan dibentuknya negara salah satunya seperti termaktub di pembukaan UUD45; merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur..

Tindakan teror, dimana pun, dalam skala apa pun, korban pertamanya adalah kemanusiaan itu sendiri. The first casualty of terrorism is humanity. Any kind of terrorism....! Tidak hanya sekedar mengoyak nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga melukai persatuan dan kesepakatan-kesepakatan yang membentuk kebangsaan kita.

Indonesia sebagai “bangsa” (nation) diterima oleh beragam suku, ras, agama, dan tradisi yang mendiami Nusantara ini karena: pertama, pengakuan terhadap perbedaan dan keragaman. Kita menerima kebhinekaan: Indonesia sebagai rumah bersama “semua untuk semua”. Karena itu, tidak ada tempat bagi setiap ide yang mengangkangi kebhinekaan.

Kedua, mengakui jalan demokrasi Pancasila, musyawarah dan mufakat sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan maupun untuk memperjuangkan berbagai ide dan cita-cita politik. Tidak ada tempat bagi penggunaan paksaan dengan jalan kekerasan maupun teror untuk memperjuangkan sebuah ide demi kekuasaan.

Ketiga, kita punya kehendak bersatu, hidup bersama sebagai sebuah bangsa, karena ada yang mempertemukan (titik temu), ada kesamaan tujuan, yakni cita-cita bersama: masyarakat adil dan makmur, baldatun thayibbatun warabbun ghafur..

Belum terwujudnya cita-cita bersama itu, apalagi jika terjadi praktek diskriminasi dan ketidakadilan sosial, tentu melukai semangat kebangsaan kita dan membuat rapuh rumah kebangsaan kita.

Dan semua yang berusaha meruntuhkan rumah kebangsaan kita dengan serta merta menjadi musuh bersama. Terlebih karena pada akhirnya kita tahu bahwa Clash Of Civilizations And War On Terror Can Only Be Realize And Done By A 'Manufacturing A False Terrorism Actions And Hired A Mercenaries To Falsely Acts As The Terrorists Then Blame Others. The Clash of Civilizations adalah tesis bahwa identitas budaya dan agama masyarakat akan menjadi sumber utama konflik di dunia pasca-Perang Dingin. Ilmuwan politik Amerika Samuel P. Huntington berpendapat bahwa perang di masa depan tidak akan terjadi antar negara, tetapi antar budaya.

Peta clash-civilizations Huntington

Bagaimana pun sekarang sedang di-era Huntington's world. Bahwa setelah era perang dingin selesai, terjadi benturan peradaban antara Barat, the west versus Islam. Perang Wewe Gombel...!

Jika dalam permainan sepak bola, kita ini ibarat sudah injury time, jangan mau kalah oleh adu domba. Jangan biarkan devide et impera menang! Kita bangsa merdeka, maka berdaulat itu harus!!

Jangan sampai kita kehilangan keakraban antar warga negara. Sudahi konflik, dan fokus dalam memelihara perdamaian. Kita sudah final, sudah tuntas dalam vertikalitas, sudah selesai dengan mencari arti kehidupan, sudah selesai dengan cinta dan cemburu, saatnya kita mengerjakan horizontalitas untuk sesama, dan radialitas kepada ruang kehidupan dan kembali Merajut Indonesia.(mda)

*sumber : FB Malika Dwi Ana, 16 Mei 2018

Referensi:

Huntington, Samuel P. 1993. “the Clash of Civilizations?”, dalam Foreign Affairs, Vol. 72 No. 3, pp. 22-49

Perppu Corona Adalah Dekrit Pembubaran Fungsi dan Hak Budget DPR

Abad.id - Tidak pernah ada dalam sejarah DPR, keputusan diambil secara virtual, karena kehadiran anggota sangat berpengaruh apakah suatu keputusan diambil sudah memenuhi quorum atau tidak, sehingga memenuhi syarat keabsahan suatu keputusan.

Diawali dengan pelanggaran yang disebut banyak pihak sebagai KUDETA KONSTITUSI terhadap UUD'45 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 digantikan dengan UUD'45 palsu alias UUD 2002 yang ditetapkan oleh MPR dengan Ketetapan (tanpa nomor) tanggal 10 Agustus 2002 melalui 4x amandemen.

Dari peristiwa itu MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ia hanya sebagai lembaga tinggi biasa yang sama kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya. Di sistem sebelumnya, yakni Presidensial, berlaku demokrasi Pancasila, sila ke-4 Permusyawaratan Perwakilan, artinya fungsi MPR adalah lembaga tertinggi negara, dimana mandat seluruh rakyat ada di tangannya. Presiden dipilih dan ditunjuk oleh MPR. Dan sebagai penerima mandat alias mandataris MPR, presiden diakhir masa jabatannya harus melakukan pertanggungjawaban di hadapan MPR. Sekarang, saya benar-benar ngga paham bagaimana meminta pertanggungjawaban presiden, dan siapa yang berwenang meminta pertanggungjawaban presiden.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak saat diberlakukannya UUD 2002 telah berubah bentuk tanpa disadari oleh rakyat; dari Negara Kebangsaan menjadi Negara Korporasi, dari Negara Hukum menjadi Negara Kekuasaan, dari Negara Kesatuan menjadi Negara Semi Federal, dari Sistem Presidensial menjadi Sistem Semi Parlementer. 

Dan kini, terjadi disfungsi DPR dengan diketok palunya PERPPU Covid-19 No 1 2020. Ketok palu itu ibarat Dekrit Pembubaran DPR. DPR tanpa sadar telah kehilangan fungsi dan hak budget karena pelimpahan kekuasaan anggaran, ekonomi dan keuangan tanpa batas kepada eksekutif. 

DPR juga kehilangan fungsi dan hak legislasi, karena eksekutif akan selalu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang(PERPPU) walau tidak ada keadaan darurat yang memaksa, secara sepihak tanpa melibatkan DPR. Maka, boleh kita sebut DPR dengan SUKARELA telah membubarkan dirinya.(MDA)

Kopi_kir sendirilah!

*artikel asli telah tayang di FB 9 Mei 2020

Kontemplasi Tentang Kekuasaan

”Barangsiapa membuang keinginan untuk berkuasa maka ia adalah penguasa (karena sudah berkuasa). Dan barangsiapa mengambil keinginan untuk berkuasa maka ia butuh penguasa, dan rela terlebih dahulu menjadi budaknya, lalu tidak tahu kapan ia bisa merdeka.” (Tafsir Jalanlain).

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002) atau Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).

Kekuasaan itu bukan untuk cuma untuk berkuasa, atau sekadar jadi penguasa belaka. Atau pengin tercatat oleh sejarah, bahwa pernah berkuasa. Bukan begitu narasinya. Tetapi kekuasaan diraih untuk mewujudkan keadilan sosial. Itu maqam tertinggi bagi pemegang amanah atau pemegang kepercayaan. Jika berkuasa cuma ingin jadi penguasa lalu tercatat dalam sejarah, Fir'aun itu penguasa hebat. Kemal Attartuk juga pemimpin berkelas pada jamannya. Namun lihatlah akhir hidupnya, Fir'aun tenggelam di dasar laut, dan jasad Attartuk konon tidak diterima oleh bumi. Keduanya adalah prasasti atas sosok pemimpin yang tidak amanah. Melawan kodrat kepemimpinan dan unsur-unsur moralitas dari amanah itu sendiri.

Ya, mereka tidak amanah karena keluar dari rambu-rambu etis moralitas, atau mempecundangi kepercayaan yang dibebankan di pundaknya demi kepentingan sendiri dan kelompoknya. Dan lebih sadis lagi, bahwa pengkhianatan kepada bangsa dan negara semata-mata untuk melayani kepentingan asing di negerinya sendiri.

Maka ada istilah bahwa Kekuasaan cenderung korup. Karena kekuasaan yang melekat pada jabatan ataupun pada diri orang tersebut seringkali disalahgunakan: 

1. Kekuasaan yang melekat pada posisi seseorang dalam sebuah organisasi.

2. Kekuasaan yang berada pada pribadi orang tersebut sebagai hubungan sosialnya.

Sebagaimana Lord Acton bilang : "power tend to corrupt, absolute power, corrupt absolutely!!"

Maka dalam ajaran agama(Islam) pun ada tuntunan agar tidak memberikan kekuasaan pada orang yang berambisi berkuasa :

 “Kami tidak menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya.” (HR. al-Bukhari no. 7149 dan Muslim no. 1733)

“Janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan disertai Tuhan namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya Tuhan tidak akan menyertaimu.”

Jika seseorang berambisi memperoleh kekuasaan dan demi untuk meraihnya menggunakan taktik memberi masyarakat janji-janji palsu hingga melakukan sejumlah kebohongan dan menghalalkan segala cara, maka masyarakat harus waspada untuk tidak memberikan kekuasaan kepadanya. Jika kekuasaan diberikan pada orang dengan perilaku seperti itu, maka kemungkinan besar ia akan menggunakan kekuasaan itu untuk sesuatu yang tidak amanah, manipulatif, jahat, korup, bahkan berkhianat.

Salah satu artefak garuda di candi Sukuh, Sang Garuda tengah bebaskan. ibunya (Winata) dari perbudakan Kadru

Flashback ke belakang, sejarah berkali-kali membuktikan. Dahulu ada kisah tentang perbudakan Garudheya oleh Dewi Kadru. Dalam buku pertama (Adiparwa) kisah Mahabharata dikisahkan sejarah kelahiran Garuda dan Naga yang bersaudara karena sama sama keturunan Begawan Kasyapa yang pada akhirnya menjadi musuh bebuyutan. Ini karena kelicikan Dewi Kadru, ibu para Naga sehingga berhasil  memperdaya dan memperbudak Dewi Winata, ibu Garuda.

Garuda mencengkeram sepasang naga di candi Sukuh, inspirasi lambang negara RI

Kelicikan yang kemudian membuat Garuda murka setelah mengetahuinya. Dan hal ini  menjadi ihwal pertempuran sengit antara Garuda dengan para naga, setelah memenuhi syarat para naga dan berhasil membebaskan ibunya Dewi Winata dan dirinya dari perbudakan mereka.

Garuda, Putra Dewi Wibata setelah berhasil melawan para naga melebarkan sayapnya tanda kemenangan(Candi Sukuh)

Naga itu kini ada disekitar kita. Walau perbudakan secara terang-terangan seperti dalam cerita Mahabarata tidak terjadi lagi di Indonesia, namun sebagai mana watak dasar kelicikan para naga, maka perbudakan modern dalam bentuk tersamar terus dilakukan dengan berbagai cara.

Poin penting dalam cerita diatas yang bisa diambil dalam konteks kekinian adalah selalu mewaspadai strategi para naga sehingga Garuda-garuda muda Indonesia bisa melakukan kontra intelijen, yakni dengan mengantisipasi dan menghancurkan balik.

Tapi karena kelemahan bangsa ini yang tidak eling dan waspada sesuai pesan Eyang Ranggawarsita dalam Serat Kalatidha :

Amênangi jaman édan / Éwuh aya ing pambudi / Mélu ngédan nora tahan / Yén tan mélu anglakoni / Boya kêduman mêlik / Kalirên wêkasanipun / Ndilalah kêrsa Allah / Bêgja-bêgjaning kang lali / Luwih bêgja kang éling klawan waspada.

Mengalami jaman edan / Sungguh sukar semua keadaan / Ikut edan tidak tahan / Tidak ikut edan / Bagaimana mendapat bagian? / Pada akhirnya kelaparan / Sudah jadi kehendak Allah / Seberuntung-beruntung yang lupa / Lebih beruntung yang tetap sadar dan terjaga.

Maka sejarah kelam perbudakan berulang dari jaman ke jaman karena bangsa ini tidak mau belajar dari masalalu. Realitas sosial politik yang terjadi, lebih banyak yang memilih menjadi edyan oleh gemerlap kekuasaan karena takut ndak keduman, takut tidak mendapatkan kursi, takut tidak  bisa makan, takut tidak bisa menyenangkan istri/suami, takut tidak bisa menyenangkan mertua, takut tidak bisa menyenangkan bos dan atasan, serta beribu-ribu ketakutan lainnya. Sehingga kekuasaan digunakan hanya untuk mengeksploitasi sumber daya alam, menjajah sesama anak bangsa, hingga melacurkan diri pada kepentingan oligarki dan bangsa asing.

Lupa, bahwa sakbegja-begjane wong kang edan, isih begja wong kang eling lan waspodo.(mda)

Penulis : Malika D. Ana

Foto doc. pribadi

Kembali Ke Jati Diri Adalah Kembali Ke Kebun, Sawah Dan Segenap Pertanian Rakyat

Abad.id - Mau ngomongin jatidiri tidak perlu muluk-muluk soal balik ke ajaran asal, atau balik pada keyakinan soal titisan dan trah-trah para raja dimasa lalu. Kembali ke asal muasal jati diri adalah perjalanan ke masa lalu, yang tidak menghidupkan semangat monarkistis, yang narsis dan ambisius terhadap kekuasaan untuk kemudian meng-korupnya habis-habisan. Feodalisme tidak akan menghasilkan peradaban agung. Sharing the same sun as we share the same resources is the key toward social justice, masyarakat yang menuju KEADILAN SOSIAL, bukan masyarakat yang mabuk dan kesurupan Ruh Kekuasaan, atau berambisi untuk mengambilnya untuk alasan yang lebih jahat dan korup lagi.

Dari pada kodran-kadrun melulu, nyalah-nyalahin pendatang Arab, sambil meratap-ratap soal penjajahan peradaban, sekarang ganti ngomongin paradigma pembangunan desa. Turunlah ke desa, satu-satunya tempat yang selamat dari pandemi, kembali ke kampung lagi, kota sudah terbukti penuh, banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghidupan, akses ekonomi, serta ruang gerak menjadi semakin sulit. Kembali ke desa sembari merajut Bhineka Tunggal Ika tepat di jantung nya Indonesia. Lebih berdaya guna ketimbang menyalahkan apa yang sudah menjadi kehendak sejarah.

Suasana Panen di desa Ngasem Kecamatan Sine, Ngawi - Jatim. Foto dokumentasi mda

Kembali saja ke tanah-tanah pertanian, kebun dan persawahan serta lautan. Itu yang sesungguhnya menjadi penciri khas bangsa ini. Budaya Melayu adalah budaya dengan latar belakang dasar agraris tanam padi. Hingga kita mengerti arti kata Sri itu adalah beras. Jaya adalah menang. Emas Sriwijaya itu bukan Gold tetapi Rice alias Padi.

Ciri khas bangsa bukanlah pada industri dan pabrik. Gegayaan sok jadi negara industri, pengen jadi produsen barang-barang industri nyatanya cuman tempat doang yang dipakai, tenaga kerja(buruh) juga dibayar murah. Pajak belum tentu juga tertib pembayaran, ada yang ngemplang gak bayar pajak puluhan tahun, kaya raya dan makmur hidupnya, lalu seenaknya mainin harga migor pula. Dan sialnya, sudah dieksplorasi sumber daya alamnya, dieksploitasi rakyatnya, masih ketiban sial kudu jadi tempat sampah pembuangan limbah pabrik. Sedang pabriknya tetep milik asing. Yang kaya juga tetep Taipan. Mengoperasikan bisnis dari Singapura, pabriknya ada disini. Sudah sedemikian besar daya rusaknya, anehnya tak satupun bucin rezim menyalahkan gerombolan orang kaya yang kebetulan pendatang dari negeri Tirai Bambu.

Gitu gak ada kapok-kapoknya 77 tahun konon merdeka selalu bermimpi jadi seperti orang asing, seneng ikut-ikutan, gak punya pendirian dan kepribadian. Seneng meniru, negara maju bisa bikin mobil, kita sok-sokan mau ikutan bikin, ternyata lagi-lagi hasilnya ajaib, bisa ngilang, jadi barang goib, padahal mau bagaimana pun teknologi kita tetep jauh tertinggal. Mending fokus pada potensi yang sudah kita punya; pertanian dan kelautan. Sudah fokus saja di dua bidang itu, karena persoalan kedepan adalah kelangkaan pangan selain energi dan air (trilogi: pangan, air dan energi). RICE is gold, adalah hal yang harus dapat dilakukan oleh bangsa dengan memposisikan Farming As Golden And Leading Sector. Petani full disubsidi oleh pemerintah; padat karya, padat kerja, dan padat teknologi; gotong royong.

Harta kita sesungguhnya adalah peradaban pada sumber daya manusia, dan pada karakter kejiwaannya. Keluarkan kebijakan yang berpihak pada petani dan pertanian, untuk mempermudah pekerjaan mereka, berikan sarana dan prasarana yang cukup, pupuk murah, permudah petani menjual hasil pertaniannya, permudah akses informasi, promote para generasi mudanya agar menyukai pekerjaan sebagai petani, agar betah tinggal di kampung halaman. Jangan pula gusur tanah-tanah warga, tanah-tanah ulayat yang turun temurun jadi tanah pertanian, demi para Taipan dan oligarki.

Sudah dipakai buang limbah gratis, dapet tenaga kerja murah, masih juga disuruh konsumtif beli barang-barang dari luar. Yang makin kaya ya tetep asing pemilik modal, lalu kita bangga sebagai jongosnya? Yang begini mau diterus-terusin? Kapokmu kapan? (mda)

*sumber : FB Malika Dwi Ana, 29 April 2022

Penulis : Nanang Purwono

Abad.id-Kedatangan kapal pesiar MS Viking Mars, yang membawa lebih dari 1000 orang (pemunpang dan awak kapal) di Surabaya pada 9 Desember 2022, menjadi angin segar bagi dunia pariwisata di Surabaya dan Jawa Timur pasca Pandemi Covid 19. Apalagi dikabarkan bahwa masih akan ada dua kapal pesiar yang menutup tahun 2022. Yaitu kapal Seven Seas Explorer dan MV. Genting Dream, yang masing masing akan sandar di pelabuhan Tanjung Perak pada 15 dan 20 Desember 2022.

Untuk itu Surabaya harus lebih siap sebagai jujugan wisata bagi tamu tamu manca negara seperti yang dibawa oleh Kapal Viking Mars pada Jumat, 22 Desember 2022. Surabaya dengan keunikan dan keragaman potensi wisatanya, khususnya yang berbasis sejarah, budaya dan sosial ekonomi, bisa menjadi potret nusantara. Hanya dengan berkunjung ke Surabaya, bisa dilihat bagaimana potret Nusantara.

"After sightseeing and visiting the old town of Surabaya, to me, Surabaya is like a melting pot. It is a home to multi ethnic groups and multi layer histories" (Setelah berkeliling kota dan berkunjung ke Kota Lama Surabaya, bagi saya, Surabaya seperti wadah meleburnya beragam kelompok etnis dan lapisan sejarah), ujar salah seorang wisatawan asal Canada, John D.

Dalam kunjungan setengah hari ini, sebanyak sekitar 700 wisatawan dikelompokkan dalam kelompok kunjungan wisata. Misalnya kelompok Wisata Sparkling dengan kunjungan ke Tugu Pahlawan, Kota Lama dan Pecinan, Kebun Binatang dan Balai Kota Surabaya. Sementara Kelompok Wisata Heritage mengunjungi Tugu Pahlawan, Gereja Perawan Maria, Pasar Genteng dan Hotel Majapahit.

Ada juga kelompok Wisata Budaya dengan kunjungan ke Klenteng Hong Sang Tan, Four Faced Budha, Pura Jagad Kirana, Rumah HOS Tjokroaminoto dan rumah kerajinan Kriya Gallery.

Sementara kelompok Wisata, yang ada di luar kota, meliputi kunjungan ke bekas ibukota kerajaan Majapahit, Trowulan, seperti Candi Tikus, Bajang Ratu dan Pendopo Agung. Kunjungan Wisata luar kota lainnya yaitu ke Tretes dengan jujugan Air Terjun Pethuk Truno.

Dengan hadirnya sejumlah bis wisata di setiap titik tujuan wisata terlihat sekali bangkitnya dunia pariwisata Surabaya. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (DKKOP) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati, ketika berbicara di depan para pemandu wisata (guide) yang tergabung dalam Himpunan Pemandu Wisata (HPI) Surabaya pada Kamis malam, 8 Desember 2022, berpesan bahwa kebangkitan dunia pariwisata pasca Pandemi di Surabaya tidak terlepas dari peran para guide.

"Layanan yang baik dari para guide akan mendukung bangkitnya dunia pariwisata di Surabaya setelah masa pandemi", pesan Wiwiek kepada para pemandu wisata dalam acara teknikal meeting di Siola pada 8 Desember 2022.

Guide memang bisa dikatakan sebagai ujung tombak pariwisata karena mereka langsung berhadapan dengan wisatawan, baik yang datang dari dalam negeri (wisnu = wisatawan nusantara) maupun luar negeri (wisman = wisatawan mancanegara). Di tangan guide lah layanan wisata itu dipersembahkan kepada para tamu.

Kesiapan Obyek dan Tempat Tujuan Wisata

Setelah kunjungan Kapal Pesiar MS Viking Mars dan Seven Seas Explorer serta MV. Genting di bulan Desember 2022, maka akan dilanjutkan dengan rentetan jadwal kedatangan kapal kapal pesiar di tahun 2023.

Pada pasca pandemi, dunia pariwisata yang selama dua tahun terpuruk, kini unsur unsur dunia pariwisata harus bersama sama bergandengan tangan dan bahu membahu meningkatkan kualitas layanan melalui kemampuan dan kapasitasnya masing masing. Sedangkan pemerintah kota, dengan kapasitas yang dimilikinya, harus membenahi dan menambah infrastruktur pariwisata di kota Surabaya.

Selama ini pemerintah kota sudah membuka Wisata Pecinan Kembang Jepun. Selanjutnya disusul dengan penataan kawasan wisata religi Sunan Ampel yang selama ini sudah ramai kembali dikunjungi tamu. Apalagi Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, menginginkan adanya tema Little Mecca di kawasan Kampung Ampel.

Bahkan dalam sebuah pertemuan antara Walikota Eri Cahyadi dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Surabaya beberapa bulan lalu disampaikan lah strategi pelestarian dan pengembangan cagar budaya dengan cara pelestarian tematik. Misalnya tema Pecinan di kampung Pecinan. Tidak hanya pada pelestarian bangunan bangunan yang berarsitektur Tionghoa yang jadi perhatian dan sasaran pelestarian, tapi ada obyek obyek lain yang perlu diketengahkan, misalnya kuliner khas Pecinan. Karenanya dibukalah Kuliner Kembang Jepun pada malam hari.

Bahkan untuk menguatkan tema Pecinan, infrastruktur di kawasan Pecinan ini dibenahi seperti perbaikan jalan, pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU), pemasangan papan nama jalan, lampion serta bola bola pada trotoar di jalan Karet. Semua dibuat tematik yang bernuasa Pecinan. Bahkan pada pemilihan cat. Seperti merah dan kuning.

Bahkan Rumah Abu Han di jalan Karet, yang selama ini sulit diakses, juga sudah mulai terbuka untuk umum dalam konteks pariwisata. Rumah etnis Tionghoa, yang sudah ada sejak abad 17 ini, menjadi jujugan tamu tamu manca negara yang datang bersama kapal pesiar MS Viking Mars.

Jika di Kampung Pecinan menjadi ekspresi keberadaan etnis Tionghoa di Surabaya, Kampung Arab di Ampel menjadi gambaran etnis Arab di Surabaya, maka perlu ada gambaran Kampung Eropa di Surabaya. Kampung Eropa di Surabaya adalah fakta dan nyata.

Di kawasan di sebelah barat Kalimas, seberang Pecinan, memang bekas Kampung Eropa. Peninggalan peninggalan yang berbentuk gedung gedung yang lengkap dengan tulisan tulisan berbahadsa Belanda melengkapi data dan fakta keberadaan Kampung Belanda, Dutch Town.

Kawasan inilah yang perlu direvitalisasi, dikelola dan dikembangkan untuk tujuan tujuan pariwisata sebagai kelengkapan Kawasan Kota Lama Surabaya. Jika di Kembang Jepun ada tema Pecinan. Maka di jalan Rajawali dan Jalan Jembatan Merah dan sekitarnya perlu dikelola dengan tema Eropa atau Belanda.

Ini semua adalah ranah Pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangannya. Pemerintah melalui perangkat yang ada bisa mengajak pihak pihak terkait, utamanya yang ada dalam kawasan Kampung Eropa, untuk bersama sama mengelola kawasan itu dengan tema Kampung Eropa. Di Semarang sudah ada Kota Lama Semarang. Di Jakarta sudah ada Kota Tua Batavia.

Dengan terkolanya Kawasan Kota lama yang meliputi Kampung Eropa, Kampung Pecinan, Kampung Melayu dan Kampung Arab, maka dengan kunjungan wisatawan di masa mendatang, Surabaya akan sudah lebih siap dengan aset aset pariwisatanya.

Sambutan Pemerintah Kota Surabaya

Dalam kunjungan wisatawan yang datang bersama kapal Viking Mars, pemerintah kota Surabaya langsung turut menyambut mereka di Balai Kota. Di plataran gedung karya arsitek G.C. Citroen ini, mereka disambut seni Reog dan gamelan. Di dalam gedung mereka disambut kuliner Suroboyo. Ada jajanan dan minuman tradisional seperti sinom dan pokak.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (DKKOP) Kota Surabaya Wiwiek Widayati, mewakili Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, langsung menyambut dan melayani wisatawan. Wiwiek sibuk meladeni dan menyuguhkan refreshment.

Hari itu di lobby Gedung Balai Kota ramai dengan riuhnya para tamu yang menikmati kulineri Surabaya sambil menyaksikan atraksi reog dan tari. Bahkan seorang wisatawan asal Australia terlihat turut menari dengan gemulai nya. Pemandangan ini menambah semararaknya suasana di Balai Kota. Balai Kota seolah menjadi panggung budaya.

Wisatawan, yang menumpang di bus no 10, secara umum mengatakan bahwa half day city tour, yang dioperatori oleh Bond Jawa Tour, telah memberikan kesan dan wawasan baru bagi mereka. Bus no 10 ini menjelajah Kota Tua (Pecinan), Tugu Pahlawan, Kebon Binatang dan Balai Kota.

Untuk melayani sekitar 700 wisatawan dari berbagai negara, yang diangkut dengan 27 bus dan beberapa kendaraan kecil untuk shuttle, dibutuhkan tenaga pemandu sekitar 50 orang yang tergabung dalam Himpunan Pariwisata Indonesia Surabaya dan Jawa Timur. (nng/pul).