abad.id- Jangan remehkan buruh migran Indonesia yang saat ini merantau di penjuru dunia. Mereka berangkat mencari penghidupan yang kebih baik bukan karena terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia, namun mereka berangkat merantau karena gila kerja. Semangat gila keja ini mereka buktikan saat di negara tujuan dalam bentuk loyalitas. Banyak buruh migran Indonesia telah menjadi warga kelas dunia setelah melewati generasi ke 3 di tanah rantau.

Bermula dari aturan "Koeli Ordonantie" pada tahun 1880 yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja di perkebunan Belanda di Sumatra. Prancis kemudian meminta buruh untuk pertambangan nikel dan perkebunan di NC, (Kaledonia Baru).

Maka gelombang pertama imigran Jawa di Kaledonia Baru terdiri dari 170 orang buruh kontrak, yang tiba di Noumea pada tahun 1896. Empat puluh dua tahun sebelumnya, Napoleon III telah mendirikan koloni hukuman milik Perancis di Kaledonia Baru. Sebagian besar narapidana yang dikirim ke sini adalah tahanan politik dari Komune Paris. Pada tahun 1894, Gubernur Kaledonia Baru Perancis, Paulus Feillet, menghapuskan imigrasi dan menggantikan tenaga pidana penjara dengan tenaga kerja imigran Asia, terutama dari Jepang, Jawa (Indonesia) dan Vietnam, yang datang untuk bekerja di pertambangan dan perkebunan.

Awalnya dikirim untuk bekerja di bidang pertanian, pada tahun 1899 orang Jawa mulai bekerja di industri pertambangan, yang menawarkan upah yang lebih baik namun kondisi lebih sulit. Setelah masa kontrak mereka berakhir, beberapa dari mereka kembali ke Jawa. Tetapi banyak yang tetap di New Caledonia, sebuah pilihan yang memaksa hak mereka untuk repatriasi. Itu juga pilihan yang mengharuskan mereka mencari pekerjaan baru.

Gelombang kedua imigrasi dari Jawa terjadi pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia II ketika ekonomi New Caledonian menghadapi kekurangan tenaga kerja kronis bersamaan dengan ledakan di produksi nikel dan kopi. Antara tahun 1933 dan 1939 lebih dari 7800 orang Jawa meninggalkan Jawa untuk Noumea. Banyak dari mereka telah menandatangani kontrak lima tahun dengan agen mereka.

Ketika tiba mereka menemukan pekerjaan di bidang pertanian dan pertambangan, serta tenaga kerja domestik. Relik kontemporer yang paling menarik dari gelombang pertama dan kedua di New Caledonia Indonesia adalah Tiebaghi, yaitu pemukiman pertambangan di wilayah pegunungan terpencil dekat Koumac di sebelah utara. Ini adalah tujuan bagi banyak buruh kontrak Indonesia (baik pendatang baru dan kelahiran setempat) antara tahun 1896 dan 1949. Di Tiebaghi, orang Jawa bekerja di tambang krom bawah tanah bersama Vietnam dan Jepang. Mungkin karena berperawakan kecil, maka dianggap ‘mudah’ bagi mereka untuk memasuki terowongan bawah tanah. Sekarang lokasi tambang dan peninggalan desa pertambangan ini sedang dipulihkan oleh Asosiasi untuk Perlindungan Pertambangan dan Warisan Caledonian Utara.

Gelombang ketiga emigrasi, terdiri dari sekitar 600 warga Indonesia yang datang ke New Kaledonia selama booming nikel antara 1967 dan 1972, untuk bekerja pada kontrak tahunan terbarukan, terutama dalam industri konstruksi. Di Kaledonia Baru, orang Jawa (Indonesia) meraih reputasi sebagai pekerja yang rajin.

Diperkirakan sekitar tahun 1969-1973, sebuah perusahaan Prancis Citra Pachaue RI merekrut 600 tenaga kerja Baru. Kontrak kerja selama satu tahun dipekerjakan cadangan di tambang nikel di pulau yang memiliki 30 persen. Dalam perkembangannya, pekerja Jawa juga diandalkan untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan perumahan di Kaledonia Baru. Sesuai sifat orang Jawa alet kini pun orang Jawa merambah beragam bidang pekerjaan.

Secara sosial, Jawa Kaledonia Baru masih religius menganut agama Islam, Katolik, Protestan dan memunyai perkumpulan kematian serta seiring semakin kokohnya keberadaan masyarakat jawa Kaledonia Baru. Pada peringatan 100 tahun migrasi Jawa ke Kaledonia Baru, seperti dicatat terbitan Le Quotidien Calédonien edisi integral dan mengisi beragam posisi masyarakat Kaledonia. Kosa-kata dan sebutan kekerabatan dalam bahasa Jawa pun sudah diserap dalam masyarakat Prancis-Kaledonia, semisal sebutan Kakang" alias Frères (dalam Prancis ditulis les Kakanes) dan "Mbakyu" alias Soeurs (dalam Prancis ditulis les Bayous).

Beranak Cucu, Hingga Jadi Pengusaha Kaya

Jawa Kaledonia Baru tidak selamanya hidup menjadi buruh. Sejumlah contoh semisal Daryana alias Sunaryo asal Slawi yang menjadi kuli kontrak tahun 1937 dan di tahun 1996 sudah memiliki 15 apartemen yang disewakan. Per unit apartemen disewakan 140.000 franc atau senilai Rp 2,8 juta yang berarti setiap bulan dia menerima 2,1 juta franc atau Rp 42 juta (ketika itu satu dollar AS= Rp 2.000). Itu berarti per bulan,mantan kuli kontrak itu yang beristrikan Tupiyah menerima 22.000 dollar AS. Hubungan dengan Indonesia pun tidak terputus. Dari tiga anak pasangan Daryana-Tupiyah, seorang di antaranya tinggal di Yogyakarta. Sedangkan seluruh keluarga besar lainnya bermukim di Kaledonia Baru dan Prancis.

Ada juga kisah Sutikno migran gelombang terakhir yang tiba tahun 1972 di Kaledonia Baru sebagai ahli mekanik Kimlu Sutikno menjadi pengusaha bengkel, pemilik izin penjualan dan show room Peugeot serta memiliki konsesi pompa bensin.

Lambat laun nasib mereka membaik karena kondisi ditingkatkan dari segala segi. Apalagi di tahun 1970-an kini Kaledonia Baru yang merupakan wilayah Prancis memiliki taraf hidup mendekati kemajuan Eropa Barat. Berbeda dengan kondisi Indonesia pasca kemerdekaan yang terus mengalami pasang-surut guncangan politik sehingga peri kehidupan rakyat masih banyak tertinggal dan marjinal dibandingkan negeri jiran di kawasan.

Contoh lain Djintar Tambunan berumur 65 masih bekerja sebagai seorang insinyur di Noumea, merupakan anggota dari sebuah minoritas yang tidak biasa. Dia salah satu dari orang Indonesia yang sangat sedikit di Kaledonia Baru yang masih fasih berbahasa Indonesia. Istrinya Soetina yang orang Jawa tidak, demikian pula dengan ke dua anaknya yang sudah dewasa. Seperti kebanyakan teman-teman Indonesia mereka, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Perancis.

"Saya datang ke sini pada 1970, saat pertambangan sedang marak lewat kontrak yang sudah disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja," kata Djintar kelahiran Balige, Sumatera Utara.

Menurut Tambunan, hanya beberapa dari mereka migran gelombang ketiga tetap di New Kaledonia, sebagian besar pindah kembali ke Indonesia dan beberapa telah meninggal dunia. Mereka yang tinggal di New Kaledonia bekerja dalam berbagai industri termasuk teknik, transportasi dan pembangunan infrastruktur.

Djintar Tambunan mengatakan setidaknya terdapat tiga kategori masyarakat Indonesia dan keturunannya yang tinggal di NC yaitu golongan niaouli, wong baleh dan wong jukuan. "Niaouli itu adalah keturunan pertama masyarakat Indonesia yang lahir di NC dengan orang tuanya berasal langsung dari Indonesia," kata Djintar.

"Dulu belum ada cuti, termasuk cuti melahirkan jadi begitu si ibu melahirkan anak, tiga hari kemudian, ia harus melaksanakan tugas sebagai orang kontrak, jadi anak tersebut dibalut dengan kain batik dan ditaruh di bawah pohon niaouli saat orang tuanya bekerja," kata Djintar menjelaskan asal usul kata niaouli.

Sementara wong baleh artinya adalah "orang-orang yang kembali (balik)". "Setelah kemerdekaan Indonesia, sekitar tahun 1950-an, orang-orang kontrak menuntut pulang ke Indonesia tapi ternyata di sana mereka sulit untuk hidup sehingga kembali lagi ke New Caledonia," jelasnya.

Tercatat pada 1952 dan 1954-1955 terjadi kepulangan massal orang-orang Jawa dan hanya tinggal 2.000 orang yang menetap di NC. Padahal pada akhir 1939-1940 terdapat 20.000 orang keturunan Jawa.

Sedangkan "wong jukuan" artinya adalah bawaan keluarga atau mereka yang lahir di Indonesia namun dibawa ke NC oleh orang Indonesia yang tinggal di NC. Istri Djintar, Soetina masuk dalam golongan niaoli, ayahnya berasal dari Sragen dan ibunya berasal dari Slawi. Soetina sendiri masih menggunakan bahasa jawa ngoko di rumah dan bahasa Prancis --bahasa resmi di NC-- saat berada di luar rumah.

Warga Indonesia dan keturunannya memiliki beragam jenis pekerjaan mulai dari pekerja tambang nikel, pekerja swasta, ibu rumah tangga yang bekerja paruh waktu sebagai penata laksana rumah tangga (femme de menas) atau pengusaha restoran.

Beberapa keturunan Indonesia yang sudah menjadi WN Prancis ada yang menduduki jabatan penting seperti Roesmaeni Sanmohammad yang menjadi anggota parlemen dan aktif melestarikan seni tari Jawa kreasi baru serta pernah belajar tari Jawa di Padepokan Bagong Kusudihardjo, Yogyakarta.

Terdapat juga Corine Voisin yang sekarang menjabat sebagai Walikota La Foa, salah satu wilayah di Provinsi Selatan dan Mohamed Raden Kasim (alm) yang namanya diabadikan sebagai nama taman di daerah Sixeme Km, Noumea karena pada masanya menjadi satu-satunya orang yang pandai memainkan alat musik gitar Hawai.

Tidak ketinggalan Emmanuelle Darman yang pernah menjadi Miss New Caledonia pada 2005 dan setidaknya 25 warga keturunan Indonesia yang ikut serta dalam tim NC dalam Pacific Games periode 1963-2007.

Budaya masyarakat Indonesia, khususnya budaya Jawa juga masih terpelihara dengan baik. "Masih ada sunatan, pernikahan atau upacara kematian yang tetap dilakukan hingga saat ini, termasuk yang dilakukan di Wisma Indonesia ini untuk memperkenalkan dan meneruskan kebudayaan Indonesia," kata kata Djintar Tambunan. (pul)

Naik kereta api jarak jauh tidak pernah terasa nikmatnya. Foto Fb

abad.id- Mudik merupakan momen bahagia bersama yang menjadi tradisi umat Islam Nusantara, selain kewajiban menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Untuk saat ini mudik selalu diberangi dengan kegiatan libur bersama nasional. Sehingga mudik di Indonesia sudah menjadi keiatan bersama termasuk warga non muslim. Beberapa dari mereka merasa wajib mudik karena memiliki keluarga atau kerabat di daerah lain.

Menurut Sosiolog UIN Sunan Ampel, Andri Arianto, kegiatan mudik sudah menjadi tradisi nusantara. Di Jawa khususnya, mudik berasal dari kata mulih disik. Dulu banyak petani Jawa bekerja di perantauan sebagai buruh di kota besar. Mereka merasa perlu mudik untuk menziarahi makam orang tua dan leluhur. Serta menikmati suasana kampung halaman dengan bertemu sanak saudara.

Karena mudik dilakukan warga urban secara bersama-sama dari satu wilayah ke wilayah lain, maka harus ada peran negara sebagai panitia kegiatan tahunan mudik ini. Bisa dilihat dari laporan di media massa, kerja pemerintah akan lebih banyak saat menjelang musim mudik lebaran. Misalnya sektor distribusi akan melakukan pengiriman barang lebih banyak menjelang musim mudik. Serta sarana prasarana mulai jalan hingga terminal diperbaiki untuk kebutuhan mobilitas penduduk. Saat kegiatan mudik ini sudah ada kegiatan ekonomi, misalnya membeli tiket dan njajan oleh-oleh.

Sesampai di rumah, warga yang mudik mulai berbelanja serta menikmati suasana di kampung halaman. Maka sektor pariwisata mulai terlibat dan dikunjungi. Beberapa rumah makan dan objek wisata merasa perlu dicoba. “Maka sudah seharusnya pemerintah daerah menangkap peluang peredaran uang kota ke desa ini,” kata Andri.

Tidak hanya itu pemerintah juga dituntut membangun tradisi baru mudik sehat dan aman. Jika melihat 20 tahun lalu mudik menjadi hantu di jalan raya dan angkutan umum, kini harus ada yang berubah. Jalan yang akan dilewati pemudik harus diperbaiki. Serta moda angkutan massa yang mengangkut pemudik juga harus aman dan nyaman sampai ke tujuan. “Setiap tahun kegiatan mudik harus diperbaiki, dan ada jaminan dari pengelola moda transportasi massal bahwa konsumen pemudik puas,” tambah Andri.  

Mudik Gratis Sampai Tujuan

Bukan hanya gratis, fasilitas yang disediakan oleh pelaksana program mudik gratis itu tidak "berkelas gratisan". Bahkan, fasilitas yang bisa dinikmati oleh pemudik gratis bisa jauh lebih bagus dari pada yang membayar dibandingkan dengan mudik pada masa lalu. Kini, pemudik gratis juga dimanjakan dengan tambahan makan gratis, termasuk juga sembako untuk keperluan mereka selama menikmati libur di kampung halaman.

Pemerintah, lewat berbagai lembaga, kementerian, dan perusahaan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negeri (BUMN), kini berlomba menyuguhkan pelayanan terbaik. Semua ingin menjadi bagian dari kehadiran negara untuk warganya.

Beberapa moda transportasi yang disediakan bervariasi, mulai dari bus, kereta api, dan kapal laut, termasuk kapal perang milik TNI AL. Kini, bukan hanya orangnya yang bisa mudik, bahkan kendaraan roda dua, yang sesuai data pada masa lalu menjadi penyumbang terbanyak kasus kecelakaan lalu lintas saat arus mudik berlangsung.

Layanan yang menegaskan bahwa negara betul-betul hadir saat rakyatnya ingin bergembira bersama keluarga, juga diberikan saat para pemudik akan kembali ke kota tempat mereka tinggal dan bekerja, dikenal sebagai arus balik.

Siksaan Mudik di Tahun 1990

Ingat mudik era tahun 1990 penuh dengan perjuangan. Jumlah moda angkutan massal sangat terbatas, sehingga sangat sulit menemukan wajah pemudik yang menggunakan bus itu semringah.  Semuanya berwajah kecut karena batinnya tidak nyaman. Bukan hanya karena kurangnya perhatian pemerintah, mudik pada zaman dulu selalu dilalui warga dengan penuh perjuangan, bahkan penderitaan.

Dalam suasana yang penuh sesak itu, masih ditingkahi penjual makanan atau rombongan pengamen yang leluasa naik turun gerbong kereta api. Foto Fb

Hanya ada dua pilihan utama moda transportasi yang digunakan oleh para pemudik kelas bawah, yaitu kendaraan umum (bus, kereta api, kapal laut) dan sepeda motor. Untuk mendapatkan tiket angkutan umum itu, para calon pemudik harus berjuang jauh-jauh hari, termasuk mengikuti antrean di lokasi penjualan atau pembelian tiket. Sedikit beruntung jika pemudik mendapatkan tiket berdiri tanpa tempat duduk. Namun tidak sedang beruntung, pemudik harus pulang tidak kebagian tiket.

Mereka yang memiliki hubungan luas, masih bisa berharap mendapatkan tiket lewat calo, dengan konsekuensi harganya lebih mahal. Maka pilihan terakhir mudik murah dengan sepeda motor. Kala itu, pemandangan di perjalanan banyak diwarnai dengan pengguna sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang sehingga berisiko tinggi terjadi kecelakaan. Belum lagi ada tambahan barang bawaan, sehingga sepeda motor perlu modifikasi di bagian belakang kendaraan.

Sementara dengan bus, baik antarkota dalam provinsi maupun yang trayeknya antarkota antarprovinsi, jumlah penumpangnya bertambah berkali lipat dari biasanya. Bukan hanya bus biasa yang mengangkut penumpang melebihi muatan, bahkan bus jenis patas pun tidak jauh berbeda. Penumpang kadang harus rela duduk di lantai bus karena kursi yang tersedia sudah penuh. Kursi yang biasanya hanya untuk tiga orang, bisa terisi empat hingga lima orang.

Saat pemudik menderita, namun tidak bagi kru bus. Sebab dipastikan harga tiket juga akan naik dan setoran akan cukup. Lumayan, sisanya bisa untuk penghasilan tambahan. Tidak jarang kernet bus menolak calon penumpang dengan rute pendek. Misalnya, untuk bus jurusan Surabaya-Banyuwangi, jangan harap penumpang yang turun di Pasuruan atau Probolinggo bisa naik ke bus. Kalaupun bisa naik pasti haus bergelantungan di pinggir pintu.

Naik kereta api jarak jauh tidak pernah terasa nikmatnya. Sebuah informasi lebaran tahun 1994, KA Pasar Senen menjadi stasiun paling sibuk untuk memberangkatkan KA ke arah timur. Sejak Kamis (10 Maret 1994), sekitar 4.000 dari 5.000 calon penumpang sudah diberangkatkan. Suasana di dalam kereta ekonomi pun panas dan penuh sesak. Anak kecil biasanya rewel dan menangis karena suasana pengap dan sesak di angkutan massal ini.

Kala itu sangat sulit menemukan wajah pemudik yang semringah. Semuanya berwajah kecut karena batinnya tidak nyaman. Meskipun mudik naik kereta api sekalipun, suasana kendaraan umum tetap pengap. Sudah menjadi pemandangan biasa jika di dalam gerbong kereta, khususnya kelas ekonomi, pantat penumpang satu bersentuhan kepala penumpang lainnya. Dalam suasana yang penuh sesak itu, masih ditingkahi penjual makanan atau rombongan pengamen yang leluasa naik turun gerbong kereta api. Tidak sedikit penumpang yang duduk di lantai karena tidak kebagian kursi. Bahkan, kolong di bawah kursi juga terisi penumpang dengan posisi tiduran beralas koran atau kertas seadanya.

Pemudik yang naik sepeda motor juga harus mengalami siksaan di perjalanan. Saat kendaraan hendak berebut masuk ke dalam kapal feri tujuan Madura atau dari Gilimanuk tujuan Pulau Jawa misalnya, sudah terjadi aksi saling serobot. Suasana menjadi panas dengan ulah pemudik yang memainkan gas kendaraan saat antre.

Memang, kondisi terus berubah lebih baik. Sejak pemerintah makin tanggap dan paham bahwa ada perputaran ekonomi disana. Ada uang kota yang beredar di desa dengan jumlah yang besar setiap tahun sekali. “Jalan-jalan yang dilewati pemudik telah banyak diperbaiki. Serta moda angkutan massa yang mengangkut juga jauh lebih aman sampai ke tujuan, belum lagi program mudik gratis CSR BUMN atau swasta sangat mengurangi beban di jalan” tambah Andri.  (pul)

Ekslusifisme Beragama di Masyarakat Minang

Abad.id - Akhir-akhir ini muncul istilah ekslusifisme beragama yang menurut para pembawanya adalah sesuatu yang buruk. Dalam bayangan mereka, exclusivisme beragama membawa pertentangan dan perpecahan. Tapi saya yakin ketakutan terbesarnya adalah soal penerapan syariah Islam.

Alibinya, banyak yang takut dengan potensi pendirian negara Islam di Indonesia. Tapi menurut saya ini adalah ketakutan yang berlebihan. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya tidak pernah issue-issue yang demikian diributkan.

Sejak pilkada DKI dan Pilpres 2014 issue ekslusifitas beragama itu cenderung lebih banyak muatan politiknya, dipakai rezim sebagai fear mongering untuk menang dalam pemilu atau pilkada. Setelah pilpres dan pilkada usai ya tujuannya adalah pengalihan issue agar kita lupa pada korupsi atau bobroknya rezim, maka terus-terusan eksklusifitas Islam yang dipakai sebagai fear mongering, dipakai untuk menakut-nakuti masyarakat, dan dijadikan sebagai bahan demonology. Mengingat, rezim ini membutuhkan musuh bersama.

Selain karena semua keributan ini terjadi karena nafsu bertengkar lebih besar dari pada isi kepala. Nafsu bertengkar yang dibakar oleh syahwat politik. Diramaikan oleh buzzer-buzzeRp yang sepertinya dikasih briefing untuk selalu bikin gaduh. Agar orang lupa kalau negara ini sudah terpuruk.

Bobroknya rezim dan korupsi besar-besaran memerlukan kamuflase agar tak nampak nyata tak dibahas oleh banyak rakyat; Jiwasraya Rp16.8T, Rp Asabri 17T, BPJS Rp 43T, total 81,8T. Terus Bansos 7T, masih ditambah dana sosial untuk buruh dan difabel. Uang Haji, Uang AsAbri, Uang Bansos, Uang BPJS, Uang Jasaraharja, dan Uang Utang, uang anggaran untuk penanganan pandemi, siapa yang menikmati? Bisa diaudit gak? Siapa yang ganti? Siapa yang rugi? Dan kini, mulai mengincar dana Wakaf umat Islam.

Tapi lalu menyalahkan exclusivisme beragama, ini kan lucu sekali. Beragama itu memang harus exclusive. Agamaku ya untuk ku. Agamamu ya untuk mu. Jangan jadi inclusive. Repot kita kalau agamaku harus jadi untuk semua orang. Yang harus inclusive itu adalah kehidupan sosial. Bukan kehidupan beragama.

Tapi Padang punya konteksnya sendiri. Sama seperti Bali, yang ekslusif dalam ke-Hindu-annya, tidak boleh mengenakan jilbab, cadar dan seterusnya. Karena latar belakang budaya setempat yang tentu saja sangat berbeda.

Segala sesuatu perilaku dan aktivitas, termasuk fakta yang hidup dalam sebuah masyarakat dan menyatakan identitasnya adalah kebudayaan. Benar kerudung juga dipakai pada masyarakat Nasrani, namun dalam konteks masyarakat muslim hal tersebut menjadi bagian dari sistem nilai yang unik, sehingga jilbab menjadi entitas yang terbedakan dengan penutup kepala yang lain, dan bisa dinyatakan sebagai identifikator budaya, pengindentifikiasi budaya muslim yang unik dan indah.

Di dalam masyarakat Padang atau Minang berlaku; “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Adat manurun, syarak mandaki. Adat nan kawi, syarak nan lazim. Syarak mangato, adat mamakai. Tuhan basifat qadim, manusia basifat khilaf.” Bahwa adat istiadat adalah bagian dari agama karena bersendikan kitabullah bagi masyarakat Minang. Maka tidak salah jika kemudian mereka menerapkan aturan agar berjilbab, mengingat adat dalam suku Minang adalah bagian dari syarak(agama), yang bersendikan kitab suci (basandi kitabullah).

Pakaian adat Minang pada umumnya menggunakan penutup kepala dan penutup dada dari kain yang diselempangkan, dan sejak lama sudah ada tradisi tenun ikat, songket, ulos, dan lain-lain; yakni kain yang bahan bakunya bukan dibuat dari kapas, tetapi dari serat kayu, itu kenapa teksturnya tidak selentur kain yang terbuat dari kapas atau sutera.

Bagi orang Sumatera, Minang dalam konteks ini, memperlihatkan ujung sembulan payudara bukanlah merupakan etika pada saat upacara-upacara adat dilakukan, tetapi siapapun dapat melihat gadis-gadis mandi di sungai dengan kain bebasahan. Dalam konteks suasana formal itu ada etika yang tetap dijaga. Dalam sejarahnya, pakaian adat kebesaran wanita Sriwijaya sangat tertutup, bukan saja dengan kain tetapi dengan lempengan emas. Dan sifat perempuan Sumatera yang posisi sosialnya sejajar dengan pria, bahkan sangat dimuliakan dengan sistem matrilineal(menganut garis ibu), sehingga perempuan bukanlah komoditi sensualitas dalam kebudayaannya.

Jadi, jika anda mau menyuruh perempuan Sumatera untuk memperlihatkan payudaranya, maka anda harus membayar mas kawin yang sangat mahal, anda harus bayar dengan 1 kati emas, 7 kain songket emas, satu rumah dengan perabotan lengkap, dan tanah garap. Tidak mudah sebenarnya pacaran dengan wanita Minang dan sekitarnya, karena mahal maskawinnya. Tidak ada itu istilah icip-icip!!

Saya sangat menghargai ulama-ulama Islam yang punya keteguhan dengan akidahnya. Bukan orang-orang yang bilang semua agama itu benar hanya supaya dibilang open minded, toleran, pluralis, dan bisa diajak berbaur ceramah atau shalawatan saat Natal di gereja, atau beribadah dengan penganut agama lain. Kalau nanti saya bikin agama baru, apakah mau dibilang benar juga?

Saya bisa paham tentang aturan agama yang berlaku di Bali yang melarang siswanya berjilbab, hendaknya dipahami juga, masing-masing punya adat dan budaya yang mesti dihormati. Kenapa jika di Padang yang notabene mayoritas muslim eksklusif mengharuskan siswa berjilbab anda lalu protes? Tapi di Bali yang mayoritas Hindu ekslusif melarang berjilbab, anda yang ngakunya liberal, toleran, dan pluralis tidak protes? What the standar ganda you are...! Karena standardnya ganda maka hipokrisinya nyata. Di Bali pelarangan jilbab didukung pakai argumen nilai-nilai tradisi ke daerahan. Di Sumbar pake alasan yang sama ngga boleh. Terus bilang harus kebhinekaan? Toleransi?

Begitulah jika telunjuk yang menuding orang lain tapi cermin ngga punya. Padahal masalah paksaan pakai jilbab di sekolah ini juga paralel dengan paksaan pakai topi santa pada pegawai toko. Yang belain aturan jilbab ya orang yang marah pada topi santa. Begitu juga sebaliknya.

Buat saya, yang harus hilang itu adalah watak kekerasan dalam menegakkan akidah. Kalau kita sepakat untuk bernegara, hak untuk melakukan kekerasan itu hanya pada aparat negara. Dan itupun harus sesuai dengan UU yang ada dengan memperhatikan HAM.

Jadi, jika nanti ada yang ribut-ribut soal exclusivisme atau inclusivisme beragama, coba diperiksa. Tidakkah mereka sedang berusaha melakukan pendangkalan akidah dengan memaksakan paradigma mereka memanfaatkan tangan negara? (mda)

Mengasumsikan Demokrasi di Indonesia

Abad.id - Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Awalnya, tujuan demokrasi itu bagus berangkat dari pemikiran Vox Populi Vox Dei atau dalam bahasa nasional artinya Suara Rakyat Suara Tuhan. Dalam praktiknya, tidak selalu seindah angan-angan, pada kenyataannya justru rakyat lah yang "harus" mengikuti sang penguasa yang seolah-olah melebihi dari arti Tuhan.

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan kebijakan.

Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara.

Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (direct democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara.

Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki(gerombolan).

Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Teori sih ideal...praktiknya, ASUdahlah!

Dan demokrasi di Indonesia nampaknya hanya dilihat secara arti dari demos dan kratosnya (pemerintahan dari rakyat), bukan pada nilai-nilai implementatif pada sektor kebutuhan masyarakat atas makna demokrasi itu sendiri.

Karena jika ditafsir beneran, jadi berdiksi "Demokrasi Wani Piro."

Ini terjadi karena high cost politik atau tingginya biaya politik masih menyuburkan praktek paternalistik antara politisi dengan pengusaha. Itu tak bisa dipungkiri. Bagaimana tidak, untuk menjadi pejabat publik disini memerlukan ongkos politik yang tidak bisa dibilang sedikit. Kalah menang tetep berbiaya mahal.

Flash back saja, karena Indonesia pernah mengalami beberapa bentuk demokrasi. Pertama, demokrasi terpimpin di Orde Lama, wasitnya tunggal. Pemimpin besar revolusi yang tidak pernah dipilih langsung dalam pemilu. Disebut juga sebagai Demokrasi Terpimpin. Lalu dalam masa Orde Baru, kita menjalankan demokrasi seolah-olah alias pseudo demokrasi yang sering kita kenal sebagai Demokrasi Pancasila yang pada praktiknya menggunakan DPR dan MPR (hanya) menjadi stempel kekuasan presiden. Dan dua-duanya adalah pengalaman buruk dimasa lalu.

Dimasa reformasi ini, secara formal dan praktik kita memang lebih baik. Presiden dipilih langsung. Tapi kita mafhum bahwa pemilu ataupun pilkada lebih banyak dimenangkan oleh uang. Artinya, pemilik modal (cukong) akan lebih menentukan hasil pemilu. Itu faktanya...

Saat ini mungkin kita sangat jengkel pada presiden terpilih yang ditetapkan pengumumannya tengah malam disaat orang-orang tidur. Tapi masalahnya bukan sekadar pada presiden. Pemerintahan bisa saja berganti-ganti setiap pemilu. Tapi jika uang yang punya kuasa dalam demokrasi, rusaklah esensi demokrasi itu sendiri, karena yang didengar adalah aspirasi para cukong, bukan aspirasi rakyat Indonesia.

Jika uang yang menang, jadi dimana nilai lebih baiknya?

Sudah gitu hasilnya asal jadi ajah, asal populer, wong parpol itu organisasi miskin aktor, sifat dan tabiatnya berkhianat; mengajak orang ikut bela, ikut milih, persis seperti makelar di terminal yang teriak-teriak Yogya...Yogya...tapi gak ikutan berangkat ke Yogya. Lalu, saat menang, kelangsungan hidup parpol-lah pihak pertama yang kudu dipikirkan. Rakyat? AKURAMIKIR....rakyat yang memilih pun dikhianati, dan dilacurkan amanahnya. Begini masih percaya bahwa pemerintahan (dari tingkat lurah/kades, camat, bupati/walikota, gubernur, hingga presiden) akan mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan diri, kelompok dan cukong ?

Maafkan saya karena termasuk orang yang skeptis melihat kekuasaan digunakan untuk kebaikan rakyat. Bagi saya, kekuasaan punya motivasi yang jelas yaitu uang, dan sebaliknya; hanya dengan uang seseorang benar-benar bisa berkuasa.

Karena demokrasi liberal selalu memunculkan aktor yang tidak punya narasi, visi misi yang jelas, gak ada konteks dan tujuan ideal kecuali hanya retorika alias OMDO, alias nggedabrus. Ya gitu deh jika demokrasinya demokrasi JUDI, demokrasi WANI PIRO... Makanya, karena tujuan itu antara politisi dan cukong bersimbiosis agar saling menguntungkan. Saat menang dan berkuasa, yang terpikir pertama kalinya adalah mengembalikan sejumlah modal dan hutang budi tersebut, dan akhirnya korupsi.

Jadi, orang-orang itu masuk politik buat apa sih sebenarnya? Jika kepentingan rakyat kecil bukan jantung dari perjuangan, mending bikin klub dansa aja deh, ngabis-ngabisin APBN saja. Rakyat yang disuruh bayar tapi bikin partai yang dipikirin gimana caranya menyelamatkan cash flow dirinya dan gerombolannya.

Seharusnya, saat kekuasaan diperebutkan dan dimenangkan, maka martabat manusia yang harus lebih didahulukan. Artinya kita bicara tentang mengentaskan kemiskinan, bicara pendidikan dan kesehatan murah dan memberi perlindungan, memajukan kesejahteraan umum, harkat serta martabat manusia yang didahulukan.

Pada titik ini saya berharap kita sadar sepenuhnya, bahwa ada yang keliru dalam sistem pemilu kita. Sudah saatnya untuk kembali pada tatanan adiluhung bangsa Indonesia yakni MUSYAWARAH dan MUFAKAT.

Jika pun terpaksa (yang terburuk); memilih tetap berdemokrasi, misal tak bisa lagi kembali ke musyawarah dan mufakat, setidaknya perlu revisi sistem pemilu sesegera mungkin. Sistem proporsional terbuka selama ini membuat yang terpilih tidak berakar di konstituennya. Harus segera diubah jadi sistem distrik. Sungguhpun berasal dari partai, dia adalah wakil distriknya.

Dampaknya, agar tak ada politikus karbitan yang didrop dari pusat. Tidak bisa semau-maunya pindah dapil dengan mengandalkan suara partai. Politikus harus membangun reputasi pribadi. Jadi orang akan tahu siapa dia dan pemikirannya.

Tapi diatas semuanya, sesungguhnya demokrasi model apapun yang dipilih dan sistem pemilunya, apakah proporsional terbuka atau proporsional tertutup (model Orba) atau sistem distrik, TIDAK AKAN menyelesaikan persoalan pemerintahan selama sistem ketatanegaraan dalam UUD 45 amandemen tidak dibenahi dulu.(mda)

Penulis : Malika D. Ana

Inti Dari Suatu Penjajahan

Abad.id - Inti dari suatu PENJAJAHAN adalah merampas dan memindahkan kemakmuran atau kesejahteraan milik suatu bangsa kepada bangsa lain dengan cara apapun, lewat tangan siapapun, dan dengan biaya berapapun. Dengan kelicikan maupun kekerasan fisik (perang) jika perlu. Tapi ada cara penjajahan yang tidak memerlukan itu semua justru membuat yang dijajah jatuh cinta dan ketagihan rasa dijajah, bahkan sangat menikmati penderitaan yang ditimbulkan oleh penjajahan.

Lalu Era KOLONIALISME telah berakhir, Era IMPERIALISME juga telah selesai. They are old fashion styles. Aturan main baru itu adalah GLOBALISASI: Kolonialisme dan Imperialisme GAYA BARU.

Globalisasi dan modernisasi yang berciri kemajuan teknologi khususnya IT ternyata menciptakan social cleavage atau belahan sosial. Dan terlihat bahwa jurang keterbelahan sosial di Indonesia kian lebar dan tajam semenjak digelarnya Pemilu serentak bermodel one man one vote. Bahkan dalam praktik politik pun, adanya keberpihakan suatu institusi pemerintah dan negara terhadap partai politik atau kandidat tertentu merupakan benih atas ketidaksolidan antar lembaga, saling curiga mencurigai, merebaknya ego sektoral, dan lain-lain, lalu ujung-ujungnya negara menjadi lemah. 

Ini salah satu akibat amandemen UUD 1945 sebanyak 4 X yang juga telah memandulkan fungsi DPR/MPR, membuat lumpuh pasal 33 UUD 1945 dan lain-lain. Amandemen melahirkan UUD baru bertitel "UUD 2002". Akibatnya, substansi pasal 33 lumpuh. Bumi, air dan segala yang terkandung dibawahnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi dalam praktiknya justru banyak dikuasai swasta, dan dikendalikan segelintir orang (bahkan asing) untuk kepentingan diri dan kelompok mereka sendiri. Sekali lagi, pasal 33 mandul, lemah dan cuma jadi slogan semata. 

Hadirnya UUD 2002 justru membidani berbagai UU yang pro kepentingan asing dan bukan pro kepentingan nasional, atau bukan melayani rakyat selaku pemilik negeri. UUD 2002 membidani puluhan bahkan ratusan UU yang tidak lagi pro rakyat, ataupun mungkin ketika GBHN ditiadakan, atau sebab Otonomi Daerah (Otoda) memarakkan korupsi oleh raja-raja kecil, atau bisa jadi akibat multipartai yang membikin high cost politics, dan atau-atau lainnya. Sekali lagi, entahlah. Perlu kajian secara serius dan mendalam guna mencari "biang keladi" atas kegaduhan di hilir tersebut dengan berbasis idealisme dan nasionalisme para perumusnya.

Amandemen tersebut juga bisa diistilahkan sebagai kudeta konstitusi. Kudeta yang paling sunyi, tanpa gaduh dan ribut, yang kini melegalisir penjajahan melalui sistem politik via sistem konstitusi. Tidak ada letusan peluru maupun perang senjata, tapi sebagian kekayaan bangsa malah jatuh serta lari ke luar, jatuh ke entitas yang tidak berhak sama sekali.

Hari ini pula, kita telah tiba di puncak piramida keterpurukan bangsa yang entah kapan bangkitnya.(mda)

Penulis : Malika D. Ana

All Photos taken by myself

Penulis : Nanang Purwono

Abad.id-Kedatangan kapal pesiar MS Viking Mars, yang membawa lebih dari 1000 orang (pemunpang dan awak kapal) di Surabaya pada 9 Desember 2022, menjadi angin segar bagi dunia pariwisata di Surabaya dan Jawa Timur pasca Pandemi Covid 19. Apalagi dikabarkan bahwa masih akan ada dua kapal pesiar yang menutup tahun 2022. Yaitu kapal Seven Seas Explorer dan MV. Genting Dream, yang masing masing akan sandar di pelabuhan Tanjung Perak pada 15 dan 20 Desember 2022.

Untuk itu Surabaya harus lebih siap sebagai jujugan wisata bagi tamu tamu manca negara seperti yang dibawa oleh Kapal Viking Mars pada Jumat, 22 Desember 2022. Surabaya dengan keunikan dan keragaman potensi wisatanya, khususnya yang berbasis sejarah, budaya dan sosial ekonomi, bisa menjadi potret nusantara. Hanya dengan berkunjung ke Surabaya, bisa dilihat bagaimana potret Nusantara.

"After sightseeing and visiting the old town of Surabaya, to me, Surabaya is like a melting pot. It is a home to multi ethnic groups and multi layer histories" (Setelah berkeliling kota dan berkunjung ke Kota Lama Surabaya, bagi saya, Surabaya seperti wadah meleburnya beragam kelompok etnis dan lapisan sejarah), ujar salah seorang wisatawan asal Canada, John D.

Dalam kunjungan setengah hari ini, sebanyak sekitar 700 wisatawan dikelompokkan dalam kelompok kunjungan wisata. Misalnya kelompok Wisata Sparkling dengan kunjungan ke Tugu Pahlawan, Kota Lama dan Pecinan, Kebun Binatang dan Balai Kota Surabaya. Sementara Kelompok Wisata Heritage mengunjungi Tugu Pahlawan, Gereja Perawan Maria, Pasar Genteng dan Hotel Majapahit.

Ada juga kelompok Wisata Budaya dengan kunjungan ke Klenteng Hong Sang Tan, Four Faced Budha, Pura Jagad Kirana, Rumah HOS Tjokroaminoto dan rumah kerajinan Kriya Gallery.

Sementara kelompok Wisata, yang ada di luar kota, meliputi kunjungan ke bekas ibukota kerajaan Majapahit, Trowulan, seperti Candi Tikus, Bajang Ratu dan Pendopo Agung. Kunjungan Wisata luar kota lainnya yaitu ke Tretes dengan jujugan Air Terjun Pethuk Truno.

Dengan hadirnya sejumlah bis wisata di setiap titik tujuan wisata terlihat sekali bangkitnya dunia pariwisata Surabaya. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (DKKOP) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati, ketika berbicara di depan para pemandu wisata (guide) yang tergabung dalam Himpunan Pemandu Wisata (HPI) Surabaya pada Kamis malam, 8 Desember 2022, berpesan bahwa kebangkitan dunia pariwisata pasca Pandemi di Surabaya tidak terlepas dari peran para guide.

"Layanan yang baik dari para guide akan mendukung bangkitnya dunia pariwisata di Surabaya setelah masa pandemi", pesan Wiwiek kepada para pemandu wisata dalam acara teknikal meeting di Siola pada 8 Desember 2022.

Guide memang bisa dikatakan sebagai ujung tombak pariwisata karena mereka langsung berhadapan dengan wisatawan, baik yang datang dari dalam negeri (wisnu = wisatawan nusantara) maupun luar negeri (wisman = wisatawan mancanegara). Di tangan guide lah layanan wisata itu dipersembahkan kepada para tamu.

Kesiapan Obyek dan Tempat Tujuan Wisata

Setelah kunjungan Kapal Pesiar MS Viking Mars dan Seven Seas Explorer serta MV. Genting di bulan Desember 2022, maka akan dilanjutkan dengan rentetan jadwal kedatangan kapal kapal pesiar di tahun 2023.

Pada pasca pandemi, dunia pariwisata yang selama dua tahun terpuruk, kini unsur unsur dunia pariwisata harus bersama sama bergandengan tangan dan bahu membahu meningkatkan kualitas layanan melalui kemampuan dan kapasitasnya masing masing. Sedangkan pemerintah kota, dengan kapasitas yang dimilikinya, harus membenahi dan menambah infrastruktur pariwisata di kota Surabaya.

Selama ini pemerintah kota sudah membuka Wisata Pecinan Kembang Jepun. Selanjutnya disusul dengan penataan kawasan wisata religi Sunan Ampel yang selama ini sudah ramai kembali dikunjungi tamu. Apalagi Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, menginginkan adanya tema Little Mecca di kawasan Kampung Ampel.

Bahkan dalam sebuah pertemuan antara Walikota Eri Cahyadi dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Surabaya beberapa bulan lalu disampaikan lah strategi pelestarian dan pengembangan cagar budaya dengan cara pelestarian tematik. Misalnya tema Pecinan di kampung Pecinan. Tidak hanya pada pelestarian bangunan bangunan yang berarsitektur Tionghoa yang jadi perhatian dan sasaran pelestarian, tapi ada obyek obyek lain yang perlu diketengahkan, misalnya kuliner khas Pecinan. Karenanya dibukalah Kuliner Kembang Jepun pada malam hari.

Bahkan untuk menguatkan tema Pecinan, infrastruktur di kawasan Pecinan ini dibenahi seperti perbaikan jalan, pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU), pemasangan papan nama jalan, lampion serta bola bola pada trotoar di jalan Karet. Semua dibuat tematik yang bernuasa Pecinan. Bahkan pada pemilihan cat. Seperti merah dan kuning.

Bahkan Rumah Abu Han di jalan Karet, yang selama ini sulit diakses, juga sudah mulai terbuka untuk umum dalam konteks pariwisata. Rumah etnis Tionghoa, yang sudah ada sejak abad 17 ini, menjadi jujugan tamu tamu manca negara yang datang bersama kapal pesiar MS Viking Mars.

Jika di Kampung Pecinan menjadi ekspresi keberadaan etnis Tionghoa di Surabaya, Kampung Arab di Ampel menjadi gambaran etnis Arab di Surabaya, maka perlu ada gambaran Kampung Eropa di Surabaya. Kampung Eropa di Surabaya adalah fakta dan nyata.

Di kawasan di sebelah barat Kalimas, seberang Pecinan, memang bekas Kampung Eropa. Peninggalan peninggalan yang berbentuk gedung gedung yang lengkap dengan tulisan tulisan berbahadsa Belanda melengkapi data dan fakta keberadaan Kampung Belanda, Dutch Town.

Kawasan inilah yang perlu direvitalisasi, dikelola dan dikembangkan untuk tujuan tujuan pariwisata sebagai kelengkapan Kawasan Kota Lama Surabaya. Jika di Kembang Jepun ada tema Pecinan. Maka di jalan Rajawali dan Jalan Jembatan Merah dan sekitarnya perlu dikelola dengan tema Eropa atau Belanda.

Ini semua adalah ranah Pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangannya. Pemerintah melalui perangkat yang ada bisa mengajak pihak pihak terkait, utamanya yang ada dalam kawasan Kampung Eropa, untuk bersama sama mengelola kawasan itu dengan tema Kampung Eropa. Di Semarang sudah ada Kota Lama Semarang. Di Jakarta sudah ada Kota Tua Batavia.

Dengan terkolanya Kawasan Kota lama yang meliputi Kampung Eropa, Kampung Pecinan, Kampung Melayu dan Kampung Arab, maka dengan kunjungan wisatawan di masa mendatang, Surabaya akan sudah lebih siap dengan aset aset pariwisatanya.

Sambutan Pemerintah Kota Surabaya

Dalam kunjungan wisatawan yang datang bersama kapal Viking Mars, pemerintah kota Surabaya langsung turut menyambut mereka di Balai Kota. Di plataran gedung karya arsitek G.C. Citroen ini, mereka disambut seni Reog dan gamelan. Di dalam gedung mereka disambut kuliner Suroboyo. Ada jajanan dan minuman tradisional seperti sinom dan pokak.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (DKKOP) Kota Surabaya Wiwiek Widayati, mewakili Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, langsung menyambut dan melayani wisatawan. Wiwiek sibuk meladeni dan menyuguhkan refreshment.

Hari itu di lobby Gedung Balai Kota ramai dengan riuhnya para tamu yang menikmati kulineri Surabaya sambil menyaksikan atraksi reog dan tari. Bahkan seorang wisatawan asal Australia terlihat turut menari dengan gemulai nya. Pemandangan ini menambah semararaknya suasana di Balai Kota. Balai Kota seolah menjadi panggung budaya.

Wisatawan, yang menumpang di bus no 10, secara umum mengatakan bahwa half day city tour, yang dioperatori oleh Bond Jawa Tour, telah memberikan kesan dan wawasan baru bagi mereka. Bus no 10 ini menjelajah Kota Tua (Pecinan), Tugu Pahlawan, Kebon Binatang dan Balai Kota.

Untuk melayani sekitar 700 wisatawan dari berbagai negara, yang diangkut dengan 27 bus dan beberapa kendaraan kecil untuk shuttle, dibutuhkan tenaga pemandu sekitar 50 orang yang tergabung dalam Himpunan Pariwisata Indonesia Surabaya dan Jawa Timur. (nng/pul).