Ruh Kedaulatan Rakyat

Abad.id - Membangun narasi kedaulatan rakyat itu adalah hal utama yang harus dilakukan. Ki Ageng Suryomentaram mengartikan bahwa berdaulat itu tidak bisa diganggu gugat (mboten wonten ingkang wani-wani ngganggu gawe). Karena yang hendak dibangun adalah kedaulatan rakyat agar tidak bisa diganggu gugat, maka terlebih dahulu juga harus jelas dulu tentang apa yang disebut rakyat.

Rakyat Indonesia wujudnya bisa saja orang miskin atau orang kaya. Dan bisa juga sebagai kaum pekerja maupun yang belum atau tidak bekerja. Menariknya menurut Ki Ageng, seluruh warga negara Indonesia tidak secara otomatis bisa dikategorikan sebagai rakyat Indonesia.

Karena jika di antara warga negara Indonesia ini ada orang-orang yang melakukan kejahatan seperti perampok, pencuri, koruptor, manipulator, pemerkosa, pembunuh, dan lain-lain yang perbuatannya mengganggu ketertiban masyarakat, maka negara tidak berkewajiban menjaga kedaulatannya. Penegasan Ki Ageng, “Lho, membela kados makaten punika rak malah ngrusak negari?!” (Bukankah membela orang-orang seperti itu justru merusak negara?!).

Narasi tentang kedaulatan dan rakyat juga tercantum dalam dasar negara sebagai model demokrasinya. Pancasila mengandung Musyawarah dan Mufakat, dan hal ini di realisasikan dengan adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, bukan lembaga-lembaga lain, atau orang per-orang yang memerintah negeri, bukan pula oligarki atau gerombolan pemilik modal.

Tetapi, amandemen UU 45 justru membuat MPR tidak lagi hadir ditengah kita, segala-galanya menjadi bertumpu pada Presiden. Lalu model Pilpres secara langsung oleh rakyat yang hakekatnya bertentangan dengan pembukaan UUD45 alenia ke 4, dengan landasan ideal sila ke 4 Pancasila; "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan." Model demokrasi yang sesuai adalah demokrasi Pancasila yang menganut sistem perwakilan untuk melakukan musyawarah dan mencapai mufakat.

Namun kurun 20-an terakhir ini sudah tidak ada lagi model demokrasi Pancasila, yang ada adalah voting, demokrasi yang diatur dan dikendalikan oleh uang para cukong.

Tidak ada lagi tap (ketetapan MPR) yang ada hanyalah Kepres, Perpres, yang posisinya lebih tinggi atau setidaknya sejajar dengan UU, ini adalah hal absolut yang menurut saya berbahaya, yang bahkan USA yang adikuasa sekalipun tidak demikian. Disana keputusan presiden harus dibicarakan di Senat dan konggres, tidak bisa sejajar dengan UU, karena sifatnya yang hanya terbatas waktu berkuasa saja.

Jadi demikianlah, RUH KEDAULATAN RAKYAT itu ada pada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) bukan pada KULTUS individu.(mda)

Cheng Ho dan Kemunduran Majapahit

Abad.id - Diduga, semenjak "kekalahan Mongol" di Jawa, dinasti selanjutnya belajar dr kekalahan tersebut, maka mereka melancarkan cara baru "menguasai Jawa"

Pelayaran pertama Cheng Ho berlangsung tahun 1405-1407. Ketika itu pada mulanya turun perintah Kaisar Zhu Di untuk mengirim armada raksasa dalam rangka kunjungan muhibah ke Laut Selatan. Armada laut Dinasti Ming Tiongkok itu dipimpin Laksamana Cheng Ho didampingi Laksamana Muda Wang Jing Hong atau Ong King Hong. Mereka berangkat dari pelabuhan sungai Liu Jia, kabupaten Suzhou, Jiangsu, singgah di Fujian, terus berlayar ke selatan. Setelah singgah di pelabuhan kerajaan Campa, armada Cheng Ho tiba di Jawa.

Kala itu Jawa sedang terjadi perang saudara antara Majapahit Kedaton Barat yang dipimpin raja Wikramawardhana dengan Kedaton Timur yang dipimpin Bhre Wirabhumi Bhatara Aji Rajanatha. Perang saudara yang terkenal sebagai Paregreg Agung pecah tahun 1406.

Pihak Kedaton Timur diperkirakan menjalin hubungan dan menghimpun sekutu kekuatan dengan orang-orang Tiongkok yang berdiam di daerah pesisir pantai utara. Karena lebih memihak Kedaton Timur, pihak Kedaton Barat menganggap orang-orang Tiongkok di Majapahit sebagai musuh yang harus dibasmi. Maka terjadilah perburuan dan penyapuan terhadap orang-orang Tiongkok.

Melihat keadaan tersebut, sebagian pasukan armada Zeng He, nama lain dari Cheng Ho yang belum lama mendarat di Jawa tidak tinggal diam. Mereka berusaha melindungi orang-orang Tiongkok yang ada di Jawa terutama di sepanjang pesisir utara yang kala itu sebagian besar masuk kekuasaan Kedaton Timur Majapahit. Dalam hiruk pikuk kekacauan perang itu, sekitar 170 awak kapal armada Cheng Ho terbunuh oleh pasukan Majapahit Kedaton Barat.

Cheng Ho marah melihat kejadian itu. Akan tetapi ia belajar dari kekalahan dinasti sebelunya dimasa lalu, ia tidak membalas serangan dengan gempuran militer melainkan menempuh jalur perundingan. Hasil perundingan antara Cheng Ho dengan Majapahit menetapkan supaya segera dikirim utusan Majapahit ke Tiongkok  untuk menyampaikan permohonan maaf atas terbunuhnya orang-orang Tiongkok dalam Paregreg Agung di Jawa. Maka raja Wikramawardhana mengirim utusan menghadap Kaisar Ming.

Sekembali dari Tiongkok, utusan Majapahit menyampaikan pesan kaisar Ming bahwa Majapahit harus menebus kelalaian dengan membayar kerugian dengan emas sejumlah 60.000 tahil. Selain itu Majapahit harus mengangkat putra Raja Timur sebagai raja Kedaton Timur dan daerah kekuasaan Kedaton Timur tidak boleh diganggu lagi oleh pihak Majapahit Kedaton Barat.

Tahun 1408 Majapahit mengirim utusan ke Tiongkok membawa serta emas 10.000 tail. Melihat niat baik dari pihak Majapahit, Kaisar Ming Zhu Di akhirnya memutuskan untuk menghapus sisa uang ganti rugi yang masih harus ditanggung Majapahit.

Sangat mungkin pula keputusan itu dikeluarkan oleh Kaisar Ming itu sebagai taktik strategis setelah mendengar Majapahit menempatkan seorang keluarga dari Raja Timur yaitu Bhatara Narpati Raden Gajah sebagai raja di Keraton Wirabhumi menggantikan Bhatara Aji Rajanatha yang telah wafat dalam Paregreg Agung.

Dari kronik kisah kekalahan Kubilai Khan dan pasca kunjungan Zeng He(Cheng Ho) ke Jawa pada tahun 1406, secara perlahan Majapahit mulai mengalami perpecahan dan kemunduran, lalu berakhir dengan keruntuhan alias sirna ilang kertaning bhumi, hilang dan lenyap ditelan bumi.

Zeng He berhasil dalam menjalankan misinya di Nusantara, karena menggunakan pendekatan ekonomi dan budaya. Misi perdamaian dan budaya yang dalam istilah Geopolitik disebut assymetric war, perang asimetris yang tidak perlu mengunakan kekuatan militer maupun letusan senjata api, cukup dengan invasi kebudayaan. Dan Zeng He alias Cheng Ho adalah proxy penting dalam misi ini. Perang proxy adalah perang yang menggunakan proxy. Proxy itu maksudnya semacam perwakilan atau utusan. Maka perang proxy adalah perang yang murah tapi efektif, tidak perlu banyak biaya, juga tidak banyak resiko untuk pihak negara adikuasa tapi kerjaan kotornya bisa dilakukan oleh orang lain. 

Demikian pula dengan Xi Jinping (China) kini dengan tindakan ekspansionis China melalui apa yang disebut dengan kebijakan "One Belt One Road (OBOR) One China"-nya Xi Jinping atau istilahnya kini berubah menjadi Belt and Road Initiative (BRI). OBOR One China dianalogikan sebagai sistem ekspansi secara nirmiliter (asimetris), yakni kolonisasi China melalui pintu Turnkey Project Management (selanjutnya dibaca: TPM) yaitu skema investasi yang menjadi andalan China melakukan program One Belt One Road (OBOR) . Ciri utama investasi ini mulai dari manajemen, uang, materiil, marketing, tenaga ahli hingga metode serta tenaga kasar (kuli) pun berasal dari China.

Tentunya dalam misinya juga melibatkan aksi-aksi proxy yang sama seperti yang dilakukan oleh pendahulunya dahulu, baik menggunakan orang dalam negara target yang disebut komprador alias antek, maupun agen-agen dari negaranya sendiri.(mda)

Penampakan Ka'bah di Masjidil Haram Makkah pada tahun 1885. (Foto: dok. Sayid Abdul Ghaffar/The Culturist) 

abad.id- Agama Islam tumbuh di kepulauan nusantara terjadi karena kontak-kontak dagang secara damai dan perlahan berhasil membentuk massa solid selama masa Kolonial Belanda. Massa Islam di Indonesia dianggap tidak berbahaya seperti daerah jajahan lain yang ditaklukan bangsa eropa di asia dan afrika. Sebab penyebaran tanpa kekerasan di sejumlah daerah telah muncul alkuturasi dengan budaya lokal.

Menurut ahli agama Islam Harry J Benda, pengikut agama Islam pada masa Kolonial Belanda bisa digolongkan dalam tiga kelompok. Pertama kaum aristrokat Jawa, yaitu golongan priyayi yang menyatakan diri orang Islam tetapi suka mencampurnya dengan nilai-nilai pra Islam dan mistik. Masuk kelompok ini para pimpinan lokal yang memasukan nilai-nilai adat pra Islam ke dalam agama.

Berseberangan dengan kelompok ini muncul kelompok pemimpin yang moderat dan kuat. Kelompok ini berasal dari pemimpin Islam yang taat dan berpegang teguh pada ajaran dan para kyai. Mereka ini pemimpin yang saleh, yaitu para santri yang dihormati karena mendalami Al Quran dan pernah naik haji.

Kelompok Islam yang ketiga paling banyak jumlahnya yaitu kaum abangan. Massa rakyat inilah yang ingin dipengaruhi oleh kedua kelompok Priyayi dan sanri. Para priyayi berdasarkan keturunan dan trah, sedangkan kelompok santri melalui pesantren.

Pasca perang Diponegoro, para politikus Belanda kesulitan menentukan sikap atas pimpinan Islam yang kuat memegang teguh ajaran agamanya itu. Sebab di satu sisi dianggap membahayakan kerajaan Belanda, namun di sisi lain mereka menjadi bagian dari rakyat. Maka pemerintah Kolonial Belanda mendatangkan ahli Islam Snouck Hugronje untuk didengarkan pendapatnya.

Sejak tahun 1887 Snouck Hugronje diangkat menjadi penasehat pertama departemen Pribumi. Apapun pernyataan Snouck Hugronje menjadi panduan pemerintah Kolonial Belanda untuk membentengi ancaman kelompok Islam.

Snouck Hugronje memberi nasehat agar selama tidak melibatkan diri dalam aktifitas politik, sebaiknya pemerintah Hindia belanda mengambil sikap netral dengan kelompok Islam. Serta tidak menghalangi kegiatan penyebaran agama Islam dan ibadah haji ke tanah suci.

Khusus kebijakan soal ibadah haji ini, pemerintah Kolonial Belanda melakukan langkah-langkah ekstra hati-hati. Versi Agus Sunyoto Arkeolog Islam Nusantara, penyebabnya pengalaman sejarah perlawanan umat Islam terhadap pemerintah Kolonial Belanda, hampir dipelopori guru thariqah, haji, ulama dari Pesantren.

Snouck Hugronje pakar masalah Islam yang juga bertindak sebagai penasehat pemerintah dalam negeri Hindia Belanda. Foto Istimewa

Pemerintah Kolonial Belanda selalu kewalahan karena setiap ada warga pribumi pulang dari Tanah Suci Mekkah selalu terjadi pemberontakan. Maka dibuatlah politik gelar haji yang hanya ada di Nusantara. Gelar ini tidak hanya mengandung pengakuan kesalehan, dan derajat sosial-budaya, namun juga bentuk derajat politik untuk memudahkan pengawasan pemerintah Kolonial Belanda. “Maka pada 1916, penjajah mengeluarkan keputusan Ordonansi Haji, yaitu setiap orang yang pulang dari haji wajib menggunakan gelar haji.  Tujuannya agar gampang diawasi intelijen.” terang Agus.

Pendapat lain Abdul Mun’im seorang sejarawan NU mengatakan, gelar haji disandang oleh umat Islam sudah lama ada dan bukan atas dasar ordonansi Belanda. Gelar haji disandang umat Islam bukan atas dasar ordonansi Belanda pada 1859. Para ulama dan raja di Riau sejak dahulu sudah menggunakan gelar haji pada abad 17. “Ordonansi Belanda terjadi pada 1859, penggunaan gelar haji baru efektif dilakukan tahun 1872. Sebab pada tahun itu Belanda baru bisa mendirikan konsulat di Jeddah,” kata Abdul Mun'im,.

Gelar haji digunakan untuk mengontrol dan mencatat pergerakan kaum nasionalis. Sebab dikawatirkan para haji ini membawa pulang nilai nilai kebangsaan. Sepulang dari haji, mereka menjadi seorang yang militan dalam pergerakan kebangsaan. (pul)

Konsep Pemisahan Kekuasaan

Didalam sistem pemerintahan atau ketatanegaraan, Indonesia pernah menganut konsep pemisahan kekuasaan yang dikenal sebagai Trias Politica, berasal dari bahasa Yunani (Tri = tiga; As = poros/pusat; Politica = kekuasaan). Atau dalam analogi kearifan lokal diistilahkan dengan Tritangtu Di Buwana; Karamaan, Karatuan dan Karesian.

Tritangtu itu bagi masyarakat Sunda memiliki arti :

1. Sunda itu SandiKala, era sebelum matahari terbit, peradaban induk, ibu, Reshi, hanya ada di jaman Megalitikum.

2. Jawa itu Purwakala, era matahari terbit hingga jam 12 siang, tepat dimana candi-candi era Ratu, candi-candi mulai ada.

3. Nusantara itu JalmaWangsa, era matahari tinggi jam 12 sampai Eser/Geser jam 18:00, sampai dengan revolusi era Reshi kembali.

Tiga komponen ini disebut Tritangtu Ing Buwana, Jati diri Wangsa Nusantara, dengan sistem pemerintahan Trias Politica yang mengenal pemisahan kekuasaan, Rama-Ratu-Reshi adalah TRI TUNGGAL Negeri SundaPura

Tritangtu adalah filsafah hukum kehidupan masyarakat yang telah dikenal sejak ribuan tahun khususnya di bumi Nusantara. Falsafah Hukum ini berfungsi mengatur semua aspek kehidupan di antaranya kehidupan manusia dengan Sang Pencipta, berbangsa/bernegara, bermasyarakat, sesama mahluk hidup, dan alam semesta diseluruh jagad raya.

Falsafah ini mempunyai sifat yang dikenal sebagai Asih, Asah dan Asuh sebagai dasar dari kehendak Tuhan atau hukum alam yang pasti atau tangtu/tentu/pasti.

Hukum tangtu telah di terapkan di era kejayaan kerajaan Padjajaran dan Majapahit yang terbukti dengan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat yang hidup saat itu.

Kemudian konsep Tritangtu ini digunakan oleh para pendiri bangsa sebagai salah satu dasar perumusan Pancasila dan Naskah Asli UUD 45 untuk terwujudnya keadilan sosial bagis rakyat Indonesia melalui Demokrasi Pancasila dan menjunjung tinggi norma-norma tradisi Nusantara.

 Ide Tritangtu tersebut di dalam konsep tatanegara juga dikenal sebagai konsep Trias Politica yang dirumuskan oleh Montesquieu. Trias Politica adalah suatu paham yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan; Eksekutif (pelaksana Undang-Undang), Legislatif (pembuat Undang-Undang), dan Yudikatif atau kehakiman (pengawas pelaksanaan Undang-Undang).

Ini yang merupakan ide pokok dalam Demokrasi, yakni sebuah bentuk pemisahan kekuasaan dalam sebuah Negara yang memisahkan kekuasaan Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif. Tujuan dari trias politica ini sendiri adalah agar tidak ada pelimpahan kekuasaan terhadap orang yang sama, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh orang yang berkuasa bias dihindari.

Dengan terpisahnya 3(tiga) bentukan kekuasaan dalam pemerintahan, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, dan saling mengimbangi).

Yang pertama adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga tertinggi negara dimana mandat seluruh rakyat ada di tangannya. Presiden dipilih dan ditunjuk oleh MPR. Dan sebagai penerima mandat alias mandataris MPR, presiden diakhir masa jabatannya harus melakukan pertanggungjawaban di hadapan sidang Paripurna MPR. Pertanyaannya, sekarang bagaimana cara rakyat meminta pertanggungjawaban presiden, dan siapa yang berwenang meminta pertanggungjawaban presiden?

Yang kedua adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tugasnya adalah sebagai lembaga Legislatif; lembaga yang membuat kebijakan, peraturan dan juga Undang-undang. Inilah tugas yang dilakukan anggota DPR RI.

Sedangkan Eksekutif adalah yang melaksanakan kebijakan, yakni Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-menterinya. Presiden sebagai kepala negara bertugas mengurus negara, dibantu oleh Wakil Presiden dan para menterinya. Dan tidak ada yang namanya wakil menteri.

Lalu ada lembaga yang mengatur soal hukum negara, disebut sebagai lembaga Yudikatif. Yaitu MA, Mahkamah Agung.

Tetapi sejak amandemen UUD 1945 sebanyak 4x dan diberlakukannya UUD 45 palsu atau UUD 2002, sistem tata negara menjadi kacau balau. Tidak ada lagi pemisahan kekuasaan. Semuanya sepertinya berpusat di eksekutif, utamanya presiden. Di era saat UUD 45 masih berlaku, era orde baru, pungutan Rp 1 saja ditetapkan dengan KEPPRES dan disetujui oleh DPR RI. Kemudian baru diumumkan dan disosialisasikan kepada rakyat semua.

Sekarang ujug-ujug listrik naik sendiri. Tarif toll pun dinaikan. BPJS dinaikan, BBM naik signifikan diiringi dengan efek dominonya berupa kenaikan sembako, banyak pungutan dan pajak-pajak yang juga “diadakan.”

Sedemikian rusaknya tatanan bernegara yang berlaku di Indonesia ini ditengarai semenjak diberlakukannya UUD 45 palsu. Fungsi MPR yang seharusnya sebagai lembaga tertinggi negara, menjadi hanya sebagai lembaga tinggi biasa, sama seperti lembaga tinggi lainnya. Tidak berfungsi sebagai pemegang mandat tertinggi dari rakyat. Kini, pemandulan fungsi kelembagaan itu menimpa DPR juga. Lembaga yang awalnya dibentuk untuk bersuara menyalurkan aspirasi rakyat, kini hanya serupa onggokan zombie tanpa ruh, tukang stempel kekuasaan dan makelar proyek. Sudah tidak ada harapan bagi rakyat untuk bisa menyuarakan aspirasinya.

DPR dengan sukarela melucuti diri, menetapkan Dekrit Pembubaran Dirinya Sendiri dengan PERPPU COVID. Jika dalam sejarah dahulu Soekarno yang membubarkan konstituante lewat dekrit presiden pada 5 Juli 1959 lalu membubarkan DPR pada 4 juni 1960, kini praktek amputasi fungsi DPR justru bukan lewat tangan presiden Jokowi, namun dilakukan oleh DPR sendiri lewat pengesahan Perppu nomor 1 tahun 2020 (Perppu Covid).

Lembaganya tetap ada, tapi kewenangannya diamputasi secara nyata. Dengan PERPPU Covid itu DPR telah kehilangan hak budgeting, legislasi dan pengawasan terhadap eksekutif (presiden dan segenap jajarannya). Artinya, dengan Perppu Covid ini, eksekutif dibawah kekuasaan Presiden bisa dengan leluasa menentukan peruntukan anggaran, menggunakan anggaran sesuai keinginan tanpa memerlukan lagi persetujuan dan pengawasan DPR. Dalam Perppu Covid (Pasal 12 ayat 2), APBN cukup diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Ya, presiden akhirnya memiliki wewenang tak terbatas, terbukti dengan keputusan MA tentang BPJS ditabrak juga.

DPR BUKAN lagi sebagai lembaga legislatif wakil rakyat, tapi wakil dari oligarki partai. Yang terbaru DPR bahkan juga memanjakan taipan konglomerat tambang dengan UU Minerba. Memanjakan pengusaha besar dengan UU Cilaka alias Omnibus Law yang membuat tenaga kerja seperti layaknya budak.

Hulu masalah dari semua kegaduhan ini sekali lagi, adalah UUD 2002 alias UUD 45 Palsu. Karena semenjak UUD 45 palsu diberlakukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia segera berubah bentuk tanpa disadari oleh rakyat, dari NEGARA KEBANGSAAN menjadi NEGARA KORPORASI, dari NEGARA HUKUM menjadi NEGARA KEKUASAAN, dari NEGARA KESATUAN menjadi NEGARA SEMI FEDERAL, dari SISTEM PRESIDENSIAL menjadi SISTEM SEMI PARLEMENTER.

Inikah yang mau diteruskan? Kerusakan sistem yang kian parah sudah dan sedang terjadi, masihkah kurang ambyaaarr?? (mda)

Tiga Petaka Orde Reformasi

Abad.id - Arti kata petaka di KBBI adalah: kecelakaan; kesengsaraan; musibah. Contoh kalimat : siapa pun tidak mengharapkan malapetaka datang menimpanya. Tidak berbeda dengan maksud tulisan berikut, yakni tentang malapetaka atau musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Yang jika dinarasikan dalam jumlah nominal katagori, maka boleh disebut ada 3(Tri) Petaka, Tri Petaka di umur proklamasi kemerdekaan ke 77 tahun. Ini prolog catatan kecil berikut.

Jika ditilik, situasi belakangan mirip dengan situasi saat berakhirnya ORBA yang ditandai dengan krisis ekonomi yang parah, lalu tidak ada harapan perubahan politik lewat Pemilu. Potret bopeng Ekonomi yang terperosok merosot belakangan disebabkan oleh kinerja pemerintah yang incompetent, dan ini menjadi Petaka Ekonomi yang sesungguhnya.

Flash back, jelang berakhirnya ORBA, beredar foto ikonik Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Camdessus yang berdiri dengan lengan terlipat ketika Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan dengan IMF. Sejenak terlintas di pikiran seperti seorang guru sekolah yang sedang menjatuhkan hukuman kepada muridnya yang nakal, melambangkan kejatuhan pemimpin besar Indonesia yang sudah berusaha maksimal membangun Indonesia dan mensejahterakan rakyatnya.

Hari itu tanggal 15 Januari 1998, ekonomi Indonesia yang seharusnya tidak terpengaruh hebat akibat dampak krisis keuangan dan moneter Asia, akhirnya menyerah kalah pada krisis yang direkayasa Amerika Serikat dan China yang berkolaborasi dengan IMF.

Hari itu 15 Januari 1998, Soeharto dan Indonesia masuk perangkap situasi yang diciptakan oleh konspirasi global yang didukung penuh mayoritas konglomerat Tionghoa Indonesia.

IMF menyetujui kucuran utang untuk Indonesia dengan penandatangan perjanjian utang beserta syarat-syarat yang harus dipatuhi Indonesia oleh Presiden Soeharto. Dengan menandatangani perjanjian utang US$ 43 miliar, IMF mendorong percepatan kejatuhan Presiden Soeharto, dan merancang masa depan baru untuk Indonesia yang sarat kepentingan Amerika, China dan para konglomerat Tionghoa Indonesia. Dan terjadilah amandemen UUD 45.

Dan sejak saat itu Indonesia silih berganti menjadi korban penjajahan baru (neoimperialisme) asing. Puncaknya pada 2014, ketika China-Partai Demokrat AS-Cukong-CSIS berhasil mendudukkan seorang boneka menjadi penguasa tertinggi negara. Sejarah petaka itu berlanjut...

Kondisi ekonomi goyah, mata uang jatuh, utang melonjak, beban pembiayaan proyek infrastruktur melebihi daya tahan APBN, kredit dan investasi menurun, defisit neraca pembayaran karena impor terus menerus melampaui ekspor, dan seterusnya tentu saja memiliki konsekuensi politik bagi Presiden Joko Widodo pasca dinyatakan menang oleh MK Mei 2014 lalu.

Kegemilangan 2014 nampaknya diulang di 2019. Dan segera, Indonesia menghadapi krisis politik masif, yakni dugaan kecurangan Pemilu karena masih berlanjutnya periode berkuasanya petahana (Jkw). Di pemilu 2019, sebagaimana publik ketahui, sebaran kemenangan suara 01 tidak melebihi 1/2 jumlah propinsi di Indonesia. Padahal lembaga-lembaga survey dengan quick countnya memenangkan Jokowi secara mutlak. Pernyataan KPU memenangkan 01 ternyata tidak didukung situng manual sesuai konstitusi. Masih ada 12 propinsi yang belum menyelesaikan situng manualnya dari 34 propinsi. Seharusnya KPU tidak buru-buru menyatakan kemenangan 01 bila situng manual masih terkatung-katung, melewati batas waktu yang ditentukan. Ini ibarat anak sekolah sudah dinyatakan lulus sekolah, tapi nilai manual ijazah belum keluar.

Pasal 6 UUD 1945 mengharuskan agar pemenang pilpres harus menang di 50% wilayah provinsi dan tidak boleh ada suara di wilayah provinsi yang di bawah 20 persen. Prabowo tidak menang secara nasional (menurut KPU) tetapi dia menang di 26 provinsi dan tidak ada perolehan suara di bawah 20 persen.

Hal-hal diatas harusnya berpotensi menggagalkan Jokowi dilantik menjadi presiden. Konstitusi menjadi penghalang besar mewujudkan keinginannya menjadi presiden dua periode. Jika bersikeras, maka KPU seharusnya menyelesaikan situng di 12 propinsi sebelum jadwal pelantikan presiden. Dan tentu saja ini membuat KPU pusing tujuh keliling karena harus menyesuaikan situng manualnya dengan situng yang dijadikan rujukan kemenangan Jokowi. Keduanya harus sama. Tapi itu tidak mungkin sama, sebagian besar C1 memenangkan Prabowo. Selain itu, solusi kedua adalah pemilu ulang, tapi itu tidak mungkin dilakukan sepertinya.

Demikianlah, narasi dua petaka ekonomi dan politik yang terjadi hampir bersamaan di Indonesia, saling beriringan dan berkaitan. Diluar perhitungan nalar manusia, pandemi Cofid-19 menerpa dunia dengan jumlah korban meninggal yang cukup signifikan selama lebih dari dua tahunan. Ekonomi makin amburadul, negara diambang krisis, banyak perusahaan retail rontok perjatuhan, sehingga banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya, segala pungutan dan pajak dinaikkan, demikian pula harga BBM yang efek dominonya begitu meluas disaat rakyat berjuang dalm himpitan pandemi. Disamping gejala-gejala bencana alam juga sedang mengintai di berbagai daerah di sekitar Jawa dan bahkan ibu kota negara. Ya ibarat bisul, ditaraf gatal-gatal pada puncaknya sebelum akhirnya bisul itu 'mbledhos' alias meletus. Seandainya ketiga petaka tersebut terjadi sekaligus bebarengan, bagaimana kira-kira efeknya terhadap negara Indonesia yang baru melakukan selebrasi proklamasi kemerdekaan yang ke 77 tahun?

Konflik-konflik ekonomi, politik dan ketidakadilan di banyak hal biasanya mengarah kepada datangnya chaos; yakni situasi kacau balau, dimana masyarakat mudah disulut kemarahan, dan lalu menjadi bentrok fisik, disintegrasi bangsa dan berbagai polemik muncul. Lepas dari design atau grand design...

Beberapa kasus bias menjadi contoh, salah satunya krisis di Papua yang menarasikan banyak hal, mulai dari rasisme, ketidak adilan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan dan lain sebagainya. Ekonomi Indonesia yang anjlok, dan termasuk dalam daftar Negara Berisiko Default. Cadangan devisa menipis, sudah gitu dihadapkan dengan jatuh tempo pembayaran cicilan hutang, sementara negara juga menghadapi pandemic dan bencana alam yang terus menerus terjadi dan pasti menguras kas negara.

Mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini alam memunculkan Tokoh Bangsa yang sudah terpilih secara alami, melalui seleksi alam yang ketat...seperti kelahiran raja-raja besar Nusantara terdahulu yang selalu didahului oleh bencana alam; gunung meletus, gempa, maupun banjir bandang.

Maka diumur 77 tahun ini semoga Indonesia segera mengalami situasi 'wungu' yang sebenarnya atau bangun dan bangkit yang sesungguhnya; dibangunkan dan dibangkitkan dari situasi tidak terjaga menjadi terjaga, diberi kesadaran menyaksikan diri dan memahami cahaya dan lalu mencapai kejayaannya, seperti dinarasikan oleh lagu Indonesia Raya; "bangunlah jiwanya, bangunlah badannya...untuk Indonesia Raya...." Sehingga segera mampu memerdekakan diri dari pemimpin-pemimpin yang melakukan pembodohan, pembohongan, pemiskinan, kejahatan dan penipuan. Merdeka, berdaulat, adil dan makmur!

Biridloillah alfatihah...aamiin.(mda)

Pemilu di Hari Sarik Agung Dalam Astrologi Jawa

Abad.id - Orang Jawa menyadari betapa hidup sangat bergantung pada alam. Dalam pandangan kosmologi Jawa, alam terdiri atas alam empiris yang menjadi tempat tinggal manusia dan alam dibalik realitas empiris atau metaempiris. Alam empiris selalu berhubungan dengan alam metaempiris. Setiap peristiwa di dunia empiris dipengaruhi oleh alam metaempiris (Frans Magnis Suseno: 2001).

Demikianlah mengapa manusia dan alam memiliki relasi intim. Perubahan iklim ekstrim juga diyakini sebagai efek domino dari perilaku masyarakat modern yang abai pada keseimbangan mikrokosmis. Pencemaran udara (polusi), perusakan lingkungan ekologis hutan, laut, sungai, penambangan liar, dan sejumlah perilaku rendahnya kepedulian terhadap alam mengakibatkan keseimbangan bumi terganggu dan tak terjaga secara baik.

Dalam bahasa Yunani, cosmos berarti keteraturan, keserasian atau keharmonisan, lawan kata dari chaos yang berarti keadaan kacau balau (Hamersma, 1981). Kata kosmos ini digunakan untuk menyebut segala kejadian di alam semesta atau jagad raya yang penuh dengan keteraturan dan keharmonisan (Cox, 1978).

Dalam pengertian luas disebut makrokosmos yang berarti suatu susunan keseluruhan atau kompleks yang dipandang dalam totalitasnya atau sebagai suatu keseluruhan yang aktif serta terstruktur. Arti lain dari makrokosmos adalah alam semesta sebagai sebuah keseluruhan atau sistem yang terpadu dan tunggal. Lawan dari makrokosmos adalah mikrokosmos yaitu bagian kecil dari satu keseluruhan (Asy'ari cit Haryati, 2017).

Segala perilaku manusia baik ataupun buruk akan berimbas juga pada jagad besar (makrokosmos). Jika mengelola alam secara baik, alam juga akan membalasnya dengan hal baik, namun sebaliknya, jika perilaku manusia merusak, alam juga akan terkena vibrasi buruk. Sehingga untuk kembali pada keselarasan, alam semesta akan cenderung bergerak menyesuaikan, gerakan alam tersebut seringkali mewujud sebagai apa yang disebut bencana alam.

Demi tujuan keselarasan antara mikrokosmos dan makrokosmos, sesuai tradisi dan kebiasaan, orang Jawa selain sering menggunakan simbol dan sanepan juga melakukan perhitungan berdasarkan ilmu “titen”. Ilmu “titen” dalam pemahaman keseharian orang Jawa, hukum ini disebut kecenderungan akan similiaritas, kesaman-persamaan meta kognitif, dan kepercayaan bahwa benda-benda yang bentuknya “mirip”, letaknya “berdekatan”, polanya “senada”, kehadirannya “bersamaan” adalah bentuk dari resonansi simpati, atau mudahnya ada keterhubungan yang di hubung-hubungkan oleh pikiran kreatif kita, bahwa segala sesuatunya menjadi “pertanda” dan “penanda”. Ilmu titen (ingat, eling) segala sesuatu dititeni. Itu yang lalu dikenal sebagai ilmu astrologi Jawa yang bukunya disebut Primbon. Primbon adalah buku yang memuat perhitungan; prediksi; pemberitahuan tentang sifat yang dimiliki seseorang berdasarkan tanda-tanda pada dirinya (tahi lalat, keduten/getaran urat); informasi tentang kejadian yang akan datang; dan lain-lainnya, berdasarkan ilmu titen dan perhitungan pujangga Jawa tempo dulu.

Bangsa Cina pun masih mendasarkan semua perilaku dan tindakannya berdasarkan Fengshui dan Shio sampai kini. Dulu gerakan Mao Tse Tung yang untuk long march dan melakukan perlawanan terhadap Pemerintahan Chiang Kai Sek mendasarkan gerakan juga pada fengshui. Mao Tse Tung akhirnya menang dan menguasai Cina dengan RRT-nya. Tetapi disini sinisme sering menyebut sebagai othak-athik gathuk, klenik, takhayul, musrik dan seterusnya, padahal perhitungan Jawa atau pawukon itu adalah bagian dari kearifan lokal.

Dalam setiap aspek kehidupan, orang Jawa selalu melihat segala sesuatu yang terjadi dengan perhitungan penanggalan (pawukon). Mau mengadakan hajatan pernikahan misalnya, pake hitung-hitungan weton, membangun rumah, atau dalam skala lebih luas kerajaan yang akan membangun candi, akan menanam padi pun demikian selain tentu saja melihat mangsa (dibaca: mongso) alias musim. Hal ini hendaknya tidak dipandang sebagai takhayul karena ini adalah kearifan lokal. Ini baru skala kecil keluarga, dan masyarakat desa. Jika menyangkut negara, tentunya lebih jeli lagi perhitungannya. Apalagi soal hajatan nasional pemilu langsung. Hari dimana seluruh rakyat Indonesia memilih pemimpin beserta para wakilnya di parlemen tidak bisa dilakukan dengan sembarangan.

Namun yang terjadi di panggung politik nasional justru mengherankan. Entah kesengajaan oleh penanggap pagelaran alias kemauan yang punya hajat (pemilik modal alias oligarki) atau memang kebetulan, tapi sejumlah data temuan sangat mengejutkan.

Jika kita flash back, dimulai dari pemilu tahun 2014 saat peristiwa penggenapan sumpah Dewi Cempa tentang munculnya dua sumber air yang ditafsirkan sebagai dua (poros) kekuatan yang sama-sama lahir dihari dan pasaran sama, pemilu presiden dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Juli 2014. Hari yang oleh orang Jawa disebut Sarik Agung. Hari yang harusnya tidak boleh digunakan untuk hajatan, dan jika digunakan, maka akan timbul konflik yang sulit berakhir kecuali ada upaya dari pihak-pihak yang berkonflik untuk mengakhirinya. Realitasnya memang demikian, memang timbul konflik berkepanjangan yang masih berlangsung hingga hari ini.

Disusul kemudian pilkada DKI yang berlangsung di hari Rabu, 26 Oktober 2016. Hari itu adalah Rabu Wage, Wuku Marakeh. Ini adalah juga hari Sarik Agung. Hari yang sama dengan pilpres 9 Juli 2014..

Sebelum pilpres hingga selesai pilpres terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan. Terbukti paska pemilu 2014 terjadi konflik perebutan siapa yang menang, dengan siding gugatan pemenang pilpres ke Mahkamah Konstitusi, berlanjut dengan terpecahnya DPRRI menjadi 2, dan beberapa partai menjadi 2 kubu; pendukung pemerintah dan oposisi.

Sarik Agung selalu bertepatan dengan Rabu Legi Wuku Kurantil (W-4), Rabu Kliwon Wuku Galungan (W-11), Rabu Wage Wuku Marakeh (W-18) dan Rabu Pon Wuku Bala (W-26). Hari Sarik Agung adalah hari naas yang sangat berbahaya dan tidak bisa disyarati atau tidak ada antidotnya. Hari Sarik Agung ini tidak boleh digunakan untuk hajatan, pesta, atau untuk hal-hal yang bersifat duniawi.

Yang mengherankan lagi bahwa Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 kemudian justru diselenggarakan pada hari Sarik Agung. Pilkada tersebut bertepatan dengan hari Rabu Legi Wuku Kurantil. Tahun JE 1950 Jawa – Islam, Windu Sangara. Dalam perhitungan pawukon, 15 Februari 2017 adalah Hari Sarik Agung dan termasuk dalam ranah Kala Tinantang. Kala artinya nafsu amarah pada hari itu besar sekali. Tinantang artinya ditantang atau dilawan untuk gelut, tukaran alias berantem dan bertarung. Jadi, jika dihari Kala Tinantang ini kita lakukan pekerjaan yang bersifat untuk memenuhi hawa nafsu, seperti mau memilih pemimpin, apalagi didalam kampanyenya banyak provokasi dengan melakukan kebohongan publik, trick deception hingga pembodohan publik; maka yang bakalan terjadi adalah keangkaramurkaan. Bisa dibayangkan, apa jadinya jika hajatan yang membangkitkan hawa nafsu dilakukan pada hari Sarik Agung yang Kala Tinantang?

Siapa sesungguhnya yang merancang hari pelaksanaan pilkada tersebut? Mengapa ditempatkan pada hari Sarik Agung pada saat pilpres dan pilkada 2017? Seperti ada aroma konspirasi jahat tingkat dewa.

Situasi Kala Tinantang bisa berguna disaat negara sedang dalam keadaan berperang dengan negara lain, atau sedang mengusir penjajah, bolehlah inisiatif untuk maju perang dan mengusir penjajah itu sebaiknya dilakukan pada Hari Kala Tinantang. Namun, agaknya sang penjajah lebih mengerti pawukon daripada orang Jawa sendiri, maka penjajah berusaha menghilangkan perhitungan pawukon, dan itu dilakukan hingga hari ini dengan cara menganggap perhitungan pawukon itu primitif dan itu perhitungan klenik, musyrik. Itu kenapa bangsa ini mudah diadu-domba, karena merasa tidak percaya diri, tidak mengerti dan paham pawukonnya sendiri, juga tidak menggunakannya dalam berkehidupan sehari-hari. Demikianlah seperti yang dikatakan oleh Juri Lyna, bahwa untuk menghancurkan suatu bangsa: 1. Hancurkan sejarahnya, 2. Kelirukan sejarahnya, dan 3. Rendahkan martabat leluhurnya

Bau konflik yang telah muncul sejak pemilu dan pilkada sebelumnya kemudian memicu peristiwa 411, 212, 112 dan 313 dan entah peristiwa apalagi dan menjadi peristiwa "Tabuh Rah"; yakni pertumpahan darah, tumbal bagi bumi Nusantara. Lanjut Pilkada putaran kedua kemudian mengulang kesalahan yang sama; diadakan di hari Sarik Agung, Rabu Wage. Dan ini sudah pasti kesengajaan. Apasih yang tidak by design di negeri ini...

Pada periode 2019 pun kesalahan pemilihan tanggal, hari dan pasaran itu diulang kembali. Pemilu serentak diadakan di tanggal 17 April yang jatuh di hari Rabu Pahing, dan 22 Mei 2019 adalah tanggal yang digunakan untuk mengumumkan pemenang capres, hari itu adalah pasaran hari Rabu Pahing.

Dalam penanggalan Jawa, hari Rabu Pahing itu disebut hari Sunya (Suwung) dan sekaligus Tali Wangké. Korban telah banyak berjatuhan dari pesta demokrasi tersebut. Diantaranya banyaknya korban adalah petugas KPPS yang meninggal sekitar 554 orang. Lepas dari apa penyebab kematian mereka --- yang terus diberitakan oleh media pemerintah adalah mereka meninggal karena kelelahan. Lepas dari apapun penyebabnya, korban pemilu sudah berjatuhan, dan itu dalam alam pikiran orang Jawa dianggap sebagai tumbal. Hajat yang besar biasanya memerlukan tumbal korban jiwa atau nyawa, semakin besar hajat dan keinginan, akan semain besar yang harus ditumbalkan.

Sebenarnya pemakaian hari Sunya untuk hajatan sangat bisa dilakukan, asalkan hajatan itu bukan untuk tujuan kecurangan maupun kejahatan. Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Hari itu seperti direncanakan untuk dijadikan tontonan pembodohan segenap bangsa Indonesia dengan biaya fantastis, 24 Trilyun. Maka bêbêndu (hukuman) lah yang niscaya akan terjadi, dengan tumbal anyir darah kematian banyak korban.

Kini pemilu 2024 didepan mata. Para gladiator politik pun sudah giat melakukan kegiatan berbumbu kampanye. Dan yang membuat schock adalah, penyelenggara sudah berencana mengulang kesalahan yang sama. KPU dan DPR (komisi 2) menetapkan Pilpres dan Pileg pada 28 Feb 2024. Kalau berdasarkan hitungan Jawa, dilihat dari sisi kamarokamnya, pemilihan yang baik itu pada 1 Mei 2024, yang bertepatan dengan Rabu Pon, 21 Sawal 1957 Jimawal. Itu hari Menga dan Jaya. Maksudnya 1 Mei 2024 itu untuk pileg dan pilpres juga.

Kenapa bangsa ini suka sekali masuk dalam pusaran konflik yang tak pernah selesai? Selalu mengulang-ulang kecelakaan sejarah yang sama, tidak pernah belajar dari kejatuhan, tidak mau belajar bangkit dari keterpurukan...??

Maju atau mundur seminggu dari 28 Feb 2024 itu jatuhnya hari yang buruk yang sengaja ditetapkan oleh Sang Dalang agar jagoannya menang dengan akibat rakyat menderita. Terlebih dibarengi dengan pilkada serentak. Mohon dicatat juga pada tanggal itu adalah Hari Raya Galungan, hari raya keagamaan untuk umat Hindu seluruh Nusantara. Masyarakat Bali dipastikan 89,7 persen golput.

Jika Pilkada serentak memilih 27 Nov 2024, Rabu Pon juga Hari Buruk untuk pil-pilan. 27 Nov 2024 itu Hari Sangar Tahun. Jadi, Sang Dalang sengaja memilih hari yang buruk semenjak 2014. Karena dari 2013 - 2021 itu Windu Sangara. Setelah itu baru Windu Sancaya, seharusnya dipergunakan untuk membangun kerukunan hidup antar masyarakat. Tetapi, ibarat jika musim hujan tak dimanfaatkan untuk menanam yang baik, ya akibatnya buruk seperti sekarang ini; memanen dari apa yang sudah ditanam dan diskenariokan, yakni KONFLIK sepanjang 2 periode, dan mungkin hingga 3, 4 periode selanjutnya. Wallahu a'lam....

Kalau saja pilihannya dihari Rabu Pon 1 Mei 2024, misalnya --- itu adalah Hari Beteng, artinya hari makmur, dan baik untuk melakukan rekonsiliasi. Sila cek kalender Bali. Jika hastawara, sangawara, dan dasawara dihitung juga, hasilnya adalah Kala (berharga), Tulus (langsung, sifat air), dan Sri (feminin).

Artinya, jika memilih pemimpin pada hari itu, maka yang akan terpilih adalah manusia yang bisa melakukan rekonsiliasi terhadap rakyatnya, memakmurkan warganya, dan bersifat ratu keibuan, maksudnya memiliki sifat welas asih yang tinggi (keibuan/feminin).Dan semua calon yang curang pasti tumbang. Nah, beranikah sang dalang memilih hari itu?

Para tokoh negeri ini harusnya kembali pada kearifan lokal agar tidak terjadi mismanajemen. Semoga bangsa ini selamat, mulia, jaya, sampurna.(mda)

*dari berbagai sumber

Air Bercabang Dua; Sumpah Dewi Cempa Dalam Kosmologi Jawa

Abad.id – Kosmologi Jawa adalah sebuah konsep tentang kehidupan mistis manusia Jawa yang dipadukan dengan kepercayaan tentang kekuatan-kekuatan supranatural di luar dirinya, baik kekuatan alam maupun Tuhan (S. Pitana, 2007).

Dalam pandangan Jawa, alam semesta disebut jagad gedhe, sedangkan manusia merupakan representasi dari jagad cilik. Diantara keduanya terdapat hubungan erat yang tidak terpisahkan. Hubungan antara jagad gedhe (makrokosmos) dengan jagad cilik (mikrokosmos) inilah yang merupakan manifestasi dari persoalan-persoalan dalam kosmologi Jawa.

Jagad cilik dan jagad gedhe diyakini berpengaruh pada semua aspek kehidupan karena terdapat kemanunggalan kekuatan (manunggaling kawulo gusti). Kemanunggalan tersebut dapat dimaknai bahwa manusia telah menjalin hubungan dengan kekuatan di luar dirinya yang jauh lebih besar sehingga manusia Jawa senantiasa menjaga keseimbangan dan keselarasan antara mikrokosmos dan makrokosmos karena seluruh aspek kehidupannya dipengaruhi oleh kedua kekuatan tersebut.

Kosmologi Jawa juga melihat bahwa masalalu dan masa kini sekaligus masa yang akan dating adalah kesatuan. Ada keterhubungan sebab dan akibat. Bahwa yang terjadi sekarang dipercaya sebagai akibat dari peristiwa masalalu. Karena dalam spiritualisme Jawa meyakini prinsip “Ngunduh Wohing Pakarti.’ Siapa menanam pasti menuai. Dalam hukum sebab akibat berlaku hukum karma. Sebab dan akibat sering tidak sekedar menyangkut person atau pribadi seseorang, tapi bisa meluas berskala nasional jika peristiwa masalalu dilakukan oleh tokoh besar yang disebut nenek moyang.

Segala kegaduhan di panggung politik nasional semenjak 2014 tak bisa dilepaskan dari peristiwa sejarah masalalu dalam kosmologi Jawa. Karena alam ini bukanlah terbentuk dari ketidak-teraturan, tapi terbentuk dari mekanisme keteraturan yang telah ditetapkan oleh Hyang Maha Agung.

Dahulu, dikisahkahkan dalam Pustaka Wedha Sasangka jilid 1 tentang kehancuran Majapahit sejak kemunculan Dewi Cempa, istri Raden Priyangga Lawung atau lebih dikenal sebagai Brawijaya. Brawijaya disini adalah gelar raja Majapahit yang jika dalam kisah tersebut adalah cucu dari Dewi Suhita. Dewi Cempa adalah perempuan yang berasal dari negeri Champa, kira-kira begitu, nama aslinya siapa juga tidak terlalu pasti, sebagian tulisan menyebut sebagai Dewi Andarawati. Dalam Babad Tanah Jawa, Dewi Cempa disebut sebagai istri Prabu Brawijaya yang paling disayangi. Sehingga dalam beberapa kisah juga dijumbuhkan atau disamakan dengan sosok Putri dari negeri Cina yang ketundukan Sang Prabu disindir dalam pertunjukan Reog. Kronik kejadian sejarahnya tidak begitu lengkap dijelaskan waktunya, tetapi dalam amatan penulis, kisah ini terjadi dimasa surutnya kerajaan Majapahit.

Point intinya artikel berikut hanya berusaha menarasi salah satu kejadian masalalu yang berkaitan dengan masa sekarang secara kosmologi Jawa. Karena sejarah tercipta untuk pemulihan, dan untuk menjadi hikmah kebijaksanaan. Dia berulang untuk memberikan pemahaman bahwa manusia tidak diciptakan untuk mengubah sejarah (masalalu), tetapi hidup di dalamnya, dan belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama.

Singkat cerita, Dewi Cempa membuat rusuh situasi politik kerajaan Majapahit sehingga akhirnya dihukum mati. Musuh saat itu digambarkan sebagai sesuatu yang halus dan cantik serta mematikan layaknya perempuan. Karena sakit hati, Dewi Cempa mengeluarkan supata (bersumpah) bahwa setelah kematiannya akan muncul air bercabang dua. Air itu bisa disebut juga warih, toya, atau disebut her….

Orang yang tertimpa kematian disaat memperturutkan hawa nafsunya atau dikelabui pancainderanya dipercaya bahwa yitma(arwah)nya berusaha membalas dendam. Kisah Dewi Cempa dalam Pustaka Wedha Sasangka menggambarkan hal ini. Bahkan dalam kisah pewayangan Pandu Dewanata juga serupa. Pandu dikutuk oleh yitma Resi Kindama karena Pandu membunuhnya saat dia menjelma sebagai rusa. Resi Kindama saat itu ingin menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara menjadi rusa jantan agar bisa melakukan coitus dengan rusa betina yang asli rusa. Saat sedang melakukan sanggama, Pandu lewat berburu, maka dipanahlah rusa jantan penjelmaan Resi Kindama. Ini terjadi karena ketidaktahuan Pandu. Sang Resi mati dan yitmanya mengutuk Pandu, bahwa kelak saat Pandu melakukan sanggama dengan istrinya, ia pun akan mengalami kematian.

Jika dihitung sejak berdirinya Majapahit tahun 1300 maka masa sekarang ini sudah 700 tahun. Setelah 700 tahun akan muncul air bercabang dua sesuasi sumpah Dewi Cempa. Air itu sendiri bisa dimaknai sebagai pengajaran atau sumber kekuatan. Artinya ditahun 2000-an akan muncul dua sumber kekuatan yang bersumber pada jati diri anak bangsa dan sumber kekuatan bangsa asing, yang berasal dari luar. Tidak perlu menegasikan kepada siapa dan apa saja karena akan terjebak pada politik praktis (polarisasi, perkubuan) yang nantinya membuat kita gaduh karena berebut siapa yang paling benar.

Dan kemunculan sumber air bercabang dua itu terjadi dimulai semenjak pilpres 29 Juli 2014. Saat itu capres yang berlaga adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang kebetulan sama-sama lahir dihari pasaran (weton) Rabu Pon. Lalu wakilnya Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla sama-sama lahir di hari pasaran (weton) Jumat Legi. Dalam budaya Jawa, weton adalah hitungan hari lahir seseorang yang digunakan sebagai patokan untuk menunjuk ramalan tertentu. Misal cara menghitung kecocokan atau jodoh menurut weton bisa dilihat berdasarkan hari dan pasaran, ada juga yang dihitung berdasarkan bulan tahun kelahiran.

Kebetulan apakah ini sehingga muncul dua kekuatan yang hari lahirnya sama. Dalam perhitungan Jawa dan dalam bahasa Bible disebut digenepi, sudah digenapi… Digenapi dalam artian sumpah Dewi Cempa yang akan muncul 700 tahun kemudian setelah dihukum mati itu sudah digenapi. Dan kemunculan musuh itu disebutkan setelah muncul sumber air bercabang dua (polarisasi) yang membuat bangsa Indonesia terbelah oleh konflik tak berkesudahan.

Dewi Cempa yang telah dihukum mati dikisahkan kepalanya dimakamkan di Blambangan (kini dikenal sebagai Banyuwangi). Blambangan dari kata bala, ambangan. Sedang badannya dimakamkan di goa Selomangleng. Ini bahasa sanepan…

Wong Jawa Nggone Semu, Sinamun ing Samudana, Sesadone Ingadu Manis. Artinya, wong Jawa nggone semu (orang Jawa cenderung semu atau terselubung), sinamun ing samudana (ditutup kata-kata tersamar), sesadone ingadu manis (masalah apa pun dihadapi dengan muka manis). Makna yang lebih luas adalah, berpikir dan bersikapnya orang Jawa tidak selalu terbuka atau cenderung bersifat simbolik. Penuh sanepa, kiasan, dan perlambangan. Banyak hal tidak dinyatakan dengan terang-terangan, atau lebih bersifat sinamudana (disamarkan). Kehidupannya selalu lekat dengan sanepan, simbol-simbol yang sering jadi kode, karena nitèni (eling atau ingat). Segala kejadian dititeni sebagai kebiasaan dan sasmita(pratanda) pada akhirnya.

Kepala adalah simbol intelektual atau provokator yang mesti dipisah/diisolasi/dijauhkan dan selalu dijaga oleh kekuatan yang tak pernah putus. Bala artinya kekuatan, ambangan adalah kekuatan yang mengambang. Tubuhnya dikubur di Goa Selomangleng, Selo = batu, mangleng = liang (leng). Tubuh sama artinya dengan pengikut, yakni orang-orag yang mudah diprofokasi. Jadi orang-orang itu harus dijaga dari profokasi agar tidak mengikuti kehendak yang sesat. Yang demi untuk tujuan menjaga dari profokasi jahat itu mesti dicukupi sandang pangannya.(mda)

Kembalinya Negara Kekuasaan

Abad.id - Konon katanya Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum(Rechtstaat) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima. Equality before the law. Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum. Hal ini sesuai pasal 28D ayat 1 UUD 45 bahwa "Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Sehingga semua persoalan hukum sudah seharusnya diselesaikan di lembaga peradilan.

Realitasnya, penguasa sering main kayu terhadap warga negranya sendiri. Banyak narasi ketimpangan hukum belakangan ini. Hukum juga tebang pilih dan pandang bulu; kalau kamu sipit dan putih, kamu boleh melakukan pelanggaran dan hukum akan berpihak kepadamu, hingga ada anekdot seperti itu. Boleh disebut beberapa misalnya, soal penghinaan terhadap presiden yang pelakunya kebetulan warga keturunan, akhirnya pelaku bebas melenggang tanpa hukuman, dianggap anak-anak sedang berkelakar, bedakan dengan anak STM pembawa bendera merah putih yang hingga kini tak kunjung mendapatkan keadilan di balik jeruji besi, semata karena dia ikut menyuarakan aspirasi rakyat dalam aksi mahasiswa beberapa waktu lalu. Dan masih banyak kasus persekusi rakyat yang dianggap oposisi. Termasuk kasus yang terjadi belakangan terjadi; penangkapan sejumlah aktifis KAMI, penembakan 6 orang sipil, penangkapan HRS dan pembubaran FPI ormasnya, serta pengambil alihan aset-aset pesantrennya, bandingkan dengan buzzeRp yang sengaja dipiara untuk tujuan pecah belah macam Densi, AJ aka Permadi, Ade dan lain-lain, yang sudah terang benderang mengadu domba, meski ada seribu laporan, mereka tidak akan ditangkap. Kasus arogansi yang paling baru adalah pemberhentian wakil dekan di UNPAD karena ditengarai sebagai pengurus HTI dan FPI.

Bisa dipahami banyak alasan untuk tidak suka pada FPI. Kebanyakn karena intimidasi fisik pada sesama warga. Tapi, cara-cara yang dilakukan oleh rezim ini dalam melarang dan membungkam FPI (tanpa pernah ada pengadilan atau bahkan peringatan) adalah tanda-tanda kembalinya negara kekuasaan. Bukan lagi negara hukum. Hukum dan aparat yang seharusnya menciptakan rasa aman, malah bikin was-was karena hukumnya tidak pernah jelas, dengan apparat juga semaunya. Lalu kita terpaksa menyensor diri sendiri.

Jangan salah fokus. Yang dibahas itu pembubaran suatu organisasi tanpa ada nya proses pengadilan. Dukungan pada ISIS dan sebagainya itu tuduhan yang seharusnya dibuktikan di pengadilan dulu. Begitu kalau mau runut berpikirnya. Setidaknya ikuti jalur hukum. Ada mekanisme pembubaran organisasi, yaitu melalui lembaga yudikatif. Ini jadinya eksekutif mengambil peran yudikatif.

Jika polisi bikin kekacauan, yang ditindak itu oknum polisinya, bukan bubarin instansinya...demikian pula dengan ormas FPI. Jika anggota FPI melakukan sweeping dan tindak kekerasan terhadap warung-warung atau tempat-tempat hiburan, tempat maksiat dan lain-lain, perkarakan melalui jalur hukum pelaku-pelakunya (orang-orangnya), bukan lalu bakar lumbungnya.

Saya sama ngga sukanya dengan banyak orang soal tindakan-tindakan sepihak FPI melalui penggrudukan tempat-tempat maksiat atau warung-warung yang buka di bulan puasa. Tapi ya harusnya bawa penggruduk itu ke pengadilan. Adili kesalahannya, bukan diculik lalu ditembak mati.

Sekali lagi, tindakan tegas itu harus selalu berada dalam jalur konstitusi. Memangnya anda mau penjahat ditembak-tembakin di jalanan tanpa proses pengadilan kayak Petrus jaman Orba dulu? Lalu mainin opini publik untuk membenarkan fasisme?

Ketika rakyat bicara tanah airnya, ketika rakyat bicara keadaannya, ketika rakyat bicara kesulitannya, tentang hak-hak nya yang banyak dilanggar pemerintah, ketika rakyat bicara masa depannya, ketika rakyat bicara kematiannya, pemerintah selalu menjawab dengan;

"Kita negara hukum, menyelesaikan masalah sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan seadil-adilnya"

Ketika rakyat melihat ketidak jelasan kinerga negara, ketika rakyat merasakan ketidak netralan lembaga-lembaga aparatur terkait, ketika rakyat mulai membangun kesadarannya dalam situasi-situasi ketidak percayaan, pemerintah selalu menjawabnya;

"Siapapun baik perorangan, kelompok dan golongan yang melakukan tindak disintegrasi bangsa, maka ia dan orang-orang di antaranya wajib diberikan sangsi hukuman yang sesuai demi tegaknya persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya."

Saya jadi teringat omongan Gusdur;

"Ini negeri seolah-olah, seolah-olah adil karena ada pengadilan." Pada kenyataannya ya kekuasaanlah yang dipakai untuk menyelesaikan masalah dan dipakai untuk melakukan pendekatan pada sejumlah oposisi dengan cara-cara represif.

Front Pembela Islam dilarang, pada hari yang sama dideklarasikan Front Persatuan Islam. Kurang nyata apa lagi kalau SKB itu ngga ada dampaknya. Tapi bukan itu substansinya. FPI mungkin saja bisa dilarang dan dibubarkan kapanpun pemerintah mau, tapi segera setelah dibubarkan akan terbentuk wadah yang baru dengan massa yang lebih banyak lagi dan lebih militan tanpa kesulitan apapun. Atau boleh jadi menjadi gerakan tanpa wadah dan bentuk juga sangat mungkin. Dan ini akan sangat berbahaya karena negara akan kehilangan kontrol terhadap gerakan mereka.

Organisasi itu TIDAK dapat dibubarkan dari luar. Sebuah organisasi akan bisa dibubarkan hanya jika para pendiri, para penasehat, para pengurus sepakat bahwa terjadi ketidak cukupan sumber daya untuk mengarahkan organisasi menuju tujuannya. Itu adalah keputusan internal dengan musyawarah dan mufakat secara nyata.

Akan menjadi sangat berbahaya apabila organisasi seperti FPI yang militan menjadi organisasi bawah tanah. Tujuan organisasinya bukan lagi sekedar kritik, tetapi mengumpulkan sekuat-kuatnya sumber daya agar para pengurusnya dapat duduk secara formal dalam lembaga legislatif, eksekutif, atau yudikatif bahkan milliter dalam sebuah gelar operasi yang sangat rahasia untuk memenangkan tujuan-tujuan ideologisnya, bukan sekedar tujuan strategis dan taktis.

Jangan anggap enteng FPI sebagai organisasi, andaipun sangat benci dan sinis terhadap corak perilakunya, organisasi sekecil sekumpulan semut pun punya kemampuan untuk ber-evolusi dari sekedar sekumpulan semut tak berbahaya menjadi Marabunta yang kekuatannya melampaui harimau dan gajah, apalagi organisasi bawah tanah yang solid. Karena ada unsur "ideologi", dan ketika itu mengena dan menyasar tepat ke sasaran, maka terbentuklah "spora". Semakin keras dikikis, akan semakin lebat tumbuhnya dan semakin kuat akarnya.

Maraknya kasus bernarasi arogansi kekuasaan makin membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara sudah berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan, terbukti dengan banyaknya kasus pelanggaraan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan kekuasaan, selain tidak melalui proses hokum, sering juga terjadi sesuai dengan kehendak penguasa.

Jika dibiarkan terus terjadi, maka jangan heran kalau kemudian masyarakat yang merasa hak hukumnya diinjak-injak akan menyelesaikan ketidak adilan yang dialaminya dengan caranya sendiri. Karena pemerintah sepertinya mengajari rakyat untuk 'main hakim sendiri.'

Karena kunci dari nation leadership adalah kemampuan berkomunikasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan itu. Ada yang namanya personal approach untuk mensikapi berbagai persoalan yang ada, tidak cukup dengan cara-cara normatif saja. Jika komunikasi seorang pemimpin jelek....ya wassalam, jangan pernah salahkan rakyat. (mda)

Stockholm Sindrom dan Penjajahan Modern

Abad.id - Yang repot dalam masalah bernegara itu sebenarnya adalah mindset. Rakyat Indonesia yang mungkin karena hidup di negara bekas jajahan ini merasa defaultnya adalah semua hal itu tidak boleh dilakukan kecuali diijinkan negara (atau aparatnya). Kulina atau terbiasa disuruh-suruh, dijadikan jongos, batur, atau budak dahulunya oleh petinggi-petinggi kerajaan hingga jaman penjajahan oleh bangsa Eropa.

Di negara barat beda lagi. Setelah masyarakat lepas dari kekuasan monarki dan kepausan, mereka mengambil default dari sisi berbeda. Apa saja boleh sebelum ditentukan tidak boleh oleh negara. Karena mereka sadar betul bahwa negara itu ada memang dengan wewenang sebagai pembatas kebebasan. Liberty for all! Bebas begini begitu...

Makanya pembatasan kemerdekaan di Barat benar-benar diyakini sebagai jalan untuk mendapatkan harmoni sosial yang lebih baik. Kalau bukan karena itu, mereka tidak akan mau mengorbankan hak-hak mereka sebagai manusia yang bebas. Maka setiap undang-undang itu selalu dibaca sebagai hak apa yang sedang dikorbankan dan digunakan untuk manfaat apa. Jadi clear! Hak apa yang dikorbankan, lalu rewards apa yang akan mereka dapatkan.

Di Indonesia, karena mindsetnya kebalik...maka undang-undang itu akhirnya dibaca sebagai apa yang sekarang diperbolehkan. Dan dengan aturan yang seperti apa diperbolehkannya. Tidak terasa jika kemudian aturan-aturan itu justru merenggut hak-hak sebagai warga negara. Maka jangan heran kalau pemerintah berlomba-lomba bikin undang-undang.

Karena fokus dengan aturan seperti apa diperbolehkannya, maka undang-undang itu pada akhirnya menambah terus kekuasaan dan wewenang negara aka pemerintah. Tidak ada check and balancesnya, alias tidak ada penyeimbangannya. Malah sebisanya punishment dibanyakin tapi hak-hak warga negara dikebiri. Sebut saja Polisi Indonesia; boleh dibilang tidak ada pihak diluar lembaganya yang bisa mengontrol atau menjadi penyeimbangnya.

Sebangun dengan jaman penjajahan. Bedanya dulu dilakukan oleh Londo putih sekarang oleh Londo ireng alias bangsa sendiri. Kenapa? Karena watak kekuasaan di negara ini tidak pernah benar-benar berubah. Begitupun sikap kita... Kita tidak satu suara dalam banyak hal, sehingga kegaduhan yang terjadi justru kontra produktif, dan ini melemahkan sistem Ketahanan Nasional. Ini juga yang disebut devide et impera dari sisi internal, dan kita dengan sukarela dan bahagia lahap menyantapnya. Banyak ragamnya, antara lain:

Adu jangkrik rasa lembaga, sabung ayam aroma ormas, belah bambu bermenu partai, antarmazhab bahkan antaragama, antar suku dan golongan, dan bahkan antar sesama warga. Ini skema penjajahan gaya baru. Tanpa desingan peluru dan bau mesiu, tapi sebuah bangsa bisa lumpuh Ketahanan Nasionalnya.

Sejak merdeka kebebasan kita hanya bergantung pada kemurahhatian penguasa. Kita pernah punya Orde Baru dan kita segera (dan mungkin telah) memasuki Orde Baru jilid 2 karena pada dasarnya kita sebagai rakyat merelakan hal itu terjadi. Biasa dijajah sih...jadi ya seneng ajah. Keseringan disakiti, dibohongi, dibodohi, ditidak jujuri, dikalahkan, dimelaratkan dan dihisap sumber daya hidupnya menimbulkan sensasi ketagihan rasa sakit, seneng ditindas, dan justru jatuh cinta sama penindasnya.

Ini menjadikan sindroma akut di alam bawah sadar yang menjangkiti hampir sebagian besar bangsa Indonesia. Sindroma yang disebut dengan Stockholm Sindrom. Karena terbiasa, jadi pengen terus seperti kebiasaan. Biasa dijajah, biasa disiksa, biasa disakiti, biasa menderita, lama-lama menikmati dan menjadi kepribadian yang sakit (sakit jiwa) "jatuh cinta" pada keadaan yang demikian bahkan kepada oknum yang membuatnya demikian. Rindu disakiti terus!

Inilah modus penjajahan modern, bukan dengan cara menghancurkan negara target/obyek dengan perang militer, lalu merampok sumber daya yang dimiliki. Tapi modus dalam penjajahan modern itu justru negara obyek dipelihara dalam sebuah sistem kolonialisme ---hidup segan mati tak mau--- sehingga "susu" dan “saripati”-nya (potensi ekonomi dan SDA) dihisap oleh kaum kolonialis tapi si obyek  yang dihisap dan dikeruk potensi sumber daya alamnya tidak merasa, bahkan malah minta diperas lagi, dihisap lagi. Seperti itulah narasi stockholm syndrom, obyek yang dijajah malah jatuh cinta kepada entitas perampas kehidupannya.

Sungguhpun ini bukan refleksi 17 Agustusan tapi pesannya memang kesana. Masih panjang perjalanan bangsa ini untuk memaknai kemerdekaannya. Atau akankah tercerai berai sebelum sampai ke sana? (mda

 Strategi Hoax, Kebenaran Versus Pembenaran

"Aswatama, kau bawa semua cintaku dalam jiwamu. Sirna engkau, sirnalah aku." -Drona-

Abad.id – Hoax itu diibaratkan seperti kentut. Bila menyebar, tercium baunya, lalu timbul kegaduhan entah akibat bunyi kentut, entah karena efek baunya, tetapi barang yang jadi penyebab kegaduhan itu tak tampak alias tak berwujud. Siapa yang bisa melihat wujud kentut secara kasat mata? Ini analogi tentang hoax. Ya, berita sampah, kabar palsu alias hoax itu hakikinya tak ada, karena sifatnya fiktif, tidak riil, fantasi, omong kosong, ataupun lebih jauh disebut fitnah.

Dalam politik praktis, hoax kerap digunakan oleh pakar politik atau politikus untuk menggoreng sebuah kepentingan. Seperti deception (tipu muslihat) guna menutupi kasus misalnya, atau menyerang lawan politiknya melalui fitnah-fitnah, ataupun untuk tujuan membangun opini, untuk pembunuhan karakter atau hanya sekedar test the water untuk memancing atau mengetahui reaksi publik semata.

Strategi hoax sepertinya memang sudah ada sejak jaman pewayangan. Dikisahkan, saat perang Barathayuda, Pandawa 'keteteran'(kewalahan) tidak bisa mengalahkan Drona, maka dibuatlah strategi untuk menjebak. Dibuatlah hoax yang memberitakan anak Drona yaitu Aswatama gugur. Karena dengan kehilangan anak, Drona akan kehilangan semangat, sehingga bisa dengan mudah dikalahkan.

Dijaman pewayangan, hoax tersebut adalah ide dari sosok cerdas, penuh strategi dan perhitungan jitu. Dia guru kebijaksanaan sekaligus konsultan politik Pandawa yaitu Kresna. Saat peristiwa hoax kematian Aswatama, Kresnalah sosok yang mengatur siasat. Pandawa diminta membuat “kebohongan publik”. Strategipun dilancarkan, ibarat awak media, Bima ditugaskan menyebarkan kabar burung dan desas-desus bahwa Aswatama telah terbunuh. Dan kabar terbunuhnya Aswatama itu pun menjadi sangat viral. Padahal peristiwa yang sesungguhnya adalah Sang Bimasena membunuh gajah. Tetapi disebarluaskan seolah-olah Aswatama yang telah terbunuh. Hingga sang Resi Drona patah semangat.

Guru Drona tidak percaya begitu saja mendengar kabar kematian putranya, mengingat Aswatama diberikan karunia Dewa dengan umur yang panjang, bahkan tidak tersentuh kematian.

Maka dicarilah kebenaran, ia bertanya pada Yudhistira yang dipercaya tidak akan mungkin berbohong. Tapi perang memang harus diakhiri, maka Yudhistira pun akhirnya turut berbohong. Yudhistira sadar dirinya bisa ngeles dengan bilang tidak melakukan kebohongan, bahwa yang dimaksud itu adalah Aswatama nama gajah, bukan Aswatama anaknya guru Drona. Tapi yang namanya kebohongan tetaplah kebohongan mau sedikit atau banyak, mau disamarkan atau terang-terangan.

Guru Drona merasa hopeless, bukan karena anaknya sudah mati, melainkan karena harapan akan kejujuran eksis di dunia ini sudah cuma tinggal kenangan. Bahwa semua orang akan berbohong pada waktunya. Aswatama memang meninggal, tapi bukan Aswatama anaknya Drona, Aswatama nama seekor gajah. Yudhistira yang terkenal jujur akhirnya berbohong (bahwa Aswatama terbunuh), dan bohongnya Yudhistira ini menjadi penyebab kematian Guru Drona. Drestradyumnena, adik Drupadi dari kerajaan Pancala berhasil memenggal lehernya.

Hikmah cerita diatas adalah, kebohongan dalam bentuk apapun tidak akan pernah menghasilkan buah yang manis. Dan HOAX yang diciptakan pihak Pandawa akhirnya berbuah...Yudistira bertemu dengan karma yang sangat pedih. Seluruh keturunan Pandawa lenyap dibantai Aswatama ketika sedang terlelap dalam tidur. Sedang roda kereta perang yang dinaiki Yudhistira pun ambles ke dalam bumi.

Sekelumit kisah hoax dijaman Mahabarata semoga membuat kita tetap eling lan waspada, cerdas memahami situasi, karena demi melihat banyaknya isu-isu yang berhamburan belakangan ini, sudah dilevel yang sangat memprihatinkan. Politik memang layaknya kopi; hitam pekat, pahit dan misterius....tema utamanya tetaplah misteri.

Berita-berita yang dihamburkan, tentang agama versus budaya, setelah tempo hari gagal mengadu domba antara agama dengan negara, entah besok apalagi...  Dan seperti ABG baru puber, isu-isu menyangkut agama selalu sensitive. Sehingga membuat yang memberikan umpan lega, karena umpan dimakan dengan baik oleh kubu pro pluralisme, dan kebhineka-an, digoreng sedemikian rupa hingga gosong di timeline tiap hari tiap waktu. Orang-orang mendadak sibuk menjadi penyinyir agama. Yang notabenenya para spiritualis juga ikut melempar gorengan soal agama versus budaya, angin segar buat kelompok yang menyebut diri paling Nusantara, bak mendapatkan amunisi untuk menyerang dengan aneka macam penyebutan; pendatang, kadrun, agama import bla bla bla...dan selalu peyoratif ke Arab.

Padahal akulturasi budaya seharusnya sudah selesai. Sinkretisme itu berjalan sudah 500 tahun. Bangsa Indonesia menerima setiap yang dating, baik budaya, ideologi dari mancanegara selalu kemudian diadaptasi, diolah agar sesuai dengan kepribadian bangsa. Sehingga dengan bangsa pendatang bisa hidup rukun dan damai. Hingga tahun politik tiba, isu intoleransi dan anti kebhinekaan ini memanas lagi.

Baiklah, bukan ini yang mau saya garis bawahi, tapi hal diatas jika dilihat dari sudut pandang propaganda adalah tergolong bentuk trick deception (tipu muslihat), distorsi atau pemotongan fakta dengan tujuan menyesatkan orang lain. Yang kata Joseph Gobbelz, mentri propaganda Nazi Hitler; “sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik maka kebohongan itu akan menjadi sebuah kebenaran.” Dan kebohongan yang paling besar ialah kebenaran yang diubah sedikit saja (seperti ngelesnya Yudhistira tentang matinya Aswatama). Intinya begini, kebenaran itu memang ada walaupun hanya sepersekian persen.

Bahwa dari sekian banyak isu yang yang dieksploitasi secara gegap gempita kepada publik memang tak semuanya hoax, tetapi seringkali hal remeh temeh, printilan peristiwa-peristiwa di panggung perpolitikan nasional ini entah sengaja atau tidak, diciptakan dan diblow up sehingga membuat publik menjadi abai terhadap proses-proses politik lainnya, dan menjadi lupa apa sesungguhnya permasalahan bangsa.

Akankah strategi hoax dan mainan isu akan terus digoreng ditahun-tahun politik mendatang? Dan kita asyik menelannya bulat-bulat tanpa berpikir atau memilih berpikir dan mengunyahnya sebelum menelannya?(mda)