Sosok wanita yang menginspirasi Sukarno bernama Sarinah. Foto istimewa

abad.id- Jika bicara tentang golongan profesi manusia, namanya sudah diubah. Namun nasibnya tetap saja seperti sediakala. Dulu·pada jaman kolonial Belanda panggilannya Babu. Ada babu dalam, ada babu luar, ada babu masak, ada babu cuci, tetapi yang sering dan kebanyakan adalah "babu serabutan'.

Jaman orde baru mulai ada penghargaan terhadap profesi ini, dan media menyebut profesinya menjadi pembantu rumah tangga. Namanya sudah berubah, tetapi nasibnya sama saja. Kemudian jaman milenia namanya berubaha lagi menjadi Asisten Rumah Tangga. Jauh lebih keren, dan siap-siap akan diubah lagi menjadi pramuwisma, yang artinya kutang lebih sama tidak mempengaruhi nasibnya.

Profesi babu di jaman kolonial Belanda bisa jadi orang paling terjajah digempuran penjajahan. Bagaimana tidak, seorang dipekerjakan sebagai babu di sebuah keluarga priyayi atau Belanda, harus melayani majikan lebih dari urusannya peribadi. Dia wajib bekerja saat matahari belum muncul, dan berhenti saat matahari sedang tidur.

Banyak keluarga Belanda yang mempercayakan anak-anaknya kepada babu pribumi. Ternyata mereka tidak sekedar menjadi pengasuh. Di daerah tertentu juga dipanggil genduk-genduk. Babu menemani bermain, dan sekaligus tempat menumpahkan kemarahan. Misalnya saat majikan mandi di kali, dia bagian nungguin pakaian. Saat bermain bola, tugasnya lari-lari mengabil bola yang ditendang jauh kemana pun melesatnya. Lalu memandikan majikan. Kalau menyabuni saya lalu kena mata dan terasa pedih, bisa kena marah habis-habisan. Namun nilai kemanusiaan justru membawa menjadi jiwa solidaritas. Misalnya seorang sinyo  atau noni Belanda jauh lebih paham budaya lokal dari para babunya. Bahkan Rasa kangen karena sangat dekat secara emosional masih dibawa hingga masa dewasa.

Begitu pula seorang babu Sarinah yang selalu dekat dan menjadi inspirasi Sukarno. Saat keluarga pindah ke Mojokerto, suasana masih ditandai kemiskinan dan diskriminasi. Beruntung Sukarno dadi golongan yang dianggap priyayi yang memiliki status sosial yang sama dengan orang Belanda dan keturunan Indo. Sukarno bisa masuk sekolah untuk 'golongan menengah di daerah perkotaan' seperti Mojokerto.

Si ayah Raden Sukemi seorang guru yang berwatak keras, baik di sekolah maupun di rumah. Sikap keras ini memperkuat kenangan negatif Soekarno tentang Mojokerto. Kenangan menurut Soekarno menimbulkan rasa segan, sedangkan jika mengingat ibunya seakan-akan terpatri gambaran seorang wanita yang sepintas lemah lembut. Padahal kalau mengenalnya lebih baik, ia bukanlah orang yang mudah untuk bergaul.

Bagi Sukarno, bukan ibu atau sang ayah yang menjadi tempat untuk berlindung saat  gelisah. Bukan pula sang kakak perempuannya yang dua tahun lebih tua. Melainkan seorang babu Sarinah, gadis yang dipekerjakan di keluarga Sukarno. Babu Sarinah menemani sejak masih bayi tinggal di Tulungaggung. Di rumah kakek Sukarno tersebut, Sarinah sudah beradaptasi dengan majikannya. Sarinah sendiri berasal dari rakyat kelas buruh dan buta huruf. Keluarga Sarinah mengiklaskan anak gadisnya tersebut ikut ngeger di keluarga Sukarno di Mojoketo.

Setiap malam Sukarno membagi tempat tidurnya dengan Sarinah. Hubungannya dengan gadis yang beberapa tahun lebih tua itu sangat akrab. Sarinah yang mengajar Sukarno untuk mencintai orang-orang yang sederhana. “Sebagai manusia, Sarinahlah yang paling mempengaruhi hidup saya," tegas Sukarno yang disampaikan di sebuah biografi tulisan Lambert Giebels.

Rumah yang mula-mula dihuni keluarga Sukarno agak rendah, maka waktu musim hujan sering kebanjiran jika air kali yang mengalir meluap. Di musim kering, kali penuh air limbah yang kental. Lingkungan yang tidak sehat inilah menurut Soekarno yang menjadi penyebab sakit tyfus waktu ia umur sebelas tahun. Seketika sang ayah segera bertindak dengan berusaha melakukan ritual dan jampi-jampi. Sementara Sarinah tampak ikut gelisah dan panik begitu melihat kondisi Sukarno semakin lemah. Meskipun bukan saudara kandung, Sarinah berhasil mengabdikan diri secara total sehingga sangat dihargai keluarga Sukarno.

Kenangan dan pengabdian Sarinah terhadap keluarga Sukarno benar-benar menginsiprasi untuk membuat buku. Buku tersebut diselesaikan di sela-sela waktu senggang di Yogjakarta. Kesibukannya sebagai presiden dan situasi Agresi Militer Kedua, Sukarno masih menyempatkan menulis buku.

Buku ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas apa yang disebut Sukarno 'masalah kaum wanita'. Ia sudah mulai menulis buku ini ketika masih di Bengkulu, dengan menggunakan literatur dunia, yang dalam bukunya memang seringi disebut sebagai sumber referensi. Sebelum ia menerbitkannya, bagian ini oleh Sukarno diuji coba pada sekelompok wanita muda di istana, yang tak lain adalah murid-murid kursus ilmu politiknya.

Lima bab pertama tentang Sarinah. Sukarno mulai dengan membahas sejarah emansipasi wanita. Gaya oratoris yang menjadi ciri karangan Sukarno lainnya, di sini diganti dengan pendekatan serius bagaikan analisis ilmiah. Banyak penulis, pria maupun wanita, yang ia bahas sebagai pembandinh. Diantaranya Henriëtte Roland Holst yang banyak dikutip, serta feminis Belanda yang tersohor Clara Wichman. Lalu penulis-penulis terkemuka seperti Mary Wollstonecraft, Clara Zetkin dan penulis wanita berbangsa Rusia, Kolontai. Di samping penulis-penulis feminis ini juga dikutip sebagai pembanding beberapa ilmuwan dan peneliti seperti Condorcet,Goethe,Schopenhauer, Darwin, Mommsen,Toelstra, dan tentu saja favorit Soekarno, Jean Jaurès.

Dalam buku Sarinah tersebut, Sukarno berpendapat ada tiga tahap dalam sejarah emansipasi wanita. Tahap pertama ketika wanita menjadi 'priayi', yaitu waktu para wanita dari golongan sosial lebih tinggi, yang karena mempunyai banyak pembantu, mempunyai banyak waktu luang sehingga lebih bisa memperhatikan hal-hal yang menarik minatnya daripada sekadar urusan luar rumah tangga, seperti tata cara dan merias diri. “Tahap perkembangan wanita Indonesia masih terhenti di tahap ini,” demikian pendapat Sukarno.

Tahap kedua saat para wanita Barat mulai memperjuangkan hak pilih mereka. Seperti penulis feminis lainnya setelah dia, Sukarno menyimpulkan bahwa gerakan perjuangan emansipasi wanita untuk memperoleh hak pilih, tenggelam dalam suksesnya sendiri. Serta fase emansipasi wanita yang ketiga, yaitu gerakan sosialis. Sama seperti Engels, pendapat Sukarno dalam perkawinan komunal zaman dahulu kala wanita menikmati tempat yang lebih utama dari pria. Karena dalam kehidupan mengembara zaman itu, wanita yang harus mendukung beban yang paling berat, dan ia mempunyai tugas-tugas paling penting. “Wanita adalah pengolah tanah yang pertama, wanita yang pertama menciptakan kebudayaan; wanita yang pertama kali membuat Peraturan,” demikian Sukarno menulis. (pul)

Hubungan B. J. Habibie dengan Soeharto semakin menjauh setelah Suharto turun, sekaligus menandakan berakhirnya orde baru. Soeharto merasa Habibie telah keluar garis haluan yang diharapkan, sejak dilantik menjadi presiden.Foto dok net

abad.id- Hubungan Bacharuddin Jusuf Habibie, dengan Soeharto pernah begitu dekat. Hubungan keduanya sudah seperti guru dengan murid sendiri terbaik. Kedua orang bertemu hampir setengah abad sebelumnya, di kota asal Habibie, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.

Saat itu tahun 1950an, Soeharto berusia 29 tahun dan Habibie 14 tahun. Sebagai perwira tentara muda, Soeharto dikirim ke sana guna menumpas pemberontakan melawan Jakarta. Saat itu Suharto sedang berkunjung ke rumah tokoh masyarakat yang kebetulan ayah Habibie. Tanpa dinyana, di rumah tersebut terjadi peristiwa genting. Ayah Habibie mengalami sakit keras dan meninggal dunia tepat di pangkuan perwira muda Suharto. Seperti ada  pesan untuk menitipkan masa depan sang anak di kemudian hari, kepada perwira tanpan tersebut.

Setelah kejadian itu mereka masih berhubungan. Keluarga Habibie  pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikannya, sementara Suharto berada di Jakarta melanjutkan karier militer. Kemudian Habibie melanjutkan sekolah di Jerman hingga menjadi seorang insinyur. Habibie berada di lajur cepat kenaikan pangkat di perusahaan pesawat udara Messerschmitt-Boelkow-Blohm, di mana menjadi wakil presiden perusahaan tersebut.

Keduanya bertemu pada tahun 1973 saat Soeharto melakukan kunjungan ke Jerman sebagai Presiden. Kedekatan keduanya tersambung kembai setelah Soeharto meminta B. J. Habibie pulang dari Jerman. Melalui Ibnu Sutowo, Soeharto meminta Habibie untuk kembali ke Indonesia, padahal Habibie saat itu sedang dalam masa jayanya selama berada di Jerman.

Meskipun demikian, ketika dia diminta untuk pulang, Habibie tidak pikir panjang dan memutuskan untuk kembali ke Tanah Air. Selama berada di Tanah Air, Habibie langsung diangkat sebagai penasihat pemerintah bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi, yang posisinya langsung berada dibawah Presiden.

Soeharto saat itu juga mempercayai Habibie untuk memimpin pengembangan industri di Indonesia. Habibie akhirnya ditunjuk sebagai direktur Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Selain itu, dia juga dipercaya untuk menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi selama tiga periode.

Selama masa jabatannya yang panjang sebagai menteri riset dan teknologi, Habibie selalu memuji presiden, dan menyebutnya "SGS" -"Super Genius Soeharto". Soeharto sungguh terkesan karena akhimya Habibie bersedia meninggalkan posisi serta gaji yang tinggi di Jerman untuk kembali ke Indonesia

Menurut Soeharto dalam otobiografinya, Habibie selalu mencari nasihatnya mengenai asas kehidupan dan memandangnya sebagai orangtuanya sendiri. Menurut Soeharto, Habibie sering meminta nasihatnya dan mencatat tentang falsafah hidup yang disampaikan. Kelak nasihat dan falsafah ini akan membantu pekerjaan Habibie di masa depan.

Habibie sudah lama tinggal di rumah politik Soeharto, dan Soehartolah yang menjadikannya wakil presiden. Sebagai orang yang akan menggantikan presiden seandainya presiden meninggal, Habibie hanya sedenyut jantung dari jabatan tertinggi itu. Ini bukan untuk mengecilkan rencana Habibie bagi reformasi, melainkan untuk mencatat bahwa asalnya menyiratkan keberlangsungan. Rezim Soeharto akan diperbaiki, bukan diganti, itupun tidak dengan segera.

Dalam buku Indonesia Beyond Soeharto tulisan Donald K Emmerson mengingatkan, Habibie memiliki apa yang disebut pengamat politik Amerika sebagai high negatives, yaitu aspek-aspek seseorang yang amat menghalangi popularitasnya sebagai pemimpin. Habibie tidak populer di kalangan militer. Penggunaan uang negara yang dilakukannya banyak untuk industri teknologi tinggi, serta tidak membuatnya disenangi di kalangan teknokrat. Bahkan ia buta huruf saja di bidang ilmu ekonomi. Contoh mencolok tentang "Habibienomics" adalah gagasannya bahwa inflasi sebenarnya dapat dikurangi dengan secara berangsur-angsur bukan menaikkan tetapi menurunkan suku bunga.

Orang Indonesia sekuler, non-Muslim, dan Muslim mayoritas khawatir mengenai hubungannya antara ICMI dengan Islam sebagai proyek politik. Alasan-alasan ini membuat Habibie tidak memperoleh kepercayaan sebagian besar negara Barat untuk mendapatkan bantuan dan pinjaman multilateral. “Kebetulan atau tidak, pada Februari 1998, ketika beredar rumor bahwa Habibie akan dicalonkan sebagai wakil presiden, nilai uang sudah jatuh dari Rp 8.000 menjadi sekitar Rp17.000 per US dolar yang pertama dari dua titik kelemahan yang paling ekstrem yang dicapai Indonesia selama krismon sebelum pulih untuk sementara,” tulis Donald K Emmerson.

Maka yan menjadi pertanyaan banyak orang, alasan Soeharto justru memilih Habibie sebagai wakilnya. Dari analisa Donald K Emmerson,  untuk menjadi wakil presiden pada Maret 1998 dibuat seolah-olah Soeharto menjalankan strategi membela diri berdasarkan logika. "Lebih baik yang kurang jahat" memilih calon pengganti presiden yang begitu jelas dan luas diragukan kemampuannya untuk memerintah. Dengan maksud membuat mereka yang menginginkan presiden supaya berhenti, akan berpikir dulu.

Dalam tanggapannya pada 19 Mei, Soeharto mengajukan pertanyaan retoris apakah dengan berhenti menjadi presiden, keadaan tidak akan lebih buruk. Apakah jika Wakil presiden akan mengambil alih, apakah akan lebih baik. Tetapi ia pun harus segera mundur, dan kemunduran untuk keduakalinya itu berpotensi mengundang kekacauan lebih lanjut. “Jadi seakan-akan negara tidak mempunyai landasan lagi untuk mengamankan kehidupan umum tanpa Soeharto,” tebak Donald K Emmerson.

Namun tak dapat disangkal bahwa ketika memlih Habibie, Soeharto sudah tahu bahwa suksesi telah menjadi sesuatu yang mendesak. Jika sebelumnya Soeharto kehilangan istrinya dan sudah mulai menderita penyakit, untuk menyelesaikan masa jabatan hingga tahun 1998-2003, harus tetap sehat sampai usia delapan puluhan. Dalam konteks ini, kurang percayanya pada Habibie pada 19 Mei nampaknya sehagai alasan untuk tidak menyerahkan kekuasaan.

Memang jangka waktu panjang Soeharto bermaksud mempersiapkan putrinya yang tertua, Tutut, untuk menggantikannya. Dari keenam anaknya, Tututlah yang paling menojol secara politik di kalangan Golkar. Ayahnya mungkin memikirkan skenario jangka panjang itu ketika mengangkat Tutut menjadi menteri dalam kabinetnya yang baru pada bulan Maret. Tapi itu hal jangka panjang, sedangkan kemelut melanda sekarang. Soeharto membutuhkan seorang murid yang di samping mengaguminya, serta sudah berpengalaman dalam pemerintahannya. Seseorang itu dapat diandalkan akan mematuhi mentornya secara mutlak. Belakangan nasib sial itu jatuh ke tangan Habibie.

“Hendaknya kita jangan terlalu meragukan loyalitas Habibie. Kekaguman Habibie terhadap Soeharto saat berkuasa bukanlah jaminan bahwa saat dirinya sendiri berkuasa, mantan anak akan melaksanakan falsafah otoriter dari gurunya,” tulis Donald K Emmerson

Sebaliknya, sebagaimana Habibie yang mendapat mandat warisan dari pendahulunya segera membuat perombakan yang dianggap sangat besar. Kemungkinan perombakan inilah yang menjadi alasan Suharto sangat tersinggung dan tidak pernah mau bertemu Habibie hingga akhir hayatnya. Perombakan itu mulai dari para menteri yang diangkat dalam Kabinet Pembangunan yang diumumkan pada 22 Mei 1998, atau sehari setelah pelantikannya, berisi setengah orang nama menteri lama dari Kabinet Pembangunan yang telah diberhentikan Soeharto pada masa kerja sebelumnya bulan Maret.

Pergeseran yang cepat dari satu kepala pemerintahan kepada yang lainnya tidak sekaligus dirombaknya lembaga-lembaga Orde Baru. Baru sehari menjabat, maka mustahil sudah ada sistim yang berubah. Pada saat setelah Soeharto mengundurkan diri, masih ada 1.000 anggota MPR, yang telah secara bulat memilih dia sehagai presiden di bulan Maret. Mereka terbagi 500 anggota MPR yang merangkap sehagai anggota DPR. Masih utuh juga prinsip "dwifungsi" yang memperbolehkan intervensi militer dalam politik. “Pada kenyataannya badan rezim itu tetap ada, hanya kepalanya yang diganti kepala "baru". Sedangkan mantan presiden yang begitu dibenci sebenarnya belum mati, tidak di penjara, dan tidak juga dalam pengasingan,” argumen Donald K Emmerson.

Sementara itu dalam buku Memoar: Saya dan Mas Harto, sebuah biografi Probosutedjo ditulis Alberthiene Endah, mengenang bagaimana hari-hari Soeharto setelah lengser dari Istana. Soeharto masih mengamati perkembangan keadaan melalui koran-koran dan televisi. Dia juga kerap mengundang orang-orang kepercayaannya untuk berdiskusi. Namun, suatu ketika Tedjo mengingat wajah Soeharto yang memerah. Saat itu, Habibie mengumumkan keputusan referendum terhadap Timor Timur. Soeharto disebut terkejut, duduk tegang dengan wajah kaku. Sorot matanya menunjukkan kemarahan yang amat sangat.

Keputusan Habibie pada Timor Timur yang kini bernama Timor Leste, semakin memperlebar jarak antara Soeharto dan Habibie. Belakangan, Habibie dianggap pengkhianat oleh Soeharto. Seperti halnya Harmoko (Mantan ketua MPR), Habibie juga dijauhi Soeharto. Silaturahmi di antara mereka berdua seolah-olah putus.

Dinamika politik juga menjadi faktor renggangnya hubungan Soeharto dengan Habibie. Kemarahan Soeharto enggan bertemu dengan Habibie lagi. Tentu sebagai orang yang pernah dekat, Habibie juga beberapa kali berupaya untuk menemui atau menghubungi Soeharto, namun selalu tidak berhasil. Hingga ketika Soeharto meninggal pada 27 Januari 2008, Habibie masih ingin menemui yang akan dikebumikan untuk terakhir kalinya. Namun upaya itu dihadang oleh keluarga Soeharto dan tidak memperbolehkan untuk masuk. (pul)

Presiden Soekarno 

abad.id- Buah pemikiran Soekarno tentang Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba. Pancasila hasil dari proses perenungan Soekarno selama 4 tahun selama diasingkan ke Endeh. Pengasingan sengaja dilakukan oleh kolonial Belanda untuk memutus hubungan Soekarno dan loyalisnya.

Mulai 14 Januari 1934 Soekarno bersama sang istri, Inggit Garnasih, serta ibu mertua (Ibu Amsi) dan anak angkatnya, Ratna Djuami, mulai tinggal di rumah tahanan yang terletak di Kampung Ambugaga, Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Soekarno dan keluarga hidup di lingkungan terpencil di tengah-tengah penduduk berpendidikan rendah. Kehidupan Soekarno dan keluarganya serba sederhana dan jauh dari hiruk-pikuk politik seperti di kota besar.

Meski demikian, Soekarno jadi lebih banyak berpikir dan melakukan perenungan. Soekarno memperdalam pengetahuannya tentang agama-agama. Berkat kontaknya dengan para pater ia memperoleh pengertian tentang Katolik Roma. Dengan seorang guru Kristen, Georgette Manafe, ia membahas ajaran Protestan. Enerji paling banyak dituangkan Soekarno dalam mempelajari agama Islam.

Dalam buku Soekarno Biografi tulisan warga negara Belanda Lambert Giebels menyebutkan, Soekarno juga berkorespondensi secara intensif dengan seorang ulama bernama A. Hasan, yang ia kenal sewaktu di Bandung. Hasan adalah seorang India dari Madras yang dalam tahun 1924 pindah ke Bandung. A Hasan termasuk pimpinan Persatuan Islam (Perkumpulan Islam) atau di-singkat Persis, yang reformis. Persis terutama bergerak di bidang pengajaran agama Islam dan untuk tujuan itu mengeluarkan buku pelajaran agama. Buku pelajaran yang paling terkenal yang ditulis oleh Hasan sendiri berjudul Soal Jawab. Di dalamnya Hasan membeberkan visinya mengenai Islam dalam bentuk tanya jawab.

Korespondensi antara Soekarno dan Hasan dimulai pada 1 Desember 1934. Dalam suratnya yang pertama ia meminta Hasan untuk mengirimkan buku-buku pelajaran tentang Islam. “Tidak ada agama yang lebih mendukung kesamaan manusia daripada Islam", demikian Soekarno dalam suratnya. Dalam surat-menyurat sesudah itu, Soekarno menganalisis Islam dengan cara berpikir yang kritis. Terutama hadish. “Mempelajari hadish bagi saya sangat penting”, demikian ia menulis pada 26 Maret 1935.

"Adalah keyakinan saya yang terdalam (.....) bahwa dunia Islam terbelakang karena banyak orang terlalu memperhatikan hadish-hadish yang tidak berisi dan palsu. Dengan demikian agama Islam diselubungi oleh kabut konservatisme, tahayul, fitnah, anti-rasionalisme, dsb. Padahal tidak ada agama yang lebih rasionil dan sederhana daripada Islam," tulisa Soekarno.

Kritik Soekarno terhadap kebekuan dalam agama Islam juga berlaku untuk pelaksanan figh."Islam adalah keringgalan seribu tahun", tulis Soekarno kepada gurunya di Bandung. la berpendapat bahwa inilah sebabnya mengapa agama Islam tidak berhasil untuk menjadi lebih modern.

Soekarno menyalahkan para pimpinan spiritual, ulama dan kiai, yang menurut dia menolak ilmu pengetahuan modern dan yang “dengan kesalehan yang lugu dan ketaatan atas apa saja yang berasal dari negar-negara Arab" menjadikan Islam Indonesia 'agama serban'. Soekarno menulis kepada Hasan bahwa ia sering bertukar pikiran dengan 'para pastor dari Endeh'.

Pada waktu itu Soekarno, seperti juga bagian terbesar penduduk Jawa, tergolong 'abangan'. Ia menikahi dan menceraikan putri Tjokro menurut tata cara Islam, dan dengan Inggit ia memasuki pernikahan di hadapan seorang penghulu Islam. Di Endeh Soekarno adalah penganut Islam yang tekun beribadah, dengan cara yang baik menurut dia. "Islam is progress,”demikianlah ia merangkum dengan singkat dan jelas visinya dalam salah satu suratnya.

Soekarno ingin membuang tradisi-tradisi yang kolot, mencari jalan menuju penghayatan agama yang lebih dewasa, lebih modern. Ia juga akan mempraktekkannya di Bengkulu. Di Endeh Soekarno setia melaksanakan ibadah sembahyang. Di rumahnya ada satu kamar khusus yang dipakai sebagai kamar meditasi yang bersahaja. Di sanalah lima kali sehari Soekarno menarik diri untuk bersembahyang. Setiap hari Jumat, Soekarno bersama seisi rumah melaksanakan sembahyang.

Hasan meminta izin Soekarno untuk menerbitkan surat-suratnya. Soekarno tidak keberatan.Surat-surat itu diterbitkan di bawah judul surat-surat Islam dari Endeh. Dalam masa enam tahun antara 1933-1938, hanya surat-surat Soekarno inilah yang diterbitkan.

Mengenai nasionalisme, selama di Flores Soekarno tidak mempublikasikan apa-apa. Akan tetapi, ia merenungkannya secara mendalam. Ini biasa ia lakukan di bawah sebuah pohon sukun yang berdiri di samping alun-alun. Dalam otobiografi Soekarno mengingat kembali pohon sukun itu dengan nostalgia yang meluap-luap.

"Pohon itu di atas sebuah bukit berumput, dan dari sana saya dapat memandang seluruh teluk. Di sana selama berjam-jam saya bermimpi dengan mata terbuka, sambil memandang luasan langit yang biru dengan tepi-tepinya yang putih berawan. Kadang-kadang seekor kambing tersesat lewat di depan saya (...).

Soekarno kerap berkontemplasi di bawah pohon sukun yang berjarak 700 meter dari kediamannya. Biasanya, Soekarno pergi sendiri ke tempat itu pada Jumat malam.  Di tempat tersebut Soekarno mengaku mendapatkan pemikiran soal butir-butir Pancasila. Ia memiliki cerita sendiri soal itu.

"Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu hari demi hari... Di sana, dengan pemandangan laut lepas tiada yang menghalangi, dengan langit biru yang tak ada batasnya dan mega putih yang menggelembung.., di sanalah aku duduk termenung berjam-jam. Aku memandangi samudera bergolak dengan hempasan gelombangnya yang besar memukuli pantai dengan pukulan berirama. Dan kupikir-pikir bagaimana laut bisa bergerak tak henti-hentinya. Pasang surut, namun ia tetap menggelora secara abadi. Keadaan ini sama dengan revolusi kami, kupikir. Revolusi kami tidak mempunyai titik batasnya. Revolusi kami, seperti juga samudra luas, adalah hasil ciptaan Tuhan, satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu di waktu itu bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada."

“Saya melihat ombak-ombak raksasa dari lautan datang bergulung-gulung dan irama pasti memukul pantai. Dan saya berpikir bahwa orang tidak akan pernah dapat menghentikan gerakan laut. Ada pasang dan ada surut, tetapi gelombang akan menggulung terus. Demikian juga dengan revolusi kami. Revolusi kami,  tidak pernah akan berhenti".

Di Endeh, Soekarno menjadi seorang muslim yang aktif menjalankan agamanya. Ia dibesarkan dalam suasana sinkretisme agama. Dari pihak ibunya ia mengenal ajaran Hindu Bali, dari bapaknya ia mempelajari Primbon Jawa sebelum Islam dan ia juga dibekali sedikit teosofi. Di Flores ia berkenalan dengan ajaran Katolik dan mempelajari sedikit tentang ajaran Protestan. Ia mempunyai toleransi keagamaan. Demikianlah ia pernah mencatat dalam suratnya kepada pater Van der Heijden, “Seorang Hindu Sanyasin berkata bahwa pengikut-pengikut Kristus, Buddha maupun Mohammad adalah ombak-ombak di samudera luas. Samudera luas itulah Aku”.

Sambil merenungkan revolusi dan kemerdekaan Indonesia, gambaran tentang 'jembatan emas' yang menghubungkannya dengan tanah perjanjian yang menunggu Marhaen dan Kromo, kembali muncul dalam hatinya. Sambil duduk di bawah pohon sukun Soekarno, seperti yang diceritakannya di kemudian hari, merumuskan ideologi negara untuk suatu negara Indonesia yang merdeka. Inilah yang belakang hari dinamai Pancasila dan mencakup Ketuhanan yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Nasionalisme, Demokrasi,dan Keadilan Sosial.

Kelak, gagasan tentang butir-butir Pancasila itu disampaikan Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang digelar 1 Juni 1945. Kala itu, Soekarno mengemukakan ide tentang lima dasar negara yakni Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhananan Yang Maha Esa. Lima prinsip dasar itu akhirnya dipilih menjadi rumusan dasar negara, dan disempurnakan menjadi Pancasila. Hingga kini, Pancasila menjadi dasar negara yang nilai-nilainya dianut oleh bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni pun diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. (pul)

Pendaratan pertama pesawat AURI di lapangan udara Kemayoran pada tanggal 23 April 1946. Foto 30 Tahun Indonesia Merdeka

abad.id- Dua minggu setelah Indonesia diproklamasikan, 1 September 1945 Soerjadi Soerjadarma mendapatkan tugas membentuk AURI. Tugas ini diperkuat dengan Penetapan Pemerintah Nomor 6/SD Tahun 1945 pada tanggal 9 April 1946 tentang pembentukan Tentara Repubik Indonesia Angkatan Udara yang sekarang dikenal sebagai TNI-AU.

Sebagai Kepala Staf diangkat Suryadi Surjadarma dengan pangkan Komodor Udara, sedangkan R.Sukarmen Martokousumo diangkat sebagai Wakill Kepala Staf dengan pangkat Komodor Udara

Soerjadi Soerjadarma  Foto National Archief, 22 Desember 1948

Pembentukan TRI-AU ini sebenarnya lebih merupakan peresmian karena sejak pembentukan TKR pada tangpal 5 Oktober 1945 telah ada bagian yang bermama TKR jawatan Penerbangan. Ketika TKR diubuh menjadi TRI pada tangpal 25 Januari 1946, TKR Jawatan Penerbangan ikut menyesuaikan diri

Suryadi Suryadarma sebagai pendiri dan Bapak AURI. Tidak hanya berperan dalam mengembangkan dunia dirgantara pada bidang kemiliteran, tetapi juga sebagai pelopor pada penerbangan komersial. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan, Suryadarma telah menjadikan dirgantara sebagai bagian dari hidupnya.

 Pesawat Dakota RI-002 yang diterbangkan oleh penerbang Bob Freeberg dan co-pilot Makmur Suhodo ini telah menerjunkan seba-nyak 14 anggota pasukan Para Indonesia pertama dipimpin oleh Cilik Riwut di Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Oktober 1947. Foto 30 tahun Indonesia Merdeka

Tiga buah pesawat Cukiu yang berangkat dari Maguwo mendarat di Kemayoran membawa rombongan KSAU S. Suryadarma dan Jenderal Mayor Soedibjo yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk melakukan perundingan dalam rangka pengembalian bekas tawanan Seku-tu pada tanggal 23 April 1946. Foto 30 tahun Indonesia Merdeka

Soerjadi Soerjadarma  masih memiliki garis keturunan dari Keraton Kanoman, Cirebon. Buyutnya adalah Pangeran Jakaria alias Aryabrata dari Keraton Kanoman. Sedangkan kakeknya seorang Dokter Pangeran Boi Suryadarma yang bertempat tinggal di Kuningan, Jawa Barat. Soerjadi Soerjadarma tamatan Sekolah Dokter Jawa (STOVIA). Sejak kecil Suryadarma telah menjadi yatim piatu, Ia ditinggal oleh ibu kandungnya dalam usia yang masih kecil, sedangkan ayahandanya wafat ketika berusia sekitar empat tahun.

Soerjadi Soerjadarma turut serta dalam operasi pengeboman kapal-kapal tentara Jepang, yang berjumlah tidak kurang dari 50 buah di atas langit yang cerah di pulau Tarakan, Borneo, tanggal 13 Januari 1942. Dalam operasi pengeboman ini, Suryadi bertindak sebagai navigator dan berpangkat Luitenant Waarnemer. Dari ketiga pesawat Martin B-10, Belanda. Dari tiga buah pesawat udara yang dikirimkan untuk operasi ini, hanya satu yang selamat dan diawaki oleh Suryadarma.

Atas jasa keberanian yang luar biasa ini, Suryadi Suryadarma mendapatkan medali ‘’Het Bronze Kruis’’ atau ‘’The Bronze Cross’’, sebuah tanda jasa khusus dalam bidang militer dan hanya dianugerahkan untuk mereka yang memperlihatkan keberanian luar biasa terhadap musuh.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hanafie Asnan mengukuhkan Laksamana Udara/Marsekal TNI (Purn.) Raden Soerjadi Soerjadarma sebagai Bapak AURI. Pengukuhan ini sesuai Skep KSAU Nomor SKEP/68/VI/2000. Penghargaan diberikan atas jasa-jasa dan perjuangan Soerjadi Soejadarma dalam merintis dan membangun kekuatan udara AURI, dengan bermodalkan tekad, semangat dan pengabdian kepada negeri. (pul)

Panglima Koninlijke Nederlans Indisch Leger Letnan Jenderal Simon Spoor sedang melihat persiapan Agresi MIliter ke 2. Foto dok net

abad.id- Wajah ratusan prajurit baret merah dari Korps Speciale Troepen atau KST jelas menyiratkan kepercayaan diri. Maklum, selain berkualifikasi para dan kenyang pengalaman tempur, mereka memang dari golongan serdadu elite.

Mereka diangkut dari markasnya di Batujajar, Bandung. Dua kompi Grup Tempur Para 1 KST itu pada siang sebelumnya berkumpul di hanggar Pangkalan Udara Andir, juga di Bandung. Mereka akan memulai misi penting. Taklimat bahkan diberikan langsung oleh Panglima Koninlijke Nederlans Indisch Leger Letnan Jenderal Simon Spoor. Sabtu malam itu, kalender tepat menunjuk tanggal 18 Desember 1948.

“Kalian terpilih untuk de laastste actie. Diterjunkan di Maguwo sebelum fajar, kemudian membebaskan Yogyakarta dari tangan esktremis serta menangkap Soekarno bersama pengikutnya,”  kata sang Jenderal

Spoor didampingi Komandan Divisi 7 December Mayor Jenderal E Engels. Tuntas dengan arahannya, Spoor berjanji: “Pagi nanti, saya akan terbang bersama kalian!”

Riuh tepuk tangan baret merah menyambut tekad panglima itu. Mereka juga saling menyemangati dengan mengepalkan tinju kanannya ke langit seraya berteriak, “… Naar Djokdja!”

Selain mengandalkan baret merah, Spoor sudah menyiapkan baret hijau KST berkualifikasi komando dari Pangkalan Udara Kalibanteng, Semarang. Tujuannya juga sama yaitu Yogyakarta. Spoor menyandikan penyergapan Yogyakarta itu sebagai Operatie Kraai atau Operasi Gagak.

Operasi militer ke Yogyakarta tak bisa ditunda. Sebuah laporan intelijen menyebut, Bung Karno dan enam orang menteri Republik Indonesia bersiap melarikan diri ke India. Dari India, menurut rencana, mereka bakal langsung ke New York dan berbicara di Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. maka Spoor berusaha mencegah langkah itu dengan meringkus sebelum kabur. “Yogyakarta harus diruntuhkan dalam sekali pukul. Menguasai Yogyakarta,” kata Spoor.

Dalam kalkulasi sang Jenderal, agar segera bisa digagas penyelesaian politik bagi masa depan Hindia Belanda, wilayah Republik harus dihapus dari peta. Bekas wilayahnya digabung dengan negara-negara bagian lain di bawah lindungan Mahkota Kerajaan Belanda.

Spoor sesumbar, masa kritis Operatie Kraai hanya akan berlangsung selama dua pekan. Termasuk meraih tujuan strategis-nya: menangkap pemimpin sipil dan militer Republik, menguasai pusat politik dan militer, dan omsingelen en uitchakelen atau aksi pengepungan sekaligus menghancurkan perlawanan musuh.

Menjelang fajar, Pangkalan Udara Andir dipenuhi gemuruh mesin 18 pesawat angkut C-47 Dakota. Tepat pukul 04.30, pesawat pertama lepas landas, dan pesawat-pesawat berikutnya menyusul dengan jeda satu menit. Menyusuri Samudera Hindia, pesawat-pesawat itu terbang ke timur menuju Yogyakarta. Yang diincar Lapangan Terbang Maguwo.

Tanpa pertahanan memadai, pasukan khusus Belanda itu cuma butuh 25 menit untuk menguasai Maguwo. Wajar, beberapa saat sebelumnya pembela Maguwo telanjur lantak dihajar lima cocor merah Mustang 51, sembilan P-40 Kitty Hawk dan pengebom ringan B-25 Mitchell. Pertempuran singkat itu ibarat timun melawan durian. Tak sebanding.

Pangkalan cuma dipertahankan serombongan kadet yang belum pernah bertempur. Kadet-kadet itu sejatinya hanya pelajar yang bakal dilatih menjadi pilot dan belum menerima latihan dasar pertempuran secara militer. Mereka kalah kelas dengan baret merah.

Sebelum jam tujuh pagi, 128 penjaga pangkalan tewas, sedangkan KST lenggang kangkung tanpa korban seorang pun. Maguwo sudah menyerah total.

Bersih dari gangguan, perlengkapan lebih pun mulai dikirim. Juga ratusan baret hijau KST dari Semarang untuk memperkuat gerak maju. Hingga pukul 11.00, seluruh kekuatan Grup Tempur M yang berjumlah hampir 2.600 personel—termasuk dua batalyon dari Brigade T—dan persenjataan beratnya sudah terkumpul di Maguwo, dipimpin Kolonel D.R.A. van Langen.

Tanpa perlawanan, pasukan itu bergerak ke pusat Kota Yogyakarta menjelang siang dan menawan seluruh pemimpin sipil Republik. Sebenarnya, pemimpin sipil dan militer Republik di Yogyakarta sudah memprediksi serangan itu. Yang luput, mereka tak pernah memperkirakan asal serangan justru datang dari Maguwo. Lagi pula, meniru cara Jepang menggasak Pearl Harbour di Hawaii, Belanda bertindak licik, mengabaikan gencatan senjata dan perundingan yang difasilitasi Belgia, Australia, dan Amerika Serikat dalam Komisi Tiga Negara atau KTN.

Soedirman Melawan Dengan Gerilya

Pagi buta, sebelum KST mendarat dan menguasai Maguwo, Soedirman sudah mendatangi Bung Karno dan membujuk untuk bergerilya. Dalam otobiografinya, Penyambung Lidah Rakyat, Soekarno mengatakan, “Engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran dengan anak buahmu. Dan tempatmu bukan pelarian untukku. Aku harus tinggal di sini sehingga memungkinkan aku untuk berunding dan memimpin rakyat kita semua.”

Dalam kondisi kesehatan yang menurun, Sudirman melakukan perlawanan secara ksatria dengan gerila masuk hutan di wilayah Jawa Timur. Foto dok net

Kolonel Zoelkifli Loebis dari Dinas Intelijen TNI AD mendapat tugas menyiapkan pengungsian presiden dan wakil presiden. Dia sudah memilih sebuah desa terpencil di selatan Wonosari, Gunung Kidul, yang dinilai aman dan sulit ditemukan musuh. Selain berada di tengah perbukitan terjal, masyarakat dipastikan bakal tutup mulut. Loebis juga sudah merancang dengan cermat jalur pelarian dan sarana angkutan yang akan dipakai.

Sejarah tentu saja menampik dan tidak mengenal kata “seandainya”, karena tak ada yang tahu seandainya Bung Karno dan Bung Hatta mengikuti rencana itu. Yang pasti, Jenderal A.H. Nasution dengan nada sangat kecewa mengatakan, “Pembesar Republik yang tertinggi keluar dengan pembawa bendera putih dan kemudian ditawan Belanda. Soekarno minta dijamin keselamatan dirinya, anggota-anggota kabinet, dan keluarganya, serta pembantu-pembantunya, dan berjanji tidak akan meninggalkan Istana.”

Kekecewaan serupa juga disuarakan Soeharto. Dalam autobiografinya, Soeharto mengklaim dirinya sudah memberi kesempatan kepada pemimpin untuk mengungsi sekaligus melakukan bumi hangus kota. “Ternyata, yang mau mengungsi adalah Pak Dirman dalam keadaan sakit. Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan untuk tinggal di tempat. Hingga akhirnya mereka ditawan Belanda.”

Agresi Militer Kedua

Sudirman panglima besar sangat terkejut dari pembaringannya begitu mendengar suara bom dari kejahuan. Memang beberapa hari ini Sudirman sakit sesak nafas dan hanya bisa berbaring. Menurut dokter, Sudirman  terkena TBC dan harus banyak istirahat. Namun begitu mendengar suara bom, tidak ada pilihan lain bagi Sudirman untuk melawan.

Tanpa babibu, meski masih setengah sadar, Sudirman segera membangunkan beberapa orang dakat dan memerintahkan untuk segera mempersiapkan senapan mesin. Sudirman langsung mendatangi rumah Sukarno untuk mengajak bergerilya, namun ditolak dengan alasan keamanan. Dengan nada sangat kecewa, Sudirman keluar dari Istana Yogjakarta dan menemui prajurit. “ Kita mulai gerilya, siapkan pasukan dan mulai serangan dari pinggir kota,” perintah Sudirman.

Suasana Yogja sangat menekam. Sesaat raungan Mitchells memudar lalu hilang, tapi berganti dua pesawat bombardemen, Dakota dan Mustang bermoncong merah memuntahkan bom-bom beriringan, pada 19 Desember 1948. Di atas langit Maguwo, seusai menghujani bom, lambung Dakota mengambulkan pasukan para Belanda Korps Speciale Troepen (KST) secara bergantian, disusul pasukan Brigade T. Mereka lantas mengonsolidasikan pasukan dan menjadikan Maguwo sebagai basis pertahanan.

Usai Maguwo dikuasai, pesawat pemburu melesat menarget objek-objek vital kota Yogyakarta, seperti jalan raya, jembatan, hingga bangunan militer. Sudirman sudah mendengar, pagi itu dua arus besar pasukan Belanda merangsek jantung kota Yogyakarta. Satu kekuatan besar pasukan KST di Maguwo berpencar melalui dua jalur, Solo dan Wonosari, sedangkan Brigade 1-15 masuk dari arah utara.

Jelang tengah hari, pasukan Belanda dari arah utara berhasil mendekati Gedung Agung. Mereka menembaki tempat para pemimpin RI berkantor. Komandan Brigade T, van Langen, lantas berhasil menawan Sukarno-Hatta dan beberapa menteri.

Jenderal Spoor merasa puas berhasil menguasahi Yogjakarta dalam waktu 20 jam. Menurutnya ini seperti simulasi latihan perang, dan “Operasi Gagak”, sangat efektif menghancurkan pemerintah republik Indonesia. Namun rupanya Spoor luoa, bahwa TNI masih solit dan siap melakukan petlawanan dari luar kota. Sebenarnya Yogjakarta sedang dikepung TNI bersama rakyat.

Strategi Perang Gerilya Semesta

Soedirman memulai perlawanan dengan menerapkan Perintah Siasat Nomor 1/STOP/5/48 berisi penerapan strategi Perang Gerilya Semesta, dengan prioritas “Tidak akan melakukan pertahanan linier” kepada seluruh komando-komando daerah militer.

Menggunakan pertahanan sistem linier ketika berhadapan dengan kekuatan suatu pasukan besar dengan senjata canggih. Menurut Tjokropranolo, sama saja artinya dengan mengorbankan anak buah, karena tembakan udara dan senjata lengkung Belanda akan mudah menghancurkan pertahanan.

Dengan separuh paru-paru tersisa, dan kesehatan menurun, Soedirman meneruskan perjalanan ke luar kota untuk melakukan perjuangan gerilya dengan basis kekuatan di hutan wilayah Jawa Timur.

Strategi Perang Gerilya Semesta, menurut Rooslan Abdul Gani pada “Peranan Panglima Besar Soedirman dalam Revolusi Indonesia”, menggunakan taktik hit and run atau pukul dan lari. Maksudnya memukul tentara Belanda sewaktu lengah dan lelah, lalu mundur mencari perlindungan di tengah-tengah rakyat selagi Belanda melakukan serangan balik.

Kunci penting strategi tersebut terletak pada keeratan hubungan pasukan TNI dengan rakyat. “Terkenalah pada waktu itu identifikasi dan kualifikasi Panglima Besar Soedirman tentang hubungan tentara dengan rakyat kita sebagai ‘ikan dan air’”, ungkap Abdulgani.

Terbukti strategi Soedirman ampuh. Belanda tak mampu menangkap sang panglima besar lantaran medan terjal dan berliku di bukit serta hutan di wilayah Jawa Timur.

Spoor melalui Operasi Gagak memang berhasil menahan Sukarno-Hatta, tapi tidak mampu meladeni Operasi Perang Gerilya Semesta Jenderal Sedirman. (pul)

Gubernur Ali Sadikin mendampingi Presiden Suharto di Balai Kota Jakarta. Foto Istimewa

abad.id-Tanggal 5 Mei 1980 menjadi peritiwa bersejarah, sebab 50 tokoh nasional menandatangani surat protes yang kemudian dibacakan di depan para anggota DPR-RI di Jakarta. Isi Petisi 50 jelas, lugas, menggugat Presiden Soeharto lantaran telah menodai serta menyalahgunakan filosofi bangsa sekaligus dasar negara, Pancasila.

Tokoh-tokoh nasional yang merasa prihatin dengan manuver Soeharto demi melanggengkan kekuasaannya. Mereka Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, S.K. Trimurti, M. Jasin, A.H. Nasution, Hoegeng Imam Santoso, Syafruddin Prawiranegara, Ali Sadikin, dan deretan sosok besar lainnya. Petisi 50 disusun dengan harapan dapat menyadarkan Soeharto agar tidak lupa diri. Kendati begitu, tentunya amat tinggi risiko bagi mereka yang melibatkan diri dalam urusan ini.

DPR tampaknya terkejut dengan datangnya Petisi 50 ini. Apalagi setelah melihat nama-nama pendukungnya yang ternyata bukan orang sembarangan. Apakah Petisi 50 yang diajukan barisan tokoh nasional itu membuahkan hasil? Tampaknya nyaris nihil. Soeharto kala itu terlampau sakti.

Soeharto tidak tinggal diam terhadap orang-orang yang berani mengecamnya. Pemerintah menerapkan boikot terhadap para tokoh Petisi 50. Mereka dikucilkan dari kehidupan ekonomi dan politik, bahkan dihabisi atas instruksi penguasa Orde Baru. Rumah mereka diawasi dengan amat ketat oleh intel-intel kiriman pemerintah.

Natsir dan ke-49 tokoh yang menandatangani Petisi 50 dicekal dan dilarang ke luar negeri. Mereka juga menjalani hidup yang amat sulit; bisnis dan penghidupan keluarga mereka kocar-kacir karena tidak bisa mendapatkan kredit dari bank. Saking alerginya Soeharto terhadap orang-orang ini, mereka tidak boleh datang ke acara yang juga dihadiri presiden.

Ali Sadikin misalnya, sempat menyebut Soeharto sempat ingin mengirim mereka ke Pulau Buru di Kepulauan Maluku, tempat pembuangan tahanan politik. Beruntung, kehendak itu batal terlaksana karena Panglima ABRI sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal M. Jusuf, tidak sepakat dengan rencana tersebut.

Ali Sadikin sadar, sejak menjelanag lengser menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 1977 dirinya sudah menjadi ancaman Suharto. Apalagi 2 orang mahasiswa, yakni Dipo Alam dan Bambang Sulistomo menyampaikan pernyataan blunder di depan media. Mereka bicara di depan wartawan di sebuah acara di Taman Ismail Marzuki, yang dianggap tempat bebas menyampaikan aspirasi.

Dipo Alam dan Bambang Sulistomo mengeluarkan sebuah petisi. Mereka mengajukan seorang calon untuk diikutsertakan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Persiden pada Sidang Umum MPR di bulan Maret 1978. Yang mereka ajukan adalah Ali Sadikin.

Gubernur Ali Sadikin bersama Presiden Suharto di sebuah acara HUT Jakarta tahun 1968. Foto Istimewa

Lalu kedua orang itu mengirimkan petisi mereka itu ke mana-mana. Kepada pimpinan MPR dan DPR, DPRD DKI Jaya, Kaskopkamtib, pimpinan parpol, Golkar, ABRI dan LBH DKI Jaya.

Maka ributlah seluruh warga Jakarta. Banyak apresiasi dan harapan kepada Ali Sadikin yang dianggap pernah membuat Jakarta maju. Apa lagi dihubungkan dengan posisi Ali Sadikin yang sedang persiapan lengser  dari jabatan ubernur.

Usut-punya usut, Dipo Alam adalah bekas Ketua Umum DM-UI, mahasiswa kimia FIPIA-UI yang tinggal menulis skripsi waktu itu. Sedangkan Bambang Sulistomo adalah anak Bung Tomo, mahasiswa politik FIS-UI, tingkat terakhir yang pernah ditahan sehubungan dengan peristiwa Malari. Umur mereka rata-rata 27 tahun.

Ali Sadikin tidak tahu apa-apa tentang petisi ini. Kedua mahasiswa itu muncul di TIM di saat banyak orang sedang menghitung kekuatan Suharto tampil kembali sebagai Presiden. “Jangankan Saya, pihak TIM sendiri tidak tahu menahu akan adanya pernyataan kedua mahasiswa itu. Ketua DKJ Iravati Sudiarso justru mengatakan, TIM itu kan milik umum, jadi siapa saja bisa mempergunakannya. Dan saya tak bisa melarang atau meneliti KTP setiap orang yang masuk ke TIM," kata Ali Sadikin dalam buku Bang Ali demi Jakarta 1966-1977 tulisan Ramadhan KH.  

Benar juga, dalam kesempatan tertentu Dipo dan Bambang mengaku kepada media tidak ada siapa-siapapun di belakang mereka. Mereka menjelaskan, itu tanggung jawab mereka kepada kelangsungan kehidupan kenegaraan yang demokratis, disertai kemauan yang didasarkan atas hati nurani yang bersih untuk mencoba mengembangkan pola kebudayaan politik sesuai dengan dan berasaskan Pancasila dan UUD 1945 pasal 6 ayat 2.

"Presiden Soeharto bukan tidak berhasil. Justru keberhasilan Soeharto itu harus digalakkan. Dan percepatan pembangunan memerlukan orang seperti Ali Sadikin." Kata Dipo Alam.

Seperti bom di siang bolong, seketika media mengejar Ali Sadikin. Wartawan-wartawan bertanya kepada Ali Sadikin, dan dijawab merasa terkejut dengan petisi dua mahasiswa UI tersebut. Karena Ali Sadikin tidak tahu apa-apa tentang hal itu, bahkan ditawari oleh kedua orang itupun tidak. Tapi Ali Sadikin pikir, itu adalah hak mereka.

Hanya saja Ali Sadikin harus memberikan jawaban kepada para wartawan secara hati-hati tanpa menyinggung perasaan pihak lain. Meskipun dalam hati Ali Sadikin tidak bisa berbohong.

Pers bertanya, apa reaksi Ali Sadikin mengenai petisi kedua orang itu. Ali Sadikin jawab: "Itu adalah urusan mereka. Dan itu adalah hak mereka berbicara sebagai warga negara yang ingin menyatakan pendapatnya sendiri. Kebetulan nama Ali Sadikin yang dibawa-bawa. Tetapi bisa saja kejadian itu menyebut nama orang lain,” kata Ali Sadikin diplomatis

"Apa ada undang-undang yang melarang orang menyatakan pendapat? Toh nanti prosedurnya ada di MPR. Yang terpenting bagi saya bukan nama yang dicalonkan, tapi maknanya. Kebetulan saja nama Ali Sadikin yang disebut. Bisa juga nama Ali Murtopo, atau Idham Chalid, atau Usep yang mereka ajukan," jawab Ali.

Wartawan mendesak terus: "Apakah Bang Ali sedia dicalonkan?"

Ali Sadikin jawab: "Saya tidak peduli dengan omongan orang. Soal Presiden dan Wakil Presiden mendatang, itu urusan MPR. Tanyakan saja kepada MPR."

Bagi Ali Sadikin, Dipo dan Bambang sebagai orang muda, dianggap berani menyatakan pendapat. Itu bagus. Mereka lain dibandingkan dengan orang-orang tua yang masih terikat oleh feodalisme.”Sedangkan kita ingin menghancurkan feodalisme di samping kolonialisme," tambah Ali Sadikin.

Bahwa kedua pemuda itu punya keberanian moral di tengah masyarakat yang takut menyatakan pendapatnya. Tak ada UU yang melarang warga Indonesia menyatakan pendapat. "Kalau ada, tentu Ali Murtopo, Mintaredja, Amir Murtono yang pernah menyatakan pendapatnya tentang calon Presiden dan Wakil Presiden juga ditangkap."

Sebelum muncul Petisi Dipo Alam dan Bambang Sulistomo ini, rupanya Ali Murtopo dan Amir Murtono telah melakukan cek sound politik. Yaitu menyampaikan rencana pencalonan Soeharto dan Hamengku Buwono IX, masing-masing untuk Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Ali Sadikin, bisa jadi  yang dicalonkan dua mahasiswa itu justru Ali Murtopo, Idham Chalid atau Sanusi Hardjadinata.

Lalu pers masih menguber Ali Sadikin lagi. Bukan sekali. Karena penasaran atau ingin panas-panasan.

"Apakah gejala kultur oposisi itu termasuk Petisi Dipo Alam dan Bambang?"

Menurut Ali Sadikin, Jika demikian dianggapnya, apa tidak termasuk juga ucapan Ali Murtopo dan Amir Murtono?"

"Kalau MPR mencalonkan Pak Ali?"tanya wartawan TEMPO. Ali Sadikin jawab: "saya kan tak punya backing. Lagi pula Indonesia ini bukan Amerika Serikat di mana orang bisa menyatakan keinginannya sendiri untuk jadi Presiden, serahkan soal Presiden dan Wakil Presiden itu pada Sidang Umum MPR yang akan datang," tambah Ali Sadikin. (pul)

Galangan kapal diresmikan pemerintah Belanda pada 1939 dengan nama Marine Establishment (ME). Foto istimewa

abad.id- PT PAL merupakan perusahaan galangan kapal pelat merah yang pernah memproduksi senjata. Perusahaan galangan kapal terbesar se Asia ini pernah memproduksi ribuan kapal modern dengan berbagai ukuran sejak didirikan. Bahkan kini PT PAL menjadi industri manufaktur kebanggaan bangsa, sebab berhasil memproduksi kapal perang pesanan berbagai negara.

Berdirinya PT PAL ini tidak lepas dari tangan dingin Gubernur Jendral Van Der Capellen. Pria kelahiran 1778 ini saat menjabat membentuk komisi yang bertugas menyelidiki tempat dan sarana yang tepat untuk mendirikan industri perkapalan.

Tujuannya menunjang Armada Laut Kerajaan Belanda di wilayah Asia. Sejak tahun 1822 observasi mulai dilakukan. Merujuk hasil penelitian komisi tersebut, Van Der Capellen menetapkan kawasan Ujung, Surabaya sebagai daerah yang memenuhi syarat untuk mendirikan industri perkapalan.

Galangan kapal terus dikembangkan dan disempurnakan. Foto istimewa

Peneliti sejarah Wenri Wanhar dalam buku Jejak Intel Jepang menyebutkan, memasuki 1849, wujud nyata proyek tersebut mulai berkembang. Di kawasan Ujung sudah ada sarana perbaikan dan pemeliharaan kapal. Seiring berjalannya waktu, sesuai dengan kemajuan teknologi pada masa itu, galangan kapal itu terus dikembangkan dan penyempurnaan.  

Setelah benar-benar rampung, galangan kapal diresmikan pemerintah Belanda pada 1939 dengan nama Marine Establishment (ME). ME merupakan galangan kapal terbesar di Asia pada masanya.

Di masa kejayaannya,  ME memiliki pekerja sebanyak 6.000 orang. Lebih dari separuhnya pribumi. “Orang Indonesia yang bekerja di sana 5000-an. Orang Belanda tak banyak, cuma kepala-kepalanya saja,” kenang Affandi salah satu  pekerja ME generasi awal.

Menurut cerita Affandi, jabatan tertinggi orang Indonesia di ME adalah Opsiter Kelas I, antara lain dijabat Supono. Bagian Kapal dijabat Susilo. Bagian Administrasi yang tertinggi Komisi I yang dijabat Moh. Harun dan dirinya Affandi sendiri di Komisi Kelas III.

“Pekerjaan yang dilakukan di ME meliputi reparasi kapal, mengadakan percobaan instrumen-instrumen atau alat-alat kapal seperti foto-foto teleskop dan persenjataan yang agak komplet,” papar Affandi.

Pada awal perang dunia kedua, ME masih beroperasi sebagaimana biasanya. Nah, baru memasuki 1942, cerita tentang perjuangan para karyawan ME dimulai. Saat itu beredar desas-desus rencana kedatangan Jepang. Ini sangat mengkhawatirkan. “Propaganda yang diembuskan, Belanda akan menutup ME sebelum Jepang mauk,” tulis buku Jejak Intel Jepang.

Nah, ketika Belanda menutup ME pada awal 1942, Orang-orang Indonesia yang bekerja di sana tidak ada yang diperbolehkan keluar. Pemerintah Hindia Belanda hendak mengevakuasi pekerja-pekerja itu ke Australia.

Dari Ujung, pekerja-pekerja ME diangkut naik bus ke pelabuhan Cilacap dan kemudian diberangkatkan dengan kapal ke Australia. “Saya termasuk. Tetapi, saat akan berangkat, saya meloncat,” kenang Affandi.

Ternyata evakuasi pemerintah Hindia Belanda di Ujung tidak berjalan lancar. Hanya sebagian pekerja yang berhasil diberangkatkan. “Hanya satu kapal. Sebagaian besar tidak bisa berangkat karena telat. Jepang sudah keburu datang,” sambung Affandi.

Pada jaman Jeoang, ME bukan sekadar bengkel atau galangan kapal saja. Namun meliputi keseluruhan. Termasuk memproduksi senjata untuk persiapan penyerbuan ke Australia. Foto Istimewa

Kemudian ME galangan kapal terbesar di Asia berhasil diambil alih Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, peranan ME tidak berubah. Hanya namanya diganti menjadi Nagamatsu Butai. Nama itu digunakan selama empat bulan pertama. Selanjutnya diganti lagi menjadi Kaigunse 21-24 Butai.

Jumlah pekerja justru ditambah hingga 9.000 orang. “ Pada pemerintahan Jepang,  Direktur 21-24 Butai bernama Meringa,” ungkap Affandi.

Ing Wibisono, kawan sejawat Affandi menyatakan, bahwa ME merupakan bengkel kapal terbesar di Asia pada masa itu. “Itu bukan sekadar bengkel atau pun galangan kapal saja. Namun meliputi keseluruhan. Saat zaman Jepang, kapal selam juga mangkal di situ."

Pada suatu sore, petugas Angkatan Laut Jepang meminta Affandi mendirikan Hokokai SE 21/24 Butai di Ujung. Mereka akan mendapat pelatihan militer semacam Peta (Pembela Tanah Air) dengan nama Hokodan.

Satu kelompok yang ikut berlatih jumlahnya 300 orang. Kegiatan latihan selama dua minggu. Selama mengikuti pelatihan, peserta menginap di Asrama Sidotopo, Surabaya. “Mereka mendapat gaji dan makan tiga kali sehari. Setelah dua minggu mereka dipulangkan dan datang lagi kelompok berikutnya dengan jumlah yang sama,” kenang Affandi.

Pelatihan itu terus menerus dilakukan hingga 10 periode sehingga lengkap memiliki 3.000 orang terlatih.

Suasana di Ujung, di galangan kapal terbesar di Asia itu berubah lagi ketika Jepang kalah di tangan sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

Affandi lantas mengorganisir para pekerja hingga mendirikan PAL. PAL merupakan singkatan dari Penataran Angkatan Laut. Organisasi ini didirikan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh bekas pekerja galangan kapal terbesar di Asia, yang berlokasi di Ujung, Surabaya. (pul)

Pada bulan April 1966 Ali Sadikin dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Sukarno. Foto Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977

abad.id- Satu hal yang pernah menggegerkan publik saat Gubernur Ali Sadikin menggali sumber keuangan untuk kepentingan masyarakat, yakni dari judi.

Sejak awal Ali Sadikin tahu, bahwa judi sudah ada di Jakarta. Malahan Ali Sadikin tahu persis bahwa di belakangnya ada oknum oknum tertentu yang melindunginya. Mereka bisa hidup dengan mapan secara ekonomi tanpa harus bayar pajak. Maka Ali Sadikin bicara dengan Dyamadjitin. Ali Sadikin tanyakan apakah ada aturan aturan dan hukum mangenai judi di Jakarta.

 “Ada,”  jawab Dyamadjitin

Ali Sadikin pun jadi tahu, bahwa bekas Gubernur sebelumnya pernah punya rencana antuk mengadakan judi, mengudakan lotto. Tapi, rupanya, belian ragu menentang Bung Karno waktu itu, sehingga tidak sempat.

"Mengenal judi, kekuasaannya ada pada Kepala Daerah, sesuai dengan perundang undangan,” kata Dyumadjitin yang ahli hukum itu.

Ali Sadikin merasa mempunyal kekuatan dan mempunyai dasar hukum dengan mendengar keterangan dari Djumadjitin.

"Saya akan menertibkan perjudian itu," kata Ali Sadikin di didepan Djumadjitin

"Dari judi Ali Sadikin akan pungut pajak," tambah Ali Sadikin. Maka Djumadjitin ikut mengangguk.

"Itu semua legal,kan?" kata Ali Sadikin

"Legal. Ada hukumnya. Boleh," jelas Djumadjitin meyakinkan."Ada undang undangnya, ada peraturannya, ada Undan-Undang No.11 tahun 1957 yang memungkinkan Pemerintah Daerah memungut pajak atas izin perjudian. Hanya gubernur-gubernur lain tidak berani melakukannya.

“Say berani,”kata Ali Sadikin. "Untuk keperluan rakyat Jakarta saya berani,”

Lalu Ali Sadikin berfikir bagaimana caranya.

“Mesti orang Cina," kata Djumadjitin. "Undang-undang menetapkan bahwa kepala daerah bisa memberikan ijin kepada seorang bandar Cina, karena judi dianggap sudah merupakan budaya Cina. Dan yang boleh berjudi itu hanya orang Cina”

“Jadi lebih baik disahkan saja daripada dibiarkan liar dan tidak nenghasilkan apa-apa untuk pemerintah, untuk rakyat. Kan begitu? kata Ali Sadikin.

Lagi-lagi Djumadjitin membenarkan.

Berikutnya Ali Sadikin tidak perlu menghubungi Menteri, misalnya Menteri Sosial. Langkah berikutnya Ali Sadikin menemui Penjabat Presiden Soeharto urtuk melaporkan saja, bahwa Jakarta akan mengesahkan judi, karena undang-undangnya ada. Ali Sadikin tidak meminta persetujuan.

Walikota Sudiro dulu juga pernah berkeinginan mengadakan casino di Pulau Edam, di teluk Jakarta, tapi partai-partai agama gigih menolaknya. Gubernur Sumarno Sosroatmodjo juga mengatakan bahwa tiap Gubernur menginginkan diadakannya casino di wnilayah Jakarta untuk pembangunan Jakarta. Sumarno pernah mempelopori usaha Lotto.

Memang pada masa jabatannya sekitar thun 60-an, usaha-usaha yang dikatakan maksiat itu sangatlah tidak menarik hati orang, serta merta mendapatkan tentangan. Ali Sadikin menjelaskan, ada empat atau lima tempat di Jakarta yang jadi tenpat perjudian, yang dilindungi oleh oknum-oknum ABRI yang mencemarkan nama ABRI.

“Saya sengaja tidak meminta persetujuan Penjabat Presiden untuk usaha judi, dengan pikiran, bahwa saya tidak mau memberatkan Penjabat Presiden dalam hal ini.” Kata Ali Sadikin dalam buku Bang Ali tulisan Ramadhan KH.

Menurut Ali Sadikin bahwa jika terjadi sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan melegalkan judi ini, maka itu akan  menjadi tanggungjawab Ali Sadikin. “ Saya mau menyelamatkan orang lain dan tidak mau menyeret orang lain,” prinsip Ali Sadukin.

Benar saja, keputusan Ali Sadikin mengenai judi itu langsung banyak yang menentang. Ali Sadikin mengakui bahwa judi itu haram. Agama apa pun mengatakan begitu. Tetapi, judi ini diatur hanya untuk kala tertentu. Orang-orang yang dalam way of life-nya tak bisa hidup tanpa judi. Dan untuk itu mereka pergi ke Macao. Nah, Ali Sadikin berpikir, untuk apa mereka menghambur-hamburkan uang di Macao. Lebih baik untuk pembangunan di Jakarta saja.

Ali Sadikin bersama Prof Ishaq Salim di sebuah acara peringatan HUT Rumah Sakit Mata Aini. Foto istimewa

Ali Sadikin jelaskan, bahwa DKI memerlukan dana untuk membangun jalan, sekolah, puskesmas, pasar dan lain-lain. Tapi, yang tidak setuju toh tetap ada. "Bapak-bapak, kalau masih mau tinggal di Jakarta, sebaiknya beli helikopter. Karena jalan-jalan di DKI dibangun dengan pajak judi." Kata . Ali Sadikin kepada mereka yang menentang judi. Dengan jawaban semacam itu membuat orang kemudian tertawa.

Ali Sadikin juga tidak minta persetujuan dari DPRD mengenai hal ini. Pikir Ali, kalau meminta persetujuan DPRD, malah akan menyulitkan mereka. Secara politis dan secara moral, para anggota DPRD itu tentunya tidak akan menyetujui tindakan Ali Sadikin. Ali Sadikin paham benar. Jadinya, Ali Sadikin cuma memberitahukan saja kepada mereka.

Kemudian Ali Sadikin sahkan judi , mulai Lotere Totalisator, lotto, dengan konsep mencontoh dari luar negeri. Lalu dengan macam-macam judi lainnya. Sampai kepada hwa-hwe. Dalam pada ini, peraturan menegaskan hanya orang Cina yang dibolehkan judi. "Orang kita tidak boleh judi. Apalagi orang Islam!" seru Ali Sadikin. "Haram bagi orang Islam main judi!" Jadi judi yang diselenggarakan pemerintah DKI hanya bagi golongan tertentu saja.

“Berulang kali saya jelaskan, kalau ada umat Islam yang berjudi, itu bukan salah Gubernur, tetapi keislaman orang itu bobrok. Dan sebagai umat Islam saya sendiri sama sekali tidak pernah berjudi," perintah Ali Sadikin.

Namun pada prakteknya ternyata warga Indonesia pribumi tidak bisa mengendalikan diri, sehingga ikut bermain hwa-hwe yang sebenarnya diperuntukkan bagi warga negara asing keturunan.

Sementara itu Ali Sadikin harus mengakui bahwa volume pembangunan ibukota di akhir 1969 itu tidak sebesar dulu ketika hwa-hwe masih dibuka. Yang patut diingat benar adalah, bahwa dari hasil judi ini dimasukkan ke dalam APBD, dalam kelompok penerimaan khusus. Serta para anggota DPRD bisa mengontrol ke mana hasil judi tersebut.

Hasil judi itu dipakai untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Semua menikmatinya, karena pajak dari sana untuk pembiayaan pembangunan, pembangunan di bidang pendidikan. Maka DKI Jakarta bisa membangun gedung-gedung sekolah dasat yang pada waktu itu sangat dirasakan kurang, perbaikan dan peneliharaan jalan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas per kotaan, fasilitas kebudayaan dan lain-lain.

Ijin judi dilakukan melalui tender, dengan tujuh orang yang mengikutinya. Baru si Apyang dengan si Yo Putshong muncul menjadi pemenang. Ali Sadikin tidak pernah mengenal mereka sebelumnya.

Waktu Ali Sadikin ke Manila, dua kali Ali Sadikin diterima oleh Presiden Marcos. Pertama kali saat sedang mengadakan pertemuan dengan para walikota dan gubernur. Ali Sadikin diterima di ruang sidang, di istana yang megah itu, Marcos duduk di sampingnya, diperkenalkan kepada hadirin dengan disebutkan bahwa Mr. Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Jakarta Raya, Ibukota Republik Indonesia.

Di situlah Presiden Marcos bicara mengenai soal casino di Jakarta, karena waktu itu di negara Philipina masih tabu, karena Katolik berkuasa di sana. Maka Ali Sadikin jelaskan apa adanya. Pertama memerlukan duit untuk mengelola Jakarta, untuk pembangunan, dan kedua judi itu memang sudah ada di Jakarta, dan undang-undangnya juga ada. “Daripada kami tidak menarik apa-apa dari judi yang ada itu, lebih baik kami sahkan saja tapi bisa menarik untung untuk pemerintah dan dipakai untuk pembangunan,” terang Ali Sadikin. Lalu Presiden Marcos manggut-manggut.

Setelah Ali Sadikin mengizinkan judi, menerbitkan perjudian dan memungut pajak dari sana, orang yang tidak suka kepada kebijaksanaan Ali Sadikin itu menyebut Ali Sadikin "Gubernur Judi" atau malahan "Gubernur Maksiat". Malahan sampai-sampai ada yang menyebut isteri Ali Sadikin "Madam Hwa-Hwe".

Apalah kesalahan isteri Ali Sadikin dengan kebijaksanaan yang Ali Sadikin ambil? Isteri Ali Sadikin "kena getahnya".Tetapi, apa boleh buat. Kalau berani berbuat, harus berani pula bertanggung jawab. Ali Sadikin harus berani berkorban untuk menyelamatkan orang banyak. Ini semua karena Ali Sadikin ingin menciptakan pembangunan buat Jakarta. Tidak mau melihat anak-anak keluyuran tidak sekolah. Tidak mau menyaksikan jalan-jalan bopeng, saluran-saluran mandek, beberapa rumah sakit seperti mau runtuh.

Di tahun '73, judi di Jawa Tengah dan di Jawa Barat dinyatakan dilarang oleh Kopkamtib. Maka para wartawan menemui Ali Sadikin. Mereka bertanya apa reaksi Ali Sadikin dengan dilarangnya judi di propinsi-propinsi lain.

"Soal itu tergantung pada Kopkamtib,” jawab Ali Sadikin. Tapi Ali Sadikin didorong-dorong terus, dan hati Ali Sadikin meluap jadinya.

"Kalian seperti beo saja," kata Ali Sadikin menjawab dorongan mereka. "Pemerintah bicara judi, kalian juga ikut-ikut bicara soal judi. Apa maunya?”

Ali Sadikin tidak menunggu orang bicara lagi. "Judi dan perjudian di kota Jakarta ini resmi berdasarkan undang-undang. Dus, legal. Lebih baik perjudian itu resmi daripada sembunyi-sembunyi. Kalau secara gelap-gelapan, siapa yang mengambil untungnya? Ayo, jawab. Siapa yang untung kalau gelap-gelapan?"

Ali Sadikin dengar ada yang menjawab, dan dia tepat.Tentunya yang memback-nya, oknum yang bergantung pada yang punya kekuasaan.

Lalu Ali Sadikin berondongkan isi hatinya. “Dari hasil pajak judi itu Pemerintah Daerah Jakarta bisa membangun gedung SD sekian, SMP sekian, SMA sekian, memperbaiki kampung, membikin jalan dan lain-lain. Dan kalau judi dihapus di Jakarta, apakah sanggup Pusat menyediakan uang bermilyar-milyar, kurang lebih 20 milyar rupiah sebagai gantinya? Jangankan yang itu, soal perimbangan keuangan yang diminta oleh DKI saja masih belum berhasil,” kata Ali Sadikin.

Masalah membangun dan mensukseskan Pelita tidak cukup hanya dengan sekedar gembar-gembor saja. Itu mesti dengan uang," teriak Ali Sadikin.

"Coba, apakah itu anak-anak muda yang menamakan dirinya generasi muda sanggup kentut yang bisa menghasilkan uang bermilyar rupiah? Ayo,coba!" Ali Sadikin marah. Memang Ali Sadikin merasa didorong dan menjadi marah.

Waktu itu Ali Sadikin ingat, sebelumnya ada beberapa anak muda yang menamakan dirinya sebagai "Generasi Muda" mendatangi Kopkamtib, menyatakan dukungan dan terima kasih, sebab Kopkamtib telah melarang judi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lalu mereka pergi ke Senayan.

Sementara itu Ali Sadikin ingat, bahwa di Sydney, Australia, dibolehkan orang menyelenggarakan judi. Sebagai satu-satunya kota di Australia, kota Sydney dibolehkan mengadakan judi.

“Jakarta punya sifat khusus yang tidak sama dengan Bandung, tidak sama dengan Semarang, tidak sama dengan Surabaya. Nah, di Jakarta bisa saja dibolehkan judi,” pikir Ali Sadikin.

Ali Sadikin jalan, hendak masuk kamar kerja. Tapi unek-unek Ali Sadikin masih terasa. Ia membalikkan muka lagi dan berkata kepada para wartawan. "Dua orang pernah bilang, daripada judi lebih baik pakai zakat fitrah saja guna mencari uang buat pembangunan. Tapi apa hasilnya, Cuma dapat berapa, kurang lebih Cuma dapat Rp 15 juta tahun lalu (1972). Setelah saya kerja keras, jumlahnya naik jadi Rp. 75 juta lebih. Cuma sebegitu,". (pul)

abad,id- Mr. Assaat gelar Datuk Mudo, seorang politisi dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Mr. Assaat merupakan pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia pada masa pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta.

Assaat seharusnya dimuliakan seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, namun ia tidak mau. Ketika Sukarno menjadi Presiden dan Hatta menjadi Perdana Menteri dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terbentuk setelah Pengembalian Kedaulatan 27 Desember 1949, terjadi kekosongan di kursi Kepresidenan Republik Indonesia (RI). Maka, Mr Assaat menjadi pejabat Presiden untuk sementara waktu.

Dipilihnya Mr. Assaat sebagai pejabat presiden bukan karena kebetulan. Sebelumnya ketika menjadi pimpinan sidang BP-KNIP di Malang, 1947, dirinya diangkat menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Badan Pekerjanya (BP-KNIP) tahun 1948. Pada masa revolusi dua kali mengadakah hijrah karena situasi dianggap terlalu riskan, dan agar Revolusi Indonesia tetap berjalan.

BP KNIP berkedudukan awal di Jakarta, dengan menempati kantor di bekas Gedung Komedi (kini Gedung Kesenian Jakarta) di Pasar Baru dan di gedung Palang Merah Indonesia di Jl. Kramat Raya. Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) dibentuk tanggal 16 Oktober 1945 yang diketuai oleh Sutan Sjahrir dan penulis oleh Soepeno dan beranggotakan 28 orang. Pada tanggal 14 November 1945, Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri Indonesia, sehingga BP-KNIP diketuai oleh Soepeno dan penulis Abdul Halim.  Kemudian pada tanggal 28 Januari 1948, Soepeno diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet Hatta I, sehingga ketua adalah Mr. Assaat Datuk Mudo, dan penulis tetap dr. Abdul Halim. Sehingga sejak tahun 1948-1949 (Desember) ia menjadi Ketua BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat). Ia terpilih menjadi Ketua KNIP terakhir hingga KNIP dibubarkan,

MR Assaat ikut merasakan perlakuan Agresi Militer II Belanda yang merendahkan martabat pemimpin nasional. Pada 22 Desember 1948, Assaat dijadikan tawanan pemerintah Belanda dengan dibawa keluar Ibukota bersama tokoh-tokoh lain seperti Sukarno, Hatta, Sutan Sjahrir, Haji Agus Salim, Mr. Gafar Pringgodigdo, dan Komodor Suryadi Suryadarma. Assaat bersama dengan Hatta, Gafar, dan Suryadarma diasingkan di Manumbng, Pulau Bangka.

Assaat memprediksi mereka semua akan dibawa ke Saparua, seperti yang sebelumnya dialami Sam Ratulangi. Rupanya, pesawat itu mendarat di lapangan terbang tertua di Indonesia, Cililitan. Rombongan singgah sebentar untuk buang air.

Sebelum terbang menuju Bangka, pesawat tiba di lapangan terbang Pangkal Pinang (kini Depati Amir). Hatta bersama Gafar, Assaat, dan Suryadarma dibawa ke Menumbing. Setelah Belanda ditekan dunia internasional, pada 1949 Republik Indonesia pun dipulihkan. Pemimpin-pemimpin republik, termasuk Assaat, dibebaskan.  

Setelah itu tanggal 27 Desember 1949 dia dilantik Soekarno menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia. Pelantikan di Istana Negara Yogjakarta, dan dihadiri para pejabat Republik Indonesia Serikat. Namun rupanya menjadi pejabat Presiden ini hanya bersifat sementara, sebab bagi MR Assaat hanya sebagai siasat untuk mendapat pengakuan kedaulatan dariBelanda.

Umur MR Assaat kala itu mendekati 46 tahun. Sebelum ibukota RI kembali lagi ke Jakarta, demi mengenang Yogyakarta sebagai kota perjuangan, Assaat memprakarsai pembangunan Masjid Syuhada. Selama menjadi Pejabat Presiden RI, Assaat masih sempat penandatangan statuta pendirian Universitas Gadjah Mada (UGM).

Mantan Presiden Pernah Ditahan Presiden 

Mr Assat lahir di Banuhampu, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 18 September 1904, menjadi remaja sangat beruntung di zamannya. Gelar adatnya saja Datuk Mudo. Pengalaman pendidikan Mr Assaat pada usia muda penuh berliku. Pendidikan dasar dilalui di Perguruan Adabiah dan MULO Padang, selanjutnya ke School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) Jakarta. Merasa tidak cocok menjadi seorang dokter, Assaat keluar dari STOVIA dan melanjutkan ke AMS. Dari AMS, Assaat melanjutkan pendidikannya ke Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta.

Ketika menjadi mahasiswa RHS di Jakarta, Assaat sudah aktif berkecimpung dalam gerakan kebangsaan. Saat itu Assaat giat dalam organisasi pemuda Jong Sumatranen Bond. Karier politiknya makin menanjak dan berhasil menjadi Pengurus Besar Perhimpunan Pemuda Indonesia. Ketika Perhimpunan Pemuda Indonesia mempersatukan diri dalam Indonesia Muda ia terpilih menjadi Bendahara Komisaris Besar Indonesia Muda.

Dalam kedudukannya sebagai mahasiswa, Assaat masuk ke kancah politik dengan bergabung dalam Partai Indonesia atau Partindo. Dalam partai ini, Assaat bergabung dengan pemimpin Partindo, seperti Adenan Kapau Gani, Adam Malik, Amir Sjarifoeddin dan beberapa tokoh lainnya. Kegiatannya di bidang politik pergerakan kebangsaan, diketahui oleh pengajar dan pihak Belanda, sehingga dia tidak diluluskan walau sudah beberapa kali mengikuti ujian akhir.

Tersinggung atas perlakuan para pengajarnya, Assaat memutuskan meninggalkan Indonesia pergi ke Belanda. Dia meneruskan di Universitas Leiden Belanda dan memperoleh gelar Meester in de Rechten (Mr.) atau Sarjana Hukum.

Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1939 Assaat berpraktik sebagai advokat  dan bekerja di NV Centrale Hulp Spaar en Hypotheekbank Jakarta. Waktu zaman Jepang, dia menjadi pegawai di Somubu Indonesia Bunshitu. Mr Assaat pernah juga menjadi camat Gambir dan Wedana Mangga Besar kala zaman Jepang.

Mr. Assaat, dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Sukarno pada 27 Desember 1949 di Yogjakarta. Foto 30 tahun Indonesia Merdeka

Setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949, Assaat diamanatkan menjadi Acting (Pelaksana Tugas) Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta hingga 15 Agustus 1950. Dengan terbentuknya RIS (Republik Indonesia Serikat), jabatannya sebagai Penjabat Presiden RI pada Agustus 1950 selesai, demikian juga jabatannya selaku ketua KNIP dan Badan Pekerjanya. Sebab pada bulan Agustus 1950, negara-negara bagian RIS melebur diri dalam Negara Kesatuan RI.[

Setelah pindah ke Jakarta, Assaat menjadi anggota parlemen (DPR-RI), hingga duduk dalam Kabinet Natsir menjadi Menteri Dalam Negeri September 1950 sampai Maret 1951. Setelah Kabinet Natsir bubar, ia kembali menjadi anggota Parlemen.

Pada tahun 1955 ia menjabat sebagai formatur Kabinet bersama Soekiman Wirjosandjojo dan Wilopo untuk mencalonkan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Karena waktu itu terjadi ketidak puasan daerah terhadap beleid (kebijakan) pemerintahan Pusat. Daerah-daerah mendukung Bung Hatta, tetapi upaya tiga formatur tersebut menemui kegagalan, karena secara formal, ditolak oleh Parlemen.

Ketika Presiden Soekarno menjalankan Demokrasi Terpimpin, Assaat menentangnya. Secara pribadi Bung Karno tetap dihormatinya, yang ditentangnya adalah politik Bung Karno yang seolah-olah condong ke sayap kiri Partai Komunis Indonesia (PKI).

Mr Assaat merasa terancam, karena Demokrasi Terpimpin adalah kediktatoran terselubung, ia selalu diawasi oleh intel serta PKI. Dengan berpura-pura "akan berbelanja" ia bersama keluarganya melarikan diri dengan berturut-turut naik becak dari Jl. Teuku Umar ke Jl. Sabang, dari sana dilanjutkan menuju Stasiun Tanah Abang.

Mr Assaat beserta keluarga berhasil menyeberang ke Sumatra. Keluara ini beberapa hari tinggal di Palembang. Ketika itu sudah terbentuk Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Di Sumatra Barat Letkol Ahmad Husein membentuk Dewan Banteng. Kolonel Maludin Simbolon mendirikan Dewan Gajah di Sumatra Utara, sementara Kolonel Ventje Sumual membangun Dewan Manguni (Burung hantu) di Sulawesi.

Dewan-dewan tersebut bersatu menentang Sukarno yang dipengaruhi oleh PKI. Dewan ini membentuk pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Assaat yang ketika itu baru tiba di Sumatra Barat bergabung menjadi Ketua Majelis Presiden di PRRI. Kemudian ikut berkeliaran di hutan-hutan Sumatra, setelah Pemerintah Pusat menggempur kekuatan PRRI.

Ketika berada di hutan-hutan Sumatra Barat dan Sumatra Utara, mantan pejabat Presiden mulai merasa sering terserang sakit. Assaat ditangkap, dalam keadaan fisik lemah pada 10 September 1961 di Padang Sidempuan. Assaat kemudian ditahan di Medan lalu Jalan Tembok Jakarta selama 4 tahun (1962-1966) tanpa status hukum. Mr Assaat baru keluar dari tahanan di Jakarta, setelah munculnya Orde Baru.

Di tanggal 16 Juni 1976, Mr Assaat meninggal di rumahnya yang sederhana di Warung Jati, Jakarta Selatan pada usia 72 tahun. Mr Assaat gelar Datuk Mudo dihormati oleh negara dengan kebesaran militer. (pul)

Cover buku geger Pacinan tulisan Daradjadi terbitan Kompas

abad.id- Pasca kerusuhan geger pecinan di Batavia tahun 1740, muncul sikap saling menyalahkan antara Gubernur Jenderal dengan para anggota Dewan Hindia. Dua belah pihak saling menunduh yang paling bertanggung jawab atas tewasnya 7 ribu hingga 10 ribu orang Tionghua. 

Pada tanggal 16 Desember 1740, Dewan Hindia mengadakan sidang dan mengajukan mosi tidak percaya kepada Gubernur Jenderal Adrian Valckenier. Gubernur Jenderal tunduk pada keputusan Dewan sehingga membiarkan dirinya diganti oleh seorang pejabat Gubernur Jenderal bernama Johannes Thedens.

Dari sumber buku Geger Pacinan tulisan Daradjadi, Valckenier berangkat ke Belanda untuk memperjuangkan nasibnya. Namun, karena jatuh sakit pada waktu sampai di Cape Town Afrika Selatan. Ia turun dari kapal dan menjalani perawatan di kota tersebut.

Sementara itu, Van Imhoff dari Dewan Hindia, juga punya maksud yang sama. Ia berlayar menuju tanah airnya untuk menjelaskan segala sesuatu berhubungan dengan pemberontakan Tionghoa yang terjadi di Batavia.

Di hadapan para pimpinan dan anggota Heeren XVII  atau Dewan 17 yang merupakan kekuasaan tertinggi VOC di Amsterdam, Van Imhoff berhasil meyakinkan, bahwa Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier adalah orang paling bertanggung jawab. Valckenier sangat pantas mendapat hukuman karena ia memulai munculnya aksi genosida di Batavia.

Heeren XVII bersepakat untuk mengangkat Van Imhoff sebagai Gubernur Jenderal yang baru untuk memperbaiki situasi di Batavia. Ia diperintahkan kembali ke Batavia dengan menggunakan kapal yang bernama Restorer.  Van Imhoff tiba di Batavia pada bulan Mei 1741.

Sesuai dengan nama kapal yang digunakannya, maka misi Vim Imhoff ialah mengembalikan ketenteraman dan ketertiban Batavia seperti keadaan sebelum pecahnya pemberontakan Tionghoa. Langkah pertama yang dilakukan,  ialah membawa kembali Valckenier dari Cape Town ke Batavia.

Pada bulan November 1742, mantan Gubernur Jenderal tersebut berhasil diboyong ke Batavia dan ditahan dalam di Benteng. Tempat penahanan itu merupakan lokasi yang pernah digunakan untuk menyekap Kapiten Nie Hoe Kong salah satu tokoh Tionghoa selama proses pengadilan.

Pemeriksaan terhadap Adriaan Valckenier berlangsung berlarut-larut sampai memakan waktu hampir 10 tahun. Nasib Adriaan Valckenier meninggal dunia pada 20 Juni 1751 di dalam tahanan Benteng, di saat perkaranya belum mendapat keputusan hukum.

Sementara itu tugas Van Imhoff untuk memadamkan pemberontakan Tionghoa bukan pekerjaan mudah. Para pemberontak Tionghoa pimpinan Kapiten Sepanjang yang sempat menyelamatkan diri, mulai berkonsolidasi di beberapa tempat di sekitar Batavia. yaitu di Kampung Melayu, Pulogadung, Tanjung Priok, dan Sukapura.

Kompeni mengirim pasukan di bawah komando Abraham Roos. Pasukan Tionghoa secara perlahan, tetapi pasti mulai bergerak bergeser ke timur. Selain Kapitan Sepanjang, beberapa sumber babad menyebut nama beberapa tokoh antara lainya Pibulung, ikut memimpin long march selama musim hujan.

Usai perlawanan Tionghoa terhadap Kompeni ini,  sesungguhnya sejarah perang antara Tionghoa melawan VOC baru dimulai. Peperangan selanjutnya yang lebih besar dan biaya mahal saat pasukan pemberontak melakukan perlawanan melawan VOC dengan bekerjasama dengan Sunan Kuning Mataram.

Tragedi geger pecinan di Batavia sempat menimbulkan kekhawatiran pembalasan dari Kekaisaran Tiongkok. Sebab bagaimanapun Kapiten Sepanjang yang menjadi pemimpin pemberontakan masih memiliki hubungan kerabat dengan kaisar. Untuk mencegah itu, VOC menulis surat pada Kaisar Tiongkok, Kaisar Chi'en Lung atau Qing Long.

Dalam surat tersebut menyatakan pemerintahan VOC meminta pengertian Kaisar tentang terjadinya kekerasan terhadap warga Tionghoa. Dewan Hindia menegaskan yang terbunuh adalah orang-orang Tionghoa yang telah melakukan tindakan jahat. Namun, diakui terdapat beberapa orang Tionghoa yang baik yang secara tidak sengaja ikut terbantai dalam kerusuhan tersebut.

Sungguh beruntung, surat tersebut ternyata tidak menimbulkan reaksi keras dari Kekaisaran Tiongkok. Jawaban surat Sang Kaisar menyatakan, orang Tionghoa yang merantau ke Asia Tenggara adalah orang-orang yang sudah lupa pada kuburan leluhurnya di Tiongkok. Lebih jauh dikatakannya, orang-orang tersebut adalah orang yang hidup hanya untuk memburu kekayaan dengan melupakan segalanya.

Sikap Kekaisaran Tiongkok terhadap orang-orang Tionghoa perantauan yang demikian sebetulnya bukan sikap yang baru. Sudah sejak lama dinasti Kekaisaran yang berasal dari Manchuria tersebut mempunyai pandangan tersendiri terhadap orang Tionghoa yang merantau ke daerah Asia Tenggara.

Namun dampak kerusuhan tersebut bukan dari ancaman serangan dari China. Melainkan terjadi goncangan ekonomi yang dasyat, yaitu Batavia mulai ditinggalkan jung-jung dari Tiongkok. Saudagar Tionghoa ini lebih memilih berdagang dengan pihak Kompeni Inggris (East India Company) di Hindia Timur. Ada kekawatiran pedagang Tionghua jika bekerja sama dengan VOC, maka akan dibumi hanguskan. Situasi ekonomi yang merosot, ditambah harga komoditi VOC sangat anjlok menjadi pekerjaan berat bagi Van Imhoff. (pul)

Sukarno menunjuk Mr Roem sebagai wakil Indonesia, sementara wakil Belanda Van Rooijen.  Awal perundingan tanggal 14 April di hotel des Indes Jakarta diketuai oleh Merle Cochran wakil Amerika Serikat dalam UNCI. Foto 30 tahun Indonesia merdeka

abad,id- Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 ada dua mode perjuangan yang dilakukan pemerintah. Pertama perjuangan dengan mengangkat senjata yang dilakukan TNI dan Permesta serta perjuangan diplomasi melalui jalur perundingan.

Setelah Agresi militer Belanda ke 2 menguasahi Yogjakarta, ternyata menimbulkan reaksi dunia. Perlawanan gerilya di Jawa dan Sumatra yang semakin meluas dianggap Bangsa Indonesia masih berdiri, meskipun presiden dan para pejabat ditahan di Pulau Bangka. Usaha diplomasi juga terus dilakukan melalui perwakilan Indonesia di PBB Lambertus Nico Palar. Hingga akhirnya tanggal 28 Januari 1949 dikeluarkan Resolusi Dewan keamanan PBB, yang isinya memerintahkan penghentian operasi militer oleh Belanda dan penghentian aktifitas gerilya oleh Republik Indonesia.

Untuk membantu mencari penyelesaian masalah Belanda dan Indonesia, UNCI mengadakan kontak-kontak dengan pemimpin-pemimpin Republik Indonesia di Bangka. Begitu pula BFO mengirimkan utusan ke Bangka dan mengadakan perundingan dengan Wakil Presiden Moh.Hatta serta pemimpin-pemimpin Republik lain dalam usaha mempertemukan pandangan politik.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCl untuk membantu pelaksanaan resolusi pada tanggal 28 Januari 1949. Dalam melaksanakan resolusi tersebut UNCI akhirnya berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan.

Agaknya wakil Republik yang paling logis adalah Sjahrir. Akan tetapi, Soekarno menentangnya dengan keras. Ia menunjuk sesama tahanannya, Mr Roem. Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Van Rooijen dan Roem pada 5 Mei 1949 merupakan suatu terobosan. Sedangkan pihak Belanda diketuai oleh Dr.van Royen. Awal perundingan tanggal 14 April di hotel des Indes Jakarta yang diketuai oleh Merle Cochran wakil Amerika Serikat dalam UNCI. Dalam perundingan-perundingan selanjutnya delegasi Indonesia diperkuat Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Setelah persiapan melalui perundingan yang berlarut-larut, akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan, yang kemudian dikenal dengan nama Roem-Royen State. Isinya, pertama delegasi Indonesia menyatakan kesediaan untuk mengeluarkan perintah kepada "pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya, kedua bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan ke amanan. Ketiga turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat "penyerahan" kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Sementara itu pernyataan Belanda pada pokoknya berisi, pertama menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, kedua menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Ketiga tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948, dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. Keempat menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat, dan kelima berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah Pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.

Belanda harus menyetujui pengembalian kekuasaan Republik Indonesia di Yogyakarta dan berjanji tidak akan mendirikan negara-negara bagian baru. Soekarno juga harus sekuat tenaga untuk mencapai perjanjian gencatan senjata dengan TNI ini. Sebab sudah menyepakati akan diselenggarakan perundingan meja bundar sebagai persiapan menghadapi penyerahan kedaulatan.

Pada 6 Juli 1949 Soekarno kembali ke Yogyakarta yang telah dipulihkan kedudukannya sebagai ibu kota. Walaupun ia disambut dengan hormat, terasa suasana tegang. Penyebabnya belum ada sikap dari Panglima Besar Soedirman atas hasil keputusan perundingan Roem-Royen State.

Sejak awal Agresi Militer ke 2 terjadi, TNI menyalahkan para pemimpin yang dianggap tidak mendukung perang gerilya, dan memilih menjadi tahanan. Para pemimpin republik ini mestinya tidak boleh mencampuri melakukan keputusan gencatan senjata, sebab yang lebih tahu soal kekuatan militer hanya TNI.  Keputusan tentang gencatan senjata harus diserahkan kepada angkatan bersenjata. Serta seharusnya menyerahkan perundingan itu kepada Sjafroeddi beserta kabinetnya, yang saat itu mendapat perintah membuat pemerintahan darurat di Bukittinggi.

Kedua kubu diplomasi dan perjuangan, masih tetap berseberangan. Pada 27 Juni Simatupang menulis surat kepada Soedirman,

"Nasution mau menghindari gencatan senjata, karena menurut dia dalam bulan September posisi Belanda akan begitu lemah, sehingga mereka terpaksa mengabulkan semua tuntutan Republik Indonesia.”

Empat hari setelah Soekarno kembali ke Yogya, Panglima Besar Soedirman memasuki kota. Anak buahnya telah membuatkannya sebuah tandu yang sederhana dari bambu dan mengusung sang pemimpin pasukan yang sudah sangat lemah ini sampai ke batas kota. Soedirman tapak kurus kering dan lebih asketis, dengan mengenakan baju seragam tentara Jepang yang kedodoran. Tiba di alun-alun Yogjakarta langsung mengadakan inspeksi barisan gerilyanya yang kumuh itu.

Peristiwa ini sangat mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Akan tetapi mereka juga bertanya-tanya, bagaimana nanti hasil pertemuan antara pemimpin militer dan pemimpin politik yang sudah tidak pernah bertemu muka sejak 20 Desember 1948.

Pertemuan berlangsung sangat haru, semua isi ruangan tak kuasa menahan tangis ketika melihat sang jendral besar datang dengan baju sangat lusuh pulang dari perang gerilya. Pertemuan ini menandai suasana damai antara pejuang politik dan TNI. Foto 30 tahun Indonesia merdeka  

"Saat mengharukan," demikian tulis Simatupang, yang mengatur pertemuan keduanya di keraton. "Pak Dirman dengan nada suara formil melaporkan bahwa Panglima Besar Republik Indonesia telah kembali ke ibu kota.” Soekarno yang pertama mengulurkan tangan untuk berdamai. Kemudian mereka saling merangkul. Setelah itu Soedirman kembali di opname di rumah sakit.

Kedua pemimpin ini sudah berdamai, namun bukan berarti angkatan bersenjata dan komandan pasukan menyetujui gencatan senjata. Soedirman menolak untuk mengeluarkan perintah. Kepala Staf Nasution, menyaksikan bagaimana Soekarno ketika menjenguk Panglima Besar Soedirman di rumah sakir, sambil berlinang air mata mendesak untuk memenuhi bagian dari perundingan Van Rooijen dan Roem. Namun Soedirman masih mencuriga Belanda, sebab pernah ingkar janji dalam perundingan Lingarjati

TNI masih perlu waspada terhadap kemungkinan serangan dari pihak Belanda. Sebab semua pasukan Belanda yang ditarik dari Yogyakarta ternyata hanya dipindahkan ke Surakarta. Dengan bertambahnya kekuatan Belanda di Surakarta (Solo) ini, Brigade 5 di sekitar kota tersebut ditekan oleh pasukan-pasukan Belanda untuk keluar di pinggri kota. Letnan Kolonel Slamet Rijadi sebagai komandan wilayah memerintahkan penyerangan terhadap obyek-obyek vital di kota Solo. Di tempat lain masih ada perlawanan gerilya tanpa terpengaruh oleh adanya hasil perundingan. (pul)

Wawasan Dwipāntara Sebagai Cikal Bakal Wawasan dan Geopolitik Nusantara 

Abad.id - Berbicara mengenai luas wilayah territorial Republik Indonesia, biasanya tidak lupa membicarakan pula Sumpah Palapa yang konon kabarnya diucapkan Mahāpatih Majapahit Gajah Mada pada tahun 1336.

Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak akan melepaskan puasa dari makanan yang mengandung palapa (bumbu) alias puasa mutih. Beliau Gajah Mada, "Lamun huwus kalah nusantara insun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa".

"Jika telah mengalahkan Nusāntara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa".

Demikian isi sumpah seperti yang ditulis dalam Kitab Pararaton. Dari kutipan Pararaton ini kemudian ditambah dengan kutipan Nāgarakĕrtāgama yang menyebutkan nama-nama tempat di Nusāntara, berkembanglah suatu anggapan bahwa luas wilayah Kerajaan Majapahit sama seperti luas wilayah Republik Indonesia sekarang ini! Isu ini kemudian dijadikan alat politik masa pemerintahan sebelum reformasi (1998) untuk menyatukan Nusāntara yang diwujudkan dalam alat komunikasi satelit dengan nama “Palapa”. Benarkan luas Majapahit seluas yang diyakini sampai saat ini? Apakah masih relevan isu Sumpah Palapa sebagai alat politik untuk mempersatukan Nusāntara di bawah negara Indonesia?

Sebetulnya ketika republik ini berdiri, sungguh kurang tepat jika Sumpah Palapa dijadikan semacam alat pemersatu karena ada semacam “dendam” sejarah ketika terjadi Perang Bubat, yaitu perang antara Sunda dan Majapahit. Akibat “dendam” sejarah ini, di tatar Sunda tidak ada nama jalan Majapahit, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada seperti di daerah lain di Indonesia.

Wilayah Majapahit

Nāgarakĕrtāgama dan beberapa prasasti dari jaman Majapahit menginformasikan tentang struktur kewilayahan kerajaan dan hubungannya dengan tempat-tempat lain di Nusāntara dan Asia Tenggara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk wilayah kekuasaan Majapahit hanya terdiri dari sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan Bali. Mungkin sampai juga ke Sumbawa di daerah kaki gunung Tambora. Di wilayah kekuasaan ini terdapat 21 negara daerah yang dipimpin oleh Paduka Bhattara, seperti Mataram, Pajang, Jipang, Lasĕm, Janggala, Madura, Bali, dan Gurun.

Di luar negara daerah yang tergabung di bawah Majapahit merupakan desantara kacayya, yaitu daerah-daerah di Nusāntara dari Sumatra hingga Papua yang dilindungi oleh Raja Majapahit. Daerah-daerah ini tergabung dalam kerjasama regional, dan bukan merupakan daerah kekuasaan Majapahit. Sebagai terimakasih karena telah dilindungi, daerah-daerah ini mengirimkan upeti (tributary). Daerah-daerah itu, misalnya Mālayu, Palembang, Tanjungpura, Pasir, Bantayan, Luwuk, Maloko, dan Seram. Keadaan seperti ini sama halnya ketika raja-raja (Dātu Śrīwijaya, Mālayu, dan Palembang) di Nusāntara mengirinkan utusan dengan membawa hadiah kepada Kaisar Tiongkok. Hal tersebut bukan berarti mereka adalah jajahan Tiongkok.

Adapun kerajaan-kerajaan lain di luar Nusāntara, seperti Champa, Khmer, Dwarawati, Burma dan lain-lain disebut dengan istilah mitra satata (negara-negara sahabat yang kedudukannya sejajar). Kerajaan-kerajaan ini menjalin hubungan politik dan perdagangan dengan Majapahit. Beberapa pakar arkeologi dan sejarah menduga bahwa politik perluasan Nusantara ini berakhir sampai tahun 1357, yaitu dengan terjadinya peristiwa di Bubat di Majapahit.

“Konsekuensi” dari anggapan ter­sebut tentu timbul pertanyaan sebe­rapa besar angkatan laut Majapahit kala itu? Sementara itu Majapahit baru sele­sai me­numpas beberapa pemberontak­an yang terjadi di Tanah Jawa (kawasan inti Maja­pahit), seperti pem­berontakan di Sadĕng dan Keṭa pada tahun 1331. Apakah mung­kin Majapahit dapat menaklukan daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahannya? Beberapa sumber sejarah dari dua arah (Majapahit dan daerah taklukan) menyebutkan tentang penak­lukan seperti dalam naskah Rāja Puraṇa (Kidung Pasunggrigis) menye­butkan tentang penaklukan Bali pada tahun 1343 dan Prasasti Wadu Tunti menyebut­kan tentang penaklukan Kerajaan Kapalu di Sumbawa pada sekitar tahun 1343. Prasasti Wadu Tunti adalah sebuah prasasti batu yang ditemukan di desa Padede, kecamatan Donggo, kabupaten Bima, di pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Prasasti ini pertama kali dicatat oleh peneliti Belanda G.P. Roufaer.Namun di tempat-tempat lain yang daftar namanya tercantum dalam Nāgarakĕrtāgama, sumber  sejarah seperti itu nyaris tidak ada. Kalaupun ada, hanya bersifat cerita tutur yang diceriterakan dari mulut ke mulut yang pada akhirnya banyak terjadi penyimpangan dan pada akhirnya hilang.

Prasasti Wadu Tunti Prasasti ini ditulis dalam aksara Jawa Kuno dan bahasa Jawa Kuno yang bercampur bahasa lokal. Kata wadu tunti dalam bahasa Bima (Mbojo) berarti 'batu tulis'.

Prasasti ini menjadi semacam bukti arkeologis juga ditemukan di beberapa situs di luar Jawa. “Bukti” arkeologis itu antara lain berupa tembikar dalam bentuk kendi yang oleh para pakar disebut dengan istilah “kendi Majapahit” dengan ciri mempunyai payungan dan dibuat dari tanah liat halus yang berwarna merah. Kendi semacam ini ditemukan di Situs Muara Jambi (Jambi), Ketapang (Kalimantan Barat) dan Bontobontoa (Sulawesi Selatan). Dengan bukti semacam ini beberapa pakar menduga bahwa daerah tersebut merupakan salah satu bagian dari wilayah Majapahit.

Wawasan Dwipantara

Pada sekitar tahun 1260 Kerajaan Mongol yang sudah menguasai Kekaisaran Tiongkok menunjukkan gelagat akan memperluas wilayah ke selatan hingga meyeberangi lautan. Pada tahun 1280 Khubilai Khan mendirikan Dinasty Yuan. Ini tidak berarti secara otomatis wilayah-wilayah lain mengakui pemerintahan Dinasti Yuan. Karena itu, segera ia memulainya dengan meminta pengakuan kekuasaan dari negara-negara yang sebelumya mengakui kekuasaan kaisar-kaisar Tiongkok dari Dinasty Song.

Jawa tidak luput dari rencana besar Khubilai Khan. Utusan yang membawa pesan supaya raja Jawa mau tunduk kepada Kaisar mulai datang pada tahun 1280 dan 1281. Tuntutannya agar raja Jawa mengirimkan seorang pangeran ke Tiongkok sebagai tanda tunduk kepada kekaisaran dinasty Yuan. Pangeran Singhasāri tersebut mungkin dipakai sebagai sandera, alat politik agar Singhasāri tidak melalukan pemberontakan setelah tunduk pada Kaisar Tiongkok.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa persatuan dapat terwujud apabila ada ancaman dari luar. Beberapa puluh tahun sebelum Mahāpatih Gajah Mada bersumpah, Mahārāja Kĕrtanāgara dari Kerajaan Singhasāri juga berniat menyatukan Nusāntara. Hal ini dianggap penting untuk menghadapai ancaman serangan Kerajaan Mongol. Prasasti yang dipahatkan pada bagian belakang arca Camundi yang dikeluarkan oleh Mahārāja Kĕrtanāgara terkandung gagasan perluasan cakrawala mandala ke luar pulau Jawa yang meliputi daerah seluruh dwipāntara. Gagasan ini mulai diwujudkan pada tahun 1270 Masehi. Dalam prasasti itu dikatakan bahwa arca Bhattari Camundi itu ditahbiskan pada waktu Śrī Mahārāja Kĕrtanāgara menang di seluruh wilayah dan menundukan semua pulau-pulau yang lain.

Dalam usahanya menyatukan Nusāntara, Śrī Mahārāja Kĕrtanāgara tidak selalu dengan kekuatan senjata. Dengan Kerajaan Mālayu, Singhasāri tidak melakukan peperangan tetapi menjalin persahabatan. Ekspedisi Pamālayu menghadiahkan sebuah arca Amoghapāśa kepada Mālayu-Dharmaśraya di daerah hulu Batanghari sebagai tanda persahabatan. Mungkin maksudnya mengajak beraliansi dalam menghadapi serangan tentara Mongol yang datang dari utara. Tetapi yang perlu diingat bahwa ketika itu gagasan menyatukan Nusāntara sudah mulai tumbuh, yaitu ketika mengantisipasi serangan dari luar. Namun sayangnya usaha menangkal serangan Mongol tidak berhasil. Singhasāri hancur bukan karena serangan Mongol, tetapi serangan dari Jayakatwang, raja bawahan Singhasāri yang sudah lama menaruh dendam.

Negara Kepulauan

Tampaknya aneh dan janggal apabila sebuah negara terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Di antara pulau-pulau itu ada laut yang bebas dilalui oleh kapal-kapal asing. Dengan demikian, seolah-olah Indonesia ini terpisah-pisah oleh laut bebas. Keadaan ini membuat risih para pemimpin Indonesia. Indonesia, lain dengan Sriwijaya, Singhasari ataupun Majapahit. Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa, budaya, dan bahasa. Laut bukanlah sebagai pemisah tetapi merupakan pemersatu.

Berkaca dari perjalanan sejarah, bangsa Indonesia di bawah Perdana Menteri Djoeanda mengumumkan bahwa, ”segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia.”

Inilah Deklarasi Djoeanda 1957 yang diumumkan ke dunia internasional pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri RI Ir. H. Djoeanda. Kelak pada masa pemerintahan Presiden Megawati, tanggal deklarasi tersebut diperingati sebagai Hari Nusantara. Kita patut bersyukur, kalau tidak ada pengumuman itu maka wilayah Indonesia hanya sebatas 3 mil dari garis pantai sebuah pulau, dan perairan di antara pulau merupakan perairan internasional.

Penerimaan masyarakat internasional atas konsep Negara Kepulauan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB melalui United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Dengan dasar hukum ini, diakui bahwa luas Republik Indonesia mencapai 1,9 juta mil² dan terdiri dari 17.508 pulau. Kini laut di antara pulau merupakan laut pedalaman yang tidak lagi bebas dilalui kapal-kapal asing.

Perjalanan sejarah Bangsa Bahari ini dalam membentuk sebuah Negara Kepulauan sudah sangat panjang. Pada masa Kadātuan Śrīwijaya di abad ke-7-10 Masehi Bangsa Bahari ini sudah mempunyai kedaulatan di laut dengan mewajibkan para saudagar asing menggunakan kapal-kapal Śrīwijaya kalau mau berniaga di wilayah kedaulatannya. Kemudian pada masa pemerintahan Śrī Mahārāja Kĕrtanāgara pada abad ke-13 ada usaha penyatuan dwipāntara, dan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit (abad ke-14) ada usaha penyatuan Nusāntara.

Latar belakang sejarah diatas mendasari tercetusnya Wawasan Nusantara sekaligus Geopolitik Nusantara. Geopolitik merupakan pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Secara umum Geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara.

Secara spesifik, geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi.

Variabel geografi tersebut umumnya mengarah pada lokasi geografis negara atau negara yang dipertanyakan, ukuran negara yang terlibat, iklim wilayah tempat negara tersebut berada, topografi wilayah, demografi, sumber daya alam, dan perkembangan teknologi.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan nusantara. Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya.