Konsep Pemisahan Kekuasaan

Didalam sistem pemerintahan atau ketatanegaraan, Indonesia pernah menganut konsep pemisahan kekuasaan yang dikenal sebagai Trias Politica, berasal dari bahasa Yunani (Tri = tiga; As = poros/pusat; Politica = kekuasaan). Atau dalam analogi kearifan lokal diistilahkan dengan Tritangtu Di Buwana; Karamaan, Karatuan dan Karesian.

Tritangtu itu bagi masyarakat Sunda memiliki arti :

1. Sunda itu SandiKala, era sebelum matahari terbit, peradaban induk, ibu, Reshi, hanya ada di jaman Megalitikum.

2. Jawa itu Purwakala, era matahari terbit hingga jam 12 siang, tepat dimana candi-candi era Ratu, candi-candi mulai ada.

3. Nusantara itu JalmaWangsa, era matahari tinggi jam 12 sampai Eser/Geser jam 18:00, sampai dengan revolusi era Reshi kembali.

Tiga komponen ini disebut Tritangtu Ing Buwana, Jati diri Wangsa Nusantara, dengan sistem pemerintahan Trias Politica yang mengenal pemisahan kekuasaan, Rama-Ratu-Reshi adalah TRI TUNGGAL Negeri SundaPura

Tritangtu adalah filsafah hukum kehidupan masyarakat yang telah dikenal sejak ribuan tahun khususnya di bumi Nusantara. Falsafah Hukum ini berfungsi mengatur semua aspek kehidupan di antaranya kehidupan manusia dengan Sang Pencipta, berbangsa/bernegara, bermasyarakat, sesama mahluk hidup, dan alam semesta diseluruh jagad raya.

Falsafah ini mempunyai sifat yang dikenal sebagai Asih, Asah dan Asuh sebagai dasar dari kehendak Tuhan atau hukum alam yang pasti atau tangtu/tentu/pasti.

Hukum tangtu telah di terapkan di era kejayaan kerajaan Padjajaran dan Majapahit yang terbukti dengan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat yang hidup saat itu.

Kemudian konsep Tritangtu ini digunakan oleh para pendiri bangsa sebagai salah satu dasar perumusan Pancasila dan Naskah Asli UUD 45 untuk terwujudnya keadilan sosial bagis rakyat Indonesia melalui Demokrasi Pancasila dan menjunjung tinggi norma-norma tradisi Nusantara.

 Ide Tritangtu tersebut di dalam konsep tatanegara juga dikenal sebagai konsep Trias Politica yang dirumuskan oleh Montesquieu. Trias Politica adalah suatu paham yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan; Eksekutif (pelaksana Undang-Undang), Legislatif (pembuat Undang-Undang), dan Yudikatif atau kehakiman (pengawas pelaksanaan Undang-Undang).

Ini yang merupakan ide pokok dalam Demokrasi, yakni sebuah bentuk pemisahan kekuasaan dalam sebuah Negara yang memisahkan kekuasaan Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif. Tujuan dari trias politica ini sendiri adalah agar tidak ada pelimpahan kekuasaan terhadap orang yang sama, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh orang yang berkuasa bias dihindari.

Dengan terpisahnya 3(tiga) bentukan kekuasaan dalam pemerintahan, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, dan saling mengimbangi).

Yang pertama adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga tertinggi negara dimana mandat seluruh rakyat ada di tangannya. Presiden dipilih dan ditunjuk oleh MPR. Dan sebagai penerima mandat alias mandataris MPR, presiden diakhir masa jabatannya harus melakukan pertanggungjawaban di hadapan sidang Paripurna MPR. Pertanyaannya, sekarang bagaimana cara rakyat meminta pertanggungjawaban presiden, dan siapa yang berwenang meminta pertanggungjawaban presiden?

Yang kedua adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tugasnya adalah sebagai lembaga Legislatif; lembaga yang membuat kebijakan, peraturan dan juga Undang-undang. Inilah tugas yang dilakukan anggota DPR RI.

Sedangkan Eksekutif adalah yang melaksanakan kebijakan, yakni Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-menterinya. Presiden sebagai kepala negara bertugas mengurus negara, dibantu oleh Wakil Presiden dan para menterinya. Dan tidak ada yang namanya wakil menteri.

Lalu ada lembaga yang mengatur soal hukum negara, disebut sebagai lembaga Yudikatif. Yaitu MA, Mahkamah Agung.

Tetapi sejak amandemen UUD 1945 sebanyak 4x dan diberlakukannya UUD 45 palsu atau UUD 2002, sistem tata negara menjadi kacau balau. Tidak ada lagi pemisahan kekuasaan. Semuanya sepertinya berpusat di eksekutif, utamanya presiden. Di era saat UUD 45 masih berlaku, era orde baru, pungutan Rp 1 saja ditetapkan dengan KEPPRES dan disetujui oleh DPR RI. Kemudian baru diumumkan dan disosialisasikan kepada rakyat semua.

Sekarang ujug-ujug listrik naik sendiri. Tarif toll pun dinaikan. BPJS dinaikan, BBM naik signifikan diiringi dengan efek dominonya berupa kenaikan sembako, banyak pungutan dan pajak-pajak yang juga “diadakan.”

Sedemikian rusaknya tatanan bernegara yang berlaku di Indonesia ini ditengarai semenjak diberlakukannya UUD 45 palsu. Fungsi MPR yang seharusnya sebagai lembaga tertinggi negara, menjadi hanya sebagai lembaga tinggi biasa, sama seperti lembaga tinggi lainnya. Tidak berfungsi sebagai pemegang mandat tertinggi dari rakyat. Kini, pemandulan fungsi kelembagaan itu menimpa DPR juga. Lembaga yang awalnya dibentuk untuk bersuara menyalurkan aspirasi rakyat, kini hanya serupa onggokan zombie tanpa ruh, tukang stempel kekuasaan dan makelar proyek. Sudah tidak ada harapan bagi rakyat untuk bisa menyuarakan aspirasinya.

DPR dengan sukarela melucuti diri, menetapkan Dekrit Pembubaran Dirinya Sendiri dengan PERPPU COVID. Jika dalam sejarah dahulu Soekarno yang membubarkan konstituante lewat dekrit presiden pada 5 Juli 1959 lalu membubarkan DPR pada 4 juni 1960, kini praktek amputasi fungsi DPR justru bukan lewat tangan presiden Jokowi, namun dilakukan oleh DPR sendiri lewat pengesahan Perppu nomor 1 tahun 2020 (Perppu Covid).

Lembaganya tetap ada, tapi kewenangannya diamputasi secara nyata. Dengan PERPPU Covid itu DPR telah kehilangan hak budgeting, legislasi dan pengawasan terhadap eksekutif (presiden dan segenap jajarannya). Artinya, dengan Perppu Covid ini, eksekutif dibawah kekuasaan Presiden bisa dengan leluasa menentukan peruntukan anggaran, menggunakan anggaran sesuai keinginan tanpa memerlukan lagi persetujuan dan pengawasan DPR. Dalam Perppu Covid (Pasal 12 ayat 2), APBN cukup diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Ya, presiden akhirnya memiliki wewenang tak terbatas, terbukti dengan keputusan MA tentang BPJS ditabrak juga.

DPR BUKAN lagi sebagai lembaga legislatif wakil rakyat, tapi wakil dari oligarki partai. Yang terbaru DPR bahkan juga memanjakan taipan konglomerat tambang dengan UU Minerba. Memanjakan pengusaha besar dengan UU Cilaka alias Omnibus Law yang membuat tenaga kerja seperti layaknya budak.

Hulu masalah dari semua kegaduhan ini sekali lagi, adalah UUD 2002 alias UUD 45 Palsu. Karena semenjak UUD 45 palsu diberlakukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia segera berubah bentuk tanpa disadari oleh rakyat, dari NEGARA KEBANGSAAN menjadi NEGARA KORPORASI, dari NEGARA HUKUM menjadi NEGARA KEKUASAAN, dari NEGARA KESATUAN menjadi NEGARA SEMI FEDERAL, dari SISTEM PRESIDENSIAL menjadi SISTEM SEMI PARLEMENTER.

Inikah yang mau diteruskan? Kerusakan sistem yang kian parah sudah dan sedang terjadi, masihkah kurang ambyaaarr?? (mda)

Gunung Dalam Peradaban Jawa

Abad.id - Peradaban Jawa melihat Gunung sebagai Semiotika Syiwa, dan Sungai, serta Mata Air sebagai Semiotika Wisnu, atau melihat Gunung dan Lembah sebagai Semiotika kesadaran atau Bodhisatva. Artinya, semiotika hanyalah tanda atau simbolisasi. Jadi keberadaan gunung menandai keberadaan Syiwa dan seterusnya. 

Soal sistem kepercayaannya orang Jawa jelas monoteisme. Dimana hidup dipahami sebagai jalan menemukan keselamatan dan sangkan paraning dumadi, atau dalam bahasa agamanya disebut Innalillahi wa innailaihi rojiun; mengenal darimana berasal, dan akan kemana kembali. 

Saat bertemu dengan beragam tradisi keagamaan dari luar akan berusaha mengambil dan memilah tradisi mana yang sesuai dengan karakter spiritualitas mereka. Walhasil, apapun baju agama yang dikenakan orang Jawa, karakter ‘monoteisme’ dan ‘spiritualitas’ khas Jawa akan tetap kentara dan mewarnai keberagamaan mereka. 

Benedict Anderson dalam bukunya The Suluk Gatoloco (1982), menjelaskan tentang karakteristik beragama orang Jawa yang merupakan hasil pengaruh banyak tradisi yang menghampiri, seperti Barat (Belanda), China, Turki, Arab dan lainnya. Orang Jawa menerima dan memasukkan tradisi-tradisi ini dalam keranjang khasanah kehidupan mereka. Bukan mengambil seluruhnya. Tetapi semua khasanah tersebut hanya diterima sebagai kaca benggala karena mereka meyakini kesempurnaan Kawruh Jawa yang disebut Kawruh Budhi atau ajaran tentang keluhuran budi pekerti. 

Inti keberagamaan orang Jawa adalah spiritualitas dan penyucian batin guna menemukan sangkan paran ing dumadi, yaitu kesempurnaan perjumpaan dengan ‘Realitas Tertinggi’, sang tan kena kinaya apa. Dan mereka menyebut Realitas Tertinggi itu dengan sebutan Sang Hyang.

Sang Hyang dalam tradisi spiritualitas Jawa Kuno disandarkan pada sifat-sifat keagungan Tuhan Yang Maha. Diantara nama-nama itu adalah Hyang Murbeng Dumadi, Hyang Wenang Datan Wiwenang, Hyang Widdi, Hyang Sukma, Sang Purwa (Madya) Wisesa, Ingkang Paring Gesang, Sang Among Tuwuh, Syang Murbeng Jagad, Sangkan paraning Dumadi, Sing Nitahake, Ingkang Sumara Bumi, Syang Jagad Nata, Hyang Guru jagad, Sang Hyang Taya, Hyang Murbeng Rat dan lain-lain. 

Lalu, Jawa yang bagaimana yang dikatakan menyembah pohon dan batu serta gunung?

Atau menyembah leluhur, menyembah hantu-hantu di punden dan kuburan?

Atau nenek moyang Jawa mana yang disebut menyembah benda-benda profan lainnya seperti yang didiktekan dalam mayoritas buku-buku sejarah di sekolah-sekolah? 

Animisme dan dinamisme dalam buku-buku sejarah itu hanyalah penyebutan Barat yang tidak mampu menemukan istilah yang tepat demi menarasikan situasi pemahaman spiritual orang Jawa.(mda) 

Lokasi foto : Desa Sine kabupaten Ngawi, Jatim. Foto dokumentasi mda

Ribuan warga Belanda meninggalkan Indonesia melalui jalur udara dan kapal laut pada tahun 1957. Foto dok net

abad.id- Hari itu 5 Desember 1957, atau 66 tahun yang lalu Sukarno marah besar. Rasa kecewa Sukarno ini diawali sikap belanda yang mengulur-ulur waktu atas penyelesaian Papua. Sejak pengakuan kedaulatan melalui KMB tahun 1949, janji Belanda menyelesaikan Papua secepatnya ternyata masih nihil tanpa perkembangan. Kala itu, Sukarno melalui Departemen Kehakiman secara resmi mengusir 46.000 orang Belanda yang masih bermukim di Indonesia.

Ironisnya hari itu mestinya suasana sedang bergembira menjelang perayaan natal. Bagi warga Belanda dan Indo keturunan yang umumnya beragama Kristen, jadi momen perayaan Sinterklas. Dengan acara tukar kado ambil bernyanyi bersama. Hari yang seharusnya meriah penuh suka cita, berubah menjadi hari penuh duka cita. Peristiwa ini kelak dikenal sebagai peristiwa Sinterklas Hitam.

Baca Juga :  Tidak Mudah Menjadi Indo di Indonesia

Sejak pengumuman Departemen Kehakiman ini, ribuan warga Belanda yang masih menetap di Indonesia harus pulang ke negaranya dalam tempo secepatnya. Pengumuman Soekarno tersebut menjadi klimaks kepanikan orang-orang Belanda. Mereka berada di posisi sulit, tidak bisa melawan dan berdiam diri lebih lama di rumahnya. Satu-satunya cara untuk selamat dengan angkat kaki dari Indonesia.

Banyak orang Belanda yang kemudian mencairkan seluruh tabungannya dan bergegas membeli tiket pesawat untuk keluar dari Indonesia. Tidak sedikit pula yang harus berebut untuk mendapatkan satu tempat di kapal laut.

Kekacauan macam itu tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga menjalar ke seluruh daerah di Indonesia. Di Bandung misalnya, pengemudi becak tidak mau membawa penumpang orang Belanda. Di Malang dan Surabaya, produk-produk asal Negeri Kincir Angin diboikot dan orang Belanda dilarang masuk toko. Bahkan nasib malang menimpa bagi mereka yang sakit, sebab semua rumah sakit menolak pasien orang Belanda.

Bagi warga Belanda, kesulitan bertambah ketika situasi panik itu tidak didukung kebijakang Pemerintah Belanda. Tidak ada jaminan yang memudahkan warganya. Misalnya konsulat dibuka 24 jam serta menjadi penampung sementara bagi warga yang panik.

Baca Juga : Hari ini Belanda Baru Mengakui Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945

Hengkang dari Indonesia secara mendadak juga bukanlah pilihan mudah. Mereka yang sudah bertahun-tahun hidup di Indonesia itu buta negeri Belanda. Namun, mereka tetap berebut naik kapal-kapal yang disediakan pemerintah Belanda karena terpaksa. Dengan jumlah puluhan ribu orang, kondisi kapal pengangkut pun langsung penuh sesak. Mereka harus tahan berdesak-desakan selama berhari-hari dalam perjalanan ke Belanda.

Van Vixseboxse, kuasa usaha baru Belanda baru saja tiba di Indonesia tanggal 5 Agustus 1960, diminta untuk datang pagi hari ke Departemen Luar Negeri. Di sana Vixseboxse diberitahu oleh Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri bahwa tidak perlu menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden Soekarno. Sebab, Presiden Soekarno dalam pidato tahunannya tanggal 17 Agustus nanti 1960, akan mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan negeri Belanda. Alasan Sukarno protes atas tindakan agresif Belanda mengenai Irian Barat. “Yang dimaksud Presiden Soekarno dengan 'tindakan agresif Belanda' adalah pengiriman kapal induk Karel Doorman oleh Pemerintah Belanda untuk mem perkuat pertahanan Irian Barat,” tulis Thee Kian Wie dalam buku Dialog Dengan Sejarah, Soekarno Seratus Tahun.

Atas peristiwa ini menunjukkan bahwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda mrelalui KMB tahun 1949 tidak berhasil membawa perbaikan yang berarti dalam hubungan antara negara bekas penjajah dan bekas jajahannya. Malah terus merosot dalam tahun-tahun berikutnya. Hal ini disebabkan pada dasarnya proses dekolonisasi Indonesia belum dapat diselesaikan dengan tuntas dalam Konferensi Meja Bundar, antara Belanda dan Indonesia yang diadakan di Den Haag.

“Dengan kata lain, kemerdekaan politik Indonesia belum berhasil memutuskan segala ikatan historis dengan Belanda, baik dalam arti politis dan ekonomi, budaya dan psikologi,” tulis Thee Kian Wie.

Dalam arti politis, kemerdekaan Indonesia belum dianggap tuntas, karena dalam Konferensi Meja Bundar Belanda tidak bersedia menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, yang menurut Belanda, sebenarnya bukan termasuk wilayah Indonesia.

Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi seluruh aset Belanda. Sebuah papan nama perusahaan Belanda sedang ditutupi spanduk "Milik RI”.

Sejak KMB, Indonesia dan Belanda sepakat bahwa status quo Irian Barat untuk sementara dipertahankan, tetapi juga bahwa dalam waktu satu tahun status daerah ini akan ditentukan lebih lanjut melalui perundingan. Akan tetapi, dalam perundingan berikutnya Belanda tetap enggan untuk menyerahkan Irian Barat. Oleh karena hal ini Soekarno berpendapat bahwa revolusi nasional belum selesai dan perlu diteruskan sampai Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia.

Selain masalah Irian Barat, kemerdekaan Indonesia sesudah pengakuan kedaulatan oleh Belanda belum dirasakan tuntas oleh para pejuang kemerdekaan. Karena berbagai sektor ekonomi yang penting masih dikuasai Belanda. Berbagai jabatan penting dalam birokrasi pemerintah masih dipegang oleh pejabat-pejabat Belanda. Hal ini bisa terjadi karena dalam rangka persetujuan Indonesia-Belanda yang telah dicapai dalam KMB di Den Haag, kepentingan bisnis Belanda tetap dijamin dalam Indonesia merdeka

Pembicaraan tentang kelangsungan bisnis Belanda telah menyita banyak waktu dalam Konferensi Meja Bundar. Karena pada tahun 1949 ekonomi Belanda pasca Perang Dunia sanat berat. Berhubung dengan hal ini, Belanda tidak punya penghasilan lain kecuali dari perusahaan Belanda di Indonesia. Dalam Persetujuan Finansial Ekonomi yang telah dicapai di KMB, tuntutan Belanda memperoleh bisnis tetap beroperasi di Indonesia tanpa hambatan, terpaksa dipenuhi oleh pihak perwaakilan Indonesia.

Indonesia tetap penting bagi kehidupan ekonomi Belanda tercermin dari suatu perkiraan resmi Belanda yang mengungkapkan bahwa pada tahun 1950 penghasilan total Belanda yang diperoleh dari hubungan ekonomi dengan Indonesia, pengolahan bahan-bahan mentah, penghasilan dari penanaman modal di Indonesia, transfer uang pensiun dan tabungan, dan lain-lain mencapai 7,8 persen dari pendapatan nasional Belanda. Untuk tahun-tahun berikutnya sampai tahun 1957 sewaktu semua perusahaan Belanda diambil alih, angka persentase menjadi 8,2 persen (1951); 7,0 persen (1952); 5,8 persen (1953); 4,6 persen (1954);4,1 persen (1955); 3,3 persen (1956); dan 2,9 persen (1957). Semakin turun pendapatan Ekonomi sejak tahun 1953, karena hubungan politik Indonesia dan Belanda terus memburuk.

Dalam persetujuan Finec ini tuga memuat ketentuan yang kontroversial yang mewajibkan Pemerintah Indonesia menanggung utang-utang internal Pemerintah Hindia Belanda sebelum Indonesia diduduki Jepang tahun 1942 sebanyak 3,3 milyar gulden ( atau 1,13 milyar dollar AS pada kurs devisa yang berlaku pada waktu itu). Selain itu, Pemerintah Indonesia juga diwajibkan menanggung utang eksternal Pemerintah Hindia Belanda sebesar kurang lebih 70 juta dollar AS.

Jelas sekali bahwa Konferensi Meja Bundar 'mewariskan' utang luar negeri yang amat besar kepada Pemerintah Indonesia yang sangat mempersulit upaya Sukarno membiayai rehabilitasi prasarana fisik yang telah hancur akibat pendudukan Jepang dan perjuangan fisik melawan Belanda. Apalagi melaksanakan program pembangunan.

“Sebenarnya Sumitro Djojohadikusumo, yang ikut menjadi anggota delegasi dalam KMB, sudah menentang konsesi Indonesia mengambil alih utang-utang dari Pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi Moh.Hatta sebagai ketua delegasi Indonesia, akhirnya menerima tuntutan pihak Belanda karena ia ingin cepat menyelesaikan perundingan agar tujuan utama-penyerahan kedaulatan kepada Indonesia dapat tercapai dalam waktu singkat,” tulis Thee Kian Wie. (pul)

Para pemimpin TNI pada Juni 1947. Barisan depan dari kiri ke kanan Urip Sumoharjo,Sudirman, M Natsir,Djoko Sudjono. Barisan belakang dari kiri ke kanan Suryadarma, Sutomo (Bung Tomo) dan Sakirman. Foto IPPHOS

abad.id- Panglima Besar Jendral Sudirman wafat 29 Januari 1950, meninggalkan banyak kenangan bagi sang istri Alfiah dan 7 anaknya. Saat sang pahlawan meninggal dunia, anak-anak masih kecil. Paling besar masih kelas SD dan paling kecil berumur 9 bulan. “Bahkan, setiap saya kembali diingatkan tentang Mas Dirman, saya selalu merasa trenyuh," ujar Alfiah di sebuah wawancara Femina edisi tahun 1983

Kesan yang mendalam sosok Sudirman dirasakan hingga di usia senja. Matanya selalu membasah setiap kali mengingat suaminya.  "Pernah, barang-barang yang mengingatkan saya pada Mas Dirman saya coba singkirkan jauh-jauh. Baju-bajunya, foto-fotonya, surat-suratnya. Tetapi ternyata saya tak dapat melupakan Mas Dirman, semudah saya menyingkirkan benda-benda itu dari penglihatan saya. Mas Dirman adalah suami yang setia, jujur, penuh tanggung jawab dan pantas dicintai. Bagaimana mungkin saya bisa melupakannya." Kata Alfiah

Alfiah Sudirman. Foto dok Femina 1983

Alfiah selalu ingat bahwa tanggal 24 Januari adalah tanggal kelahiran Sudirman. "Kami tak biasa merayakan ulang tahun. Untuk Mas Dirman, saya biasa memperingati hari wetonannya saja, Senin Pon. Pada hari itu saya adakan selamatan kecil diantar keluarga saja untuk berkah keselamatan."

Alfiah tak pernah membayangkan Mas Dirman akan jadi tentara. Tahun 1936 ketika menikah, Sudirman berprofesi sebagai guru agama di HIS Perguruan Wiworo Tomo, Almamater mereka berdua. Dari perkenalan 2 tahun, Alfiah bisa menilai bahwa anak tunggal mandor tebu yang diangkat anak oleh pamannya seorang camat, memiliki sifat-sifat terpuji sebagai calon suami. Alfiah memang tidak salah pilih. "Mas Dirman mencintai anak-anak. la selalu menunggui kelahiran mereka. Mau momong atau menyuapi anak-anak."

Bukan itu saja. Sudirman pun selalu memilihkan corak baju-baju bahkan juga bedak istrinya. Dengan caranya sendiri ia memuji masakan-masakan istrinya. "la selalu tahu bagaimana memberikan kebahagiaan dan kegembiraan untuk saya dan anak-anak."

Satu hal lagi yang disimpan Alfiah sebagai kenangan manis, yaitu tak boleh memanggilnya Pak. “Kalau saya panggil pak, Mas Dirman selalu bilang 'Ah, aku kan bukan bapakmu," ujar Alfiah sambil tersenyum kecil mengenang.

Hampir tiap tahun anak-anak dari pasangan muda itu bertambah. Sudirman selalu menyambut gembira. Kendati telah terikat dalam perkawinan, Sudirman tak meninggalkan dunia organisasi yang dicintainya. la tetap aktif dalam pergerakan Pemuda Muhammadiyah. Sang istri yang sama-sama pencinta organisasi, pernah nekad menyusul ketika Sudirman mengikuti Kongres Il Pemuda Muhammadiyah di Magelang. “Padahal, waktu itu saya sedang hamil tua. Mungkin karena jiwa muda dan semangat menyala-nyala, saya nekad mendaki gunung Tidar menuju tempat kongres. Untung kandungan saya tak apa-apa."

Mengenang peristiwa itu mereka memberi nama putra pertama Ahmad Tidarwana.

Hari-hari tenang tenteram itu tak abadi. Sewaktu pendudukan Jepang sekolah tempat mengajar Sudirman ditutup. Hidup keseharian pasangan muda ini berubah. Para guru harus masuk LBD (Lucht Bescherming Dienst Dinas Perlindungan Bahaya Udara dan Sudirman terpilih sebagai Komandan Sektor. Itulah awal karier Sudirman dalam bidang kemiliteran.        

Tak pernah hirau meski TBC menggerogoti

Setelah tepilih sebagai Sangikai di Karesidenan Banyumas, Sudirman diangkat menjadi Daidancho di Kroya. Sejak itulah Mas Dirman menjadi jarang tinggal di rumah.

Pertemuan-pertemuan rahasia dengan anggota-anggota pergerakan republik sering diadakan. Malam-malam rumah mereka sering diketuk seseorang untuk mencari Sudirman untuk suatu rapat rahasia. la selalu berangkat. Padahal ia baru datang dari suatu tempat. “Mobil tak ada, jadi Mas Dirman terkadang berangkat pakai sepeda atau jalan kaki," tutur Alfiah Sudirman.

Alfiah cukup tahu posisi Sudirman yang berbahaya. Karena itu, Alfiah selalu sembahyang tahajjud untuk keselamatan semuanya.

Alfiah juga tidak berpangku tangan hanya melihat sepak terjang suaminya. Dengan caranya sendiri ia ikut berpartisipasi. Misalnya kalau dilihatnya suaminya termangu menghadapi sesuatu masalah pelik, dengan hati-hati ia akan menanyakan. Sudirman akan membentangkan masalahnya. Lalu Alfiah ikut menyampaikan pendapat. Biasanya. setelah berpikir, menimbang-nimbang sejenak, Sudirman akan punya keputusan dan bersemangat. “lyo ding, bener kowe, Jeng. Tak jarang, pendapat saya itulah yang dipakai Mas Dirman menyelesaikan persoalan."

Hal itu berlanjut terus, bahkan juga ketika Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia.

Ditinggal Bergerilya

Alfiah Sudirman tak melupakan hari bersejarah 19 Desember 1948 itu. Sudirman beberapa hari terakhir sakit-sakitan masih harus istirahat. Sudah 3 bulan lamanya Panglima Besar tak meninggalkan tempat tidurnya. Namun ketika didengarnya deru pesawat terbang di atas kota Yogya disusul bom berjatuhan, Sudirman langsung bangkit. "Pagi itu juga Mas Dirman nekad ke istana untuk menemui Bung Karno. Saya tak bisa menghalangi lagi."

Itu awal kepergian Sudirman bergerilya. Alfiah saat itu sedang mengandung putranya ke-7. Lalu segera mengumpulkan ke-6 anak-anaknya yang masih kecil-kecil saat bebeapa kali bom mengepung kota Yogjakarta. “Bom terus berjatuhan dan tentara Belanda memasuki Yogyakarta. Saya hanya mendengar pemimpin-peminpin ditangkap Belanda, tetapi saya tak tahu pasti bagaimana keadaan Mas Dirman. Saya cemas dan khawatir dengan kesehatannya."

Menuruti saran Sri Sultan, Alfiah Sudirman dan sekeluarga harus mengungsi ke dalam benteng kesultanan. Alfiah sempat bertemu sejenak dengan suaminya dan ia merasa terharu "Wis, Jeng, niat slamet bali slamet," begitu Sudirman berpamit pada Alfiah.

Seluruh perhiasannya diserahkan untuk suaminya melalui kurir untuk membiayai gerilya. Bahkan Alfiah masih menerima tanggung jawab menghidupi 30 anggota keluarga anak buah Sudirman yang bergerilya. "Tak ada penghasilan apa pun. Jadi saya setiap hari menukarkan kain batik dan baju-baju milik saya dengan singkong untuk makan kami, ”.

Hedup prihatin ini masih ada juga yang tega memanfaatkan situasi. Alfiah ingat, baju-baju itu dihargai serendah-rendahnya, sedang singkongnya dijual dengan harga tinggi. “Saya tak bisa apa-apa kecuali menyetujui, daripada anak-anak serta keluarga yang saya tanggung tak makan."

Masih juga Alfiah direpotkan dengan datangnya tentara-tentara Belanda yang mencoba menginterogasinya. Waktu itu Belanda sangat gencar menguber Panglima Besar Indonesia itu. Demi keselamatan keluarga, ia terpaksa berbohong, "Saya katakan bahwa kami ini keluarga kesultanan. Mereka percaya dan tak mengusik lagi.

"Foto-foto dan album keluarga terpaksa saya tanam supaya tidak kepergok Belanda. Cuma sayang ketika keadaan telah aman dan bungkusan itu saya gali lagi, ternyata semuanya telah rusak karena air."

Dalam situasi yang demikian gawat, Panglima Besar toh masih menyisakan perhatiannya untuk istrinya. "Ada kurir yang membawa surat Mas Dirman. Kecuali mengabarkan keselamatan juga berjanji, sebisa-bisa akan menunggui kelahiran anaknya yang ke-7 nanti,”.

Sudirman juga berpesan kalau nanti lahir laki-laki ia ingin memberi nama Mohammad Teguh Bambang Tjahyadi. Kalau perempuan, ia ingin menamakannya Teja ningsih.

Niat tersebut ternyata tak sampai. Alfiah melahirkan kali ini tanpa ditunggui sang suami. Padahal usia kandungannya lebih lama dari yang sewajarnya. Hampir sepuluh bulan. “Mas Dirman bilang mungkin bayi itu sengaja memberi kesempatan ayahnya memenuhi janjinya. Sayang, situasi tetap tak mengijinkan, " kata Alfiah tersenyum mengenang.

Seperti pesan suaminya, ia memberi nama bayi laki-lakinya Mohammad teguh Bambang Tjahyadi.

Delapan bulan lebih Nyonya Alfiah mengalami berbagai kegetiran yang dalam. Kesehatan Sudirman makin memburuk, tetapi Alfiah sangat gembira ketika mendengar kabar Beliau selamat.

Usai penyerahan kedaulatan tahun 1949 dan Panglima Besar Sudirman kembai ke Yogvakarta, langsung dirawat di RS Panti Rapih. Lalu Sudirman memilih istirahat di Magelang. Peristirahatan tentara Badakan di Megelang tersebut letaknya memang sangat indah dan sejuk. Tepat menghadap Gunung Sumbing dengan panorama yang cantik.

Alfiah memboyong ke-7 putra-putrinya ke Magelang agar bisa menunggui suaminya."Tak ada yang percaya Mas Dirman itu sakit parah kalau tidak melihat fisiknya. Bicaranya tetap menggelegar dari luar kamar,”.

Pada kesempatan inilah Panglima Besar mengisahkan pengalamannya selama bergeriya. Bagaimana pasukannya harus menerobos bukit dan pedesaan di medan yang sulit. Pertempuran-pertempuran yang terjadi dan perbekalan yang minim. Bahkan juga obat-obatnya yang rusak dan tak dapat digunakan karena tersiram air hujan.

Pernah juga Mas Dirman malah dianggap kyai di salah satu pedesaan karena dapat menolong beberapa kesulitan rakyat kecil. Misalnya merukunkan pasangan suami istri yang mau cerai. Menyembuhkan penyakit seorang penduduk. Padahal, ia hanya mengambil air putih segelas dan membaca Bismillah untuk kesembuhan orang tersebut.

Di tengah keasyikannya berbincang itu terluncur ucapan Panglima Besar Sudirman bahwa kalau saat ia dipanggil menghadap Allah, ia rela lahir batin. Sebab dirasanya tugasnya telah selesai. "Saya tegur Mas Dirman, jangan bicara yang tidak-tidak. Mas harus menikmati hasil perjuangannya dulu. Dan lagi anak-anak masih butuh bimbingan, jangan bicara soal mati

Dan seakan-akan menenangkan hati dulu. Mas Dirman hanya tersenyum, “Jeng saya hanya bercanda saja kok bilang,”.

Firasat Panglima Besar Sudirman terbukti menjadi kenyataan. Tanggai 29 Januari 1950 pagi, ia menghembuskan nafas terakhir.  "Saya tak mengira secepat itu Mas Dirman pergi” ucap Alfiah dengan tatapan sedih.

Ahmad Yani dan Gatot Subroto saat menghadiri pemakaman Sudirman tahun 1950. Foto dok net

Padahal, masih ada kenginannya yang belum terlaksana. Kalau sembuh nanti Sudirman ingin mengajak keluarga melewati rute perjalanannya sewaktu bergerilya. “Kalau pensiun nanti ingin tinggal di pegunungan, dikelilingi anak-anak cucunya. Niat itu ternyata tak sampai,”.

Jutaan rakyat Indonesia turut berdoa bersama Alfiah yang waktu itu berusia 30 tahun. "Tidar masih kelas 5 sekolah rendah, dan adiknya nomor dua masih kelas 3. Ia hanya bisa memandangi di depan keranda ayahnya, belum mengerti apa arti kepergian sang panglima besar,”.

Anaknya yang paling kecil mesih berusia 9 bulan, membuat Alfiah sempat ragu untuk berjuang menempuh perjalanan hidup tanpa didampingi suaminya. Tetapi ia berhasil memegang rasa tabah, sebab pernah pengalaman hidup sendiri semasa ditinggal suaminya bergerilya. (pul)

Pembubaran PKI disambut dengan legadan gembira oleh rakyat. Tetapi dalam kabinet masih duduk menteri-menteri yang terlibat dalam G-30-S/PKI. Para pemuda, mahasiswa, dan pelajar melancarkan aksi-aksi terhadap beberapa menteri, baik di rumah maupun di kantornya. Beberapa kantor disegel dan ditutup. Letnan Jenderal Soeharto melakukan pengamanan para menteri-menteri dengan maksud agar tidak menjadi korban sasaran kemarahan rakyat. Gambar Suasana sidang Mahmillub yang memeriksa dan mengadili Dr.Soebandrio (Juli 1966). Foto 30 Tahun Indonesia Merdeka

abad.id- Wewenang pemegang Surat Perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden sangat luar biasa. Bahkan Soekarno yang mengeluarkan Supersemar sulit mengendalikan langkah-langkah yang dilakukan Soeharto. Tafsir Soeharto, Supersemar berisi dua pokok penting. Pertama, Soekarno memerintahkan Soeharto untuk memulihkan ketertiban dan keamanan umum pasca pembunuhan enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat pada 30 September 1965. Kedua, Sang Proklamator meminta Soeharto untuk melindungi presiden, semua anggota keluarga, serta hasil karya dan ajarannya.

Namun, menurut Pengamat Politik Airlangga Pribadi, ternyata Soeharto menjalankan Supersemar jauh diluar batas kewenangan yang diberikan. Salah satunya mengambil tindakan sendiri di luar perintah presiden. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI /Mandataris MPRS /Pemimpin Besar Revolusi No.1/3/1966. Keputusan ini merupakan tindakan pertama Letnan Jenderal Soeharto yang sangat radikal sebagai pengemban Surat Perintah 11 Maret.

Isi Keppres itu menetapkan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas /berlindung /bernaung dibawahnya. Bagi Soeharto, pembubaran dan pelarangan PKI diambil oleh pengemban Supersemar berdasarkan pertimbangan, bahwa PKI telah nyata-nyata melakukan perbuatan kejahatan dan kekejaman.

Soeharto kala itu mengaku bahwa penerbitan keppres didasari dari hasil pemeriksaan dan Putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September. Keputusan tersebut lantas diperkuat dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966.

Membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi langkah pertama Soeharto tak lama setelah menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dari Presiden Soekarno. Hebatnya keputusan itu hanya berselang satu hari setelah mengantongi Supersemar yakni 12 Maret 1966.  

Buntut ulah Soeharto, Soekarno langsung murka. Pada 14 Maret 1966, dia memanggil seluruh angkatan bersenjata ke Istana dan menumpahkan amarahnya. Soekarno bilang, Supersemar tidak dimaksudkan untuk membubarkan PKI. Namun, berangnya Bung Besar disikapi dengan tenang oleh Soeharto.

Ketika merasa sedang dalam radar pantauan Soekarno karena tindakannya yang melampaui batas, Soeharto justru semakin nekat. Bahkan 4 hari berselang,  Soeharto kembali membuat gebrakan. Dia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 5 tertanggal 18 Maret 1966. Isinya, menahan 15 menteri yang dianggap terkait dengan PKI dan terlibat Gerakan 30 September 1965. “Keputusan ini sangat nekat, sebab tidak mungkin Soekarno menyuruh Soeharto untuk menangkapi menteri-menterinya sendiri demi keamanan dan ketertiban,” kata Angga.

Menteri-menteri yang diamankan antara lain, Dr.Soebandrio, Wakil Perdana Menteri I,Menteri Kompartemen Luar Negeri, Menteri Luar Negeri /Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Dr.Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri IlI serta Ketua MPRS, Ir.Setiadi Reksoprodjo, Menteri Urusan Listrik dan Ketenagaan, Sumardjo, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Oei Tju Tat, S.H., Menteri Negara diperbantukan kepada Presidium Kabinet, Ir.Surachman, Menteri Pengairan Rakyat dan Pembangunan Desa, Jusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Bank Sentral, Gubernur Bank Negara Indo-nesia, .Armunanto Menteri Pertambangan, Sutomo Martopradoto Menteri Perburuhan, A. Astrawinata, S.H. Menteri Kehakiman, Mayor Jenderal Achmadi, Menteri Penerangan di bawah Presidium Kabinet, Drs. Moh. Achadi Menteri Transmigrasi dan Koperasi, Letnan Kolonel Sjafei Menteri Khusus Urusan Pengamanan, J.K.Tumakaka, Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional, serta Mayor Jenderal Dr.Soemarno Menteri /Gubernur Jakarta Raya.

Sebagai kelanjutan dari tindakan "pengamanan", ke 15 menteri, pada hari itu juga tanggal 18 Maret 1966, pengemban Surat Perintah 11 Maret menunjuk beberapa menteri ad interim guna mengisi pos-pos yang lowong. Soeharto mengangkat 5 menteri koordinator ad interim yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Roeslam Abdulgani, KH Idham Chalid, dan J Leimena. Soeharto juga mengangkat beberapa menteri ad interim lainnya hingga terbentuk kabinet baru.

Versi buku biografi Soeharto, penahanan para menteri dilakukan karena ada demonstrasi yang menuntut perombakan kabinet. Para demonstran menduga, sejumlah menteri terindikasi terlibat peristiwa G30S dan dekat dengan PKI. Massa juga menuntut menteri-menteri tersebut ditangkap dan diserahkan ke Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Tiga bulan setelahnya, tepatnya 20 Juni-6 Juli 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menggelar Sidang Umum. Terjadi dua peristiwa besar dalam momen itu. Pertama, ditolaknya pidato pertanggungjawaban Soekarno berjudul Nawaksara. Lalu yang kedua ditetapkannya Supersemar melalui TAP MPRS Nomor IX /MPRS /1966.

Soekarno bukannya tinggal diam. Dia sempat mengecam aksi Soeharto yang menurutnya salah tafsir mengemban Supersemar.  Soekarno mengeluarkan pidato berjudul Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah alias Jas Merah. Namun, pidato itu tak berarti banyak. (pul)

Carel Reynierz, Gubernur Jendral Hindia Belanda ke 11 Pernah Tinggal di Gedung Setan Surabaya

Abad.id - Tercatat bahwa di Surabaya pernah ada dua Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang meninggal ketika menjalankan tugas di wilayah Pantai Utara Jawa bagian Timur. Surabaya adalah ibukota wilayah itu sejak 1743.

Satu gubernur Jendral, yang bernama Pieter Merkus, sudah banyak diketahui. Makamnya ada di Pemakaman Eropa Peneleh. Ia meninggal pada 1844. Meninggalnya di Huiz van Simpang (sekarang Gedung Grahadi) yang dibangun pada 1796. Gedung ini juga disebut sebagai Istana, Paleis van Simpang.

Selain Pieter Merkus, ternyata di Surabaya pernah ada Gubernur Jendral Hindia Belanda lainnya, yang pernah dikuburkan di Surabaya. Meninggalnya jauh lebih dulu, di era VOC. Namanya Carel Reyniersz. Ia meninggal pada 1653.

Carel Reyniersz adalah Gubernur Jendral Hindia Belanda ke 11 yang menjabat mulai 1650 - hingga meninggal pada 1653. Pada masa pemerintahan nya di Surabaya, di Surabaya belum ada Paleis van Simpang karena Istana itu dibangun pada 1796.

Lantas dimanakah Carel Reyniersz bertempat tinggal dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala VOC selama di Surabaya?

Istana Kupang atau Rumah Setan

Di sebuah kawasan perbukitan di selatan Stad van Sourabaya, tepatnya di wilayah Kupang, telah berdiri sebuah loji yang sangat besar berlantai dua. Disanalah Carel Reyniersz bertempat.

Tidak banyak disadari dan diketahui bahwa loji besar ini sudah menjadi jujugan dan bahkan tempat tinggal pejabat tinggi VOC untuk beristirahat dalam keseharian setelah menjalankan tugas tugas kantor di Kantor Gezaghebber di Kota Surabaya. Gezaghebber adalah jabatan Kepala Wilayah Pantai Utara Jawa bagian Timur.

Sebagai tempat peristirahatan, loji Kupang ini sangatlah enak. Berlokasi di perbukitan dengan alam lingkungan yang asri bak alam pegunungan dengan sungai mengalir di depan bawah berdirinya loji. Dari ketinggian loji ini, kawasan Kota dapat dipandang. Bahkan perahu-perahu kecil masih hilir mudik di sungai depan loji.

Carel Reyniersz yang meninggal pada 18 Mei 1653 dimakamkan di area di belakang gedung (Faber: Oud Soerabaia). Batu nisannya berbunyi :

Inskripsi tentang Reynierz

"Di sini terbaring pada tanggal 18 Mei 1653 Tuan Carel Reiniersz, yang semasa hidupnya menjadi Gubernur Jendral Hindia".

Diduga Carel Reyniersz meninggal dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur Jenderal Hindia yang ke 11 (1650-1653).

Sebelum kematian Reynierz pada Mei 1653, sebetulnya Heeren XVII mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan Reyniersz, dengan alasan yang tidak jelas yang membuat Heeren tidak menyukai kepemimpinan Reyniersz.

Yang jelas alasan resmi Heeren memberhentikan Reynierz adalah karena kepemimpinannya tidak cakap. Surat pemberhentian sudah disiapkan tapi tidak jadi dikirim, karena Reyniersz sendiri meminta pengunduran diri. Pengunduran diri Reyniersz itu karena alasan kesehatan (sakit).

Reyniersz meninggal dunia pada 18 Mei 1653 dan dimakamkan di halaman belakang rumah loji Kupang.

Menurut Faber, di tempat yang sama ini, juga telah dimakamkan istrinya yang bernama Joff Judith Barra van Amstel. Di nisannya tertulis:

Disini makam nyonya Joff Judith Barra van Amstel istri dari Tuan Carel Reinierz, yang wafat pada 21 juli 1646 dalam usia 25 tahun.

Inskripsi Yudith Barra van Amstel

Dari batu nisan tertulis angka tahun 1646, yang berarti istrinya meninggal terlebih dahulu. Terpaut 7 tahun lebih dulu (1646) dibandingkan Carel Reyniersz (1653).

Dalam satu liang lahat yang sama di belakang Loji Kupang atau Istana Kupang atau sekarang dikenal dengan nama Rumah Setan, disana terdapat satu lembar batu nisan dengan dua inskripsi atas nama Carel Reynierz dan istrinya Judith Barra van Amstel.

Inskripsi tentang Reynierz

Menurut Faber, pada 1917 tulang tulang Carel Reyniersz sempat dipindahkan ke Kembang Kuning sebelum dibawa ke Batavia untuk dikebumikan di makam luar gereja Portugis di Batavia.

Gedung Setan menjadi saksi bisu kematian Carel Reynierz di Surabaya. Sebagai saksi bisu, maka keberadaan gedung yang masih berdiri hingga sekarang dii lahan perbukitan Kupang ini usianya sudah mencapai 370 tahun. Kiranya menjadi satu-satunya gedung peninggalan era kolonial yang paling tua di Surabaya.

Untuk menggenang hadirnya Gubernur Jendral Carel Reynierz di Surabaya, pemerintah Hindia Belanda mengabadikan dengan menamakan jalan di depan gedung dengan nama Reinierz Boulevard. Kini jalan itu berubah menjadi Jalan Raya Diponegoro.

Penyelamatan dan Pelestarian

Melihat kondisi gedung yang sekarang bernama Gedung Setan, kondisinya sangat miris. Padahal gedung ini setara dengan gedung negara Grahadi. Tapi keduanya kontras.

Gedung Grahadi terawat, sedangkan Gedung Setan tidak terawat. Gedung Grahadi milik negara, sedangkan gedung Setan milik swasta. Padahal keduanya sama sama pernah menjadi kediaman petinggi pemerintah di eranya.

Secara arsitektur, keduanya memiliki kemiripan. Berlantai dua, gedung berbentuk persegi dan beratap limasan, lantai atas terkonstruksi papan kayu jati. Berjendela lebar dan besar untuk akses sirkulasi udara dan ventilasi cahaya.

Kini, kondisi antara Grahadi dan Gedung Setan bertolak belakang. Kiranya perlu intervensi pemerintah untuk langkah penyelamatan dan pelestarian gedung Setan. Gedung Setan adalah bekas gedung negara seperti halnya gedung Grahadi (Paleis van Simpang).

Berdasarkan data yang ditulis Von Faber di buku Oud Soerabaia, usia Gedung Setan ini minimal 370 tahun, yang dihitung sejak kematian Gubernur Jendral Carel Reynierz yang dimakamkan pada 1653.

Jika dihitung dari kematian istrinya, Joff Judith Barra van Amstel pada 1646 dimana Gedung Setan sudah menjadi saksi, maka usia gedung ini sudah mencapai 377 tahun. Logikanya gedung ini sudah ada sebelum ditempati mereka.

Meski secara fisik gedung Setan ini masih kokoh berdiri, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Bagian atap gedung sisi barat tampak melengkung dan rawan ambrol. Belum lagi pada bagian tembok tembok luar dan dalam yang sudah rapuh.

Kini gedung tua itu ditempati beberapa warga sebagai tempat tinggal. Sementara ruang lantai dua digunakan sebagai gereja. Aktivitas di gedung ini tidak pernah sepi. Setiap hari digunakan oleh warga, baik untuk kegiatan sosial maupun kegiatan ibadah.

Karenanya gedung bersejarah ini perlu mendapat perhatian mulai dari penyelamatan dan pelestarian. (Nanang)

Di alun-alun utara Yogjakarta ini seringkali diadakan aneka macam acara mengundang banyak orang. Foto raskitatrans.com

abad.id- Amangkurat I dikenal sultan yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Dapat dilihat dalam berbagai politik dan tindakannya. Salah satu contohnya, membunuh seluruh pengawal adiknya, Pangeran Alit, dan keluarganya. Peristiwa itu terjadi hanya karena muncul selentingan (kabar burung) bahwa Pangeran Alit akan membunuh Amangkurat I ketika menerima para pengadu di alun-alun. Setelah semua pengawal dan keluarga Pangeran Alit dibunuh, Amangkurat I kemudian memerintahkan agar Pangeran Alit juga dibunuh.

Ketika mayat sang adik tergeletak di alun-alun, Amangkurat berusaha tampak berduka sambil lalu merancang kekejaman lain berdasarkan peristiwa tersebut. Dan, Amangkurat I kemudian mengumumkan bahwa kematian adiknya adalah akibat hasutan kalangan ulama. Amangkurat I pun menyuruh mendaftar semua ulama yang dicurigai beserta sanak keluarga mereka. Sekitar 6.000 orang ulama dan keluarganya dikumpulkan di alun-alun Pleret dan dalam 30 menit semua dibunuh tanpa sisa.

Itulah gambaran dari sifat kejam Amangkurat I. Bahkan, kekejaman Amangkurat I juga menimpa kakeknya sendiri, Pangeran Purbaya, yang dibunuh atas perintahnya. Amangkurat I juga membunuh satu per satu para sesepuh Mataram, padahal mereka dulunya adalah teman-teman ayahnya Sultan Agung. Amangkurat I juga membunuh semua orang yang dicurigai menentangnya, baik di dalam istana maupun di luar istana (di seluruh wilayah kerajaan).

Beberapa orang dekat yang menjadi korban ketidakadilan salah satunya Tumenggung Wiraguna. Tumenggung Wiraguna merupakan seorang pejabat senior yang di masa Sultan Agung menjabat sebagai patih Mataram. Ia adalah orang pertama yang disingkirkan oleh Amangkurat I. Padahal, ia termasuk orang yang mendukung Amangkurat I naik tahta. Mengapa Amangkurat I sampai tega (membunuh) orang yang berjasa kepadanya?. Ternyata, alasan di balik pembunuhan terkait dengan masa lalu. Bahwa Amangkurat I (sewaktu menjadi Adipati Anom) pernah bermain serong dengan selir Tumenggung Wiraguna. Karena scandal itu, ttumenggung melapor ke Sultan Agung. Dampaknya Amangkurat I dihukum ayahnya selama tiga tahun tidak boleh bertatap muka.

Karena masalah ini,  Amangkurat I masih punya dendam kepada Tumenggung Wiraguna. Upaya menyingkirkan Tumenggung Wiraguna dengan berpura-pura baik. Ia terlebih dahulu menaikkan jabatan sang tumenggung. Kemudian, mengutus Tumenggung Wiraguna dalam ekspedisi Blambangan. Di sanalah, di tempat yang jauh dari keluarga, Tumenggung Wiraguna kemudian dibunuh. Setelah dibunuh, Amangkurat I kemudian menghabisi seluruh keluarga Tumenggung Wiraguna di Mataram.

Korban lain Pangeran Alit, adik dari Amangkurat I. Seluruh pengawal, pengikut, dan keluarga termasuk Pangeran Alit sendiri ditumpas habis. Pangeran Alit melakukan perlawanan pada tahun 1647. Sebenarnya, pemberontakan Pangeran Alit timbul sebagai akibat hasutan Tumenggung Pasisingsingan. Mereka menghasut Pangeran Alit agar menjadi raja dan memberikan jaminan separuh rakyat Mataram

Jauh sebelumnya, Sultan Agung ayah dari Amangkurat I juga menerapkan hukum yang tegas terhadap rakyatnya.  Raja mataram ini pernah menghukum para panglima perang yang gagal dalam misi menyerang Batavia. Salah satunya Adipati Ukur dan pasukannya yang sempat bersembunyi di kawasan Gunung Lumbung. Pembangkangan Adipati Ukur ini karena misi gagal dan takut kembali ke Mataram. Tempat persembunyiannya dilaporkan oleh seorang panglima Mataram kepada Sultan Agung. 

Sontak penguasa Mataram saat itu marah besar, ia mengutus pasukannya untuk mencari Adipati Ukur dan menangkapnya. Pasukan Mataram pun berangkat menuju Gunung Lumbung sebagaimana laporan intelijen Mataram,

Perang pun terjadi saat pasukan Mataram bertemu dengan pasukan Adipati Ukur di Gunung Lumbung. Hingga akhirnya Adipati Ukur dapat ditangkap dan dibawa ke Cirebon pada tahun 1632. Dari Cirebon inilah Adipati Ukur dibawa ke Mataram untuk dihadapkan ke Sultan Agung. Dikarenakan sudah murka, Sultan Agung menjatuhkan hukuman mati dengan cara dipenggal kepalanya di alun – alun utara.

Sudah banyak pelaksanaan hukuman menurut hukum Islam di Alun-alun utara. Eksekusi di tempat terbuka ini baru berakhir tahun 1920-an, setelah Belanda mengganti dengan sistim peradilan pemerintahan Kolonial. Dalam buku Jogja Hidden Story tulisan @mbahK.Jogja menggambarkan, pelaksanaan hukuman di Alun-alun merupakan hukuman eksekusi yang dilakukan dengan dasar hukum syariat Islam dan dilaksanakan di depan khalayak umum. Hukuman ini hanya diberikan bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum berat. Dilakukan di depan umum karena dianggap dapat memberi efek jera, sehingga tidak ada lagi yang mencoba berbuat melawan hukum. Boleh dikatakan pada waktu itu sangat jarang masyarakat yang berbuat kriminal.

Beberapa hari sebelum pelaksanaan hukuman eksekusi di alun-alun utara, petugas keraton membuat tempelan di lokasi-lokasi strategis yang kiranya bisa dibaca oleh masyarakat. Selain pengumuman dengan media tempel, petugas keraton juga menyebarkan pengumuman secara lisan. Hukuman eksekusi mati, baik hukum pancung ataupun hukuman gantung dilakuikan pada hari Jum'at sehabis ibadah sholat Jum'at.

Terpidana mati kaum laki-laki diwajibkan melaksanakan Sholat Jum'at terlebih dahulu. Proses hukuman gantung, disiapkan tiang setinggi 4 meter. Biasanya terpidana mati ditutup matanya, walaupun ada juga terpidana mati yang meminta untuk tidak ditutup matanya. Sedangkan eksekutor memakai cadar dan hanya kelihatan matanya saja.

Eksekutor hukuman gantung dulu dikenal dengan nama abdi dalem Mertolulut, sedangkan untuk hukuman penggal kepala oleh abdi dalem Singojaya. Untuk hukuman gantung, tersangka yang sudah dihukum mati, jenazahnya digantung hingga menjelang sore hari. Sedangkan hukuman penggal, kepala yang dipenggal dibiarkan menggelinding lalu dimasukkan ke dalam wadah semacam keranjang. Hukuman berat tersebut berlaku bagi para pembangkang, koruptor atau pengemplang pajak atau upeti, pelaku pembunuhan, perampok atau begal. Sedangkan pelaku pencurian, biasanya dipotong tangannya.

Namun banyak rakyat yang menganggap hukuman tersebut kejam dan bengis. Apalagi beberapa vonis hukuman didasari kepentingan raja secara mutlak, tanpa melewati keputusan hakim secara adil. Tidak heran bila rakyat tidak menyukai keputusan raja ini. Bukannya jera, warga wilayah pesisir mulai melakukan memberontak dan ingin melepaskan diri dari Mataram. (pul)

Wawasan Dwipāntara Sebagai Cikal Bakal Wawasan dan Geopolitik Nusantara 

Abad.id - Berbicara mengenai luas wilayah territorial Republik Indonesia, biasanya tidak lupa membicarakan pula Sumpah Palapa yang konon kabarnya diucapkan Mahāpatih Majapahit Gajah Mada pada tahun 1336.

Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak akan melepaskan puasa dari makanan yang mengandung palapa (bumbu) alias puasa mutih. Beliau Gajah Mada, "Lamun huwus kalah nusantara insun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa".

"Jika telah mengalahkan Nusāntara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa".

Demikian isi sumpah seperti yang ditulis dalam Kitab Pararaton. Dari kutipan Pararaton ini kemudian ditambah dengan kutipan Nāgarakĕrtāgama yang menyebutkan nama-nama tempat di Nusāntara, berkembanglah suatu anggapan bahwa luas wilayah Kerajaan Majapahit sama seperti luas wilayah Republik Indonesia sekarang ini! Isu ini kemudian dijadikan alat politik masa pemerintahan sebelum reformasi (1998) untuk menyatukan Nusāntara yang diwujudkan dalam alat komunikasi satelit dengan nama “Palapa”. Benarkan luas Majapahit seluas yang diyakini sampai saat ini? Apakah masih relevan isu Sumpah Palapa sebagai alat politik untuk mempersatukan Nusāntara di bawah negara Indonesia?

Sebetulnya ketika republik ini berdiri, sungguh kurang tepat jika Sumpah Palapa dijadikan semacam alat pemersatu karena ada semacam “dendam” sejarah ketika terjadi Perang Bubat, yaitu perang antara Sunda dan Majapahit. Akibat “dendam” sejarah ini, di tatar Sunda tidak ada nama jalan Majapahit, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada seperti di daerah lain di Indonesia.

Wilayah Majapahit

Nāgarakĕrtāgama dan beberapa prasasti dari jaman Majapahit menginformasikan tentang struktur kewilayahan kerajaan dan hubungannya dengan tempat-tempat lain di Nusāntara dan Asia Tenggara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk wilayah kekuasaan Majapahit hanya terdiri dari sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan Bali. Mungkin sampai juga ke Sumbawa di daerah kaki gunung Tambora. Di wilayah kekuasaan ini terdapat 21 negara daerah yang dipimpin oleh Paduka Bhattara, seperti Mataram, Pajang, Jipang, Lasĕm, Janggala, Madura, Bali, dan Gurun.

Di luar negara daerah yang tergabung di bawah Majapahit merupakan desantara kacayya, yaitu daerah-daerah di Nusāntara dari Sumatra hingga Papua yang dilindungi oleh Raja Majapahit. Daerah-daerah ini tergabung dalam kerjasama regional, dan bukan merupakan daerah kekuasaan Majapahit. Sebagai terimakasih karena telah dilindungi, daerah-daerah ini mengirimkan upeti (tributary). Daerah-daerah itu, misalnya Mālayu, Palembang, Tanjungpura, Pasir, Bantayan, Luwuk, Maloko, dan Seram. Keadaan seperti ini sama halnya ketika raja-raja (Dātu Śrīwijaya, Mālayu, dan Palembang) di Nusāntara mengirinkan utusan dengan membawa hadiah kepada Kaisar Tiongkok. Hal tersebut bukan berarti mereka adalah jajahan Tiongkok.

Adapun kerajaan-kerajaan lain di luar Nusāntara, seperti Champa, Khmer, Dwarawati, Burma dan lain-lain disebut dengan istilah mitra satata (negara-negara sahabat yang kedudukannya sejajar). Kerajaan-kerajaan ini menjalin hubungan politik dan perdagangan dengan Majapahit. Beberapa pakar arkeologi dan sejarah menduga bahwa politik perluasan Nusantara ini berakhir sampai tahun 1357, yaitu dengan terjadinya peristiwa di Bubat di Majapahit.

“Konsekuensi” dari anggapan ter­sebut tentu timbul pertanyaan sebe­rapa besar angkatan laut Majapahit kala itu? Sementara itu Majapahit baru sele­sai me­numpas beberapa pemberontak­an yang terjadi di Tanah Jawa (kawasan inti Maja­pahit), seperti pem­berontakan di Sadĕng dan Keṭa pada tahun 1331. Apakah mung­kin Majapahit dapat menaklukan daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahannya? Beberapa sumber sejarah dari dua arah (Majapahit dan daerah taklukan) menyebutkan tentang penak­lukan seperti dalam naskah Rāja Puraṇa (Kidung Pasunggrigis) menye­butkan tentang penaklukan Bali pada tahun 1343 dan Prasasti Wadu Tunti menyebut­kan tentang penaklukan Kerajaan Kapalu di Sumbawa pada sekitar tahun 1343. Prasasti Wadu Tunti adalah sebuah prasasti batu yang ditemukan di desa Padede, kecamatan Donggo, kabupaten Bima, di pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Prasasti ini pertama kali dicatat oleh peneliti Belanda G.P. Roufaer.Namun di tempat-tempat lain yang daftar namanya tercantum dalam Nāgarakĕrtāgama, sumber  sejarah seperti itu nyaris tidak ada. Kalaupun ada, hanya bersifat cerita tutur yang diceriterakan dari mulut ke mulut yang pada akhirnya banyak terjadi penyimpangan dan pada akhirnya hilang.

Prasasti Wadu Tunti Prasasti ini ditulis dalam aksara Jawa Kuno dan bahasa Jawa Kuno yang bercampur bahasa lokal. Kata wadu tunti dalam bahasa Bima (Mbojo) berarti 'batu tulis'.

Prasasti ini menjadi semacam bukti arkeologis juga ditemukan di beberapa situs di luar Jawa. “Bukti” arkeologis itu antara lain berupa tembikar dalam bentuk kendi yang oleh para pakar disebut dengan istilah “kendi Majapahit” dengan ciri mempunyai payungan dan dibuat dari tanah liat halus yang berwarna merah. Kendi semacam ini ditemukan di Situs Muara Jambi (Jambi), Ketapang (Kalimantan Barat) dan Bontobontoa (Sulawesi Selatan). Dengan bukti semacam ini beberapa pakar menduga bahwa daerah tersebut merupakan salah satu bagian dari wilayah Majapahit.

Wawasan Dwipantara

Pada sekitar tahun 1260 Kerajaan Mongol yang sudah menguasai Kekaisaran Tiongkok menunjukkan gelagat akan memperluas wilayah ke selatan hingga meyeberangi lautan. Pada tahun 1280 Khubilai Khan mendirikan Dinasty Yuan. Ini tidak berarti secara otomatis wilayah-wilayah lain mengakui pemerintahan Dinasti Yuan. Karena itu, segera ia memulainya dengan meminta pengakuan kekuasaan dari negara-negara yang sebelumya mengakui kekuasaan kaisar-kaisar Tiongkok dari Dinasty Song.

Jawa tidak luput dari rencana besar Khubilai Khan. Utusan yang membawa pesan supaya raja Jawa mau tunduk kepada Kaisar mulai datang pada tahun 1280 dan 1281. Tuntutannya agar raja Jawa mengirimkan seorang pangeran ke Tiongkok sebagai tanda tunduk kepada kekaisaran dinasty Yuan. Pangeran Singhasāri tersebut mungkin dipakai sebagai sandera, alat politik agar Singhasāri tidak melalukan pemberontakan setelah tunduk pada Kaisar Tiongkok.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa persatuan dapat terwujud apabila ada ancaman dari luar. Beberapa puluh tahun sebelum Mahāpatih Gajah Mada bersumpah, Mahārāja Kĕrtanāgara dari Kerajaan Singhasāri juga berniat menyatukan Nusāntara. Hal ini dianggap penting untuk menghadapai ancaman serangan Kerajaan Mongol. Prasasti yang dipahatkan pada bagian belakang arca Camundi yang dikeluarkan oleh Mahārāja Kĕrtanāgara terkandung gagasan perluasan cakrawala mandala ke luar pulau Jawa yang meliputi daerah seluruh dwipāntara. Gagasan ini mulai diwujudkan pada tahun 1270 Masehi. Dalam prasasti itu dikatakan bahwa arca Bhattari Camundi itu ditahbiskan pada waktu Śrī Mahārāja Kĕrtanāgara menang di seluruh wilayah dan menundukan semua pulau-pulau yang lain.

Dalam usahanya menyatukan Nusāntara, Śrī Mahārāja Kĕrtanāgara tidak selalu dengan kekuatan senjata. Dengan Kerajaan Mālayu, Singhasāri tidak melakukan peperangan tetapi menjalin persahabatan. Ekspedisi Pamālayu menghadiahkan sebuah arca Amoghapāśa kepada Mālayu-Dharmaśraya di daerah hulu Batanghari sebagai tanda persahabatan. Mungkin maksudnya mengajak beraliansi dalam menghadapi serangan tentara Mongol yang datang dari utara. Tetapi yang perlu diingat bahwa ketika itu gagasan menyatukan Nusāntara sudah mulai tumbuh, yaitu ketika mengantisipasi serangan dari luar. Namun sayangnya usaha menangkal serangan Mongol tidak berhasil. Singhasāri hancur bukan karena serangan Mongol, tetapi serangan dari Jayakatwang, raja bawahan Singhasāri yang sudah lama menaruh dendam.

Negara Kepulauan

Tampaknya aneh dan janggal apabila sebuah negara terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Di antara pulau-pulau itu ada laut yang bebas dilalui oleh kapal-kapal asing. Dengan demikian, seolah-olah Indonesia ini terpisah-pisah oleh laut bebas. Keadaan ini membuat risih para pemimpin Indonesia. Indonesia, lain dengan Sriwijaya, Singhasari ataupun Majapahit. Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa, budaya, dan bahasa. Laut bukanlah sebagai pemisah tetapi merupakan pemersatu.

Berkaca dari perjalanan sejarah, bangsa Indonesia di bawah Perdana Menteri Djoeanda mengumumkan bahwa, ”segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia.”

Inilah Deklarasi Djoeanda 1957 yang diumumkan ke dunia internasional pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri RI Ir. H. Djoeanda. Kelak pada masa pemerintahan Presiden Megawati, tanggal deklarasi tersebut diperingati sebagai Hari Nusantara. Kita patut bersyukur, kalau tidak ada pengumuman itu maka wilayah Indonesia hanya sebatas 3 mil dari garis pantai sebuah pulau, dan perairan di antara pulau merupakan perairan internasional.

Penerimaan masyarakat internasional atas konsep Negara Kepulauan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB melalui United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Dengan dasar hukum ini, diakui bahwa luas Republik Indonesia mencapai 1,9 juta mil² dan terdiri dari 17.508 pulau. Kini laut di antara pulau merupakan laut pedalaman yang tidak lagi bebas dilalui kapal-kapal asing.

Perjalanan sejarah Bangsa Bahari ini dalam membentuk sebuah Negara Kepulauan sudah sangat panjang. Pada masa Kadātuan Śrīwijaya di abad ke-7-10 Masehi Bangsa Bahari ini sudah mempunyai kedaulatan di laut dengan mewajibkan para saudagar asing menggunakan kapal-kapal Śrīwijaya kalau mau berniaga di wilayah kedaulatannya. Kemudian pada masa pemerintahan Śrī Mahārāja Kĕrtanāgara pada abad ke-13 ada usaha penyatuan dwipāntara, dan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit (abad ke-14) ada usaha penyatuan Nusāntara.

Latar belakang sejarah diatas mendasari tercetusnya Wawasan Nusantara sekaligus Geopolitik Nusantara. Geopolitik merupakan pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Secara umum Geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara.

Secara spesifik, geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi.

Variabel geografi tersebut umumnya mengarah pada lokasi geografis negara atau negara yang dipertanyakan, ukuran negara yang terlibat, iklim wilayah tempat negara tersebut berada, topografi wilayah, demografi, sumber daya alam, dan perkembangan teknologi.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan nusantara. Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. 

Penulis : Pulung Ciptoaji

Catatan Tan Malaka saat setahun mengajar anak-anak kuli kontrak di Deli pada tahun 1920-an menggambarkan kehidupan di sana. “Deli memang tanah emas dan surga bagi kelas kaum kapitalis, namun hanya tanah untuk meneteskan keringat dan air mata. Tanah kematian dan neraka bagi kaum budak. Para kuli melakukan kerja paksa, mereka adalah budak. Para kuli membanting tulang dari dini hari sampai malam, mendapat upah yang cukup buat pengisi perut dan penutup punggung, tinggal di bangsal seperti kambing dalam kandangnya. Sewaktu-waktu dipukul dan dimaki godverdom. Sewaktu-waktu pula bisa kehilangan istri dan anak gadisnya yang dikehendaki ndoro tuan”

Sejak mengetahui kondisi bangsanya yang tertindas, jiwa Tan Malaka berontak. Dia belajar dari pengalaman sejarah, bahwa melawan penjajahan dengan kekerasan akan dibalas setimpal dengan kekerasan. Maka dipilih jalan ketiga yaitu mengerahkan kekuatan pikiran dan memberi semangat kebangsaan, satu satunya cara untuk merubah nasib tanah jajahan.

Rasa perih warga yang terjajah itu baru terawab 102 tahun kemudian. Jika Tan Malaka masih hidup, mungkin dia akan tersenyum sinis atas pengakuan kesalahan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang meminta maaf atas perbudakan dan jual-beli budak yang dilakukan Belanda di masa lampau. Dalam pidato di National Archives, Den Haag, Senin (19/12/2022), permintaan maaf Rutte tetap dilakukan meski para kelompok aktivis memintanya menunggu sampai 1 Juli 2023 agar bertepatan dengan peringatan penghapusan perbudakan oleh Belanda. Negara Belanda secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan selama 250 tahun. Mark menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Praktek perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda itu antara lain di Suriname di Amerika Selatan, Indonesia di timur, serta  pulau-pulau Karibia seperti Curacao dan Aruba. Namun permintaan maaaf pemerintah Belanda ini tidak direspon sama sekali oleh Pemerintah Indonesia.  

Gambaran praktek perbudakan negara Belanda di tanah jajahan menjadi aib besar bangsa tersebut. Di tanah Hindia Belanda, praktek perbudakan sudah muncul sejak kebutuhan tenaga kerja di jaman VOC Batavia. Seratus tahun kemudian setelah VOC runtuh, praktek perbudakan semakin semarak sejak struktur masyarakat kapitalistik terbentuk. Beberapa lembaga keuangan Nederlansche Handels-Maaatschapij  dan Javasche Bank didirikan untuk mengkapitalisasi tanah jajahan. Dua bank besar ini dianggap bisa melayani pengusaha-pengusaha Eropa untuk industri-perkebunan dan pabrik gula. Di awal cultuurstelsel terdapat 30 kontraktor, terdiri dari 17 Tionghoa, 7 Belanda dan 6 Inggris. Untuk mengelola Industri gula itu, orang-orang Inggris saja yang telah menggunakan tehnologi mesin uap, yang lainnya masih menggunakan pengepres ‘tradisional.’ Orang-orang Belanda baru mendatangkan mesin-mesin canggih dalam tahun-tahun 1835-1836.

Untuk mengelola industri perkebunan dan pabrik-pabrik gula, membutuhkan kaum bumiputera menjadi buruh. Sejak saat itu, tanah Hindia Belanda harus melewati perjalanan perbudakan sangat kejam antara tahun 1830-1870. Pada Mei 1842, saat terjadi rotasi penanaman lahan tebu di kabupaten Batang di desa-desa Kaliepoetjang Koelon, Karanganjar dan Wates Ageng akan diadakan perluasan penanaman tebu. Residen meminta tanah-tanah baru untuk dipakai menanam tebu dalam jangka dua tahun. Instruksi gubernemen ini disampaikan langsung oleh bupati Batang kepada para kepala desa. Namun pada 22 Oktober 1842, kontrolir Batang melaporkan ada 46 desa bersama penduduknya yang melakukan cu1tuurdienst tebu untuk masa tanam tahun belum dilunasi upahnya hingga masa kerja musim panen tahun berikutnya. Laporan ini menunjukan bahwa ada praktek sewena-wena kepada warga pribumi untuk kepentingan kapitalis.

Ada beberapa sumber mengatakan, praktek curang dalam pembayaran buruh itu untuk memenuhi pajak natura tebu yang harus dibayarkan dalam kontrak kerja tahun 1841. Dengan upah sebesar 14,22 gulden per kepala. Keadaan menggenting, buruh planter (penanam tebu) yang terlibat kerja onderneming tersebut tidak mau melunasi pajak natura yang dibebankan, melainkan justru berbalik melakukan tuntutan untuk kenaikan upah dari 14,22 gulden menjadi 25 gulden. Protes planter ini terjadi pada 24 Oktober 1842, dan diikuti 600 planter dari 51 desa.

Aksi menuntut hak juga pernah dilakukan di Yogyakarta tahun 1882, berupa pemogokan berturut-turut. Gelombang pertama berlangsung sejak awal minggu terakhir bulan Juli 1882 sampai tanggal 4 Agustus 1882 melanda empat pabrik gula . Gelombang kedua berlangsung dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 22 Agustus 1882, melanda 5 pabrik dan perkebunan. Gelombang ketiga berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai pertengahan Oktober 1882, melanda 21 perkebunan. Lokasi pemogokan adalah Kabupaten Kalasan (pabrik gula Barongan), Kabupaten Sleman (PG. Padokan, PG. Cebongan, PG. Bantul). Isu pemogokan berupa upah, kerja gugur-gunung yang terlalu berat, kerja jaga (wachtdiensten) yang dilakukan 1 hari untuk setiap 7 hari,  kerja moorgan yang tetap

dilaksanakan padahal tidak lazim lagi,  upah tanam (plaantloon) yang sering tidak dibayar, banyak pekerjaan tidak dibayar padahal itu bukan kerja wajib, harga bambu petani yang dibayarkan oleh pabrik terlalu murah bila dibandingkan harga pasar,  beberapa pengawas Belanda sering memukul petani.

Dilihat dari jumlah pribumi yang terlibat protes tersebut tentu merupakan aksi besar. Namun karena belum ada organisasi modern berupa serikat buruh atau organisasi kebangsaan lainnya, seringkali aktivitas politik tersebut berhenti di tengah jalan. Bahkan protes dan mogok kerja itu tidak akan menjadi perhatian para wartawan, aktifis pergerakan kebangsaan dan kelompok kerja politik pada masa itu. Bahkan para peneliti sejarah sekarang hanya menganggap aksi para buruh dan budak abad 19 ini hanya sekedar persoalan protes biasa.

Budak, Buruh dan Petani Pemilik Lahan

Ada perbedaan petani di jaman Hindia Belanda. Petani ini tidak dapat dikategorikan sebagai farmer atau tuan tanah, namun lebih merupakan peasant jenis petani gurem. Kaum tani miskin ini untuk hidupnya harus bekerja sama dengan industri-perkebunan yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga jika ada protes petani yang memproduksi barang dagangan secara massal sepeti tebu, tidak ada bedanya protes para buruh.

Pada abad ke-19, konsepsi Barat akses seseorang terhadap tanah akan menentukan seseorang diklasifikasikan sebagai farmer atau worker (budak). Memang petani di pulau Jawa punya akses terhadap tanah negara. Hal ini dalam konstruksi Van den Bosch adalah pranata bumiputra. Sedangkan untuk mengolah tanah menggunakan ikatan-ikatan adat. Pengalokasian sebidang tanah di suatu keluarga sama artinya memberi beban dari negara  atas petani untuk menuntut sebagian dari hasil tanah tersebut. Pungutan itu bisa digunakan untuk kepentingan penguasa bumiputra tertinggi di wilayahnya.

Di dalam desa-desa terdapat distribusi atas hasil tanah, dan dialirkan kepada bupati atau raja dalam bentuk-bentuk upeti. Dengan menggunakan bentuk penguasaan tanah ini  maka penguasa bisa leluasa menggunakan sistem untuk memobilisasi petani.

Saat Inggris mengutus Thomas Stamford Raffles, dalam kurun pemerintahannya yang singkat di Jawa (1811-1816), telah meletakkan dasar-dasar penting bagi perubahan kepemilikan tanah. Kebijakan Raffles ini masih menjunjung tinggi kapitalisme dengana menerapkan ambil alih seluruh tanah di Jawa menjadi milik negara. Bagi Raffles tidak ada pemilikan tanah pribadi dalam masyarakat bumiputra. Raffles juga menerapkan penyeragaman upeti kepada para penguasa bumiputra sebagai bukti dari pemilikan tanah negara. Kebijakan Raffles sebetulnya dipengaruhi oleh sistem sosial Zamindar (“tuan-tanah”) yang ada di India.

Konsep Raffles tentang pemilikan tanah negara ini diadaptasi dan digunakan untuk berlangsungnya cultuurstelsel dengan melakukan modifikasi-modifikasi. Seperti, tanah yang diambil negara itu sebagai upaya menarik uang dari petani karena petani menjadi penyewa sehingga wajib membayar sewa tanah (Iandrente). Kebijakan itu oleh den Bosch dibalik menjadi tanah dikembalikan kepada rakyat bumiputra. Pengembalian tanah tersebut disertai beban yakni setiap petani yang mendapat tanah, wajib menanami dengan tanaman dagang konsumsi dunia. Atau menyediakan diri untuk bekerja selama 66 hari kepada pemerintah. Pewajiban kerja yang diajukan Bosch ini dianggap lebih ringan jika dibandingkan dengan kewajiban membayar pajak (lanrente). (pul)

Presiden Soekarno 

abad.id- Buah pemikiran Soekarno tentang Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba. Pancasila hasil dari proses perenungan Soekarno selama 4 tahun selama diasingkan ke Endeh. Pengasingan sengaja dilakukan oleh kolonial Belanda untuk memutus hubungan Soekarno dan loyalisnya.

Mulai 14 Januari 1934 Soekarno bersama sang istri, Inggit Garnasih, serta ibu mertua (Ibu Amsi) dan anak angkatnya, Ratna Djuami, mulai tinggal di rumah tahanan yang terletak di Kampung Ambugaga, Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Soekarno dan keluarga hidup di lingkungan terpencil di tengah-tengah penduduk berpendidikan rendah. Kehidupan Soekarno dan keluarganya serba sederhana dan jauh dari hiruk-pikuk politik seperti di kota besar.

Meski demikian, Soekarno jadi lebih banyak berpikir dan melakukan perenungan. Soekarno memperdalam pengetahuannya tentang agama-agama. Berkat kontaknya dengan para pater ia memperoleh pengertian tentang Katolik Roma. Dengan seorang guru Kristen, Georgette Manafe, ia membahas ajaran Protestan. Enerji paling banyak dituangkan Soekarno dalam mempelajari agama Islam.

Dalam buku Soekarno Biografi tulisan warga negara Belanda Lambert Giebels menyebutkan, Soekarno juga berkorespondensi secara intensif dengan seorang ulama bernama A. Hasan, yang ia kenal sewaktu di Bandung. Hasan adalah seorang India dari Madras yang dalam tahun 1924 pindah ke Bandung. A Hasan termasuk pimpinan Persatuan Islam (Perkumpulan Islam) atau di-singkat Persis, yang reformis. Persis terutama bergerak di bidang pengajaran agama Islam dan untuk tujuan itu mengeluarkan buku pelajaran agama. Buku pelajaran yang paling terkenal yang ditulis oleh Hasan sendiri berjudul Soal Jawab. Di dalamnya Hasan membeberkan visinya mengenai Islam dalam bentuk tanya jawab.

Korespondensi antara Soekarno dan Hasan dimulai pada 1 Desember 1934. Dalam suratnya yang pertama ia meminta Hasan untuk mengirimkan buku-buku pelajaran tentang Islam. “Tidak ada agama yang lebih mendukung kesamaan manusia daripada Islam", demikian Soekarno dalam suratnya. Dalam surat-menyurat sesudah itu, Soekarno menganalisis Islam dengan cara berpikir yang kritis. Terutama hadish. “Mempelajari hadish bagi saya sangat penting”, demikian ia menulis pada 26 Maret 1935.

"Adalah keyakinan saya yang terdalam (.....) bahwa dunia Islam terbelakang karena banyak orang terlalu memperhatikan hadish-hadish yang tidak berisi dan palsu. Dengan demikian agama Islam diselubungi oleh kabut konservatisme, tahayul, fitnah, anti-rasionalisme, dsb. Padahal tidak ada agama yang lebih rasionil dan sederhana daripada Islam," tulisa Soekarno.

Kritik Soekarno terhadap kebekuan dalam agama Islam juga berlaku untuk pelaksanan figh."Islam adalah keringgalan seribu tahun", tulis Soekarno kepada gurunya di Bandung. la berpendapat bahwa inilah sebabnya mengapa agama Islam tidak berhasil untuk menjadi lebih modern.

Soekarno menyalahkan para pimpinan spiritual, ulama dan kiai, yang menurut dia menolak ilmu pengetahuan modern dan yang “dengan kesalehan yang lugu dan ketaatan atas apa saja yang berasal dari negar-negara Arab" menjadikan Islam Indonesia 'agama serban'. Soekarno menulis kepada Hasan bahwa ia sering bertukar pikiran dengan 'para pastor dari Endeh'.

Pada waktu itu Soekarno, seperti juga bagian terbesar penduduk Jawa, tergolong 'abangan'. Ia menikahi dan menceraikan putri Tjokro menurut tata cara Islam, dan dengan Inggit ia memasuki pernikahan di hadapan seorang penghulu Islam. Di Endeh Soekarno adalah penganut Islam yang tekun beribadah, dengan cara yang baik menurut dia. "Islam is progress,”demikianlah ia merangkum dengan singkat dan jelas visinya dalam salah satu suratnya.

Soekarno ingin membuang tradisi-tradisi yang kolot, mencari jalan menuju penghayatan agama yang lebih dewasa, lebih modern. Ia juga akan mempraktekkannya di Bengkulu. Di Endeh Soekarno setia melaksanakan ibadah sembahyang. Di rumahnya ada satu kamar khusus yang dipakai sebagai kamar meditasi yang bersahaja. Di sanalah lima kali sehari Soekarno menarik diri untuk bersembahyang. Setiap hari Jumat, Soekarno bersama seisi rumah melaksanakan sembahyang.

Hasan meminta izin Soekarno untuk menerbitkan surat-suratnya. Soekarno tidak keberatan.Surat-surat itu diterbitkan di bawah judul surat-surat Islam dari Endeh. Dalam masa enam tahun antara 1933-1938, hanya surat-surat Soekarno inilah yang diterbitkan.

Mengenai nasionalisme, selama di Flores Soekarno tidak mempublikasikan apa-apa. Akan tetapi, ia merenungkannya secara mendalam. Ini biasa ia lakukan di bawah sebuah pohon sukun yang berdiri di samping alun-alun. Dalam otobiografi Soekarno mengingat kembali pohon sukun itu dengan nostalgia yang meluap-luap.

"Pohon itu di atas sebuah bukit berumput, dan dari sana saya dapat memandang seluruh teluk. Di sana selama berjam-jam saya bermimpi dengan mata terbuka, sambil memandang luasan langit yang biru dengan tepi-tepinya yang putih berawan. Kadang-kadang seekor kambing tersesat lewat di depan saya (...).

Soekarno kerap berkontemplasi di bawah pohon sukun yang berjarak 700 meter dari kediamannya. Biasanya, Soekarno pergi sendiri ke tempat itu pada Jumat malam.  Di tempat tersebut Soekarno mengaku mendapatkan pemikiran soal butir-butir Pancasila. Ia memiliki cerita sendiri soal itu.

"Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu hari demi hari... Di sana, dengan pemandangan laut lepas tiada yang menghalangi, dengan langit biru yang tak ada batasnya dan mega putih yang menggelembung.., di sanalah aku duduk termenung berjam-jam. Aku memandangi samudera bergolak dengan hempasan gelombangnya yang besar memukuli pantai dengan pukulan berirama. Dan kupikir-pikir bagaimana laut bisa bergerak tak henti-hentinya. Pasang surut, namun ia tetap menggelora secara abadi. Keadaan ini sama dengan revolusi kami, kupikir. Revolusi kami tidak mempunyai titik batasnya. Revolusi kami, seperti juga samudra luas, adalah hasil ciptaan Tuhan, satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu di waktu itu bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada."

“Saya melihat ombak-ombak raksasa dari lautan datang bergulung-gulung dan irama pasti memukul pantai. Dan saya berpikir bahwa orang tidak akan pernah dapat menghentikan gerakan laut. Ada pasang dan ada surut, tetapi gelombang akan menggulung terus. Demikian juga dengan revolusi kami. Revolusi kami,  tidak pernah akan berhenti".

Di Endeh, Soekarno menjadi seorang muslim yang aktif menjalankan agamanya. Ia dibesarkan dalam suasana sinkretisme agama. Dari pihak ibunya ia mengenal ajaran Hindu Bali, dari bapaknya ia mempelajari Primbon Jawa sebelum Islam dan ia juga dibekali sedikit teosofi. Di Flores ia berkenalan dengan ajaran Katolik dan mempelajari sedikit tentang ajaran Protestan. Ia mempunyai toleransi keagamaan. Demikianlah ia pernah mencatat dalam suratnya kepada pater Van der Heijden, “Seorang Hindu Sanyasin berkata bahwa pengikut-pengikut Kristus, Buddha maupun Mohammad adalah ombak-ombak di samudera luas. Samudera luas itulah Aku”.

Sambil merenungkan revolusi dan kemerdekaan Indonesia, gambaran tentang 'jembatan emas' yang menghubungkannya dengan tanah perjanjian yang menunggu Marhaen dan Kromo, kembali muncul dalam hatinya. Sambil duduk di bawah pohon sukun Soekarno, seperti yang diceritakannya di kemudian hari, merumuskan ideologi negara untuk suatu negara Indonesia yang merdeka. Inilah yang belakang hari dinamai Pancasila dan mencakup Ketuhanan yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Nasionalisme, Demokrasi,dan Keadilan Sosial.

Kelak, gagasan tentang butir-butir Pancasila itu disampaikan Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang digelar 1 Juni 1945. Kala itu, Soekarno mengemukakan ide tentang lima dasar negara yakni Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhananan Yang Maha Esa. Lima prinsip dasar itu akhirnya dipilih menjadi rumusan dasar negara, dan disempurnakan menjadi Pancasila. Hingga kini, Pancasila menjadi dasar negara yang nilai-nilainya dianut oleh bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni pun diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. (pul)

abad.id- Raden Trunojoyo seorang pejuang Madura yang ikut menyingkirkan Amangkurat I dari tahta Mataram. Gelar pahlawan diberikan kepadanya, karena terlibat melawan kesewenang-wenangan mataram. Lalu, siapakah sebenarnya Raden Trunojoyo ini.

Raden Trunojoyo sebenarnya masih memiliki hubungan darah dengan Mataram di masa Sultan Agung. Kakek dari Trunojoyo adalah adik ipar Sultan Agung. Dalam silsilahnya, Trunojoyo adalah putra dari Raden Demang Mloyo Kusumo atau Raden Maluyo. Adapun Raden Maluyo adalah anak ketiga dari Cakraningrat I alias Raden Praseno, putra Arosbaya. Nah,Cakraningrat I (1624-1648) ini merupakan gelar yang diberikan Sultan Agung kepada adik iparnya itu. Sultan Agung sangat memperhatikan wilayah timur pulau Madura.

Dengan gelar Cakraningrat 1 ini, maka seluruh Madura berada di bawah pimpinan Raden Praseno,  wilayah timur tetap tunduk dan patuh kepada kekuasaan Kerajaan Mataram Sultan Agung di Jawa. Dengan demikian, Trunojoyo masih memilih hubungan dekat dengan Mataram.

Pada masa Mataram dipimpin Amangkurat I, Trunojoyo menjadi satu-satunya bangsawan Madura yang berhasil memberontak terhadap pemerintahan Jawa. Bahkan, dalam pemberontakan tersebut, pasukan Trunojoyo yang bermarkas di Kediri berhasil menjarah Keraton Mataram, sehingga menyebabkan Amangkurat I melarikan diri dan meninggal dalam pelariannya.

Di satu sisi Trunojoyo dianggap sebagai pemberontak, tetapi di sisi lain dianggap sebagai pahlawan. Namun, tampaknya, sebutan pahlawan lebih tepat diberikan, karena langkah Trunojoyo itu mendapat dukungan rakyat yang tertindas. Sebab raja Amangkurat I yang berkuasa dikenal sangat sewenang-wenang dan kejam tidak memperhatikan rakyatnya.

Pemberontakan Trunojoyo memberikan warna baru bagi kekuasaan Mataram yang semena-mena itu. Dengan alasan tersebut, maka Trunojoyo lebih tepat dianggap sebagai pahlawan daripada pemberontak. Dan, faktanya, sekarang pun Trunojoyo menjadi salah satu pahlawan Indonesia.

Sebenarnya, hubungan dekat terjalin antara Trunojoyo dengan Amangkurat I. Betapa tidak, saat kecil, Trunojoyo tinggal dan dibesarkan di lingkungan Keraton Mataram yang pada waktu itu sudah dipimpin oleh Amangkurat I. Namun, pada tahun 1648, keluarga Trunojoyo menjadi korban rezim Amangkurat I yang dianggap melawan. Keluarga besar mereka pun dibunuh, termasuk Cakraningrat I (kakek Trunojoyo) dan Raden Demang Mloyo Kusumo (ayah Trunojoyo).

Karena sang kakek penguasa Madura telah wafat, maka tampuk kekuasaan Madura jatuh kepada putra kedua Cakraningrat I yang bernama Raden Undakan. Raden Undakan ini kemudian bergelar Cakraningrat II yang berkuasa sejak 1648 sampai 1707. Nah,ketika memerintah Madura, ternyata Cakraningrat II tidak mendapat simpati rakyat, karena sifat-sifatnya sangat buruk. Cakraningrat II sangat tidak bijaksana, sehingga banyak bawahannya melakukan kekerasan terhadap rakyat Madura. Bahkan Cakraningrat II malah sering berada di Keraton Mataram.

Melihat realitas demikian, Trunojoyo merasa terpanggil untuk membebaskan rakyat Madura dari penindasan pamannya. Kebetulan,  saat pengaruh Cakraningrat II semakin melemah, dengan mudah Pangeran Trunojoyo mengambil simpati rakyat Madura. Akhirnya, tampillah Trunojoyo sebagai penguasa baru Madura, dengan wilayah mulai Bangkalan sampai Sumenep.

Setelah menjadi penguasa Madura, Trunojoyo banyak melancarkan serangan terhadap orang-orang yang bertindak kejam dan tidak adil. Tidak hanya VOC saja yang menjadi musuh Utama Trunojoyo, tetapi saudaranya sendiri, yakni Amangkurat I.

Perjuangan Trunojoyo terhadap Mataram sebenarnya sangat berat, sebab yang dilawannya masih dari kalangan kerabat sendiri.  Serangan tersebut berhasil membuat sang sultan berada di pelarian hingga akhir hayatnya. Pasukan Trunojoyo didukung oleh beberapa adipati dan mantan putra Mahkota Mataram sendiri, Amangkurat II, lebih dikenal dengan nama "Pemberontakan Trunojoyo".

Keterlibatan  Adipati Anom (Amangkurat II) yang dipecat dari posisinya sebagai putra mahkota oleh ayahnya, karena kecewa dengan Amangkurat I. Namun ia tidak berani memberontak secara terang-terangan. Maka, ia diam-diam meminta bantuan Trunojoyo yang sudah memiliki kekuatan cukup kuat di Madura untuk melawan Mataram.

Adipati Anom kemudian membuat perjanjian dengan Trunojoyo, bahwa apabila Trunojoyo berhasil menyingkirkan ayahnya Amangkurat I, dari tahta Mataram, maka Adipati Anom akan menjadi raja Mataram menggantikan Amangkurat I. Adapun imbalan kepada Trunojoyo adalah Madura dan sebagian Jawa Timur.  Dengan perjanjian itu, maka Trunojoyo pun menyetujuinya. (pul)

Bung Karno meninggal dunia pada Minggu, 21 Juni 1970 di Wisma Yaso Jakarta. Foto dok net 

abad.id- Cerita tentang hari-hari terakhir Soekarno di masa hidupnya yang tinggal dalam kondisi sakit di Wisma Yaso, menjadi sejarah pahit bagi bangsa Indonesia.  Soekarno resmi menanggalkan kursi RI-1 pada 1967 setelah menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan. Tak sampai di situ, pada 12 Maret 1967, MPRS menerbitkan Ketetapan MPRS Nomor 33/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

Disebutkan dalam TAP MPRS tersebut bahwa Soekarno tidak menyampaikan pertanggungjawaban secara jelas soal pemberontakan G 30 S/PKI. Soekarno juga disebut terindikasi melakukan kebijakan yang secara tidak langsung menguntungkan dan melindungi tokoh-tokoh G 30 S/PKI.

TAP MPRS itu juga melarang Soekarno melakukan kegiatan politik hingga pemilihan umum. Terbitnya MPRS Nomor 33/1967 menandakan runtuhnya era kekuasaan Sang Proklamator.

Sejak hari itu, kehidupan Soekarno berubah drastis setelah. Dia diusir dari Istana Negara Jakarta. Bung Karno sempat menjadi "tahanan rumah" di Istana Bogor, lalu berpindah ke Wisma Yaso Jakarta. Di rumah itu, Soekarno tak punya teman bicara. Bahkan, anak-anak Soekarno hanya diizinkan menjenguk dengan waktu terbatas.

Dalam buku Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977 tulisan Ramadhan KH menyebutkan, Soekarno selalu diawasi penjaga dengan ketat. Tak hanya terasing, siapapun yang hendak menjenguk harus melewati pemeriksaan terkait apa dan tujuannya. Sejak tinggal di Wisma Yaso, kondisi Soekarno terus memburuk. Presiden pertama RI itu memang menderita penyakit batu ginjal, peradangan otak, jantung, dan tekanan darah tinggi.

Setelah tiga tahun melewati hari-hari sunyi, akhirnya, Bung Karno mengembuskan napas terakhirnya pada Minggu, 21 Juni 1970. “Begitu kabar duka yang saya tarima. Innalillahi wainna ilaihi rojiun. Setelah terkejut dan mendoa, segera saya pergi. Tapi saya tak sempat melihat jenazah beliau di rumah sakit,” kata Bang Ali Sadikin mantan Gubernur DKI Jakarta.

Ali Sadikin mengaku merasa kehilangan seorang Bapak bangsa. Seperti juga banyak orang, Bang Ali juga disadarkan, bahwa telah kehilangan seorang pemimpin besar, pemimpin bangsa yang berharga, yang sangat berarti, malahan dikagumi oleh banyak bangsa di dunia.

Ketika ikut dalam suasa berkabung, banyak orang mengungkapkan penghargaan yang tinggi kepada Bung Karno. “Beliau penggugah seluruh bangsa untuk mengenal hak-haknya. Seluruh rakyat jadi bersatu dikarenakannya, dan kemerdekaan kita tercapai. Kolonialis pernah pusing disebabkannya. Dunia pernah geger, dan kini telah menghadap kepada Yang Maha Kuasa,” tulis Bang Ali.

Bang Ali masih ingat bulan-bulan terakhir sebelum meninggal dunia. saat itu menengok Bung Karno di Wisma Yaso. Keadaan tempat tinggal sangat kotor, penuh kotor debu di mana-mana. Padahal Bung Karno sangat menyukai kebersihan. Kebunnya juga tidak diurus. Di dalam ruangan sangat kotor. Padahal Bung Karno juga tidak senang pada kekotoran.

“Jangankan pada kekotoran yang begitu tampak dan bertumpuk, debu sedikit pun beliau tidak senang. Beliau sangat teliti, mencintai keindahan dan kebersihan. Saya jadi amat sedih. Pikiran saya, kok tega-teganya orang terhadap beliau. Saya yakin, pasti beliau merasa menderita. Apakah itu disengaja? Masa ada yang sengaja berbuat begitu? Sampai sekarang saya tidak mengetahui jawabannya yang pasti,” cerita Bang Ali.

Ali Sadikin selalu ingat kebiasaan Bung Karno suka mengobrol. Pada waktu ada di Wisma Yaso tak ada orang yang menjadi tempat mengeluarkan isi hatinya. Tentunya beliau merasa tertekan. Ali merasa sangat dekat dengan Bung Karno. Sebab Bung karno selalu correct terhadap kepemimpinan Jakarta di tangan Ali Sadikin.

“Yang saya rasakan, beliau hebat rasa kemanusiaannya. Orang yang sebelumnya benci terhadapnya, begitu bertemu dan bergaul dengannya pasti berbalik mengaguminya. Soalnya, seperti yang saya rasakan, kita dianggap sebagai manusia yang sama derajatnya. Kita tidak kikuk berhadapan dengannya. Tidak ada rasa takut. Pokoknya kita bebas. Caranya juga enak gitu. Tidak harus resmi-resmian. Kalau kita bertemu dalam resepsi, beliau datang menghampiri kita dan kasih tangan. Apa kabar kamu? tegurnya. Mendengar begitu, kan enak,” tambah Ali Sadikin.

Rasa kagum terhadap Bung Karno ternyata menembus batin dan hati nurani Ali Sadikin. Dari hari ke hari, semakin bertambah menghargainya. Bukan karena Bung Karno yang memilih dan mengangkat menjadi Gubernur Jakarta, bukan semata karena Sukarno yang mencambuk setelah dilantik. Namun karena renungan yang menimbang-nimbang antara kebaikannya dan kesalahannya. Bung Karno berhasil menyatukan bangsa. Namun tidak menutup mata, telinga dan perasaan. Bung Karno juga punya kekeliruan. Tapi kalau dihitung-hitung, lebih banyak jasanya.

Sepeninggal Bung Karno, Ali Sadikin mengaku terharu melihat putera-puteri Bung Karno. Maka dibuatlah ide menghimpun dana. Ada pengusaha-pengusaha besar yang membantu untuk bisa memberikan rumah kepada Megawati, Sukmawati dan Guruh yang waktu itu tidak mempunyai rumah. Ali Sadikin mengambil inisiatif begitu, karena tidak tega melihat anak-anak Sukarno tidak punya atap. Ali sakidin mengetuk hati para pengusaha. “Pak Hasjim Ning saya mintai bantuannya. Saya tahu Pak Hasjim dekat dengan Bung karno, dalam pengertian baik, bukan dekat untuk mendapatkan fasilitas. Sejak zaman Jepang Pak Hasjim sudah berdagang,” tambah Ali Sadikin.

Ada kesan yang tidak bisa dilupakan tentang Sukarno, bahwa kemauan dan kehendak tidak pernah bisa dicegah. Suatu ketika Bung Karno memanggil Ali Sadikin saat menjadi Menko Urusan Maritim. Bung Karno meminta bantuan untuk kepentingan mertuanya. Ia juga waktu itu tidak bilang harus, tapi bertanya, "Bisa nggak?"

Kemudian Ali Sadikin membawa berkas-berkasnya ke kantor.  Lalu dipelajari masalahnya bersama staf saya. Ternyata permintaannya tidak bisa dilaksanakan, tidak mungkin. Lalu Ali Sadikin menyampaikan langsung kepada Bung Karno. “Setelah saya jelaskan, Bung Karno berkata, baiklah kalau begitu, selesai persoalan itu,” perintah Bung karno kepada Ali Sadikin.

Dalam pandangan Ali Sadikin, orang ini benar-benar hebat. Ia tidak mempergunakan kekuasaannya sebagai Presiden untuk soal-soal yang kecil. "Paling penting buat saya, merasa ia menghargai saya sebagai pembantunya. Karena peraturan mengatakan tidak bisa, dan saya sebagai bawahan berani berkata begitu, berarti ia menghargai saya. Ia pun tidak marah. Apalagi sentimen. Buktinya, saya masih sering diajaknya berlenso-lenso bersama isteri saya, Nani,” cerita Ali Sadikin. (pul)