Penulis : Pulung Ciptoaji

Catatan Tan Malaka saat setahun mengajar anak-anak kuli kontrak di Deli pada tahun 1920-an menggambarkan kehidupan di sana. “Deli memang tanah emas dan surga bagi kelas kaum kapitalis, namun hanya tanah untuk meneteskan keringat dan air mata. Tanah kematian dan neraka bagi kaum budak. Para kuli melakukan kerja paksa, mereka adalah budak. Para kuli membanting tulang dari dini hari sampai malam, mendapat upah yang cukup buat pengisi perut dan penutup punggung, tinggal di bangsal seperti kambing dalam kandangnya. Sewaktu-waktu dipukul dan dimaki godverdom. Sewaktu-waktu pula bisa kehilangan istri dan anak gadisnya yang dikehendaki ndoro tuan”

Sejak mengetahui kondisi bangsanya yang tertindas, jiwa Tan Malaka berontak. Dia belajar dari pengalaman sejarah, bahwa melawan penjajahan dengan kekerasan akan dibalas setimpal dengan kekerasan. Maka dipilih jalan ketiga yaitu mengerahkan kekuatan pikiran dan memberi semangat kebangsaan, satu satunya cara untuk merubah nasib tanah jajahan.

Rasa perih warga yang terjajah itu baru terawab 102 tahun kemudian. Jika Tan Malaka masih hidup, mungkin dia akan tersenyum sinis atas pengakuan kesalahan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang meminta maaf atas perbudakan dan jual-beli budak yang dilakukan Belanda di masa lampau. Dalam pidato di National Archives, Den Haag, Senin (19/12/2022), permintaan maaf Rutte tetap dilakukan meski para kelompok aktivis memintanya menunggu sampai 1 Juli 2023 agar bertepatan dengan peringatan penghapusan perbudakan oleh Belanda. Negara Belanda secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan selama 250 tahun. Mark menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Praktek perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda itu antara lain di Suriname di Amerika Selatan, Indonesia di timur, serta  pulau-pulau Karibia seperti Curacao dan Aruba. Namun permintaan maaaf pemerintah Belanda ini tidak direspon sama sekali oleh Pemerintah Indonesia.  

Gambaran praktek perbudakan negara Belanda di tanah jajahan menjadi aib besar bangsa tersebut. Di tanah Hindia Belanda, praktek perbudakan sudah muncul sejak kebutuhan tenaga kerja di jaman VOC Batavia. Seratus tahun kemudian setelah VOC runtuh, praktek perbudakan semakin semarak sejak struktur masyarakat kapitalistik terbentuk. Beberapa lembaga keuangan Nederlansche Handels-Maaatschapij  dan Javasche Bank didirikan untuk mengkapitalisasi tanah jajahan. Dua bank besar ini dianggap bisa melayani pengusaha-pengusaha Eropa untuk industri-perkebunan dan pabrik gula. Di awal cultuurstelsel terdapat 30 kontraktor, terdiri dari 17 Tionghoa, 7 Belanda dan 6 Inggris. Untuk mengelola Industri gula itu, orang-orang Inggris saja yang telah menggunakan tehnologi mesin uap, yang lainnya masih menggunakan pengepres ‘tradisional.’ Orang-orang Belanda baru mendatangkan mesin-mesin canggih dalam tahun-tahun 1835-1836.

Untuk mengelola industri perkebunan dan pabrik-pabrik gula, membutuhkan kaum bumiputera menjadi buruh. Sejak saat itu, tanah Hindia Belanda harus melewati perjalanan perbudakan sangat kejam antara tahun 1830-1870. Pada Mei 1842, saat terjadi rotasi penanaman lahan tebu di kabupaten Batang di desa-desa Kaliepoetjang Koelon, Karanganjar dan Wates Ageng akan diadakan perluasan penanaman tebu. Residen meminta tanah-tanah baru untuk dipakai menanam tebu dalam jangka dua tahun. Instruksi gubernemen ini disampaikan langsung oleh bupati Batang kepada para kepala desa. Namun pada 22 Oktober 1842, kontrolir Batang melaporkan ada 46 desa bersama penduduknya yang melakukan cu1tuurdienst tebu untuk masa tanam tahun belum dilunasi upahnya hingga masa kerja musim panen tahun berikutnya. Laporan ini menunjukan bahwa ada praktek sewena-wena kepada warga pribumi untuk kepentingan kapitalis.

Ada beberapa sumber mengatakan, praktek curang dalam pembayaran buruh itu untuk memenuhi pajak natura tebu yang harus dibayarkan dalam kontrak kerja tahun 1841. Dengan upah sebesar 14,22 gulden per kepala. Keadaan menggenting, buruh planter (penanam tebu) yang terlibat kerja onderneming tersebut tidak mau melunasi pajak natura yang dibebankan, melainkan justru berbalik melakukan tuntutan untuk kenaikan upah dari 14,22 gulden menjadi 25 gulden. Protes planter ini terjadi pada 24 Oktober 1842, dan diikuti 600 planter dari 51 desa.

Aksi menuntut hak juga pernah dilakukan di Yogyakarta tahun 1882, berupa pemogokan berturut-turut. Gelombang pertama berlangsung sejak awal minggu terakhir bulan Juli 1882 sampai tanggal 4 Agustus 1882 melanda empat pabrik gula . Gelombang kedua berlangsung dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 22 Agustus 1882, melanda 5 pabrik dan perkebunan. Gelombang ketiga berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai pertengahan Oktober 1882, melanda 21 perkebunan. Lokasi pemogokan adalah Kabupaten Kalasan (pabrik gula Barongan), Kabupaten Sleman (PG. Padokan, PG. Cebongan, PG. Bantul). Isu pemogokan berupa upah, kerja gugur-gunung yang terlalu berat, kerja jaga (wachtdiensten) yang dilakukan 1 hari untuk setiap 7 hari,  kerja moorgan yang tetap

dilaksanakan padahal tidak lazim lagi,  upah tanam (plaantloon) yang sering tidak dibayar, banyak pekerjaan tidak dibayar padahal itu bukan kerja wajib, harga bambu petani yang dibayarkan oleh pabrik terlalu murah bila dibandingkan harga pasar,  beberapa pengawas Belanda sering memukul petani.

Dilihat dari jumlah pribumi yang terlibat protes tersebut tentu merupakan aksi besar. Namun karena belum ada organisasi modern berupa serikat buruh atau organisasi kebangsaan lainnya, seringkali aktivitas politik tersebut berhenti di tengah jalan. Bahkan protes dan mogok kerja itu tidak akan menjadi perhatian para wartawan, aktifis pergerakan kebangsaan dan kelompok kerja politik pada masa itu. Bahkan para peneliti sejarah sekarang hanya menganggap aksi para buruh dan budak abad 19 ini hanya sekedar persoalan protes biasa.

Budak, Buruh dan Petani Pemilik Lahan

Ada perbedaan petani di jaman Hindia Belanda. Petani ini tidak dapat dikategorikan sebagai farmer atau tuan tanah, namun lebih merupakan peasant jenis petani gurem. Kaum tani miskin ini untuk hidupnya harus bekerja sama dengan industri-perkebunan yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga jika ada protes petani yang memproduksi barang dagangan secara massal sepeti tebu, tidak ada bedanya protes para buruh.

Pada abad ke-19, konsepsi Barat akses seseorang terhadap tanah akan menentukan seseorang diklasifikasikan sebagai farmer atau worker (budak). Memang petani di pulau Jawa punya akses terhadap tanah negara. Hal ini dalam konstruksi Van den Bosch adalah pranata bumiputra. Sedangkan untuk mengolah tanah menggunakan ikatan-ikatan adat. Pengalokasian sebidang tanah di suatu keluarga sama artinya memberi beban dari negara  atas petani untuk menuntut sebagian dari hasil tanah tersebut. Pungutan itu bisa digunakan untuk kepentingan penguasa bumiputra tertinggi di wilayahnya.

Di dalam desa-desa terdapat distribusi atas hasil tanah, dan dialirkan kepada bupati atau raja dalam bentuk-bentuk upeti. Dengan menggunakan bentuk penguasaan tanah ini  maka penguasa bisa leluasa menggunakan sistem untuk memobilisasi petani.

Saat Inggris mengutus Thomas Stamford Raffles, dalam kurun pemerintahannya yang singkat di Jawa (1811-1816), telah meletakkan dasar-dasar penting bagi perubahan kepemilikan tanah. Kebijakan Raffles ini masih menjunjung tinggi kapitalisme dengana menerapkan ambil alih seluruh tanah di Jawa menjadi milik negara. Bagi Raffles tidak ada pemilikan tanah pribadi dalam masyarakat bumiputra. Raffles juga menerapkan penyeragaman upeti kepada para penguasa bumiputra sebagai bukti dari pemilikan tanah negara. Kebijakan Raffles sebetulnya dipengaruhi oleh sistem sosial Zamindar (“tuan-tanah”) yang ada di India.

Konsep Raffles tentang pemilikan tanah negara ini diadaptasi dan digunakan untuk berlangsungnya cultuurstelsel dengan melakukan modifikasi-modifikasi. Seperti, tanah yang diambil negara itu sebagai upaya menarik uang dari petani karena petani menjadi penyewa sehingga wajib membayar sewa tanah (Iandrente). Kebijakan itu oleh den Bosch dibalik menjadi tanah dikembalikan kepada rakyat bumiputra. Pengembalian tanah tersebut disertai beban yakni setiap petani yang mendapat tanah, wajib menanami dengan tanaman dagang konsumsi dunia. Atau menyediakan diri untuk bekerja selama 66 hari kepada pemerintah. Pewajiban kerja yang diajukan Bosch ini dianggap lebih ringan jika dibandingkan dengan kewajiban membayar pajak (lanrente). (pul)

Eksekusi Kartosoewirjo dilakukan pasukan TNI dengan mata tertutup Foto dok net 

abad.id-Sudah beberapa kali kelompok Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) melakkan aksi pemberontakan dan teror. Bahkan dua kali kelompok ini melakukan percobaan pembunuhan terhadap Sukarno. peristiwa paling berkesan saat meledakan bom di perguruan Cikini, serta aksi pelemparan granat saat Presiden sholat Id. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dikenal salah satu gerakan radikal yang dilahikan pasca proklamasi kemerdekaan dan agresi Belanda.

Aksi pembangkangan kelompok ini paling panjang dalam sejarah Indonesia. Durasi konflik antara DI/TII dan Pemerintah berlangsung selama 13 tahun (1949-1962). Bahkan menurut versi orang-orang DI/TII, perlawanan masih berlangsung hingga saat ini dengan berkamuflase menjadi gerakan bawah tanah NII.

Dalam sejarahnya, kelompok Darul Islam/Tentara Islam Indonesia sebagian besar berasal dari laskar Hizbullah dan Sabilillah. Kelompok ini ikut berjuang bersama melawan militer Belanda bersama TNI sejak perang 10 November di Suranaya dan perlawanan Agresi Militer pertama. Benih - benih permusuhan baru muncul pada awal 1949.

Saat itu terjadi pertemuan antara SM Kartosoewirjo dengan Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Syahroni.  Pertemuan terjadi lantaran para tokoh ini menentang Perjanjian Renville. Mereka menganggap perjanjian tersebut tidak melindungi warga Jawa Barat.  Kartosoewirjo langsung memerintahkan anak buahnya untuk memerangi para prajurit TNI yang pulang kandang ke Jawa Barat akibat bubarnya kesepakatan Perjanjian Renville.

Eskalasi penentangan itu semakin memuncak saat Kartosoewirjo mendeklarasikan berdirinya negara Islam yaitu Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Dicetusnya NII ini menjadi bentuk protes Kartosoewirjo kepada pemerintah Indonesia yang dia anggap terlalu lemah. Pengaruh dari Kartosoewirjo semakin membesar setelah ia mendirikan angkatan bersenjata untuk NII yang bernama Tentara Islam Indonesia (TII).  Tujuan TII untuk memerangi pasukan TNI agar bisa memisahkan diri dari negara Indonesia. 

Kartosoewirjo yakin semua masalah kenegaraan bisa diatasi jika menerapkan syariat islam. Tujuan lainnya untuk mengatasi dominasi sistem politik komunis dan ideologi sosialisme yang mulai terlihat dalam pemerintahan Soekarno. Gerakan NII pun semakin berkembang setelah mendapatkan dukungan dari daerah-daerah yang juga kecewa terhadap Indonesia. Pembentukan negara boneka oleh Belanda membuat kontrol negara Republik Indonesia sangat lemah. Negara-negara bagian bentukan tersebut menganggap perlu membuat pemerintahan sendiri dengan kearifan lokal masing-masing.

Atas sikap keras kepala Kartosuwiryo dan beberapa kali melakukan aksi berbayaya terhadap presiden, maka dikeluarkan peraturan No. 59 Tahun 1958 yang berisikan tentang penumpasan DI/TII. Salah satu dengan menerjunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menerapkan taktik Pagar Betis. 

Taktik Pagar Betis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat dengan jumlah ratusan ribu untuk mengepung tempat persembunyian DI/TII. Tujuan lain dibentuknya Pagar Betis yaitu untuk mempersempit ruang gerak DI/TII. Selain itu juga dilakukan operasi Brata Yudha. Operasi ini dibentuk untuk menemukan tempat persembunyian sang imam NII, Kartosoewirjo.

Setekah pelaksanaan eksukusi mati,  dilakukan sholat jenasah imam NII Kartosoewirjo dilakukan anggota TNI. Foto dok net 

Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya mencari Kartosoewirjo  berhasil ditangkap Letda Suhanda, pemimpin Kompi C Batalyon 328 Kujang II/Siliwangi.  Tertangkapnya Kartosoewirjo ini bukan menjadi akhir perjalanan pemberontakan DI/TII. Sebab laskar ini berkembang biak dalam betkamuflase dalam bentuk lain yang selalu membuat repot siapapun pemimpin republik.

Salah satunya bentuk perlawanan pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureueh, dimulai pada 20 September 1953.  Daud Beureueh dan kelompoknya menuntut untuk diberikan hak otonom untuk Aceh.

Dalam buku Gerakan Aceh Merdeka tulisan Neta S Pane menyebutkan, ada 4 ulama besar di Aceh atas nama ulama seluruh Aceh, yakni Daud Beureueh, Hasan Krueng Kale, Djafar Sidik Lamjabat, dan Hasballah Indrapuri. Mereka sepakat menyatakan "berdiri di belakang maha pemimpin Soekarno". Dalam maklumat yang dikeluarkan ulama besar Aceh dan disebarkan ke masyarakat luas disebutkan, "Mempertahankan Republik Indonesia adalah Perjuangan Suci dan diyakini sebagai Perang Sabil.

Kiprah Daud tak hanya di situ. Tahun 1946, Daud mengimbau agar seluruh rakyat Aceh membeli obligasi nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera. Obligasi tersebut berharga Rp 100, Rp 500, dan Rp 1.000 per lembarnya. Obligasi inilah yang nantinya dijadikan sebagai modal awal oleh pemerintah Soekarno-Hatta.

Tingginya keterlibatan Daud dalam revolusi fisik di awal kemerdekaan membuat dia dipercaya Presiden Soekarno sebagai Gubernur Militer Aceh, dengan pangkat Mayor Jenderal Tituler. Pengangkatan ini dilakukan menjelang agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Kekuasaannya mencakup wilayah militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo.

Namun hubungan retak dengan Sukarno karena tidak bisa menepati janji yang telah "diikat" dengan air mata hingga Sang Presiden meninggal dunia. serta Faktor lain saat Daud Beureueh dicopot sebagai Gubernur Milier Aceh. Alasannya, hendak dipindah menjadi pejabat tinggi di Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

Semula, sejak jabatannya dicabut oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir, Daud tenang-tenang saja. Ia kembali ke desanya dan hidup seperti pensiunan umumnya. Namun, ketika melihat Soekarno makin menyimpang dari janji semula, Daud menjadi sangat kecewa. Melihat kenyataan ini, suatu hari, dengan suara masygul, Daud Beureueh berkata, ”Sudah ratusan tahun syariat Islam berlaku di Aceh. Tetapi hanya beberapa tahun bergabung dengan RI, sirna hukum Islam di Aceh. Oleh karena itu, saya akan pertaruhkan segalanya demi tegaknya syariat Islam di Aceh”. Sejak itu lahirlah gerakan Darul Islam di Aceh dan Daud Beureueh menjadi motor penggerak perlawanan terhadap Soekarno.

Perlawanan sengit itu dimulai Daud Beureueh ketika Kabinet Ali-Wongso terbentuk pada 1 Agustus 1953. Kabinet ini dipimpin Perdana Menteri Mr Ali Sastroamidjojo dari PNI dan wakilnya Mr Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR). Dalam kabinet ini Masyumi tidak turut serta. Tapi Nahdlatul Ulama(NU) dapat jatah kursi untuk ikut duduk dalam kabinet.

Ini terjadi, tiga tahun setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) bubar dan kembali menjadi RI. Dengan semangat yang membara pada September 1953, Daud Beureuch memaklumatkan Negara Islam Indonesia. Dengan mendapat dukungan oleh mantan anggota PUSA dan banyak kalangan militer, Daud memimpin pemberontakan melawan Jakarta. Pada 21 September 1953, ia mendeklarasikan Aceh akan bergabung dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yang sudah dibentuk sebelumnya di Jawa oleh Kartosuwiryo.

Pasukan militer yang dikirim Jakarta dengan cepat dapat menguasai kembali kota-kota Aceh, namun perlawanan itu meluas sampai 1959. Untuk meredakan perlawanan, pemerintah pusat mengirim M. Natsir ke Aceh. Saat itulah tercapai persetujuan damai, di mana Aceh disepakati akan menjadi provinsi tersendiri dengan status “Daerah Istimewa,” dengan hak untuk memberlakukan syariat Islam.

Daud sendiri tidak kembali dari basis gerilyanya sampai 1962. Daud akhirnya mendapat amnesti, namun ia tetap sangat kritis terhadap pemerintah pusat. Di masa damai, Pemerintah ingin memberi rumah untuk Daud, namun tokoh yang biasa hidup sederhana itu menolak. Daud meninggal dunia di Aceh, 10 Juni 1987 pada umur 87 tahun. (pul)

Para begal, preman dan copet ketika diamankan serdadu Belanda. Mereka mengaku bekas Laskar Diponegoro yang tidak pernah menyerah meskipun Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Foto dok net   

Gubernur Jenderal De Kock tak bisa lagi sesumbar, untuk menangkap Diponegoro hanya butuh waktu tiga bulan. Ternyata terbukti sudah berbulan-bulan, yang ia dengar justru jumlah serdadu Belanda yang terus berkurang. Sementara Diponegoro masih belum juga ditangkap. Belanda bagaikan berperang melawan hantu pencabut nyawa.

Lalu, seberapa besar kekuatan laskar Diponegoro sehingga membuat serdadu Belanda kewalahan. Dalam buku Diponegoro, Pangeran Bermata Tajam Berkilat Iman tulisan Yudhi AW menjelaskan, sebelum menyatakan diri perang melawan Belanda, rupanya Diponegoro telah menyusun kekuatan tentara dan gerakan rakyat Permesta. Diponegoro juga telah membangun hubungan dengan orang-orang dari Timur Tengah dan Turki, sehingga berhasil membangun tiga pabrik mesiu senapan. Jelas, orang seperti Diponegoro ini tak boleh diremehkan.

Kekuatan dukungan juga datang dari para ulama dan kelompok bangsawan Jawa. Sistim kemiliteran ala Daulah Usmaniyah Turki ia terapkan atas peran Syekh Mustafa dan beberapa mitra Timur Tengah. Diponegoro memakai istilah Pasha untuk menyematkan gelar senopati, dan Ali Pasha untuk panglima. Sentot Prawirodirjo yang masih muda, namanya juga dikenal dengan sebutan Ali Pasha, bagi lidah Jawa disederhanakan menjadi Ali Basah. Jadilah ia salah satu panglima perang. Ali Basah Sentor Prawirodirjo, membawahi beberapa komandan brikade, daulah atau komandan batalyon dan komandan kompi.

Para prajurit perang sabil ini terbagi menjadi beberapa kesatuan yang disesuaikan dengan nama pasakan elite Turki Usmani. Yakni suatu pasukan infanteri, Baliyo atau pasukan elite dengan keahlian di atas rata-rata, pasukan berkuda, dan turkiyo atau pasakan pembersih. Juga terdapat pasukan cadangan pribumi yang kurang terlatih, dapat dipakai sewaktu-waktu yang diberinya nama batisa. Jumlahnya sangat bannyak, mencampai ratusan ribu orang. Terdiri dari para pemuda di kampung-kampung. Diponegoro berhasil memobilisasi mereka tanpa harus turun bertatap langsung. Pasukan lain yang berharga peran para kajineman atau mata-mata yang berprofesi sebagai petani, pedagang, atau malah gelandangan yang tak mampu dideteksi oleh Belanda. Jumlahnya sangat banyak dan tersebar di tiap desa.

Diponegoro juga dikenal pandai bergaul dan menyentuh semua kalangan. Dia juga mampu menarik simpati para preman, pencuri, kecu, rampok, garong, copet, dan aneka profesi hitam lainnya. Jika sebelumnya kelompok ini diberi fasilitas oleh Belanda untuk membuat takut rakyat yang membangkang, namun ternyata oleh Diponegoro mampu dijadikan bagian pasukan perang sabil. Mereka bertugas membuat kekacauan di tempat-tempat yang dikuasai Belanda. Dalam catatan sejarang mereka terkenal dengan sebutan Pasukan Berandal.

Aksi berandal membuat resah di wilayah yang dikuasai serdadu Belanda beberapa kali terjadi di Surakarta dan Yogyakarta. Masyarakat lokal menyebut sebagai gerombolan ‘kecu’. Mereka mengincar aparat birokrat, orang China yang mendukung Belanda, pemerintah tingkat desa yang disebut ‘ bekel’ yang berkianat kepada rakyat. Pernah suatu ketika sekitar 20 orang tak dikenal menyerbu rumah ‘bekel’ di desa Kretek, Sragen. Tak cukup membawa 11 ekor kerbau, mereka juga mengambil beberapa pikul padi, dan membawa kekayaan seharga 108, 84 gulden. Belum puas,  Berandal juga membunuh isteri tua dari bekel tersebut. Aksi mereka tergolong cerdik karena kemudian tak bisa ditangkap.

Meski sifatnya ‘murni kriminal’, namun sebenarnya aksi Berandal di Jawa lebih banyak bersifat sebagai protes. Secara khusus perbanditan yang banyak terjadi di pedesaan disebut 'kecu', rampok, 'koyok', dan sejenisnya. Pada dasarnya aksi mereka muncul karena rakyat pedesaan kehilangan orientasi dan lepas dari kehidupan budayanya akibat kemiskinan, penindasan, dan penghisapan oleh pihak kolonial Belanda. Aksi ini bisa saja dilakukan oleh individual atau sekelompok orang yang ingin mendapatkan haknya kembali setelah dirampas.

Aksi Berandal juga merupakan ekpresi dari perlawanan rakyat, dan melakukan tindakan perusakan terhadap berbagai perusahaan milik Belanda. Di tempat lain, aksi Berandal dilakukan dengan melakukan pembakaran terhadap kebun tebu, los tembakau, perusakan saluran irigasi, dan gudang dan bangunan.

Memang, seluruh komponen rakyat Jawa saat itu sedang menyakinkan ramalan kehadiran ‘ratu adil’ yang akan melakukan perlawanan terhadap kekuasaan dan keangkara murkaan. Dari mulut ke mulut masyarakat mengabarkan kehadiran Diponegoro berbagai simbol tertentu yang dinilai punya kekuatan mistik. Bahkan tidak jarang ada penilaian dan cerita yanag berlebihan, sehingga semakin yakin atas kehadiran Diponegoro sebagai sang ratu adil.

Maka inilah kekuatan sebenarnya dari laskar Diponegoro. Yaitu perang melibatkan semua unsur rakyat dan menjadi jelas tujuannya. Bagi para pribumi Jawa, kelompok Berandal, dan kaum awam menganggap ini perang suci untuk membebaskan tanah air dari cengkeraman para durjana yang semena-mena terhadap rakyat. Sedangkan bagi para santri, ini adalah perang sabil, perang suci dari kaum kafir yang hendak menodai kesucian agama Islam. (pul)

Pembubaran PKI disambut dengan legadan gembira oleh rakyat. Tetapi dalam kabinet masih duduk menteri-menteri yang terlibat dalam G-30-S/PKI. Para pemuda, mahasiswa, dan pelajar melancarkan aksi-aksi terhadap beberapa menteri, baik di rumah maupun di kantornya. Beberapa kantor disegel dan ditutup. Letnan Jenderal Soeharto melakukan pengamanan para menteri-menteri dengan maksud agar tidak menjadi korban sasaran kemarahan rakyat. Gambar Suasana sidang Mahmillub yang memeriksa dan mengadili Dr.Soebandrio (Juli 1966). Foto 30 Tahun Indonesia Merdeka

abad.id- Wewenang pemegang Surat Perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden sangat luar biasa. Bahkan Soekarno yang mengeluarkan Supersemar sulit mengendalikan langkah-langkah yang dilakukan Soeharto. Tafsir Soeharto, Supersemar berisi dua pokok penting. Pertama, Soekarno memerintahkan Soeharto untuk memulihkan ketertiban dan keamanan umum pasca pembunuhan enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat pada 30 September 1965. Kedua, Sang Proklamator meminta Soeharto untuk melindungi presiden, semua anggota keluarga, serta hasil karya dan ajarannya.

Namun, menurut Pengamat Politik Airlangga Pribadi, ternyata Soeharto menjalankan Supersemar jauh diluar batas kewenangan yang diberikan. Salah satunya mengambil tindakan sendiri di luar perintah presiden. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI /Mandataris MPRS /Pemimpin Besar Revolusi No.1/3/1966. Keputusan ini merupakan tindakan pertama Letnan Jenderal Soeharto yang sangat radikal sebagai pengemban Surat Perintah 11 Maret.

Isi Keppres itu menetapkan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas /berlindung /bernaung dibawahnya. Bagi Soeharto, pembubaran dan pelarangan PKI diambil oleh pengemban Supersemar berdasarkan pertimbangan, bahwa PKI telah nyata-nyata melakukan perbuatan kejahatan dan kekejaman.

Soeharto kala itu mengaku bahwa penerbitan keppres didasari dari hasil pemeriksaan dan Putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September. Keputusan tersebut lantas diperkuat dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966.

Membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi langkah pertama Soeharto tak lama setelah menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dari Presiden Soekarno. Hebatnya keputusan itu hanya berselang satu hari setelah mengantongi Supersemar yakni 12 Maret 1966.  

Buntut ulah Soeharto, Soekarno langsung murka. Pada 14 Maret 1966, dia memanggil seluruh angkatan bersenjata ke Istana dan menumpahkan amarahnya. Soekarno bilang, Supersemar tidak dimaksudkan untuk membubarkan PKI. Namun, berangnya Bung Besar disikapi dengan tenang oleh Soeharto.

Ketika merasa sedang dalam radar pantauan Soekarno karena tindakannya yang melampaui batas, Soeharto justru semakin nekat. Bahkan 4 hari berselang,  Soeharto kembali membuat gebrakan. Dia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 5 tertanggal 18 Maret 1966. Isinya, menahan 15 menteri yang dianggap terkait dengan PKI dan terlibat Gerakan 30 September 1965. “Keputusan ini sangat nekat, sebab tidak mungkin Soekarno menyuruh Soeharto untuk menangkapi menteri-menterinya sendiri demi keamanan dan ketertiban,” kata Angga.

Menteri-menteri yang diamankan antara lain, Dr.Soebandrio, Wakil Perdana Menteri I,Menteri Kompartemen Luar Negeri, Menteri Luar Negeri /Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Dr.Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri IlI serta Ketua MPRS, Ir.Setiadi Reksoprodjo, Menteri Urusan Listrik dan Ketenagaan, Sumardjo, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Oei Tju Tat, S.H., Menteri Negara diperbantukan kepada Presidium Kabinet, Ir.Surachman, Menteri Pengairan Rakyat dan Pembangunan Desa, Jusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Bank Sentral, Gubernur Bank Negara Indo-nesia, .Armunanto Menteri Pertambangan, Sutomo Martopradoto Menteri Perburuhan, A. Astrawinata, S.H. Menteri Kehakiman, Mayor Jenderal Achmadi, Menteri Penerangan di bawah Presidium Kabinet, Drs. Moh. Achadi Menteri Transmigrasi dan Koperasi, Letnan Kolonel Sjafei Menteri Khusus Urusan Pengamanan, J.K.Tumakaka, Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional, serta Mayor Jenderal Dr.Soemarno Menteri /Gubernur Jakarta Raya.

Sebagai kelanjutan dari tindakan "pengamanan", ke 15 menteri, pada hari itu juga tanggal 18 Maret 1966, pengemban Surat Perintah 11 Maret menunjuk beberapa menteri ad interim guna mengisi pos-pos yang lowong. Soeharto mengangkat 5 menteri koordinator ad interim yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Roeslam Abdulgani, KH Idham Chalid, dan J Leimena. Soeharto juga mengangkat beberapa menteri ad interim lainnya hingga terbentuk kabinet baru.

Versi buku biografi Soeharto, penahanan para menteri dilakukan karena ada demonstrasi yang menuntut perombakan kabinet. Para demonstran menduga, sejumlah menteri terindikasi terlibat peristiwa G30S dan dekat dengan PKI. Massa juga menuntut menteri-menteri tersebut ditangkap dan diserahkan ke Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Tiga bulan setelahnya, tepatnya 20 Juni-6 Juli 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menggelar Sidang Umum. Terjadi dua peristiwa besar dalam momen itu. Pertama, ditolaknya pidato pertanggungjawaban Soekarno berjudul Nawaksara. Lalu yang kedua ditetapkannya Supersemar melalui TAP MPRS Nomor IX /MPRS /1966.

Soekarno bukannya tinggal diam. Dia sempat mengecam aksi Soeharto yang menurutnya salah tafsir mengemban Supersemar.  Soekarno mengeluarkan pidato berjudul Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah alias Jas Merah. Namun, pidato itu tak berarti banyak. (pul)

Penulis : Pulung Ciptoaji

Surabaya, Tepat 56 tahun yang lalu atau tanggal 6 Oktober 1966 terjadi peristiwa penting dalam sejarah tragedi kecelakaan di Indonesia. Bukan karena jumlah korbannya banyak, namun kecelakaan ini telah menampar muka Sukarno. Sebab para korbannya adalah tamu penting dan pejabat asal Pakistan yang sedang ikut memperingati HUT TNI. Serta korban tewas salah satunya orang kepercayaannya, Laksamana RE Martadinata yan menjabat Duta Besar Republik Indonesia di Pakistan. Juga penerbang pesawat helikopter ALRI tersebut, Letnan (L) Charles Willy Kairupan.

Meruntut sumber buku sejarah 30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973, pesawat helikopter Allouette milik Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) hancur setelah menabrak lereng pegunungan di Desa Waringgul yang terketak di daerah pegunungan antara Cimacan dan Puncak, Provinsi Jawa Barat.

Laksamana (L) RE Martadinata

Para korban tewas warga negara Pakistan yaitu Kolonel Laut Maswar dan isteri, serta isteri Deputi I Kepala Staf Angkatan Laut Pakistan Nyonya Rouf. Pada waktu itu mereka sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Tidak ada keterangan lebih detail tentang peristiwa ini. Namun hanya dipastikan para pejabat dari Pakistan sedang berkunjung ke Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Angkatan Bersenjata (ABRI) ke XXI pada tanggal 5 Oktober 1966.

Kejadian sangat mengejutkan bagi Sukarno. Sehari sebelumnya mereka para tamu sempat bertemu dan bercengkrama di hari jadi TNI. Kegiatanan berkunjung Kolonel Laut Maswar ke Indonesia bagian dari kerja sama kemiliteran antara Indonesia dan Pakistan.

Usai kegiatan ramah tamah, esok harinya rombongan berangkat pagi dari Jakarta menuju Bandung dengan jalur melewati kawasan puncak Bogor. Saat hendak berangkat kondisi helikopter secara teknis sangat bagus. Sisi teknis masih layak digunakan sebab helikopter baru dibeli. Diperkirakan Letnan (L) Charles Willy Kairupan tidak menguasahi medan wilayah puncak yang berkabut jika pagi hari. Sehingga menjadi hari yang naas bagi rombongan.

Tidak butuh waktu lama untuk menemukan titik lokasi yang terletak di daerah pegunungan antara Cimacan dan Puncak Pass. Sebab saat kejadian banyak saksi warga yang mendengar suara Helikopter meraung di udara lalu terdapat dentuman di tengah hutan yang sunyi. Hanya proses evakuasi jenasah dan bangkai pesawat memerlukan waktu lama, sebab posisi berada di tebing curam.

Untuk mengenang peristiwa naas tersebut kepada generasi muda, dibangun sebuah monumen di depan  Masjid Atta'Awun Puncak Bogor. Berupa helikopter Alloute II tak berfungsi yang digunakan sebagai tugunya. Helikopter ini yang digunakan RE Martadinata saat kecelakaan di Kawasan Riung Gunung.

Terdapat sebuah taman kecil yang merupakan monumen peringatan gugurnya RE Martadinata. Dengan menaiki tangga di pinggir tugu, pengunjung bisa menemui gerbang besi dengan bertuliskan, "Pahlawan Lingga Karya, Laksamana TNI RE Martadinata." (pul)

Memperingati Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Abad.id - Apakah dekrit itu? Menurut Wikipedia, dekrit adalah sesuatu yang berkaitan dengan proklamasi hukum, biasanya dikeluarkan oleh kepala negara (seperti presiden republik atau raja), menurut prosedur tertentu (biasanya ditetapkan dalam konstitusi). Ia memiliki kekuatan hukum. Istilah khusus yang digunakan untuk konsep ini mungkin berbeda di setiap negara. Perintah eksekutif yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat, misalnya adalah decrees (walaupun dekrit bukanlah perintah). 

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 - Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dipersiapkan untuk merumuskan undang-undang dasar konstitusi yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Pada tanggal 20 November 1956 Dewan Konstituante memulai persidangannya dengan pidato pembukaan dari Presiden Soekarno. Sidang yang akan dilaksanakan oleh anggota-anogota Dewan Konstituante adalah untuk menyusun dan menetapkan Republik Indonesia tanpa adanya pembatasan kedaulatan. Sampai tahun 1959, Konstituante tidak pemah berhasil merumuskan undang-undang dasar baru.

Keadaan seperti itu semakin mengguncangkan situasi Indonesia. Bahkan masing-masing partai politik selalu berusaha untuk mengehalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Sementara sejak tahun 1956 situasi politik negara Indonesia semakin buruk dan kacau. Hal ini disebabkan karena daerah-daerah mulai bengolak, serta memperlihatkan gejala-gejala separatisme. Seperti pembentukan Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni, Dewan Garuda. Dewan Lambung- Mangkurat dan lain sebagainya. Daerah-daerah yang bergeolak tidak mengakui pemerintah pusat, bahkan mereka membentuk pemerintahan sendiri.

Seperti Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI di Sumatra dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara. Keadaan yang semakin bertambah kacau ini dapat membahayakan dan mengancam keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Suasana semakin bertambah panas sementara itu, rakyat sudah tidak sabar lagi dan menginginkan agar pemerintah mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mengatasi kemacetan sidang Konstituante. Namun Konstituante ternyata tidak dapat diharapkan lagi.

Kegagalan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar baru, menyebabkan negara Indonesia dilanda kekalutaan konstitusional. Undang-undang dasar yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi situasi yang tidak menentu itu, pada bulan Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan suatu konsepsi.

Konsepsi Presiden menginginkan terbentuknya kabinet berkaki empat (yang terdiri dari empat partai terbesar seperti PNI, Masyumi NU, dan PKI) dan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional yang berfungsi sebagai penasihat pemerintah. Ketua dewan dijabat oleh presiden sendiri. Konsepsi yang diajukan oleh Presiden Soekarno itu ternyata menimbulkan perdebatan. Berbagai argumen antara pro dan kontra muncul. Pihak yang menolak konsepsi itu menyatakan, perubahan yang mendasar dalam sistem kenegaraan hanya bisa dilaksakanakan oleh Konstituante.

Sebaliknya yang menerima konsepsi itu beranggapan bahwa krisis politik hanya bisa diatasi jika konsepsi itu dilaksanakan. Pada tanggal 22 April 1959, di depan sidang Konstituante Presiden Soekarno menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Menanggapi pemyataan itu, pada tanggal 30 Mei 1959, Konstituante mengadakan sidang pemungutan suara. Hasil pemungutan suara itu menunjukkan bahwa mayoritas anggota Konstituante menginginkan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar Republik Indonesia.

Namun jumlah anggota yang hadir tidak mencapai dua pertiga dari jumlah anggota Konstituante, seperti yang dipersyaratkan pada Pasal 137 UUDS 1950. Pemungutan suara diulang sampai dua kali. Pemungutan suara yang terakhir diselenggarakan pada tanggal 2 Juni 1959, tetapi juga mengalami kegagalan dan tidak dapat memenuhi dua pertiga dari jumlah suara yang dibutuhkan. Dengan demikian, sejak tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses (istirahat). Untuk menghindari terjadinya bahaya yang disebabkan oleh kegiatan partai-partai politik maka pengumuman istirahat Konstituante diikuti dengan larangan dari Penguasa Perang Pusat untuk melakukan segala bentuk kegiatan politik.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa tokoh partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 merupakan langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi sebagai berikut.

• Pembubaran Konstituante.

• Beriakunya Kembali UUD 1945.

• Tidak berlakunya UUDS 1950.

• Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dekrit Presiden mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI-AD untuk mengamankan Dekrit Presiden.

*dari berbagai sumber

abad.id- Setelah jatuhnya Pearl Harbour Hawai,  Jepang memutuskan akan memakai tanaga romusha atau dalam bahasa Jepang untuk 'pekerja kasar' di wilayah-wilayah Pendudukan. Ini sesuai dengan rencana untuk memanfaatkan semua potensi, termasuk pekerja di daerah-daerah rebutan. Tidak lama sesudah pulau diduduki, warga yang dianggap sehat dan tidak cacat mulai dikumpulkan. Mereka dipekerjalkan di pelabuhan, tambang, dan instalasi minyak dan jembatan. Hampir dua ratus gunung yang diledakkan.

Menurut Shigeru, orang-orang Jepang merekrut tenaga kerja yang disediakan secara ad hoc atau sementara melalui pamong praja setempat. Mendapatkan tenaga kerja, tidak sulit. Sejak runtuhnya perekonomian Hindia Belanda, banyak orang Indonesia yang menganggur dan pemerintah lokal lebih senang mengelola para pengangguran agar bekerja pada dirinya , daripada berkeliaran di jalan. Kebanyakan dari mereka dipekerjakan di daerahnya sendiri. Biasanya untuk jangka waktu tiga bulan, dan mereka mendapat upah yang pantas.

Pendayagunaan tenaga romusha di Jawa secara keseluruhan diulai 31 Mei 1943, setelah  di Tokyo diadakan sebuah konferensi kekaisaran. Pada konferensi itu diputuskan, mengingat jalannya peperangan Pasifik, untuk beralih dari strategi ofensif ke strategi defensif, maka konsekuensinya harus ada proyek-proyek pertahanan besar yang dibangun. Maka wilayah-wilayah dengan kelebihan tenaga kerja wajib mengirimkan romusha ke wilayah yang kekurangan tenaga kerja.

Sebagai hasil pembicaraan di Singapura, di Jawa lalu didirikan sebuah kantor tenaga kerja yang dikenal dengan nama Romukokyu, di bawah wewenang Departemen Dalam Negeri dan dengan kantor cabang di semua kabupaten. Atas anjuran para pengawas Jepang, Dewan Penasihat Pusat dalam rapatnya pada 15 sampai 19 Oktober 1943 mengambil inisiatif untuk mendirikan suatu organisasi bagi para romusha, yaitu Badan Pembantu Prajurit Pekerja (BP3).  Kata-kata prajurit pekerja' harus menimbulkan kesan bahwa seorang romusha ikut berjuang di barisan depan.

Hatta menjadi ketua atau Koicho bagian dari BP3. Tugasnya mengawasi persyaratan kerja dari para romusha dan memperjuangkan kepentingan keluarga yang ditinggal romusa. Jumlah total tenaga romusha mencapai beberapa juta. Menurut perkiraan Shigeru sepuluh juta. Pada tahap awal, sebagian dipekerjakan pada bidang infrastruktur. Dalam tahap kedua dalam bidang pertahanan, tetapi sebagian terbesar dikerahkan untuk pengadaan pangan. Untuk ini mereka harus membuat saluran-saluran irigasi, mengeringkan daerah rawa, membersihkan lahan, dan mengangkut beras.

Di daerah Pulau Jawa, banyak romusha yang dipekerjakan di Banten, sebuah wilayah di Jawa Barat yang belum berkembang dan relatif sedikit penduduknya. Proyek terbesar di sana adalah penambangan batu bara.  Di lubang tambang batu bara di Bayah, Banten selatan terdapat 20 ribu pekerja yang datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk bekerja.  Dari jumlah itu terdapat satu orang pintar yang dianggap pahlawan bagi para pekerja romusa. Namanya Ilyas Husein yang tiba di Bayah pada Juni 1943.

Ilyas Husein adalah nama samaran Tan Malaka saat bekerja di Bayah. Berdasarkan pengakuannya dalam Madilog (2019), pertualangannya di Banten didorong oleh kesulitan ekonomi. Kesulitan itu membuatnya harus menghentikan penulisan Madilog. Seperti ditulis pada autobiografinya Dari Penjara ke Penjara (2014), Tan Malaka membaca informasi di surat kabar: “Orang-orang terkemuka supaya mendaftarkan diri ke kantor penasihat bala tentara Dai Nippon, Pegangsaan Timur 36, dengan data sendiri atau mengirimkan keterangan biografi lengkap, agar nanti mudah ditempatkan pada kedudukan yang layak.”

Awalnya ia tidak menaruh perhatian, terlebih ada keterangan “hanya orang-orang terkemuka”. Namun keputusannya berubah setelah bertemu dengan Dr. Purbocoroko di perpustakaan Gedung Arca. Mula-mula Dr. Purbocoroko meminta kesediaan para pengunjung perpustakaan untuk menerjemahkan tulisan yang dimilikinya ke dalam bahasa Inggris. Tan Malaka menerima permintaan tersebut. Setelah itu, Dr. Purbocoroko menganjurkan Tan Malaka untuk mendatangi Kantor Sosial di Tanah Abang Oost untuk mencari pekerjaan. Tempat tersebut ternyata kantor urusan romusa. Salah satu pegawai kantor mendatanginya dan menanyakan kesediaan untuk bekerja di tambang batu bara di Bayah yang dikelola oleh perusahaan Bayah Kozan Sumitomo Kabushiki Kaisha.

Tan Malaka menyanggupi dan harus kembali ke kantor tersebut keesokan harinya. Menurutnya, saat itu terdapat sekitar 50 pelamar, sedangkan yang dibutuhkan hanya sekitar 30 orang. Tan Malaka hampir mengurungkan niatnya karena terkendala kelengkapan administrasi, yakni ijazah SMP hingga SMT dan HBS pada masa kolonial Belanda, serta surat keterangan lainnya. Namun, karena ia lulusan MULO kelas 2 dan pernah bekerja di kantor impor Jerman di Singapura, maka ia diluluskan. Esoknya, ia bersama 29 orang lainnya berangkat ke Bayah dari Stasiun Tanah Abang. Setelah sampai di Malingping, perjalanan dilanjutkan menggunakan truk.

Hari pertama di Bayah, dalam kondisi mabuk kendaraan. Dalam buku Sukarno Biografi 1901-1950 tulisan warga Belanda Lambert Giebels, diceritakan Tan Malaka menginap di rumah bambu beratapkan rumbia. Esoknya, para pekerja dibawa ke kantor dan menuliskan riwayat masing-masing. Hal ini menurutnya dilakukan sebagai langkah Jepang untuk mengetahui riwayat orang-orang dan segala perkumpulan yang pernah diikutinya. Tahu bahwa Jepang anti-komunis, Tan Malaka mengisi lembar riwayat yang disediakan dengan nama samaran Ilyas Husein, keluaran dari MULO di kelas 2 dan bekas juru tulis suatu firma di Singapura. Ia kemudian ditempatkan di bagian gudang.

Hari-harinya dihabiskan untuk mengangkat barang dan tidak ada waktu untuk sekadar duduk dan menulis di atas meja. Jika terpaksa harus menulis, ia mesti mencari sendiri kursi dan mejanya yang berasal dari peti. Setelah enam bulan, ia dipindahkan ke kantor untuk mengurus para romusa yang masuk dan keluar di perusahaan ini.

Selama tugas di luar mengurusi tenaga kerja Romusa ini, banyak yang dieksploitasi oleh perusahaan pertambangan Jepang Sumitomo dan berhasil diingat Tan Malaka. Kira-kira 20.000 pekerja tambang tetap umumnya romusha asal Jawa. Mereka diawasi Kempetai dengan bantuan tentara Peta. Tan Malaka melukiskan sistem kerja Jepang cukup baik. Para romusha yang baru, yang didatangkan dalam gerbong-gerbong kereta api, mula-mula diseleksi. Mereka yang tidak cukup kuat karena fisik yang lemah atau karena mengidap penyakit, langsung dikembalikan ke desa asalnya.

Selama awal bulan di pertambangan, yang berbadan kuat diberi tugas menebang pohon di hutan dengan pendapatan 40 sen dan 400 gram beras. Namun banyak tenaga pekerja yang menjadi korban kecurangan data saat registrasi, dampaknya bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan tidak mendapatkan hak upah secara adil. Harusnya seperempat dari upah yang diterima pekerja, sedangkan sisanya ditahan perusahaan pertambangan utuk dikirim ke desa tempat asal para romusha. Setiap bulan jumlahnya bisa mencapai 50.000 gulden.  Namun praktek dilapangan hanya sebagian dari uang ini sampai ke tangan anggota keluarga yang berhak menerimanya. Sisanya habis oleh korupsi di perusahaan pertambangan itu sendiri.

Sebagian pekeja juga meningal dunia akibat minim perawatan medis dan kurang lancarnya pengadaan pangan. Angka kematian sangat tingginya. Tan Malaka menyebutkan angka 400-500 per bulan. “Orang Jepang tidak peduli. Mereka dengan mudah dapat memperoleh gantinya,” kata Malaka.

Untuk memulangkan para romusha yang kesehatannya tidak memenuhi syarat atau yang telah menggenapi masa bakti tiga bulan, dibutuhkan transportasi dengan frekuensi yang tinggi dan volume yang besar. Pernah Tan Malaka dijadikan pengawal salah sebuah transportasi itu. Ia sadar, bahwa untuk perjalanan yang memakan waktu berhari-hari. Serbab gerbong yanag mengangkut tenaga romusa hanya dikaitkan di kereta api biasa. Hampir tidak ada logistik yang cukup untuk bekal selama pejalanan. Maka para romusha yang sakit dan lemah, banyak yang mati di tengah jalan. Mayat-mayat mereka ditinggalkan di peron-peron, sambil diprotes para kepala stasiun.

Sekembali di Banten, Tan Malaka berusaha mengambil tindakan untuk memperbaiki transportasi para romusha. Ia juga berhasil memperbaiki pengadaan beras untuk para pekerja tambang. Dengan dibantu oleh beberapa orang anak muda yang bersemangat, ia berhasil membangkitkan perhatian untuk perawatan medis, dan dibangunnya sebuah rumah sakit untuk mereka.

Untuk rekreasi, para romusha mendirikan sebuah perkumpulan sepak bola dan sebuah perkumpulan sandiwara. Pihak pimpinan Jepang memberi kebebasan penuh, dan menyediakan dana yang diperlukan. Akhirnya, Tan Malaka menjadi kepala biro Jepang, khusus untuk menangani semua kegiatan yang ia pelopori.

Tan Malaka Bertemu Sukarno Tapi Tidak Saling Kenal

Sebenaarnya dua tokoh Tan Malaka dan Sukarno pernah dipertemukan dalam satu panggung yang sama di Romusa. Rupanya Sukarno tidak mengenali pria yang diperkenalkan sebagai Iljas Hoessein, sebagai pria yang pernah ia kenal sewaktu masih jadi pelajar di rumah kos HOS Tjokroaminoto.  Lalu apakah tanggung jawab Sukarno bagi nasib para romusha ini. 

Pada suatu pertemuan umum di taman Raden Saleh di Jakarta pada 16 Agustus 1944, Sukarno mengimbau hadirin agar mengajukan saran kepada Dewan Penasihat Pusat bagaimana memperbaiki dan terutama menailkan jumlah tenaga romusha. Sukarno meminta kepada kampung-kampung dan desa-desa untuk terlibat pengerahan tenaga romusa.

Sukarno menjadi komandan romusa. foto dot net

Satu bulan kemudian, Sukarno bersama dengan Kepala Bagian Propaganda Shimizu memimpin satu grup sebesar berjumlah lima ratus orang pemuka masyarakat, selama satu minggu bekerja sebagai romusha sukarela di Bogor. Tugasnya membantu membangun sebuah lapangan terbang. Hadir dalam korps sukarela ini Sartono, Roem, dan Ali Sastroamidjojo. Rosihan Anwar sudah menjadi redaktur Asia Raya, hadir sebagai wartawan.

Rosihan Anwar menceritakan bagaimana kamp romusha di Bogor panduan dengan pondok pondok yang rapi, dapur, dan kamar mandi yang terbuat dari bambu. Suasananya gembira. Sukarno dengan bangga memperkenalkan pasukan romusanya kepada residen Bogor dengan kata-kata, "Walaupun kelompok kami bukan terdiri dari orang muda, ada beberapa di antaranya yang sudah berumur enam puluh tahun, tetapi kami masih berjiwa muda,"

Kepada sesama romusha ia mengusulkan untuk tidak bercukur selama seminggu. Tujuannya ingin membuktikan telah bekerja tanpa hentinya. Dalam perjalanan propaganda ini dibuat foto Sukarno yang sampai hari ini masih belum berhasil ia lenyapkan, sebagai seorang romusha pangkat tinggi, memakai celana pendek, topi di kepalanya, bersandar pada sebuah sekop, menunjuk ke arah masa depan penuh kemenangan.

Sukarno sadar bahwa kehidupan romusha bukanlah mudah. Di bulan yang sama Sukarno berkunjung ke tambang di Banten. Tan Malaka, yang menyaksikan rombongan pejabat  ini dengan sinis mengisahkan tentang kunjungan luar biasa dari pemimpin-pemimpin besar bangsa, Sukarno dan Hatta.

Tan Malaka yang menyamar menjadi Ilyas Hoesain ditugaskan untuk menyuguhi makanan kecil dan minuman. Tan terpaksa meminjam dasi dari seorang teman untuk kesempatan bertemu dengan kawan lama namun dalam penyamaran. Dalam kesempatan itu, sang pemimpin besar menyampaikan pidato yang oleh Tan Malaka dianggap tidak perlu dikutip. “Pidato-pidato Bung Karno makin lama makin bak piringan hitam, ” kata Tan.

Setelah Soekarmo selesai berbicara, ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Dengan tergesa-gesa, Tan menyingkirkan baki dengan makanan kecil dan minuman-minuman yang dibawanya untuk mendapat kesempatan bertanya. Tentu Pertaanyaan  Tan menggambarkan kuwalitas intelektualnya. Melalui ungkapan yang hati-hati, Tan dengan samar-samar menyatakan bahwa ia tidak menyetujui pendirian yang dirumuskan Soekarno, bahwa kemerdekaan Indonesia tergantung kepada kemenangan Jepang.

Rupanya Sukarno sempat terkejut dengan pertanyaan yang sekaligus sebuah kritik dari orang pembawa baki bernama Ilyas Hoesain. Menjawab pertanyaan yang lantang itu, Sukarno mengatakan “Kalau Jepang pada saat ini mau menganugerahkan kemerdekaan kepada saya, maka saya-saya, Sukarno pribadi tidak akan menerimanya." Waktu Tan Malaka alias Iljas Hoessein mau menanggapi, tapi tidak diberi kesempatan untuk berbicara.

Banteng Besar mengakhiri pidatonya dengan menandaskan bahwa ia merasa dirinya seorang romusha. Dengan ucapan ini, Tan berkata "Apakah Sukarno juga bersedia mati sekarat bersama kami?" terdengar ungkapan itu di antara para pekerja tambang.

Sebenarnya keadaan mengenaskan para pekerja tambang di Banten tidak luput dari perhatian Soekarno. Hal itu menjadi jelas dari penuturannya kepada penulis otobiografi Cindy Adams.

Sementara itu pengalaman Tan Malaka akhirnya membuktikan sesuatu yang sebenama patut diperhatikan oleh Sukarno dan Hatta. Kalau orang Indonesia sendiri mengambil inisiatif untuk meringankan beban saudara sebangsanya, maka Jepang tidak mencegahnya. Sebaliknya, mereka menunjang usaha-usaha ini. Sukarno sebenarnya mempunyai peluang untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif seperti yang dilakukan Tan Malaka, dalam skala yang jauh lebih besar.  (pul)

Penulis : Pulung Ciptoaji

Soekarno dan Agoes Salim di rumah pengasingan Parapat 

abad.id- Proklamator Soekarno dan Hatta selama dalam pembuangan Belanda saat Agresi Militer ke 2, mempunyai kisah heroik. Di antara mereka yang ditangkap di Yogya, sembilan orang ditunjuk untuk diinternir tanpa kriteria tertentu.Tidak mengherankan bahwa Soekarno dan Hatta termasuk kelompok ini. Akan tetapi Sjahrir, sebagai anggota Dewan Penasihat mempunyai kedudukan yang kurang penting, juga termasuk di dalamnya. Dari para menteri mula-mula hanya Agoes Salim yang dipilih. Di samping itu, diasingkan pula ketua KNIP Assaat, Sekretaris Negara Pringgodigdo, dan S. Suriadarma.

Pada 23 Desember mereka naik pesawat terbang yang dikendalikan oleh seorang komandan yang ditetapkan baru boleh membuka surat perintah bersegel 'sangat rahasia' kalau sudah di udara. Baru waktu itu ia tahu bahwa mereka harus pergi ke pulau Bangka dekat Sumatra.

Ketika mendarat di ibu kota Bangka, Pangkalpinang, Hatta bersama tiga orang tahanan lainnya disuruh meninggalkan pesawat. Mereka dipenjarakan di sana.Tiga orang yang masih tersisa, Soekarno, Sjahrir, dan Agoes Salim, diterbangkan ke Medan. Dari sana mereka naik kendaraan ke Brastagi, sebuah kota di pegunungan kira-kira 60 kilometer dari kota Medan. Oleh karena Brastagi menimbulkan masalah penjagaan, mereka bertiga lalu diasingkan ke tempat lain.

Pada 1 Januari 1949 mereka dipindahkan ke Parapat, sebuah tempat wisata tidak jauh dari Brastagi. Disebuah tempat yang menjorok ke danau Toba, mereka ditempatkan di sebuah rumah peristirahatan mewah. Rumah berlantai dua di tepi Danau Toba. Rumah berukuran 10 x 20 meter dibangun Belanda pada 1820.

Dalam buku biografinya tulisan Lambert Giebelt,  Soekarno membayangkan masa di Parapat sebagi masa petualangan yang menakutkan, penuh ancaman. Suatu hari misalnya, koki berkata kepada bahwa beberapa hari lagi ia akan ditembak mati. Ia juga menceritakan bahwa kelompok Pemuda yang nekad, dua kali mencoba membebaskannya melalui Danau Toba, tetapi sebelum dapat naik ke darat sudah ditembak mati oleh petugas penjaga. Komandan detasemen penjaga ketika ditanyai mengenai hal ini teryata berbeda keterangan. Menurut para penjaga ketiga orang tahanan merasa betah. Permintaan-permintaan yang diajukan, seperti buku, majalah, dan rokok, langsung dipenuhi. Siang hari mereka jalan-jalan atau duduk ngobrol bersama di kebun selalu dalam bahasa Belanda, tidak luput dari perhatian para penjaga.

Rumah Pengasingan Bung Karno di Parapat, Simalungun.

Pada 9 Januari Komisaris Kerajaan Belanda untuk wilayah Sumatra Timur, M. Brouwer, atas nama Wakil Tinggi Kerajaan Belanda mengunjungi ketiga tahanan di Parapat ini. Mereka bebas bergerak di semenanjung pulau itu,sa mau berjanji tidak akan mengadakan aktivitas politik. Dengan perantara penjaga, keluarga mana saja yang ingin didatangkan untuk bersama-sama dalam pengasingan. Agoes Salim ingin sekali berkumpul kembali dengan istrinya. Soekarno minta supaya selain Famawati, anak-anak dan mertuanya, didatangkan pula tiga orang pembantu. Sjahrir puas dengan dua anak angkatnya, di antaranya Lily. Mereka tidak sempat bersatu dengan keluarga mereka masing-masing.

Bagi para penjaga mereka bertiga tampak hidup rukun dan damai. Namun hanya tampak di permukaan mereka baik baik saja. Padahal sebenarnya ada perbedaan pendapat antara Soekarno dan Sjahrir. Rupanya Sjahrir sangat kesal melihat bagaimana Soekarno merengek-rengek di depan penjaga agar sedikit diberi peluang istimewa. Presiden dalam pengasingan masih ingin berpakaian rapi, meminta agar dari Medan didatangkan kemeja-kemeja Arrow yang mahal.

Kekesalan hati Sjahrir yang terpendam itu meledak ketika Soekarno sekali lagi dengan keras menyanyi lagu-lagu Belanda di kamar mandi. “Tutup mulutmu!” Sjahrir berseru melalui pintu kamar mandi.

Agoes Salim yang tidak pernah marah, namun ketika menyaksikan hal ini segera memperingatkan saudara sepupunya, Sjahrir. “Ingat anda berbicara dengan Presiden Republik Indonesia,”. Untung tidak lama sesudah itu rasa saling kesal ini berakhir.

Pada awal Januari 1949 Drees, Perdana Menteri Belanda yang umurnya sudah 60 tahun, memulai penerbangan ke Jakarta untuk membuktikan kepada dunia bahwa pemerintah kerajaan Belanda berusaha mencapai persetujuan dengan Republik Indonesia. Sang Perdana Menteri mendapatkan Wali Tinggi Kerajaan Belanda yang menganggap Republik Indonesia sebagai suatu dari masa lampau, sehingga merasa bahwa tugas CGD telah berakhir. Walaupun demikian, Perdana Menteri Drees ingin informasi langsung dari para wakil Republik Indonesia sendiri.

Ia meminta Sjahrir datang ke Jakarta untuk berbicara dengannya. Soekarno mencoba untuk menahan Sjahrir, namun tetap memutuskan pergi. Dia berjanji untuk kembali dan memberi laporan tentang pembicaraan dengan Drees. Tanggal 15 Januari 1949 Sjahrir menemui Drees di Jakarta. Mereka hanya berhasil berbicara atas nama sendiri, sebab Sjahrir tidak memiliki kedudukan apapun dalam pemerintahan kabinet Hatta ini. Sjahrir tidak bisa menjanjikan apapun kepada Perdana Menteri Belanda Drees ini. Akhirnya Belanda memutuskan Siahrir tidak kembali ke Parapat, namun dipulangkan di Jakarta. Merasa tidak dibutuhkan, Ia menarik diri ke dalam rumahnya di Jalan Jawa di Menteng.

Sementara itu tempat pembuangan Hatta di Bangka tidak lebih baik dari Parapat. Hampir tidak ada perabot, dan seperti tempat tinggal yang menyedihkan. Lagi pula seorang kapten yang terlampau rajin telah menyuruh memasang kawat berduri di sekelilingnya. Alasannya agar lebih mudah mengawasi para tahanan.

Anggota Panitia Jasa-Jasa Baik, Critchley, mengunjungi Menumbing dan memberitakan kepada Lake Success keadaan para tahanan. Palar dengan sigap menggunakan sepenuhnya rasa malu Van Rooijen ketika berita ini pecah. Di hadapan forum dunia ia menuduh wakil Belanda, pemerintah Belanda, dan wali negara suka bohong. Tuduhan yang menyakitkan hati ini menyebabkan orang Belanda mulai saling menyalahkan, tetapi akhirnya juga menyebabkan tempat tinggal para buangan di Bangka diperbaiki.

Ketika mengunjungi Menumbing,Brouwer juga menawarkan para tahanan keleluasaan bergerak, asal saja mereka berjanji tidak akan terlibat dalam aktivitas politik. Atas nama tahanan lain, Hatta menolaknya. Para tahanan Menumbing mempunyai satu kelebihan dibanding dengan mereka yang ditahan di Parapat yaitu bisa mendengar radio. Oleh karena itu, mereka tahu dampak penangkapan para pemimpin republik ini justru memperkuat posisi Republik Indonesia.

Drees juga meminta Hatta untuk datang menemuinya di Jakarta. Drees  tidak bisa datang ke Bangka karena penyakit perut sehingga tidak berani melakukan perjalanan jauh. Dengan alasan politik, Hatta menolak ajakan Drees. Dengan demikian, pertemuan antara perdana menteri Belanda dan perdana menteri Republik Indonesia di dalam pengasingan tidak kunjung terlaksana.

Atas desakan tahanan lainnya, Soekarno dan Agoes Salim akhirnya bisa pindah dari Parapat ke Bangka. Sejak saat itu, pengasingan di Bangka lebih mirip masa liburan daripada masa tahanan. Sebab semua tokoh sudah bisa berkumpul dalam satu tempat. Sejak kedatangan Soekarno di Pangkalpinang sudah mendapat penyambutan meriah dari warga lokal. Di lapangan udara, massa yang menunggu kedatangannya mengaraknya masuk kota. Soekarno tampak menyukainya. Sambutan yang diberikan warga Pangkalpinang dimeriahkan juga oleh sebuah drumband. Di persimpangan-persimpangan jalan yang dilewati dalam perjalanan menuju Muntok, orang berdiri berjejal.  Soekarno heran menyaksikan popularitasnya di sebuah pulau terpencil ini. Padahal di Bangka 40 persen penduduknya terdiri dari etnis Tionghoa.  (pul)

Kedung Baruk Surabaya

Abad.id - Kedung Baruk adalah salah satu  kelurahan di kota Surabaya. Menilik namanya jelas sebuah nama tua. Ternyata di peta  1892, ada desa bernama Baruk. dan di selatannya bernama Kedung

.

Peta tahun 1892

Boleh jadi, nama Kedung Baruk adalah penyatuan kedua desa ini, yaitu desa Kedung Asem dan desa Baruk, menjadi Kedung Baruk. Hal ini sangat lumrah dan banyak dijumpai, salah satunya berkait administrasi desa.

Nahhh mencari makna kata Baruk, terasa sangat asing, aneh dan tak biasa. Ada pendapat bahwa nama Baruk  merujuk ke kata Waruk. Istilah Baruk atau Waruk itu merujuk kepada lahan-lahan yang ada di tepian sungai. Biasanya sungainya tidak terlalu besar seperti bengawan.

Dalam kamus Jawa Kuno Zoetmulder ada di entri "waruk" (bunyi w dan b sering bersubtitusi).

Dan memang, kawasan desa ini ada di tepian Kali Jagir.

Dalam salah satu sumber yang dipakai Zoetmulder, istilah "waruk" bersanding dengan "gaga" (ingat padi Gogo) atau lahan pertanian kering.

Toponimi yang menggunakan istilah waruk atau baruk selalu dilintasi sungai kecil. Nama ini konon ada di Lamongan dan Bangkalan. Mungkin di daerah lain juga ada.

Kali atau sungai Jagir, konon dibuat oleh belanda  kisaran tahun 1852 dengan tujuan salah satunya agar air sungai Kalimas, yang berasal dari Sungai Brantas tidak melimpah ketika di dataran Soerabaia, sehingga tak  terjadi banjir.

Peta Ekspedisi Cina di sepanjang Kali Brantas

Selanjutnya, pada tahun 1912, dibangunlah pintu air Jagir Wonokromo, yang sekarang sering disebut dengan Rolak Jagir. 

Pembangunan pintu air yang disaat masa lalunya disebut dam itu sudah dilakukan Belanda pada beberapa kawasan sekitar tahun 1889-an, seperti; Dam Gubeng, Ngagel, Wonokromo, dan Gunung Sari. Pintu air Gunung Sari itu kini sering disebut dengan Rolak Gunungsari.

Benarkah dibuat dan dibangun oleh Belanda ? Ataukah sudah ada kali kecil, atau rawa rawa, yang kemudian diluruskan dan diperlebar oleh Belanda?

Jika melihat nama Baruk, yang berkonotasi kuno, boleh jadi kali Jagir itu sudah ada sebelum kedatangan Belanda, meski mungkin tidaklah besar.

Karena menilik skesta peta dari Von Faber, dikisaran abad 9 kawasan itu dulunya masih berupa pulau pulau kecil, hal ini makin menguatkan bahwa dahulu memang kawasan muara. Nah... berkait dengan muara sungai, lalu ada fenomena buaya,  buaya muara yang beberapa masih ditemukan di sekitar bantaran kali. Lalu terciptalah folklore, cerita rakyat Legenda Buaya Putih.

Peta abad 9 masehi

Cerita tutur tersebut berkembang di sekitaran Kali Jagir/Kali Londo yang mengarah ke timur, kemudian dikenal namanya saat itu sebagai Rolag  Lanang. Sedangkan pecahan Kali Bratas yang ke utara atau Kalimas,  dikenal dengan istilah Rolak  Wadon. Cerita tutur yang berkembang di Kali Londo adalah mereka meyakini bahwa di sepanjang Kali Londo itu dihuni Buaya Putih.

Di sepanjang aliran Kali Londo, ternyata di kawasan Medokan Semampir ada punden yang terkait dengan keyakinandan cerita masyarakat tentang buaya. Apalagi sejak zaman lampau, kawasan itu adalah rawa-rawa. Disana terdapat punden yang dikeramatkan warga terkait dengan Buaya Putih. Punden itu berada di sebelah selatan Perumahan Medokan Semampir.

Cerita tutur menyebut sebagai Punden Nyai Angon Boyo. Sebuah makam seorang perempuan, di posisi tengah , diapit oleh dua buaya. (mbahDok)

Hatta bersama kawan-kawan ketika di tempat pembuangan di Digul. Foto Istimewa

abad.id- Seorang inspektur polisi yang berjiwa sederhana, Jacobus Soegeler sedang mengintrograsi Hatta. Dirinya mendengar Hatta, Sukarno dan Syahrir bukanlah lawan yang pantas untuk seorang intelektual bertitel akademis. Pada kesempatan itu, tidak ada  debat sengit, juga tidak ada tetesan air mata dari ada pengakuan Hatta. Interogasi-interogasi itu sebenarnya singkat saja. Sepanjang orang yang mengajukan pertanyaan, selanjutnya ingin mencocokkan fakta.

Jika Hatta mengajukan sugesti, akan langsung disangkal dengan nada formal. Menjawab pertanyaan penutup kepada Hatta: “apakah masih ada yang ingin ia tambahkan pada pembelaannya itu”, ia menjawab, “Tidak, karena menurut saya interogasi ini hanya formalitas belaka, ” kata hatta

Memang betul,  sebenanya pemerintah Hindia belanda sudah menyiapkan agenda hukuman jauh sebelum intrograsi ini. Bahwa keputusan untuk mengasingkan mereka sudah diambil, dan pada 28 Januari 1935, hatta akan dinaikkcan ke kapal KPM MelchiorTreub dengan tujuan Boven Digoel.

Ada alasan ketakutan Pemerinta Hindia belanda perlu mengasingkan Hatta. Pertama karena keterlibatnnya dalam PNI-Baru yang akan melakukan gerakan me-revolusionerkan para buruh. Dalam usaha ini ia tidak akan ragu-ragu menggunakan senjata pemogokan. Akhir-nya, jaksa agung mendukung pendapat yang dikemukakan oleh direktur departement Kehakiman,Schrieke, bahwa sebagai tindakan preventif, perlu mengusulkan menggunakan kuasa darurat terhadap pimpinan PNI-Baru. maka pengasingan sebagai tindakan preventif belum ada preseden aksi mogok buruh.

Ada alasan lain yang patut dicurigai kegiatan Hatta, yaitu bulan April dan Mei 1933, mengunjungi Jepang. Dari keterangannya, melakukan kunjungan sebagai kedudukan penasihat pamannya, seorang pengusaha sukses yang punya hubungan dagang dengan Jepang. Namun kecurigaan ini gtetap beralasan, sebab sehari sesudah kedatangan mereka, sebuah harian Jepang menulis tentang Hatta, “bahwa pemimpin nasionalis muda ini adalah sang 'Gandhi dari Jawa', tumpuan harapan penduduk pribumi yang berkeluh kesah di bawah jajahan Belanda".

Bahkan Hatta diundang wali kota Tokyo untuk menghadiri pesta makan yang khusus diadakan untuk menghormati sang 'Gandhi dari Jawa' itu. Kecurigaan Hatta saat itu, kedutaan besar Belanda di Tokyo sudah mengawasinya. Kedutaan besar Belanda sudah menolak hadir.

Sebenarnya Hatta bukannya tidak takut menghadapi reaksi pemerintah Hindia Belanda. Justru lebih takut dengan kelompok nasionalis lain yang berkesimpulan kedatangannya ke negeri Sakura untuk dipersiapkan oleh para imperialis Jepang. Maka  dengan pengasingan Hatta, harapan imperialis Jepang mengunakan Hatta sebagai kolaburator akan sia-sia.

Hatta Diasingkan ke Didul Dilepas Keluarga

Hari itu awal Desember 1934. Bondan seorang golongan Nasionalis bersama Hatta telah dipindahkan dari Glodok ke bui Struyswijk (Gang Tengah), tempat tahanan sementara orang-orang yang akan dimajukan ke muka pengadilan. “Rombongan ditempatkan pada ruang yang memanjang dengan tulisan "Europeanen en Communisten, Jadi, dalam bui itu rombongan tidak terpisah dengan tahanan yang lain,” kata Hatta dalam otobiografi Berjuang dan Dibuang Untuk Negeriku .

Perbedaanya hanya mereka pagi mendapat roti, tengah hari dan malam hari mendapat kentang dan daging. Hatta sebagai inlander mendapat makanan orang bui biasa, seperti yang dialami dalam penjara Glodok. Sering orang-orang "Europeanen" itu meminta bertukar makanan. Sekali-sekali pula Hatta terima sambil mengejek, "Kamu orang Europa dan dikasih makanan Europeanen juga." Kata Hatta

Turun serta dalam rombongan Syahrir , Bondan dan teman-teman lain dari Bandung, Maskun beserta istri, Murwoto beserta istri, Burhanuddin dan dua orang keturunan Tionghoa berasal dari Medan. Foto Istimewa

Pada minggu pertama bulan Januari 1935, Bondan dan Hatta disuruh bersiap-siap untuk dibawa ke Tanjung Priok dan akan berangkat dengan kapal KPM Melchior Treub jurusan Boven Digul. Sesudah orang tahanan dikeluarkan, kemudian disuruh ganti baju. Hatta membawa 2 kopor isi pakaian yang dixampur buku serta kopor lain khusus berisi buku. Barang bawaaan besar dinaikkan ke sebuah mobil gelap yang terbagi atas tiga ruang tempat cukup untuk masing-masing berdiri. Ternyata ruang pertama sudah diisi Sutan Sjahrir yang lebih dahulu diambil dari penjara Cipinang. Hatta berada di ruang kedua dan ruang ketiga diisi Bondan. Setelah mobil berangkat, Sjahrir terus bicara dan mulailah bicara satu sama lain.

Di Tanjung Priok, rombongan diminta naik ke atas kapal Melchior Treub. Sjahrir dan Hatta ditempatkan di kelas lI, Bondan dan teman-teman lain dari Bandung, Maskun beserta istri, Murwoto beserta istri, Burhanuddin dan dua orang keturunan Tionghoa berasal dari Medan ditempatkan di atas dek. Sjahrir dan Hatta hanya turun ke bawah untuk tidur saja. Sepanjang hari mereka bergaul dengan teman-teman di dek. Rupanya dek kelas II itu dikosongkan sama sekali dari penumpang biasa.

Dari kiri ke kanan, bersama lbu dan keempat adik Hatta, Basariah, Bariah, Halimatuh Sadiah, lbuku Siti Saleha, Zakiah, Hatta, dan Rafi'ah bergambar bersama-sama sebelum berangkat ke tempat pembuangan di Digul. Foto istimewa

Kapal itu singgah di Surabaya sebentar, tetapi tidak merapat. Sebelum kapal berangkat, datang ke kapal menemui Hatta seorang bernama Saerun, redaktur kepala surat kabar Pemandangan. la tawarkan kepada Hatta supaya menulis dua kali sebulan untuk surat kabar Pemandangan dan honorariumnya dihitung f 5 per kolom. Hatta merasa lega menerima tawaran itu karena sudah ada jaminan hidup.

Sesudah dua hari, kapal memasuki pelabuhan Makassar. Sebelum kapal merapat di pelabuhan, rombongan diturunkan di kapal motor dan dibawa mendarat di pelabuhan. Di pelabuhan, rombongan disambut oleh seorang komisaris polisi yang namanya Asquin. Waktu Hatta belajar di PHS, keduanya pernah duduk satu kelas.

Rombongan "disimpan" selama seminggu dalam penjara. Di penjara itu, laki-laki menempati satu ruang besar dan waktu dihabiskan dengan main catur. Istri Maskun dan Murwoto dapat berjalan-jalan keluar melihat-lihat kota, sebab mereka tidak terhitung orang buangan.

Sesudah seminggu dalam penjara Makassar, rombongan dinaikkan ke kapal KPM Van der Wijck menuju Ambon. Kapalnya sudah lebih kecil. Di Ambon rombongan ditempatkan seminggu di sebuah kantor polisi. Tampaknya ruang kerja polisi itu sengaja dikosongkan untuk menjadi tempat tahanan. Dari celah jendela kaca jalan besar dapat dilihat. Hatta bisa melihat rakyat Ambon tahu golongan nasionalis berada dalam ruangan kantor polisi itu.

Seminggu kemudian, rombongan dibawa naik kapal lagi. Semakin jauh dari Batavia, kapal yang digunakan makin kecil. Dari Ambon rombongan naik kapal polisi Albatros. Menurut istilah rakyat, biasa disebut kapal putih karena warnanya memang putih.

Beberapa hari kemudian, kira-kira pukul 20.00 malam, kapal Albatros sempat macet di lumpur di pantai Irian Barat Selatan karena sedikit kesasar di muara kali Digul. Selama satu jam kemacetan itu baru dapat diatasi. Di tengah malam itu rombongan tak dapat melihat apapun,  karena semuanya gelap. Pagi harinya barulah rombongan dapat "menikmati" panorama rimba di kanan dan kiri. Semakin jauh malam, kali Digul semakin pasang.

Hatta sendirian duduk-duduk di dek bagian ujung memperhatikan arus air yang berlawanan dengan laju kapal. Hatta melihat kapal putih itu sedikit menyimpang jalannya. Lalu menabrak satu pohon yang menjulang di atas kali. Rupanya juru mudinya sedang mengantuk.

Tiba di Tanah Merah

Pada tanggal 28 Januari 1935 siang, rombongan akhirnya sampai di Tanah Merah. Setelah selesai administrasi, rombongan diterima oleh panitia penerimaan yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang datang lebih dahulu. Wedana dan lurah kampung Tanah Merah mengantarkan rombongan sampai ke rumah yang sudah disediakan buat Hatta. Hanya Hatta saja yang mendapat sebuah rumah yang sudah jadi.

Kini persoalan bau muncul, sebab bagaimana mengangkut barang-barang dari bestuursterrein ke kampung pembuangan. Jaraknya kira-kira satu setengah kilometer. Antara bestuursterrein dan kampung pembuangan terletak sebuah tangsi tentara. Lebar jalan yang ditempuh kira-kira satu setengah sampai dua meter.

Seorang anggota panitia penerimaan mengusulkan kepada Hatta agar minta bantuan tenaga Kayakaya (penduduk asli) untuk mengusungnya. Lalu, Hatta menerima usulan itu. Rombongan berunding dengan seorang Kayakaya yang menjadi pemimpin. Ia meminta ongkosnya satu uang kelip untuk tiap-tiap peti. Uang kelip nilainya 5 sen, bentuknya bundar dan berlubang di tengahnya. Rombongan segera menerima tawarannya itu. Setelah selesai, berjalanlah rombongan semuanya menuju kampung pembuangan.

Akhirnya sampailah Hatta dan rombongan di rumah yang disiapkan pemerintah. Turut serta berupa kopor dan peti besi berisi buku-buku. Di rumah itu sudah menunggu Sutan Said Ali, yang dikenal hatta sekitar tahun 1918 dan 1919 di Padang sebagai guru di Sekolah Adabiah, serta istrinya, Uni Umi.

Membaca Lebih Tenang di Keheningan Digul

Buku-buku sama penting dengan orang yang membawanya. Buku itu ikut dalam rombongan pembuangan dari Batavia ke Digul yang jaraknya 8 ribu kilometer. Ternyata buku yang awalnya dianggap beban perjalanan ini sangat bermanfaat untuk bahan bacaan. Buku itu kebanyakan dalam bahasa Belanda, dan jarang ditemukan.

Dua kali seminggu Hatta memberikan pelajaran kepada Boerhanuddin, Bondan, dan Suka, tentang ekonomi dan sekali tentang filsafat. Biasanya pelajaran ini diberikan antara pukul 10.00 dan pukul 11.00. Pada malam hari sesudah makan, banyak kawan yang lama dan baru datang ke rumah Hatta.

Demikianlah hidup Hatta seterusnya selama Hatta berada di Boven Digul. Menurut Hatta terpenting adalah menjaga kesehatan. Untuk itu, Hatta membiasakan tidur malam mulai pukul 22.00. Pukul 05.00 pagi Hatta sudah bangun. Selama di Boven Digul, dua kali Hatta diserang sakit malaria. Apabila mendapat serangan itu, Hatta segera ke rumah sakit untuk memperoleh obat yang setiap hari harus ditelan pil kina 6 biji. (pul)

Satuan Pemberontakan 88 Hancurkan Kereta Belanda di Purwakarta. Foto H. Wakker. Beeldbank National Archief.

abad.id- Para gerilyawan Sipil mensabotase jalur Kereta Api Jakarta-Bandung di wilayah Bendul, Sukatani, Purwakarta yang membawa senjata dan rombongan pasukan Belanda, pada 22 Oktober 1948 sekitar pukul 17.00. Rel kereta Api dibongkar sepanjang 20 meter. Aksi ini untuk menjebaak lokomotif Double traksi dengan 1 tender berjalan dengan kecepatan tinggi. Akibatnya rangkaian kereta anjlok dan terguling. Tidak lama kemudian  sekitar 50 orang pejuang dan warga sipil menyerbu tentara Belanda yang ada di gerbong gerbong.

Pasukan Belanda tidak dapat melakukan perlawanan, dikarenakan mereka dalam posisi tidak siap, buntutnya 8 orang tentara Belanda tewas dan 23 orang lainnya terluka.

Belanda menganggap ada 2 orang yang paling bertanggung jawab atas insiden ini, yakni Uswata dan Darja, mereka ditangkap dan dihukum mati tak lama kemudian. Aksi penggulingan kereta api milik Belanda ini dilakukan oleh Darja dan Uswata serta kelompoknya sebagai bentuk balas dendam atas tindakan Dutch Police Action pasca kemerdekaan Indonesia 1945.

Tindakan Dutch Police Action sendiri yg terkenal yakni saat Belanda melakukan agresi militer di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada 1947 atau setahun sebelum insiden Bendul Purwakarta. Dutch Police Action dilakukan untuk mengurangi warga sipil yang dianggap memberontak tentara Belanda. Di Karawang Dutch Police Action membantai 431 orang laki-laki dan lebih dikenal sebagai “Pembantaian Rawagede”.

Aksi Heroik Darja dan Uswata sangat terkenal di wilayah Purwakarta.

Aksi pembalasan dilakukan tentara Belanda pada pagi tanggal 23 Oktober 1948. Pasukan Belanda menyerbu kampung dan pembersihan besar-besaran di wilayah Bendul, Purwakarta. Belanda geram dan marah besar pascakereta api logistik mereka terguling di kawasan tersebut. Belanda mensinyalir aksi itu dijalankan oleh sebuah organisasi ekstrim bernama SP 88 (Satoean Pemberontak 88). Alhasil dua pentolan SP 88 Uswata dan Darja ditangkap dan dihukum mati tak lama kemudian.

Aksi lain yang memuat polisi dan tentara Belanda jengkel yaitu agitasi-propaganda. Mereka memasang puluhan bendera merah-putih di kota Purwakarta setiap menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Selain itu, SP 88 beraksi lewat coretan-coretan propaganda di tembok-tembok gedung dan keretapi. Penyebaran poster ancaman terhadap mata-mata Belanda pun kerap mereka lakukan di berbagai pusat keramaian. Akibatnya banyak kaum bumiputra menjadi ciut nyali karena bekerja sebagai mata-mata atau pegawai pemerintah sipil bentukan Belanda.

Dalam bukunya Siliwangi dari Masa ke Masa edisi III, Sudjono Dirdjosisworo menulis  dalam setiap aksinya, SP 88 mengutamakan kecepatan dan kerahasiaan. Sesuai motto mereka “datang seperti angin dan pergi pun laksana angin”, sebisa mungkin para anggota SP 88 tidak menarik perhatian saat tengah menjalan aksi-aksinya.

Pembentukan SP 88 ini berawal pasca Perjanjian Renville pada awal 1948. Divisi Siliwangi meninggalkan wilayah Jawa Barat. Saat pemindahan pasukan ini, secara diam-diam Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan menyisakan sebagian kecil anggotanya di Jawa Barat untuk terus mengobarkan perlawanan.

Di Purwakarta, salah satu yang tetap bertahan adalah Field Preparation Barisan Hitam (FPBH), sebuah kesatuan campuran tentara dan lasykar. Di bawah pimpinan Letnan Kolonel Oesman Soemantri, sejak 1 Februari 1948 FPBH lantas mengubah namanya menjadi SP 88. Pasukan ini terpencar di Jarong-Cibungur (Purwakarta)-Cikampek-Dawuan (Karawang). Anggota SP 88 terbilang besar, ditaksir lebih dari 1.500 personel dengan kekuatan senjata sekitar 450 pucuk.

Embel-embel angka “88" diartikan para anggota SP 88 sebagai simbol dari nama dua pemimpin Republik: Sukarno-Hatta. Angka 8 yang pertama adalah huruf S (sa), huruf kedelapan dalam afabet Jawa. Adapun 8 yang kedua adalah H, huruf kedelapan dalam alfabet Romawi. Oesman Soemantri disamarkan menjadi Tritunggal sedangkan wakilnya A.S. Wagianto memakai nama Sang Dewata.

Robert B. Cribb, sejarawan berkebangsaan Australia, merekam strategi penyamaran nama itu dalam bukunya Gangsters and Revolutionaries. Menurut Cribb, bukan hanya mengadopsi nama-nama berbau Sansekerta,  para komandan SP 88 pun kerap menggunakan nama-nama “berbau barat" seperti Phantom Bom.

Operasi kontra-intelijen menjadi spesialisasi SP 88. Dalam berbagai aksi, SP 88 tidak hanya melibatkan anggota laki-laki tapi juga perempuan. Salah satunya bernama Roekiah. Dia merupakan komandan intel SP 88 yang beroperasi di wilayah Cicariang, Purwakarta kota, Kembangkuning, Cikuya, Perkebunan Jatiluhur, Cilutung, Cilalawi,dan Cicariang.

Usia SP 88 terbilang panjang. Ketika Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat pada Desember 1948, eksistensi organ teror ini tetap dipertahankan. Mereka kembali menjadi andalan kekuatan militer Republik untuk mengobrak-abrik pertahanan Belanda hingga tercapainya kesepakatan gencatan senjata pada 10 Agustus 1949. (pul)

abad.id- Geger Pecinan sebuah pemberontakan yang terjadi di Batavia pada tahun 1740 oleh komunitas Tionghoa yang tinggal di sana. Geger Pecinan dipicu oleh diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh orang Tionghoa dalam sistem kolonial Belanda pada saat itu.

Cara-cara diskriminasi dimulai sejak para imigran ini tiba di Batavia. Agar terhindar dari tangkapan aparat, imigran Tionghoa memberikan uang perlindungan kepada polisi dan antek-anteknya. Mereka adalah aparat keamanan yang diangkat VOC untuk mengawasi daerah perkebunan yang terletak di luar kota. Dalam perjalanan waktu, para imigran ilegal menjadi sapi perahan bagi aparat Kompeni yang korup.

Pada tahun 1740, suasana Batavia mulai mencekam karena timbul wabah penyakit yang menelan banyak korban seperti disentri dan kolera. Rumah sakit dipenuhi pasien penderita wabah. Di saat orang-orang Tionghoa merayakan hari raya Imlek bulan Pebruari, Kompeni melakukan penangkapan besar-besaran terhadap orang Tionghoa yang dicurigai tidak memiliki surat izin menetap. Sebanyak 100 lebih orang Tionghoa yang berdiam di daerah Bekasi dan Tanjung Priok dimasukkan dalam tahanan.

Kekacauan pun meledak. Banyak orang-orang Tionghoa mulai membentuk kumpulan yang bersiaga untuk mempertahankan diri dari tindakan Kompeni. Mereka sebelumnya bersifat defensif sekarang berubah bertindak agresif. Tanggal 4 Februari 1740, orang Tionghoa mulai menyerang penjara untuk membebaskan kawan-kawannya yang ditahan. Gubernur Jenderal Valckenier meminta pendapat Dewan Hindia untuk memecahkan keadaan yang gawat tersebut.

Akhirnya pada tanggal 25 Juli 1740, Dewan Hindia membuat suatu keputusan yang justru memperburuk situasi. Keputusan tersebut berbunyi bahwa warga Tionghoa, baik yang telah memiliki izin tinggal ataupun tidak, apabila dicurigai melakukan perbuatan yang tidak baik, akan ditangkap. Bagi mereka yang terbukti belum mempunyai pekerjaan tetap akan dibuang ke Sri Lanka.

Di bulan September, sebanyak 1.000 orang tionghua dari bekas pabrik hula di Gandaria melakukan aksi mogok. Mereka dipimpin Ehe (Qae) Panjang. Oleh warga jawa lebih mengenal dengan sebutan Sepanjang atau kapiten Separjang. Namun, siapa nama sebenarya dari penilmpin pemberontakan tersebut belum dapat diketahui dengan pasti.

Menurut salah satu sumber buku Geger Pacinan tulisan Daradjadi, nama Tay Wan Soey atau Kapiten Selanjang masih memiliki hubungan kerabat dengan Kaisar Tiongkok yang bemama Kin Lang atau Kinn Liong dari pihak ibu. Merupakan salah satu keluarga besar Dinasti Qing yang di bangsa Manchu. Tay Wan Soey dibuang ke luar wilayah Tiongkok karena dicurigai terlibat pemberotakan.

Nama Tay Wan Soey pertama kali disebut sebagai pemimpin pemberontak Tionghoa yang ingin diajak berunding oleh pihak Kompeni. Pada tangal Otober1740, VOC mengirim Gustaaf willem Raronvan Imboff (Van Imhoff) dan Van Aarden ke Tanah Abang di wilayah Batavia untuk menemui Tay Wan Soey dengan maksud mengajak berunding. Namun, ajakan berunding tersebut ditolak oleh Tay Wan Soey

Tay Wan Soey bersama warga Tionghoa lain telah mengambil posisi di sekitar pinggir kota seperti hendak melakukan serangan terhadap kota Batavia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Kompeni membuat maklumat. Pertama: Semua orang dilarang masuk kota untuk membawa keluar para perempuan Tionghoa. Ketentuan tersebut dibuat mengingat sehari sebelumnya banyak perempuan Tionghoa telah diungsikan keluar kota. Kedua, orang Tionghoa yang menolak menyerahkan senjata atau melawan pejabat hukum atau menyerang pasukan Kompeni yang berada di luar benteng kota akan ditembak mati. Ketiga, mulai pukul 18.30 semua orang Tionghoa harus berdiam di rumah masing-masing dan tidak boleh menyalakan lampu.

Maklumat yang diumumkan kepada khalayak ramai pada tanggal 8 Oktober pagi tahun 1740 tersebut, ditutup dengan seruan bahwa orang Tionghoa yang patuh pada Kompeni akan mendapat kemudahan-kemudahan, sedang mereka yang membangkang akan dibunuh.

Pada keesokan tanggal 9 Oktober, para pemberontak yang sudah berkerumun di gerbang kota untuk menyerang Batavia berhasil dibubarkan. Dalam operasi tersebut banyak orang Tionghoa yang ditangkap. Van Imhoff memerintahkan agar mereka segera dibawa ke Ceylon. Hal ini menyulut desas-desus bahwa orang Tionghoa tahanan Kompeni akan dibuang di tengah laut. Berita ini menimbulkan kepanikan luar biasa di antara orang Tionghoa, baik yang memberontak maupun tidak.

Mereka berusaha melarikan diri keluar kota untuk mencari perlindungan pada para pemberontak. Pasukan Kompeni berusaha menghalangi mereka dengan melepaskan tembakan-tembakan. Korban bergelimpangan tersebar di dalam kota Batavia. Suasana tegang yang meliputi Batavia meledak tatkala terdengar bunyi tembakan meriam Kompeni. Penduduk Tionghoa yang berusaha menyelamatkan diri ke muara dan pantai tempat berlabuhnya kapal dan jung, telah dihadang para pelaut yang segera menghabisi nyawa mereka. Orang-orang Tionghoa melawan perburuan terhadap mereka dengan menggunakan senjata seadanya. Mereka kebanyakan hanya menggunakan linggis, parang, dan pentungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberontakan tersebut dilakukan secara spontan tanpa persiapan yang memadai.

Dengan alasan mencari senjata yang mungkin dapat digunakan oleh pemberontak, serdadu Kompeni menggeledah rumah-rumah Tionghoa, dan menjarah hartanya. Akhirnya keadaan kota Batavia menjadi anarkis. Penjarahan dan pembunuhan terjadi di mana-mana.

Tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya, terjadi kebakaran di permukiman Tionghoa. Kompeni curiga kejadian itu merupakan tanda dari orang Tionghoa untuk mengajak sesama kaumnya mulai menyerang.

Gubernur Jenderal Valckenier segera mengerahkan seluruh kekuatan militernya untuk membantai orang Tionghoa tanpa pandang bulu. Selain itu, Kompeni membujuk semua penduduk Batavia untuk ikut menumpas pemberontakan orang Tionghoa. Para penduduk, baik dari kalangan pribumi, para budak orang asing, mereka yang disebut sebagai orang Moor, dintimidasi serta ditakut-takuti bahwa apabila orang Tionghoa berhasil menguasai Batavia, maka keselamatan mereka tidak akan terjamin. Akibatnya berbagai golongan masyarakat di Batavia sama-sama memburu orang Tionghoa. Adapun orang Eropa dan golongan budak merupakan kelompok yang paling banyak membantai.

Pembunuhan massal tersebut mencapai pucaknya pada tanggal 10 Oktober 1740. Gubernur Jenderal Valckenir memerintahkan agar penduduk Tionghoa yang masih tersisa dikumpulkan menjadi satu. Kaum lelaki, perempuan, tua-muda sudah tidak dibedakan lagi. Mereka diseret keluar dari rumah tinggal atau tempat persembunyian. Orang Tionghoa yang berada di penjara dipisahkan dari etnis lainnya dan langsung dieksekusi seketika. Kompeni berhasil mengumpulkan sekitar 500 orang Tionghoa, yang kemudian digiring ke Stadthuys (sekarang Museum Sejarah Jakarta). Di tempat tersebut, para tahanan yang malang itu dipenggal kepalanya satu persatu.

Para pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, diseret keluar dan dibantai di pinggir sungai untuk memudahkan pembuangan mayat mereka. Menurut berita yang tersebar di kalangan penduduk Batavia, Gubernur Jenderal memberi hadiah uang bagi bagi siapapun yang membawa dua kepada orang Tionghoa.  Sebagian Tionghoa mencoba mencari perlindungan pada beberapa pegawai Kompeni dengan cara menyuap dengan seluruh uang dan emas yang dimiliki. Harta diterima, tetapi orangnya tetap disembelih. Sebagian orang Thonghoa yang tidak tahan mengalami penderitaan demikian hebat memilih bunuh diri dengan mengzantung diri.

Peristiwa pembantaian massal yang terjadi di dalam kota Batavia dengan cepat terdengar oleh para pemberontak pimpinan Tay Wan Soey yang berada di luar kota. Mereka lalu menyerang secara besar-besaran terhadap pos-pos Kompeni di luar kota. Pos VOC di Tangerang diserang dengan melibatkan sekitar 3.000 orang. Kekuatan VOC di daerah Meester Cornelis mengalami serangan yang dahsyat dan bertubi-tubi pada tanggal 11 Oktober dari pagi sampai sore hari.

Dalam serangan terebut banyak pasukan dari kedua pihak yang tewas di suatu rawa. Begitu banyaknya mayat yang bergelimpangan di tempat tersebut. Kampung yang dikenal dengan nama Rawa Bangke.

Kapitan Sepanjang atau Tay Wan Soey telah memindalkan konsentrasi pasukanya dari Gandaria te Gading Melati, mulai bergerak ke arah kota unhuk menolong sesama warganya yang sedang mengalami malapetaka. Namun, mereka gagal memasuki Batavia dampak minimnya jumlah personel pasukan. Para pemberontak mencoba mempertahankan diri dengan membuat barikade dari gubuk dengan bahan kayu dipancang. Mereka menguasahi daerah Bekasi. Saat mau menuju ke arah Banten, di tengah jalan dihadang pasukan Kesultanan Banten yang tidak ingin terlibat dalam huru-hara tersebut.

Kobaran api masih terlihat di dalam kota Batavia hingga tanggal 13 Oktober 1740. Akhirnya VOC berusaha untuk memadamkan semua api yang masih menyala, didasari atas rasa khawatir kalau kobaran api tersebut ikut memusnahkan gudang-gudang VOC yang menyimpan barang dagangan miliknya. Dalam peristiwa berdarah yang terjadi selama kurang lebih empat hari tersebut, diperkirakan sekitar 7.000-10.000 orang Tionghoa tewas. Korban terbanyak diperkirakan terjadi di daerah kawasan Kali Besar yang sekarang dikenal sebagai Jalan Kali Besar Barat, Kali Besar Timur, Jalan Pintu Besar, Jalan Roa Malaka Utara, Jalan Roa Malaka Selatan, dan Jalan Kopi.

Di balik semua itu, kekhawatiran VOC akibat kerusuhan tersebut, sesungguhnya bukan sernata-mata karena ketakutan atas pembalasan Kaisar Tiongkok. VOC lebih mengkhawatirkan masa depan perekonomian Hindia Timur pasca kerusuhun. Memang, pemberontakan Tionghoa di Batavia telah usai, namun jung-jung dari Tiongkok yang berlayar menuju kota tersebut turun drastis. Saudagar Tionghoa menghindari berdagang dengan Belanda. Di pihak lain kekuatan perdagangan Kompeni Inggris (East India Company) di Hindia Timur secara pasti bergerak naik. Banyak para pedagang Tionghoa lebih senang berdagang dengan saingan VOC tersebut.

Selanjutnya untuk keperluan memonitor gerakan orang-orang Tionghoa, Collegie van Schepenen diberi hak untuk mencatat warga Tionghoa yang berdiam di wilayah Batavia setiap enam bulan sekali. Mereka tidak diperbolehkan tinggal di lingkungan tembok kota. Pada setiap jam enam sore orang-orang Tionghoa diusir keluar dari Batavia. VOC juga memutuskan untuk mengizinkan warga Tionghoa bermukim di sekitar Glodok. Tempat tersebut dipilih Kompeni karena apabila terjadi kerusuhan, orang-orang Tionghoa tersebut masih berada dalam jarak tembak meriam Kompeni.

Sementara itu Tay Wan Soey pemimpin pasukan Tionghua mulai keluar dan melanjutkan perlawanan bersama raja Sunan Kuning.  Rasa bencinya terhadap VOC menjadikan Kapiten Sepanjang akan terus melakukan perlawanan denan membangun kekuatann di lereng Gunung Lawu. Di bulan Juli 1742, setelah 2 tahun peristiwa di Batavia, Kapiten Sepanjang memimpin pasukan Tionghoa dan Jawa dalam melakukan penyerangan ke Kraton Mataram. Mereka berhasil memenangkan pertempuran itu. Raja Mataram saat itu, Pakubuwana II, terpaksa melarikan diri ke Magetan dengan bantuan VOC.

Setelah Kraton Mataram di Kartasura jatuh ke tangan pasukan Tionghoa-Jawa, Raden Mas Garendri atau Sunan Kuning diangkat menjadi raja dengan gelar Sunan Amangkurat V. Saat bertahta sebagai raja, ia mengangkat Kapiten Sepanjang sebagai guru untuk panglima perang kerajaan. Sunan Kuning menganggap Kapiten Sepanjang punya sarat pengalaman sehingga cocok bagi para panglima perangnya yang masih muda.

Sayangnya, tahta Sunan Kuning di Kartasura tidak lama. Pada akhir tahun 1742, tentara VOC yang dibantu pasukan Madura yang dipimpin Cakraningrat V berhasil merebut Kartasura dan mengangkat kembali Pakubuwana II ke tahta kerajaan.

Setelah terusir dari Kraton, Kapiten Sepanjang, Sunan Kuning, dan para pasukannya melarikan diri dan meneruskan pelawanannya dengan bergerilya. Namun dalam suatu pertempuran, Sunan Kuning terpisah dengan Kapiten Sepanjang. Sunan Kuning kemudian ditangkap VOC di Surabaya pada 2 Desember 1743, sementara Kapiten Sepanjang terus melanjutkan perjuangan. Beberapa sumber menyebutkan pada akhirnya Kapiten Sepanjang menyeberang ke Bali dan mengabdi pada sebuah kerajaan di sana. (pul)