Jalan Bubutan Saksi Bisu Sejarah Pergerakan Nasional di Surabaya

Abad.id - Sejarah pergerakan bangsa Indonesia pada seper empat pertama abad 20 mendahului Sejarah Kemerdekaan bangsa Indonesia pada 1945. Sejarah pergerakan emjadi embrio sejarah kemerdekaan.

Surabaya adalah dapur Sejarah Pergerakan. Disanalah gerakan gerakan demi gagasan kemerdekaan mulai disusun dan ditata. Dapurnya ada di Gedoeng Nasional Indonesia di jalan Bubutan Surabaya.

Keberadaan Gedoeng Nasional Indonesia (GNI) di jalan Bubutan menjadi cerita penting bangsa Indonesia yang tertoreh di Surabaya. Secara nasional, jalan Bubutan menandai keberadaan GNI dan kisah bangsa di balik pendapa Jawa di komplek, yang didirikan oleh dokter Soetomo.

Kita tau bahwa dr. Soetomo adalah sosok penting di balik Hari Kebangkitan Nasional, yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Dia merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Soetomo dikenal sebagai pendiri organisasi Budi Utomo (20 Mei 1908) yang sangat berperan pada masa pergerakan nasional.

GNI, yang beralamat di jalan Bubutan Surabaya, adalah dapur pergerakan nasional. Di tempat inilah dimana tepat repat dan koordinasi gerakan dilakukan sebagai tindak lanjut dari investigasi yang dilakukan oleh  Soerabaiasche Studieclub.

Soerabaiasche Studieclub

Dokter Soetomo sendiri adalah salah satu dari tokoh pendiri Perkumpulan Boedi Oetomo (BO) yang terbentuk pada 20 Mei 1908. Selanjutnya tanggal itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perkumpulan ini membuka lembaran baru arah pergerakan bangsa Indonesia demi kemerdekaan.

Pengurus Soerabaiasche Studieclub di Soeloeng Surabaya

Di sepanjang abad 19, gerakan gerakan masih bersifat sporadis, fisik dan kedaerahan. Namun memasuki abad 20, arah pergerakan berubah. Tidak lagi bersifat fisik, tetapi sudah menggunakan strategi. Jalurnya pendidikan, kebudayaan dan pemberdayaan ekonomi.

Sejak itu, Soetomo dan rekan rekan lulusan STOVIA, Batavia (sekarang Jakarta) terus menyusun kekuatan melalui jalur jalur pendidikan, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Di jalur pendidikan, ia mendirikan Indonesische Studieclub Soerabaia pada 1924. Studie Club ini adalah kelompok belajar yang menginvestigasi persoalan persoalan yang ada di masyarakat, yang terkait dengan persoalan persoalan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

Secara umum, Studieclub ini mempunyai misi untuk mendorong kaum terpelajar di kalangan orang-orang pribumi supaya memupuk kesadaran hidup bermasyarakat, mendiskusikan masalah-masalah nasional dan sosial, serta bekerja sama untuk membangun Indonesia.

Di Surabaya, Indonesische Studieclub ini awalnya bertempat di jalan Sulung. Jalan Sulung adalah jalan di tepian sungai Kalimas sisi barat yang membujur dari selatan ke utara, antara jembatan Pasar Besar (selatan) dan jembatan Bibis (utara).

Rumah kuno di jalan Sulung yang mirip dengan gedung Soerabaiasche  Studieclub

Enam tahun kemudian pada 1930, dalam rangka ulang tahun ke enam Indonesische Studieclub, Soetomo menginisiasi pendirian Gedung Nasional Indonesia di Jalan Bubutan. Komplek GNI terdiri dari bangunan pendopo dan dua bangunan kembar tingkat dua di kiri kanan pendopo agak ke belakang (barat).

Sejak berdirinya GNI di jalan Bubutan ini, kegiatan kegiatan pemuda terpusat di jalan Bubutan. Hasil hasil investigasi oleh Soerabaiasche Studieclub disebar dan dimasyarakatkan melalui rapat rapat publik di pendopo GNI.

Berita dari harian Batavia Newapapee

Mengamati isi pemberitaan beberapa surat kabar, yang beredar dalam kurun waktu 1925-1927 seperti De Locomotive dan Indische Courant, yang diarsip oleh Delpher.Nl diketahui bahwa Indonesische Studieclub ditulis sebagai alat propaganda dalam upaya penguatan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya.

Secara fungsi, Studieclub ini memang mendorong kaum terpelajar bumi putera supaya memupuk kesadaran hidup bermasyarakat, dan secara bersamaan juga menjadi upaya penguatan kebangsaan untuk bebas dari penjajahan.

Prof Purnawan Basundoro dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, beberapa bulan lalu menyampaikan bahwa banyak sekali rapat rapat (vergadering) yang diadakan di GNI ini dan itu membuat pihak Belanda takut,

Menyimak aksi-aksi pemuda yang digelar di GNI, ternyata kehadiran mereka menyokong tumbuhnya dan lebih bangkitnya rasa kebangsaan sehingga mampu menghantarkan ke gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kepengurusan GNI

Menurut Akte Notaris H.W. Hazenburg tanggal 21 Juni 1930 No. 101 bahwa susunan kepengurusan GNI ini adalah: Dr Soetomo (Ketua), R.P. Sunario Gondokusumo (Sekretaris), R.M.H. Sujono (Bendahara), R. Sunjoto (Komisaris) dan Achmad Djais (Komisaris). Untuk mengenang jasa dan perjuangan mereka, nama nama mereka menjadi nama jalan di Surabaya. Jalan dr. Soetomo ditempatkan di kelurahan Darmo.

Sementara nama nama , R.P. Sunario Gondokusumo, R.M.H. Sujono, R. Sunjoto dan Achmad Djais disematkan di lingkungan kelurahan Peneleh, tidak jauh dari lokasi GNI di kelurahan Bubutan.

Selama ini belum banyak yang tau siapa itu R.P. Sunario Gondokusumo, R.M.H. Sujono, R. Sunjoto dan Achmad Djais yang namanya menjadi nama jalan. Ternyata mereka adalah kaum pergerakan yang mendampingi dokter Soetomo mulai dari membina pendirian Soerabaiasche Studieclub, Gedoeng Nasional Indonesia hingga pada masa 1945, meski Soetomo telah tiada sebelum menikmati kemerdekaan.

Prof. Purnawan Basundoro, sejarawan Universitas Airlangga, dalam sebuah seminar di Gedung Nasional Indonesia beberapa bulan lalu mengatakan bahwa Sunjoto adalah orang yang sangat berperan dalam negosiasi dengan belanda di tahun 1945.

Sementara harian Indiesch Courant, yang terbit pada 7 Desember 1928 mengabarkan bahwa  R.M.H. Soejono, anggota dewan Soerabaiasche Studieclub, pernah ditugaskan untuk mengunjungi berbagai kota di Negara Federasi Melayu dan untuk mempelajari kondisi di antara penduduk aslinya.

Sekembalinya dari kota kota itu, Soejono dijadwalkan memberikan ceramah tentang perjalanannya di Gedung Soerabaiasche Studieclub di Boeboetan pada 23 Desember 1928. Ketika itu sarana di Bubutan belumlah seperti ketika di bangun pendopo pada 1930. Ini menunjukkan bahwa sebelum tahun 1930, di lokasi Bubutan sudah menjadi sejak sejarah perkerakan.

Tahun 1920-an, pergerakan rakyat Surabaya tidak hanya tercatat di Gedoeng GNI, tetapi juga sudah tertorehkan di Bubutan VI dimana sudah terpusat sebuah organisasi besar Islam yang  bernama Nahdlatul Oelama. Selain terdapat Hoofdbetuur atau kantor besar NO, disana juga terdapat kediaman Kiai Haji Ridwan, yang dikenal dengan orang yang membuat logo Nahdlatul Oelama.

NO dan kediaman KH Ridwan serta segala aktivitasnya menambah ramainya pusat pergerakan di kawasan Bubutan. Jalan Bubutan adalah akses yang menghubungkan NO dan GNI.

NV. Bank Nasional Indonesia

Bank Nasional Indonesia, yang disingkat BNI, ternyata tidak sama dengan BNI 46 (Bank Negara Indonesia 1946).

Bank Negara Indonesia 1946, yang selama ini kita tau, ternyata bank pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank BNI 46 ini berdiri pada 5 Juli 1946 sebagai bank sentral berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946. Kini, tanggal berdirinya Bank BNI pada 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia.

Berdasarkan harian surat kabar "Batavia Newspaper", yang terbit pada 8 Mei 1929, bahwa N.V. Bank Nasional Indonesia di Surabaya didirikan setelah ada persetujuan dari Buitenzorg (Bogor).

NV Bank Nasional Indonesia jelas didirikan ketika Indonesia masih di bawah penjajahan. Tapi nama bank sudah memakai atribut "Indonesia", ketika Indonesia belum merdeka.

Jika NV Bank Nasional Indonesia (BNI) didirikan pada 1929, maka Bank Negara Indonesia didirikan pada 1946 (BNI 46). Keduanya adalah dua entitas yang berbeda.

Menurut catatan p2k.unkris.ac.id tentang Bank di Indonesia bahwa di masa pemerintahan Hindia Belanda, bank pertama adalah De javasche Bank, NV yang didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828.

Kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri.

Selain itu juga terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank itu antara lain adalah: NV. De Javasce, De Postspaarbank, Hulp en Spaar Bank, De Algemene Volkskrediet Bank, Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM), Nationale Handelsbank (NHB), NV. De Escompto Bank dan Nederlansch Indische Handelsbank.

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain adalah: NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank, NV. Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Boemi, The Chartered Bank of India, Australia and China.

NV. Bank Nasional Indonesia didirikan oleh dokter Sutomo di jalan Bubutan, Surabaya pada 1929.

Setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, maka tumbuhan bank bank nasional, antara lain: NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini Bank OCBCNISP), didirikan 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung. Juga ada Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 dan sekarang dikenal dengan BNI '46 dan masih ada lagi lainnya.

Dokter Soetomo dengan pendirian "NV. Bank Nasional Indonesia" menambah upayanya dalam mencari solusi atas persoalan bangsa. Solusi solusi itu diperoleh atas berbagai investigasi yang dilakukan oleh lembaganya "Soerabaiasche Studieclub" yang dibuka pada 1924.

Upaya dokter Soetomo lainnya adalah membangun Gedoeng Nasional Indonesia (GNI) pada 1930 dan membuka penerbitan majalah "Panjebar Semangat" pada 1933. Semua karya dokter Soetomo (Bank Nasional Indonesia, Gedoeng Nasional Indonesia, dan Panjebar Semangat) berada di komplek yang sama di jalan Bubutan.

Menurut catatan Ir. Handinoto, salah satu anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang juga dosen arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya bahwa NV Bank Nasional Indonesia didirikan oleh dr. Soetomo di Jl. Boeboetan yang bekerja sama dengan kenalannya seorang arsitek Belanda, Ir. Thomas Karsten.

"Ir. Thomas Karsten terkenal sebagai orang yang bersimpati pada gerakan gerakan pemuda di Hindia Belanda waktu itu dan dr. Soetomo minta jasa Karsten untuk merancang gedung dua lantai tersebut. Mungkin gedung ini merupakan satu satunya karya Karsten di Surabaya", jelas Handinoto melalui pesan Whatsapp kepada penulis.

Untuk mengelola NV. Bank Nasional Indonesia, dokter Soetomo menunjuk orang orang yang memang sudah duduk dalam kepengurusan GNI. R.M.H. Sujono, yang duduk sebagai bendahara, ditunjuk sebagai Direktur N.V.

Bank Nasional Intonesia. Sementara R.P. Sunario Gondokusumo, yang duduk sebagai Sekretaris di GNI, ditunjuk sebagai Wakil Direktur N.V. Bank Nasional Indonesia.

Jabatan di NV Bank Nasional Indonesia itu sebagaimana terkabarkan melalui harian De Locomotief yang terbit pada 25 Oktober 1933.

Di satu komplek di jalan Bubutan, dokter Soetomo melalui karya karya kebangsaannya (NV. Bank Nasional Indonesia, 1929; Gedoeng Nasional Indonesia, 1930; dan Panjebar Semangat, 1933) semakin bergelora dalam bergerak demi kebangsaan dan kemerdekaan. Tapi dokter Soetomo sendiri tidak sempat menikmati kemerdekaan pada Agustus 1945 karena ia meninggal. Dokter Sutomo meninggal dunia pada 30 Mei 1938 dan dimakamkan di belakang Pendopo GNI di jalan Bubutan, Surabaya. (Nanang)

Penganugrahan Jenderal Bintang Lima kepada AH Nasution dan Soeharto. Foto dok net 

abad.id- Apabila ada yang bertanya siapakah jenderal yang memiliki konsep brilian tentang strategi perang? Jawabnya adalah A.H. Nasution. Lalu siapa Jendral yang pernah menghukum anggotanya karena melanggar disiplin, jawaban sama yaitu Nasuition. Sejarah telah menuliskan tentang jejak tokoh kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara, 13 Desember 1918 ini sebagai tentara yang memegang prinsip. Sampai ajal menjemput di usianya yang ke-82 tahun tanggal 6 September 2000, sosok berpangkat jenderal bintang lima itu telah menorehkan seluruh dedikasinya secara berharga untuk Indonesia.

Tinta emas yang tidak terbantahkan sebagai peletak dasar perang gerilya melawan Belanda. Jasa Abdul Haris Nasution memiliki konsep yang ditulis dalam buku Strategy of Guerilla Warfare. Buku yang memuat rekam jejak sekaligus konsep kemiliteran ini telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Buku ini menjadi buku wajib militer di sejumlah negara. Bahkan, West Point Amerika Serikat yang menjadi sekolah elite bagi militer, menjadikannya sebagai buku wajib dibaca.

Perilaku Nasution sebagai pemimpin TNI sejak Agresi Militer Belanda I dan II selalu menjadi panutan bagi anak buahnya. Bahkan pikiran dan kehendak Nasution selalu mengispirasi para prajurit dan menjadi pedoman perilaku kemiliteran. Pada Agresi Militer Belanda II misalnya, Pak Nas pernah  marah dan kecewa.  Hari itu, 1 Januari 1949,  Kolonel Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa sedang melihat situasi genting di Yogjakarta. Ternyata masih ada oknum tentara republik yang melakukan pelanggaran berat memeras rakyat.  Untuk itu Pak Nas meminta semua pihak lebih mawas diri terhadap teror berkedok perjuangan. ini penting untuk menjaga rakyat sebagai bagian dari perjuangan Permesta.

Sangat sulit bagi Tentara Nasional Indonesia membendung kembalinya Belanda ke Indonesia. Perang secara frontal hanya akan memakan lebih banyak korban. Karena itu, harus mencari strategi untuk mempertahankan Republik Indonesia. Perang gerilya adalah jalan keluarnya.

Pak Nas mengeluarkan instruksi. Surat Instruksi Bekerja Untuk Suplai No. 4/MBKD/1949 itu menggambarkan kemarahan Nasution. Ada oknum tentara yang mengaku pasukan gerilya, tapi mencoreng perjuangan. Oknum pasukan tersebut justru memeras rakyat. Mereka membuat rakyat terbebani.

"Timbul pasukan-pasukan baru yang mengaku pasukan gerilya, lantas meminta dijamin oleh rakyat, minta makan, minta kambing dan sebagainya," tulis Nasution dalam surat instruksi.

Peristiwa itu bisa terjadi karena ada kaitannya dengan pemenuhan logistik yang merupakan fokus utama dalam perang gerilya. Pasukan Teritorial memang memiliki tugas mengumpulkan bahan makanan. Baik mentah maupun matang. Dalam usaha mengumpulkan bahan pangan, biasanya menerima atau meminta dari rakyat. Kondisi ini yang 'dimanfaatkan' oleh oknum tentara sehingga timbul pandangan bahwa rakyat wajib memberikan semua kebutuhan pasukan gerilya.

Nasution mengakui, peran rakyat sangat besar. Mereka diharapkan membantu keperluan pasukan TNI yang melakukan gerilya. Sekaligus tidak bekerja sama dengan pihak Belanda. Bagi Nasution, partisipasi rakyat merupakan modal utama keberhasilan Perang Rakyat Semesta atau yang biasa disebut Permesta.

"Akan tetapi yang demikian bukanlah berarti, bahwa rakyat diwajibkan memberi dan melayani segala-galanya. Sebagai gerilya rakyat haruslah diusahakan supaya sedikit-sedikitnyalah terasa sebagai beban oleh rakyat," ungkap Nasution dalam buku Pokok-Pokok Gerilya.

Sang Jenderal Pengkritik Soekarno

Pak Nas seperti memang ditakdirkan di dunia militer dan politik. Minatnya terhadap dunia militer tidak tanpa alasan. Ada semacam cinta kepada negerinya yang telah mendorongnya untuk membuat keputusan ini. Karena cintanya yang begitu kuat, Pak Nas telah menorehkan banyak sejarah hingga kini masih dikenang

Dalam buku Derap Politik Pada Jenderal tulisan Andi Setiadi mendeskripsikan, sebagai seorang TNI yang disegani dan karismatik, Pak Nas memang berbeda dengan teman-temannya. Sejak masuk dalam jajaran TNI, Pak Nas dikenal sebagai sosok yang setia dengan prinsipnya dan tidak segan-segan mengkritik kebijakan-kebijakan atasannya. Bahkan, ia pun tak segan mengkritik Soekarno, sosok yang sangat dikaguminya sejak muda.

Sejarah telah menulis polemik antara Pak Nas dengan Soekarno yang salingkritik secara sehat. Ketika terjadi pergolakan di internal Angkatan Darat tahun 1952, Pak Nas menganggap bahwa Soekarno telah ikut campur tangan dalam konflik itu. Bahkan Pak Nas dengan terang-terangan mengatakan bahwa Soekarno seharusnya tidak perlu berpihak kepada siapa pun.

Pak Nas melancarkan kritik kepada Soekarno. Dua tokoh ini memang sering saling kritik. Karena berada dibalik “Peristiwa 17 Oktober", yang menuntut pembubaran DPRS dan pembentukan DPR baru, Pak Nas kemudian diberhentikan sebagai KSAD oleh Soekarno.

Akan tetapi, siapa pun yang membaca kisah hubungan keduanya, pasti akan memberikan sebuah kesimpulan yang berbeda-beda. Kritik Pak Nas terhadap Soekarno, demikian juga sebaliknya, adalah bentuk dinamika politik yang menjunjung keterbukaan, kejujuran, dan penghargaan atas suatu pendapat. Polemik mereka sangat sehat, dan pasti akan terjadi dalam situasi politik tertentu.

Buktinya, Pak Nas dan Soekarno terlihat akur dan sependapat setelah meletusnya pemberontakan PRRI/ Permesta tahun 1955. Saat itu, Pak Nas diangkat kembali sebagai KSAD. Soekarno seolah melupakan polemik-polemik sebelumnya setelah memberikan kepercayaan kepada Pak Nas.

Pak Nas mengakui dengan jujur bahwa presiden pertama itu sosok dengan jiwa yang besar, yang mati-matian memperjuangkan bangsa Indonesia. Suatu ketika tahun 1960, salah seorang wartawan Amerika bertanya kepada Pak Nas tentang Soekarno. Dengan ramah dan rendah hati, Pak Nas menjawab lirih, “Bung Karno itu sudah dalam penjara untuk kemerdekaan Indonesia, sebelum saya paham perjuangan kemerdekaan.”

Jenderal Bintang Lima Melawan Soeharto

Gelanggang politik Orde Baru sangat mengerikan, karena siapa pun yang tidak sevisi maka harus menanggung akibatnya. Kenyataan politik itulah yang membuat Pak Nas marah sekaligus kecewa. Ketidakpuasan karena Soeharto yang dulu dianggap sosok jenderal cerdas dan memiliki etika politik yang membanggakan, tiba-tiba menjadi musuh paling membahayakan.

Saat menjabat sebagai Ketua MPRS, Pak Nas yang melantik Soeharto sebagai Presiden RI kedua pada tahun 1967. Pak Nas masih ingat betul kenangan itu. Dengan harapan dan doa yang tidak pernah padam, Pak Nas betul-betul berharap bangsa Indonesia semakin maju. Bagi Pak Nas, tidak ada yang ia ragukan dari sosok Soeharto. Kecerdasan dan pengalaman Soeharto di dunia militer dianggap sebagai nilai plus. Itulah sebabnya, Pak Nas begitu yakin bahwa Indonesia di bawah kendali Soeharto akan lebih menjanjikan dari periode sebelumnya.

Pak Nas pernah dekat dengan Soeharto, namun pernah pula menjadi lawan argumentasi dan panggung politik. Foto dok net

Akan tetapi, panggung politik memang selalu mengejutkan. Pak Nas termasuk salah satu tokoh yang menjadi korban dari sekian drama politik itu. Soeharto yang dulu Pak Nas elu-elukan, kini harus ia kritik. Bahkan, Pak Nas termasuk pengkritik yang paling “vocal” dan berani.

Orang yang dahulu dibanggakan pada akhirnya menjadi musuh. Soeharto, dengan kendali politik serta pengaruhnya yang kuat, menyingkirkan Pak Nas dari gelanggang politik. Bahkan diam-diam Pak Nas dibunuh secara politik. Mungkin Soeharto merasa bahwa sosok Pak Nas sangat berbahaya bagi masa depan politik. Itulah sebabnya, saat itu, Pak Nas dilarang berbicara di depan umum atau di media massa. Pak Nas dipaksa tutup mulut.

Surabaya Ring Pertarungan antara Urban Developmen Vs Heritage Management

Abad.id - Ketika Urban Development dalam satu ruang dengan Heritage Management, maka yang terjadi adalah gontok gontokan. Suasananya bagai di dalam ring oktagon UFC. Salah satu di antara keduanya ingin menang dan mengalahkan.

Di kota kota besar, yang bermula dari desa kecil, kerap menghadapi persoalan ini. Itulah perubahan suatu peradaban. Hasil karya manusia memang terus berganti dan berevolusi. Ini bagaikan evolusi teknologi.

Semakin canggih teknologi, maka teknologi itu memang semakin membantu manusia. Akibatnya teknologi lama pun ditinggalkan. Tidak ada yang menyesal atas perubahan itu. Tapi bagi sebagian kecil manusia, teknologi lama justru kian dicari.

Proses perubahan teknologi adalah ilmu. Di sana apa pola pikir manusia. Hasil karya teknologi adalah pancaran pikir, karya dan karsa manusia dari suatu masa. Karenanya bagi mereka yang mencermati proses perubahan sesuatu dalam suatu masa akan memberinya wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat sebagai dasar pembangunan masa depan.

Sayang, tidak banyak orang mau melihat dan mempelajari hasil karya manusia masa lalu. Mungkin mereka berfikir, masa lalu tidak bermanfaat karena manusia hidup untuk masa depan. Maka masa depan lah yang menjadi pusat perhatian dan tujuan. Mereka tidak lagi memperhatikan masa lalu.

Undang Undang Republik Indonesia nomor 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan justru mengajak warga negara Indonesia tidak melupakan masa lalu, baik yang merupakan bendawi maupun yang tidak bendawi, seperti tradisi dan cara cara hidup manusia. Soekarno berpesan melalui "Jas Merah", jangan sekali sekali melupakan sejarah.

Benda benda itu, bendawi dan non bendawi, sungguhlah bersifat heritage. Heritage yaitu sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa atau Negara selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai bagian penting dari karakter bangsa tersebut. (Sumber : Kamus Oxford hal:202).

Sementara UNESCO memberikan definisi “heritage" sebagai warisan (budaya) masa lalu, yang seharusnya dilestarikan dari generasi ke generasi karena memiliki nilai-nilai luhur.

Dalam buku Heritege Management Interpretation Identity, karya Peter Howord memberikan makna heritage sebagai segala sesuatu yang ingin diselamatkan orang, termasuk budaya material maupun alam.

Sedangkan menurut Hall & McArther(1996:5) dalam bukunya Heritage Management memberikan definisi heritage sebagai warisan budaya dapat berupa kebendaan (tangible) seperti monument, arsitektur bangunan, tempat peribadatan, peralatan, kerajinan tangan, dan warisan budaya yang tidak berwujud kebendaan (intangible) berupa berbagi atribut kelompok atau masyarakat, seperti cara hidup, folklore, norma dan tata nilai.

Sehingga produk produk peradaban masa lalu, baik yang bendawi maupun non bendawi, layak menjadi perhatian dan pertimbangan untuk dikaji yang selanjutnya ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku menjadi benda cagar budaya (heritage).

Ketika struktur, benda, bangunan dan bahkan kawasan telah ditetapkan sebagai cagar budaya (heritage), maka ada tanggung jawab terhadapnya. Di Indonesia lahir undang undang tentang cagar budaya dan pemajuan kebudayaan sebagai dasar hukum pelestarian banda dan nilai nilai. Undang undang ini mengamanahkan kepada warga negara akan adanya penyelamatan, pelestarian, perlindungan, pengelolaan hingga pemanfaatan.

Ketika cagar budaya (heritage) berada di tengah tengah peradaban yang berkemajuan, di sanalah lahir gaya tarik menarik antara kebutuhan pembangunan perkotaan (urban development) dan pengelolaan cagar budaya (heritage management).

Surabaya Ring Pertarungan 

Kota Surabaya bagai ring oktagon UFC dimana Urban Development bertarung melawan Heritage Management. Mereka saling bergelut hingga berdarah darah. Di atas ring itu, jika tidak ada wasit, maka salah satu bisa berujung kamatian.

Di atas ring oktagon Surabaya, disana berlagalah kedua belah pihak dalam kelas yang berbeda beda: Kelas Menengah, Kelas Menengah Super dan Kelas Berat. Peringkat kelas ini menggambarkan variasi bobot persoalan yang dipertarungkan antara Urban Development dan Heritage Management.

Di kelas Menengah ada persoalan Perubahan Nama Jalan. Di Kelas Menengah Super ada persoalan Pemasangan Papan Reklame pada titik cagar budaya dan di Kelas Berat ada persoalan Pembongkaran Cagar Budaya.

Pertarungan di Kelas Menengah

Saat ini yang sedang naik ring di Kelas Menengah adalah isu Persoalan Perubahan Nama Jalan Bubutan yang diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi A, DPRD Kota Surabaya, Camelia Habibah.

Jalan Bubutan, etalase sejarah kampung Bubutan. Ist.

Bubutan tidak hanya sebuah kawasan, tapi sekaligus nama Jalan yang menjadi etalase kawasan dan kampung Bubutan. Dalam peta Surabaya yang berangka 1825, nama jalan Bubutan sudah tercantum. Usianya hampir 200 tahun pada 2025. Nama Jalan Bubutan adalah hasil karya cipta manusia, yang sudah ada di tahun 1825. Diduga bahwa sebelum 1825, nama jalan Bubutan sudah ada.

Selain sebagai etalase kawasan dan kampung Bubutan, di dalamnya adalah etalase kesejarahan Bubutan. Secara klasik jalan Bubutan adalah benteng yang bernama Butotan. Di era kolonial, jalan Bubutan adalah jalur penting yang menjadi jalur utama perkembangan kawasan Bubutan.

Di sepanjang jalan Bubutan terdapat Penjara Bubutan atau Koblen, gereja Kristen, komplek gedung GNI, kantor Polisi, gedung Panti Asuhan yang berikutnya menjadi rumah sakit serta di kenal dimana rumah tokoh yang membuat logo organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatoel Oelama (NO).

Jika masing masing entitas itu dibedah, maka banyak sekali percikan sejarah yang menjadi latar belakangnya dan jalan Bubutan bagai urat nadi arteri yang menjadi jalur hidup dan kehidupan. Jalan Bubutan sendiri menjadi sebuah entitas peradaban kota Surabaya.

Kini entitas, yang sudah menjadi kearifan lokal Surabaya itu, ada yang mengusik untuk diganti namanya menjadi nama lain. Nama lain, yang diusulkan itu, dianggap memiliki sejarah.

Padahal sejarah yang dimaksud itu adalah bagian sejarah baru, yang baru mulai tumbuh di 1920-an di kawasan yang sudah ada di era klasik Surabaya, pada 1677.

Usulan perubahan nama itu adalah hasil pola pikir manusia moderen yang justru kurang mengetahui sejarah kota Surabaya.

Pertarungan di Kelas Menengah Super

Kelas ini kerap tergelar dan masih sangat berpotensi menyajikan laga laga berikutnya. Seru. Ini adalah pertarungan Pemasangan Reklame di titik dan obyek cagar budaya.

Sekarang yang lagi naik ring adalah pemasangan reklame di titik cagar budaya viaduk kereta api Kertajaya. Anggota Dewan DPRD Surabaya memprotes kebijakan pemasangan di titik cagar budaya itu. Pemkot Surabaya meloloskan pemasangan meskipun melanggar peraturan yang ada. Yaitu Perda 5/2005 tentang Cagar Budaya dan PP 56/200 tentang Perkereta-apian.

Isu Pemasangan Reklame di titik Cagar Budaya ini adalah dampak pertarungan antara Urban Development melawan Heritage Management.

Hal serupa pernah terjadi di titik yang sama pada 2015. Di masanya, dengan alasan menjaga estetika dan pelestarian cagar budaya, reklame reklame yang menjadi topeng di persil persil di Koridor jalan Tunjungan Surabaya dibersihkan. Kini jalan Tunjungan telah bersolek dengan gaun Tunjungan Romansa.

Ketika isu pemasangan reklame di titik cagar budaya masih terjadi pada saat ini, bukan tidak mungkin hal serupa masih akan terjadi pada masa mendatang. Inilah persoalan perkotaan yang memiliki warisan budaya (heritage).

Karenanya dalam ajang pertarungan ini, perlu ada wasit yang mumpuni dalam pertarungan antara Urban Development dan Heritage Management. Siapakah wasit itu?

Siapapun wasit nya adalah mereka yang bisa dengan bijak menjadi penengah agar kepentingan Urban Development tidak terhenti karena kepentingan Heritage Management. Pun sebaliknya Kepentingan Heritage Management tidak terganggu oleh Urban Development.

Pertarungan di Kelas Berat

Pada kelas ini, yang terjadi adalah pembongkaran bangunan cagar budaya. Demi dan alasan perkembangan kota, maka bangunan cagar budaya menjadi korban. BCB dibongkar. Contohnya adalah Stasiun Surabaya Kota (Semut), Rumah Radio Bung Tomo dan Rumah Ibadah Synegog.

Emplasemen stasiun Kota (Semut)

Ancaman serupa masih menghantui beberapa bangunan cagar budaya (BCB) dan obyek diduga cagar budaya (ODCB). Selama ini banyak Obyek Diduga Cagar Budaya yang telah rata dengan tanah karena statusnya yang belum ada penetapan cagar budaya.

Jika Urban Development sering memenangkan pertarungan dalam melawan Heritage Management, maka cepat atau lambat lansekap kota Surabaya bisa berubah. Perubahan lansekap ini sangat dimungkinkan akan menghilangkan nilai nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Maka ke depan Surabaya akan tumbuh menjadi sebuah kota masa depan yang kehilangan jati diri.

Surabaya akan tetap seperti Surabaya, tapi bukan Surabaya. Nah bingung kan? (Nanang)

H  Wasid (tengah) pejuang yang dihukum gantung pemerintah Hindia Belanda. Foto dok net

abad.id- Sebenarnya gerakan buruh dan petani dengan tuntutan keadilan sudah bergema sejak jaman kolonial. Bahkan jaman pemerintah Hindia Belanda sudah ada gerakan buruh dan petani hingga memuncak dengan aksi pemogokan.

Dalam tulisannya, Perburuhan dari Masa ke Masa: Jaman Kolonial Hindia Belanda sampai Orde Baru, Edi Cahyono,  pada masa abad ke-19 dianggap paling revolusioner dan penuh perubahan dalam sejarah kepulauan yang saat ini dikenal sebagai Indonesia. Di awal abad itu konsep negara kolonial Hindia Belanda  disiapkan oleh Herman Willem Daendels (1808-1811).

Herman Willem Daendels seorang pengagum revolusi Perancis mempertegas pengelolaan wilayah kolonial yang sebelumnya hanya merupakan mitra perdagangan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) menjadi tanah jajahan secara ekonomi dan politik.

Di abad itu pula struktur masyarakat kapitalistik terbentuk. Lembaga keuangan Nederlansche Handels-Maaatschapij (NHM) dan Javasche Bank didirikan. Tampil pengusaha-pengusaha Eropa untuk industri-perkebunan. Untuk mengelola industri perkebunan, membutuhkan kaum bumiputera menjadi buruh.

Peristiwa yang melibatkan buruh dan petani dimulai pada Mei 1842, saat terjadi rotasi penanaman lahan tebu di kabupaten Batang Karesidenan Pekalongan di desa-desa Kaliepoetjang Koelon, Karanganjar dan Wates Ageng akan diadakan perluasan penanaman tebu. Residen meminta tanah-tanah baru yang berkondisi baik dipakai untuk menanam tebu dalam jangka dua tahun. Instruksi gubernemen ini disampaikan langsung oleh bupati Batang kepada para kepala desa. Pada 22 Oktober, kontrolir Batang melaporkan, sejumlah 46 desa yang penduduknya melakukan cultuurdienst tebu untuk masa tanam tahun yang lalu belum dilunasi upahnya hingga masa kerja musim panen tahun berikutnya.

Keadaan menggenting, planter atau penanam tebu yang terlibat kerja onderneming tersebut tidak mau melunasi pajak natura yang dibebankan, melainkan justru berbalik melakukan tuntutan untuk kenaikan upah dari 14,22 gulden menjadi 25 gulden. Protes planter ini terjadi pada 24 Oktober 1842, dan diikuti 600 planter dari 51 desa.

Di Yogyakarta tahun 1882 terjadi pemogokan buruh dan petani berlangsung sejak awal minggu terakhir bulan Juli 1882 sampai tanggal 4 Agustus 1882 di empat pabrik gula (PG). Gelombang kedua berlangsung dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 22 Agustus 1882, melanda 5 pabrik dan perkebunan. Gelombang ketiga berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai pertengahan Oktober 1882, melanda 21 perkebunan. Lokasi pemogokan adalah Kabupaten Kalasan (pabrik gula Barongan), Kabupaten Sleman (PG. Padokan, PG. Cebongan, PG. Bantul). Isu pemogokan masalah upah, kerja gugur-gunung yang terlalu berat, kerja jaga (wachtdiensten) yang dilakukan 1 hari untuk setiap 7 hari dan kerja moorgan yang tetap dilaksanakan padahal tidak lazim lagi. Serta  upah tanam (plaantloon) yang sering tidak dibayar, banyak pekerjaan tidak dibayar padahal itu bukan kerja wajib,  harga bambu petani yang dibayarkan oleh pabrik terlalu murah bila dibandingkan harga pasar,  serta beberapa pengawas Belanda sering memukul petani.

Pemberontakan petani Banten terhadap pemerintah kolonial Belanda terjadi dalam beberapa tahap, yaitu pada 1850, 1888, dan 1926. Perlawanan paling yang paling besar adalah pemberontakan petani Banten pada 9 Juli 1888, atau disebut dengan Geger Cilegon 1888.

Lantas, apa penyebab Geger Cilegon dan dimana peristiwa ini terjadi? Latar belakang Geger Cilegon 1888 Antara 1882 dan 1884, rakyat Serang dan Anyer telah ditimpa dua malapetaka, yaitu kelaparan dan penyakit sampar (pes) binatang ternak. Hal itu disebabkan oleh musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan tanaman tidak tumbuh dan munculnya wabah pes.

Penetrasi Tertinggi di Banten Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kolonial menginstruksikan untuk membunuh semua ternak, termasuk binatang yang tidak terkena penyakit. Akibatnya, muncul kebencian rakyat terhadap pemerintah Belanda yang dianggap telah melakukan kekejian dan kesewenang-wenangan. Sebab, bagi petani binatang ternak juga dianggap sebagai teman yang membantu pekerjaan mereka di sawah.

Karena jumlahnya sangat banyak, tidak semua ternak dapat dikubur, sehingga bangkainya ditemukan dimana-mana dan mengundang penyakit baru bagi rakyat. Sebanyak 120.000 orang lebih tercatat telah terkena penyakit dan 40.000 di antaranya meninggal dunia.

Rakyat pun semakin sengsara saat Gunung Krakatau meletus pada 1883 dan menimbulkan gelombang laut setinggi 30 meter. Gelombang yang menghancurkan Anyer, Merak, dan Caringin tersebut merenggut kurang lebih 22.000 jiwa. Musibah yang datang bertubi-tubi masih diperburuk oleh pemerintah kolonial yang melaksanakan sistem perpajakan yang baru. Berbagai pajak dikenakan kepada penduduk, yaitu pajak tanah pertanian, pajak perdagangan, pajak perahu, pajak pasar, dan pajak jiwa, yang besarnya di luar kemampuan penduduk. Di tambah lagi, kecurangan pegawai pemungut pajak membuat rakyat semakin resah dan membeci penjajah. Akibat penderitaan tersebut, rakyat yang percaya takhayul mulai memberi sesajen di pohon kepuh besar yang dikeramatkan supaya permohonan mereka untuk memusnahkan segala macam bencana dapat terkabul.

Seorang ulama bernama Haji Wasid yang tidak ingin membiarkan kemusyrikan kemudian menebang pohon tersebut. Akibatnya, Haji Wasid dibawa ke pengadilan kolonial pada 18 November 1887 dan didenda karena melanggar hak orang lain. Murid dan pengikut Haji Wasid semakin tersinggung saat mengetahui menara musala di Jombang Tengah dirubuhkan atas perintah Asisten Residen Goebels. Goebels menganggap menara yang dipakai untuk mengalunkan azan mengganggu ketenagan masyarakat. Faktor-faktor ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi, politik, dan budaya inilah yang menyulut api perlawanan Geger Cilegon 1888.

Persiapan Geger Cilegon 1888 Sejak bulan Februari hingga April 1888, para ulama dari Serang, Banten, dan Tangerang mulai mengadakan pertemuan. Mereka adalah Haji Marjuki, Haji Asnagari, Haji Iskak, Haji Wasid, dan Haji Ismail. Pertemuan tersebut membahas mengenai ketersediaan alat persenjataan, pembagian tugas, penggerak pengikut, serta pelatihan. Pada 7 Juli 1888, diadakan pertemuan para kiai untuk persiapan terakhir pemberontakan di rumah Haji Akhia di Jombang Wetan. Para kiai yang hadir adalah Haji Sa'is, Haji Sapiuddin, Haji Madani, Haji Halim, Haji Mahmud, Haji Iskak, Haji Muhammad Arsad, dan Haji Tubagus Kusen.

Agar Belanda tidak curiga, pertemuan tersebut dilaksanakan pada suatu kenduri besar. Kemudian setelah lewat tengah malam, para kiai tersebut menghadiri pertemuan kedua di rumah Haji Iskak dan bertemu dengan Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail. Mereka memastikan bahwa pemberontakan akan dimulai pada 9 Juli 1888. Keesokan harinya, Haji Wasid dan Haji Ismail menemui murid-muridnya, sementara utusan-utusan yang lain dikirim ke berbagai daerah untuk mengerahkan pejuang-pejuang dari Anyer.

Kanidin, Nyai Kamsidah, dan Jako, tiga warga Cilegon yang divonis mati setelah Geger Cilegon, 1888. Kanidin divonis atas pembunuhan terhadap Ulrich Bachet (Kepala Dinas Penjualan Garam), Henri Francois Dumas (juru tulis di kantor Asisten Residen), dan Wadana Cilegon. Sedanhkan Nyai Kamsidah divonis atas pembunuhan terhadap istri dari Johan Hendrik Hubert Gubbels (Asisten Residen). Jako Misal divonis atas pembunuhan terhadap Wadana Cilegon. Sumber : Herrmann & Co. (Batavia) / Universiteit Leiden

Jalannya pemberontakan Geger Cilegon 1888 Pada 8 Juli 1888, diadakan arak-arakan sambil meneriakkan takbir dan kasidahan dari Jombang Wetan ke rumah Haji Tubagus Kusen, penghulu Cilegon. Mereka mengenakan pakaian putih dan membawa pedang serta tombak. Pada malam harinya, mereka dipimpin oleh Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail menuju Saneja, yang dijadikan sebagai pusat penyerangan. Senin malam, 9 Juli 1888, serangan umum terhadap para pejabat pemerintah kolonial di Cilegon dimulai. Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman memimpin serangan dari arah selatan, sementara Haji Wasid, Haji Usman, Haji Abdul Gani, dan Haji Nuriman menyerang dari utara.

Pasukan dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan tugas masing-masing. Ada yang menyerbu penjara untuk membebaskan para tahanan, ada yang menyerbu kepatihan, dan ada yang menyerang rumah asisten residen. Dalam keadaan yang sangat kacau tersebut, beberapa orang yang tidak disenangi rakyat berhasil ditumpas. Mereka adalah Henri Francois Dumas (juru tulis asisten residen), Raden Purwadiningrat (ajun kolektor), Johan Hendrik Hubert Gubbels (asisten residen Anyer), Mas Kramadireja (sipir penjaga Cilegon), dan Ulri Bachet (kepala penjualan garam). Kekacauan ini tidak dapat diatasi oleh Belanda dan Cilegon dapat dikuasai oleh para pemberontak. Namun, seorang pembantu rumah tangga Gubbels berhasil melarikan diri ke Serang dan melaporkan kejadian itu.

Menanggapi hal itu, Letnan I Bartlemy berangkat ke Cilegon bersama 40 serdadu untuk memadamkan pemberontakan. Pada akhirnya, Haji Wasid sebagai pemimpin pemberontakan dihukum gantung, sedangkan 94 pemimpin perlawanan lainnya diasingkan.

Jika dilihat dari jumlah warga desa yang terlibat aksi ini, tentu dianggap sangat besar. Namun karena belum ada organisasi modern berupa serikat buruh dan petani atau partai maka, seringkali aktivitas politik buruh dan petani berhenti di tengah jalan.

Pada abad ke-19 banyak kejadian yang diangkat berawal dari persoalan protes petani. Hal lain yang membuat situasi sangat parah, petani di jaman Hindia Belanda tidak dapat dikategorikan sebagai farmer (tuan tanah kapitalis). Mereka lebih merupakan peasant (petani gurem/miskin) dan sebagian buruh dari kegiatan sektor pertaian yang tidak memiliki lahan. Kaum tani gurem ini untuk hidupnya sudah susah dan harus bekerja pada industri perkebunan yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda. (pul)

Tentara Belanda sedang bergerak memasuki kota Yogjakarta dalam Agresi MIliter II  pada tanggal 19 Desember 1948. Foto 30 tahun Indonesia Merdeka    

abad.id- Sabtu malam tanggal 18 Desember 1948. Ratusan prajurit baret merah dari Korps Speciale Troepen atau KST sedang menyiapkan diri. Mereka memiliki kualifikasi Para dan kenyang pengalaman tempur. Bahkan masuk golongan pasukan elite Belanda. Besok pagi akan memulai misi penting. Kalimat motivasi disampaikan langsung Panglima Koninlijke Nederlans Indisch Leger Letnan Jenderal Simon Spoor.

“Kalian terpilih untuk de laastste actie. Diterjunkan di Maguwo sebelum fajar, kemudian membebaskan Yogyakarta dari tangan esktremis serta menangkap Soekarno bersama pengikutnya,”  kata sang Jenderal. Tuntas dengan arahannya, Spoor berjanji,  “Pagi nanti, saya akan terbang bersama kalian!”

Bagi Spoor, operasi militer ke Yogyakarta jelas tak bisa ditunda. Sebuah laporan intelijen menyebut, Bung Karno dan enam orang menteri Republik Indonesia bersiap melarikan diri ke India. Dari India, mereka bakal langsung ke New York dan berbicara di Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan, Spoor ingin secepatnya meringkus mereka sebelum kabur ke luar negeri.

Menjelang fajar tanggal 19 Desember 1948, Pangkalan Udara Andir Bandung dipenuhi gemuruh mesin 18 pesawat angkut C-47 Dakota. Tepat pukul 04.30, pesawat pertama lepas landas, disusul pesawat-pesawat berikutnya dengan jeda satu menit. Pesawat-pesawat itu terbang ke timur menuju Yogyakarta. Yang diincar Lapangan Terbang Maguwo.

Tanpa pertahanan, pasukan khusus Belanda hanya butuh 25 menit untuk menguasai Maguwo. Mudahnya pasukan Belanda masuk ke Yogjakarta karena pangkalan udara itu hanya dipertahankan serombongan kadet yang belum pernah bertempur. Kadet-kadet itu sejatinya hanya pelajar yang bakal dilatih menjadi pilot, dan belum pernah menerima latihan dasar militer. Mereka kalah kelas dengan baret merah yang kenyang perang. Total 128 penjaga pangkalan tewas, sedangkan KST lenggang kangkung tanpa korban seorang pun. Maguwo sudah menyerah total.

Operasi penguasaan lancar, berikutnya ratusan baret hijau KST dari Semarang bergerak maju. Hingga pukul 11.00 siang, seluruh kekuatan Grup Tempur M yang berjumlah hampir 2.600 personel sudah terkumpul di Maguwo, dipimpin Kolonel D.R.A. van Langen. Pergerakan pasukan tanpa perlawanan, bergerak ke pusat Kota Yogyakarta untuk menahan pemimpin sipil Republik.

Yogjakarta Dikuasai, Pemimpin Sipil Ditangkap

Hari itu suara gemuruh pesawat sudah terdengar lalu lalang sejak pagi. Di kota Yogjakarta sedang ada beberapa Delegasi KTN dan menteri dari Nederland yang tinggal di Kaliurang, dalam misi melakukan perundingan dengan Perdana Menteri M Hatta. Memang, sejak beberapa hari terakhir perundingan mengalami jalan buntu. Pembahasan terkait Garis Van Mook dan sikap Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang menolak untuk dilebur dengan KNIL menjadi satu angkatan kepolisian bersenjata masih dalam pembahasan.

Aksi militer ini oleh Belanda disebut 'aksi polisionil', sementara bagi orang Indonesia disebut Agresi Militer Kedua. Waktu Agresi Militer Pertama, Perdana Menteri Drees mencegah penyerbuan ke Yogyakarta, tetapi sekarang ia bersedia memikul tanggung jawab politik untuk perebutan ibu kota Republik tersebut. Keputusan diambil kabinet Drees di Den Haag atas desakkan Beel seorang wali negara dari Jakarta.

Beel, dalam kedudukan yang baru sedang mencoba mencari kecocokan antara Den Haag dan Jakarta. Motivasi yang mendasari agresi militer ini, rupanya Wakil Tinggi Kerajan Belanda mencurigai imperialisme Republik Indonesia dan ingin melumpuhkannya secara tuntas. Dengan harapan dapat membentuk sebuah Republik Indonesia Serikat dengan negara-negara bagian lainnya. Sebaliknya, Perdana Menteri Drees tidak berniat menghancurkan Republik Indonesia, melainkan hanya ingin memberi pelajaran agar pemimpn sipil kembali ke meja perundingan dengan sikap lebih menurut.

Memang, Soekarno telah menata koper karena akan pergi ke India. Perdana Menteri Nehru telah mengirim pesawat terbang untuk menjemput Presiden Indonesia itu.  sedangkan Hatta dan kabinetnya akan terbang ke Bukittinggi, bahkan kalau perlu pergi ke Aceh. Soekarno akan meneruskan rencananya ke Amerika untuk menguji coba bakat oratorisnya di depan para anggota Dewan Keamanan di Lake Success.  Langkah-langkah ini seperti yang diungkapkan ahli sejarah George Mac T.Kahin, yang kebetulan sedang di Yogyakarta sebagai mahasiswa peneliti.

Presiden dan Wakil Presiden serta KH Agus Salim tiba di lapangan Maguwo untuk diterbangkan ke Sumatra. Foto 30 Tahun Indonesia Merdeka

Jauh hari sebelum agresi militer ini terjadi, di sebuah pidato radio Soekarno pernah berkata bahwa andaikata Belanda menyerang lagi, ia akan memimpin sendiri perang gerilya. Maka saat ada serangan dari Belanda, Soedirman menagih janji Soekarno. Namun, para menteri lainnya, serta M Hatta kurang rela mengikuti Preiden perang gerilya. Sukarno memutuskan untuk tidak melaksanakan rencananya yang berani mati itu. “Sebagai tahanan Belanda, saya menjadi jauh lebih berharga untuk perjuangan kaum republik daripada menjadi pejuang gerilya,” pikir Soekarno.

Mereka lalu mengirim telegram ke menteri keuangan Sjafroeddin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi. Ia diminta untuk membentuk suatu pemerintahan dalam pengasingan, andaikata pemerintah saat itu dilumpuhkan. Sjafroeddin membentuk pemerintahan di pengungsian Aceh ketika pasukan Belanda bergerak menuju Bukittinggi. Tidak banyak yang dilakukan kabinet Sjafroeddin.

Soedirman kemudian meninggalkan istana untuk mempimpin perang gerilya dalam fungsinya sebagai Panglima Besar. Para militer yang masih leluasa bertindak, antara lain TB Simatupang dan pasukan garnisun di Vredenburg, serta AH Nasution bérada di luar kota sehubungan dengan latihan kemiliteran.

Siang itu tanggal 19 Desember 1949 di istana tempat tinggal Presiden Soekarno, sedang menunggu kedatangan Belanda. Satu peleton korps pasukan khusus, di bawah pimpinan Letnan J.B. Schüssler telah mendekati di istana. Terjadilah tembak-menembak yang gigih. Selang beberapa waktu, keluarlah tiga pengawal pribadi Soekarno, yang rupanya disuruh meminta gencatan senjata. Peleton yang mengepung istana bersama dengan ajudannya P.Vermeer yang fasih bahasa Indonesia, berjalan ke serambi tempat Soekarno yang sudah menunggu. Duduk ditempat itu Sjahrir dan Laksamana Udara Suryadarma.

Pertama-tama ditanyakan Soekarno kepada Schüussler dalam bahasa Belanda dengan nada agak khawatir, apakah Kapten R. Westerling yang ditakuti itu menjadi komandan mereka. Schüssler menjawab bahva dia sudah diganti. Kemudian 60 penghuni istana diperintahkan untuk keluar dan mengumpulkan senjata di depan. Setelah itu, Schiusler secara resmi menangkap Soekarno.

Tidak lama kemudian muncul Kapten A.V. Vosveld, memasuki istana dengan membawa pistol otomatis. Dia didampingi tiga anggota KNIL bangsa Ambon yang senang hati siap menembak mati Soekarno jika melawan. Kapten Vosveld menyampaikan dengan suara lantang kepada orang-orang yang berkumpul, bahwa mereka dalam status ditahan.

Aksi Liar Tentara Belanda Merasa Sudah Menang

Dalam perintah harian untuk pasukannya yang maju perang, Jenderal Spoor menekankan bahwa mereka tidak datang sebagai penguasa, tetapi sebagai pelindung. Maka penduduk sipil tidak boleh dibuat menderita. Namun kenyataan di lapangan, perintah ini tidak dihiraukan sama sekali pasukan yang menduduki Yogya. Pagi-pagi mereka mulai menembaki kota dengan senjata otomatis dan menjatuhkan bom dengan menggunakan pesawat udara yang terbang rendah.

Roeslan Abdulgani, yang saat itu menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Penerangan, menyaksikan kejadian ngeri. Cak Roeslan melihat dua anak buahnya yang berdiri di sebelah tiba-tiba terbunuh. Sedangkan ia sendiri terkena pecahan granat sehingga harus memotong sebagian tangannya. Satu peleton khusus yang dipimpin seorang sersan, sambil mabuk berjalan menghentikan laju mobil yang ditumpangi Sekretaris Jenderal Santoso.  Bersama penumpang lainnya Santoso diseret keluar dari mobil dan disuruh berdiri menghadap tembok. Lalu dor.., seluruh rombongan mobil ditembak mati. Penguasa mendirikan markas besar mereka di hotel Merdeka dan kata 'Merdeka' di atas pintu masuk disapu cat hitam supaya tidak terbaca.

Salah seorang penyerang Belanda, Letnan J.A. Bakker, perwira bagian penerangan brigade-T, dalam sebuah surat yang ditujukan kepada sanak-saudaranya, menceritakan tindak-tanduknya di Yogyakarta. Surat tersebut panjangnya 12 halaman.

Salah seorang yang dijumpainya di Yogyakarta menurut Letnan Bakker adalah George Caheyn yang disebut Bakker sebagai seorang Amerika yang tidak tahu sopan santun. George Caheyn seorang  ahli sejarah yang saat itu sedang menjadi mahasiswa sedang melakukan penelitihan di Yogjakarta.  Letnan Bakker meminta agar mahasiswa yang protes itu untuk tutup mulut, dan jadilah anak yang manis.

Kenangan lain Letnan Bakker yaitu bertemu dengan seorang kakek kecil dengan janggut kecil dan tidak bersepatu. Orang yang digambarkan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Agoes Salim, dan Bakker menangkapnya. Hal sama dilakukannya Letnan Bakker ialah dengan menahan mereka dan dimasukan ke sebuah truk terbuka dan dalam kondisi hujan deras. Para tahanan anggota kabinet itu diangkut dan dimasukan ke penjara Wirogunan.

Setelah itu Letnan Bakker pergi ke istana tempat Soekarno dan keluarga dikenakan tahanan rumah. Saat bertemu sang presiden, Soekarno masih mengenakan kemeja dan bretel tanpa kopiah. “Sama sekali tidak mirip dengan lelaki ganteng seperti tampak di foto", Ia lebih mirip orang Cina yang mulai gundul yang termangu sedih, ” tulis Bakker.  Beberapa hari kemudian Vosveld dan Letnan Bakker membawa Soekarno menghadap komandan daerah Jawa Tengah, Mayor Jenderal J.K.Meier.

Dalam aksi Agresi Militer ke II, setelah penangkapannya Soekarno sibawa naik jip. Foto dok net 

Soal penjemputan Soekarno Bakker menulis, “Dengan kepala yang diangkat tinggi dan dengan mengenakan baju seragam yang mahal dia melangkah dengan berwibawa lalu bertanya apakah ajudannya boleh ikut serta di dalam mobil, yang tentu saja ditolak. Dia boleh duduk di sebelah Vosveld di dalam mobil jip, dan saya sendiri mengikuti dari belakang dengan jip saya. Untuk menjaga segala kemungkinan saya telah mendatangkan seorang operator film untuk merekam kejadian ini. Sebenarnya Saya mengharapkan keonaran, supaya dengan demikian saya mempunyai kesempatan untuk menghajarnya.”

Di kemudian hari, dalam Biografi Soekarno tulisan Lambeert Giebels, Ia selalu mengenang kembali tahun-tahun 1945-1950, saat diperlakuan dengan hina. Terutama ketika ditangkap pada 20 Desember 1948, hingga menimbulkan rasa dendam terhadap penguasa Belanda. Surat Letnan Bakker kepada saudaranya itu membuktikan bahwa Belanda memang sama sekali tidak mengindahkan perasaan orang yang menganggap dirinya kepala negara. Tetapi dalam kepala Letnan Bakker dan anak buahnya,  dianggap sebagai seorang kolaborator yang sangat hina. (pul)

Pembubaran PKI disambut dengan legadan gembira oleh rakyat. Tetapi dalam kabinet masih duduk menteri-menteri yang terlibat dalam G-30-S/PKI. Para pemuda, mahasiswa, dan pelajar melancarkan aksi-aksi terhadap beberapa menteri, baik di rumah maupun di kantornya. Beberapa kantor disegel dan ditutup. Letnan Jenderal Soeharto melakukan pengamanan para menteri-menteri dengan maksud agar tidak menjadi korban sasaran kemarahan rakyat. Gambar Suasana sidang Mahmillub yang memeriksa dan mengadili Dr.Soebandrio (Juli 1966). Foto 30 Tahun Indonesia Merdeka

abad.id- Wewenang pemegang Surat Perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden sangat luar biasa. Bahkan Soekarno yang mengeluarkan Supersemar sulit mengendalikan langkah-langkah yang dilakukan Soeharto. Tafsir Soeharto, Supersemar berisi dua pokok penting. Pertama, Soekarno memerintahkan Soeharto untuk memulihkan ketertiban dan keamanan umum pasca pembunuhan enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat pada 30 September 1965. Kedua, Sang Proklamator meminta Soeharto untuk melindungi presiden, semua anggota keluarga, serta hasil karya dan ajarannya.

Namun, menurut Pengamat Politik Airlangga Pribadi, ternyata Soeharto menjalankan Supersemar jauh diluar batas kewenangan yang diberikan. Salah satunya mengambil tindakan sendiri di luar perintah presiden. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI /Mandataris MPRS /Pemimpin Besar Revolusi No.1/3/1966. Keputusan ini merupakan tindakan pertama Letnan Jenderal Soeharto yang sangat radikal sebagai pengemban Surat Perintah 11 Maret.

Isi Keppres itu menetapkan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas /berlindung /bernaung dibawahnya. Bagi Soeharto, pembubaran dan pelarangan PKI diambil oleh pengemban Supersemar berdasarkan pertimbangan, bahwa PKI telah nyata-nyata melakukan perbuatan kejahatan dan kekejaman.

Soeharto kala itu mengaku bahwa penerbitan keppres didasari dari hasil pemeriksaan dan Putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September. Keputusan tersebut lantas diperkuat dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966.

Membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi langkah pertama Soeharto tak lama setelah menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dari Presiden Soekarno. Hebatnya keputusan itu hanya berselang satu hari setelah mengantongi Supersemar yakni 12 Maret 1966.  

Buntut ulah Soeharto, Soekarno langsung murka. Pada 14 Maret 1966, dia memanggil seluruh angkatan bersenjata ke Istana dan menumpahkan amarahnya. Soekarno bilang, Supersemar tidak dimaksudkan untuk membubarkan PKI. Namun, berangnya Bung Besar disikapi dengan tenang oleh Soeharto.

Ketika merasa sedang dalam radar pantauan Soekarno karena tindakannya yang melampaui batas, Soeharto justru semakin nekat. Bahkan 4 hari berselang,  Soeharto kembali membuat gebrakan. Dia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 5 tertanggal 18 Maret 1966. Isinya, menahan 15 menteri yang dianggap terkait dengan PKI dan terlibat Gerakan 30 September 1965. “Keputusan ini sangat nekat, sebab tidak mungkin Soekarno menyuruh Soeharto untuk menangkapi menteri-menterinya sendiri demi keamanan dan ketertiban,” kata Angga.

Menteri-menteri yang diamankan antara lain, Dr.Soebandrio, Wakil Perdana Menteri I,Menteri Kompartemen Luar Negeri, Menteri Luar Negeri /Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Dr.Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri IlI serta Ketua MPRS, Ir.Setiadi Reksoprodjo, Menteri Urusan Listrik dan Ketenagaan, Sumardjo, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Oei Tju Tat, S.H., Menteri Negara diperbantukan kepada Presidium Kabinet, Ir.Surachman, Menteri Pengairan Rakyat dan Pembangunan Desa, Jusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Bank Sentral, Gubernur Bank Negara Indo-nesia, .Armunanto Menteri Pertambangan, Sutomo Martopradoto Menteri Perburuhan, A. Astrawinata, S.H. Menteri Kehakiman, Mayor Jenderal Achmadi, Menteri Penerangan di bawah Presidium Kabinet, Drs. Moh. Achadi Menteri Transmigrasi dan Koperasi, Letnan Kolonel Sjafei Menteri Khusus Urusan Pengamanan, J.K.Tumakaka, Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional, serta Mayor Jenderal Dr.Soemarno Menteri /Gubernur Jakarta Raya.

Sebagai kelanjutan dari tindakan "pengamanan", ke 15 menteri, pada hari itu juga tanggal 18 Maret 1966, pengemban Surat Perintah 11 Maret menunjuk beberapa menteri ad interim guna mengisi pos-pos yang lowong. Soeharto mengangkat 5 menteri koordinator ad interim yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Roeslam Abdulgani, KH Idham Chalid, dan J Leimena. Soeharto juga mengangkat beberapa menteri ad interim lainnya hingga terbentuk kabinet baru.

Versi buku biografi Soeharto, penahanan para menteri dilakukan karena ada demonstrasi yang menuntut perombakan kabinet. Para demonstran menduga, sejumlah menteri terindikasi terlibat peristiwa G30S dan dekat dengan PKI. Massa juga menuntut menteri-menteri tersebut ditangkap dan diserahkan ke Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Tiga bulan setelahnya, tepatnya 20 Juni-6 Juli 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menggelar Sidang Umum. Terjadi dua peristiwa besar dalam momen itu. Pertama, ditolaknya pidato pertanggungjawaban Soekarno berjudul Nawaksara. Lalu yang kedua ditetapkannya Supersemar melalui TAP MPRS Nomor IX /MPRS /1966.

Soekarno bukannya tinggal diam. Dia sempat mengecam aksi Soeharto yang menurutnya salah tafsir mengemban Supersemar.  Soekarno mengeluarkan pidato berjudul Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah alias Jas Merah. Namun, pidato itu tak berarti banyak. (pul)

Aksi demontrasi menuntut pembubaran PKI dan pemulihan ekonomi. Massa yang mengepung Istana Merdeka ini dianggap membahayakan Presiden Soekarno. Foto 30 Tahun Indonesia Merdeka 

Penulis : Pulung Ciptoaji

abad.id- Tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri/Panglima Angkatan Darat. Pada pokok persoalan isi surat itu berisi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden/ Pangti ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, guna terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintahan.

Sebelum keluarnya Supersemar, terdapat runtutan peristiwa yang sangat tegang, bersamaan dengan situasi Jakarta banyak aksi demontrasi. Seperti yang ditulis 30 Tahun Indonesia Merdeka, tanggal 11 Maret 1966 berlangsung sidang Kabinet Dwikora di Istana Negara Jakarta, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Di tengah-tengah persidangan yang membahas situasi jakarta itu, Presiden Soekarno menerima laporan dari Ajudan Presiden/ KomandanPasukan Pengawal Cakrabirawa, bahwa di sekitar lstana terdapat pasukan liar yang tidak dikenal. Menerima laporan tersebut, Presiden Soekarno segera menyerahkan pimpinan sidang Kabinet kepada Waperdam II Dr.Leimena dan. Presiden segera meninggalkan sidang dan dengan menggunakan pesawat helikopter yang telah diparkir, keluar dari Istana dan pergi ke Bogor. Turut dalam romboban Presiden Soekarno ini Waperdam I.Dr.Soebandrio dan Waperdam Ill Chairul Saleh.

Setelah sidang Kabinet ditutup oleh Dr.Leimena, tiga orang perwira tinggi mewakili ABRI yang duduk dalam Kabinet, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmal waktu itu Menteri Veteran, Brigadir Jenderal M.Jusuf, waktu itu Menteri Perindustrian Dasar, dan Brigadir Jenderal Amirmachmud, waktu itu Pangdam V/Jaya langsung menghadap Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim. Kebetulan Letnan Jenderal Soeharto tidak bisa hadir dalam sidang Kabinet karena sakit.

Tiga perwira tinggi ABRI tersebut melaporkan tentang keadaan sidang Kabinet. Mereka meminta izin kepada Menteri/ Pangad untuk menemui Presiden Soekarno di Bogor guna melaporkan situasi yang sebenarnya di Jakarta. Yaitu bahwa tidak benar ada pasukan liar di sekitar Istana, serta unsur ABRI, khususnya TNI-AD tetap setia dan taat kepada Presiden Soekarno.

Mendengar laporan itu, menteri/ Pangad Letnan Jenderal Soeharto mengizinkan ketiga perwira tinggi pergi ke Bogor, disertai pesan untuk disampaikan kepada Presiden Soekarno. Bahwa Letnan Jenderal Soeharto sanggup mengatasi keadaan apabila Bung Karno mempercayakan hal itu kepadanya.

Tidak berselang lama, ketiga perwira tinggi itu menghadap Presiden Soekarno di Bogor. Mereka didampingi Dr.Soebandrio, Dr.Chairul Saleh, dan Dr.Leimena yang sudah menyusul ke Bogor setelah sidang kabinet. Turut hadir Ajudan Presiden Brigadir Jenderal M.Sabur.

Setelah mengadakan pembicaraan dan pembahasan yang cukup mendalam akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk memberikan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto. Soekarno menugaskan kepada yang hadir, yaitu Dr.Soebandrio, Dr.Chairul Saleh, Dr.Leimena, ketiga perwira tinggi itu, dan Brigadir Jenderal Sabur untuk merumuskan surat perintah tersebut. Pada sore hari sekitar pukul 19.00, surat perintah tersebut sudah siap disusun dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Kemudian surat perintah tersebut dibawa langsung oleh ketiga perwira tinggi itu dan disampaikan pada malam hari itu juga kepada Letnan Jenderal Soeharto di Jakarta.

Menurut Pengamat Politik Airlangga Pribadi, pemberian surat perintah tersebut merupakan pemberian kepercayaan dan sekaligus pemberian wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan yang waktu itu serba tidak menentu. Namun munculnya surat tersebut saat Soekarno dalam tekanan yang berat dengan pilihan-pilihan keputusan yang rumit.  “Namun Supersemar digunakan Soeharto untuk melangkah terlau jauh di luar batas kewenangan yang diberikan,” kata Angga.

Berlandaskan pada SUPERSEMAR, pengembannya, Letnan Jenderal Soeharto, telah mengambil langkah-langkah yang dianggap penting dan memberi arah baru kepada perjalanan hidup bangsa dan negara.

Soeharto melakukan “pembersihan” politik dengan melakukan pembantaian rakyat secara besar-besaran. Modusnya dikembangkan discourse bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan para jenderal adalah Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya. Hal ini menjadi pembenaran untuk melakukan pembantaian massal. Diduga korban pembunuhan rakyat antara 78 ribu  sampai 3 juta orang. Dari pengakuan almarhum Sarwo Edhi, lebih dari setengah juta orang dijebloskan ke penjara tanpa proses pengadilan.

Berdasarkan wewenang yang bersumber dari Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden juga menetapkan membubarkan Partai Komunis Indonesia. Termasuk

seluruh bagian organisasinya dari tingkat pusat hingga daerah, beserta seluruh organisasi yang seasas/-berlindung/ bernaung di bawahnya. Lebih dari itu, Suoersemar dijadikan alat untuk menangkapi menteri-menteri dalam kabinet Soekarno.  “Supersemar itu perintah untuk mengamankan keadaan, bukan menyuruh Soeharto menangkap menteri-menterinya sendiri,” jelas Angga.

Angga menyebut, ampuhnya surat perintah dianggap sebagai pembuka dan manipulasi sebagai “Kudeta Merangkak”. Salah satunya menjadi dasar Keputusan Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI/ Mandataris MPRS/ Pemimpin. Sehingga MPRS mengadakan sidang Istimewa pada 7-12 Maret 1967. MPRS menghasilkan ketetapan no. XXXIII/-MPRS/1967 yang memutuskan mencabut kekuasaan pemerintah negara dari Soekarno dan menarik kembali mandat serta segala kekuasaan Soekarno. Soeharto diangkat menggantikan Soekarno dalam ketetapan yang sama dengan pencabutan mandat ke Soekarno. Soeharto dilantik MPRS pada 12 Maret 1967. Ketua MPRS pada waktu itu adalah Jenderal A.H. Nasution. (pul)

Sumpah Amukti Palapa Adalah Visi Politik Kertanegara

Abad.id - Bahwa janji Amukti Palapa adalah semangat Kertanegara atau Singghasari untuk menyatukan Mandala Manca Negara, Gajah Mada dapat dilihat sebagai Visi, atau "Ngalap Berkah Kertanegara", atau cita-cita Kertanegara untuk menyatukan terutama wilayah Selat Malaka dan Jawa, melanjutkan ekspedisi Pamalayu.

Cita-cita besar Kertanegara, disebut secara "Avant Tout", dalam pernyataan keraguan yg disebut "Sirna Ilang Kerta Ing Bumi", yaitu hilangnya semangat Kartanegara yang menjelma menjadi Majapahit, dimana Kertarajasa Jayawardhana (R.Wijaya) menikahi ke-4 putri Kertanegara (Prasati Balawi 1227 Saka, Prasasti Sukamert 1298 Saka),

Dan kemudian keraguan, Avant Tout, adalah pernikahan R.Wijaya dan Dara Petak yang melahirkan Jayanegara yang menimbulkan ketidak sukaan petinggi Majapahit seperti pemberontakan Rangga Lawe dan Lembu Sora, karena Jayanegara adalah anak Putri Tertua Kertanegara, atau Jayanegara adalah presentasi Singasari di era Majapahit,

Sehingga analisis sementara penulis Gajah Mada adalah tokoh yang dibesarkan oleh Singasari, atau sejarah yang ditinggalkan Singasari untuk Majapahit, yang salah satunya disebutkan :

" Orang tua dan kelahiran Gajah Mada hingga sekarang masih belum diketahui secara jelas. Oleh karena itu banyak kisah dan mitos yang berhubungan dengan kelahiran orang besar dari Kerajaan Majapahit tersebut. Berdasarkan uraian kitab Pararaton dan dukungan interpretasi dari prasasti Gajah Mada (tahun 1273 Śaka/1351 M) yang ditemukan di dekat Candi Singhasari, dapat dikemukakan bahwa sangat mungkin Gajah Mada masih anggota dinasti Rajasa juga. Ia masih keturunan Ken Angrok, Gajah Mada adalah cucu dari Krtanagara bukan dari garis permaisuri, melainkan dari salah seorang selir Krtanagara " (Agus Aris Munandar dalam Gajah Mada Perang Bubat, 12 Mei 2019, Majalah Arkeologi),

Kemudian disebutkan juga bahwa Setelah Gajah Mada menjadi patih amangkubhumi Majapahit ia mendirikan caitya bagi Krtanagara di wilayah Malang, lokasinya sekarang Kecamatan Singasari. Mungkin tempat berdirinya Candi Singasari tersebut dahulu bekas kedaton Kertanagara yang sebagiannya dibakar dalam serangan pihak Jayakatwang Kediri.

Gajah Mada membangun candi Singasari tersebut dengan konsepsi Kosmologi yang menempatkan Dewa-Dewa Hindu pada Lapik Bhurloka, atau Teras Bawah, sementara Buddhisme pada Lapik diatasnya, namun ini tidak dapat diartikan sebagai Hindu ada di bawah Budhisme, dalam intepretasi pribadi ini menempatkan suatu pandangan evolusionis atau kisah sejarah yang mempersatukan Hindu-Buddha dalam aliran Tantrayana Kertanegara.

Candi Singosari th 1935 (dalam proses direnovasi)

Candi Singasari dibangun untuk menghormati Raja Kertanegara yang telah diangkat pada tahun 1292 sebagai leluhur raja-raja Majapahit. Prasasti Gajah Mada (1351 M) menyebutkan bahwa adanya pembangunan caitya yang dilaksanakan oleh Mahapatih Gajah Mada untuk batara sang mokta ring Siwa Buddha Laya.

Penemuan candi Singasari, pertama kali dilaporkan oleh Nicolaus Engelhardt seorang berkebangsaan Belanda, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa sejak 1801. Ia melaporkan adanya reruntuhan bangunan candi di daerah dataran tandus Malang pada tahun 1803, yang kemudian dikenal dengan nama Candi Singosari.

Candi Singosari th 1895 (belum direnovasi)

Sejak saat itu Candi Singasari mendapat perhatian orang Eropa lainnya. Pada tahun 1804 dilakukan pemindahan arca - arca dari reruntuhan candi, arca - arca tersebut dibawa ke negeri Belanda pada tahun 1819.

(Sumber : Cagar Budaya Candi Singosari : No SK : 205/M/2016 Tanggal SK : 26 Agustus 2016)

Disebutkan Gajah Mada pasti sudah mengetahui bahwa leluhur para penguasa Majapahit, yaitu Krtanagara atau dalam prasasti dijuluki Bhatara Śri Krtanagarajnaneśwarabraja Namābhisekā, memuja Śiva dan Buddha secara bersamaan. Gelar yang tercantum dalam prasasti jelas mengandung unsur nama Hindu-śaiva dalam kata “isvara” dan Buddha Tantrayana dalam kata “braja, bajra” atau “vajra” Dalam kitab Pararaton Krtanagara dijuluki Bhatara Śiva-Buddha, dan dia agaknya seorang Bhairawa yang melaksanakan ritual Tantrayana. Sebab diberitakan dalam Pararaton bahwa Krtanagara bersama patihnya tewas dibunuh tentara Jayakatwang ketika sedang minum tuak (Hardjowardojo, 1965: 38).

Jadi Gajah Mada adalah semangat Singghasari yang kemudian berevolusi dalam perkembangan Majapahit, dan semangat Amukti Palapa adalah penyatuan antara Selat Malaka dan Jawa, atau cita-cita Kertanegara adalah menyatukan konsepsi Austronesia dan Austroasiatic dalam satu ranah kebudayaan Tantrayana, menyatukan isme Hindu dan isme Buddha dalam satu konstelasi yang sama.(mda)

Nama Jalan Jadi Narasi Sejarah

Abad.id - 11 November 1743 adalah penanggalan penting bagi Mataram dan VOC karena penanggalan itu menandai adanya penandatanganan suatu perjanjian antar kedua belah pihak.

Dengan perjanjian itu, Pakubuwana II akhirnya dapat naik tahta kembali sebagai Raja Mataram setelah dibantu oleh VOC dalam upaya penumpasan pemberontakan yang dipimpin Raden Mas Garendi.

Bantuan itu adalah berupa penguasaan dan perebutan Ibukota Kartasura oleh VOC dari tangan pemberontak. Berdasarkan perjanjian itu, maka secara resmi Pakubuwono II atas nama Mataram menyerahkan wilayah Madura Barat, Surabaya, Rembang, Jepara dan Blambangan kepada VOC.

Wilayah Jawa inilah yang disebut wilayah Pantai Utara Jawa bagian Timur atau disebut Java van den Oosthoek. Ibukotanya adalah Surabaya.

Jadi secara de facto dan de jure, berdasarkan perjanjian Mataram dan VOC, akhirnya VOC berkuasa atas Surabaya dan Java's van den Oosthoek.

Sementara VOC sendiri sudah masuk Surabaya pada 1612 ketika Gubernur Jendral Hendrik Brouwer anjang sana ke Surabaya dalam rangka mencari potensi dagang di wilayah Timur Jawa. (GH Von Faber: Oud Soerabaia).

Lima tahun kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen pada 1617 yang kemudian ditandai dengan pendirian Pos Dagang (Trading Post) di sisi barat Kalimas dan langsung berseberangan dengan kampung Pecinan - Melayu (Vreemde Oosterlingen).

Seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan perubahan yang terjadi, maka Pos Dagang ini berubah fungsi menjadi Pos militer (military post) yang selanjutnya berfungsi sebagai benteng.

Sejak itu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada komoditi rempah rempah, Surabaya sebagai kota administratif ikut berkembang. Fasilitas dan utilitas kota dibangun untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota.

Jalan jalan dan jembatan dibangun, perkantoran administrasi dan perumahan disiapkan. Ada fasilitas publik seperti taman kota atau Alun Alun. Pun juga ada dermaga sungai sebagai sarana perhubungan, transportasi, komunikasi dan pembangunan, selain sebagai urat nadi perekonomian.

Surabaya, memasuki tahun 1740-an, sudah terbentuk anatomi kotanya. Ketika pada saat ada penyerahan kekuasaan atas wilayah Pantai Utara Jawa bagian Timur (Java's van den Oosthoek) dari Mataram ke VOC pada 1743, maka Surabaya dipilih sebagai ibukota administrasi Pantai Utara Jawa bagian Timur dengan pertimbangan kelengkapan kota yang telah dimilikinya.

Di sanalah, di Surabaya, manajemen wilayah Pantai Utara Jawa bagian Timur dikelola. Wilayah ini dikepalai oleh penguasa dengan jabatan Gezaghebber. Warga lokal mengatakan Sakeber.

Pada saat itu Gezaghebber Pantai Utara Jawa bagian Timur ini tunduk kepada seorang Gubernur yang berkantor di Semarang Jawa Tengah. Secara hirarki, Gubernur di Semarang tunduk kepada seorang Gubernur Jendral yang bertempat di Batavia.

Sejak berfungsi sebagai ibukota wilayah Pantai Utara Jawa bagian Timur pada 1743, Surabaya semakin berkembang. Infrastruktur serta fasilitas dan utilitas semakin melengkapi kota administrasi ini. Bahkan jalan jalan diidentifikasi dengan nama nama yang menunjukkan pernah adanya infrastruktur, fasilitas dan utilitas kota.

Nama Nama Jalan yang Informatif

Tidak disangkal jika nama jalan adalah sebuah penanda. Tapi sering ditemui bahwa nama jalan tidak memiliki kaitan historis dengan tempat dimana jalan itu berada. Misalnya jalan Bromo di kota Surabaya tidak ada kaitannya dengan Gunung Bromo. Ada juga nama jalan Cendrawasih di dekat Kantor Polrestabes Surabaya, yang tidak ada kaitannya dengan burung Cendrawasih asal Papua.

Masih banyak nama nama jalan yang tidak memiki latar belakang historis dengan pemakaian nama nama itu. Seperti jalan Soekarno, jalan Salak, dan jalan Porong di kota Surabaya.

Berbeda dengan bagaimana orang orang Belanda di jaman Hindia Belanda dalam memberi nama nama jalan, khususnya mereka yang hidup pada masa VOC. Kota kota di Jawa di era VOC, umumnya adalah kota yang secara struktur masih dibatasi oleh tembok kota. Kota Surabaya sendiri pernah mengalami itu. Kotanya diberi tembok sebagai batas kota. Karenanya kotanya disebut Kota Bertembok (walled town).

Batas teritorial kota Surabaya sangat jelas. Batas kotanya adalah tembok yang di berapa titik terdapat gerbang dan pintu kota.

Di kawasan dalam dari Kota Bertembok inilah terdapat infrastruktur kota. Selain ada bangunan bangunan fungsional, disana juga ada jalan jalan sebagai sarana perhubungan dan komunikasi. Yang menarik adalah penamaan jalan jalan disesuaikan dengan pernah adanya fungsi di sekitar jalan jalan itu. Misalnya nama Willemkade yang secara harafiah berarti Dermaga Willem, karena di sepanjang jalan ini pernah ada Dermaga Sungai di Sungai Kalimas. Jalan Willemkade ini sekarang Jalan Jembatan Merah yang kebetulan dekan sebuah jembatan.

Contoh lain adalah Jalan Roomsche Katolijkkerk Straat, yang secara harfiah berarti Jalan Gereja Katolik Roma, karena di ujung barat jalan pernah ada sebuah Gereja Katolik Roma. Jalan itu sekarang menjadi Jalan Cendrawasih.

Jalan Mliwis (sisi Timur) yang dulu bernama Dwarsboomstraat menunjukkan pernah ada Kepabeanan di sungai Kalimas

Ada juga Oude Hospital Straat, yang sekarang menjadi Jalan Mliwis (bagian Barat) karena di ujung Barat jalan pernah ada sebuah rumah sakit lama di era VOC. Sampai sekarang sebagian infrastruktur bangunan rumah sakit masih ada. Kala itu berupa gudang yang dipakai menyimpan opium yang berfungsi sebagai bahan anastesi atau pembiusan. Bekas gudang opium ini kini dipakai sebuah kamar. Bentuk arsitektur gudangnya khas bangunan VOC.

Tidak jauh dari komplek rumah sakit lama itu adalah lahan kuburan. Namanya Kuburan Belanda Krembangan. Kuburan ini ada sebelum Kuburan Belanda Peneleh. Bukti bahwa di Krembangan pernah ada kuburan Belanda, persis di samping lahan yang kini menjadi aset PDAM itu terdapat Jalan Krembangan Makam.

Berikut nama nama jalan lama di era VOC yang menunjukkan pernah adanya fasilitas dan utilitas kota di eranya.

Jalan Gelatik, Stadhuizsteeg yang artinya Gang (jalan kecil) Balai Kota. Di sana pernah ada Balai Kota.

Jalan Branjangan, Boomstraat yang artinya Jalan Pabean, yang menunjukjan di sana pernah ada kantor Kepabeanan.

Jalan Mliwis (bagian Timur), Dwarsboomstraat yang artinya Jalan Pabean Samping, yang menunjukkan pernah adanya Pabean di sungai Kalimas.

Jalan Merpati, Zuresteeg yang artinya Gang Parade, yang menunjukkan pernah adanya lapangan parade militer di depan Gang. Yaitu lapangan parade militer dari Tangsi Militer Jotangan yang kini jadi markas Polrestabes Surabaya.

Jalan Jalak, yang artinya Gang Nonik yang menunjukkan bahwa Gang itu pernah dihuni para Nonik Nonik Belanda. Mereka ini adalah para artis yang sering manggung di gedung pertunjukan yang sekarang menjadi gedung PTPN XI.

Jalan Merak, Comedistraat yang secara harfiah berarti Jalan Komedi, yang menunjukkan bahwa disana pernah ada gedung pertunjukan. Gedung itu sekarang berdiri gedung PTPN XI.

Jalan Kedali, Heerensteeg yang secara harfiah berarti Gang Tuan (Pejabat) yang menunjukkan bahwa di kampung itu adalah kawasan permukiman yang dihuni oleh pejabat kota, yang salah satunya adalah petinggi (pastur) gereja Katolik. Kampung ini dekat dengan lokasi Gereja Katolik sebelum Gereja ini dibongkar dan berpindah ke Kepanjen.

Jalan Prenjak dulunya adalah jalan berbau

Jalan Prenjak, Benaudesteeg yang artinya Gang Bau yang menunjukkan bahwa tempat ini berbau karena persis di bagian belakang pabrik yang bisa jadi menjadi akses pembuangan limbah pabrik.

Jalan Garuda, Schoolstraat dan Bankstraat yang berarti Jalan Sekolahan dan Jalan Bank. Jalan Schoolstraat lebih awal dibandingkan Bankstraat. Ini menunjukkan pernah adanya sekolahan yang letaknya di lahan gedung Telkom. Kemudian begitu ada bank, De Javasche Bank 1829, maka nama jalan berubah menjadi Bankstraat. Kini jalan itu berubah menjadi Jalan Garuda.

Jalan Jayengrono, dulunya adalah Willemplein yang artinya Alun Alun Willem. Karena di sana ada sebuah Alun alun antara Balai Kota (Stadhuiz) dan Gereja Protestan pertama (bersebelahan dengan gedung internatio).

Berikutnya adalah Jalan Elang, yang dulu  bernama Elbowstraat. Elbow artinya siku. Jalan ini secara fisik berbentuk "L" atau siku. Karenanya  bernama Elbowstraat.

Papan Informasi Sejarah

Menyimak nama nama jalan tempo dulu di kawasan Kota Eropa Surabaya sangatlah informatif. Setiap jalan menginformasikan adanya infrastruktur, utilias dan fasilitas kota. Jadi nama nama itu tidak hanya menjadi petunjuk suatu tempat, tapi sekaligus menunjukkan keberadaan fasilitas kota bahwa kota Surabaya di abad 18 sudah selengkap itu.

Dari nama nama jalan dapat diketahui bahwa kota ini pada pertengahan abad 18 sudah memiliki kantor Balai Kota, alun alun, rumah sakit, sekolah, kepabeanan, gereja, pelabuhan, tempat pertunjukan, fasilitas militer, perumahan dan lainnya. Padahal luas kota ini kala itu hanya 4 hektar  !!

Sekarang kita tidak bisa menemui dan bahkan mengenal jejak kota secara jelas bahwa kota Surabaya pada pertengahan abad 18 sudah selengkap itu. Di masa itu Surabaya sudah maju dan keberadaan kota bagaikan struktur kota kota di Eropa. Karenanya kota Surabaya pada 1743 ditunjuk sebagai ibukota wilayah Pantai Utara Jawa bagian Timur (Java's van den Oosthoek).

Seiring dengan rencana pemerintahan Kota Surabaya sekarang, yang akan menata dan merevitalisasi kawasan Kampung atau Kota Eropa, kiranya menjadi gagasan yang baik jika publik Surabaya diajak untuk mengintip bagaimana fakta sejarah Kota Surabaya di era itu. Adalah ranah pemerintah kota Surabaya untuk menginformasikan bagaimana sejarah kota melalui media papan nama jalan.

Pembuatan papan nama jalan dengan menuliskan nama jalan sekarang, yang dibawahnya tertulis nama lama dan terjemahan nama jalan lama, maka papan papan nama itu akan menjadi sarana edukasi yang informatif tentang sejarah kota Surabaya.

Misalkan nama Jalan Jembatan Merah, yang di bawahnya tertulis nama lama Willemskade dan di bawah nama lama tertulis terjemahan dalam kurung (Dermaga Willem), maka semua orang dapat mengetahui bahwa di Jalan Jembatan Merah pernah ada pelabuhan sungai yang bernama Willem (nama Raja Belanda).

Jalan Jembatan Merah bersebelahan dengan Sungai Kalimas tempat dimana dulu pernah ada demaga sungainya

Demikian dengan nama nama jalan, yang ada di wilayah kota Belanda yang batas teritorialnya sudah jelas, menjadi sarana informasi sejarah. Penulisan papan nama dengan menggunakan nama sekarang, nama lama dan terjemahannya, sekaligus sebagai tanda teritorial kawasan Kampung Eropa Surabaya.

Dengan cara ini, maka secara fisik dapat menambah narasi keberadaan sejarah Kampung Eropa Surabaya. Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, pernah mengatakan bahwa konsep penataan kawasan heritage di kota Surabaya harus dibuat tematik. Ketika menata kawasan Kota Eropa, maka temanya adalah Eropa yang dalam hal ini adalah Belanda.

Secara khusus, terkait dengan papan nama jalan, selain tertulis tiga unsur (nama sekarang, nama lama dan terjemahan), design tiang papan juga harus dirancang bersifat Belanda. Misalnya bentuk tiang dan warna tiang. Jika di kawasan pecinan, warna tematik adalah merah, maka untuk tematik Belanda di Kampung Eropa adalah oranye.

Dengan begitu  dalam rangka merevitalisasi kawasan Kampung Eropa, juga perlu membangun narasi. Narasi dapat dibangun salah satunya melalui simbol simbol yang menghiasi kawasan itu. Selain papan nama sebagai salah satu simbol, sebetulnya masih ada lainnya yang bisa digunakan untuk menandai kawasan Kampung Eropa.

Berangkat dari penyediaan sarana publik, yang murah meriah (papan nama jalan) tetapi sangat edukatif dan efektif, pemkot Surabaya dapat mulai memperkenalkan sejarah Surabaya kepada masyarakat.

Kota kota lainnya telah menghiasi jalan jalan mereka dengan menggunakan dua identitas. Misalnya kota Malang, selain tertulis nama sekarang juda ada nama lamanya. Kota Jogjakarta, selain tertulis nama jalan dengan menggunakan aksara Latin, dia juga menuliskan dalam aksara Jawa.

Bagaimana dengan kota Surabaya? Maka saatnya tampil beda dari mereka. Surabaya menggunakan tiga identitas: nama sekarang, nama lama dan terjemahannya. (Nanang)

Film berjudul Arie Hanggara, yang diproduksi oleh PT Tobali Indah Film. Foto by youtube

abad.id- Kuburan batu hitam berukuran 2 x 1 meter berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut Jakarta. Tepatnya di Blok AA II.  Seperti tidak terurus, usang dimakan waktu. Tulisan di batu nisan dari marmer putih nyaris terhapus. Juga goresan ‘Maafkan Papa’ dan ‘Maafkan Mama’ yang berada di kanan dan kiri. Siapapun akan mengelus dada melihat kuburan itu. Arie Hangara dimakamkan tahun 1984 dengan sebuah upacara penguburan yang penuh tangis haru. Kisah perjalanan hidupnya yang sebentar, namun telah memberi pelajaran akan pentingnya kasih sayang  keluarga.

Waktu itu Kamis (8/11/1984) subuh. Warga bernama Duren Tiga, Jakarta Selatan bernama Machtino Eddiwan datang membawa anaknya Arie Hanggara (7) dengan penuh luka ke UGD RSCM. Namun sebenarnya selama perjalanan menuju ke rumah sakit, Arie sudah tidak bernyawa. Kepada petugas medis, Machtino mengatakan putranya mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun, setelah melihat luka memar yang ada pada tubuh Arie, pihak rumah sakit curiga bahwa Arie tewas bukan karena kecelakaan, melainkan akibat siksaan fisik.

Arie Hanggara lahir di Bogor, tanggal 21 Desember 1977 dan meninggal dunia 8 November 1984. Foto dok net

Pihak rumah sakit pun segera menghubungi kepolisian. Keesokan harinya, tanggal 9 November 1984, ketika hendak mengambil jenazah Arie di kamar mayat, Machtino ditangkap. Sewaktu diperiksa, Machtino baru mengakui bahwa Arie tewas karena penganiayaan yang telah ia lakukan selama berhari-hari. Setelah melewati otopsi kepolisian, Jenazah Arie segera dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

Seketika besok pagi 9 November 1984, berita kematian Arie Hanggara menghebohkan publik tanah air. Bahkan hingga satu bulan media massa membagi kisah kematian yang menyesakan dada itu. Sejak penangkapan pelaku, rekontruksi hingga sidang dan vonis, kisah Arie tewas setelah dipukuli ayah kandungnya karena dituduh mencuri uang di sekolah laris dilahap pembaca. 

Arie Hanggara lahir di Bogor, pada tanggal 21 Desember 1977. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Machtino Eddiwan dengan istri pertamanya, Dahlia Nasution. Pernikahan keduanya kandas di tengah jalan. Keluarga itu kerab berpindah-pindah rumah karena Machtino tidak memiliki pekerjaan tetap. Dahlia memutuskan kembali ke rumah orang tuanya setelah bercerai dengan Machtino pada tahun 1982.

Setelah perceraian itu, Machtino menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sinta yang masih teman dekat Dahlia. Sama seperti sebelumnya, hubungan Machtino dan Santi kerap bertengkar. Puncak kekesalan keduanya dilampiaskan ke Arie Hanggara. Penyiksaan berat mulai terjadi pada tanggal 14 Agustus 1984, di mana Machtino menemukan uang Rp 8.500 di dalam tas sekolah milik Arie. Padahal, Machtino merasa tidak pernah memberi Arie uang sebanyak itu. Saat itu, Arie memang mengaku mengambil uang itu dari dalam tas temannya.

Akan tetapi, seorang guru Arie mengatakan ternyata tidak ada yang merasa kehilangan uang. Mengetahui hal ini, Machtino tambah kalap dan memukul dan menghukum Arie. Kejadian kedua terjadi pada tanggal 3 November, di mana kembali ditemukan uang sejumlah Rp 8.000 di dalam tas Arie. Di kejadian kali ini Machtino dan Santi semakin naik pitam. Seketika itu juga Arie langsung dihajar menggunakan gagang sapu dari tangan Machtino sendiri.

Dalam persidangan itu disebutkan juga bahwa Santi dengan teganya membenturkan kepala Arie ke tembok. Pembaca koran yang mengikuti perkembangan kasus ini merasa semakin geram. Apalagi dalam BAP itu disebutkan, Arie masih dihukum dengan mengangkat kedua tangannya dalam kondisi terikat dan menghadap tembok. Tragisnya lagi, makan dan minum Arie juga dijatah.

Menurut catatan BAP, Arie pada waktu itu hanya diperbolehkan minum pukul 14.00 WIB dan hanya diberi makan pada pukul 20.00 WIB. Belum berhenti di situ, pada tanggal 5-7 November, Arie tidak diperbolehkan masuk sekolah. Bahkan, pada tanggal 7 November malam, Arie kembali mendapat siksaan yang tak kunjung usai. Sejak pukul 20.00, Arie disuruh berdiri menghadap tembok kamar mandi dan diperintahkan jongkok-berdiri secara bergantian. Jika tidak sanggup, Arie akan langsung dihajar.

Sampai ayahnya pergi tidur, Arie masih harus melakukan hukuman tersebut. Akan tetapi, nahasnya, sekitar tengah malam, sang ayah yang terbangun langsung murka begitu melihat Arie sudah duduk di kursi. Arie kemudian langsung dipukuli menggunakan gagang sapu secara bertubi-tubi.   Arie Hanggara tewas Sekitar pukul 03.00 dini hari, Arie yang sudah tidak sanggup menahan sakit terjatuh dan pingsan. Melihat kondisi ini, Machtino Eddiwan panik dan membawa Arie Hanggara ke UGD RSCM. Namun sebenarnya selama perjalanan menuju ke rumah sakit itu, Arie sudah tidak bernyawa.

Seluruh media massa ikut mengukum Machtino Eddiwan dan Santi yang dianggap sadis dan sangat jahat. Majalah Tempo edisi laporan khusus bulan Desember tahun 1984 memuat judul panjang di halaman mukanya: “Arie namanya. Ia mati dihukum ayahnya. Mungkin anak kita tidak. Tapi benarkah kita tidak kejam?”

Machtino ayah kandung hanya dihukum 5 tahun Machtino ayah kandung, sedangkan Santi ibu tiri dihukum 3 tahun. Foto dok net 

Pemerintah Orde Baru rupanya ikut gregetan kasus ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notosusanto bahkan sempat berniat membuatkan patung Arie sebagai peringatan agar kasus serupa tak terulang di masa mendatang. Besarnya kasus tentang Arie Hanggara sampai diangkat menjadi sebuah film berjudul Arie Hanggara, yang diproduksi oleh PT Tobali Indah Film satu tahun berikutnya. Seketika kisah tragis yang diperankan aktor Dedy Miswar itu berhasil membanjiri bioskop dengan air mata.

Ya, Machtino ayah kandung hanya dihukum 5 tahun Machtino ayah kandung, sedangkan Santi ibu tiri juga dinyatakan bersalah divonis hukuman selama tiga tahun penjara. Setelah bebas, penyesalan masih dibawa sesumur hidupnya. Keduanya membuat tulisan di kanan-kiri nisan Arie Hanggara, “Maafkan Papa” dan “Maafkan Mama.”

Anak Luka Parah Kecelakaan, Ibu Kandung Masih Dipersulit Bertemu

Ini bukan tentang Arie Hanggara. Ada banyak bocah di negeri ini yang menjadi korban kasus perceraian orang tua. Mulai kasus kekerasan terhadap anak, hingga pembiaran  anak tumbuh berkembang sendiri tanpa pendampingan dan kasih sayang. Fakta ancaman terbesar tumbuh dan besar anak bukan dari penculikan atau kekerasan di luar rumah, namun justru dari orang terdekatnya.

Setelah bercerai dengan suaminya Roni, pada 22 September 2022 lalu,  Kurnianti Herdiandari kesulitan bertemu dengan anak kandungnya Rafli Dhimaz Athayya (18) dan Najwa Shalma Alissa ( 16). Kurnianti Herdiandari mengaku kesulitan bertemu  karena semua akses komunikasi diblokir oleh mantan suaminya. Bahkan saat anaknya Najwa Shalma Alissa mendapat musibah kecelakaan hingga teluka parah, sang ibu tidak mendapat informasi dari mantan suaminya.  Kurnianti justru mendapat kabar dari guru sekolah.

Kurnianti Herdiandari membawa surat bukti larangan bertemu dengan anak kandungnya. Foto Pulung

“Saya melihat ada kelalaian mantan suami Roni yaitu membelikan motor PCX untuk anak saya yang masih dibawah umur hingga terjadi kecelakaan, padahal anak seusia itu pasti belum punya SIM. Kesalahan yang paling fatal, sebagai ibu kandung tidak bisa melihat kondisi anak saya karena dihalangi oleh mantan suami,” kata Kurnianti

Setelah kejadian kecelakaan itu, Kurnianti sudah berusaha bertemu dengan anaknya. Mulai  menelpon dan mendatangi tempat anaknya sekolah. Namun berkali-kali gagal bertemu.

“Saya itu kalau mau bertemu dengan anak, harus berkirim surat dulu dan harus ada ijin mantan suami. Bahkan anak saya kecelakaan pun, saya baru mengetahui dari gurunya bahwa lukanya cukup parah di kaki dan kepala, ” tambahnya.

Karena kesulitan tersebut, dirinya mengajukan gugatan hak asuh terhadap kedua anaknya ke Pengadilan Agama, Surabaya. Melalui kuasa hukum German Panjaitan SH,MH, mengatakan sudah melakukan beberapa kali mediasi dan kini memasuki sidang terkait hak asuh anak ini. Menurut German,  anak berusia di atas 12 tahun dapat memilih dan menentukan sikapnya sendiri. Namun bagi orang tua yang telah putus ikatan perkawinan, tidak boleh mempengaruhi atau menghalanginya pertemuan seorang ibu kandung dengan anaknya.

German juga menyebutkan, selain susah bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya, kliennya juga mendapat fitnah yang berdampak negatif bagi perkembangan psikologi anak. Pihaknya sudah menyiapkan semua bukti bukti tersebut. (pul)

Demak Adalah Majapahit Dalam Konteks Maritim ?

Abad.id – Judul diatas mengandung pertanyaan. Sengaja karena banyak perdebatan mengenai apakah peradaban Majapahit maritim ataukah agraris . Anakronisme antara Demak dan Majapahit, dalam konteks maritim dan ekspansi teritorial, yang berekspansi adalah Majapahit saat beribukota di Demak, bukan Majapahit saat beribukota di Mojokerto, hanya saja klaim ekspansi itu diambil oleh Majapahit ketika beribukota di Mojokerto yang sudah terkenal, karena suka tidak suka, Raden Patah, Sultan, Raja, Bintara Demak adalah juga keturunan Brawijaya V, sementara raja-raja setelah Demak atau setelah Raden Kusen bukan keturunan Brawijaya.

Ada dugaan bahwa sebutan kapal Jung atau Jong atau Jong Java ya memang kapal-kapal (vesel) dengan desain Jung Cina, dan secara luas dipergunakan sebagai "flag ship” di era Demak pada 1513 (kerajaan Demak 1475-1518). Dan kemampuan navigasi, membuat peta, serta desain Cina itu diteruskan kepada orang Jawa.

Pembuatan kapal oleh orang Jawa

Diogo de Couto dalam bukunya yang berjudul: "Da Asia".  Buku tersebut diterbitkan tahun 1645. Dalam buku tersebut menjelaskan tetang kemampuan dan keahlian navigasi orang Jawa sebagai berikut ini:

"Orang Jawa adalah orang-orang yang sangat berpengalaman dalam seni navigasi, sampai mereka dianggap sebagai perintis seni paling kuno ini, walaupun banyak yang menunjukkan bahwa orang Cina lebih berhak atas penghargaan ini, dan menegaskan bahwa seni ini diteruskan dari mereka kepada orang Jawa. Tetapi yang pasti adalah orang Jawa yang dahulu berlayar ke Tanjung Harapan dan mengadakan hubungan dengan Madagaskar, dimana sekarang banyak dijumpai penduduk asli Madagaskar yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan orang Jawa."

Alfonso De Alburque juga menceritakan kemampuan orang Jawa dalam membuat kapal armada Demak yang juga dibekali oleh keahlian  ilmu navigasi dan kemampuan untuk membuat peta. Bukti ini dapat dilihat dalam surat yang ditulis oleh Afonso de Albuquerque untuk Raja Portugal yaitu Manuel I pada bulan April tahun1512.

"... peta besar seorang pilot Jawa, yang berisi Tanjung Harapan, Portugal dan tanah Brazil, Laut Merah dan Laut Persia, Kepulauan Cengkeh, navigasi orang Cina dan Gom, dengan garis rhumb dan rute langsung yang bisa ditempuh oleh kapal, dan dataran gigir (hinterland), dan bagaimana kerajaan berbatasan satu sama lain. Bagiku, Tuan, ini adalah hal terbaik yang pernah saya lihat, dan Yang Mulia akan sangat senang melihatnya memiliki nama-nama dalam tulisan Jawa, tetapi saya punya saya orang Jawa yang bisa membaca dan menulis, saya mengirimkan karya ini kepada Yang Mulia, yang ditelusuri Francisco Rodrigues dari yang lain, di mana Yang Mulia dapat benar-benar melihat di mana orang Cina dan Gore (Jepang) datang, dan tentu saja kapal Anda harus pergi ke Kepulauan Cengkeh, dan di mana tambang emas ada, pulau Jawa dan Banda, tindakan seperiodenya, dari siapa pun sezamannya, dan tampaknya sangat mungkin bahwa apa yang dia katakan adalah benar..." (Alfonso de Albuquerque, Surat untuk raja Manuel I dari Portugal, April 1512).

Alfonso Albuquerque menggambarkan kapal jung memiliki empat tiang layar dan memilikii bobot sampai dengan 600 ton. Kapal terbesar dalam catatannya dimiliki oleh Kerajaan Demak yang bobotnya mencapai 1.000 ton.

Penggambaran kapal Jung Jawa juga dapat dibaca dari surat Fernao Peres de Andrade yang menjadi Komandan Armada Portugis di Malaka. Surat tersebut ditulis ditahun 1513 kepada Afonso de Albuquerque.

Isi surat  Fernao Peres de Andrade sebagai berikut ini:

“Kapal Jung adalah suatu yang menakjubkan. Kapal Anunciada yang dekat dengannya sama sekali tak terlihat sebagai kapal karena ukurannya amat kecil jika dibandingkan dengan Jung itu. Kami menyerangnya dengan meriam besar, tetapi tembakan tersebut tak dapat melubanginya di bawah garis air, dan tembakan espera juga tidak dapat tembus; pada jung itu terdapat tiga susunan, semuanya lebih tebal daripada satu cruzado. Kapal Jung itu pasti begitu besar dan dahsyat, dan untuk membangun kapal itu perlu tiga tahun.”

Dalam catatan Tome Pires seorang penjelajah Portugis lainnya penggunaan kapal jung sebagai kapal armada pasukan laut Pati Unus yang tidak lain adalah seorang raja kerajaan Demak yang kedua. Tome Pires mencatat kapal Pati Unus memiliki kemampuan untuk menampung sekitar seribu penumpang.

Jadi bukan Majapahit(Mojokerto), tetapi Majapahit(Demak) yang dengan konteks budaya pesisirnya menjadi cikal bakal kemaritiman Jawa, karena aliansinya dengan armada Tiongkok waktu itu, dan seperti itu yang dijelaskan oleh Tome Pires dalam Suma Oriental pada kisaran tahun 1504.

Maka, hanya dibutuhkan satu temuan kapal Majapahit di laut Jawa, cukup satu saja, itu akan bicara jauh lebih menggelegar dari ribuan halaman cerita-cerita grandiosity saja. Demikianlah persoalannya, sampai ada fakta keras, bukti keras, maka semua klaim bahwa Majapahit itu kerajaan maritim hanyalah cerita.

Demak memang pewaris kerajaan Majapahit, tetapi kekuasaan dan ekspansi Demak lah yang membesarkan Majapahit hingga dikenal oleh kemaritiman Portugis. Demak mempunyai orientasi maritim, sementara Majapahit yang merupakan kerajaan agraris belum atau tidak memiliki itu.

Keberadaan dunia maritim di Indonesia sangat bergantung pada usaha pengkajian ruang laut, terutama letak dan posisi-orientasi setiap teluk yang ada di Kepulauan Indonesia, dan melihat pulau serta kepulauan sebagai rangkaian cluster yang terikat oleh hasil sumber daya alam utamanya.

Kesadaran tentang "ruang" masih sangat sedikit pada bangsa kita, karena itu juga sangat sulit membangun konsep maritim yang sangat didasarkan pada pengetahuan soal ruang, dan perencanaan apapun yang juga didasarkan pada pengetahuan tentang ruang, karena ruang dan waktu adalah sumber daya utama.

Kalau etnis-etnis di Indonesia menjadi kapabel dalam menguasasi faktor produksi lokal, menguasai sumber daya air, beras, dan teknologi pengolahan pangan, dan terhubung jalur distribusi niaga maritim Minang-Bugis-Madura (mibura), saya yakin kesenjangan ekonomi antar etnis bisa lebih diseimbangkan, dan kita lebih berdaulat ! (mda)

abad.id- Setelah jatuhnya Pearl Harbour Hawai,  Jepang memutuskan akan memakai tanaga romusha atau dalam bahasa Jepang untuk 'pekerja kasar' di wilayah-wilayah Pendudukan. Ini sesuai dengan rencana untuk memanfaatkan semua potensi, termasuk pekerja di daerah-daerah rebutan. Tidak lama sesudah pulau diduduki, warga yang dianggap sehat dan tidak cacat mulai dikumpulkan. Mereka dipekerjalkan di pelabuhan, tambang, dan instalasi minyak dan jembatan. Hampir dua ratus gunung yang diledakkan.

Menurut Shigeru, orang-orang Jepang merekrut tenaga kerja yang disediakan secara ad hoc atau sementara melalui pamong praja setempat. Mendapatkan tenaga kerja, tidak sulit. Sejak runtuhnya perekonomian Hindia Belanda, banyak orang Indonesia yang menganggur dan pemerintah lokal lebih senang mengelola para pengangguran agar bekerja pada dirinya , daripada berkeliaran di jalan. Kebanyakan dari mereka dipekerjakan di daerahnya sendiri. Biasanya untuk jangka waktu tiga bulan, dan mereka mendapat upah yang pantas.

Pendayagunaan tenaga romusha di Jawa secara keseluruhan diulai 31 Mei 1943, setelah  di Tokyo diadakan sebuah konferensi kekaisaran. Pada konferensi itu diputuskan, mengingat jalannya peperangan Pasifik, untuk beralih dari strategi ofensif ke strategi defensif, maka konsekuensinya harus ada proyek-proyek pertahanan besar yang dibangun. Maka wilayah-wilayah dengan kelebihan tenaga kerja wajib mengirimkan romusha ke wilayah yang kekurangan tenaga kerja.

Sebagai hasil pembicaraan di Singapura, di Jawa lalu didirikan sebuah kantor tenaga kerja yang dikenal dengan nama Romukokyu, di bawah wewenang Departemen Dalam Negeri dan dengan kantor cabang di semua kabupaten. Atas anjuran para pengawas Jepang, Dewan Penasihat Pusat dalam rapatnya pada 15 sampai 19 Oktober 1943 mengambil inisiatif untuk mendirikan suatu organisasi bagi para romusha, yaitu Badan Pembantu Prajurit Pekerja (BP3).  Kata-kata prajurit pekerja' harus menimbulkan kesan bahwa seorang romusha ikut berjuang di barisan depan.

Hatta menjadi ketua atau Koicho bagian dari BP3. Tugasnya mengawasi persyaratan kerja dari para romusha dan memperjuangkan kepentingan keluarga yang ditinggal romusa. Jumlah total tenaga romusha mencapai beberapa juta. Menurut perkiraan Shigeru sepuluh juta. Pada tahap awal, sebagian dipekerjakan pada bidang infrastruktur. Dalam tahap kedua dalam bidang pertahanan, tetapi sebagian terbesar dikerahkan untuk pengadaan pangan. Untuk ini mereka harus membuat saluran-saluran irigasi, mengeringkan daerah rawa, membersihkan lahan, dan mengangkut beras.

Di daerah Pulau Jawa, banyak romusha yang dipekerjakan di Banten, sebuah wilayah di Jawa Barat yang belum berkembang dan relatif sedikit penduduknya. Proyek terbesar di sana adalah penambangan batu bara.  Di lubang tambang batu bara di Bayah, Banten selatan terdapat 20 ribu pekerja yang datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk bekerja.  Dari jumlah itu terdapat satu orang pintar yang dianggap pahlawan bagi para pekerja romusa. Namanya Ilyas Husein yang tiba di Bayah pada Juni 1943.

Ilyas Husein adalah nama samaran Tan Malaka saat bekerja di Bayah. Berdasarkan pengakuannya dalam Madilog (2019), pertualangannya di Banten didorong oleh kesulitan ekonomi. Kesulitan itu membuatnya harus menghentikan penulisan Madilog. Seperti ditulis pada autobiografinya Dari Penjara ke Penjara (2014), Tan Malaka membaca informasi di surat kabar: “Orang-orang terkemuka supaya mendaftarkan diri ke kantor penasihat bala tentara Dai Nippon, Pegangsaan Timur 36, dengan data sendiri atau mengirimkan keterangan biografi lengkap, agar nanti mudah ditempatkan pada kedudukan yang layak.”

Awalnya ia tidak menaruh perhatian, terlebih ada keterangan “hanya orang-orang terkemuka”. Namun keputusannya berubah setelah bertemu dengan Dr. Purbocoroko di perpustakaan Gedung Arca. Mula-mula Dr. Purbocoroko meminta kesediaan para pengunjung perpustakaan untuk menerjemahkan tulisan yang dimilikinya ke dalam bahasa Inggris. Tan Malaka menerima permintaan tersebut. Setelah itu, Dr. Purbocoroko menganjurkan Tan Malaka untuk mendatangi Kantor Sosial di Tanah Abang Oost untuk mencari pekerjaan. Tempat tersebut ternyata kantor urusan romusa. Salah satu pegawai kantor mendatanginya dan menanyakan kesediaan untuk bekerja di tambang batu bara di Bayah yang dikelola oleh perusahaan Bayah Kozan Sumitomo Kabushiki Kaisha.

Tan Malaka menyanggupi dan harus kembali ke kantor tersebut keesokan harinya. Menurutnya, saat itu terdapat sekitar 50 pelamar, sedangkan yang dibutuhkan hanya sekitar 30 orang. Tan Malaka hampir mengurungkan niatnya karena terkendala kelengkapan administrasi, yakni ijazah SMP hingga SMT dan HBS pada masa kolonial Belanda, serta surat keterangan lainnya. Namun, karena ia lulusan MULO kelas 2 dan pernah bekerja di kantor impor Jerman di Singapura, maka ia diluluskan. Esoknya, ia bersama 29 orang lainnya berangkat ke Bayah dari Stasiun Tanah Abang. Setelah sampai di Malingping, perjalanan dilanjutkan menggunakan truk.

Hari pertama di Bayah, dalam kondisi mabuk kendaraan. Dalam buku Sukarno Biografi 1901-1950 tulisan warga Belanda Lambert Giebels, diceritakan Tan Malaka menginap di rumah bambu beratapkan rumbia. Esoknya, para pekerja dibawa ke kantor dan menuliskan riwayat masing-masing. Hal ini menurutnya dilakukan sebagai langkah Jepang untuk mengetahui riwayat orang-orang dan segala perkumpulan yang pernah diikutinya. Tahu bahwa Jepang anti-komunis, Tan Malaka mengisi lembar riwayat yang disediakan dengan nama samaran Ilyas Husein, keluaran dari MULO di kelas 2 dan bekas juru tulis suatu firma di Singapura. Ia kemudian ditempatkan di bagian gudang.

Hari-harinya dihabiskan untuk mengangkat barang dan tidak ada waktu untuk sekadar duduk dan menulis di atas meja. Jika terpaksa harus menulis, ia mesti mencari sendiri kursi dan mejanya yang berasal dari peti. Setelah enam bulan, ia dipindahkan ke kantor untuk mengurus para romusa yang masuk dan keluar di perusahaan ini.

Selama tugas di luar mengurusi tenaga kerja Romusa ini, banyak yang dieksploitasi oleh perusahaan pertambangan Jepang Sumitomo dan berhasil diingat Tan Malaka. Kira-kira 20.000 pekerja tambang tetap umumnya romusha asal Jawa. Mereka diawasi Kempetai dengan bantuan tentara Peta. Tan Malaka melukiskan sistem kerja Jepang cukup baik. Para romusha yang baru, yang didatangkan dalam gerbong-gerbong kereta api, mula-mula diseleksi. Mereka yang tidak cukup kuat karena fisik yang lemah atau karena mengidap penyakit, langsung dikembalikan ke desa asalnya.

Selama awal bulan di pertambangan, yang berbadan kuat diberi tugas menebang pohon di hutan dengan pendapatan 40 sen dan 400 gram beras. Namun banyak tenaga pekerja yang menjadi korban kecurangan data saat registrasi, dampaknya bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan tidak mendapatkan hak upah secara adil. Harusnya seperempat dari upah yang diterima pekerja, sedangkan sisanya ditahan perusahaan pertambangan utuk dikirim ke desa tempat asal para romusha. Setiap bulan jumlahnya bisa mencapai 50.000 gulden.  Namun praktek dilapangan hanya sebagian dari uang ini sampai ke tangan anggota keluarga yang berhak menerimanya. Sisanya habis oleh korupsi di perusahaan pertambangan itu sendiri.

Sebagian pekeja juga meningal dunia akibat minim perawatan medis dan kurang lancarnya pengadaan pangan. Angka kematian sangat tingginya. Tan Malaka menyebutkan angka 400-500 per bulan. “Orang Jepang tidak peduli. Mereka dengan mudah dapat memperoleh gantinya,” kata Malaka.

Untuk memulangkan para romusha yang kesehatannya tidak memenuhi syarat atau yang telah menggenapi masa bakti tiga bulan, dibutuhkan transportasi dengan frekuensi yang tinggi dan volume yang besar. Pernah Tan Malaka dijadikan pengawal salah sebuah transportasi itu. Ia sadar, bahwa untuk perjalanan yang memakan waktu berhari-hari. Serbab gerbong yanag mengangkut tenaga romusa hanya dikaitkan di kereta api biasa. Hampir tidak ada logistik yang cukup untuk bekal selama pejalanan. Maka para romusha yang sakit dan lemah, banyak yang mati di tengah jalan. Mayat-mayat mereka ditinggalkan di peron-peron, sambil diprotes para kepala stasiun.

Sekembali di Banten, Tan Malaka berusaha mengambil tindakan untuk memperbaiki transportasi para romusha. Ia juga berhasil memperbaiki pengadaan beras untuk para pekerja tambang. Dengan dibantu oleh beberapa orang anak muda yang bersemangat, ia berhasil membangkitkan perhatian untuk perawatan medis, dan dibangunnya sebuah rumah sakit untuk mereka.

Untuk rekreasi, para romusha mendirikan sebuah perkumpulan sepak bola dan sebuah perkumpulan sandiwara. Pihak pimpinan Jepang memberi kebebasan penuh, dan menyediakan dana yang diperlukan. Akhirnya, Tan Malaka menjadi kepala biro Jepang, khusus untuk menangani semua kegiatan yang ia pelopori.

Tan Malaka Bertemu Sukarno Tapi Tidak Saling Kenal

Sebenaarnya dua tokoh Tan Malaka dan Sukarno pernah dipertemukan dalam satu panggung yang sama di Romusa. Rupanya Sukarno tidak mengenali pria yang diperkenalkan sebagai Iljas Hoessein, sebagai pria yang pernah ia kenal sewaktu masih jadi pelajar di rumah kos HOS Tjokroaminoto.  Lalu apakah tanggung jawab Sukarno bagi nasib para romusha ini. 

Pada suatu pertemuan umum di taman Raden Saleh di Jakarta pada 16 Agustus 1944, Sukarno mengimbau hadirin agar mengajukan saran kepada Dewan Penasihat Pusat bagaimana memperbaiki dan terutama menailkan jumlah tenaga romusha. Sukarno meminta kepada kampung-kampung dan desa-desa untuk terlibat pengerahan tenaga romusa.

Sukarno menjadi komandan romusa. foto dot net

Satu bulan kemudian, Sukarno bersama dengan Kepala Bagian Propaganda Shimizu memimpin satu grup sebesar berjumlah lima ratus orang pemuka masyarakat, selama satu minggu bekerja sebagai romusha sukarela di Bogor. Tugasnya membantu membangun sebuah lapangan terbang. Hadir dalam korps sukarela ini Sartono, Roem, dan Ali Sastroamidjojo. Rosihan Anwar sudah menjadi redaktur Asia Raya, hadir sebagai wartawan.

Rosihan Anwar menceritakan bagaimana kamp romusha di Bogor panduan dengan pondok pondok yang rapi, dapur, dan kamar mandi yang terbuat dari bambu. Suasananya gembira. Sukarno dengan bangga memperkenalkan pasukan romusanya kepada residen Bogor dengan kata-kata, "Walaupun kelompok kami bukan terdiri dari orang muda, ada beberapa di antaranya yang sudah berumur enam puluh tahun, tetapi kami masih berjiwa muda,"

Kepada sesama romusha ia mengusulkan untuk tidak bercukur selama seminggu. Tujuannya ingin membuktikan telah bekerja tanpa hentinya. Dalam perjalanan propaganda ini dibuat foto Sukarno yang sampai hari ini masih belum berhasil ia lenyapkan, sebagai seorang romusha pangkat tinggi, memakai celana pendek, topi di kepalanya, bersandar pada sebuah sekop, menunjuk ke arah masa depan penuh kemenangan.

Sukarno sadar bahwa kehidupan romusha bukanlah mudah. Di bulan yang sama Sukarno berkunjung ke tambang di Banten. Tan Malaka, yang menyaksikan rombongan pejabat  ini dengan sinis mengisahkan tentang kunjungan luar biasa dari pemimpin-pemimpin besar bangsa, Sukarno dan Hatta.

Tan Malaka yang menyamar menjadi Ilyas Hoesain ditugaskan untuk menyuguhi makanan kecil dan minuman. Tan terpaksa meminjam dasi dari seorang teman untuk kesempatan bertemu dengan kawan lama namun dalam penyamaran. Dalam kesempatan itu, sang pemimpin besar menyampaikan pidato yang oleh Tan Malaka dianggap tidak perlu dikutip. “Pidato-pidato Bung Karno makin lama makin bak piringan hitam, ” kata Tan.

Setelah Soekarmo selesai berbicara, ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Dengan tergesa-gesa, Tan menyingkirkan baki dengan makanan kecil dan minuman-minuman yang dibawanya untuk mendapat kesempatan bertanya. Tentu Pertaanyaan  Tan menggambarkan kuwalitas intelektualnya. Melalui ungkapan yang hati-hati, Tan dengan samar-samar menyatakan bahwa ia tidak menyetujui pendirian yang dirumuskan Soekarno, bahwa kemerdekaan Indonesia tergantung kepada kemenangan Jepang.

Rupanya Sukarno sempat terkejut dengan pertanyaan yang sekaligus sebuah kritik dari orang pembawa baki bernama Ilyas Hoesain. Menjawab pertanyaan yang lantang itu, Sukarno mengatakan “Kalau Jepang pada saat ini mau menganugerahkan kemerdekaan kepada saya, maka saya-saya, Sukarno pribadi tidak akan menerimanya." Waktu Tan Malaka alias Iljas Hoessein mau menanggapi, tapi tidak diberi kesempatan untuk berbicara.

Banteng Besar mengakhiri pidatonya dengan menandaskan bahwa ia merasa dirinya seorang romusha. Dengan ucapan ini, Tan berkata "Apakah Sukarno juga bersedia mati sekarat bersama kami?" terdengar ungkapan itu di antara para pekerja tambang.

Sebenarnya keadaan mengenaskan para pekerja tambang di Banten tidak luput dari perhatian Soekarno. Hal itu menjadi jelas dari penuturannya kepada penulis otobiografi Cindy Adams.

Sementara itu pengalaman Tan Malaka akhirnya membuktikan sesuatu yang sebenama patut diperhatikan oleh Sukarno dan Hatta. Kalau orang Indonesia sendiri mengambil inisiatif untuk meringankan beban saudara sebangsanya, maka Jepang tidak mencegahnya. Sebaliknya, mereka menunjang usaha-usaha ini. Sukarno sebenarnya mempunyai peluang untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif seperti yang dilakukan Tan Malaka, dalam skala yang jauh lebih besar.  (pul)

Penulis : Pulung Ciptoaji