Mental Korup VOC

Abad.id - Mental VOC adalah selalu nepot dan korup, orang-orang yang sama sekali tidak berkuasa di negerinya jadi dewa kaya harta, tahta, dan gundik wanita yang berbaris-baris, bisa punya budak buat ngepel sisa ludahnya di lantai marmer yang mahal, bergaya-gaya luar biasa.

Mental korup akhirnya membuat VOC bangkrut, dan mulailah ditulis Adendum-adendum tentang reformasi VOC pada akhir abad ke-18, Mr. Pieter Meijer mulai menulis bagaimana merubah mental VOC itu ke-arah yang lebih konstruktif, dan VOC pun di rekonstruksi habis-habisan, politik etik mulai di jalankan seiring dgn perkembangan demokrasi dan revolusi industri di seluruh dunia.

Pada akhirnya, sejarah mencatat keruntuhan kongsi dagang Belanda VOC, salah satunya gara-gara keseringan korupsi. Pejabat VOC yang seharusnya berdagang demi kepentingan majikan, justru bekerja hanya demi keuntungan sendiri.

“Tepat setelah dibubarkan, sejak 1 Januari 1800 seluruh kekuasaan, keputusan dan wewenang VOC dilimpahkan kepada otoritas kerajaan Belanda, termasuk hutang dan saldo 134,7 juta gulden. Sejak saat itu, kawasan Nusantara bernama Hindia Belanda, yang diakui oleh dunia baik secara de jure maupun de facto,” tutup Miftakhuddin dalam buku Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni (2019).

Von Faber dan Van Den Bosch mulai bekerja keras, untuk menutupi hutang-hutang VOC yang mirip dengan hutang luar negeri kita saat ini. Masalahnya menjadi rumit, karena ada kesenjangan pengetahuan dan peradaban antara dunia yang waktu itu berpusat di Eropa dan Koloni Hindia Timur, dan mulailah dilakukan percepatan untuk mengejar ketertinggalan peradaban, era Locomotive cepat hadir di Hindia Belanda.

Kemerdekaan kita pada awalnya adalah kritik terhadap kinerja percepatan yang terasa sangat lambat, terutama pada pelibatan Insulinde di dalam Volkstraad, dewan rakyat, baik di Koloni mapun di Negeri Belanda sendiri, begitu juga susah nya melakukan transfer teknik hukum dan manajemen kepada Miztizo, atau warga Hindia Timur yang sangat bergantung pada mistik dan klenik sebagai alat utama pengembangan peradaban, hal yang diberangus di Eropa sejak era Ranaisance dan Aufklarung.

Pada awal era itu, awal abad ke-19, Korupsi jadi sangat kecil, Belanda, Inggris dan Perancis bahu- membahu membangun semua infrastruktur untuk memperkuat investasi mahal Van Den Bosch, Straafchten, era ikat kolor, pentung kepala, jika macam-macam, untuk mengembalikan apa yang dirusak VOC sejak abad ke-16 s.d. 17, selama 100 tahun.

Kerja sama Multinasional, Belanda-Inggris-Perancis sukses, puluhan ribu bahkan ratusan ribu pencari kerja di Eropa berbondong-bondong datang ke Hindia Timur, mendengar tempat ini lebih makmur dari Amerika, juga orang-orang Cina dan India, Ost Indie sampai puncak kejayaannya, surplus modal, pada awal abad ke-19, sampai di era PD II.

Seketika PD II selesai mulailah proses kemerdekaan Ost Indie, awalnya baik, tetapi lagi-lagi muncul sifat tamak, lahirlah VOC baru lagi dengan nama Republik Indonesia. Negeri yang diatur oleh kongsi-kongsi dagang. Seperti pendahulunya, praktek-praktek memuja pemimpin secara fasis digembar-gemborkan sebagai nasionalisme, keranjingan gundik, hidup borjouis bergaya seperti aristrokrat tetapi tetap teriak seperti orang tertindas dan lapar, mistik dan klenik disebar luaskan bukan untuk tujuan keluhuran tetapi sebagai dasar untuk mempertahankan kebohongan seperti VOC dahulu, orang buangan yang mengaku sebagai anak raja dari Belanda.

Jika negeri ini mau berubah, maka semangat-semangat keras yang ada di era awal abad 19 harus di gong kan lagi, strafchten, disetrap lagi, agar tidak main-main dengan modal yang sudah bersumber dari hutang semua.(mda)

Praktek Korupsi di Era Kolonial

Abad.id – Praktik pungli dimasa kerajaan-kerajaan Nusantara rupanya berlangsung hingga masa kolonial. Praktik pungli itu terus semakin langgeng di era kongsi dagang VOC (Verenigde Oost indische Compagnie), bahkan tidak kalah hebat dari masa-masa sebelumnya. Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang merupakan serikat dagang yang dibentuk oleh Belanda untuk memonopoli perdagangan di Asia, dipelesetkan menjadi Vergaan Onder Corruptie yang berarti hancur karena korupsi.

VOC dikenal bangkrut akibat ulah para pejabatnya yang melakukan korupsi. Selain itu dimasa itu korupsi juga dilakukan oleh para pejabat pemerintahan Hindia-Belanda, dalam proses pengadaan kebutuhan sosial, politik, maupun militer dan penarikan pajak kepada pribumi.

Saat itu, VOC hanya menggaji para kepala daerah setempat sekadar sebagai uang pengikat saja. Misalnya, Gubernur Pantai Utara Jawa hanya digaji sebesar 80 gulden per bulan.

Gaji yang tidak cukup itu mendorong para kepala daerah tersebut melakukan praktik curang masing-masing pejabat berdagang untuk keuntungan sendiri bukan demi rakyatnya.

Seorang komisioner VOC, Dirk van Hogendorp, menyebutkan kebanyakan pungli yang dilakukan para pejabat VOC dilakukan dengan memberi denda kepada barang-barang milik orang-orang Cina dan Jawa dengan melampai batas.

Tindakan curang para pejabat VOC tidak berhenti disitu. Mereka juga memanipulasi harga dengan melakukan jual-beli jabatan, juga hak monopoli terhadap barang-barang seperti candu, garam, dan hasil alam lainnya. Mereka juga memperoleh keuntungan dari penjualan opium, hadiah-hadiah, dan lainnya.

Laporan arsip di masa kolonial mengenai korupsi di dalam perusahaan milik negara dalam sektor perkebunan di Jawa dan Kalimantan. Pencurian kekayaan perusahan milik pemerintah kolonial itu dilakukan oleh pegawai di semua level.

Laporan arsip pemerintah kolonial menyebutkan kuli pribumi sering membongkar tanah di lahan milik perusahaan yang baru dipupuk. Mereka mengeruk tanah itu dan membawanya pulang untuk penyubur lahan kebun atau sawah milik pribadi. Adapun kuli panen meletakkan hasil panenan di bawah guyuran hujan agar memperberat timbangan sehingga upah atas pekerjaannya bertambah.

Pegawai level mandor kerap mempekerjakan kuli hantu. Mereka memasukkan banyak nama kuli ke dalam laporan pengeluaran gaji meskipun faktanya tidak ada. Sedang pengawas mandor terbiasa menggelembungkan nilai belanja perusahaan.

Di level manajer, nilai pencurian kekayaan perusahaan lebih besar. Manajer memperbesar dana belanja yang sudah digelembungkan  pengawas. Pemasukannya juga bertambah dari suap yang dikutip dari banyak rekanan perusahaan. Kabeh nyolong(semua mencuri)….kondisi yang mirip dengan situasi jaman sekarang. Betapa praktif korupsi sangat massive dan terstruktur di segala lini, dari atas hingga bawah.

Pada tahun 1884 perusahaan itu membeli 1000 meter kubik kotoran kerbau untuk bahan pupuk dengan harga 30 sen per meter kubik. Tapi, proyek ini dihentikan karena harga pupuk kemahalan dan berkualitas buruk. Disebut buruk sebab, mandor berkongsi dengan peternak mecampurkan rumput dan sampah dedaunan di kotoran kerbau.

Korupsi menjamur di segala lini karena perlawanan pegawai rendahan terhadap anarki kekuasaan oleh pimpinan perusahaan. Ketika semua orang korupsi, indikasinya pimpinan melonggarkan sistem dan bawahan mendiamkan korupsi atasan.

Pada tahun 1800-an itu, gaji manajer perusahaan yang merupakan warga Belanda, mencapai 400 gulden per-bulan. Untuk tunjangan pindahan rumah bagi seorang manajer 1000 gulden. Padahal, harga satu ekor kerbau saat itu ialah 10 gulden.

Gaji mandor, yang umumnya warga pribumi, hanya 20 gulden per bulan. Upah kuli lebih rendah lagi, yakni 1 gulden 4 sen setiap bulan, atau setara harga empat meter kubik kotoran kerbau. Banyak mandor punya rumah mewah meski bergaji rendah, tapi semua orang mendiamkan.

Bisa disimpulkan bahwa lembaga produksi kemakmuran milik publik mudah menjadi sarang korupsi ketika ada sistem hak istimewa yang menciptakan jurang perbedaan antara lapisan atas dan bawah. Jawaban untuk masalah korupsi ialah, jangan pelihara sistem pemberian hak-hak istimewa.

Praktik korupsi itulah yang pada akhirnya menghancurkan organisasi dagang paling disegani pada masanya tersebut. Sebab, yang kaya adalah para pejabatnya, sedangkan organisasi dagang itu tidak memiliki apa-apa.

Sejarawan Universitas Negeri Yogyakarta, Miftakhuddin dalam bukunya, “Kolonialisme: Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni” mengungkapkan saat organisasi VOC diserahkan kepada Kerajaan Belanda 1 Januari 1800, mewarisi utang 134,7 juta gulden.

Para pejabat VOC yang melakukan korupsi saat itu tidak bisa tenang-tenang saja sebab banyak yang langsung diasingkan bahkan ada yang dihukum mati dengan cara digantung di lapangan agar bisa ditonton masyarakat luas sehingga memberi efek jera. Saat ini, meski ada klausul hukuman mati di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun belum ada satu pun pelaku tindak pidana korupsi yang mengalami dihukum mati, kebanyakan justru diberikan remisi dan dibebaskan tanpa harus mengganti rugi negara sejumlah yang dikorupsi.***

Bangkrutnya VOC Salah Satunya Akibat Korupsi

Abad.id - Sejak didirikan pada 1602, kongsi dagang VOC (Vereenidge Oost Indische Compagnie) dianggap sebagai akar kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Meski hanya berkedudukan sebagai organisasi dagang, pada perkembangannya VOC memiliki kekuasaan politik cukup besar layaknya sebuah negara. Kongsi dagang Belanda ini pernah mencapai masa kejayaannya dan berhasil melakukan monopoli perdagangan berbagai rempah nusantara. VOC bahkan berhasil menguasai jalur perdagangan yang mencakup Amsterdam, Tanjung Harapan, India, hingga Papua. 

Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mencapai puncak kejayaan ditandai dengan penguasaannya terhadap hampir seluruh wilayah Indonesia dan jalur perdagangan dunia. Namun, di balik keuntungan perdagangan rempah-rempah yang melimpah, berbagai persoalan mulai menggerogoti organisasi ini hingga akhirnya dibubarkan pada 1799.

Salah satu penyebab runtuhnya VOC adalah adanya praktik korupsi yang dilakukan para pejabat-pejabatnya. Kas VOC merosot Pada 1749, terjadi perubahan mendasar dalam lembaga kepengurusan VOC di mana Parlemen Belanda menetapkan Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Dengan VOC berada di bawah kekuasaan raja langsung, para pejabatnya pun mulai akrab dengan pemerintah Belanda, sementara kepentingan pemegang saham diabaikan. Selain itu, para pejabat VOC mulai berpikir untuk memperkaya diri sendiri. Alhasil, kas VOC semakin merosot karena digunakan untuk membiayai perang, membayar hutang, dan dipakai para pejabatnya untuk berfoya-foya.

Praktik korupsi pejabat VOC Korupsi yang dilakukan oleh pejabat VOC dilakukan dengan berbagai macam cara. Ketika masa pergantian jabatan, para pejabat VOC sering menerima hadiah dan upeti. Sistem upeti inilah yang mendorong terjadinya korupsi. Bahkan biaya perang juga dimanfaatkan para pejabat VOC sebagai ladang korupsi mereka. Kemudian, pejabat VOC juga gemar melakukan perdagangan gelap.

Kebiasaan pungli dan korupsi semakin menggila kala sistem tanam paksa (cultuur stelsel) diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, Johannes van den Bosch pada 1830. Aturan itu mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh dan tembakau. Kebijakan itu pun menjadi ladang subur berlangsungnya aksi pungli paling hebat.

“Dapat dikatakan bahwa masa Cultuur Stelsel merupakan masa ‘aksi pungli’ yang paling hebat di satu pihak mengalirkan berjuta-juta gulden ke kas Negara Belanda serta menggemukkan para bupati. Sedangkan rakyat jelata menjadi semakin kurus kering dan melarat. Anehnya rakyat pada waktu itu tetap diam saja, tidak mau memberitahukan kesengsaraan mereka untuk minta diringankan. Semuanya dijalankan saja dengan penuh ketaatan,” ungkap Soegeng Reksodihardjo dalam buku Dr. Cipto Mangunkusumo (2012).

Salah satu pejabat VOC yang melakukan korupsi adalah Gubernur Jenderal van Hoorn, yang menumpuk harta hingga 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda. Padahal gaji resminya hanya sekitar 700 gulden setiap bulan.

Selain itu, ada pula Gubernur Maluku pada saat itu yang menjadi pejabat VOC. Ia berhasil mengumpulkan kekayaan 20.000-30.000 gulden dalam waktu 4-5 tahun, dengan gaji sebesar 150 gulden setiap bulan.

Praktik korupsi yang mencapai tingkat akut, dari pegawai rendah sampai pejabat yang tinggi, menyebabkan beban utang VOC semakin berat dan berujung pada kebangkrutan. VOC bahkan sering diartikan sebagai Vergaan Onder Corruptie, yang berarti tenggelam karena korupsi. Meski sempat memberikan keuntungan bagi Belanda, kongsi dagang VOC bangkrut dan dibubarkan oleh Pemerintah Belanda. VOC bangkrut pada masa pimpinan Gubernur Jenderal Van Overstraten dan remi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Pada akhirnya, VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada 31 Desember 1799.  

Referensi: Makfi, Samsudar. (2019). Masa Penjajahan Kolonial. Singkawang: Maraga Borneo Tarigas.

Panca Sila, Panca Rasa

(Konsep Pancasila Menurut Ki Ageng Suryomentaram)

Abad.id – Jauh sebelum Bung Karno merumuskan ide 5 sila Pancasila, ternyata sudah ada tulisan Ki Ageng Suryomentaram. Ki Ageng menelaahnya dari sudut rasa. Sehingga makalahnya sepanjang 13 halaman itu diberinya judul Raos Pancasila atau Rasa Pancasila.

Ki Ageng Suryamentaram bertemu Soekarno

Makalah dibuka Ki Ageng dengan penjelasan bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, Indonesia, yang bersendikan atas Kedaulatan Rakyat, Kebangsaan, Prikemanusiaan, Keadilan Sosial, dan Ketuhanan. Lalu, Ki Ageng pun membahas rasa dari kelima sendi tersebut.

Pertama-tama, membangun kedaulatan rakyat, maka terlebih dahulu mesti jelas apakah yang dimaksud dengan kedaulatan. Berdaulat menurut Ki Ageng artinya tak bisa diganggu gugat (mboten wonten ingkang wani-wani ganggu gawe). Karena yang hendak dibangun adalah kedaulatan rakyat supaya tidak bisa diganggu gugat, maka terlebih dahulu juga harus jelas tentang apa itu yang disebut rakyat.

Rakyat Indonesia wujudnya bisa saja orang miskin atau orang kaya. Dan bisa sebagai kaum pekerja maupun yang belum atau tidak bekerja. Menariknya menurut Ki Ageng, seluruh warga negara Indonesia tidak secara otomatis bisa dikategorikan sebagai rakyat Indonesia. Karena jika di antara warga negara Indonesia ini ada orang-orang yang melakukan kejahatan seperti perampok, pencuri, koruptor, manipulator, pembunuh, dan lain-lain yang perbuatannya mengganggu ketertiban masyarakat, negara tidak berkewajiban menjaga kedaulatannya. Penegasan Ki Ageng, “Lho, pembela kados makaten punika rak malah ngrusak negari?!” (Bukankah membela orang-orang seperti itu justru merusak negara?!).

Sebelum lebih jauh membincang tentang rakyat dalam makalahnya, Ki Ageng menyisipkan pembahasan tentang apakah yang bisa disebut sebagai manusia. Tulis Ki Ageng, “Manusia adalah benda yang memiliki rasa. Untuk benda yang memiliki rasa, rasa adalah instrumen terpenting dan paling pokok. Sedangkan benda yang tidak memiliki rasa, tak ada bagiannya yang bisa dibilang penting atau tidak penting. Karenanya, orang dalam menghargai benda-benda hanya menurut kadar manfaat terhadap rasanya. Untuk benda-benda yang tidak bermanfaat buat rasanya, bagi orang ia akan dianggap sebagai benda tak berharga. Dengan demikian, maka bisa disimpulkan bahwa manusia adalah rasa. Karena itu jika ada tubuh yang memiliki kepala, perut, dan tangan, namun tidak memiliki rasa, maka sebutannya adalah bangkai.”

Tugas utama aparat negara adalah memberantas hama rakyat. Setelah jelas bahwa yang disebut rakyat pastilah manusia, dan semua manusia tentu memiliki rasa yang sama alias raos sami, selanjutnya adalah bagaimana harus menegakkan kedaulatannya. Menegakkan kedaulatan rakyat menurut Ki Ageng adalah memberantas hamanya.

Adapun yang disebut sebagai hama rakyat adalah para manusia yang menjadi pengganggu ketertiban hidup bermasyarakat dari mulai pengganggu keharmonisan orang dalam berumahtangga seperti para wanita tuna susila dan pria berhidung belang (ama laki rabi), hingga penghambat rakyat di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (ama pangupajiwa) seperti para pencuri, manipulator, koruptor, perampok, pembunuh, dan manusia lainnya yang sejenis dengan mereka.

Menurut Ki Ageng, karena baik manusia yang menjadi rakyat maupun yang menjadi hama rakyat sama-sama memiliki rasa, maka supaya efektif, cara yang digunakan untuk memberantas hama rakyat juga mesti menggunakan rasa. Dan rasa yang dapat digunakan untuk memberantas hama rakyat itu Ki Ageng istilahkan sebagai rasa kerakyatan.

Berikut ini adalah uraian singkatnya :

“Gerak hidup manusia selalu berdasarkan pemahaman. Rasanya, ‘Aku ini orang hidup, yang mau tidak mau harus beraktivitas. Artinya, aku harus mencukupi dua macam kebutuhan hidupku. Yakni kebutuhan lahir yang berupa makan minum semacamnya, serta kebutuhan batin yang terbingkai dalam hubungan rumahtangga. Aku juga membutuhkan kebebasan di dalam mencukupi kebutuhan hidupku dengan mandiri. Artinya, aku tidak bergantung kepada orang lain dalam mencukupi kebutuhan hidupku.’

Jika pemahaman yang seperti itu digunakan untuk merespon orang lain, maka yang terasa, ‘Orang lain juga sama sepertiku.’

Secara alamiah ia juga dipaksa agar beraktivitas demi mencukupi kebutuhan hidupnya sebagaimana aku. Ia juga membutuhkan kebebasan agar dalam mencukupi kebutuhan hidupnya tidak terganggu sepertiku. Jadi bagaimanapun juga, orang lain juga memiliki hak kebebasan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sebagaimana diriku. Artinya, batas kebebasanku adalah kebebasan orang lain. Dengan demikian, maka kehidupan bersama juga membutuhkan kebebasan bersama.’ Rasa mengakui hak kebebasan orang lain sama dengan kebebasan diri sendiri dalam mencukupi kebutuhan hidup itulah yang disebut rasa kerakyatan.”

Rasa kerakyatan, yang merupakan rasa pertama dari Pancasila, adalah salah satu budi luhur yang kemudian menjadi dasar untuk lahirnya budi luhur lainnya. Jika rasa kerakyatan ini dapat dipraktikkan, maka budi luhur yang lainnya pun akan mengikuti. Mempraktikkan budi luhur senantiasa melahirkan rasa nyaman. Sebaliknya, jika rasa kerakyatan ini tidak dapat dipraktikkan, maka pelbagai budi rendah lainnya pun akan menyusul. Dan mempraktikkan budi rendah rasanya selalu tidak nyaman.

Semua tindakan yang didasarkan atas pengakuan hak kebebasan orang lain, bisa dipastikan tidak akan pernah merugikan orang lain. Dan, rasa tidak merugikan orang lain adalah rasa kemanusiaan yang merupakan rasa kedua dari Pancasila. Jika rasa kemanusiaan ini dapat dipraktikkan, maka ia akan menjadi dasar untuk lahirnya rasa luhur berikutnya, yaitu rasa tanggungjawab.

Rasa tanggungjawab sangat berkaitan erat dengan rasa memiliki. Rasa memiliki jika digunakan untuk merespon benda hidup, secara otomatis akan melahirkan tanggungjawab untuk mencukupi kebutuhannya. Contohnya adalah rasa memiliki anak, maka dengan sendirinya akan melahirkan tanggungjawab sebagai orangtua untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Demikian juga jika rasa memiliki tadi digunakan kepada bangsa, maka ia juga akan melahirkan tanggungjawab untuk mewujudkan kemuliaan bangsanya. Tanggungjawab untuk mewujudkan kemuliaan bangsa ini adalah rasa kebangsaan yang merupakan rasa ketiga dari Pancasila.

Karena hidup berbangsa adalah berkoloni sebagaimana lebah, rayap, maupun semut, dan tidak sebagaimana hidupnya tokek atau gangsir, kata Ki Ageng, “Gesang gegrombolan kados makaten punika alap-ingalap paedah ing antawisipun satunggal-satunggal tiyang, lan dipun wastani gotongroyong inggih punika masyarakat.” (Hidup berkelompok adalah saling memberi dan menerima manfaat di antara orang per orang, dan hubungan yang saling menguntungkan itu sebutannya adalah gotongroyong alias masyarakat [musyarrakah]).

Jadi, masyarakat adalah hidupnya sebuah bangsa secara keseluruhan. Karena itu, setiap orang mesti memiliki kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat. Dengan demikian, jika ada keuntungan dalam masyarakat maka setiap orang di dalamnya juga mendapatkan keuntungan, begitu juga jika setiap orang mendapatkan keuntungan, maka yang demikian itu juga menjadi keuntungan buat masyarakat. Sebaliknya, kerugian masyarakat akan menjadi kerugian orang per orang di dalamnya, dan kerugian orang per orang juga akan menjadi kerugian bagi masyarakat.

Jika kehidupan sebuah bangsa telah dipahami, maka orang akan memiliki rasa tanggung jawab untuk memuliakan masyarakatnya. Jika keadaannya sendiri tidak selaras dengan keadaan masyarakat, maka ia pun akan merasa tidak adil). Jika rasa adil di dalam diri telah tumbuh subur, maka orang pun akan berusaha menyeleraskan dirinya dengan keadaan masyarakat. Artinya, orang akan berusaha memuliakan masyarakatnya. Tindakan yang seperti itulah yang disebut rasa kasih sayang. Rasa adil dan kasih sayang adalah rasa Pancasila yang keempat.

Rasa ketuhanan adalah rasa luhur. Rasa kerakyatan, rasa kemanusiaan, dan rasa kebangsaan, juga merupakan rasa yang luhur. Artinya, jika keempat rasa Pancasila (rasa kerakyatan, rasa kemanusiaan, rasa kebangsaan, rasa adil dan kasih sayang) dapat dipraktikkan dengan baik, maka dengan sendirinya rasa ketuhanan juga telah terpraktikkan.

Demikian Raos Pancasila atau Rasa Pancasila menurut Ki Ageng Suryomentaram.(mda)

Jalur Perniagaan di Nusantara

Abad.id - Jalan melalui laut yang dimulai dari daratan Tiongkok melewati Selat Melaka dan perairan Nusantara menuju ke anak benua India. Demikian pula sebaliknya pelayaran niaga dari India ke negeri Tiongkok juga melalui Selat Malaka. Meningkatkan lalu lintas perdagangan melalui Selat Malaka menyebabkan munculnya bandar-bandar atau pelabuhan-pelabuhan kecil disekitarnya (terutama di pesisir timur Pulau Sumatera). Di Semenanjung Tanah Melayu terdapat pelabuhan Kedah yang juga merupakan Bandar besar. Di Tempat-tempat tersebut para saudagar India maupun Tiongkok beristirahat sementara sebelum melanjutkan pelayarannya. Pada waktu istirahat mereka mencari persediaan bahan makanan dan air minum juga barang dagangan di wilayah Nusantara. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata semakin banyak saudagar Tiongkok maupun India yang singgah di Nusantara. Karena keadaan demikian, maka para saudagar lebih menyukai menggunakan jalan perdagangan melalui laut.

Banyaknya saudagar Tiongkok maupun India yang menggunakan jalan laut menyebabkan makin ramainya perdagangan pelayaran di Asia, khususnya Asia Tenggara. Apalagi jalur sutra antara India dan Tiongkok yang melalui darat melintasi Himalaya sudah tidak aman. Kedua negeri tersebut saling mencukupi keperluan masing-masing. Dari kekaisaran Tiongkok didatangkan barang-barang porselen dan sutera, sedangkan India banyak mengekspor barang-barang dari gading, ukir-ukiran dan tenunan halus. Setelah mereka mengetahui bahwa Nusantara adalah sebuah negeri yang subur, tanah luas, dan banyak hasil bumi yang sangat diperlukan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya: emas, perak, beras, rempah-rempah, kayu cendana, kayu gaharu, kapur barus dan lain-lain, wilayah Indonesia makin ramai oleh saudagar di Asia.

Hubungan dagang antara India dan Nusantara makin lama semakin berkembang. Meluasnya hubungan dagang dengan Nusantara setelah para saudagar India dalam perdagangan dan pelayarannya menempuh jalan menyusuri pantai barat Sumatera, terus ke Selat Sunda. Selanjutnya mereka berbelok ke arah utara menyusuri pantai utara Jawa, pantai timur Kalimantan terus ke Tiongkok.

Jalan perdagangan yang ditempuh oleh para saudagar India tersebut karena selain lautnya lebih tenang dan aman, juga daerah-daerah yang dilalui banyak menghasilkan komoditi perdagangan seperti: emas, perak, gading, beras, rempah-rempah, rotan, kayu cendana, kapur barus, dan sebagainya. Kesempatan beristirahat dapat mereka manfaatkan untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Menurut catatan para ahli sejarah hubungan dagang antara India dengan Nusantara lebih dahulu berkembang dibandingkan dengan hubungan antara Nusantara dengan Tiongkok. Jadi kepulauan kita telah dikenal oleh orang-orang India terlebih dahulu. Bahkan di dalam kitab Ramayana terdapat nama Yawadwipa. Nama ini dipakai untuk menyebut suatu daerah di sebelah timur Nusantara. Kemungkinan besar yang dimaksud dengan Yawadwipa adalah sebutan untuk Pulau Jawa.

Sumber lain tentang Nusantara, disebutkan oleh seorang ahli ilmu bumi bangsa Yunani bernama Ptolomeus (kurang lebih 150 M). Ia menyebutkan bahwa di sebelah timur terletak kepulauan yang banyak menghasilkan emas. Ptolomeus menyebutkan kepulauan ini dengan sebutan "Jabadiu". Mungkin nama Jabadiu ini dimaksudkan Pulau Jawa atau mungkin Pulau Sumatera.

Pada abad ke-5 sampai abad ke-6 perdagangan makin berkembang di Sumatera bagian tengah. Kemudian dari abad ke-7 hingga abad ke-12 perdagangan berpusat di Kerajaan Sriwijaya. Karena pada waktu itu merupakan tempat persinggahan kapal dagang yang berlayar antara India dan Tiongkok. Bahkan para saudagar asing itu bukan hanya saudagar India dan Tiongkok, melainkan ada juga saudagar Arab/Persia dan Siam (Thailand). Para saudagar itu membongkar dan memuat barang dagangan mereka di pusat pelabuan Sriwijaya. Dengan demikian Sriwijaya cepat berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan internasional yang sangat ramai.

Seperti telah kita ketahui bahwa rempah-rempah sejak dahulu kala merupakan komoditi perdagangan yang penting. Dari Eropa banyak permintaan rempah-rempah tersebut. Bandar-bandar di Jawa merupakan pelabuhan transit bagi rempah-rempah dari kepulauan Maluku. Dari sini remaph-rempah di bawa berlayar ke barat, ke arah utara, sampai ke negeri Tiongkok. Demikian pula barang dagangan lainnya seperti beras, dan bahan makanan banyak diangkut dari bandar-bandar di Pulau Jawa.

Dengan adanya peningkatan kegiatan perdagangan antara Eropa dan Asia termasuk Indonesia, maka perdagangan rempah-rempah makin ramai. Karena banyak permintaan maka produksi rempah-rempah semakin dikenal oleh para saudagar asing. Keadaan ini menimbulkan keinginan besar di kalangan orang asing terutama Eropa untuk mengunjungi Nusantara.

Aktivitas pelayaran dan perdagangan tersebut lama kelamaan melahirkan pelabuhan yang akhirnya berkembang menjadi kota. Hubungan antara satu pelabuhan dan pelabuhan lain menimbulkan jaringan pelayaran dan perdagangan. Pada satu kurun waktu, pada sekitar abad ke-8-10 Masehi Sriwijaya memegang peranan penting dalam hal pengaturan pelayaran dan perdagangan. Dalam hal ini diberlakukan ketentuan bahwa para saudagar asing (Arab/Persia, India, dan Tiongkok) kalau hendak berdagang di wilayah Sriwijaya harus menggunakan kapal Sriwijaya. Boleh jadi dalam sebuah kapal yang diidentifikasi sebagai kapal Sriwijaya memuat berbagai macam barang dari berbagai tempat. Pelabuhan bongkar muatnya ada di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai Sriwijaya, terutama di Kota Sriwijaya.

Di Sumatera pelabuhan-pelabuhan yang biasa disinggahi kapal antara lain pelabuhan Barus, Tiku, dan Pariaman di pantai barat Sumatera; pelabuhan Samudera, Kota Cina, Jambi (Melayu), dan Palembang (Sriwijaya) di pantai timur Sumatera. Pada masa kejayaan Sriwijaya terdapat jaringan pelayaran antara kota Sriwijaya di Palembang dengan pelabuhan Guangdong (Canton, Tiongkok), dengan pelabuhan di Chin-li-pi-shih (mungkin salah satu tempat di daerah aliran sungai Kapuas di Kalimantan Barat, dan dengan pelabuhan-pelabuhan di Jawa yang dikuasai oleh Kerajaan Medang (Mataram Kuno).

Sementara itu,di Nusantara bagian timur, seperti di Kepulauan Maluku, pada masa pengaruh kebudayaan India, diduga belum ada jaringan pelayaran. Secara teoritis di daerah penghasil rempah ini seharusnya sudah terbentuk jaringan pelayaran dan perdagangan. Boleh jadi komoditi rempah dibawa langsung ke pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Sumatera. Kemudian para saudagar asing datang menjemput komoditi tersebut di pelabuhan entrepot. Atau beberapa saudagar asing seperti saudagar dari Tiongkok mengambilnya langsung di Maluku.

Jaringan pelayaran dan perdagangan di kawasan Kepulauan Maluku terbentuk pada sekitar abad ke-15 ketika rempah-rempah sedang mengalami booming. Rempah yang terdiri dari cengkeh, pala dan bunga pala serta kayu manis hanya dihasilkan di pulau tertentu di Maluku. Cengkeh hanya dihasilkan di Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Sedangkan pala dan bunga pala (fuli) hanya dihasilkan di Kepulauan Banda. Komoditi perdagangan ini diduga dibawa langsung oleh para pelaut/saudagar Maluku ke Kawasan Barat Nusantara atau boleh jadi dibawa langsung ke tempat tujuannya di Eropa sebagaimana dilukiskan sebuah perahu kora-kora dari Gebe (sebuah pulau di Maluku Utara) yang sarat dengan muatan rempah. Lukisan ini dibuat di Eropa pada sekitar abad ke-19.

Di Kawasan Timur Nusantara, tercatat beberapa bandar yang membentuk jaringan pelayaran lokal. Di daerah Maluku Tengah terdapat Hitu sebagai pusat bandar yang membawahi bandar-bandar kecil lainnya, seperti Seram Laut/Gorong, Kei-Aru, dan Tanimbar. Dari Hitu komoditi yang dihasilkan dari pelabuhan kecil tersebut, kemudian dibawa ke pelabuhan yang jauh, seperti Jepara dan Gresik di Tanah Jawa.

Di daerah Maluku Utara terdapat empat pusat bandar utama, yaitu Jailolo, Bacan, Ternate, dan Tidore. Tidore membawahi beberapa bandar di Halmahera Timur, Kep. Raja Ampat, dan Irian Barat; Ternate membawahi bandar-bandar di Kepulauan Banggai, pesisir timur sampai utara Sulawesi; Jailolo membawahi bandar-bandar di pesisir barat Halmahera.

Dalam konteks kekinian, jaringan pelayaran di sebuah Negara kepulauan perlu dihidupkan kembali. Kita melihat di kawasan tengah dan timur Nusantara terdapat jaringan pelayaran tradisional. Namun karena ketersediaan angkutan yang juga tradisional, jaringan pelayaran tersebut lama kelamaan akan hilang. Beberapa operator Traditional Cruise yang beroperasi di kawasan tengah dan timur Nusantara telah memanfaatkan jaringan ini sebagai route pelayaran wisata dengan menggunakan kapal pinisi. Dengan demikian secara tidak langsung operator tersebut turut ambil bagian dalam pelestarian jaringan pelayaran.

Presiden Soekarno 

abad.id- Buah pemikiran Soekarno tentang Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba. Pancasila hasil dari proses perenungan Soekarno selama 4 tahun selama diasingkan ke Endeh. Pengasingan sengaja dilakukan oleh kolonial Belanda untuk memutus hubungan Soekarno dan loyalisnya.

Mulai 14 Januari 1934 Soekarno bersama sang istri, Inggit Garnasih, serta ibu mertua (Ibu Amsi) dan anak angkatnya, Ratna Djuami, mulai tinggal di rumah tahanan yang terletak di Kampung Ambugaga, Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Soekarno dan keluarga hidup di lingkungan terpencil di tengah-tengah penduduk berpendidikan rendah. Kehidupan Soekarno dan keluarganya serba sederhana dan jauh dari hiruk-pikuk politik seperti di kota besar.

Meski demikian, Soekarno jadi lebih banyak berpikir dan melakukan perenungan. Soekarno memperdalam pengetahuannya tentang agama-agama. Berkat kontaknya dengan para pater ia memperoleh pengertian tentang Katolik Roma. Dengan seorang guru Kristen, Georgette Manafe, ia membahas ajaran Protestan. Enerji paling banyak dituangkan Soekarno dalam mempelajari agama Islam.

Dalam buku Soekarno Biografi tulisan warga negara Belanda Lambert Giebels menyebutkan, Soekarno juga berkorespondensi secara intensif dengan seorang ulama bernama A. Hasan, yang ia kenal sewaktu di Bandung. Hasan adalah seorang India dari Madras yang dalam tahun 1924 pindah ke Bandung. A Hasan termasuk pimpinan Persatuan Islam (Perkumpulan Islam) atau di-singkat Persis, yang reformis. Persis terutama bergerak di bidang pengajaran agama Islam dan untuk tujuan itu mengeluarkan buku pelajaran agama. Buku pelajaran yang paling terkenal yang ditulis oleh Hasan sendiri berjudul Soal Jawab. Di dalamnya Hasan membeberkan visinya mengenai Islam dalam bentuk tanya jawab.

Korespondensi antara Soekarno dan Hasan dimulai pada 1 Desember 1934. Dalam suratnya yang pertama ia meminta Hasan untuk mengirimkan buku-buku pelajaran tentang Islam. “Tidak ada agama yang lebih mendukung kesamaan manusia daripada Islam", demikian Soekarno dalam suratnya. Dalam surat-menyurat sesudah itu, Soekarno menganalisis Islam dengan cara berpikir yang kritis. Terutama hadish. “Mempelajari hadish bagi saya sangat penting”, demikian ia menulis pada 26 Maret 1935.

"Adalah keyakinan saya yang terdalam (.....) bahwa dunia Islam terbelakang karena banyak orang terlalu memperhatikan hadish-hadish yang tidak berisi dan palsu. Dengan demikian agama Islam diselubungi oleh kabut konservatisme, tahayul, fitnah, anti-rasionalisme, dsb. Padahal tidak ada agama yang lebih rasionil dan sederhana daripada Islam," tulisa Soekarno.

Kritik Soekarno terhadap kebekuan dalam agama Islam juga berlaku untuk pelaksanan figh."Islam adalah keringgalan seribu tahun", tulis Soekarno kepada gurunya di Bandung. la berpendapat bahwa inilah sebabnya mengapa agama Islam tidak berhasil untuk menjadi lebih modern.

Soekarno menyalahkan para pimpinan spiritual, ulama dan kiai, yang menurut dia menolak ilmu pengetahuan modern dan yang “dengan kesalehan yang lugu dan ketaatan atas apa saja yang berasal dari negar-negara Arab" menjadikan Islam Indonesia 'agama serban'. Soekarno menulis kepada Hasan bahwa ia sering bertukar pikiran dengan 'para pastor dari Endeh'.

Pada waktu itu Soekarno, seperti juga bagian terbesar penduduk Jawa, tergolong 'abangan'. Ia menikahi dan menceraikan putri Tjokro menurut tata cara Islam, dan dengan Inggit ia memasuki pernikahan di hadapan seorang penghulu Islam. Di Endeh Soekarno adalah penganut Islam yang tekun beribadah, dengan cara yang baik menurut dia. "Islam is progress,”demikianlah ia merangkum dengan singkat dan jelas visinya dalam salah satu suratnya.

Soekarno ingin membuang tradisi-tradisi yang kolot, mencari jalan menuju penghayatan agama yang lebih dewasa, lebih modern. Ia juga akan mempraktekkannya di Bengkulu. Di Endeh Soekarno setia melaksanakan ibadah sembahyang. Di rumahnya ada satu kamar khusus yang dipakai sebagai kamar meditasi yang bersahaja. Di sanalah lima kali sehari Soekarno menarik diri untuk bersembahyang. Setiap hari Jumat, Soekarno bersama seisi rumah melaksanakan sembahyang.

Hasan meminta izin Soekarno untuk menerbitkan surat-suratnya. Soekarno tidak keberatan.Surat-surat itu diterbitkan di bawah judul surat-surat Islam dari Endeh. Dalam masa enam tahun antara 1933-1938, hanya surat-surat Soekarno inilah yang diterbitkan.

Mengenai nasionalisme, selama di Flores Soekarno tidak mempublikasikan apa-apa. Akan tetapi, ia merenungkannya secara mendalam. Ini biasa ia lakukan di bawah sebuah pohon sukun yang berdiri di samping alun-alun. Dalam otobiografi Soekarno mengingat kembali pohon sukun itu dengan nostalgia yang meluap-luap.

"Pohon itu di atas sebuah bukit berumput, dan dari sana saya dapat memandang seluruh teluk. Di sana selama berjam-jam saya bermimpi dengan mata terbuka, sambil memandang luasan langit yang biru dengan tepi-tepinya yang putih berawan. Kadang-kadang seekor kambing tersesat lewat di depan saya (...).

Soekarno kerap berkontemplasi di bawah pohon sukun yang berjarak 700 meter dari kediamannya. Biasanya, Soekarno pergi sendiri ke tempat itu pada Jumat malam.  Di tempat tersebut Soekarno mengaku mendapatkan pemikiran soal butir-butir Pancasila. Ia memiliki cerita sendiri soal itu.

"Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu hari demi hari... Di sana, dengan pemandangan laut lepas tiada yang menghalangi, dengan langit biru yang tak ada batasnya dan mega putih yang menggelembung.., di sanalah aku duduk termenung berjam-jam. Aku memandangi samudera bergolak dengan hempasan gelombangnya yang besar memukuli pantai dengan pukulan berirama. Dan kupikir-pikir bagaimana laut bisa bergerak tak henti-hentinya. Pasang surut, namun ia tetap menggelora secara abadi. Keadaan ini sama dengan revolusi kami, kupikir. Revolusi kami tidak mempunyai titik batasnya. Revolusi kami, seperti juga samudra luas, adalah hasil ciptaan Tuhan, satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu di waktu itu bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada."

“Saya melihat ombak-ombak raksasa dari lautan datang bergulung-gulung dan irama pasti memukul pantai. Dan saya berpikir bahwa orang tidak akan pernah dapat menghentikan gerakan laut. Ada pasang dan ada surut, tetapi gelombang akan menggulung terus. Demikian juga dengan revolusi kami. Revolusi kami,  tidak pernah akan berhenti".

Di Endeh, Soekarno menjadi seorang muslim yang aktif menjalankan agamanya. Ia dibesarkan dalam suasana sinkretisme agama. Dari pihak ibunya ia mengenal ajaran Hindu Bali, dari bapaknya ia mempelajari Primbon Jawa sebelum Islam dan ia juga dibekali sedikit teosofi. Di Flores ia berkenalan dengan ajaran Katolik dan mempelajari sedikit tentang ajaran Protestan. Ia mempunyai toleransi keagamaan. Demikianlah ia pernah mencatat dalam suratnya kepada pater Van der Heijden, “Seorang Hindu Sanyasin berkata bahwa pengikut-pengikut Kristus, Buddha maupun Mohammad adalah ombak-ombak di samudera luas. Samudera luas itulah Aku”.

Sambil merenungkan revolusi dan kemerdekaan Indonesia, gambaran tentang 'jembatan emas' yang menghubungkannya dengan tanah perjanjian yang menunggu Marhaen dan Kromo, kembali muncul dalam hatinya. Sambil duduk di bawah pohon sukun Soekarno, seperti yang diceritakannya di kemudian hari, merumuskan ideologi negara untuk suatu negara Indonesia yang merdeka. Inilah yang belakang hari dinamai Pancasila dan mencakup Ketuhanan yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Nasionalisme, Demokrasi,dan Keadilan Sosial.

Kelak, gagasan tentang butir-butir Pancasila itu disampaikan Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang digelar 1 Juni 1945. Kala itu, Soekarno mengemukakan ide tentang lima dasar negara yakni Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhananan Yang Maha Esa. Lima prinsip dasar itu akhirnya dipilih menjadi rumusan dasar negara, dan disempurnakan menjadi Pancasila. Hingga kini, Pancasila menjadi dasar negara yang nilai-nilainya dianut oleh bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni pun diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. (pul)

Presiden Soeharto memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan para ulama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan ABRI di Istana Merdeka, 19 Mei 1998, dua hari sebelum mengundurkan diri menjadi presiden. Disaksikan Mensesneg Saadillah Mursyid (paling kanan) dan para tokoh, antara lain Yusril Ihza Mahendra, Amidhan, Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, Malik Fadjar, Sutrisno Muchdam, Ali Yafie, Ma'ruf Amin, Abdurrahman Wahid, Cholil Baidowi, Adlani, Abdurrahman Nawi, dan Ahmad Bagdja. Foto JB Suratno

Pagi itu 19 Mei 1998, Soeharto bertemu dengan sembilan tokoh Muslim dari berbagai organisasi dan profesi. Presiden cukup peduli tentang pandangan mereka sehingga ingin mendengar apa yang hendak mereka katakan. Karena menginginkan adanya situasi damai, para tokoh islam ini sudi menerima undangan untuk bertemu.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid, budayawan Emha Ainun Nadjib, Direktur Yayasan Paramadina Nucholish Madjid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafie, Prof Malik Fadjar (Muhammadiyah), Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, KH Cholil Baidowi (Muslimin Indonesia), Sumarsono (Muhammadiyah), serta Achmad Bagdja dan Ma'aruf Amin dari NU.

Presiden Soeharto mengemukakan, akan segera mengadakan reshuffle Kabinet Pembangunan VII, dan sekaligus mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi. Presiden juga membentuk Komite Reformasi. Mendengar usulan tokoh Muslim tentang agenda reformasi sangat penting, tanpa menumbangkan jabatan presiden.

Kehadian tokoh-tokoh Islam pagi itu sudah cukup untuk mewakili aspek sosial. Bahwa Soeharto hendak membangun kesan kelompok Islam mendukung rencananya untuk terus bertahan secara politis dengan kebijakan reformasi terbatas.  

Namun ternyata tamu tidak memakan umpannya. Setelah pertemuan itu, Nurcholish menjelaskan bahwa ide Soeharto mengenai reformasi, termasuk perombakan kabinet, hanyalah gagasannya sendiri. Kesediaan bertemu presiden justru karena Suharto sedang dimaki-maki di jalanan dan kampus di seluruh negeri. Delegasi Islam ingin menciptakan kesan bahwa lebih menyukai perubahan dari dalam Orde baru, daripada pemusnahan rezim secara kekerasan.

Koran Republika berhasil mewawancarai Nurcolis Masjid dan diterbitkan pada 29 Desember 1998. Berita ini menjadi catatan penting untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pikiran dan tindakan Suharto yang mulai kehilangan legitimasinya.

Menurut Nurcolis Masjid, sudah menawarkan reformasi yang cukup prinsipil, tapi tidak radikal. Kronologisnya tanggal 12 Mei, Nurcolis Masjid berbicara dengan Kassospol ABRI (Susilo Bambang Yudoyono--Red) sambil makan malam. Dalam pertemuan itu Nurcolis Masjid mempersoalkan legitimasi Pak Harto. Di antaranya soal pengulangan pemilu dianggap tidak sah. “Pak Harto itu jangan dijatuhkan secara tidak terhormat. Kita sebagai bangsa tidak mau mengulang lagi kesalahan masa lalu, seperti Bung Karno yang dijatuhkan secara tidak terhormat,” kata Nurcolis Masjid

Menurut Nurcolis Masjid, Pak Harto harus mundur secara konstitusional. Pemilu diulang tahun 2000 dan Pak Harto dengan tegas mengatakan tidak mau dipilih lagi. Pak Harto harus berpidato di depan rakyat dan meminta maaf.

Pada tanggal 14 Mei, Nurcolis Masjid diundang ke Mabes ABRI. Pertemuan yang dihadiri beberapa jenderal itu membahas soal Komite Reformasi. Hadir dari sipil diwakili bidang ekonomi, politik, budaya, dan lainnya. Mereka Nurcolis Masjid, Salim Said, Indria Samego, Eep Saefullah Fatah, dan Yudi Krisnandi, sedangkan Ryaas Rasyid saat itu berhalangan hadir.

Sebelum pertemuan Nurcolis Masjid telah menyiapkan konsep yang isinya antara lain pidato umum permintaan maaf Pak Harto, mengakui banyak kebijakannya yang salah, dan membatalkan semua kebijakan yang salah itu. Misalnya, soal kasus Timtim, Aceh, dan lainnya. Kemudian menyerahkan semua kekayaan pada negara. “Inilah yang kita inginkan, reformasi damai, dan Pak Harto sendiri yang akan memimpin reformasi itu,” kata Nurcolis Masjid.

Tapi poin ini masih terlalu lemah. Lalu, mengulangi pemilu secepat-cepatnya. “Waktu itu saya kasih tempo 10 Januari 2000. Kemudian SU MPR dua bulan setelah pemilu, yaitu Maret. Jadi, 11 Maret 2000 sudah ada presiden baru. Terakhir, mengubah UU politik yang tidak benar,” cerita Cak Nur.

Setelah Nurcolis Masjid membacakan hasil konsep Nurcolis Masjid, mereka kaget semua. Ada yang teriak, "Oh my God, siapa yang menyampaikan ini kepada Pak Harto?" Ya Nurcolis Masjid bilang, "Andalah yang tentara."

Pada malam harinya, Nurcolis Masjid ditelepon Pak Malik Fajar. Ia bilang bagaimana kalau besok pagi kita bertemu Menteri Agama, Quraish Shihab. Quraish tentunya bisa menyampaikan kepada Pak Harto saat Jumatan di Cendana. Tapi, ternyata Quraish belum bisa menyampaikan karena ada acara lain.

Pada Sabtu, 16 Mei, Nurcolis Masjid berkumpul lagi di rumah Malik Fajar. Di sana ada Fahmi Idris, Utomo. Pertemuan kemudian dilanjutkan di Hotel Regent. Kemudian ada ide membuat konferensi pers pada malam harinya di Hotel Wisata.

Setelah dimuat di media, Mensesneg Sa'adilah Mursyid tertarik ingin menyampaikan langsung kepada Pak Harto. Hari Senin, 18 Mei, Nurcolis Masjid dipanggil ke rumah Sa'adilah. "Nurcolis Masjid bertekad untuk menyampaikan ini kepada Pak Harto," kata mensesneg saat itu.

“Kita memang sempat menanyakan siapa yang akan menyampaikan ke Pak Harto. Sampai-sampai Emha Ainun Nadjib ingat pelajaran saat di pesantren antara tikus dan kucing. Kita kan cuma tikus-tikus, yang kalau mendekati kucing diterkam. Ternyata Sa'adilah ini tikus yang berani,” kesan Cak Nur.

Nurcolis Masjid kemudian melakukan pertemuan dengan teman-teman di Kuningan bersama Amien Rais untuk menyerukan agar masyarakat tidak melakukan aksi demo besar-besaran. Dalam pertemuan juga melakukan diskusi tentang pemilu tahun 2000 yang dianggap terlalu lama. Untuk itu, disepakati pemilu harus dilakukan dalam jangka enam bulan.

Begitu Nurcolis Masjid pulang ke rumah, Nurcolis Masjid kembali ditelepon Sa'adilah. Ia mengatakan bahwa Pak Harto ingin bertemu dengan Nurcolis Masjid. Tepatnya tanggal 18 Mei malam. Nurcolis Masjid dijemput oleh mobil protokol kepresidenan. Sopirnya namanya Pak Joko, seorang perwira menengah.

Ternyata di Cendana sudah ada Probosutejo yang ikut nimbrung dalam pertemuan. Nurcolis Masjid bilang pada Pak Harto, perubahan itu cepat sekali, kalau kemarin-kemarin itu masih dalam hitungan harian, tapi saat ini sudah dihitung detik per detik. Dalam kondisi seperti ini masyarakat hanya tahu Pak Harto harus lengser.

Reaksi Soeharto saat itu, "Saya sudah kapok menjadi presiden." Lalu Nurcolis Masjid bilang, "Kapok 32 tahun Pak, itu namanya tuwuk." Mendengar itu Pak Harto tertawa saja.

Pada prinsipnya, Pak Harto setuju apa yang Nurcolis Masjid sampaikan itu, kecuali lengser saat itu juga. Sehingga perlu dicari jalan yang konstitusional.

Untuk itu, Pak Harto ingin bertemu langsung dengan para tokoh masyarakat. Beberapa yang Pak Harto sebut sendiri seperti Hasan Basri, Gus Dur, Anwar Haryono, ketiganya saat itu sedang sakit. Tapi Gus Dur memang dipaksakan untuk hadir saat itu. Lalu Nurcolis Masjid tanyakan ke Pak Harto, bagaimana dengan teman sekolah Nurcolis Masjid, Amien Rais. Pak Harto hanya bilang, "Nanti dulu, deh." Kemudian Emha Ainun juga ikut.

Malam itu yang terpikir Sa'adilah orang-orang Islam. Sebab dia kan ulama. Jadi, yang ada dalam mindset-nya ya orang Islam. Kemudian Anwar Haryono diganti Cholil Baidlowi dan lainnya. Muhammadiyah hanya Malik Fajar dan Sutrisno Muchdam, lainnya NU. Termasuk Yusril yang sengaja Nurcolis Masjid bawa, sebab ia paling tahu hukum tata negara.

“Dalam pertemuan di Istana Merdeka itu memang menegaskan bahwa kami hadir karena dipanggil. Sebab bagi ulama datang ke pejabat itu hukumnya haram. Tapi, kalau dipanggil wajib datang. Karena kalau dipanggil itu artinya pejabat membutuhkan nasihat dan ulama wajib memberikannya. Saat itu saya menyatakan Pak Harto harus lengser dengan istilah tanazzul,” kata Nurcolis Masjid.

Nurcolis Masjid duduk di sebelah Pak Harto. Yusril tidak kebagian tempat, sehingga ia duduk di dekat Nurcolis Masjid dan Pak Harto. Dalam pertemuan itu Pak Harto terlihat cerah dan mengawali pembicaraan dengan kata-kata yang enak. Setelah itu ia membacakan teks yang telah disiapkan, yakni pembentukan Dewan Reformasi. Perkataan dewan ini lantas dipersoalkan, seperti dewan revolusi, dewan jenderal, dan sebagainya. Lalu minta diganti. Semuanya usul nama-nama lalu ketemunya komite.

Saat itu Yusril mengkritik betul naskah yang dibacakan Pak Harto itu. Yusril mengatakan, itu sama sekali tidak konstitusional. “Yang juga bukan berasal dari kami adalah keinginan Pak Harto untuk melakukan pergantian kabinet,” tambah Cak Nur.

“Dalam kesempatan itu kami tidak ingin ditempatkan di kabinet yang diubah itu. Kami dalam posisi dicurigai sehingga tidak mau kena getahnya,” kenang Nurcolis Masjid.

Besok harinya yaitu tanggal 20 Mei kegiatan lebih banyak untuk membentuk komite. Pagi-pagi Sa'adilah sudah telepon. Pertama-tama yang dibayangkan Nurcolis Masjid menjadi ketua komite tersebut. Ini suatu kejanggalan. “Sesuai dengan janji yang saya katakan kepada Pak Harto, saya tidak mau jadi ketua komite,” kata Nurcolis Masjid.

Lalu Quraish ikut telepon meyakinkan. Dia bilang, "Ini kalau sampeyan nggak mau ikut, Pak Harto bisa-bisa mundur".

Nurcolis Masjid tetap nggak mau. Dan kalau disuruh memilih, Nurcolis Masjid pilih Pak Harto mundur ketimbang harus jadi anggota komite. Malam itu juga, Nurcolis Masjid menerima telepon dari Quraish bahwa Pak Harto akan mundur, sekitar pukul 22.00.

“Setelah Pak Harto mendengar kabar itu, kami cepat-cepat melakukan konferensi pers untuk mencegat siapa pun yang menggantikan Pak Harto. Kita tahu Habibie, tapi ada kemungkinan yang lain yang harus menerima kedudukan sebagai presiden sementara (transisi) dan berkewajiban melaksanakan pemilu dalam masa enam bulan,” tambah Cak Nur.

Paginya ternyata betul Presiden Suharto menyerahkan kepada Habibie. Karena persoalan legitimasi, Habibie harus menjadi presiden transisi. Pemilu enam bulan itu sangat ilmiah. Setelah pelantikan, Habibie minta dibuatkan pidato yang akan dibacakan malamnya. “Saya buatkan dengan tergesa-gesa. Tapi, saat pidato dibacakan ternyata tidak ada konsep dari saya. Isinya masalah transisi dan pemilu dalam waktu enam bulan,” kenang Cak Nur.

Kemudian Nurcolis Masjid surati Habibie. Tanggal 25 Nurcolis Masjid diundang Habibie, bersama Amien Rais, Adnan Buyung Nasution, Syafi'i Ma'arif, dan lainnya. Habibie sangat egaliter. Presiden ini seperti orang biasa. “Kita baru pertama punya presiden orang biasa. Tidak pakai angkuh-angkuhan. Bang Buyung saja memanggil Habibie cukup dengan Rud. Mereka memang kawan lama,” kata Nurcolis Masjid.  (pul)

Dibalik Kisah Kematian Ra Tanca

Abad.id - Salah satu kerajaan di Nusantara yang paling banyak dikisahkan diantaranya adalah kerajaan Majapahit. Sejak kemunculannya hingga kehancuranya, kerajaan ini sangat kental dengan intrik-intrik politik. Diawali dengan siasat politik “nabok nyileh tangan” (dalam episode kisah menghancurkan kerajaan Kediri Jayakatwang dengan memperdaya pasukan Mongol), hingga berakhir dengan perang saudara (Perang Paregreg).

Dalam perjalanannya, kualitas kepemimpinan dan kebijakan memiliki pengaruh terhadap dinamika internal kerajaan. Pasca maninggalnya Raden Wijaya (1309 M), kepemimpinan dilanjutkan oleh Jayanegara (1309-1328). Raja kedua Majapahit ini merupakan putra Raden Wijaya yang memiliki darah Melayu.

Pasca keberhasilannya mengusir pasukan Mongol dari Jawa, pasukan dari Sumatra dibawa pulang oleh Kebo Anabrang ke tanah Jawa dengan membawa 2 orang putri Raja Damasraya yakni Dara Petak dan Dara Jingga. Kebo Anabrang adalah panglima yang ditugaskan memimpin ekspedisi Pamalayu saat era Kertanegara (1275--1293). Putri yang pertama itulah yang kemudian dijodohkan kepada Raden Wijaya sebagai pewaris Kertanegara. Dari perjodohan itulah lahir seorang anak laki-laki yakni Jayanegara.

Dikisahkan dalam kitab Pararaton Jayanegara merupakan raja yang lemah dan amoral. Raja kedua ini kerap menggoda istri-istri elit bangsawan Majapahit. Bahkan saking bejatnya, Jayanegara berkeinginan mengawini saudara tirinya yakni Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, dan Rajadewi agar tahta kerajaan tidak jatuh ke tangan orang lain.

Salah satu elit Majapahit yang tidak suka dengan perilaku Jayanegara adalah Ra Tanca. Ra Tanca merupakan seorang tabib kerajaan yang memiliki posisi istimewa. Ra Tanca merupakan salah satu dari tujuh anggota Dharmaputra yang diberi keistimewaan. Namun saat era Jayanegara, justru banyak terjadi gejolak diinternal kerajaan. Ketidaksukaan Dharmaputra terhadap perilaku Jayanegara yang amoral memicu munculnya gerakan pemberotakan. Ra Kuti dengan pasukannya berhasil mengusir Jayanegara hingga mengungsi ke Desa Bedander Bojonegoro.

Saat terjadi pemberontakan Ra Kuti, Gajah Mada merupakan tokoh yang berjasa memadamkan pemberontakan tersebut dan berhasil mengembalikan tahta Majapahit kepada Jayanegara. Semua anggota Dharmaputra diringkus kecuali Ra Tanca. Ra Tanca merupakan satu-satunya anggota Dharmaputra yang diberikan kesempatan untuk mengabdi kembali di Majapahit. Ra Tanca sejatinya adalah seorang tabib kerajaan, bukan prajurit sehingga Jayanegara memberikan kesempatan untuk tetap mengabdi di Majapahit. Meski telah diberikan kesempatan untuk mengabdi, ternyata Ra Tanca menyimpan dendam dan ketidaksukaan kepada perilaku raja.

Masih menurut Kitab Pararaton, Ra Tanca tidak menyukai perilaku Jayanegara karena kerap menggoda istri-istri para elit Majapahit, termasuk istrinya. Perilaku buruk Jayanegara ini sudah disampaikan kepada Gajah Mada yang pada waktu itu menjabat sebagai patih. Namun sayangnya Gajah Mada tidak menggubris laporan Ra Tanca. Melihat tidak adanya respon dari patih Gajah Mada membuat Ra Tanca semakin nekat untuk menghabisi Jayanegara. Ra Tanca akhirnya menemukan momentum untuk menghabisi Jayanegara. Saat itu Jayanegara dalam keadaan sakit parah, keluarga Jayanegara mempersilakan Ra Tanca untuk mempersiapkan pengobatan. Ra Tanca akhirnya mengambil keputusan untuk membedah bisul yang di derita raja.

Saat Ra Tanca ingin melakukan operasi, ternyata tubuh Jayanegara tidak bisa disayat oleh pisau karena memiliki ilmu kebal. Melihat hal itu Ra Tanca lalu meminta sang raja untuk melepaskan jimat yang sedang dikenakan. Dengan serta merta Jayanegara melepaskan zimat tersebut dan percaya kepada Ra Tanca. Inilah momentum bagi Ra Tanca untuk menghabisi nyawa sang raja. Ra Tanca kemudian menusukan pisau ke tubuh raja yang sedang terkapar tersebut. Peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh Gajah Mada. Melihat raja telah bersimbah darah, Gajah Mada kemudian membunuh Ra Tanca dengan kerisnya.

Sebagian ahli sejarah menafsirkan bahwa sikap acuh tak acuh Gajah Mada sebenarnya merupakan suatu siasat. Sejatinya Gajah Mada pun tidak menyukai perilaku Jayanegara. Ia sedang menunggu momentum agar raja zalim tersebut mati tanpa menggunakan tangannya secara langsung. Konon Gajah Mada pun telah berkonspirasi dengan Gayatri untuk membunuhnya. Hal ini karena Kebencian Gayatri kepada perilaku amoral Jayanegara yang ingin menikahi kedua putrinya, yang juga merupakan saudara tiri Jayanegara. Selain itu juga sebagai upaya mengembalikan kemurnian tahta dinasti Rajasa. Jayanegara merupakan anak dari Dara Petak istri yang diistimewakan Raden Wijaya berdarah Melayu.

Demikianlah kisah intrik politik era Majapahit. Sejak awal berdirinya, pertumbuhannya, hingga kehancurannya kerajaan ini dipenuhi intrik politik. Dibalik kebesarannya yang terkenal sampai mancanegara, ternyata banyak konflik-konflik internal yang terjadi di dalamnya. Perebutan kekuasaan antar dinasti, persaingan antar elit, jatuh menjatuhkan, pengkhianatan, merupakan merupakan hal yang tak terpisahkan. Begitulah mungkin sifat manusia sepanjang sejarah peradaban. Begitu mahalnya ketulusan, kejujuran dan rela berkorban dari masa ke masa.

Dari sekian kisah yang terjadi pada masa kerajaan Majapahit, kita bisa mengambil pelajaran bahwa perilaku seorang pemimpin, kualitas kebijakan dan kematangan spiritualitasnya adalah faktor yang menentukan soliditas internal suatu negara. Jika pemimpinnya lemah dan tak bermartabat, maka negara tersebut akan dilanda konflik yang berkepanjangan.

(disarikan dari berbagai sumber)

Penulis : Muhammad Naufal Maulana Hafizh

Abad.id-Salah satu sejarah perdagangan dunia yang tertua yaitu perdagangan ikan. Sebab manusia suka dengan jenis komuditi air ini dimulai sejak jaman prasejarah. Beberapa situs purba yang ditemukan berupa sisa hasil ikan mulai tulang, cangkang kerang bahkan sirip ikan purba.

Jika melihat sejarah eropa, dari daerah Lofoten ke bagian selatan Eropa, Italia, Spanyol dan Portugal, perdagangan ikan ini dimulai pada periode Viking atau sebelumnya, yang telah berlangsung lebih dari 1000 tahun. Namun masih merupakan jenis perdagangan yang penting hingga sekarang.

Di India, Pandyas, kerajaan Tamil Dravidian tertua, dikenal dengan tempat perikanan mutiara diambil sejak satu abad sebelum masehi. Pelabuhan Tuticorin dikenal dengan perikanan mutiara laut dalam. Paravas, bangsa Tamil yang berpusat di Tuticorin, berkembang menjadi masyarakat yang makmur karena berhasil membangun komoditi mutiara dan pengetahuan ilmu pelayaran dan perikanan.

Lalu peradaban manusia mulai berubah seiring dengan semakin mampu membuat teknologi pengelolaan sumberdaya ikan. Jika sebelumnya manusia mencari ikan di laut dan disungai, pada era berikutnya mulai melakukan budidaya ikan melalui penampungan. Pembudidayaan ikan mulai kegiatan memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan, dan memanen hasilnya dan mengolah hasil panen. Manusia purba sekalipun mulai melakukan proses terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, bahkan perencanaan untuk sumberdaya ikan.

Dari menganalisa dan pengalaman empiris ini, muncul ilmu baru Ikhtiologi. Yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang ikan. Ikhtiologi dalam Bahasa Inggris yaitu Ichthyology berasal dari kata ichthy, yang dalam bahasa Yunani ixthu, manyatukan bentuk dari ixthus, yang berarti "ikan".

Berdasarkan sejarah, ichthyologists sebutan untuk seseorang yang menjelaskan atau menggambarkan ikan yang mereka teliti. Ikan merupakan kelompok hewan bertulang belakang yang paling beragam jenisnya. Setidaknya, ada 33.000 spesies ikan yang telah dipelajari sejauh ini. Pada masa kini, Ruang lingkup ikhtiologi adalah mengenai studi mengenai populasi ikan, habitat, dan sumber daya perikanan. Ikhtiologi bermula dari awal periode Paleolitik, yaitu sekitar empat puluh ribu tahun yang lalu, dan masih terus dikembangkan hingga hari ini.

Dalam buku History of Ichthyology tulisan Vishnupriya K.M, Sangeetha A T, Rekha J Nair menjelaskan, awal ikhtiologi diperkirakan dimulai pada 300 SM–1499 M. seorang Filsuf Yunani Aristoteles mulai menambahkan iktiologi ke dalam pendidikan formal pada tahun 335 SM dan 322 SM. Dialah yang menjelaskan klasifikasi taksonomi pada ikan paling awal, di mana 117 spesies ikan Mediterania dijelaskan secara rinci dan akurat. Selain itu, Aristoteles mengamati perbedaan anatomi dan perilaku antara ikan dan mamalia laut.

Namun sistem yang ia buat malah menjelaskan fakta yang salah dan tidak tepat. Pada perkembangan iktiologi modern, banyak sekali penulis-penulis yang menuliskan buku tentang iktiologi. Hal ini dimulai sejak abad ke-16 dan seterusnya. Telah begitu banyak karya telah dilakukan oleh penulis yang berbeda. Sebut saja Belon, Salviani dan Rondelet meneliti dan menulis tentang ikan-ikan pada perairan Mediterania dan Eropa.

Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 merupakan abad dimulainya Ikhtiologi modern.  Banyak spesies baru yang masuk ke Eropa, khususnya dari wilayah Indo-Pasifik, memberikan kontribusi besar untuk mengkaji hal-hal terkait Ikhtiologi ini. Misalnya saja seorang ilmuan yang bernama Marcus Eliescr Bloch yang mengkaji ikan dari perairan tawar Jerman dan dari tempat-tempat asing lainnya.

Bahkan rekan serta muridnya merupakan filolog dan naturalis yang  bernama Johann Gottlob Theaenus Schneider telah menerbitkan Systema Ichthyologiae Iconibus (1801).  Buku itu terdapat kumpulan spesies dengan jumlah spesies yang disebutkan di dalamnya berjumlah 1519. Kemudia sistem Bloch dan Schneider digantikan oleh Bernard Germain Etienne de Lacépede. Lacepede merupakan ilmuwan yang menyelesaikan karya besar kompilasi dan deskripsi asli yang sangat penting bagi ikhtiologi. (pul)

Ketua DPR/MPR Harmoko, Wakil Ketua Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur dan Fatimah Achmad (tidak nampak) di Gedung DPR, Senin (18/5/1998), membuat pernyataan mengimbau Presiden Suharto mengundurkan diri.(KOMPAS/Johnny TG)

abad.id- Jika ada saksi yang mengetahui detik-detik Suharto mundur, salah satunya Harmoko. Saat itu Harmoko sedang menjabat sebagai pimpinan lembaga tertinggi negara MPR selama 1997-1999. Sekaligus pimpinan lembaga legislatif DPR, Harmoko pula yang meminta Suharto meletakkan jabatannya.

Saat itu desakan agar Suharto mundur sangat kencang di gedung DPR/MPR digawangi mahasiswa sejak Mei 1998. Puncaknya 18 Mei 1998, aksi demonstrasi sudah benar-benar membuat posisi Harmoko kian tersudut untuk tidak bisa membuat pilihan. Sebagai jabatan Ketua MPR/DPR, Harmoko beserta pimpinan legislatif lainnya  yaitu Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, dan Syarwan Hamid, mendorong Suharto mundur.

"Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri," kata Harmoko.

Sejak awal bulan Mei 1998, rasa permusuhan rakyat terhadap Presiden terasa sangat kuat di ibu kota. Gerakan mahasiswa antipati terhadap Suharto juga bergaaung di berbagai daerah. Di Yogyakarta misalnya, demonstrasi mahasiswa besar-besaran mendapat simpati dari Sultan Hamengku Buwono X.  

Di puncak kepemimpinan Orde Baru, para pembantu presiden sendiri mulai membelot. Bahkan mereka mulai menunjukan sikap perlawanan melawan Peesiden. Pada Senin sore, 18 Mei 1998, di dalam gedung DPR dengan kondisi dikelilingi para mahasiswa, Ketua MPR/DPR mengatakan Suharto harus mundur. Bersama bebetapa tokoh yang mendampinginya, sebagai bentuk memperkuat seruannya itu. mereka wakil ketua DPR, yang mewakili Golkar, ABRI, dan dua kelompok oposisi di PPP dan PDI. Pesan yang tersirat kepada Suharto dalam seruan itu ialah, Undurkan diri saja, kalau tidak mau diimpeached (diberhentikan secara paksa oleh MPR/DPR).

Sulit juga menganggap Harmoko pemberontak. Sewaktu menjadi menteri penerangan, Harmoko telah menyensor media, termasuk pembredelan Tempo pada 1994. Pada 29 Mei 1997, di hari pemilu Harmoko menjabat sebagai ketua Golkar Harmoko. Partai yang dipimpin telah memenangkan 75 persen suara untuk dukungan politik Orde Baru itu. bahkan dari 500 kursi di DPR,  Golkar memperoleh 315 kursi, sementara 89 kursi PPP dan 11 untuk PDP dan jatah ABRI sebanyak 75 kursi.

Pada 10 Maret 1998, Harmoko juga menunjukan kesetiannya kepada Suharto. Pada hari itu, sehagai ketua MPR, Harmoko mengangkat dan melatik Suharto sebagai presiden. Harmoko berhasil menggeralken sidang supaya memperpanjang masa jabatan Presiden Suharto untuk kurun waktu lima tahun lagi. Lalu hanya dua hulan kemudian, Harmoko   mendesak Suharto untuk mundur. Dalam konteks kekerasan anti-rezim yang makin meningkat, para perusuh membakar rumah keluarga Harmoko di Solo. Kehilangan itu rupanya telah memusnahkan keyakinan apa pun yang masih ia miliki terhadap rezim dan pendirinya.

Di kompleks DPR di Jakarta pada 18 Mei, sewaktu mendengar Harmoko membelot, para mahasiswa bersorak. Dikiranya kalau orang yang begitu setia, toh sampai melawan tuannya jua. Pasti pemerintahan Suharto sudah pasti segera akan-berakhir. Sebaliknya, perilaku Harmoko, yang mengkhianati atasan yang dulu terus dipatuhinya, mungkin akan mengeraskan niat Suharto untuk tidak ditumbangkan oleh orang sejelek itu.

Harmoko telah meminta Presiden mundur pada sore hari tanggal 18 Mei 1998. Pada malam itu juga, di kediaman Presiden di Jalan Cendana, Panglima ABRI Jenderal Wiranto bertemu dengan Suharto untuk membicarakan situasi. Pukul 23.00 malam, Wiranto menyiarkan pernyataan. Isinya menggambarkan nasihat Harmoko kepada Suharto supaya berhenti hanyalah pendapat pribadi ketua MPR. Pernyataan Harmoko tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah. Maka harapan para mahasiswa yang sebelumnya percaya, segera memudar.

"Sesuai dengan konstitusi, pendapat seperti itu tidak memiliki ketetapan hukum. Pendapat DPR harus diambil oleh semua anggota Dewan melalui Sidang Paripurna DPR," kata Wiranto.

Saat itu, Wiranto menyebut bahwa tanggung jawab Presiden Suharto yakni melakukan perombakan kabinet. Wiranto tak menyinggung ihwal kemungkinan Suharto untuk mundur.

"ABRI masih berpendapat bahwa tugas dan kewajiban mendesak pemerintah yang menjadi tanggung jawab Presiden adalah melaksanakan reshuffle kabinet, melaksanakan reformasi secara menyeluruh, dan mengatasi krisis. Ini penting dilakukan agar bangsa Indonesia segera dapat keluar dari masa krisis ini," ujar Wiranto.

Hingga tanggal 19 Mei, situasi politik yang panas di Jakarta masih belum selesai. Suharto berkonsultasi dengan sejumlah tokoh dari dalam dan di luar rezimnya. Mereka menggaris bawahi kekacauan yang meningkat. Tewasnya mahasiswa pada 12 Mei, menjadi penyebab munculnya aksi anarki yang menyebar ke seluruh ibu kota pada 13-14 Mei. Perekonomian yang goncang, serta seruan terus menerus agar Suharto mundur dan ancaman mengerahkan satu juta orang untuk maju menentangnya pada hari berikut, 20 Mei.

Menteri-menteri itu menunjukkan sikap hormat. Tetapi cukup dengan menyoroti gawatnya keadaan saja, presiden dijadikan sadar tentang harga yang mungkin harus dibayar negara jika ia terus menolak turun. Hari itu 19 Mei 1998, Suharto yang sudah terkepung melakukan usaha terakhir dengan menjanjikan reformasi. Isinya pembentukan kabinet yang baru, atau sekurang-kurangnya penyusunan kembali yang sudah ada.

Pejabat ekonomi utama,  Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita memberi tahu Suharto, bahwa para penasihat ekonomi senior yang memainkan peranan kunci di dalam strategi pembangunan Orde Baru, menentang usul-usul presiden. Di mata penasihat senior ini, janji-janji Suharto tentang agenda reformasi hanya sebagai pembelaan terakhir yang sia-sia.

Harmoko satu di antara segelintir tokoh yang tahu betul detik-detik jatuhnya kekuasaan Suharto. Foto.net

Pada sore tanggal 20 Mei, Ginandjar dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Akbar Tandjung bersama 12 menteri menulis surat kepada Suharto. Menyatakan menolak untuk duduk di dalam kabinet yang akan dirombak sebagaimana janji reformasi. Melihat situasi yang genting itu, Suharto menyuruh Wakil Presiden Habibie supaya berbicara dengan para menteri ini agar mengubah tekadnya.

Sebaliknya, Habibie menggunakan situasi ini untuk meminta kepada para menteri bidang ekonomi mendukung dia seandainya Presiden nanti berhenti di tengah jalan. “Ginandjar dan Akhar diberi imbalan dua kemungkinan ketika Habibie menjadi presiden, yaitu mengangkat mereka dalam kabinet dalam kedudukan sama yang dipegang sebelumnya. Sedangkan Akbar Tanjung dijanjikan menjadi kepala sekretariat negara,” tulis Donald K. Emmerson dalam buku Indonesia Beyond Suharto

Lagi-lagi pembelotan terakhir dari orang-orang dekat tanggal 20 Mei ini merupakan pukulan bagi Suharto. Pada malam itu juga, Suharto memutuskan untuk berhenti yang dimumumkan tanggal 21 Mei 1998 pukuk 10 pagi. (pul)

Presiden RI ke-3 BJ Habibie dan istri ikut menggunakan hak suara di Pemilu 1999. (FOTO: Setkab RI)

abad.id- Pasca reformasi 1998, pemerintah BJ Habibie memenuhi janjinya menyelenggarakan Pemilu. Pelaksanaan Pemilu di era Paling Demokrasi dan terbuka ini, digelar 7 Juni 1999 dengan jumlah peserta 48 partai politik.

Pemilu digelar 13 bulan di masa kekuasaan Presiden BJ Habibie. Pemilu sengaja dipercepat (sesuai jadwal, Pemilu harusnya digelar tahun 2002) karena tuntutan reformasi. Selain itu untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional. Sebab pemerintahan dan lembaga-lembaga lain dianggap produk Pemilu 1997 yang kurarang dipercaya.

Pemilu 7 Juni 1999 ini menggunakan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar, menghabiskan biaya Rp 1,3 triliun, dengan jumlah peserta 48 partai untuk memperebutkan 462 kursi.

Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang hanya diikuti 3 partai, pada pemilu 1999 ada 48 partai yang menjadi peserta paling banyak dalam sejarah demokrasi. Partai politik peserta antara lain,

Partai Indonesia Baru

Partai Kristen Nasional Indonesia

Partai Nasional Indonesia Supeni

Partai Aliansi Demokrat Indonesia

Partai Kebangkitan Muslim Indonesia

Partai Umat Islam

Partai Kebangkitan Umat

Partai Masyumi Baru

Partai Persatuan Pembangunan

Partai Syarikat Islam Indonesia

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Abul Yatama

Partai Kebangsaan Merdeka

Partai Demokrasi Kasih Bangsa

Partai Amanat Nasional

Partai Rakyat Demokratik

Partai Syarikat Islam Indonesia 1905

Partai Katolik Demokrat

Partai Pilihan Rakyat

Partai Rakyat Indonesia

Partai Politik Islam Indonesia Masyumi

Partai Bulan Bintang

Partai Solidaritas Pekerja

Partai Keadilan

Partai Nahdlatul Umat

Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis

Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

Partai Republik

Partai Islam Demokrat

Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen

Partai Musyawarah Rakyat Banyak

Partai Demokrasi Indonesia

Partai Golongan Karya

Partai Persatuan

Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Uni Demokrasi Indonesia

Partai Buruh Nasional

Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong

Partai Daulat Rakyat

Partai Cinta Damai

Partai Keadilan dan Persatuan

Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia

Partai Nasional Bangsa Indonesia

Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia

Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia

Partai Nasional Demokrat

Partai Ummat Muslimin Indonesia

Partai Pekerja Indonesia

KPU mengumukan, Pemilu 1999 dimenangi PDI Perjuangan dengan total suara 35.689.073 atau 33.74 persen dengan peraihan sebanyak 154 kursi, disusul Golkar di posisi kedua dengan jumlah suara 23.741.749 atau 22.44 persen dengan perolehan kursi sebanyak 120. Kemudian posisi ketiga dalam Pemilu pertama era reformasi ini diraih PPP dengan total suara 11.329.905, dengan 59 kursi. PKB berada di posisi keempat meski mendapat suara lebih banyak ketimbang PPP yakni 13.336.98 2 suara, namun jumlah kursi yang didapat lebih banyak PPP, yaitu sebanyak 51 kursi. Posisi kelima dimenangkan oleh PAN dengan jumlah suara 7.528.956 dan 35 kursi.

Total dari 48 partai peserta pemilu 1999, hanya 21 partai yang mendapatkan kursi di DPR dan PDI-P keluar sebagai pemenang mayoritas suara, disusul Partai Golkar, PPP, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional di posisi lima besar. Kemudian dari hasil Sidang Umum MPR, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih.

Sementara itu dalam buku Indonesia Beyond Soeharto Tulisan Donald K Emmerson menyebutkan, pemilu tersebut paling bebas dalam masa 44 tahun. Donald K Emmerson yang ikut dalam kegiatan pemantauan Pemilu tersebut, merasakan sendiri atmosfir pesta demokrasi. “Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang dipimpin putri Sukarno,Megawati ("Mega") Sukarnoputri, telah mengubah ibu kota menjadi lautan merah. Ikat kepala, kemeja,kaos, dan bendera, yang semuanya berwarna merah menyala, memuat gambar Mega, gambar almarhum ayahnya, dan lambang PDI-P-seekor banteng hitam bermata galak. Para remaja, yang wajahnya dicat merah dan hitam, berteriak dan tertawa di atas sepeda motor, mobil, bus, dan bak truk. Kelihatan di mana-mana isyarat tangan PDI-P-jari telunjuk pada ibu jari membuat lingkaran yang maksudnya didukung rakyat dengan suara bulat,” tulis Donald K Emmerson.

Padatnya keramaian ini menyebabkan bus yang membawa rombongan tim pemantau pemilu di Jakarta terpaksa berjalan merayap. Sopir bus dengan cepat memasang sebuah poster PDI-P dengan gambar Mega yang besar di depan kaca mobil. Seakan sudah menjadi "surat jalan" yang membantu bus menerobos ribuan pendukung yang sedang berpesta.

Empat hari kemudian kampanye pemilu mulai dilakukan. Sambil menempuh jalan berliku-liku antara kegembiraan dan kecemasan, negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia ini sedang bergerak menuju reformasi. Akankah tujuan itu tercapai?

Setelah mengalami tiga tahun kekerasan secara sporadis, termasuk kerusuhan yang berkaitan dengan kemelut ekonomi 1997-98, Indonesia akhirnya mulai menjadi stabil. Meskipun kekerasan masih terjadi di tahun 1999, termasuk peristiwa di lokasi tertentu di mana orang Muslim membunuh orang Kristiani dan sehaliknya. Sementara itu, sejumlah partai politik yang direncanakan akan bersaing dalam pemilu Juni 1999 sedang mengasosiasikan dirinya dengan agama Islam atau kristenmenjadi peserta kontes.

Dihitung secara rata-rata, 9 dari 10 orang Indonesia menganggap Pemilu 7 Juni 1999 sudah lebih sempurna, cukup demokratis untuk menetapkan kehendak mayoritas, namun tidak ada kemenangan besar bagi pihak mayoritas. Hanya seperempat dari 48 partai yang ikut pemilu itu mendedikasikan diri dengan Islam. Sedangkan kebanyakan dan bagian seperempat itu menekankan nilai moral yang berlaku yang diwajibkan.

Dalam pemilihan untuk DPR, ternyata hanya 15 persen dari semua pemilih yang memberikan suara kepada salah satu dari 12 partai yang relatif Muslim itu. Bahkan di antara selusin organisasi pesaing itu, dua yang paling militan partai justru tidak berhasil. Jumlah total suara vang dimenangkan dua partai itu ternyata tidak melebihi setengah persen dan semua yang diberikan.

Sebaliknya, empat perlima dari semua pesaing dari pemilu Juni 1999 (termasuk partai-partai kecil Kristiani) mengdefinisikan diri sepenuhnya atau sekadarnya dengan Pancasila dan menuai bagian terbesar dan jumlah suara di pemilihan DPR. Hasil pemilihan legislantif (DPRD) juga menunjukkan bukan sikap keras dalam hal agama.

Donald K Emmerson sebagai pemantau pemilu 1999 juga mencatat bunyak hal yang harus diperaiki. Misalnya tertundanya proses  penghitunan suara, kurangnya logistik dan hilangnya suara. Bakan kurangnya pengetahuan dan panitia yang tidak menerapkan peraturan menjadi tantangan pemilu 1999.

“Begitu banyak pulau di Indonesia, termasuk keharusan menunggu sampai semua suara dihitung pada satu tingkat sebelum boleh dilaporkan serta pada tingkat penjumlahan yang lebih tinggi yang harus dicoblos oleh setiap pemilih. Lalu dihitung di depan umum oleh petugas pemilu. Ketiga-tiganya helai surat suara yang berheda, masing-masing bagi badan legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan mengingat tercetaknya lambang 48 partai pada setiap surat suara. Secara teoritis pemilih dihadapkan 48x3=144 pilihan. Sungguh Pemilu paling rumit dalam sejarah,” tulis Donald K Emmerson

Nemun Donald K Emmerson memuji Pemilu di Indonesia seperti pemikahan. Keduanya melalui pesta upacara peresmian di pelaminan. Hasil usaha 7 Juni 1999, telah menciptakan stabilitas yang bertangung jawab. Dalam rangka menyelenggarakan pemilu 1999, disiapkan 300.000 Tempat Pemungutan Suara(TPS) di seluruh Indenesia. Sungguh menggembirakan tingkat partisipasi di TPS TPS sangat tinggi melebihi 90 penen dari pemilih yang terdaftar. Keikutsertaan yang tinggi ini disebabkan adanya suasana yang damai pada hari pemilu. (pul)

Eksekusi Kartosoewirjo dilakukan pasukan TNI dengan mata tertutup Foto dok net 

abad.id-Sudah beberapa kali kelompok Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) melakkan aksi pemberontakan dan teror. Bahkan dua kali kelompok ini melakukan percobaan pembunuhan terhadap Sukarno. peristiwa paling berkesan saat meledakan bom di perguruan Cikini, serta aksi pelemparan granat saat Presiden sholat Id. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dikenal salah satu gerakan radikal yang dilahikan pasca proklamasi kemerdekaan dan agresi Belanda.

Aksi pembangkangan kelompok ini paling panjang dalam sejarah Indonesia. Durasi konflik antara DI/TII dan Pemerintah berlangsung selama 13 tahun (1949-1962). Bahkan menurut versi orang-orang DI/TII, perlawanan masih berlangsung hingga saat ini dengan berkamuflase menjadi gerakan bawah tanah NII.

Dalam sejarahnya, kelompok Darul Islam/Tentara Islam Indonesia sebagian besar berasal dari laskar Hizbullah dan Sabilillah. Kelompok ini ikut berjuang bersama melawan militer Belanda bersama TNI sejak perang 10 November di Suranaya dan perlawanan Agresi Militer pertama. Benih - benih permusuhan baru muncul pada awal 1949.

Saat itu terjadi pertemuan antara SM Kartosoewirjo dengan Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Syahroni.  Pertemuan terjadi lantaran para tokoh ini menentang Perjanjian Renville. Mereka menganggap perjanjian tersebut tidak melindungi warga Jawa Barat.  Kartosoewirjo langsung memerintahkan anak buahnya untuk memerangi para prajurit TNI yang pulang kandang ke Jawa Barat akibat bubarnya kesepakatan Perjanjian Renville.

Eskalasi penentangan itu semakin memuncak saat Kartosoewirjo mendeklarasikan berdirinya negara Islam yaitu Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Dicetusnya NII ini menjadi bentuk protes Kartosoewirjo kepada pemerintah Indonesia yang dia anggap terlalu lemah. Pengaruh dari Kartosoewirjo semakin membesar setelah ia mendirikan angkatan bersenjata untuk NII yang bernama Tentara Islam Indonesia (TII).  Tujuan TII untuk memerangi pasukan TNI agar bisa memisahkan diri dari negara Indonesia. 

Kartosoewirjo yakin semua masalah kenegaraan bisa diatasi jika menerapkan syariat islam. Tujuan lainnya untuk mengatasi dominasi sistem politik komunis dan ideologi sosialisme yang mulai terlihat dalam pemerintahan Soekarno. Gerakan NII pun semakin berkembang setelah mendapatkan dukungan dari daerah-daerah yang juga kecewa terhadap Indonesia. Pembentukan negara boneka oleh Belanda membuat kontrol negara Republik Indonesia sangat lemah. Negara-negara bagian bentukan tersebut menganggap perlu membuat pemerintahan sendiri dengan kearifan lokal masing-masing.

Atas sikap keras kepala Kartosuwiryo dan beberapa kali melakukan aksi berbayaya terhadap presiden, maka dikeluarkan peraturan No. 59 Tahun 1958 yang berisikan tentang penumpasan DI/TII. Salah satu dengan menerjunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menerapkan taktik Pagar Betis. 

Taktik Pagar Betis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat dengan jumlah ratusan ribu untuk mengepung tempat persembunyian DI/TII. Tujuan lain dibentuknya Pagar Betis yaitu untuk mempersempit ruang gerak DI/TII. Selain itu juga dilakukan operasi Brata Yudha. Operasi ini dibentuk untuk menemukan tempat persembunyian sang imam NII, Kartosoewirjo.

Setekah pelaksanaan eksukusi mati,  dilakukan sholat jenasah imam NII Kartosoewirjo dilakukan anggota TNI. Foto dok net 

Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya mencari Kartosoewirjo  berhasil ditangkap Letda Suhanda, pemimpin Kompi C Batalyon 328 Kujang II/Siliwangi.  Tertangkapnya Kartosoewirjo ini bukan menjadi akhir perjalanan pemberontakan DI/TII. Sebab laskar ini berkembang biak dalam betkamuflase dalam bentuk lain yang selalu membuat repot siapapun pemimpin republik.

Salah satunya bentuk perlawanan pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureueh, dimulai pada 20 September 1953.  Daud Beureueh dan kelompoknya menuntut untuk diberikan hak otonom untuk Aceh.

Dalam buku Gerakan Aceh Merdeka tulisan Neta S Pane menyebutkan, ada 4 ulama besar di Aceh atas nama ulama seluruh Aceh, yakni Daud Beureueh, Hasan Krueng Kale, Djafar Sidik Lamjabat, dan Hasballah Indrapuri. Mereka sepakat menyatakan "berdiri di belakang maha pemimpin Soekarno". Dalam maklumat yang dikeluarkan ulama besar Aceh dan disebarkan ke masyarakat luas disebutkan, "Mempertahankan Republik Indonesia adalah Perjuangan Suci dan diyakini sebagai Perang Sabil.

Kiprah Daud tak hanya di situ. Tahun 1946, Daud mengimbau agar seluruh rakyat Aceh membeli obligasi nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera. Obligasi tersebut berharga Rp 100, Rp 500, dan Rp 1.000 per lembarnya. Obligasi inilah yang nantinya dijadikan sebagai modal awal oleh pemerintah Soekarno-Hatta.

Tingginya keterlibatan Daud dalam revolusi fisik di awal kemerdekaan membuat dia dipercaya Presiden Soekarno sebagai Gubernur Militer Aceh, dengan pangkat Mayor Jenderal Tituler. Pengangkatan ini dilakukan menjelang agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Kekuasaannya mencakup wilayah militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo.

Namun hubungan retak dengan Sukarno karena tidak bisa menepati janji yang telah "diikat" dengan air mata hingga Sang Presiden meninggal dunia. serta Faktor lain saat Daud Beureueh dicopot sebagai Gubernur Milier Aceh. Alasannya, hendak dipindah menjadi pejabat tinggi di Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

Semula, sejak jabatannya dicabut oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir, Daud tenang-tenang saja. Ia kembali ke desanya dan hidup seperti pensiunan umumnya. Namun, ketika melihat Soekarno makin menyimpang dari janji semula, Daud menjadi sangat kecewa. Melihat kenyataan ini, suatu hari, dengan suara masygul, Daud Beureueh berkata, ”Sudah ratusan tahun syariat Islam berlaku di Aceh. Tetapi hanya beberapa tahun bergabung dengan RI, sirna hukum Islam di Aceh. Oleh karena itu, saya akan pertaruhkan segalanya demi tegaknya syariat Islam di Aceh”. Sejak itu lahirlah gerakan Darul Islam di Aceh dan Daud Beureueh menjadi motor penggerak perlawanan terhadap Soekarno.

Perlawanan sengit itu dimulai Daud Beureueh ketika Kabinet Ali-Wongso terbentuk pada 1 Agustus 1953. Kabinet ini dipimpin Perdana Menteri Mr Ali Sastroamidjojo dari PNI dan wakilnya Mr Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR). Dalam kabinet ini Masyumi tidak turut serta. Tapi Nahdlatul Ulama(NU) dapat jatah kursi untuk ikut duduk dalam kabinet.

Ini terjadi, tiga tahun setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) bubar dan kembali menjadi RI. Dengan semangat yang membara pada September 1953, Daud Beureuch memaklumatkan Negara Islam Indonesia. Dengan mendapat dukungan oleh mantan anggota PUSA dan banyak kalangan militer, Daud memimpin pemberontakan melawan Jakarta. Pada 21 September 1953, ia mendeklarasikan Aceh akan bergabung dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yang sudah dibentuk sebelumnya di Jawa oleh Kartosuwiryo.

Pasukan militer yang dikirim Jakarta dengan cepat dapat menguasai kembali kota-kota Aceh, namun perlawanan itu meluas sampai 1959. Untuk meredakan perlawanan, pemerintah pusat mengirim M. Natsir ke Aceh. Saat itulah tercapai persetujuan damai, di mana Aceh disepakati akan menjadi provinsi tersendiri dengan status “Daerah Istimewa,” dengan hak untuk memberlakukan syariat Islam.

Daud sendiri tidak kembali dari basis gerilyanya sampai 1962. Daud akhirnya mendapat amnesti, namun ia tetap sangat kritis terhadap pemerintah pusat. Di masa damai, Pemerintah ingin memberi rumah untuk Daud, namun tokoh yang biasa hidup sederhana itu menolak. Daud meninggal dunia di Aceh, 10 Juni 1987 pada umur 87 tahun. (pul)