Ada sebuah rencana besar, yang digagas oleh sekelompok pecinta warisan budaya lintas negara. Adalah Time Amsterdam, Urban Discovery Asia dan Konsorsium Kota Tua Jakarta. Mereka menggagas sebuah proyek BerlagediNusantara. Yaitu sebuah kegiatan bersama antar pecinta warisan budaya, yang merasa bahwa "Mijn Indiesche Reis", sebuah jurnal perjalanan seorang arsitek terkenal Hendrik Petrus Berlage pada 1923, yang dibukukan pada 1931.

Buku berjudul "Mijn Indiesche Reis" (Perjalanan Hindia Belanda Ku) oleh arsitek HP Berlage ini berisi gabungan pengalaman, pengamatan, pemikirannya, juga sketsa dan bahkan puisinya. Dalam tulisan personil iniini,  selain perjalanan fisiknya, ia juga menuliskan perjalanan spiritual yang ia alami.

Jurnal ini diisi dengan pengamatan, kritik, dan pemikiran filosofis mendalam tentang arsitektur dan masyarakat, termasuk pemerintahan kolonial Belanda saat itu. Jurnal ini cukup moderen. Apa yang ditulis Berlage pada 1923 masih relevan hingga saat ini, era abad 21. Tahun depan 2023, perjalanan Berlage ke Hindia Belanda genap 100 tahun.

Dalam peringatan 100 tahun perjalanan Berlage ke Hindia Belanda (Indonesia), para pecinta warisan budaya lintas negara, yang tergabung dalam proyek BerlagediNusantara, perlu menyajikan isi buku Mijn Indiesche Reis dalam bentuk kekinian di era moderen ini. Tujuannya adalah agar isi pemikiran menarik Berlage dapat dijangkau secara luas dan menjadi sebuah bacaan yang menarik dan kontribusi berharga dalam diskusi tentang warisan bersamabersama, arsitektur dekolonisasi, identitas budaya, dan keberagaman di Indonesia dan Belanda.

Pengalaman HP Berlage pada 1923 adalah mimpi perjalanannya ke Indonesia. Untuk mewujudkan mimpi itu, ia harus menaiki kapal uap ke Hindia Belanda. Ia mulai menyaksikan Surga Nusantara pada 28 Februari 1923. Ia menghabiskan waktu selama 3 bulan di Tanah Surga ini. Grup musik legendaris, Koes Ploes, dalam lagunya menggambarkan Tanah Surya ini begitu suburnya sehingga "tongkat kayu dan batu bisa menjadi tanaman".

Selama tiga bulan itu Berlage berkunjung ke Padang (Sumatra), Batavia, Bogor, Bandung, Jogjakarta, Solo, Semarang, Blitar, Surabaya dan Bali. Banyak pengalaman yang dapat diperoleh Berlage sehingga merubah hidupnya. Ketika ia kembali ke negaranya, ia bagai terlahir kembali di muka bumi. Ia menjadi orang yang baru. Ia terlalu terpesona dan telah jatuh cinta dengan negeri yang tidak akan ia lihat kembali. Ia seolah merasa bingung di negerinya sendiri.

Negeri Nusantara telah menyulap Berlage terlahir kembali. Ini semua karena pengalaman perjalanannya yang tidak hanya pengalaman fisik, tapi juga pengalaman spiritual yang luar biasa.

Dari sketsa sketsa yang ia buat selama dalam perjalanan, semua menunjukkan potret kebudayaan Nusantara yang total berbeda dari kebudayaan di negerinya (Belanda). Ia menggambar candi candi, rumah rumah adat dan keadaan lingkungan perkampungan. Salah satunya adalah perkampungan di Surabaya. Ia menggambar kampung Arab, kampung Pecinan dan dermaga kali yang menjadi sentra perdagangan. Hanya ada tiga sketsa tentang kota Surabaya.

Gedung Algemeene "Singa" maatschappij.

Antara Gedung Singa dan HP Berlage adalah tentang waktu. Gedung Singa, yang nama formalnya adalah De Algemmene Maastchappij

van Levensverzekering en Lijfrente te Amsterdam atau Perusahaan Umum Asuransi Jiwa dan Tunjangan Hidup Amsterdam yang diarsiteki oleh HP Berlage, dibangun tahun 1901. Sementara Berlage sendiri datang di Surabaya pada Mei 1923.

Ketika Gedung Berlage dibangun di jalan Jembatan Merah Surabaya pada 1901, Berlage memang tidak berada di Surabaya. Ia ada di Belanda.

Gedung ini menjadi monumental karena terhitung gedung paling moderen di Surabaya ketika memasuki abad 20. Gedung ini tampil beda di lingkungannya. Tidak hanya tampil beda dalam design arsitektur, ia juga berani mengusung makna filosofi, seni dan budaya. Pewarnaan pada Gedung tidak monokrom sebagaimana umumnya, tetapi sudah berani hadir dengan warna terakota, biru, ungu dan kuning seperti tampak pada mosaik keramik lukis. Termasuk menghadirkan kolaborasi antara arsitek (HP Berlage), seniman patung (Joseph Mendes Da Costa) dan seniman lukis porcelen (Jan Toorop).

Karena Gedung Singa menjadi karya masterpiece Berlage yang paling indah di Hindia Belanda (Indonesia), maka selayaknya Surabaya ambil peran dalam peringatan 100 tahun perjalanan Berlage di Hindia Belanda, khususnya Surabaya.

Karya Berlage di Surabaya bisa menjadi jembatan untuk lebih mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda karena disana ada nilai bersama (sejarah, seni dan budaya).

Selain buku "Mijn Indiesche Reis", juga ada Gedung Singa sebagai karya nyata Berlage di Surabaya. Di dalam buku catatan harian itu ada sketsa sketsa kampung Ernis Surabaya: Kampung Arab, Kampung Pecinan dan demaga kali dengan aktivitas perahu. Karenanya dalam peringatan 100 tahun perjalanan Berlage di Surabaya, Gedung Berlage bisa menjadi jujugan dan bahkan sebagai venue untuk merayakannya.

Apa kata mereka tentang Peringatan 100 tahun?

Seorang arsitek dan Wakil Rektor II, Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, Dr. Ir. R.A. Retno Hastijanti, MT. mengatakan bahwa sebagai seorang arsitek, tentu ini menjadi momen penting untuk menggali dan memahami perkembangan arsitektur di Indonesia.

"Ini juga membuat Indonesia ada di peta dunia dalam konteks arsitektur, karena ternyata di Indonesia tersimpan banyak bentukan arsitektur yan berskala dunia dan ikonik. Karya HP Berlage adalah salah satu diantaranya", tambah Hasti yang juga sebagai Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surabaya.

Sebagai seorang pemerhati cagar budaya dan warga surabaya, bagi Hasti ini  menjadi momen penting untuk merenungkan bahwa  orang luar negeri saja sangat perhatian pada karya karya arsitektur yang menjadi salah satu cagar budaya kota Surabaya.

"Lantas bagaimana dengan kita, "pemilik" dari Cagar Budaya tersebut? Saya berharap, momen Ini akan memotivasi para "pemilik" CB untuk bisa lebih merawat dan menjaga kelestarian CB tersebut dengan  strategi strategi yang sesuai", tambahnya.

Sementara seorang dokter pengagum HP Berlage, Winanda Denis Kurniawan, memandang bahwa peringatan 100 tahun kehadiran Berlage di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) adalah sebagai apresiasi kepada seorang arsitek yang berhasil menorehkan namanya sebagai seorang pembaharu.

"Tidak peduli latar belakang kita dari bangsa mana, kita menghargai seorang pribadi dan sebuah karya manusia, yang akan terus dihargai dan dipelajari di masa mendatang", kata dokter yang akrab dipanggil Denis.

Denis melanjutkan bahwa peringatan itu bisa dipandang sebagai upaya bersama dalam i proses rekonsiliasi sejarah dua bangsa, yang saling terjalin sejak abad 17.

"ini adalah jembatan dua bangsa yang membawa banyak pelajaran untuk keduanya. Berlage meninggalkan suatu karya reformis di kala itu, yang sangat berbeda dengan arsitektur bangunan di sekitarnya kala itu. Beliau juga meninggalkan catatan field observation mengenai berbagai facet kebudayaan bumiputera. Semua itu adalah warisan yang bisa dipelajari masyarakat kedua negara", jelas Denis.

Selain itu Denis juga memandang ini adalah kesempatan unik yang bisa membuka potensi-potensi lain yang bahkan jauh di luar ranah arsitektur. Ada beberapa potensi dari aspek diplomatis, politik cagar budaya, dan ekonomi yang bisa dimanfaatkan dari peringatan 100 tahun perjalanan Berlage ke Indonesia.

Ir. Andy Mappajaya, MT., dosen arsitektur ITS melihat bahwa peringatan 100 tahun Berlage di Surabaya ini menjadi momen penting untuk bersama sama mempedulikan karyanya di Surabaya yang tidak terurus.

"Tinggalan Berlage di Surabaya sangat penting namun tidak terangani dan tersentuh pihak Pemerintah Kota Surabaya dan pemiliknya sendiri. Monggo sareng sareng (red: Mari bersama sama) iinisiasi bagaimana melestarikannyai", pungkas Andy yang sangat memperhatikan peninggalan cagar budaya kota Surabaya.

Sementara itu direktur Sjarikat Poesaka Soerabaia - Surabaya Heritage Society (SPS - SHS), Ir. Freddy H. Istanto mengatakan bahwa warga Belanda saja sangat menghargai karya karya seniman besarnya dengan cara melakukan selebrasi secara Nasional (di Belanda saja), bahkan selebrasi tingkat global (peringatan 100 tahun karya berlage di Indonesia).

"Kita sebagai warga Surabaya yang menyimpan karya besar itu, Gedung Singa, tentu harus merasa berbangga", kata Freddy.

Ia menambahkan bahwa karya karya Berlage di Indonesia (Jakarta dan Surabaya) memperkaya khazanah arsitektur Nusantara. Karya rancang bangun yang memadukan budaya barat dan Timur yang selaras dengan arsitektur tropis. Karya Berlage yang ber konsep *unity in plurality* pas dengan semangat kebangsaan Indonesia. (Nanang)

"Kita memberi ingat kepada saudara-saudara, djanganlah soeka membatja sembarang soerat kabar, pilihlah soerat kabar jang betoelbetoel memihak kepada kamoe orang, tetapi jang tidak memihak kepada kaoem oeang Sebab kalau tidak begitoe, soedah boleh ditentoekan, achirnja kita orang Hindia tentoe akan terdjeroemoes di dalam lobang kesengsara’an jang amat hina sekali,".

Mas Marco Kartodikromo, tahun 1918

"Boekoe-Boekoenja Sendiri, pikiran-pikiran sendiri, Moraal Sendiri,"

Kaoem tertindas disini haroeslah membatja boekoe-boekoenja sendiri jang ditoelis oleh orang-orang dari klasnja sendiri. Begitoelah klas jang tertindas, disini nanti djadi insjaf betoel akan nasibnja.

Apabila pikiran klas jang tertindas lepas dari pengaroeh klas kapital, akan lekaslah ia mengoeatkan barisannja dan akan lekas djoega ia menggalang barisannja oentoek mereboet apa jang dipandangnja baik bagi diri sendiri. Apakah jang dipandang baik oleh klas jang tertindas selain

djatoehnja kapital, karena djatoehnja kapital menimboelkan kommoenisme, jaitoe doenia jang selamat itoe, dimana semoea pendoedoek negeri bisa hidoep roekoen bersaudara’an dengan tidak kekoerangan sesoeatoe apa. Oentoek mentjepatkan datangnja kemerdeka’an kita, haroeslah

sekalian saudara membatja boekoe-boekoenja sendiri, jang ditoelis oleh orang-orang dari klasnja sendiri. Klas jang tertindas haroes menerbitkan boekoe-boekoe jang perloe dalam pertandingan melawan kapital.

Moeso tahun 1918

Surabaya, Politik etis di tanah Hindia Belanda tidak hanya menambah kaum intelektual dan terpelajar, ternyata juga telah menumbuhkan semangat berorganisasi dan keberanian menyampaikan pendapat kepada pemerintah.  Berita berkembangnya banyak organisasi gerakan juga terdengar di telinga Sneevliet, seorang warga belanda datang ke tanah jajahan dengan membawa ideologi komunisme dari Nederland. Nama lengkapnya adalah Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet. Lahir di Rotterdam, 13 Mei 1883. Sejak tahun 1902 ia sudah aktif dalam kehidupan partai politik. Waktu itu ia tergabung dalam Sociaal Democratische Arbeid Partij (SDAP) di Nederland sampai 1909. Namun Sneevliet haus petualangan baru dan keluar tahun 1909. Sejak saat itu Sneevliet aktif di dunia perdagangan dengan tanah Hindia Belanda.

Perdagangan komoditi inilah yang membawa Sneevliet memasuki tanah jajahan. Saat itu tahun 1913 Sneevliet mulai tiba Batavia. Kemudian Sneevliet melanjutkan perjalanan menuju Surabaya, setelah dibawa seorang rekanan yang terlibat aktif dalam kegiatan Syarekat Islam. kedatangannya untuk bekerja di koran Soerabajaasch Handelsblad, Surabaya. Pada taun 1913 Sneevliet memilih pindah ke Semarang dan diangkat menjadi sekretaris di sebuah perusahaan Semarangsche Handelsvereniging.

Setahun di Semarang inilah, Sneevliet mulai aktif kembali untuk mengembangkan pikiran liarnya selama di Belanda. Sneevliet tahun 1914 mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV). Organisasi politik ini untuk memperkuat gerakan sosialis di tanah jajahan. Majalah Het Vrije Woord menjadi corong propaganda ISDV. Gerakan Sneevliet ini tidak bertepuk sebelah tangan, dan ternyata banyak tokoh Belanda yang ada di tanah jajahan ikut bersimpati. Ada beberapa nama yang bersimpati langsung seperti Bergsma, Adolf Baars, Van Burink, Brandsteder dan HW Dekker. Di kalangan pemuda pribumi ada nama-nama Semaoen, Alimin dan Darsono.

Semula Semaoen, Darsono dan Alimin pengikut aktif dalam perkumpulan H.O.S. Tjokroaminoto di Syarikat Islam. Ketiganya terdaftar sebagai anggota Central Sarekat Islam di Surabaya. Namun usia muda membuat butuh merdeka berfikir, apalagi setelah mengenal akrab Sneevliet. Bahkan memutuskan pindah ke Semarang agar koordinasi gerakan lebih mudah di ISDV.

Saat terjadi Revolusi Komunis di Rusia pada bulan Oktober 1917 sangat memmpengaruhi kebijakan politik di Hindia Belanda. Revolusi yang terjadi di awal bulan Oktober itu telah membangkitkan kesadaran komunisme. Revolusi Oktober memberi inspirasi bahwa kolonialisme Belanda pasti bisa diakhiri.

Terinspirasi dari semangat revolusi Rusia ini, Semaoen memilih keluar dari kepengurusan SI lokal pada 20 Oktober 1917. Penyebab lain terjadi perbedaan pola pikir antara agama, kekuasaan dan kapitalisme. Semaoen justru sering mengadakan rapat dan menyerang pemerintah dengan mengakomodir gerakan buruh.  Korban pertama Semaoen berupa aksi pemogokan sebuah perusahaan mebel yang memecat 15 orang buruhnya.

Pada awal tahun 1920, Sneevliet mengirim surat dari Shanghai  yang menganjurkan agar ISDV menjadi anggota Komintern. Untuk itu harus dipenuhi 21 syarat, antara lain memakai nama partai komunis serta menyebut nama negara. Semaoen segera menyambut surat tersebut dan mengadakan pertemuan dengan Darsono di penjara Surabaya. Hasil pertemuan itu dibawa ke Kongres SI di Bandung, Semaoen dengan lantang menentang agama sebagai dasar pergerakan. Maka sejak saat itu SI benar-benar pecah menjadi SI Putih yang dipimpin HOS Tjokroaminoto, H. Agus Salim dan Abdul Muis serta SI Merah pimpinan Semaoen.

Dinamika politik di negeri jajahan telah tercium Pemerintah Hindia Belanda. Di tahun yang sama, Sneevliet ditangkap dan diusir dari tanah Hindia Belanda. Namun hilangnya Sneevliet  bukan berakhrinya perjuangan kelompok kiri ini. Pada 23 Mei 1920 Semaoen mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia. Selang tujuh bulan kemudian, partai ini mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia dengan Semaoen sebagai ketua.

Tokoh kiri lain yang pernah satu gerakan dengan Semaoen yaitu Tan Malaka. Tan muda lahir di Gadang, Sumatera Barat yang saat berumur 16 tahun sudah bersekolah di Belanda. Tahun 1919 ia kembali ke Hindia Belanda dan bekerja sebagai guru di sebuah perkebunan di Deli. Ketimpangan sosial yang dilihatnya di lingkungan perkebunan menggugah pikiran Tan muda. Di tahun 1921, Tan bertemu Semaoen di Semarang. Hasilnya mereka bersepakat untuk membina komunisme dengan mendirikan sekolah yang bernama ‘Sekolah Tan Malaka’. Setiap siswa yang berprestasi di sekolah itu akan direkomendasikan menjadi pengurus PKI. Tugasnya siswa itu melakukan aksi propaganda di kampung-kampung.

Kharisma Tan Malaka

Kharisma Tan Malaka dalam menyusun strategi organisasi patut dipuji. Maka saat kongres PKI 25 Desember 1921, Tan Malaka diangkat sebagai pimpinan partai. Namun hanya berselang beberapa hari, pada Januari 1922 Tan Malaka ditangkap pemerintah Hindia Belanda dan dibuang ke Kupang. Tiga bulan berikutnya di bulan Maret Tan Malaka diusir dari Hindia Belanda dan mengembara ke Berlin, Moskow dan Nederland.

Hilangnya Tan Malaka bukan berarti PKI mati. Aksi mereka justru lebih terbuka yang membuka peluang dukungan bagi warga jajahan. Pada Kongres PKI tanggal 11-17 Desember 1924 di Yogyakarta, dibicarakan tentang rencana gerakan secara serentak di seluruh Hindia Belanda. Muncul Alirahman yang mengusulkan diadakan gerakan revolusioner dengan membentuk kelompok kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang. Usul tersebut kurang disambut Darsono yang tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah.

Pemberontakan Pertama Tahun 1926

Berawal dari Muso merancang sebuah gerakan massal yang tujuannya membuat kejutan ke pemerintah Belanda. Tokoh PKI Moeso selalu melakukan propagandanya, dan aktif mendatangi rumah-rumah penduduk. Lalu pemilik rumah diminta membeli karcis merah seharga setalen. Ada juga yang harganya satu setengah gulden. Mereka yang telah membeli karcis ditunjuk untuk melakukan huru-hara tanggal 12 dan 13 November 1926. Penjara Glodok dan Salemba termasuk yang diserang. Rumah Gubernur Jendral Van Limburg juga nekat diserang. Pada hari yang sama, di tempat lain, seperti Banten, terjadi hal serupa. Di Banten berlangsung sampai 5 Desember. Di Bandung sampai 18 November, Kediri sampai 15 Desember. Rencananya juga akan ada pemberontakan di Banyumas, Pekalongan dan Kedu.

Orang-orang PKI melakukan serangkaian perusakan fasilitas umum. Kantor telepon dan telegraf diserang. Rel kereta api di Banten dibongkar. Pemberontakan meluas juga sampai ke Padang dan Padang Panjang. Dari kalangan militer yang terlibat tertangkap Wuntu, seorang serdadu Menado. Saat bersama lima rekannya hendak merampas sebuah bengkel di Bandung. Pemerintah Hindia Belanda langsung mengambil tindakan tegas. Tanggal 1 Desember 1926, sebanyak 106 pemegang karcis merah dari Tanah Abang dan Karet ditangkapi. Mereka digiring ke kantor Kabupaten daerah Molenvliet (Gambir).

Penumpasan pemberontakan PKI di Banten tahun 1926

Dalam bukunya Soekarno Biografi 1901-1950, Lambert Giebels mengatakan, adalah De Graeff seorang gubernur jendral Belanda yang baru datang dihadapkan dengan pemberontakan komunis ini. Memang, di Eropa komunisme memiliki nada yang menakutkan. Bagi warga eropa, paham ini disejajarkan dengan golongan bolsyewik yang membunh keluarga tsar Rusia, mereka juga menggugat gereja dan menyebarkan revolusi ke seluruh penjuru dunia. Langkah yang dilakukan De Graeff, mereka yang dekat dengan sneevliet ditangkap dan diasingkan dari Hindia Belanda.

Pasukan KNIL berhasil mengamankan suasana. Meskipun kudeta di Jawa gagal, pemberontakan pada 1 Januari 1927 di Padang tetap pecah. Pemberontak yang dipersenjatai itutetap berhasil dikendalikan oleh KNIL dalam waktu 2 minggu. Kudeta tersebut tidak banyak artinya, meskipun banyak pendudukn eropa di tanah jajahan sempaat ketakutan. Paa penduduk eropa ini harus mengungsi bersama keluarganya dan meninggalkan aset-aset di markas KNIL dan tangsi polisi. Kurang lebih 13 ribu orang ditahan, dan pemerintah Hindia Belanda  memaksa mereka yang bersalah harus mendapatkan hukuman. De Graeff yang dikenal berwibawa dan paham emosi warga jajahan iru memutuskan 4.500 orang dijatuhi hukuman penjara. Serta 800 orang diantaranya dibuang ke pengasingan Bowen Digoel papua. (pul)

Penulis : Nanang Purwono

abad.id-Makam Belanda Peneleh di Surabaya bagai sebuah taman prasasti tokoh Surabaya di era Hindia Belanda. Mereka adalah tokoh tokoh penting di eranya. Ada pejabat tinggi negara, Gubernur Jendral, anggota dewan Hindia, direktur pabrik kontruksi dan artileri (Setelah pindah ke Bandung menjadi PINDAD) Residen Surabaya, budayawan, tokoh agama dan spiritual, tokoh kemanusiaan, pecinta alam, hingga rakyat biasa. 

Nama mereka masih bisa terbaca pada nisan nisan indah baik yang terbuat dari batu batu marmer maupun besi besi baja (prasasti). Bentuknya juga bermacam macam. Ada yang dibuat dalam posisi berdiri maupun terlentang. Sebagian berhias patung patung peri yang terbuat dari bahan marmer Italia. 

Sesungguhnya, banyak yang bisa dipelajari dari keterangan nisan sebagai pintu gerbang menengok tokoh tokoh masa lalu Surabaya baik secara sosial, ekonomi dan budaya. Makam Belanda Peneleh adalah potret sejarah Surabaya yang faktual dan otentik. 

Dari potret itu, ternyata Surabaya sangat luar biasa. Peradaban di Surabaya pada era kolonial semakin menguatkan peradaban yang sudah ada sebelumnya, di era klasik. Dari fakta ini, kita harus bisa bercermin dan merefleksikan peradaban yang lebih baik dimasa sekarang dan mendatang. 

Makam Belanda Peneleh bagai sebuah buku pintar penambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Dari sana kita tahu orang bangsa mana yang pernah hidup di Surabaya, utamanya dari Eropa. Dari nama nama dapat dikenali bahwa ada yang berdarah Belanda, Perancis, Inggris, Jerman, Armenia dan Yahudi. 

Makam Belanda Peneleh ini secara resmi dibuka pada 1 Desember 1847 sebagai pengganti Makam Eropa yang pernah ada di Kota Lama Surabaya (Benedenstad van Soerabaia) di lingkungan Krembangan. Karenanya mereka yang dimakamkan di Peneleh dengan berangka tahun setelah 1847. Satu kuburan yang unik dan menarik adalah kuburan Gubernur Jendral Pieter Merkus. Ia meninggal pada  1844. Sementara kuburan Belanda ini dibuka pada 1847. Loh kok bisa? 

Makam Pieter Merkus

Pieter Merkus adalah Gubernur Jendral Hindia-Belanda ke 47 dan memerintah mulai tahun 1841—1844. Ia Iahir di Naarden, Holland Utara, Belanda pada 18 Maret 1787 dan meninggal di Surabaya, Jawa Timur, Hindia-Belanda (kini wilayah Indonesia) pada 2 Agustus 1844 pada umur 57 tahun. Kemudian ia dimakamkan di Kuburan Belanda Peneleh pada tahun 1847, setelah pembukaan makam baru. 

Kuburan Belanda Peneleh ini memang kuburan pengganti kuburan lama, yang  ada di kawasan Krembangan, di bagian barat Kota Lama Surabaya (Benedenstad van Soerabaia).  Sebagai seorang pejabat negara, kuburan Pieter Merkus lumayan megah karena pagar besinya bergaya gotik layaknya arsitektur gereja gereja Eropa. Area kuburannya juga luas, bahkan paling luas di antara kuburan kuburan lain di pekuburan Belanda Peneleh. 

Kemegahan kontruksi kuburannya hingga kini masih utuh mulai pagar hingga nisan bertulis yang terbuat dari logam besi cor. Posisi nisan terbaring dibawah dengan ketinggian dasar hanya sekitar 20 sentimeter dari permukaan tanah. 

Tidak ada lobang ke arah rongga kuburan sebagaimana kuburan kuburan lainnya. Diduga lobang lobang pada semua kuburan itu adalah bekas penjarahan isi kuburan. Tidak demikian dengan kuburan Pieter Merkus. Diduga didalam kuburannya masih ada isinya.  Pada nisan besi cor itu bertuliskan bahasa Belanda dan jika diterjemahkan artinya sebagai berikut:
“Paduka Mr. Pieter Merkus, komandan orde Nederlandsche Leeuw, Ksatria Legiun Kehormatan Perancis, Gubernur Jendral Hindia Belanda, Panglima Angkatan Darat dan Angkatan Laut di sebelah timur Tanjung Harapan dan seterusnya, wafat di rumah Simpang tanggal 2 Agustus 1844”

Yang menarik data kematiannya tertanggal 2 Agustus 1844. Sementara Kuburan Belanda Peneleh ini dibuka pada 1 Desember 1847. Ada selang waktu 3 tahun antara kematian (1844) dan pembukaan kuburan Peneleh (1847). Dimanakah jasad Pieter Merkus selama 3 tahun itu? 

Menurut informasi koran Indisch Courant, yang terbit pada 21 Agustus 1844 bahwa Pieter Merkus yang wafat di Huiz van Simpang (sekarang Grahadi) pada 2 Agustus 1844, selanjutnya dimakamkan di komplek Benteng (Citadel) Surabaya pada 5 Agustus. Berarti setelah 3 hari disemayamkan (diduga) di Huiz van Simpang (Grahadi), kemudian jasadnya diistirahatkan di Citadel atau Benteng Prins Hendrik. 

Padahal di dekat Kota, Oude Stad, ada fasilitas pemakaman. Diduga makam Eropa Krembangan ini sudah penuh dan tidak cocok bagi seorang Gubernur Jendral menpati lahan yang sudah padat. 

Kuburan Baru

Dibukanya Kuburan Peneleh ini memang tidak luput dari sejarah keberadaan makam Belanda sebelumnya di Kota Lama.  Kota lama Soerabaia, yang biasa disebut Benedenstad, adalah kota Belanda yang dipagari oleh tembok. Batas batas ini meliputi: tembok selatan membujur dari jalan Romachekatolik Kerk straat dan Comedistraat (jl. Cendrawasih dan Merak), tembok barat berdiri di Oost Krembangan straat (jl. Krembangan Timur) dan memotong Herenstraat (jalan Rajawali) hingga tembok Taman VOC (Penjara Kalisosok), tembok utara di School straat atau Bank straat (jl. Garuda) hingga batas Kalimas dan batas timur adalah batas alamiah berupa Kalimas. 

Awalnya, ketika ada warga Eropa Surabaya yang meninggal, mereka dimakamkan di sekitar tempat tinggal atau di sekitar gereja. Gereja Protestan pertama di Oude stad di bagian ujung selatan gedung international di Jl Rajawali Surabaya. 

Namun pada 25 Januari 1793, kepala makam mengumumkan penutupan makam area Gereja. Menurut buku Oud Soerabaia, karya GH von Faber, fasilitas pemakaman baru dibuka di Krembangan. Lokasi saat itu ada di luar tembok kota.

Saat ini, di situs makam itu berdiri menara PDAM. Sekarang di sana tidak ada makam sama sekali, hanya menyisahkan nama jalan, yaitu Krembangan Makam. 

Setelah 40 tahun dari penutupan makam gereja, yang berarti pembukaan makam baru di Krembangan, tepatnya pada 1833, makam Krembangan mulai penuh karena setiap makam disana berlomba lomba menunjukkan kemewahan dan sosial status dari orang yang meninggal. Setiap makam berlomba besar besaran makam. Ini yang membuat lahan makam cepat penuh. 

Karenanya Majelis Gereja pada tahun 1835 meminta kepada Residen Soerabaia untuk mencari lahan baru. Lantas ditawarkan lah lahan di Kupang, di sebuah bukit. Namun, lokasi ini dirasa terlalu jauh dari kota. Rencana pembukaan lahan makam baru itu sempat berhenti dan akibatnya mbuat Makam Krembangan semakin penuh. 

Pada 1839, lahan makam Krembangan benar-benar tidak bisa digunakan. Namun dipaksa terus untuk digunakan hingga 1846. Alasan ini lah yang menyebabkan Gubernur Jendral tidak dimakamkan di Kuburan Krembangan, tetapi di komplek Benteng Prins Hendrik (dekat Jembatan Petekan). 

Pada 26 Februari 1846, pemerintah menyediakan dana 10.000 gulden untuk membuka lahan baru, yang didapat di desa Peneleh. Dana itu untuk pengurukan lahan, pembuangan air dan pembangunan akses jalan. Lalu Agustus 1847 lahan sudah siap dan tepat pada 1 Desember 1847 pemakaman Eropa di Peneleh dibuka. 

Sejak itu, banyak makam orang penting yang semula berada di Krembangan dipindahkan ke Peneleh, termasuk Gubernur Jendral Pieter Merkus yang sebelumnya dikubur di Citadel pada 5 Agustus 1844 juga dipindahkan ke Peneleh. 

Lokasi Makam Pieter Merkus persis berada di dekat pintu gerbang yang menghadap ke utara. Ada gerbang lainnya, menghadap ke barat. Pintu gerbang yang menghadap ke utara ini terbuat dari besi. Akses ini sangat mudah dijangkau. Gerbangnya langsung bersinggungan dengan kerkofstraat (jalan Makam Peneleh). Persis di balik gerbang inilah, makam Gubernur Jendral Pieter Merkus berada. Bahkan hingga sekarang, makam Pieter Merkus bisa dilihat dari luar gerbang. (nng/pul) 

abad.id-Madat, istilah ini merujuk pada kegiatan menggunakan zat adiktif untuk mendapatkan nuansa halusinasi dan sugesti. Barang haram berupa narkotika ini dibuat dari tumbuhan yang tumbuh subur di kawasan tropis, sepeti ganja dan opium. Bahan-bahan beracun ini semakin gencar dibasmi, karena disepakati warga dunia berbahaya dan merusak mental bagi yang sudan menjadi pecandunya.

Jauh sebelum menjadi musuh bersama dunia, ternyata madat dikenal sebagai tradisi lokal dari masyarakat adat. Bagkan kegiatan madat sudah ada sejak jaman prasejarh di daerah sebelah timur laut tengah mediterania. Hal itu tertulis dari catatan ilmuwan Yunani abad ke 5 sebelum masehi.

Oleh bangsa Persia dan India, opium salah satu jenis madat biasa dikonsumsi sebagai bagian dari tradisi. Mereka mencampurnya dengan zat lain sehingga menimbulkan eek halusinasi dan rasa gembira. Bahkan tidak sekedar mengkonsumsi, dua bangsa ini memanfaatkan bahan opium untuk komoditi. Salah satu konsumen yang bisa menjual kembali opium yaitu bangsa Portugis.

Munculnya minat konsumsi opium bangsa Portugis mempengaruhi perdagangan di India. Bangsa Portugis melihat penjualan Madat sebagai peluang emas. Bahkan pelaut Portugal menjual kembali bahan opium ke eropa dan dianggap komuditas rempah-rempah. Permintaan bahan madat ini semakin tinggi terutama untuk wilayah China.

Namun penguasa perdagangan opium yang sebelumnya dikuasahi Portugis, akhirnya dikalahkan oleh Belanda ada abad ke 17. Hal ini karena Belanda berhasil membudidayakan tanaman ganja yang sejenis opium di negeri jajahannya Asia tenggara. Keuntungan perdagangan candu dinikmati Belanda untuk memperpanjang masa kekuasaannya di Nusantara. Candu sebagai salah satu mata dagangan penting untuk pendapatan VOC. Pada masa gubernur jenderal Gustaaf Baron van Imhoff (1745), diberlakukan sistem perdagangan bebas candu. Selama 1619-1799, tiap tahun VOC memasok rata-rata 56 ton candu ke Pulau Jawa. Tidak tanggung-tanggung, dalam perdagangan candu ini, para pejabat VOC menciptakan sebuah organisasi yang dinamakan Opium Society. Kelompok Opium Society dibentuk pada tahun 1754. Organisasi ini bergerak tidak hanya sebagai pusat penyimpanan opium tapi juga bertanggung jawab mengontrol penjual-penjual opium grosiran yang kebanyakannya dimiliki oleh saudagar-saudagar Cina yang kaya.

Pada awal 1800, peredaran opium sudah menjamur di seluruh pesisir utara Jawa, dari Batavia hingga ke Tuban, Gresik, Surabaya dan Madura. Di pedalaman Jawa, opium menyusup ke desa-desa dan wilayah Kraton Surakarta dan Yogyakarta. Di Yogyakarta saja terdapat 372 tempat penjualan opium. Peningkatan berlipat ganda terjadi antara tahun 1802 sampai 1814 akibat pengaruh inflasi serta pelaksanaan monopoli Inggris yang lebih keras. Dekade selanjutnya 1814-1824 pajak dari perdagangan candu meningkat hingga lima kali lipat.

Opium Society dinilai sangat merugikan dan ditentang banyak orang terutama dari kelompok Anti Opium Bond pada tahun 1890. Kelompok ini menyarankan kepada pemerintah kolonial untuk mengganti sistem opiumpacht menjadi sistem opium regie. Saran ini diterima dan dijalankan hingga akhir abad ke-19. Sistem penjualan candu ini langsung dikendalikan oleh pemerintah secara keseluruhan, mulai impor hingga candu sampai ke tangan pembeli.

Kebijakan Opium regie ini juga mengaturlarangan penanaman opium di tanah Hindia Belanda. Opium tersebut diimpor dan diolah dipabrik yang didirikan di Batavia. Sistem opium regie mengharuskan penjual yang disebut mantri candu, mencantumkan papan nama di setiap bangunan yang menjual candu dengan nama “Kantor Penjualan”. Loket penjualan candu terdapat di dekat dengan pasar, perkebunan, dan pelabuhan. Loket candu ini dibuka pada siang hingga pukul 22.00 malam.

Cara VOC menguatkan kekuasaan di tanah jajahan dengan cara memberikan bantuan. Dari tulisan M Ali Surakhman berjudul Skandal Candu dan Perjanjian VOC dan Sultan Jambi, mengatakan dalam pemberian bantuan itu diringi juga dengan perjanjian perjanjian yang mengikat. Pada masa pemerintahan Sultan Sri Ingalaga terjadi peperangan antara Kerajaan Jambi dengan Kerajaan Johor. Kerajaan Jambi mendapatkan bantuan dari VOC sehingga berhasil menang. VOC memberikan perjanjian-perjanjian pada kerajaan Jambi. 

Dalam kontrak 6 Juli 1643, Sultan Jambi yang diwakili Pangeran Anom dengan VOC yang diwakili Pieter Soury mengenai menyebutkan, budak-budak kompeni yang terdiri dari orang orang Cina boleh tinggal dan berdagang di Jambi. Demikian pula rakyat Jambi boleh berdagang dan tinggal di Batavia. Lalu Kontrak 12 Juli 1681 antara Sultan Jambi dengan VOC yang diwakili oleh Adrian Wiland menyebutkan, kompeni memberikan perlindungan kepada kesultanan Jambi jika mendapat ancaman dari Palembang. Kontrak 11 Agustus 1683 antara Sultan Ingalaga dengan VOC menyebutkan kompeni memperoleh monopoli pembelian lada, impor kain dan opium (candu) di Jambi.

Kepulauan Riau yang menjadi bagian dari perdagangan Selat malaka terdapat sebuah rumah candu. Bangunan yang dipergunakan untuk rumah candu di kabupaten Lingga terletak di Desa Penuba. Bangunan ini dibangun pada tahun 1933 oleh Belanda yang dipergunakan rumah peristirahatan pimpinan, tempat hiburan dan menghisap candu.

Rumah eks candu merupakan dead monumen. Kehadiran Rumah candu mampu juga dikembangkan sebagai bagian dari sarana edukasi terkait efek pengunaan narkoba. Foto dok pesonakata.com

Tidak hanya itu, Belanda juga mendapatkan monopoli atas perdagangan madat di tanah Jawa. Wilayah Jawa dianggap pasar yang menjanjikan, sebab penduduknya padat dan belum ada aturan larangan dari pemerintah lokal kerajaan . Kegiatan madat dianggap hal yang lumrah dan bukan tabu. Bahkan pendatang China yang tinggal di pulau Jawa dianggap paling royal terhadap bahan madat ini. Beberapa tempat khusus madat disediakaan secara terbuka oleh pengusaha lokal, berikut pula bahan dan alatnya. Tumbuh suburnya kegiatan madat ini membuahkan keuntungan Belanda berkali-kali lipat.

Untuk memperlancarkan kartel ini, Belanda memberi kelonggaran tempat tempat khusus madat berkembang bebas. Tempat madat di Lawang Ombo di kota tua Lasem misalnya, selalu ramai didatangi pemadat. Di tempat itu siapapun dengan bebas menghisap candu dan pengadaan bahan baku secara legal berdasarkan undang-undang.Foto dok sulindo.com

Namun masa keemasan madat ini hanya berakhir pada tahun 1942, saat Jepang mengambil alih kekuasan Hindia Belanda. Jepang benar-benar melarang candu (Brisbane Ordinace) dan menghapus undang-undang  kebebasan madat. Pada masa pemerintahan Jepanag lebih mengutamakan mobilitas dan stabilitas keamanan secara umum. Sehingga tempat tempat yang dianggap berbahaya bagi ketertiban umum sangat dibatasi dan diatur ketat. Termasuk tempat prostitusi dan arena judi.

Masa kejayaan perdagangan madat benar-benar berakhirsaat pasca kemerdekaan. Untuk mencegah dampaka buruk madat, sehaja tahun 1971 Presiden Suharto mengeluarkan Intruksi no 6/1971 dengan membentuk badan koordinasi yang dikenal dengan Bakorlak Inpres 6/71. Badan ini menghasilkan amandemen semua kegiatan penanggulangan berbagai bentuk penyimpangan yang dapat mengancam keamanan negara, mulai pemalsuan uang, penyelundupaan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap warga negara asing.

Tidak hanya itu, pemerintah orde baru juga mengeluarkan Undang-undang nomor 9/1976 tentang narkotika. Isinya mengatur berbagai hal tentang peredaran gelap. Juga mengatur tentang terapi dan rehaabilitasi korban narkotika, dengan menyebutkan secara khusus peran dokter dan rumah sakit sesuai dengan petunjuk menteri kesehatan. (pul)

Penampakan Ka'bah di Masjidil Haram Makkah pada tahun 1885. (Foto: dok. Sayid Abdul Ghaffar/The Culturist) 

abad.id- Agama Islam tumbuh di kepulauan nusantara terjadi karena kontak-kontak dagang secara damai dan perlahan berhasil membentuk massa solid selama masa Kolonial Belanda. Massa Islam di Indonesia dianggap tidak berbahaya seperti daerah jajahan lain yang ditaklukan bangsa eropa di asia dan afrika. Sebab penyebaran tanpa kekerasan di sejumlah daerah telah muncul alkuturasi dengan budaya lokal.

Menurut ahli agama Islam Harry J Benda, pengikut agama Islam pada masa Kolonial Belanda bisa digolongkan dalam tiga kelompok. Pertama kaum aristrokat Jawa, yaitu golongan priyayi yang menyatakan diri orang Islam tetapi suka mencampurnya dengan nilai-nilai pra Islam dan mistik. Masuk kelompok ini para pimpinan lokal yang memasukan nilai-nilai adat pra Islam ke dalam agama.

Berseberangan dengan kelompok ini muncul kelompok pemimpin yang moderat dan kuat. Kelompok ini berasal dari pemimpin Islam yang taat dan berpegang teguh pada ajaran dan para kyai. Mereka ini pemimpin yang saleh, yaitu para santri yang dihormati karena mendalami Al Quran dan pernah naik haji.

Kelompok Islam yang ketiga paling banyak jumlahnya yaitu kaum abangan. Massa rakyat inilah yang ingin dipengaruhi oleh kedua kelompok Priyayi dan sanri. Para priyayi berdasarkan keturunan dan trah, sedangkan kelompok santri melalui pesantren.

Pasca perang Diponegoro, para politikus Belanda kesulitan menentukan sikap atas pimpinan Islam yang kuat memegang teguh ajaran agamanya itu. Sebab di satu sisi dianggap membahayakan kerajaan Belanda, namun di sisi lain mereka menjadi bagian dari rakyat. Maka pemerintah Kolonial Belanda mendatangkan ahli Islam Snouck Hugronje untuk didengarkan pendapatnya.

Sejak tahun 1887 Snouck Hugronje diangkat menjadi penasehat pertama departemen Pribumi. Apapun pernyataan Snouck Hugronje menjadi panduan pemerintah Kolonial Belanda untuk membentengi ancaman kelompok Islam.

Snouck Hugronje memberi nasehat agar selama tidak melibatkan diri dalam aktifitas politik, sebaiknya pemerintah Hindia belanda mengambil sikap netral dengan kelompok Islam. Serta tidak menghalangi kegiatan penyebaran agama Islam dan ibadah haji ke tanah suci.

Khusus kebijakan soal ibadah haji ini, pemerintah Kolonial Belanda melakukan langkah-langkah ekstra hati-hati. Versi Agus Sunyoto Arkeolog Islam Nusantara, penyebabnya pengalaman sejarah perlawanan umat Islam terhadap pemerintah Kolonial Belanda, hampir dipelopori guru thariqah, haji, ulama dari Pesantren.

Snouck Hugronje pakar masalah Islam yang juga bertindak sebagai penasehat pemerintah dalam negeri Hindia Belanda. Foto Istimewa

Pemerintah Kolonial Belanda selalu kewalahan karena setiap ada warga pribumi pulang dari Tanah Suci Mekkah selalu terjadi pemberontakan. Maka dibuatlah politik gelar haji yang hanya ada di Nusantara. Gelar ini tidak hanya mengandung pengakuan kesalehan, dan derajat sosial-budaya, namun juga bentuk derajat politik untuk memudahkan pengawasan pemerintah Kolonial Belanda. “Maka pada 1916, penjajah mengeluarkan keputusan Ordonansi Haji, yaitu setiap orang yang pulang dari haji wajib menggunakan gelar haji.  Tujuannya agar gampang diawasi intelijen.” terang Agus.

Pendapat lain Abdul Mun’im seorang sejarawan NU mengatakan, gelar haji disandang oleh umat Islam sudah lama ada dan bukan atas dasar ordonansi Belanda. Gelar haji disandang umat Islam bukan atas dasar ordonansi Belanda pada 1859. Para ulama dan raja di Riau sejak dahulu sudah menggunakan gelar haji pada abad 17. “Ordonansi Belanda terjadi pada 1859, penggunaan gelar haji baru efektif dilakukan tahun 1872. Sebab pada tahun itu Belanda baru bisa mendirikan konsulat di Jeddah,” kata Abdul Mun'im,.

Gelar haji digunakan untuk mengontrol dan mencatat pergerakan kaum nasionalis. Sebab dikawatirkan para haji ini membawa pulang nilai nilai kebangsaan. Sepulang dari haji, mereka menjadi seorang yang militan dalam pergerakan kebangsaan. (pul)

Penulis : Pulung Ciptoaji

Surabaya, Jika dalam buku-buku sejarah masa Orde Baru, Proklamasi Negara Madiun ini dikategorikan sebagai pemberontakan, padahal sebagian peneliti mengatakan peristiwa itu tidak tepat. Alasannya pada masa itu belum ada kesepakatan semangat persatuan sehingga muncul banyak inisiatif membentuk daerah/wilayah sendiri-sendiri oleh tokoh tokoh pemimpin lokal. Misalnya, ada inisiatif mendirikan “Negara Sumatera Timur,” “Negara Jawa Barat” (Pasundan), “Negara Jawa Timur,” “Negara Madura,” “Dewan Federal Borneo Tenggara” dan “Daerah Istimewa Borneo Barat,” “Negara Indonesia Timur.” Meskipun sebagian dalam risetnya, banyak peneliti meyakini motivator terbentuknya negara-negara boneka itu datang dari Van Mook. 

Untuk wilayah Jawa Timur salah satu wilayah buatan Belanda punya riwayat sendiri. Saat itu Pemerintahan Provinsi Jawa Timur masih dikendalikan oleh Gubenur Suryo.  Namun ternyata Belanda juga membentuk Negara Jawa Timur yang didirikan pada 26 November 1948 lahir berdasarkan dari resolusi Konferensi Djawa Timoer di Bondowoso, 23 November 1948. 

Latar belakang pendirian Negara Jawa Timur berasal dari ide Van Mook berdasarkan persetujuan perjanjian Renviile.  Dalam bukunya, Soekarno Biografi 1901-1950 tulisan lambert Giebels  menerangkan, Van Mook memerintahkan agar daerah-daerah yang berada dalam pengawasan pasukan Belanda dibatasi garis demarkasi. Di daerah pendudukan Belanda ini didirikan pemerintahan baru dibawah kendali pemerintahan Belanda. Van Mook yakin konep negara serikat ini menjawab persoalan kekuasaan Belanda di bekas koloninya yang sangat luas. Namun tanpa disadari, Van Mook melakukan kesalahan fatal bagi pemerintah Belanda. Diam-diam Van Mook melibatkan para komponen pemerintahan lokal para priyayi, ningkrat  dan raja lokal sebagai pejabat negara bagian itu. Sehingga dia dituduh melancaran politik pecah belah. Yaitu memunculkan dualisme kepemimpinan di tingkat lokal hingga mengakibatkan banyak negara baru itu terjadi mosi tidak percaya. Bahkan Ida  Anak Agung Gde Agung seorang raja Bali sekaligus perdana menteri Negara Bagian Timur Besar menyebutnya dengan istilah politik Kleinstaaterrei. 

Ternyata dibalik politik itu, Van Mook punya agenda sendiri yang melompati kebijakan Pemerintah Belanda. Pada bulan Maret 1948, tanpa sepengetahuan Pemerintah Republik Indonesia, dia mendirikan Pemerintahan Federal Sementara dan mengangkat dirinya sebagai kepala. Beberapa pejabat loyalis diberi pangkat Sekretaris Negara. Tentu temuan ini sangat menyingguh Pemerintah Belanda. Akhirnya Van Mook diberhentikan karena kebijakannya dalam masalah Indonesia tidak diterima baik oleh sang ratu Belanda. Bersamaan dengan Van Mook, turut diperhentikan pula R Abulkadir Widjogoatmojo bekas ketua delegasi Belanda dalam perundingan Renville. Pengganti Van Mook ditunjuk Dr Beel dengan jabatan Wakil Tinggi Mahkota Belanda atau jabatan pengganti Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sejak saat itu nama Van Mook tamat, dan tidak pernah terlibat lagi dalam aksi-aksi pemulihan kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. 

Dr Beel, Wakil Tinggi Mahkota Belanda

Sementara itu perjalanan pemerintahan RIS masih berlangsung. Khusus di Jawa Timur, politik Van Mook dijalankan oleh Van der Plas, pemimpin pemerintahan peralihan Belanda (Recomba).  Jauh sebelum pembentukan Negara Jawa timur ini, Van der Plas merintis sejak 14 Juni 1947 dengan membentuk Partai Rakyat Jawa.  Melalui partai ini, Van der Plas bermaksud merangkul kaum bangsawan.  Tujuannya menuntut hak menentukan nasibnya atas dasar demorasi dan bekerjasama dengan golongan-golongan lain tanpa memandang kebangsaan, bahasa, dan agama. 

Tidak hanya itu, Van der Plas juga mengambil langkah-langkah strategis lain mulai membentuk Panitia Persiapan Penentuan Kedudukan Jawa Timur, Dewan Islam Jawa Timur, Persatuan Rakyat Djawa Timur, Gerakan Rakyat Djawa Timur, dan Persatuan Warung Indonesia. Berdasarkan dari ordonansi pada 13 Agustus 1948, diselenggarakan pemilihan Dewan-Dewan Kabupaten. Pada 16 November 1948 setelah Dewan Kabupaten terbentuk, Van der Plas melangsungkan Konferensi Bondowoso. 

Pada 23 November 1948, dalam Konferensi Badan Pemusyawaratan Federal (BFO) pemerintah Federal Sementara Belanda menetapkan secara resmi pembentukan Negara Jawa Timur.  Hasil dari konferensi ini memutuskan bahwa R.T. Achmad Kusumonegoro diangkat menjadi Wali Negara Jawa Timur terhitung mulai 23 November 1948.  

Untuk wilayah dari Negara Jawa Timur mencakup 12 kabupaten ditambah dua kota praja yaitu Surabaya dan Malang.  Tujuan Pembentukan Negara Jawa Timur merupakan dukungan terhadap ide tentang Negara Indonesia Serikat.  Rakyat Jawa Timur dibebaskan untuk mengatur negaranya sendiri dengan jalan yang sah.  

Wali  Negara Jawa Timur, R.T. Achmad Kusumonegoro

Negara Jawa Timur bisa menjalankan kepemerintahannya setelah mendapat wewenang setahun kemudian pada 1 Oktober 1949.  Namun selama menjadi Wali  Negara Jawa Timur, R.T. Achmad Kusumonegoro sudah digoyang dan tidak berjalan lancar. Sudah mulai bermunculan berbagai mosi, resolusi, dan demonstraasi yang menuntut pembubaran Negara Jawa Timur.  Hingga akhirnya, berdasarkan surat keputusan Presiden No. 26 Tahun 1950, pemerintah Negara Jawa Timur mengajukan bergabung dengan Pemerintah Republik Indonesia Pusat.  Sekaligus R.T. Achmad Kusumonegoro  sebagai Wali negara Jawa Timur mundur dari jabatan pada 16 Januari 1950.  

Selang 3 hari kemudian, Pemerintah Republik Indonesia Pusat mengangkat Samadikun sebagai Komisaris Pemerintah RIS untuk daerah bagian Jawa Timur.  Surat perintah ini ditandatangani Presiden Soekarno dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat, Ide Anak Agung Dge Agung pada 19 Januari 1950.  (pul)

Presiden Soeharto memantai kegiatan Pemilu. Foto dok simomot.com

Pemilu di Jkarta berjalan dengan lancar. seluruh warga negara Indonesia telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 4 Mei 1982 di TPS-TPS yang telah disediakan. pada hari itu setelah melaksanakan haknya, presiden Soeharto meninjau beberapa TPS di ibu kota. Foto dok Femina

abad.id- Pasca kemenangan Soeharto pada tahun 1968 dengan dipilihnya menjadi presiden melalaui sidang umum MPRS tanpa melewati hasil Pemilu, kini perhatian selanjutnya menyelenggarakan Pemilu 1971. Pada episode ini, Soeharto harus menang jika ingin tertap bertahan sebagai presiden. Maka Soeharto memerlukan sebuah partai politik sebagai kendaraan. 

Baca Juga : Harmoko "Calon Istana" Ketua Umum Golkar Dari Sipil

Dalam buku Jusuf Wanandi, Menyibak Tabir Orde Baru Memoar Politik Indonesia 1965-1998 (Kompas, 2014), terungkap pada awal 1969 kelompok intelektual dan pemuda pendukung Soeharto sudah mengusulkan pembentukan sebuah partai politik sebagai kendaraan Pemilu. Dasarnya pengalaman Soekarno akhirnya jatuh karena tidak memiliki partai dan berusaha mencari keseimbangan kekuatan. Soekarno akhirnya gagal mengatasi konflik antara PKI dan Angkatan Darat, dan berakhir dengan kedua kelompok tersebut justru melawan dirinya.

Namun usulan tersebut tidak disetujui Soeharto. "Jangan, kalian adalah para cendekiavan dan intelektual. Militer akan menuduh kalian sebagai samaran PSI," kata Soeharto

PSI dan Masyumi masih dikaitkan dengan pemberontakan pada tahun 1950-an dan Soeharto gigih menolak untuk memulihkan mereka."Kalian akan dianggap sebagai bagian dari mereka, dan kalian tidak akan bisa menang," katanya.  

"Jadi, apa yang Bapak inginkan?" tanya Yusuf Wanandi.

"Gabung saja dengan Golkar," jawab Soeharto.

Baca Juga : Mengenang Harmoko, Pimpinan MPR yang Mengangkat dan Meminta Presiden Suharto Mundur

Golkar dirintis pada akhir 1950-an tepatnya saat  keadaan darurat perang diberlakukan. Sebuah Badan Kerja Sama dibentuk yang terdiri dari pemuda, mahasiswa, perempuan, ulama, intelektual, dan pengusaha. Tujuan Badan Kerja Sama itu untuk menggalang rakyat dan menentang PKI. Konsep kerja sama ini diambil dari pemikiran sindikalisme yang diajarkan oleh tentara Jepang pada Perang Dunia II kepada calon pemimpin Indonesia, seperti Bung Karno dan Bung Hatta.

Tahun 1964, Sekber Golkar dibentuk untuk menandingi PKI yang sudah memperluas jangkauannya ke seluruh lapisan masyarakat. Jumlahnya mencapai tiga juta anggota, dan mereka yang berafiliasi termasuk 3,5 juta pemuda dan lebih dari 20 juta anggota united front terdiri dari petani, buruh, perempuan, mahasiswa, profesional, seniman, dan guru. Sekber Golkar harus mengelola dan mengatur lebih dari 250 kelompok profesional dan organisasi massa. Semuanya di bawah pimpinan Angkatan Darat dan dimaksudkan sebagai gabungan kekuatan yang konstitusional.

Baca Juga : Sejarah Pemilu Paling Rumit, Pesertanya 48 Partai

Namun, pada dekade tahun 1960an reputasi Golkar kurang baik. Sebab salah satu ketuanya memiliki sebuah klub malam. Seorang lagi mengelola sebuah BUMN yang penuh dengan kasus korupsi. Serta yang ketiga suka bermain perempuan dan pernah selingkuh dengan istri ajudannya. Cerita-cerita seperti ini banyak diketahui masyarakat.

"Bagaimana kami dapat bergabung dengan Golkar ?, Orang-orang seperti kami sangat tidak populer. Bagaimana kami bisa percaya kepada mereka?," tanya Yusuf Wanandi

"Karena itu, saya justru minta kalian mempertimbangkannya. Saya membutuhkan kalian di sana," jawab Suharto.

Sementara itu, kelompok inteletual pemuda ini haris menghadapi tantangan lainnya. Salah satunya mempersiapkan undang-undang dan peraturan untuk Pemilu 1971. Pada akhir 1969, ada kesengajaan mencoba memperlambat proses dengan harapan tanggal pemilu diundur. Soeharto berang. Pada 31 Desember 1969, Soeharto memanggil Yusuf Wanandi. la marah karena mengulur-ulur waktu penyelesaian undang-undang Pemilu.

"Kalau saya harus mengandalkan kalian, pemilu tidak pernah jadi, dan kalau rakyat menggantung saya, kalian semua akan bersorak dan bertepuk tangan dan menertawai saya. Sekarang saya perintahkan kalian untuk segera mengesahkan undang-undang dan melaksanakan pemilu sesuai dengan jadwal," kata Soeharto dengan geram. 

Baca Juga : Breakdance Tarian Korban Politik

Sebagai pemilu yang kedua di Indonesia, proses berjalan cukup baik. Pada Pemilu pertama, tahun 1955, dianggap jujur dan adil, di mana 28 partai mendapatkan kursi di Parlemen. Namun Pemilu 1955 kurang memadai karena kondisi negara yang masih berantakan setelah Perang Dunia II dan lima tahun revolusi kemerdekaan membawa kesengsaraan kepada rakyat. Partai politik dan pimpinannya tidak memiliki pengalaman dan pengertian bahwa kekuatan politik berarti tanggung jawab dan demokrasi berarti kompromi. Semua hasilnya kemudian dipreteli pada tahun 1959 ketika Soekarno membubarkan Konstituante. 

Pemilu kedua tahun 1971 dikuti oleh 10 partai. Kecuali Golkar, yang lainnya sudah punya pengalaman ikut dalam Pemilu 1955. Namun, zaman sudah berubah. Partai-partai lama tidak pernah mempunyai cukup kekuatan atau keberanian melawan PKI karena itu tugas jatuh ke tangan militer. Golkar merupakan organisasi terdepan untuk militer sebagai koalisi kekuatan anti komunis. Dengan demikian, partai-partai politik bersikap defensif terhadap Golkar. Mereka cukup dikenal masyarakat, tetapi mereka juga punya citra gagal karena membiarkan PKI berkuasa dengan dukungan Bung Karno. Di lain pihak, Golkar adalah organisasi baru yang dekat dengan militer, yang dianggap pahlawan menumpas PKI.

Sebagai tim kecil, tim Intelektual dan pemuda memiliki sejumlah tokoh yang diandalkan, terutama para mantan pemimpin gerakan mahasiswa. Cara yang paling efektif dengan menggunakan kekuatan Pertahanan Sipil (Hansip) yang selama ini dikelola militer. Mereka dikerahkan dari rumah ke rumah menyampaikan pesan kepada kepala keluarga: "Hanya Golkar yang bisa menjamin stabilitas dan pembangunan. Kalau Anda pilih partai lain, berarti Anda anti militer dan mungkin saja pro-PKl." Kata para Hansip tersebut. Sehingga pesan seperti ini disampaikan secara tidak langsung dan secara pribadi sebagai cara paling efektif untuk mempengaruhi para pemilih.

Baca Juga : Tokoh Politik Etis Van Deventer Pengagum Kartini

Golkar juga mengandalkan birokrasi. Birokrasi nasional relatif baru di Indonesia, yang mulai diperkenalkan pada zaman pendudukan Jepang. Namun, sejak birokrasi berdiri, terpecah akibat tarikan partai politik terutama sejak tahun 1950. Untuk mengubah hal ini, ada gagasan untuk menciptakan birokrasi monoloyalitas terhadap pemerintah. Prinsip loyalitas tunggal ini sebagai usaha memulai sebuah birokrasi yang profesional dan setia kepada pemerintah yang berkuasa.

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) atau asosiasi para birokrat ketika itu belum didirikan. Maka birokrasi Departemen Dalam Negeri, yang mengelola pemilihan umum untuk mendukung Golkar secara tidak langsung dengan menggunakan prinsip loyalitas tunggal tersebut. “Kami kemudian menerjemahkan konsep loyalitas tunggal itu sebagai usaha untuk setia kepada Golkar. Untuk kepentingan inilah kemudian Korpri didirikan dan dimasukkan ke dalam undang-undang mengenai birokrasi. Korpri kemudian menjadi alat Golkar untuk memenangi pemilu, menggantikan peran yang dimainkan militer sebelumnya. Untuk jangka panjang, ketika Soeharto tidak lagi percaya kepada militer, yang selama ini menjadi basis politiknya, Korpri menjadi semakin penting baginya,” tulis Yusuf Wanandi.

Usaha kami berhasil, Golkar menang hampir 63 persen dari perolehan suara dan 236 dari 360 kursi DPR. Setelah pemilu, Golkar harus semakin bekerja keras, dari gabungan 256 kelompok menjadi 10 pilar atau konsorsium. 

Soeharto Menghedaki Perampingan Partai Politik

Saat Pemilu 1977, partai-partai disederhanakan dan digabung, menjadi hanya tiga. Mereka Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan partai Islam, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan partai nasionalis dan Kristen. Tetap saja tidak mudah untuk menang, kecuali pada pemilu tahun 1997.

Baca Juga : Politik Gelar Haji Pemerintah Kolonial Belanda

Konsep lain yang disalah artikan adalah floating massa atau massa mengambang. Tujuan awalnya untuk menggantikan revolusi permanen yang menggunakan massa sebagai ujung tombak perubahan. Permainan politik berdasarkan aksi massa ini dianggap mengganggu stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Demo dan aksi massa lainnya, harus dibatasi hanya pada masa kampanye pemilu. Massa harus diambangkan dan tidak boleh dikerahkan setiap ada isu politik seperti yang dilakukan Bung Karno pada tahun-tahun terakhir kekuasaannya, tetapi terutama dikerahkan untuk kepentingan kampanye pemilu.

Masa antar pemilu, partai-partai politik dan ormas harus dapat mengurus dirinya sendiri dan membentuk cabang-cabangnya di desa kalau mampu. Ini yang terjadi di negara-negara demokratis.

Di zaman Orde Baru, Soeharto menghendaki stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Dalam Biografi Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya yang ditulis Ramadhan KH dan G Dwipayana, disebutkan Pemilu tahun 1971 adalah kedua di Indonesia. Satu-satunya Pemilu sebelumnya yang pernah digelar adalah tahun 1955 di era Presiden Sukarno.

Baca Juga : Cerita Tan Malaka Mendapat Testamen Politik Dari Sukarno

Dalam Pemilu 1971 ada 360 kursi yang diperebutkan sembilan parpol dan Sekber Golongan Karya. Jumlah ini ditambah 100 kursi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI. Jumlah total kursi di DPR menjadi 460. Golkar tak masuk ke dalam sembilan parpol itu.

Setelah Pemilu 1971, Soeharto berpendapat tak perlu terlalu banyak partai di Indonesia. Dia berkaca pada kegagalan konstituante tahun 1955-1959, dimana seluruh parpol cuma berdebat dan ngotot sehingga tak ada keputusan yang bisa diambil.

Soeharto lalu memanggil para ketua parpol dan menjelaskan pemikirannya. Menurutnya, Parpol harus menyeimbangkan antara material dan spiritual. Kira-kira Nasionalis Religius atau Religius Nasionalis, kalau istilah parpol zaman sekarang.

"Dengan demikian maka kita sampai pada pikiran, cukuplah kita adakan dua kelompok saja dari sembilan partai, ditambah satu kelompok dari Golongan Karya. Tetapi tanpa dipaksa," kata Soeharto.

Partai Katolik, PNI dan IPKI mengerucut menjadi satu di PDI. Sementara parpol Islam yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII dan Perti mengelompok jadi satu di bawah PPP.

"Saya tekankan jangan menonjolkan agamanya. Karena itu namanya pun tidaklah menyebut-nyebut Islam. melainkan Partai Persatuan Pembangunan dengan program spiritual-materil," kata Soeharto.

Baca Juga : Iding Soemita Berpolitik di Suriname

Hasil Pemilu 1977, di DPR kemudian terbentuk tiga fraksi. Yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya. Soeharto mengklaim, tak ada penolakan dari partai-partai politik itu. Menurutnya kalau cukup tiga, tak perlu lagi sembilan partai. Toh, tujuannya satu yaitu Pancasila dan UUD 1945. Soeharto mengibaratkan seperti mobil berkendara. Tidak perlu balapan dan kebut-kebutan kalau satu tujuan.

"Mari kita perkecil saja jumlah kendaraan itu. Tidak perlu terlalu banyak. Tetapi tidak perlu pula hanya satu kendaraan, dua atau tiga kendaraan, baiklah," kata Soeharto. (pul)

abad.id-Majapahit menjadi kerajaan terbesar di Indonesia dan memiliki wilayah Jawahingga Semenanjung Malaya (Malaysia dan Brunei), Tumasik (Singapura), serta sebagian Thailand dan Filipina. Banyak misteri tentang Majapahit yang tak terpecahkan hingga saat ini. Salah satu misalnya misteri itu tentang kehancuran dan hilangnya Istana Majapahit. Banyak catatan hanya menyebutkan pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit yang berada di Trowulan, Mojokerto. Namun istana kerajaan tersebut masih belum bisa dijawab sepenuhnya karena seolah lenyap.

Menurut sejarawan dari Universitas Ciputra, Bayu Aji, ada 3 penyebab hancurnya kerajaan Majapahit. Pertama karena mangkatnya patih Gajah Mada dan raja Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit yang sebelumnya berada di puncak kejayaan saat diperintah Hayam Wuruk, dan mahapatih Gajah Mada langsung terjadi peperangan perebutan kekuasaan di lingkungan kerajaan. “Setelah mereka mangkat tidak ada tokoh kuat yang bisa menjadi panutan di Majapahit, serta banyak wilayah yang memilih mengundurkan diri dari induk kerajaan,” kata Bayu.

Faktor perebutan tahta kekuasaan kerajaan Majapahit antara Wikramawardhana yang merupakan menantu Hayam Wuruk dengan Bhre Wirabhumi anak dari selir Hayam Wuruk memperparah kondisi kerajaan Majapahit yang tengah kehilangan sosok vigur. Perebutan kekuasaan ini kemudian dikenal dengan Perang Paregreg. Dampak perang banyak rakyat kelaparan dan kerajaan kehilangan banyak kekayaan.

Selain itu, pengaruh masuknya Islam dan semakin kuatnya kerajaan Demak menjadikan pengaruh Majapahit semakin memudar. “Munculnya Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah merupakan salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit,” tambah Bayu Aji.

Saat ini arkeolog hanya bisa menemukan reruntuhan batu-bata bekas bangunan dan jalan serta bekas galian pada masa kolonial. Peneliti independen studi Jawa Kuno dan Sansekerta asal Belanda, Amrit Gomperts mengatakan bekas Istana Kerajaan Majapahit telah lenyap tahun 1816. Hal ini dikarenakan pemburu pusaka pada masa penjajahan. Selain itu, situs sejarah yang hilang disebabkan karena adanya lahar letusan gunung yang menimbun keraton.

Berbagai bencana alam turut membuat Keraton Majapahit raib tak berbekas. Meskipun tidak diketahui lokasinya, catatan Kitab Negarakertagama menggambarkan kemegahan Keraton Kerajaan Majapahit cukup rinci. Istana kerajaan dikelilingi oleh dinding bata merah yang tinggi dan tebal. Gerbang utama menuju istana terbuat dari besi berukir. Di depannya, didirikan bangunan yang luas untuk menjamu para tamu yang berasal dari pejabat negara atau sebagai balai untuk melaksanakan pertemuan tahunan. Istana raja dibangun dengan batu bata dan tiang kayu besar yang diukir. Atapnya dihiasi oleh ornamen yang berasal dari tanah liat. Pada bagian luar keraton, terdapat hunian para pemuka agama, anggota keluarga kerajaan, pejabat, dan bangsawan.

Kediaman Mahapatih Gajah Mada berada di kompleks yang terpisah oleh lapangan yang sangat luas. Dari catatan dalam Kitab Negarakertagama, Kepala Badan Arkeologi Hindia Belanda, Willem Frederik Stutterheim turut membuat denah Keraton Majapahit. Ia menggambarkan bahwa gaya arsitektur Istana Majapahit hampir mirip dengan Keraton Yogyakarta dan Puri Klungkung.

Tak berhenti di situ, bentuk Keraton Majapahit juga dijabarkan cukup rinci oleh Ma Huan, tukang catat Laksamana Cheng Ho yang menjadi tamu kerajaan. Ma Huan menggambarkan Istana Kerajaan Majapahit memiliki tembok setinggi tiga tombak atau sekitar 9,4 meter. Penjagaan istana begitu ketat. Untuk masuk ke istana kerajaan harus melewati dua lapis pintu gerbang yang kokoh. Pintu gerbang pertama akan membawa siapapun untuk masuk ke lingkungan keraton, sedangkan pintu gerbang kedua untuk memasuki kediaman pribadi raja.

Kolam Segaran berada di Dukuh/Desa/Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Pada masanya, kolam ini dibangun untuk kebutuhan penampungan air di musim hujan dan irigasi pertanian. Foto Pulung

Bukti kraton Kerajaan Majapahit sangat besar terlihat dari situs Kolam Segaran yang saat ini masih utuh.  Kolam Segaran berada di Dukuh/Desa/Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Pada masanya, kolam ini dibangun untuk kebutuhan penampungan air di musim hujan. Sebagai persediaan air di musim kemarau. Orang yang pertama kali menemukan kolam Henry Maclaine Pont pada tahun 1926. Ia mengajak Adipati Mojokerto dan warga setempat untuk melakukan konservasi pusaka di Trowulan.  Henry menemukan situs terpendam dan banyak artefak. Sebagian besar berbalut emas, namun saat pendudukan Jepang , Henry ditangkap dan terjadi eksploitasi besar-besaran.

Saat itu hampir setiap hari di desa Kemasan ditemukan emas. Nama desa ini konon berasal dari banyaknya emas di dalam tanah. Munculah para pemburu harta karun selain warga setempat yang ikut memburu emas. Ini terus berlangsung sampai tahun 1965.

Kolam Segaran merupakan satu-satunya kolam kuno terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Luasnya kurang lebih 6,5 hektare dengan bentuk membujur ke arah utara-selatan sepanjang 375 meter dengan lebar 175 meter. Sekeliling tepi kolam dilapisi dinding setebal 1,60 meter dengan kedalaman 2,88 meter.

Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit petnah mengadakan pesta besar karena kedatangan duta dari Cina.  Saat itu disuguhkan hidangan dengan perkakas dari emas, mulai nampan, piring sampai sendok. Para tamu puas dan menilai bahwa Majapahit negara besar yang patur dihormati. Setelah pesta usai, sebelum para tamu pulang, Semua perkakas dari emas itu dibuang ke Kolam Segaran.

Ada sebagian masyarakat beranggapan perabot makan yang dibuang ke kolam akan diambil kembali untuk dicuci, setelah para tamu asing itu meninggalkan acara perjamuan. Ada pula yang beranggapan, perabotan yang dibuang ke kolam itu tak pernah diambil lagi sehingga menjadi harta karun yang terus diburu hingga kini.

Pada tahun 1966, kolam Segaran dipugar, namun kegiatannya hanya berlangsung setahun. Saat pemugaran dtemukan bandul jaring, kail pancing dari emas, dan sebuah piring berbahan emas . Penemuan itu ditulis di dinding Museum Trowulan. Kemudian pemugaran yang lebih terencana baru dilakukan tahun 1974 dan selesai tahun 1984. (pul)

Bung Karno dan Inggit Garnasih berfoto bersama Kelimoetoe Toneel Club. (Foto: PDI Perjuangan)

abad.id- Pertengahan Februari 1934, Soekarno diangkut dari Bandung ke Surabaya dengan pengawalan polisi. Ikut dalam rombongan kereta api, Inggit, Ibu Amsi mertua Soekarno, Omi dan dua orang pembantu rumah tangga. Mereka ingin menemani Soekarno dalam pengasingannya. Di Surabaya Albreghs menyerahkan tahanannya kepada pejabat polisi J. de Vries. Di dalam penjara di Jalan Werf, tempat Soekarno ditahan untuk sementara waktu, ia diperbolehkan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya yang telah datang dari Blitar.

Perpisahan yang penuh emosi. Bapaknya Raden Soekemi meratapi nasib buruk anaknya. Soekarno minta diampuni. Ibunya sanggup menahan diri. "Terimalah nasib, anakku, Terimalah nasib tanpa gentar" kata Soekarno.

Lambert Giebels dalam Soekarno Biografi 1901-1950 mencatat, tanggal 17 Februari Soekarno dan keluarga, berangkat delapan hari perjalanan menuju ke Endeh Flores di bawah pengawalan De Vries menggunakan kapal KPM Jan van Riebeeck.  

Mereka yang menemani Soekarno dalam pengasingannya Endeh Flores. Foto dok net

Setiba di Endeh, Soekarno memberikan kesan khusus.  Antara lain selama di Endeh ia bebas bergerak dalam radius 10 kilometer. Memang para buangan di Endeh diawasi oleh suatu kesatuan polisi kecil. Polisi ini melapor kepada Asisten Residen, kepala daerah Flores di kota Endeh. Asisten Residen melapor kepada Residen Timor, yang berkedudukan di Kupang, J.J. Bosch. Bosch mengolah data yang ia perolah dari Endeh di dalam Laporan Bulanan Politik-Polisionil keresidenannya. Di dalam laporan itu, secara teratur dibubuhi catatan yang berbunyi bahwa Soekarno tidak mengembangkan aktivitas politik.

Soekarno dan keluarga tinggal di pesanggrahan selama sebulan., lalu menyewa rumah di kampung di pinggir laut dekat pelabuhan dan alun-alun kota Endeh. Bagi Inggit, rumah kayu beratap seng dengan jendela-jendelanya yang kecil harus diterangi dengan lampu minyak. Model rumah ini merupakan rumah yang sederhana. Namun untuk ukuran orang Endeh, tempat tinggal itu tergolong mewah.

Di samping membaca buku-buku dari perpustakaan, Soekarno juga mengembangkan bakat-bakat lainyaitu sebagai penulis dan sutradara. Tonil merupakan ruang atau media katarsis atau pelepasan ketegangan saat Bung Karno merasakan tertekan dan kesepian dalam pengasingannya.

"Aku memerlukan suatu pendorong sebelum aku membunuh semangatku sendiri," kata Bung Karno dalam biografinya. "Itulah sebabnya aku mulai menulis cerita sandiwara."

Suatu hari Bung Karno berkata kepada sang istri Inggit Garnarsih, "Ayo kita dirikan perkumpulan itu. Sandiwara! Kita penuhi dunia ini dengan sandiwara."

Lalu Bung Karno menamakan klub tonil Kelimoetoe Toneel Club, atau dalam ejaan saat ini Klub Tonil Kelimutu. Riwu dan teman-temannya dari Sawu ikut bergabung. Begitu pula Inggit dan Omi, orang tua kandung Kartika, penjahit Dirham yang datang dari Kalimantan, mandor sekolah Aboetirdjo dan seorang guru Jawa Asmara Hadi dari sekolah persiapan. Bahkan seorang polisi juga menjadi anggota dari Perkumpulan Sandiwara Kelimutu. Hanya mereka yang bisa berbahasa Indonesia boleh ikut main, yang lain diberi peran bisu atau bertugas di belakang layar. Demikianlah Riwu mementaskan tari Ledo, sebuah tarian perang dari pulaunya.

Soekarno mulai dengan suatu cerita yang ia karang secara garis besar saja. Lalu disampaikan kepada kelompok pemain, kemudian ia menetapkan siapa memegang peran apa. Mereka latihan di rumahnya atau kalau hari tidak hujan mereka berlatih di kebun. Para pemain menghapal peran mereka dengan terus mengulang apa yang dikatakan Soekarno dan meniru contoh yang ia berikan.

Semasa di pengasingan Ende (1934-1938) Bung Karno menulis 13 naskah tonil. Yaitu Dokter Setan, Tahun 1945, Nggera Ende, Amuk, Rendo, Kutkutbi, Maha Iblis, Anak Jadah, Rahasia Kelimutu (dua seri), Aero Dinamik, Jula Gubi, Siang Hai Rumbai.  Ada spesial, naskah yang ditulis Soekarno berjudul Tahoen 1945. Di dalamnya (ia meramalkan masa depan) ia menggambarkan pembebasan Indonesia pada 1945.

Ada yang menganggap Soekarno tidak sendiri menjadi sutradara dari semua sandiwara tonil tersebut. Sebenarnya Soekarno menyerahkan tugas itu kepada seorang warga Filipina bernama Nathan yang dikenalnya di Endeh. Orang Filipina ini keliling Kepulauan Nusantara dengan rombongan sandiwaranya. Dari pengalamannya ini, Nathan sangat membantu memproduksi klub tonil Kelimoetoe Toneel Club besutan Soekarno.

Soekarno juga menulis suatu pementasan yang terdiri dari nyanyian dan tarian, semacam musical. Dasar ceritanya adalah drama cinta Portugis yang diceritakan secara turun temurun. Ceritanya mengisahkan hal ihwal seorang nakhoda kapal Portugis, Don Louis Pereira, yang jatuh cinta pada seorang gadis cantik jelita dari Flores bernama Rendo dengan rambut keemasan yang hampir tujuh meter panjangnya. Sang kapten ingin menculik Rendo yang dimainkan oleh seorang anak laki-laki bernama Inaa. Untuk mendapatkan peran itu, Inggit dan Omi merias Inna menjadi perempuan sangat cantik. Inna memainkan perannya dengan begitu menyakinkan sehingga salah seorang polisi jatuh cinta dan kemudian datang ke Soekarno dan Inggit untuk melamar.

Pementasan lain yang tetap melekat dalam ingatan yaitu sandiwara enam babak yang berjudul Dokter Setan. Naskah ini adalah interpretasi Soekarno dari cerita Frankenstein yang versi filmnya pada wakru itu sangat populer. Karel dari Sawu yang memegang peranan Boris Karloff agaknya tampil begitu seram sehingga semua orang ketakutan. Sewaktu latihan, Soekarno menjelaskan bahwa orang mati yang dihidupkan kembali oleh dokter Frankenstein. Di dalam cerita ini Frankenstein diberi nama dokter Marzuki, melambangkan Indonesia, yang pada suatu hari kelak akan dibangunkan dari mati suri. Simbolik yang terkandung dalam hasil karya Soekarno itu berhasil lolos dari perhatian penonton dengan cara pementasannya yang rumit.

Panggung menggambarkan sebuah laboratorium yang di tengahnya tertancap sebatang pipa hingga mencapai atap. Dari pipa itu tergantung kawat dan label ke meja operasi. Di atas meja tergeletak montir Ali Pambe di antara berbagai bagian rubuh terbuat dari kayu yang dicat sedemikian rupa sehingga mirip aslinya. Ali Pambe memainkan peran sebagai mayat dengan sangat meyakinkan. Di dekat meja berdirilah dokter Marzuki dan perawat Haryati. Sedangkan agak ke samping dekat suatu alat yang mirip generator. Pada saat tertentu, dokter Marzuki mengatakan mayat itu akan bangkit dan hidup lagi.

"Kapan Kak?" Haryati bertanya.

“Kalau halilintar menyambar dan Tuhan akan mengirimkan tenaga listrik yang akan membangkitkan mayat ini," dokter Marzuki menjelaskan.

Pada pertunjukan perdana, saat kata-kata terakhir dokter Frankenstein alias Marzuki itu diucapkan, secara kebetulan guntur menggelegar dan hujan deras mulai turun. Dokter Marzuki kemudian memasang sambungan pada tangan yang mencuat ke luar dari bagian-bagian bangkai Ali Pambe sambil berseru," Willem, naikkan kapasitas mesin. Lebih tinggi, lebih tinggi, dua puluh.....tiga puluh....lima puluh amper!"

Mayat mulai bergerak dan tampak Ali Pambe bangkit.

“Kita akan menamakannya Robor," kata dokta Marzuki berbicara ke arah penonton di ruangan.

Di kantor Asisten Residen terdengar desas-desus bahwa pementasan hasil karya orang buangan politik ini berisi ucapan-ucapan anti Belanda. Sang Asisten Residen yang tidak menguasai bahasa Indonesia minta tolong pastor Huytink untuk menyensor naskah-naskah Soekarno. Huytink melakukannya bersama si penulis,  keduanya justru menikmati perteman-pertemuan dengan hangat dan bersahabat.

Selain bertindak sebagai penulis dan sutradara, Soekarno juga menjadi produser dari sandiwara-sandiwaranya. Semua orang dilibatkan. Kaum wanita perkumpulan sandiwara menjahit kostum-kostum. Bruder Lambertus membuat dekor dan keperluan-keperluan sandiwara lain yang rumit. Pastor Huytink menyediakan rumah paroki Immaculata. Di lingkungan kota yang sepi itu, yang tidak mempunyai gedung bioskop, pementasan-pementasan Soekarno yang sebenarnya hangya sandiwara amatir, merupakan kesenian yang selalu ramai penonton.

Seorang Frans Seda yang pada masa orde baru menjadi orang kepercayaan Presiden Dsuharto sangat ingat pementasan Sandiwara Tonil Soekarno ini. Saat itu dia masih berumur 10 tahunan, berada di bangku depan saan menonton pertunjukan perdana Dokter Setan. Ia ingat banyak orang terkemuka hadir di sana. Soekarno duduk di baris paling depan di antara para tamu kehormatan dan bukannya sebagai sutradara di belakang tirai. Di antara para tamu tampak para pater dan orang-orang terpandang golongan pribumi. Asisten Residen juga hadir. Kehadiran orang ini menimbulkan sedikit kesulitan.

Sebab Soekarno biasanya membuka pementasan sandiwara-sandiwaranya dengan mengajak hadirin menyanyikan Indonesia Raya. Sebagai ganti dari refrein “Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka", pada waktu itu mereka masih menyanyikan dengan “Indonesia Raya, Mulia,Mulia".

Bagi seseorang yang mewakili kekuasaan Hindia Belanda, lagu ini dianggap melampaui batas. Ketika Indonesia Raya mulai dinyanyikan, sepanjang ingatan Seda, Asisten Residen O. Schumacher langsung meninggalkan ruangan. Namun kemudian menempati kembali tempat kehormatannya setelah lagu itu selesai.

"Seperti karya yang lain, cerita ini membawakan suatu moral. Pesan yang tersembunyi di dalamnya adalah, bahwa tubuh Indonesia yang sudah tidak bernyawa dapat bangkit dan hidup lagi," jelas Bung Karno.

Di Endeh Soekarno memang hidup sebagai orang berkecukupan, sesuai perannya sebagai orang terhormat. Kebutuhan hidup primer di Flores memang murah, tetapi karena seluruh rombongan sandiwara mondok di rumah Soekarno, maka biaya rumah tangga menjadi lebih besar. (pul)

Untuk mencegah penggelembungan valuasi biaya penutupan PLTU, lembaga riset Transisi Bersih merekomendasikan penghitungan dilakukan dengan model ekspektasi cash flow berdasarkan kontrak.

Jakarta, 28 Februari 2024 – Transisi Bersih, sebuah lembaga riset nirlaba bidang ekonomi lingkungan hidup, menilai pemilik PLTU perlu ikut berkontribusi pada pembiayaan pensiun dini pembangkit listrik yang dimilikinya. Hal ini lantaran transisi energi menganut prinsip keadilan berdasarkan peran, yakni biaya transisi energi harus terdistribusi secara proporsional berdasarkan kontribusi emisi. Pihak yang menghasilkan banyak emisi harus menerima beban biaya lebih besar.

Laporan Transisi Bersih “Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU” mengungkapkan, karena penutupan PLTU merupakan proyek publik yang tidak komersial, tidak akan ada entitas bisnis yang mau membiayainya. Meski demikian, entitas bisnis yang merupakan pemilik dari PLTU juga tidak seharusnya lepas tangan dari tanggung jawabnya sebagai penghasil emisi karbon dan yang telah mendapatkan keuntungan dari beroperasinya PLTU tersebut selama ini.

Berdasarkan prinsip keadilan peran, pihak yang mengeluarkan emisi lebih banyak seharusnya akan menanggung biaya lebih banyak. Pemilik PLTU termasuk entitas ekonomi yang paling banyak mengeluarkan emisi. Oleh karena itu, pemilik PLTU layak untuk menanggung beban lebih banyak daripada entitas ekonomi lainnya.

Pembebanan sebagian biaya penutupan kepada pemilik PLTU dapat berupa diskon atau pengurangan biaya penggantian. Besarnya diskon tergantung kesepakatan pemilik PLTU dengan pemerintah.

“Pemilik PLTU termasuk entitas ekonomi yang paling banyak mengeluarkan emisi. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip keadilan, mereka seharusnya menjadi salah satu pihak yang menanggung biaya penutupan dalam jumlah yang signifikan. Karena itu cukup fair kalau mereka memberikan diskon biaya penggantian,” tegas Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Untuk mencegah penggelembungan valuasi biaya penutupan PLTU, Transisi Bersih merekomendasikan penghitungan dengan model ekspektasi cash flow berdasarkan kontrak. Pasalnya, pemerintah atau PT PLN (Persero) sudah memiliki patokan margin keuntungan bagi IPP. Pihak IPP umumnya juga menyertakan dokumen cash flow untuk mendukung penawarannya.

“Oleh karena itu, penggunaan parameter sebagai nilai patokan valuasi, pada prinsipnya, mengembalikan keuntungan investor pada parameter awal, terlepas dari kinerja dan operasional aktual mereka. Dan hal tersebut, cukup relevan dan fair baik bagi investor maupun publik,” ujar Harryadin Mahardika, Direktur Program Transisi Bersih.

Didanai Hibah

Laporan ini juga menyebutkan, model pembiayaan pensiun dini PLTU yang paling ideal adalah hibah dari pihak ketiga. Seperti halnya pemilik PLTU, mengacu pada prinsip keadilan, pihak ketiga yang paling relevan yakni entitas ekonomi yang paling banyak menghasilkan emisi dan berpendapatan tinggi. Jika PLTU berada di negara berpendapatan rendah dan menengah, idealnya hibah datang dari negara berpendapatan tinggi.

Terkait Program Just Energy Transition Partnership (JETP), konsorsium International Partners Group (IPG) merekomendasikan penutupan PLTU sebagai salah satu strategi agar Indonesia mencapai target bebas emisi pada 2060. Namun, dari komitmen pendanaan sekitar Rp 310 triliun, kemungkinan mayoritas pendanaannya akan berupa utang. Hal ini berkaca dari program sejenis di Afrika di mana dana hibah hanya sekitar 3%.

“Model pembiayaan aktual saat ini, di mana sebagian besarnya berupa utang, sebenarnya tidak ideal dan kurang adil bagi negara-negara berkembang,” kata Harryadin.

Laporan Transisi Bersih juga menyebutkan salah satu standar utama yang harus dipenuhi pada penutupan dini PLTU adalah “koherensi”, yang artinya, kebijakan satu dengan yang lainnya tidak saling mengganggu atau menafikan. Dalam konteks transisi energi, salah satu bentuk kebijakan tidak koheren yang cukup ekstrim adalah penutupan dini PLTU dan pembangunan PLTU baru. Dua kebijakan ini bertolak belakang dan memiliki efek yang saling meniadakan.

“Program penutupan dini PLTU hanya akan efektif jika tidak ada PLTU baru yang sedang dan akan dibangun di seluruh Indonesia, di semua industri. Jika masih ada PLTU baru yang akan dibangun maka program penutupan dini menjadi sia-sia. Ini sama dengan menguras air kolam sambil memasukkan air baru ke dalam kolam. Semua energi dan usaha akan menjadi sia-sia,” ungkap Abdurrahman.

Penutupan dini PLTU menjadi strategi penting untuk mengejar komitmen bebas emisi. Indonesia memiliki tiga alasan kuat yang menambah urgensi pensiun dini PLTU.

Pertama, kapasitas pembangkit listrik di Indonesia, secara umum berlebihan. Berdasarkan data statistik PLN tahun 2022, daya mampu  pembangkit PLN Jawa Bali mencapai 42,7 GW sementara beban puncak turun 6,28% menjadi 24,2 GW, sehingga ada selisih 18,5 GW atau sekitar 43% reserve margin. Sementara, reserve margin jaringan lainnya rata-rata berkisar antara 30%-70%. Perlu diketahui, sekitar 70%-80% dari reserve margin tersebut menggunakan klausul take or pay, sehingga PLN harus membayar pembangkit listrik tersebut, baik digunakan atau tidak. Untuk setiap gigawatt kapasitas pembangkit yang tidak terpakai tersebut, PLN harus membayar antara Rp 2-3 triliun per tahun. Selain berbiaya mahal, kelebihan cadangan ini secara tidak langsung menutup peluang pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan.

Kedua, dalam beberapa tahun terakhir kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia mengalami degradasi secara signifikan. Penurunan kualitas udara ini berhubungan erat dengan beroperasinya PLTU-PLTU raksasa di pulau Jawa dan kawasan pusat penghasil batu bara yang baru beroperasi dalam beberapa tahun terakhir. Ketiga, sebagian besar PLTU yang beroperasi di Indonesia baru dibangun karena Program 35.000 MW. Artinya, masa operasional PLTU-PLTU baru tersebut masih panjang.

“Penutupan dini PLTU adalah hal baru di Indonesia. Karena itu, kita perlu pilot project yang kecil dulu untuk mencari best practice. Setelah kita dapat pengalaman, baru kita menutup yang besar-besar,” ujar Anindya Putri, Analis Transisi Bersih.

Narahubung Media

Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif

rahman@transisibersih.org

0811-891-975

Harryadin mahardika, Direktur Program

harryadin@transisibersih.org

 0813-8113-0531

Penulis : Nanang Purwono

Surabaya, Sudah jamak orang mengetahui Soekarno sekolah di Hogere Burger School (HBS) Surabaya pada periode 1926-1921. Di HBS, setingkat SMA kala itu, dia belajar selama 5 tahun. Selama itulah Soekarno tinggal bersama keluarga Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto.

Menurut sumber buku Penjambung Lidah Rakjat Indonesia karya Cindy Adam, bahwa rumah Tjokroaminoto selain di Peneleh, juga di Plampitan Surabaya.

Banyak literasi yang menulis dan mengabarkan bahwa Soekarno sekolah di HBS Surabaya. Tapi hampir tidak ada yang keluar dari pernyataan Soekarno sendiri atau melalui bukti yang dibuat langsung oleh Soekarno.

Kiranya hanya ada satu surat yang ditulis Soekarno yang menyatakan bahwa ia sekolah di HBS Surabaya. Surat itu ditulis Soekarno untuk gubernur Nusa Timur di Singaraja, Bali pada 24 Juni 1954. Isinya berupa pengantar yang memperkenalkan Tjiel Romer, rekan Soekarno ketika sekolah di HBS Surabaya. 

"Bapak saya itu rekan sekelasnya Bung Karno ketika sama-sama sekolah di HBS. Kami tinggal di Kertopaten, Jalan Pegirian, dekatnya Rumah Pemotongan Hewan (RPH)," kata Boy Marlisa yang ibunya, Toos Marlisa Raem, dinikahi Tjiel Romers.

Boy Marlisa memiliki surat yang ditulis Soekarno pada 24 Juni 1954. Surat itu dibawa oleh bapaknya ke Singaraja, Bali untuk bertemu Gubernur Nusa Timur ketika bapaknya mau membuka urusan dagang minyak kayu putih dari Buru dan kopi dari Bali.

"Ketika bapak saya bertemu dengan gubernur di Bali, suratnya ditunjukkan, lalu setelah itu dibawa lagi dan selanjutnya urusan dagang berjalan," jelas Boy Marlisa. Dari surat itu, diketahui secara otentik bahwa Soekarno bersekolah di HBS Surabaya.

Boy Marlisa (tengah) mendampingi tim film dokumenter Belanda di depan Gedung HVA (PTPN XI). foto:begandring

"Selama ini, kita tahu bahwa Soekarno sekolah di HBS dari buku-buku. Lha, di surat ini, Soekarno ngomong sendiri bahwa ia sekolah di HBS", tambah Boy.

Boy juga menceritakan apa yang pernah Tjiel Romers ceritakan padanya di masa kecil, bahwa Soekarno adalah teman bapaknya. Teman baik.

Hubungan baik antara Soekarno dan Tjiel Romers ini juga ditulis Soekarno dalam surat itu yang bunyinya: "Ia (Tjiel Romers) adalah kenalan baik dari saja, sedjak dari bangku sekolahan H.B.S. di Surabaja sampai sekarang".

Surat yang ditulis pada 24 Juni 1954 itu, menunjukkan hubungan akrab meski telah terpisah selama 33 tahun. Ini terhitung dari lulus sekolah pada 1921 hingga 1954.

Pinjam Barang Antik

Keakraban Soekarno dengan Tjiel Romers ini sangat beralasan karena melalui keluarga Romers lah, kala itu, Soekarno bisa sekolah di lingkungan Eropa. Tidak hanya di HBS, tetapi hingga ke perguruan tinggi di Bandung. Soekarno memang dikenal orang yang cerdas dan pintar.

"Karena itu, keluarga bapak saya, Romers, suka Soekarno," jelas Boy Marlisa.

Tjiel Romers lahir di Surabaya pada 24 April 1900 dan meninggal di Kota Tiel, Belanda pada 24 April 1982. Sedangkan ibunya, Toos Marlisa Raem lahir di Surabaya pada 4 Desember 1919 dan meninggal di Tiel, Belanda pada 7 Juni 1986. Keberadaan mereka berdua dalam satu liang lahat di kota Tiel, Belanda, sebagaimana terlihat pada nisan bersama.

Jika melihat genealogi keluarga, Tjiel Romers menikah 4 kali dan istri ke empat adalah Toos Marlisa Raem. Istri pertamanya, Florence Marie Knaap, menikah pada 27 juni 1921 di Surabaya, ketika Tjiel berusia 21 tahun.

Istri kedua adalah Alida Arnoldina Mannot, dinikahi pada 6 januari 1932 di Kediri, ketika ia berusia 31 tahun. Istri ketiga Fennar Charlotte Everhardine Swart, yang dinikahi pada 4 Februari 1954 di Djakarta, ketika ia berusia 53 dan istri keempat adalah Toos Marlisa Raem setelah tahun 1962. Tjiel Romers adalah orang kaya dan terpandang di Surabaya. Aset berupa tanah dan rumah banyak di Surabaya. Ia orang terpandang di kalangan orang orang Eropa.

Pada pascakemerdekaan, ketika Soekarno sudah menjadi seorang presiden, dia masih kerap menghubungi dan meminta bantuan Tjil Romers.

Makam Tjiel Romers dan Toos Marlisa Raem di kota Tiel, Belanda.

"Bung Karno sering pinjam barang-barang antik dan dibawa ke istana untuk ditunjukkan ke tamu tamu negara dan sebagai hiasan ruangan istana," jelas Boy Marlisa sambil menunjukkan kliping majalah yang muat berita pembunuhan di keluarga Romers di Surabaya pada 15 Juni 1973.

Menurut Boy (80) pembunuhan itu diduga berlatar belakang rebutan kekayaan yang dimiliki Tjiel Romers. Pembunuhannya masih misterius hingga sekarang dan berita pembunuhan sempat menjadi berita investigasi di majalah Liberti 1973.

Boy Marlisa (80) sebagai anak pasangan Tjiel Romers dan Toos Marlisa masih menyimpan surat yang ditulis Soekarno untuk bapaknya (Tjiel Romers) pada 1954. Surat ini sebagai bukti otentik Soekarno sekolah si HBS Surabaya. (pul)

Penulis : Pulung Ciptoaji

abad.id-Waktu Indonesia merdeka tahun 1945, nyaris bangsa ini tidak punya kekuatan ekonomi apapun untuk modal membentuk sebuah negara.  Bisnis muai retail hingga skala menengah masih dikendalikan warga asia timur dan timur tengah. Sedangkan bisnis scala besar dan perkebunan banyak dikuasai bangsa kulit putih eropa.

Padahal sebelumnya para pendiri Indonesia ini sudah bercita cita “Tidak boleh ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka,” demikian Bung Karno dalam pidato di depan sidang Anggota Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), 1 Juni 1945.

Bahkan Bung Karno melukiskan kemerdekaan itu sebagai jembatan emas, dan di seberang jembatan emas, bangsa Indonesia dapat dengan leluasa menata dirinya  dan membangun sebuah negara  yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. “Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita dari kemiskinan, kebodohan, dan kesenjangan sosial!“ kata Bung Karno.

Namun sidang yang sering digelar Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini ternyata tidak pernah membicarakan tentang modal mendirikan sebuah negara. Jangankan membahasnya, setiap kali petemuan selalu berdebat soal ideologi dan dasar jika menjadi negara nanti terbentuk. Kelompok kanan ingin membentuk sebuah negara dengan dasar agama, sementara kelompok kiri menghendaki menjadikan bangsa yang akan merdeka nanti beridologi sosialis. Padahal saat itu di luar ruang rapat, banyak pemuda sedang menunggu kapan secepatnya merdeka.

Ternyata waku tidak dinyana itu menemui jawabannya. Setelah bom Hirosima dan Nagasaki meledak dan disusul tentara Jepang menyerah ke tangan Sekutu, muncul tekat untuk merdeka semakin kuat. Peristiwa yang berurutan yang berakhir proklamasi 17 Agustus 1945 itu ternyata tidak ada yang merancang dan semua bersifat spontan. Sehingga banyak cerita lelucon menggambarkan yang memerdekakan bangsa Indonesia ini kaum miskin.

Sebagai contoh, Bung Karno makan sate  di warung kaki lima setelah dipilih menjadi presiden. Waktu itu Bung Karno rupanya masih belum bisa membiasakan diri berperilaku sebagai pejabat negara atau sebagai rakyat. Sebab belum ada tata tertib protokoler serta anggaran belanja negara secara tertib. Usai terpilih menjadi Presiden, Bung Karno pulang jalan kaki. Di tengah jalan bertemu dengan seorang penjual sate yang menjadi makanan kegemarannya. Sebagai presiden republik Indonesia saya memesan 50 tusuk kepada penjual sate tanpa alas kaki itu. “ Setelah jadi dibakar, Aku makan sate sambil berjongkok di tepi jalan dekat selokan, dan itulah pesta besar atas pengangkataku sebagai presiden republik Indonesia yang berpenduduk 150 juta jiwa,” kata Bung Karno dalam catatan Cindy Adam.

Lain cerita dengan dr Leimena asal Maluku yang sangat dekat dengan Sukarno. Dokter Yohanes Leimena ini baru saja menjadi menterinya Sukarnro. Karena dirinya hanya seorang dokter biasa selama 2 tahun masa pendudukan jepang, yang dia punya hanya 1 celana dalam dan 2 kemeja yang secara bergantian digunakan.  Jika satu dipakai yang satu dicuci. Setiap resepsi resmi selalu meminjam dasi temannya.

Waktu mendadak diangkat menjadi diplomat oleh Sukarno, setiap tugas keluar kota dia memlih rekan sekamar dengan orang yang ukurannya badannya sama.  Setidaknya teman sekamar itu bisa meminjami jas atau baju lain. Sebab sebagai diplomat tentu hanya membutuhkan beberapa jam saja jas tersebut. “ Saya bisa menyelesaikan soal itu. Jangan kawatir, saya tidak akan memalukan negara kita,” kata dr Leimena kepada Sukarno teman dekatnya.

Soal baju memang menjadi kebutuhan pokok waga Indonesia yang sulit dipenuhi pada masa itu. Baju tidak hanya mahal, namun juga harus import untuk jenis tertentu. Banyak pabrik di Indonesia tutup kaarena perang. Jika ingin hemat untuk mendapatkana saatu baju, seseorang harus beli kain dan membawanya ke penjahit. Disana si penjahit akan bergerak cepat dengan mengukur tubuh serta menentukan modelnya. Atau jika ingin lebih hemat, baju yang sobek tersebut dibawa ke tukang jahit untuk mndapatkan solusinya. Bisa dimodifikasi bagian yang robek dengaan ditambal kain sejenis, ataua dipotong menjadi bahan baju lain.

Kisah modifikasi baju ini benar-benar dialami Mohammad Nasir. Dia nyaris tidak kelihatan sebagai seoranag menteri. Dalam catatan Haji Agus Salim tahun 1948 ketika mengunjungi kantornya di Kementerian Penerangan, yang dijumpai sosok yang sangat sederhana dan rendah hati. Pakaiannya sungguh tidak menujukan bahwa dia seorang menteri. “Ia memakai kemeja yang banyak tisikan atau jahitan yang kasar menggunakan tangan,” cerita Haji Agus Salim.

Bahkan diplomat ulung ini menilai belum pernah melihat pegawai manapun dalam suatu pemerintahan yang kesederhanaanya berpakaian berlaku sebagai norma. Hingga akhirnya terdengar kabar bahawa beberapa stafnya melakukan patungan untuk membelikan kemeja untuk pak menteri agar dipakai saat acara penting.

Pejabat Bersepeda dan Diplomat Digaji 6 Dollar

Saat awal awal pembentukan republik Indonesia situasi ekonomi benar-benar belum pulih. Perang masih berkecamuk membuat jalur ditribusi barang dan produksi terhenti.  Negara juga harus mengeluarkan biaya besar untuk kegiatan kemiliteran dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Dampaknya tidak hanya menteri yang harus hidup sederhana. Pejabat tinggi lainnya yang tingga di ibu kota Yogjakarta melakukan hidup sangat hemat karena gajinya sangat kecil.

Dr Saharjo SH misalnya, seorang pejabat di kementrian kehakiman yang tidak mampu menyewa rumah di ibu kota Indonesia. Anak dan istri dititipkan di paviliun keluarga seorang saudagar batik si di Solo. Sedangkan Dr Saharjo SH setiap Sabtu usai pulang bekerja menjenguk keluarganaya dengan naik sepeda ke Solo. Lumayan jaraknya lebih kurang 65 kilometer bersepeda melewati Prambanan dan Klaten. Pada Minggu petang, Dr Saharjo SH kembali bekerja dan tinggal di Yogjakarta dengan menyewa kamar sangat kecil di dekat kantornya.

Untuk menambah penghasilan yang sangat minim, tanpa rasa rendah diri istri Dr Saharjo SH ini membuka warung di pavilium tempatnya menupang. Pada hari libur, sang pejabat tinggi ini ikut membantu di warung. Bahkan tidak segan mengantar dagangan atau ikut berbelanja ke pasar.

Di tahun 1959, Dr Saharjo SH diangkat menjadi Menteri Kehakiman sampai tahun 1962. Selama menjabat jadi menteri dan tinggal di Jakarta ini, Dr Saharjo SH belum pernah menempati rumahnya sendiri. Ia numpang di rumah mertuanya di jalan Salemba Tengah. Baru hampir berakhir masa jabatannya sebagai menteri, Dr Saharjo menempati rumah dinas di Komplek Kehakiman Utan Kayu.

Hidup prihatin di tempat tugas juga dirasakan para diplomat Indonesia yang bekerja di kedutaaan besar negara asing. Misalnya gaji utusan diplomat di Philipina hanya US 6 Dollar seminggu. Kantor kedutaannya berada di rumah milik tukang cukur yang disewa sekaligus dijadikan tempat tinggal. Jika ada undangan bertemu dengan Presiden Philipina, sang diplomat harus pinjam jas ke tukang cukur dulu. Hingga suatu hari keuangan duta besar Indonesia ini tinggal 20 sen. Ia dan istrinya hanya mampu membeli 3 buah apel. Dengan apel dan air minum itu bisa cukup untuk hidup hingga tiga hari.

Istana Pinjam Taplak Meja ke Tetangga

Mempunyai istana di negara yang baru terbentuk sangat penting. Sebab istana tidak hanya menjadi simbul sebuah keagungan dan kemasyuran negeri, namun juga tempat bertemunya para tamu. Tentu agenda-agenda tamu ini sangat penting menyangkut kedaulatan bangsa.

Husain Muntahar kepala protokol kepresidenan pertama dan pendiri Paskibraka. Foto Ist

Namun sebagai negara yang baru berdiri, bangsa Indonesia tidak memiliki banyak uang untuk membiayai kebutuhan rumah tangga presiden. Harus banyak akal dari petugas rumah tangga istana. Salah satunya terdapat aturan tamu tamu pemerintahan di tempatkan di sebuah wisma dan tiga kali dalam sehari dijemput menggunakan mobil. Para staf rumah tangga juga tidak banyak penalaman tata cara protokol menghadapi tamu asing di ibu kota Yogjakarta.

Pemimpin protokol istana ini seorang Habaib bernama Muntahar. Nama Muntahar ini sangat populer di Yogjakarta karena bertugas mengurusi banyak hal. Bahkan ibu negara Fatmawati sering ikut dilibatkan untuk membantu kepala rumah tangga istana kepresidenan ini. Sukarno sangat puas dengan pekerjaan Muntahar yang pengalaman di kapal itu.

Suatu saat negara China dan India hendak membuka kantor diplomatik di ibukota baru Yogjakarta. Maka Muntahar mendapat tugas harus menggelar jamuan makan malam untuk tamu. Secara kebetulan Muntahar menemukan bekas istana bercat putih yang dikelilingi tembok tinggi bekas rumah tinggal Gubernur Belanda. Selama masa pendudukan Jepang, istana tersebut hanya difungsikan sebaga gudang. Setelah disepakati perjamuan digelar di tempat itu, kini muncul masalah tentang perkakasnya. Hampir semua perkakas di istana tersebut tidak ada sebab telah diangkut tentara Jepang sebelum meninggalkana Yogjakarta. “ Saya hanya punya seperangkat cangkir plastik murah berwarna hijau dengan tatakan selundupan dari Manila,” Kata Muntahar.

Ternyata mudah saja Muntahar menyelesaikan masalah itu. Muntahar mendapatkan solusi dengan mendatangi Toko Oen dan restoran China untuk meminjam barang pecah belahnya, berikut sendok dan garbu. Tidak hanya itu, Muntahar memerintahkan staf lain berkeiling ke para tetangga untuk meminjam taplak meja. “ Waktu ibu Fatmawati tanya jenis mana yang harus dipakai, saya jawab pokoknya warna putih,” cerita Muntahar.

“Pandai benar kau, rupanya kau tahu banyak seni menata meja, lalu kenapa memilih warna putih,” tanya ibu Fatma.

“ Putih itu suci bu, melambangkan kemurnian, kebersihan, serta warna putih mudah didapat” jawab Muntahar saat bercerita ke Cindy Adam, (pul).