Penulis : Nanang Purwono

Abad.id-Balai Kota adalah lambang supremasi pemerintahan di wilayah kota. Di sana sistim pemerintahan dan kekuasaan tertinggi pemerintahan kotamadya atau kota. Kota Surabaya memiliki lambang supremasi pemerintahan itu di Ketabang.

Balai Kota Surabaya, yang diarsiteki oleh arsitek Cosman Citroen, mulai dibangun pada 1925 dan diresmikan pada 1927. Pembangunan Balai Kota ini dikerjakan di masa walikota Dykerman, walikota Surabaya kedua, yang berkuasa mulai 1920 - 1926.

Siapakah walikota Surabaya pertama? Adalah A. Meijroos yang menjabat mulai 1916-1920. Mayroos terlibat dalam proses awal perancangan, yang selanjutnya dilakukan melalui sayembara seperti bagaimana kota Rotterdam mendapatkan design Balai Kota.

Mengapa perlu kantor Balai Kota baru?. Sejak lahirnya Pemerintah Kota Surabaya pada 1 April 1906, Kota Surabaya tidak memiliki kantor. Pada awalnya pemerintah Kotamadya Surabaya menumpang di Kantor Residen Surabaya yang berlokasi di barat Jembatan Merah.

Jadi, di bangunan yang menghadap ke Kalimas itu ada Kantor Karesidenan Surabaya dan Kantor Kotamadya Surabaya (Balai Kota atau Stadhuiz). Sebuah bukti bahwa gedung ini juga berfungsi sebagai Balai Kota (Stadhuiz) adalah nama jalan yang persis di belakang Kantor Balai Kota. Jalan ini bernama Stadhuizsteeg atau Gang Balai Kota (sekarang jalan Gelatik).

Stadhuiz yang berarti Balai Kota menjadi bukti bahwa Pemerintah Kotamadya Surabaya pernah berkantor di Kantor Karesidenan Surabaya.

Tidak hanya menumpang di Kantor Karesidenan Surabaya, pemeritah Kotamadya Surabaya juga menyewa rumah untuk menjalankan administrasi Kotamadya Surabaya. Dari Kantor Karesidenan Surabaya, lalu pindah ke jalan Gemblongan, jalan Denverter, kawasan Tegalsari. Selanjutnya menempati gedung sendiri di Ketabang. Inilah Balai Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya pada akhirnya membangun Kantor Balai Kota setelah masa masa yang cukup panjang jika dihitung mulai 1906 hingga 1925.

Gagasan membangun Kantor Balai Kota ini muncul dengan alasan sebagaimana ditulis oleh Joko Triwinarto Santoso dalam karya ilmiah yang berjudul "A Study of Architec Cosman Citroen (1881-1935) and His Works in Surabaya", Universiteit Leiden, 2010. Joko menjelaskan beberapa alasan.

Pertama, sentralisasi. Pemerintah perlu memusatkan segala aktivitas di satu tempat. Selama itu urusan urusan dan layanan pemerintah tersebar di berbagai tempat. Ini tidak efisien. Layanan yang sporadis ini pernah direview oleh walikota Dykerman dalam rapat Dewan Kota pada 27 April 1921.

Kedua, untuk mengamomodasi bertambahnya urusan dan layanan. Bertambah tahun kota Surabaya kian berkembang dan semakin banyak urusan dan layanan yang harus dikerjakan. Butuh percepatan dan keakuratan layanan. Ini butuh satu tempat untuk memudahkan koordinasi. Dinamika ini terjadi setelah tahun 1913.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang bagus. Bahwa dari tahun 1910 hingga awal 1920-an pertumbuhan ekonomi di Surabaya meningkat. Banyak perusahaan dan Kantor Kantor dibuka di Surabaya dan ini semua membutuhkan layanan yang baik dan cepat. Maka perlu Kantor Balai Kota.

Keempat, harga sewa properti naik. Selama ini Kantor kantor pemerintah sifatnya sewa dan beban anggaran untuk ongkos sewa semakin besar. Lebih baik alokasi anggaran untuk investasi pembangunan daripada dibuang untuk sewa.

Sayangnya semua latar belakang untuk membangun Balai Kota ini tidak segera mendapatkan persetujuan Dewan Kota. Baru pada 1915, Dewan Kota menyetujui proposal pembangunan. Tahun 1916, A Meijroos menjadi Walikota pertama Surabaya dan segera mewujudkan rencana pembangunan Balai Kota.

Proses Alot

Setelah ada persetujuan dari Dewan Kota untuk pembangunan Balai Kota, ternyata proses pembangunan Balai Kota berjalan alot. Banyak perdebatan dalam prosesnya.

Pertama, ada ketidak sepakatan anggota dewan dengan langkah walikota Mayroos yang menunjuk langsung arsitek Citroen untuk design dan pembangunan Balai Kota. Menurut anggota dewan A. van Gennep dan J.M. Eschbach, perlu ada pembanding dengan C. Citroen. Karenanya harus ada sayembara mendesign Balai Kota. J.M. Eschback mencontohkan Kota Rotterdam bahwa dalam perancangan design Balai Kota dilakukan melalui sayembara.

Kedua, lomba design Balai Kota. Lomba ini butuh proses. Apalagi Citroen adalah peserta sayembara dan di Hindia Belanda tidak ada jury yang bisa menilai karya karya arsitek. Menurut Mayroos, jika jury didatangkan dari Belanda, belum tentu mereka mengerti kondisi dan iklim di negeri Hindia Belanda.

"Bisa jadi rancangan mereka bagus, tapi belum tentu adaptif dengan kondisi alam di Hindia Belanda", kata walikota Meijroos.

Ketiga, depresi ekonomi. Memasuki tahun 1922 terjadi depresi ekonomi. Barang barang termasuk materialan bangunan, harganya melambungkan. Ini sempat menyebabkan lambatnya rencana pembangunan.

Keempat, Proyek Perbaikan Kampong. Di saat yang sama ketika keinginan membangun Balai Kota bertabrakan dengan masalah kondisi kampung yang tidak bagus. Adalah salah satu anggota Dewan pribumi, Sudirman, yang mengusulkan agar mendahulukan kepentingan warga dengan memperbaiki kampung kampung. Ia menyarankan agar ada pengalihan peruntukan anggraan dari untuk pembangunan Balai Kota ke perbaikan sanitasi kampung. Menurutnya apalah artinya memiliki Kantor pemerintah yang besar dan indah, tapi kondisi perumahan dan lingkungan kampung jelek dan tidak sehat.

Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pembangunan Balai Kota bisa dimulai pada 1925 dan selesai pada 1927. Peresmian dilakukan pada 1927 oleh walikota Surabaya ketiga, J.M. Easchbach (1926-1934). Sebelum menjadi walikota, Easchback duduk di Dewan Kota. Dialah walikota pertama yang berkantor di Balai Kota Ketabang. (nng/pul)

Ada sebuah rencana besar, yang digagas oleh sekelompok pecinta warisan budaya lintas negara. Adalah Time Amsterdam, Urban Discovery Asia dan Konsorsium Kota Tua Jakarta. Mereka menggagas sebuah proyek BerlagediNusantara. Yaitu sebuah kegiatan bersama antar pecinta warisan budaya, yang merasa bahwa "Mijn Indiesche Reis", sebuah jurnal perjalanan seorang arsitek terkenal Hendrik Petrus Berlage pada 1923, yang dibukukan pada 1931.

Buku berjudul "Mijn Indiesche Reis" (Perjalanan Hindia Belanda Ku) oleh arsitek HP Berlage ini berisi gabungan pengalaman, pengamatan, pemikirannya, juga sketsa dan bahkan puisinya. Dalam tulisan personil iniini,  selain perjalanan fisiknya, ia juga menuliskan perjalanan spiritual yang ia alami.

Jurnal ini diisi dengan pengamatan, kritik, dan pemikiran filosofis mendalam tentang arsitektur dan masyarakat, termasuk pemerintahan kolonial Belanda saat itu. Jurnal ini cukup moderen. Apa yang ditulis Berlage pada 1923 masih relevan hingga saat ini, era abad 21. Tahun depan 2023, perjalanan Berlage ke Hindia Belanda genap 100 tahun.

Dalam peringatan 100 tahun perjalanan Berlage ke Hindia Belanda (Indonesia), para pecinta warisan budaya lintas negara, yang tergabung dalam proyek BerlagediNusantara, perlu menyajikan isi buku Mijn Indiesche Reis dalam bentuk kekinian di era moderen ini. Tujuannya adalah agar isi pemikiran menarik Berlage dapat dijangkau secara luas dan menjadi sebuah bacaan yang menarik dan kontribusi berharga dalam diskusi tentang warisan bersamabersama, arsitektur dekolonisasi, identitas budaya, dan keberagaman di Indonesia dan Belanda.

Pengalaman HP Berlage pada 1923 adalah mimpi perjalanannya ke Indonesia. Untuk mewujudkan mimpi itu, ia harus menaiki kapal uap ke Hindia Belanda. Ia mulai menyaksikan Surga Nusantara pada 28 Februari 1923. Ia menghabiskan waktu selama 3 bulan di Tanah Surga ini. Grup musik legendaris, Koes Ploes, dalam lagunya menggambarkan Tanah Surya ini begitu suburnya sehingga "tongkat kayu dan batu bisa menjadi tanaman".

Selama tiga bulan itu Berlage berkunjung ke Padang (Sumatra), Batavia, Bogor, Bandung, Jogjakarta, Solo, Semarang, Blitar, Surabaya dan Bali. Banyak pengalaman yang dapat diperoleh Berlage sehingga merubah hidupnya. Ketika ia kembali ke negaranya, ia bagai terlahir kembali di muka bumi. Ia menjadi orang yang baru. Ia terlalu terpesona dan telah jatuh cinta dengan negeri yang tidak akan ia lihat kembali. Ia seolah merasa bingung di negerinya sendiri.

Negeri Nusantara telah menyulap Berlage terlahir kembali. Ini semua karena pengalaman perjalanannya yang tidak hanya pengalaman fisik, tapi juga pengalaman spiritual yang luar biasa.

Dari sketsa sketsa yang ia buat selama dalam perjalanan, semua menunjukkan potret kebudayaan Nusantara yang total berbeda dari kebudayaan di negerinya (Belanda). Ia menggambar candi candi, rumah rumah adat dan keadaan lingkungan perkampungan. Salah satunya adalah perkampungan di Surabaya. Ia menggambar kampung Arab, kampung Pecinan dan dermaga kali yang menjadi sentra perdagangan. Hanya ada tiga sketsa tentang kota Surabaya.

Gedung Algemeene "Singa" maatschappij.

Antara Gedung Singa dan HP Berlage adalah tentang waktu. Gedung Singa, yang nama formalnya adalah De Algemmene Maastchappij

van Levensverzekering en Lijfrente te Amsterdam atau Perusahaan Umum Asuransi Jiwa dan Tunjangan Hidup Amsterdam yang diarsiteki oleh HP Berlage, dibangun tahun 1901. Sementara Berlage sendiri datang di Surabaya pada Mei 1923.

Ketika Gedung Berlage dibangun di jalan Jembatan Merah Surabaya pada 1901, Berlage memang tidak berada di Surabaya. Ia ada di Belanda.

Gedung ini menjadi monumental karena terhitung gedung paling moderen di Surabaya ketika memasuki abad 20. Gedung ini tampil beda di lingkungannya. Tidak hanya tampil beda dalam design arsitektur, ia juga berani mengusung makna filosofi, seni dan budaya. Pewarnaan pada Gedung tidak monokrom sebagaimana umumnya, tetapi sudah berani hadir dengan warna terakota, biru, ungu dan kuning seperti tampak pada mosaik keramik lukis. Termasuk menghadirkan kolaborasi antara arsitek (HP Berlage), seniman patung (Joseph Mendes Da Costa) dan seniman lukis porcelen (Jan Toorop).

Karena Gedung Singa menjadi karya masterpiece Berlage yang paling indah di Hindia Belanda (Indonesia), maka selayaknya Surabaya ambil peran dalam peringatan 100 tahun perjalanan Berlage di Hindia Belanda, khususnya Surabaya.

Karya Berlage di Surabaya bisa menjadi jembatan untuk lebih mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda karena disana ada nilai bersama (sejarah, seni dan budaya).

Selain buku "Mijn Indiesche Reis", juga ada Gedung Singa sebagai karya nyata Berlage di Surabaya. Di dalam buku catatan harian itu ada sketsa sketsa kampung Ernis Surabaya: Kampung Arab, Kampung Pecinan dan demaga kali dengan aktivitas perahu. Karenanya dalam peringatan 100 tahun perjalanan Berlage di Surabaya, Gedung Berlage bisa menjadi jujugan dan bahkan sebagai venue untuk merayakannya.

Apa kata mereka tentang Peringatan 100 tahun?

Seorang arsitek dan Wakil Rektor II, Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, Dr. Ir. R.A. Retno Hastijanti, MT. mengatakan bahwa sebagai seorang arsitek, tentu ini menjadi momen penting untuk menggali dan memahami perkembangan arsitektur di Indonesia.

"Ini juga membuat Indonesia ada di peta dunia dalam konteks arsitektur, karena ternyata di Indonesia tersimpan banyak bentukan arsitektur yan berskala dunia dan ikonik. Karya HP Berlage adalah salah satu diantaranya", tambah Hasti yang juga sebagai Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Surabaya.

Sebagai seorang pemerhati cagar budaya dan warga surabaya, bagi Hasti ini  menjadi momen penting untuk merenungkan bahwa  orang luar negeri saja sangat perhatian pada karya karya arsitektur yang menjadi salah satu cagar budaya kota Surabaya.

"Lantas bagaimana dengan kita, "pemilik" dari Cagar Budaya tersebut? Saya berharap, momen Ini akan memotivasi para "pemilik" CB untuk bisa lebih merawat dan menjaga kelestarian CB tersebut dengan  strategi strategi yang sesuai", tambahnya.

Sementara seorang dokter pengagum HP Berlage, Winanda Denis Kurniawan, memandang bahwa peringatan 100 tahun kehadiran Berlage di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) adalah sebagai apresiasi kepada seorang arsitek yang berhasil menorehkan namanya sebagai seorang pembaharu.

"Tidak peduli latar belakang kita dari bangsa mana, kita menghargai seorang pribadi dan sebuah karya manusia, yang akan terus dihargai dan dipelajari di masa mendatang", kata dokter yang akrab dipanggil Denis.

Denis melanjutkan bahwa peringatan itu bisa dipandang sebagai upaya bersama dalam i proses rekonsiliasi sejarah dua bangsa, yang saling terjalin sejak abad 17.

"ini adalah jembatan dua bangsa yang membawa banyak pelajaran untuk keduanya. Berlage meninggalkan suatu karya reformis di kala itu, yang sangat berbeda dengan arsitektur bangunan di sekitarnya kala itu. Beliau juga meninggalkan catatan field observation mengenai berbagai facet kebudayaan bumiputera. Semua itu adalah warisan yang bisa dipelajari masyarakat kedua negara", jelas Denis.

Selain itu Denis juga memandang ini adalah kesempatan unik yang bisa membuka potensi-potensi lain yang bahkan jauh di luar ranah arsitektur. Ada beberapa potensi dari aspek diplomatis, politik cagar budaya, dan ekonomi yang bisa dimanfaatkan dari peringatan 100 tahun perjalanan Berlage ke Indonesia.

Ir. Andy Mappajaya, MT., dosen arsitektur ITS melihat bahwa peringatan 100 tahun Berlage di Surabaya ini menjadi momen penting untuk bersama sama mempedulikan karyanya di Surabaya yang tidak terurus.

"Tinggalan Berlage di Surabaya sangat penting namun tidak terangani dan tersentuh pihak Pemerintah Kota Surabaya dan pemiliknya sendiri. Monggo sareng sareng (red: Mari bersama sama) iinisiasi bagaimana melestarikannyai", pungkas Andy yang sangat memperhatikan peninggalan cagar budaya kota Surabaya.

Sementara itu direktur Sjarikat Poesaka Soerabaia - Surabaya Heritage Society (SPS - SHS), Ir. Freddy H. Istanto mengatakan bahwa warga Belanda saja sangat menghargai karya karya seniman besarnya dengan cara melakukan selebrasi secara Nasional (di Belanda saja), bahkan selebrasi tingkat global (peringatan 100 tahun karya berlage di Indonesia).

"Kita sebagai warga Surabaya yang menyimpan karya besar itu, Gedung Singa, tentu harus merasa berbangga", kata Freddy.

Ia menambahkan bahwa karya karya Berlage di Indonesia (Jakarta dan Surabaya) memperkaya khazanah arsitektur Nusantara. Karya rancang bangun yang memadukan budaya barat dan Timur yang selaras dengan arsitektur tropis. Karya Berlage yang ber konsep *unity in plurality* pas dengan semangat kebangsaan Indonesia. (Nanang)

Ditulis Oleh : Nanang Purwono

Surabaya, Era terus menggelinding. Perubahan terus terjadi. Nilai-nilai baru bermunculan. Siapa dan apa yang tidak teguh di pusaran dan arus perubahan, tentu akan tergerus gelombang perubahan itu. Maka mereka akan berwujud lain. Tidak lagi seperti sejatinya. Ini adalah hukum alam yang tidak bisa disalahkan.

Justru pertanyaannya, sejauh mana orang orang itu akan kuat mempertahankan diri sebagai warna dan idetitas dirinya. Menjaga identitas adalah penting. Baik Identitas nasional maupun lokal. Identitas mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai pemersatu bangsa, sebagai landasan negara, dan juga perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi.

Lantas bagaimana dengan identitas Surabaya yang juga menjadi bagian dari identitas komunitas Jawa?

Secara teritorial dan kultural, Surabaya sudah mendapat pengaruh dari Mataram sejak abad 17. Akhirnya dalam struktur dan sistem pemerintahan dan sosial, budaya Jawa Mataraman telah membentuk pribadi komunal Surabaya sebagai orang Jawa. Kendati Arek Suroboyo memiliki budaya tersendiri yang sedikit berbeda dengan budaya Mataraman.

Secara umum, baik dan bijak bila kita mau melihat kembali budaya Jawa yang adu luhung itu. Salah satu dari Tata Panca Karsa yang dibahas dalam tulisan ini adalah Tata Krama. Berikut budaya Jawa terkait Tata Krama yanag dibedah Christ Wibisono, budayawan Surabaya.

Tata Krama

Tata krama, unggah-ungguh, subasita, trapsila, adalah ajaran hidup yang banyak dipergunakan dalam masyarakat Jawa pada umumnya.

Tata krama adalah ilmu yang mempelajari tentang adat istiadat, pandangan hidup, norma-norma, tata nilai yang berlangsung di masyarakat Jawa.

Menurut Frans Magnis Suseno SJ., seorang peneliti dan penulis budaya dan etika Jawa, tata krama adalah panduan hidup yang berlandaskan moral, hati nurani, dan olah rasa.

Dalam buku Etika Jawa, dijelaskan bahwa orang Jawa tidak mengenal baik dan jahat. Orang baik adalah orang yang selalu berbuat kebaikan dan selalu bermafaat yang bisa dirasakan oleh orang lain mupun dirinya sendiri.

Sedangkan orang jahat adalah orang yang bertindak karena ketidaktahuan bahwa perbuatannya akan berakibat buruk bagi orang lain.

Jadi, apabila ada orang bertindak merugikan orang lain, itu dianggap sebagai orang yang belum mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Keselarasan dalam Etika Jawa

Frans Magnis Suseno dan S. Reksosusilo, 1983, Etika Jawa, menekankan keharmonisan, keselarasan pada setiap dimensi kehidupan. Salah satunya adalah dengan alam. 

Orang Jawa yang ideal adalah mereka yang melakukan kewajibannya terlebih dahulu daripada menuntut hak. Kerukunan pada orang Jawa mendahulukan kerukunan sosial daripada kerukunan pribadi. Artinya semakin besar lingkup komunitasnya, semakin mengecil kepentingan kelompok kecil yang ada di dalamnya.

Ciri etika Jawa dibanding ilmu etika lainnya terdapat pada penekanan dimensi keselarasan antara makrokosmos (manusia) dan mikrokosmos (keteraturan semesta). (Wiwien Widyawati, 2012)

Pendekatan keselarasan ini sudah pernah disinggung sebelumnya pada bagian pertama tentang Tata Rasa dalam bahasan hubungan manusia dengan kosmos; Rahayuning bawana kapurba waskitaning manungsa, yang berarti bahwa kesejahteraan dunia tergantung manusia yang memiliki ketajaman rasa. Kedua kosmos itu selalu terjadi interaksi yang saling mempengaruhi.

Untuk menjaga supaya tidak terjadi hal buruk yang bisa menimpa antara keduanya maka si manusia Jawa itu kemudian menyikapinya dengan menganggap perlunya menjaga keselarasan hidup dalam kehidupannya masing-masing yang saling menghidupi.

Kekuasaan dalam Etika Jawa

Etika Jawa menekankan sikap hormat terhadap apa saja karena segala yang ada di dunia adalah percikan kasih Ilahi. Sikap hormat semacam ini melampaui sikap hormat yang didasarkan pada hierarki jabatan dalam institusi-insitusi. 

Oleh karena itu, Frans Magnis Suseno SJ. masih menambahkan bahwa penghormatan kepada seorang raja pun sesungguhnya didasarkan pada keyakinan bahwa seorang raja merupakan wakil Tuhan untuk melangsungkan tatanan dunia sesuai kehendak Ilahi, dan apabila seorang raja gagal melaksanakan mandat menyejahterakan rakyat karena lebih senang memenuhi nafsu-nafsu pribadi, maka ia akan kehilangan legitimasi kekuasaan dari rakyat.

Kendati begitu pun rakyat tetap menaruh hormat pada raja sebagai petinggi kekuasaan hirarki walau sebatas satuta strata sosial, tidak lebih. Tidak jarang acapkali timbul kasak-kusuk gosip harian sebagai ekspresi ketidaksenangan wong cilik yang tidak punya pilihan. Rakyat hanya punya harapan tinggal menunggu waktunya suksesi, yang berarti seumur raja yang sedang berkuasa.

Begitu pun tetap tidak akan pernah mengurangi tatanan derajat etika dalam interaksi ketika diperhadapkan antara rakyat terhadap raja dan orang-orang di pusaran kekuasaan meski itu dilakukan hanya setengah hati. Sokur bila raja segera menyadari lalu berubah, akan tetapi bila ia hipokrit, bisa saja akan menggunakan kekuatan kekuasaannya untuk bertindak yang tidak populis.

Sumber-Sumber Etika Jawa

Etika Jawa tertuang dalam berbagai bentuk karya peninggalan orang Jawa seperti epos Mahabarata, Ramayana, atau karya-karya mitologis lainnya. (Gede Samba, 2013). Selain itu beberapa bentuk karya lain yang merupakan sumber ajaran etika Jawa berupa tembang, cerita rakyat, peribahasa, slogan-slogan tertentu hingga petuah-petuah sederhana yang sering diucapkan masyarakat dalam hidup sehari-hari. (Frans Magnis Suseno dan S. Reksosusilo, 1983)

Selain itu, sumber etika yang lazim didapati dalam hidup keseharian dapat digali dari ritus-ritus slametan, dll. yang sarat dengan simbol-simbol penuh makna sebagai panduan hidup. (Ignas G. Saksono dan Djoko Dwiyanto, 2011). (nng/pul)

21 februari 2023

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya mineral yang melimpah, seperti emas, nikel, tembaga, bauksit, batu bara dan mineral lainya. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai tambah dari sumber daya mineral tersebut melalui hilirisasi industri tambang. Meskipun dalam pelaksanaannya pemerintah menerima banyak protes dan gugatan dari negara-negara Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia tetap teguh dalam komitmennya meningkatkan dan mengembangkan hilirisasi industri mineral. Program ini bukan hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi namun juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi  Indonesia guna melawan deindustrialisasi dini yang terjadi. Mengingat kontribusi industri-industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kian menurun.

Demi menarik investor untuk berinvestasi di bidang industri hilirisasi khususnya pada komoditas tambang nikel, Pemerintah Indonesia memberikan insentif yang berlebihan seperti  pembebasan pajak penghasilan atau tax holiday, diskon royalti, subsidi energi batu-bara untuk smelter, dan pembebasan bea masuk barang modal. Pemerintah juga mengizinkan smelter menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Insentif lainya adalah upah buruh yang  rendah dan keringanan standar lingkungan hidup lainnya.

Berbagai insentif dan kemudahan tersebut membuat biaya produksi nikel di Indonesia sangat murah. Kapasitas smelter pun naik pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menyebabkan produksi juga meningkat pesat. Berdasarkan data BPS ekspor nikel dan produk nikel meningkat hampir 14 kali lipat dari 91,5 ribu ton pada tahun 2019 menjadi 1,26 juta ton pada tahun 2023. Produksi dan penjualan nikel Indonesia yang naik pesat menjadikan Indonesia sebagai negara produsen utama nikel global, bahkan pada tahun 2022 dan 2023 hampir setengah nikel dunia diproduksi Indonesia.

Kondisi over investment yang menyebabkan over production menjadikan suplai nikel dunia melimpah dan sesuai dengan hukum pasar harga nikel dunia mengalami penurunan. Berdasarkan data dari U.S. Geological Survey  (USGS) tahun 2016 sampai 2021 harga nikel dunia cenderung naik. Sementara, pada tahun 2022 tren penurunan mulai terjadi. Hal tersebut berdampak pada penurunan nilai tambah ekonomi yang merugikan Indonesia sebagai negara produsen.

Berhubung hilirisasi industri nikel menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama, maka kenaikan kapasitas smelter menyebabkan peningkatan PLTU captive yang beroprasi untuk smelter. PLTU captive meningkat pesat dari 1,4 GW pada tahun 2013 menjadi 10,8 GW pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 8,2 GW (76%) digunakan di industri logam dan 7,3 GW di antaranya (67%) beroperasi untuk smelter nikel. Program hilirisasi mineral yang menggunakan batu bara sebagai energi utama tidak koheren dengan program besar lainnya, yaitu Indonesia bebas emisi 2060.

Dalam peluncuran hasil riset yang berjudul “Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi dan Indonesia Bebas Emisi 2060” Transisi Bersih merekomendasikan agar pemerintah mencabut semua insentif hilirisasi nikel, meningkatkan standar Evironmental, Social, Governance (ESG), termasuk larangan penggunaan energi fosil dan beralih ke energi bersih. Rekomendasi ini secara umum akan membuat hilirisasi industri nikel di Indonesia menjadi lebih hijau. Berdasarkan hasil riset tersebut hilirisasi hijau justru dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi industri.

Pencabutan Intensif dan kenaikan standar ESG secara umum akan menaikkan biaya produksi. Biaya produksi tersebut akan mengalir kepada para pelaku ekonomi, sub kontraktor, termasuk karyawan, yang bekerja di industri hilirisasi. Ketika biaya produksi naik, maka pendapatan mereka secara umum naik. Sehingga nilai tambah yang mengalir di dalam negeri dapat menghidupkan dan memutar aktivitas ekonomi nasional.

Selain itu, pencabutan intensif juga dapat mengerem laju produksi nikel yang berlebihan sehingga akan memperbaiki keseimbangan pasar global. Pencabutan insentif juga akan mengembalikan pendapatan pemerintah dan menghilangkan beban subsidi batu bara di industri smelter sehingga dapat mengembalikan nilai tambah ekonomi nasional yang hilang.

Menaikkan standar ESG secara umum akan menaikkan biaya produksi yang berdampak pada kenaikan jumlah uang beredar dalam ekosistem industri mineral, menaikkan pendapatan para agen ekonomi, dan akhirnya meningkatkan nilai tambah ekonomi secara keseluruhan.

Penggunaan energi bersih untuk operasional smelter akan menjadikan dua program esensial pemerintah yaitu hilirisasi industri  dan Indonesia bebas emisi menjadi koheren. Selain itu, saat ini dan ke depan, produk ramah lingkungan akan lebih kompetitif. Kebijakan pemerintah yang menjadikan energi fosil yang murah sebagai keunggulan justru bertolak belakang dengan tren global yang semakin mengedepankan standar “ramah lingkungan”.

Jadi dengan membangun hilirisasi hijau, Indonesia dapat mencapai dua hal sekaligus. Pertama, hilirisasi hijau dapat meningkatkan biaya produksi nikel, meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara umum. Kedua, hilirisasi hijau juga dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan, mengurangi emisi, dan sejalan dengan rencana Indonesia bebas emisi tahun 2060. Dalam jangka panjang, hilirisasi hijau akan meningkatkan daya saing Indonesia secara umum.

Ditulis oleh:
Aditya Silvatama, staf eksekutif Transisi Bersih

Laporan Hasil Riset Transisi Bersih:

Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, Dan Indonesia Bebas Emisi 2060: https://transisibersih.org/publication/detail/hilirisasi-industri-nikel-nilai-tambah-ekonomi-dan-indonesia-bebas-emisi-2060

Untuk mencegah penggelembungan valuasi biaya penutupan PLTU, lembaga riset Transisi Bersih merekomendasikan penghitungan dilakukan dengan model ekspektasi cash flow berdasarkan kontrak.

Jakarta, 28 Februari 2024 – Transisi Bersih, sebuah lembaga riset nirlaba bidang ekonomi lingkungan hidup, menilai pemilik PLTU perlu ikut berkontribusi pada pembiayaan pensiun dini pembangkit listrik yang dimilikinya. Hal ini lantaran transisi energi menganut prinsip keadilan berdasarkan peran, yakni biaya transisi energi harus terdistribusi secara proporsional berdasarkan kontribusi emisi. Pihak yang menghasilkan banyak emisi harus menerima beban biaya lebih besar.

Laporan Transisi Bersih “Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU” mengungkapkan, karena penutupan PLTU merupakan proyek publik yang tidak komersial, tidak akan ada entitas bisnis yang mau membiayainya. Meski demikian, entitas bisnis yang merupakan pemilik dari PLTU juga tidak seharusnya lepas tangan dari tanggung jawabnya sebagai penghasil emisi karbon dan yang telah mendapatkan keuntungan dari beroperasinya PLTU tersebut selama ini.

Berdasarkan prinsip keadilan peran, pihak yang mengeluarkan emisi lebih banyak seharusnya akan menanggung biaya lebih banyak. Pemilik PLTU termasuk entitas ekonomi yang paling banyak mengeluarkan emisi. Oleh karena itu, pemilik PLTU layak untuk menanggung beban lebih banyak daripada entitas ekonomi lainnya.

Pembebanan sebagian biaya penutupan kepada pemilik PLTU dapat berupa diskon atau pengurangan biaya penggantian. Besarnya diskon tergantung kesepakatan pemilik PLTU dengan pemerintah.

“Pemilik PLTU termasuk entitas ekonomi yang paling banyak mengeluarkan emisi. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip keadilan, mereka seharusnya menjadi salah satu pihak yang menanggung biaya penutupan dalam jumlah yang signifikan. Karena itu cukup fair kalau mereka memberikan diskon biaya penggantian,” tegas Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Untuk mencegah penggelembungan valuasi biaya penutupan PLTU, Transisi Bersih merekomendasikan penghitungan dengan model ekspektasi cash flow berdasarkan kontrak. Pasalnya, pemerintah atau PT PLN (Persero) sudah memiliki patokan margin keuntungan bagi IPP. Pihak IPP umumnya juga menyertakan dokumen cash flow untuk mendukung penawarannya.

“Oleh karena itu, penggunaan parameter sebagai nilai patokan valuasi, pada prinsipnya, mengembalikan keuntungan investor pada parameter awal, terlepas dari kinerja dan operasional aktual mereka. Dan hal tersebut, cukup relevan dan fair baik bagi investor maupun publik,” ujar Harryadin Mahardika, Direktur Program Transisi Bersih.

Didanai Hibah

Laporan ini juga menyebutkan, model pembiayaan pensiun dini PLTU yang paling ideal adalah hibah dari pihak ketiga. Seperti halnya pemilik PLTU, mengacu pada prinsip keadilan, pihak ketiga yang paling relevan yakni entitas ekonomi yang paling banyak menghasilkan emisi dan berpendapatan tinggi. Jika PLTU berada di negara berpendapatan rendah dan menengah, idealnya hibah datang dari negara berpendapatan tinggi.

Terkait Program Just Energy Transition Partnership (JETP), konsorsium International Partners Group (IPG) merekomendasikan penutupan PLTU sebagai salah satu strategi agar Indonesia mencapai target bebas emisi pada 2060. Namun, dari komitmen pendanaan sekitar Rp 310 triliun, kemungkinan mayoritas pendanaannya akan berupa utang. Hal ini berkaca dari program sejenis di Afrika di mana dana hibah hanya sekitar 3%.

“Model pembiayaan aktual saat ini, di mana sebagian besarnya berupa utang, sebenarnya tidak ideal dan kurang adil bagi negara-negara berkembang,” kata Harryadin.

Laporan Transisi Bersih juga menyebutkan salah satu standar utama yang harus dipenuhi pada penutupan dini PLTU adalah “koherensi”, yang artinya, kebijakan satu dengan yang lainnya tidak saling mengganggu atau menafikan. Dalam konteks transisi energi, salah satu bentuk kebijakan tidak koheren yang cukup ekstrim adalah penutupan dini PLTU dan pembangunan PLTU baru. Dua kebijakan ini bertolak belakang dan memiliki efek yang saling meniadakan.

“Program penutupan dini PLTU hanya akan efektif jika tidak ada PLTU baru yang sedang dan akan dibangun di seluruh Indonesia, di semua industri. Jika masih ada PLTU baru yang akan dibangun maka program penutupan dini menjadi sia-sia. Ini sama dengan menguras air kolam sambil memasukkan air baru ke dalam kolam. Semua energi dan usaha akan menjadi sia-sia,” ungkap Abdurrahman.

Penutupan dini PLTU menjadi strategi penting untuk mengejar komitmen bebas emisi. Indonesia memiliki tiga alasan kuat yang menambah urgensi pensiun dini PLTU.

Pertama, kapasitas pembangkit listrik di Indonesia, secara umum berlebihan. Berdasarkan data statistik PLN tahun 2022, daya mampu  pembangkit PLN Jawa Bali mencapai 42,7 GW sementara beban puncak turun 6,28% menjadi 24,2 GW, sehingga ada selisih 18,5 GW atau sekitar 43% reserve margin. Sementara, reserve margin jaringan lainnya rata-rata berkisar antara 30%-70%. Perlu diketahui, sekitar 70%-80% dari reserve margin tersebut menggunakan klausul take or pay, sehingga PLN harus membayar pembangkit listrik tersebut, baik digunakan atau tidak. Untuk setiap gigawatt kapasitas pembangkit yang tidak terpakai tersebut, PLN harus membayar antara Rp 2-3 triliun per tahun. Selain berbiaya mahal, kelebihan cadangan ini secara tidak langsung menutup peluang pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan.

Kedua, dalam beberapa tahun terakhir kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia mengalami degradasi secara signifikan. Penurunan kualitas udara ini berhubungan erat dengan beroperasinya PLTU-PLTU raksasa di pulau Jawa dan kawasan pusat penghasil batu bara yang baru beroperasi dalam beberapa tahun terakhir. Ketiga, sebagian besar PLTU yang beroperasi di Indonesia baru dibangun karena Program 35.000 MW. Artinya, masa operasional PLTU-PLTU baru tersebut masih panjang.

“Penutupan dini PLTU adalah hal baru di Indonesia. Karena itu, kita perlu pilot project yang kecil dulu untuk mencari best practice. Setelah kita dapat pengalaman, baru kita menutup yang besar-besar,” ujar Anindya Putri, Analis Transisi Bersih.

Narahubung Media

Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif

rahman@transisibersih.org

0811-891-975

Harryadin mahardika, Direktur Program

harryadin@transisibersih.org

 0813-8113-0531

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2050 untuk ketenagalistrikan dan 2060 untuk energi lainnya. Net Zero Emission adalah kondisi di mana jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan seimbang dengan yang diserap oleh bumi. Saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ditenagai oleh batu bara menjadi salah satu penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia. Di samping itu, jumlah PLTU di jaringan Jawa-Bali saat ini juga berlebih. Jika seluruh PLTU tersebut terus beroperasi sampai masa operasionalnya selesai, dikhawatirkan jumlah emisi GRK Indonesia akan melewati batas yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah berencana akan menutup lebih awal (penutupan dini) beberapa PLTU.

Program penutupan dini PLTU ini menjadi penting karena, pertama, kapasitas pembangkit listrik di Indonesia secara umum berlebihan (overcapacity). Kedua, Kualitas udara di kota-kota besar menurun yang berkaitan degan beroperasinya PLTU-PLTU raksasa di pulau Jawa dan kawasan pusat penghasil batu bara. Ketiga, PLTU yang ada di Indonesia masih tergolong baru sehingga masa operasionalnya masih panjang. Tiga alasan tersebut menjadi alasan kuat Indonesia untuk menutup lebih awal beberapa PLTU.

Masalahnya adalah penutupan dini PLTU berbiaya mahal. Mengapa mahal? Karena biaya tersebut bukan hanya sekedar mengganti biaya investasi, atau membeli instalasi pembangkit listrik yang sudah tidak digunakan, namun juga mengganti potensi keuntungan komersial PLTU kepada pemiliknya. Hal ini menjadi sebuah dilema yang dihadapi, di satu sisi penutupan dini PLTU sangat perlu dilaksanakan karena dampak negatif yang ditimbulkan baik masalah kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi. Di sisi lain penutupan PLTU ini tidak memberikan keuntungan finansial, sebaliknya harus ada pihak yang membayar ganti untung kepada pemilik PLTU.

Transisi Bersih dalam hasil risetnya yang berjudul “Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU” membuat sebuah standar agar biaya penutupan dini PLTU terdistribusi secara adil. Standar ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat penutupan dini PLTU, meminimalkan biaya, dan mengoptimalkan distribusi biaya penutupan sehingga tersebar secara proporsional dan adil kepada semua pihak.

Penting untuk memastikan bahwa biaya penutupan PLTU dibagi secara proporsional di antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan dalam distribusi beban finansial dapat tercapai. Distribusi beban tersebut haruslah mempertimbangkan kontribusi emisi masing-masing pihak. Pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi menanggung biaya paling banyak.

Negara industri harus membantu negara berkembang dan negara miskin karena mereka telah mengeluarkan emisi lebih banyak. Bantuan ini penting untuk membantu negara-negara berkembang dan miskin mengatasi tantangan teknis dan ekonomi dalam menggantikan PLTU yang kotor dengan teknologi energi bersih yang lebih ramah lingkungan.

Perusahaan yang mengeluarkan emisi juga harus menanggung beban paling banyak. Semakin besar emisi yang dihasilkan, beban biaya juga harus semakin besar. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung penutupan dini PLTU, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan jejak karbon mereka sendiri, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong transisi menuju energi bersih. Selain itu masyarakat berpendapatan tinggi juga harus menanggung beban lebih banyak karena mereka umumnya mengonsumsi energi dan emisi karbon yang lebih banyak.

Agar memenuhi prinsip-prinsip di atas, maka pembiayaan yang paling ideal untuk penutupan dini PLTU adalah hibah dan sejenisnya yang berasal dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi. Idealnya hibah berasal dari negara industri (kaya) kepada negara berkembang dan negara miskin, atau dari entitas ekonomi lainnya yang mengeluarkan emisi paling banyak seperti perusahaan migas, batu bara, manufaktur, serta perusahaan yang menggunakan energi masif lainnya.

Negara industri, selain melakukan transisi energi di negaranya sendiri, mereka juga perlu membantu negara-negara berkembang lainnya untuk mencapai bebas emisi. Alasan terkuat adalah faktor keadilan. Karena untuk mencapai kemakmuran saat ini, negara-negara industri telah mengeluarkan emisi kumulatif yang sangat besar, sehingga tidak memungkinkan negara-negara berkembang untuk mencapai kesejahteraan dengan cara yang sama. Negara-negara industri telah menghabiskan “jatah emisi global”, sehingga tidak tersedia ruang lagi bagi negara berkembang untuk mengeluarkan emisi yang sama untuk mencapai kesejahteraan seperti negara-negara industri. Sebagai kompensasinya, maka negara industri harus membantu negara berkembang dalam transisi energi.

Alternatif kedua skema pendanaan lainnya adalah pinjaman non-komersial. Pinjaman jenis ini idealnya tidak berbunga. Pinjaman bisa berasal dari lembaga-lembaga non komersial seperti bank dunia, bank pembangunan, pemerintah negara lainnya, dan lembaga non komersial lainnya, atau bisa juga dari lembaga komersial atau perorangan yang memberikan pendanaan non komersial. Selanjutnya pinjaman ini akan dibayar oleh publik (pemerintah).

Alternatif ketiga, pembiayaan dengan dana publik (pemerintah) dan pinjaman komersial. Ketiga sumber pendanaan ini bersifat prioritas dari alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Alternatif kedua dan ketiga hanya akan digunakan ketika alternatif di atasnya tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini, sebagian besar pembiayaan untuk penutupan dini PLTU akan menjadi beban pemerintah atau publik. Minimnya hibah dan kesediaan pihak ketiga untuk membayar biaya penutupan membuat pemerintah tidak punya banyak pilihan.

Riset Transisi Bersih juga menemukan fakta lain di lain di lapangan yang dapat menghambat program bebas emisi. Saat membuat rencana penutupan dini PLTU, pemerintah masih memberikan izin pembangunan PLTU captive baru (PLTU yang digunakan dalam industri) dengan alasan mendorong investasi industri. Pembangunan PLTU baru di sektor industri (hilirisasi) ini “tidak koheren” dengan rencana bebas emisi, terutama penutupan dini PLTU. Pembangunan PLTU baru akan membuat penutupan dini PLTU sia-sia. Semua efek pengurangan emisi pada penutupan dini PLTU akan hilang ketika dibangun PLTU baru yang kapasitasnya sama. Ini seperti kita menguras air dalam kolam sementara kita mengisi kolam dengan air yang baru pada saat yang bersamaan. Ini adalah pekerjaan yang sia-sia.

Pemerintah dan semua pihak perlu menggali pendanaan yang paling ideal, terutama dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi, baik berupa hibah, pajak, atau yang lainnya, untuk mengurangi beban masyarakat umum. Pemerintah juga perlu menata ulang kebijakan industri hilirisasi agar tidak menggunakan energi batu bara, agar sejalan dengan rencana bebas emisi 2060. Standar Keekonomian dan Keadilan yang dibuat oleh Transisi Bersih dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam program transisi energi secara umum.

Ditulis oleh:
Aditya Silvatama, staf eksekutif Transisi Bersih

Laporan Hasil Riset Transisi Bersih:

Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU : https://transisibersih.org/publication/detail/standar-keekonomian-dan-keadilan-untuk-penutupan-dini-pltu-2

Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Hal ini karena, kebijakan tersebut menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi.

Hal tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru Transisi Bersih bertajuk “Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060”. Laporan ini mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral menyebabkan investasi yang berlebihan (over investment) di industri smelter nikel. Kapasitas smelter nikel di Indonesia naik 15 kali lipat dalam tujuh tahun, dari 200 ribu ton feronikel pada 2016 menjadi 3.046 ribu ton pada 2023. Kapasitas ini masih akan naik lagi menjadi 5.568 ribu ton dalam beberapa tahun ke depan, mengingat saat ini ada 2.522 ribu ton kapasitas yang sedang dan akan dibangun.

Investasi yang berlebihan ini berdampak pada produksi yang berlebihan (over production). Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia meningkat lebih dari 15 kali lipat dari 117 ribu ton pada 2014 menjadi 1,8 juta ton pada 2023. Volume produksi diperkirakan terus meningkat mengingat banyaknya smelter yang masih dalam masa konstruksi.

“Over investment dan over production ini akhirnya merusak keseimbangan pasar nikel dunia. Suplai melimpah dan harga turun. Nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi pun terancam turun. Berbagai pihak juga mulai mengkhawatirkan over eksploitasi yang akan menyebabkan cadangan nikel Indonesia habis lebih cepat,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Selain itu, laporan ini juga menyebutkan, insentif tidak langsung lainnya seperti upah buruh murah dan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG) yang rendah menyebabkan biaya produksi dalam negeri relatif murah. Hal ini secara tidak langsung juga mengurangi nilai tambah industri hilirisasi pada ekonomi nasional. Pasalnya, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asing untuk pelaku ekonomi lokal, seperti gaji karyawan lokal, pajak (pemerintah), biaya pengadaan subkontraktor lokal, dan biaya lainnya, adalah nilai tambah ekonomi lokal dan menambah kesejahteraan masyarakat lokal.

“Semakin besar porsi biaya perusahaan untuk pelaku ekonomi lokal, maka semakin besar nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berbagai kebijakan hilirisasi seperti insentif untuk smelter, subsidi batu bara, upah buruh murah, standar lingkungan yang rendah, dan sebagainya justru menurunkan nilai tambah ekonomi industri smelter,” Anindya Athaya Putri, peneliti Transisi Bersih, menjelaskan.

Komitmen Pengurangan Emisi

Laporan ini juga menyoroti hilirisasi mineral yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Dampaknya, jumlah PLTU dibangun khusus untuk industri (captive) meningkat sangat pesat dari 1,4 gigawatt (GW) pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023, ditambah 14,4 GW yang akan dibangun dalam waktu dekat. Alhasil, akan ada PLTU captive mencapai 25,2 GW atau setara 72% dari kapasitas total PLTU 34,8 GW saat ini. PLTU captive akan menjadi lubang besar yang dapat menggagalkan program Indonesia bebas emisi.

“Program hilirisasi yang menggunakan energi batu bara tidak koheren dengan program bebas emisi. Ini seperti kita menguras air kolam, sementara pada saat yang sama kita mengisi kolam dengan air yang baru. Program hilirisasi dapat menggagalkan program bebas emisi yang berbiaya sangat mahal,” tutur Abdurrahman Arum.

“Untuk menyelaraskan dua program tersebut maka hilirisasi harus menggunakan energi bersih. Penggunaan energi bersih dan standar lingkungan yang lebih tinggi secara umum akan menaikkan biaya produksi dan akan menaikkan nilai tambah ekonomi industri nikel di Indonesia. Dengan menggunakan energi bersih, program hilirisasi justru akan membantu membiayai transisi energi di Indonesia,” tambah Harryadin Mahardika, Direktur Program Transisi Bersih.

Widya L Larasati, peneliti senior Transisi Bersih, menambahkan bahwa sebagai pemilik sumber daya yang dominan, pemerintah Indonesia secara alami memiliki kemampuan mengontrol pasokan dan harga nikel dunia untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Jika Indonesia mencabut insentif, menggunakan energi bersih serta menaikkan upah buruh, standar lingkungan hidup, dan ESG, yang kemudian mengakibatkan kenaikan biaya produksi nikel, maka pasar nikel dunia akan menyesuaikan.

“Pemerintah perlu mencabut insentif langsung/tidak langsung nikel dan memperbaiki isu lingkungan. Tidak perlu takut kehilangan investasi karena dengan melakukan itu maka nikel Indonesia bisa menjadi acuan nikel ‘bersih’ dunia. Dengan demikian isu negosiasi FTA (free trade agreement/perjanjian perdagangan bebas) dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa akan dapat segera diselesaikan,” kata Widya.

“Keinginan untuk membangun industri hilir dari SDA yang Indonesia miliki memang sebuah hal yang baik dan diperlukan untuk perekonomian Indonesia. Tetapi cara untuk mencapai tujuan tersebut harus diperhatikan, dikaji dan dihitung dengan seksama biaya dan keuntungannya. Dan itu tidak hanya benefit ekonominya saja, tapi juga termasuk biaya-biasa sosial dan lingkungannya,” kata Deni Friawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Kontak Media:

Abdurahman Arum Rahman

Direktur Eksekutif Transisi Bersih

0811891875