Dengan dibantu warga lokal, Tim SAR dan TNI berusaha mengumpulkan korban tewas. Medan yang sulit membuat proses evakuasi berjalan sangat lambat. Foto 30 Tahun Indonesia Merdeka

abad.id-Tim penyelamat dan warga sipil Nepal sedang berkumpul di sekitar puing-puing pesawat Yeti Airlines yang jatuh di Pokhara, Minggu (15/1/2023). Pihak berwenang di Nepal memastikan, 68 orang tewas setelah pesawat yang mengangkut 72 orang itu jatuh ke jurang. Pesawat ATR 72-500 bermesin ganda dengan penerbangan domestik dari Kathmandu ke Pokhara mengangkut penumpang lokal, lima orang India, empat orang Rusia, satu orang Irlandia, dua orang Korea Selatan, satu orang Australia, satu orang Perancis, dan satu orang Argentina. Di antara para penumpang terdapat tiga bayi dan tiga anak.

Tragedi ini merupakan kecelakaan udara terburuk dalam 30 tahun terakhir di Nepal. Jaringan Keselamatan Penerbangan menunjukkan, tragedi pesawat jatuh di Nepal merupakan kecelakaan udara paling mematikan sejak 1992. Saat itu pesawat Airbus A300 Pakistan International Airlines jatuh ke lereng bukit saat mendekati Kathmandu, menewaskan semua 167 orang di dalamnya. Kemudian peristiwa tahun 2000, hampir 350 orang menjadi korban tewas dalam berbagai kecelakaan udara di Nepal, akibat perubahan cuaca yang tiba-tiba dapat menyebabkan kondisi berbahaya. Sedangkan saat kecelakaan pesawat Yeti Airlines ini, udara cuaca sedang carah. Sehingga banyak pihak ingin tahu penyebab kecelakaan yang sebenarnya dari kotak hitam.

Sebenarnya peristiwa pesawat jatuh di negara yang sedang berkembang bukan barang baru. Banyak aspek yang menjadi penyebab, mulai rendahnya pengawasan terhadap aspek keselamataan penerbangan, usia pesawat, pengaruh medan dan jarak tempuh serta regulasi internal di perusahaan maskapai.

Di Indonesia hampir tiap tahun terjadi kecelakaan pesawat hingga menyebabkan banyak korban jiwa. Pada 16 Januari 2002 misalnya, peristiwa pesawat Garuda Indonesia penerbangan 421 yang terbang dari Ampenan menuju Yogyakarta, jatuh di Sungai Bengawan Solo.  Kecelakaan ini menewaskan seorang awak, sementara 54 penumpang dan 5 awak lainnya selamat.  Peristiwa tragis lainnya hilangnya pesawat Air Asia QZ8501 pada awal tahun 2014. Serta kejadian di tahun yang sama masih melibatkan negara Malaysia pada 8 Maret, yaitu hilangnya Malaysia Airlines MH370 yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Serta insiden Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh di Ukraina pada 17 Juli 2014.

Sementara itu bagi orang bali, peristiwa kecelakaan pesawat registrasi N446PA Boeing 707 Pan American World yang menabrak pada 22 April 1974 akan selalu diingat. Pesawat PANAM menabrak gunung, lima menit menjelang mendarat di bandar udara Ngurah Rai.

Sebenanya sejak dulu pulau Bali memiliki daya magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain melalui jalur darat menyebrang melalui Selat Bali, menuju pulau dewata itu bisa menggunakan jalur udara. Salah satu yang mememiliki jadwal penerbangan ke Bali yaitu PANAM Perusahaan Penerbangan milik Amerika Serikat.

Saat hendak mendarat pukul 12.23 waktu Bali, PANAM Flight 812 sedang dalam final approaching . Pesawat dilaporkan berada di ketinggian 2.500 kaki. Menara Bali di Bandara Ngurah Rai memberikan instruksi untuk melanjutkan final approaching dan melaporkan ketika landasan sudah terlihat. 

Meskipun keadaan lapangan yang sulit, petugas akhirnya menemukan titik lokasi jatuhnya pesawat PANAM. Foto 30 Tahun Indonesia Merdeka 

Kapten Zinke tidak menemui kesulitan dalam prosedur pendekatan ke Bandara Ngurah Rai. Prosedur tersebut menyatakan bahwa sebelum mereka dapat mendarat di bandara, penerbangan harus mempertahankan ketinggian 12.000 kaki dan kemudian mereka harus melaksanakan prosedur penurunan ADF secara penuh.

Pilot Zinke menyadari ada daerah pegunungan di utara bandara. Maka jika penerbangan level 120 pasti membebaskan mereka dari jaur pegunungan. Awak kemudian memberi tahu pengontrol ETA Flight 812, dan menyatakan niat untuk berbelok ke kanan dalam jarak 25 mil dari suar untuk trek keluar pada 261 derajat, turun hingga 1.500 kaki, diikuti prosedur untuk membalikkan air. pendekatan terakhir di Runway 09.

Penunjuk ADF menunjuk ke arah NDB (non-directional beacon). Pada 15:18 UTC, awak pesawat memperhatikan bahwa ADF nomor satu "berayun" sedangkan ADF nomor dua tetap stabil.

Beberapa detik kemudian, awak pesawat Flight 812 melapor ke Bali Control bahwa dia berada di atas stasiun dan keluar untuk turun ke level penerbangan 120. Pemberitahuan itu diakui oleh Bali Control. Maka Flight 812 diinstruksikan untuk pindah ke Menara Bali.  Setelah menjalin kontak dengan Menara Bali, Flight 812 melaporkan bahwa mereka melakukan prosedur keluar di level penerbangan 110 dan meminta ketinggian yang lebih rendah. Mereka kemudian diizinkan untuk ketinggian yang lebih rendah. Awak Flight 812 kemudian memutuskan untuk melakukan belokan kanan awal pada 263 derajat. Kemudian Flight 812 membalas, "Check inbound". Pada pukul 15:26 UTC, pilot-in-command meminta visibilitas dengan memanggil, "Menara kontrol Bali, bagaimana dengan visibilitas di luar saat ini?"

Namun apa yang terjadi, rupanya transkripsi perekam suara Air Traffic Control menyatakan , ternyata panggilan ini tidak pernah ada kelanjutan. Rupanya ini pesan terakhir yang dikirimkan pesawat PANAM. Seketika petugas menara Bali langsung melakukan langkah-langkah. Pertama terus berusaha menghubungi pesawat dengan meneriakkan, "Clipper delapan satu dua, Menara Bali", dan "Clipper delapan satu dua, Menara Bali, apakah pesan diterima?". Namun, tidak ada jawaban yang diterima, semuanya telah hening. Menara Bali kehilangan kontak dengan pesawat dan menyatakan bahwa pesawat hilang.

Tidak lama kemudian, ada kabar pesawat mengalami nahas menabrak daerah pegunungan. Lokasi kecelakaan sekitar 42,5 mil laut (48,9 mi; 78,7 km) barat laut Bandara Internasional Ngurah Rai, tepatnya di Desa Tinga-Tinga Buleleng Bali.

Melihat posisi pesawat yang sangat sulit berada di tebing gunung, tim evakuasi dan SAR mendatangkan pasukan terjun payung. tim SAR menemukan pesawat menabrak gunung sekitar 37 mil barat laut dari bandara Bali. Puing-puing ditemukan dua warga desa setempat. Mereka melaporkan bahwa tidak ada yang selamat. Seluruh penumpang, 107 orang tewas bersama kru pesawat.

Evakuasi jenazah segera dilakukan, namun terhambat akibat medan lokasi yang sangat sulit. Maka tim SAR terpaksa membatalkan proses evakuasi lewat udara. Seorang perwira TNI yang terlibat dalam langkah SAR menyatakan, medan yang sulit membutuhkan waktu 4 hari untuk melakukan operasi penyelamatan. Maka proses evakuasi baru bisa dimulai pada 26 April, dan langsung menemukan 43 jenazah yang hangus terbakar.

Rincian manifes pesawat 96 penumpang dari sembilan negara, 70 penumpang menuju Bali, 24 orang transit Bali menuju Sydney, dan dua penumpang menuju Nadi. Penumpang yang menuju Bali semuanya wisatwan yang hendak berlibur. Sedangkan krue pesawat terdiri pilot Kapten Donald Zinke (52) mengantongi jam terbang total 18.247 jam termasuk 7.192 jam di pesawat Boeing 707/720. Co-pilotnya Perwira Pertama John Schroeder. Dia memegang peringkat Boeing 707 yang valid dan memiliki total jam terbang 6.312 jam termasuk 4.776 jam di pesawat Boeing 707/720.  Pilot lainnya Melvin Pratt, memegang lisensi pilot komersial yang valid dan peringkat instrumen saat itu. Pada saat kecelakaan itu dia telah terbang total 4.255 jam termasuk 3.964 jam di pesawat Boeing 707/720. Anggota kru kokpit lainnya insinyur penerbangan Timothy Crowley dan insinyur penerbangan Edward Keating.

Pesawat yang membawa 107 penumpang jatuh di sebuah tempat yang belum pernah dijamah manusia dan hanya menyisakan puing-puing kecil. Foto 30 tahun Indonesia Merdeka

Langkah dari pihak pemerintah Amerika Serikat segera mengirim FBI dan mendirikan crisis centre di sebuah hanggar.  Black box penerbangan ditemukan pada 16 Juli dan perekam suara kokpit ditemukan pada 18 Juli 1974. CVR ditemukan dalam kondisi baik, sedangkan FDR mengalami beberapa kerusakan pada bagian luarnya karena kecelakaan. sedangkan pemeriksaan rongsokan puing pesawat 812 menyimpulkan bahwa pesawat tidak pecah dalam penerbangan, karena puing-puing pesawat terkonsentrasi di area tertentu, bukan tersebar.  NTSB tidak menemukan kerusakan mesin, dan tidak menemukan bukti yang menunjukkan pesawat itu tidak layak terbang.

Penerbangan PANAM Flight 812 ini merupakan penerbangan 707 ketiga yang hilang di Pasifik dalam waktu kurang dari setahun setelah PANAM Flight 806 di Pago Pago pada 30 Januari 1974, dan PANAM  Flight 816 di Papeete pada 22 Juli 1973.  Setelah kecelakaan itu, PANAM mengusulkan ke Manajemen untuk membangun Sumber Daya Kru. Penerbangan 812 adalah 707 terakhir yang hilang setelah peningkatan keselamatan. Serta setelah kecelakaan itu, PANAM menghentikan penerbangan HongKong ke Sydney melalui Bali. (pul)

Penulis : Nanang Purwono

Abad.id-Balai Kota adalah lambang supremasi pemerintahan di wilayah kota. Di sana sistim pemerintahan dan kekuasaan tertinggi pemerintahan kotamadya atau kota. Kota Surabaya memiliki lambang supremasi pemerintahan itu di Ketabang.

Balai Kota Surabaya, yang diarsiteki oleh arsitek Cosman Citroen, mulai dibangun pada 1925 dan diresmikan pada 1927. Pembangunan Balai Kota ini dikerjakan di masa walikota Dykerman, walikota Surabaya kedua, yang berkuasa mulai 1920 - 1926.

Siapakah walikota Surabaya pertama? Adalah A. Meijroos yang menjabat mulai 1916-1920. Mayroos terlibat dalam proses awal perancangan, yang selanjutnya dilakukan melalui sayembara seperti bagaimana kota Rotterdam mendapatkan design Balai Kota.

Mengapa perlu kantor Balai Kota baru?. Sejak lahirnya Pemerintah Kota Surabaya pada 1 April 1906, Kota Surabaya tidak memiliki kantor. Pada awalnya pemerintah Kotamadya Surabaya menumpang di Kantor Residen Surabaya yang berlokasi di barat Jembatan Merah.

Jadi, di bangunan yang menghadap ke Kalimas itu ada Kantor Karesidenan Surabaya dan Kantor Kotamadya Surabaya (Balai Kota atau Stadhuiz). Sebuah bukti bahwa gedung ini juga berfungsi sebagai Balai Kota (Stadhuiz) adalah nama jalan yang persis di belakang Kantor Balai Kota. Jalan ini bernama Stadhuizsteeg atau Gang Balai Kota (sekarang jalan Gelatik).

Stadhuiz yang berarti Balai Kota menjadi bukti bahwa Pemerintah Kotamadya Surabaya pernah berkantor di Kantor Karesidenan Surabaya.

Tidak hanya menumpang di Kantor Karesidenan Surabaya, pemeritah Kotamadya Surabaya juga menyewa rumah untuk menjalankan administrasi Kotamadya Surabaya. Dari Kantor Karesidenan Surabaya, lalu pindah ke jalan Gemblongan, jalan Denverter, kawasan Tegalsari. Selanjutnya menempati gedung sendiri di Ketabang. Inilah Balai Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya pada akhirnya membangun Kantor Balai Kota setelah masa masa yang cukup panjang jika dihitung mulai 1906 hingga 1925.

Gagasan membangun Kantor Balai Kota ini muncul dengan alasan sebagaimana ditulis oleh Joko Triwinarto Santoso dalam karya ilmiah yang berjudul "A Study of Architec Cosman Citroen (1881-1935) and His Works in Surabaya", Universiteit Leiden, 2010. Joko menjelaskan beberapa alasan.

Pertama, sentralisasi. Pemerintah perlu memusatkan segala aktivitas di satu tempat. Selama itu urusan urusan dan layanan pemerintah tersebar di berbagai tempat. Ini tidak efisien. Layanan yang sporadis ini pernah direview oleh walikota Dykerman dalam rapat Dewan Kota pada 27 April 1921.

Kedua, untuk mengamomodasi bertambahnya urusan dan layanan. Bertambah tahun kota Surabaya kian berkembang dan semakin banyak urusan dan layanan yang harus dikerjakan. Butuh percepatan dan keakuratan layanan. Ini butuh satu tempat untuk memudahkan koordinasi. Dinamika ini terjadi setelah tahun 1913.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang bagus. Bahwa dari tahun 1910 hingga awal 1920-an pertumbuhan ekonomi di Surabaya meningkat. Banyak perusahaan dan Kantor Kantor dibuka di Surabaya dan ini semua membutuhkan layanan yang baik dan cepat. Maka perlu Kantor Balai Kota.

Keempat, harga sewa properti naik. Selama ini Kantor kantor pemerintah sifatnya sewa dan beban anggaran untuk ongkos sewa semakin besar. Lebih baik alokasi anggaran untuk investasi pembangunan daripada dibuang untuk sewa.

Sayangnya semua latar belakang untuk membangun Balai Kota ini tidak segera mendapatkan persetujuan Dewan Kota. Baru pada 1915, Dewan Kota menyetujui proposal pembangunan. Tahun 1916, A Meijroos menjadi Walikota pertama Surabaya dan segera mewujudkan rencana pembangunan Balai Kota.

Proses Alot

Setelah ada persetujuan dari Dewan Kota untuk pembangunan Balai Kota, ternyata proses pembangunan Balai Kota berjalan alot. Banyak perdebatan dalam prosesnya.

Pertama, ada ketidak sepakatan anggota dewan dengan langkah walikota Mayroos yang menunjuk langsung arsitek Citroen untuk design dan pembangunan Balai Kota. Menurut anggota dewan A. van Gennep dan J.M. Eschbach, perlu ada pembanding dengan C. Citroen. Karenanya harus ada sayembara mendesign Balai Kota. J.M. Eschback mencontohkan Kota Rotterdam bahwa dalam perancangan design Balai Kota dilakukan melalui sayembara.

Kedua, lomba design Balai Kota. Lomba ini butuh proses. Apalagi Citroen adalah peserta sayembara dan di Hindia Belanda tidak ada jury yang bisa menilai karya karya arsitek. Menurut Mayroos, jika jury didatangkan dari Belanda, belum tentu mereka mengerti kondisi dan iklim di negeri Hindia Belanda.

"Bisa jadi rancangan mereka bagus, tapi belum tentu adaptif dengan kondisi alam di Hindia Belanda", kata walikota Meijroos.

Ketiga, depresi ekonomi. Memasuki tahun 1922 terjadi depresi ekonomi. Barang barang termasuk materialan bangunan, harganya melambungkan. Ini sempat menyebabkan lambatnya rencana pembangunan.

Keempat, Proyek Perbaikan Kampong. Di saat yang sama ketika keinginan membangun Balai Kota bertabrakan dengan masalah kondisi kampung yang tidak bagus. Adalah salah satu anggota Dewan pribumi, Sudirman, yang mengusulkan agar mendahulukan kepentingan warga dengan memperbaiki kampung kampung. Ia menyarankan agar ada pengalihan peruntukan anggraan dari untuk pembangunan Balai Kota ke perbaikan sanitasi kampung. Menurutnya apalah artinya memiliki Kantor pemerintah yang besar dan indah, tapi kondisi perumahan dan lingkungan kampung jelek dan tidak sehat.

Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pembangunan Balai Kota bisa dimulai pada 1925 dan selesai pada 1927. Peresmian dilakukan pada 1927 oleh walikota Surabaya ketiga, J.M. Easchbach (1926-1934). Sebelum menjadi walikota, Easchback duduk di Dewan Kota. Dialah walikota pertama yang berkantor di Balai Kota Ketabang. (nng/pul)

abad.id-Pramoedya Ananta Toer, seorang pengarang yang namanya melegenda. Setiap tulisan-tulisannya dibuat semasa berada di penjara. Dan memang hampir separuh hidupnya dihabiskan di penjara. Tulisan Pram juga membawa musibah sekaligus berkah. Berkahnya, dia berhasil membuka mata dunia. Musibahnya, buku-bukunya dilarang terbit.

Abad.id Sudah dua pekan lelaki itu dirawat di rumah sakit. Tapi, rupanya waktu tidak berpihak padanya. Baginya, waktu telah selesai. Kontrak hidup tinggal menunggu hari saja. “Saya sudah lelah dirawat di rumah sakit,” itu kata Pram sebelum menutup mata selama-lamanya.

Sastrawan hebat itu menutup mata pada usia 81 tahun, tepat Minggu, 30 April 2006. Terbaring di tempat tidur memang sudah menjadi langganannya. Dalam sepekan terakhir sebelum pergi, ia bahkan tak bisa lagi meninggalkan tempat tidurnya. Meski dokter sempat menancapkan selang infus, sastrawan yang baru saja mendapatkan penghargaan The Norwegian Authors Union ini tetap menolak dirawat di rumah sakit. Sudah bosan, katanya.

Jadilah istri Pram, Maemunah Thamrin, yang umurnya juga sudah tiga perempat abad, setia menunggui Pram di rumah mereka di Jalan Warung Ulan, Bojong Gede, Bogor.

Banyak cerita mengenai sastrawan hebat itu. Ia, katanya punya kebiasaan ajaib. Dari kamar tidur, ia gemar sekali menyorotkan sebuah lampu senter besar berkekuatan besar. Ia melakukan ini karena senang melihat barisan pohon menghijau di bukit jauh.

Bukannya itu kawasan Utankayu, Jakarta, yang jadi tempat tinggal novelis ini, ada bukit? Tentu tidak. Aksi sorot ini dilakukan Pram di rumah barunya di Bojonggede, sekitar 50 kilometer selatan Jakarta. “Kalau di Jakarta, yang kita lihat hanya tembok,” kata Pram beralasan.

Di rumah barunya, Pram menjumpai banyak cara untuk bergembira, misalnya melihat cucu bermain di pelataran, berkebun, atau tidur siang dengan bantuan masker oksigen. Membicarakan rumah itu sendiri juga mendatangkan keriangan baginya. Soalnya, kediaman Pram yang baru memang istimewa. Luas tanahnya 7.000 meter persegi, yang penuh dengan pohon buah-buahan. Pram mulai membeli tanah di sini pada 1980. Awalnya memang tak seluas itu. Namun, seiring dengan banjir royalti yang diterimanya, tanah di sekitarnya pun dibelinya.

Rumahnya sendiri baru selesai dibangun sebulan lalu. Pram sendiri yang merancang rumah senilai Rp 1 miliar ini. Berukuran 15 x 20 meter persegi, gaya tropis dengan sentuhan modern—empat pilar baja besar di bagian depan—jadi pilihan si empunya rumah. Rumah yang dicitakan jadi padepokan ini sebetulnya kurang praktis untuk Pram, karena ia harus naik-turun tangga bila ingin berjalan-jalan.

Namun, novelis ini tampaknya telanjur cinta. Soalnya, bukan cuma kesenangan baru yang datang. Sekian kegemaran lamanya masih bisa dilakukannya, termasuk yang paling favorit, yaitu membakar sampah. Bedanya, dulu, di rumah lama, yang dibakar benar-benar sampah—termasuk kiriman dari tetangga karena tahu Pram sangat gemar melakukan ini—kini Pram cukup puas dengan membakar tumpukan daun kering. “Saya senang mengamati api yang membakar dan membesar,” kata Pram.

Terinspirasi Sang Ibu

Pram memang memiliki kebiasaan unik, membakar sampah. Tetapi sampah-sampah itu dibakar lantaran traumatiknya yang mendalam terhadap kejadian masa lalu. Saat membakar sampah, matanya selalu terpejam. Jadilah, perjalanan masa lalu itu kembali dikenangkannya.

Saat itu zaman revolusi kemerdekaan, kata orang. Namun pada hari itu seorang bayi mungil dilahirkan di Blora, Jawa Tengah, 6 Februari 1925. Oleh ibunya, dia diberi nama Pramoedya Ananta Toer. Ibu itu tidak tahu anaknya bakal menjadi orang besar, kelak. Tapi Pram tahu kalau ibunya adalah orang hebat. Ibunya memberikan pengaruh kuat dalam pertumbuhannya. Itu dikatakan Pram setelah tulisannya jadi. Katanya terinspirasi dari ibu.

Karakter kuat seorang perempuan inilah yang dikisahkan Pram dalam setiap karangan fiksinya. “Seorang pribadi yang tak ternilai, api yang menyala begitu terang tanpa meninggalkan abu sedikitpun,” kata Pram.

Melihat kembali ke masa lalu, Pram seperti melihat “revolusi Indonesia diwujudkan dalam bentuk tubuh perempuan (ibunya)”. Meskipun karakter ibunya kuat, fisik ibunya menjadi lemah karena TBC dan meninggal pada umur 34 tahun, waktu itu Pramoedya masih berumur 17 tahun.

Setelah ibunya meninggal, Pram dan adiknya meninggalkan rumah keluarga lalu menetap di Jakarta. Pram masuk ke Radio Vakschool, di sini ia dilatih menjadi operator radio yang ia ikuti hingga selesai. Namun ketika Jepang datang menduduki, ia tidak pernah menerima sertifikat kelulusannya. Pram, sastrawan hebat itu tidak lulus.

Pram lantas bersekolah hingga kelas 2 di Taman Dewasa, sambil bekerja di Kantor Berita Jepang Domei. Ia belajar mengetik lalu bekerja sebagai stenographer. Selanjutnya, ia di jurnalis.

Ketika tentara Indonesia berperang melawan koloni Belanda (tahun 1945), Pram bergabung dengan para nasionalis. Dia bekerja di sebuah radio dan membuat sebuah majalah berbahasa Indonesia sebelum akhirnya ditangkap dan ditahan oleh Belanda tahun 1947. Ia menulis novel pertamanya, Perburuan (1950), itu ditulisnya selama dua tahun di penjara Belanda (1947-1949).

Setelah Indonesia merdeka (tahun 1949), Pram kembali menghasilkan beberapa novel. Dan sekali lagi, karyanya itu ditulis sewaktu di penjara. Saat itu ia dipenjara di Bukit Duri Jakarta (1947-1949). Ia dijebloskan lagi ke penjara di zaman pemerintahan Soekarno karena buku Hoakiau di Indonesia, yang menentang peraturan yang mendiskriminasi keturunan Tionghoa.

Karangan yang ditulis Pram dipenjara adalah Keluarga Gerilya (1950). Buku itu menceritakan sejarah tentang konsekuensi tragis dari menduanya simpati politik dalam keluarga Jawa selama revolusi melawan pemerintahan Belanda.

Cerita-cerita singkat lain yang dikumpulkan adalah Subuh (1950) dan Pertjikan Revolusi (1950). Semua ditulis sewaktu dia di dalam penjara.

Di awal tahun 50-an, ia bekerja sebagai editor di Departemen Literatur Modern Balai Pustaka. Di akhir tahun 1950, Pram bersimpati kepada PKI. Dan setelah tahun 1958 ia ditentang karena tulisan-tulisan dan kritik kulturalnya yang berpandangan kiri. Tahun 1962, ia dekat dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat yang disponsori oleh PKI yang kemudian dicap sebagai organisasi “onderbow” atau “mantel” PKI.

Di Lekra ia menjadi anggota pleno lalu diangkat menjadi wakil ketua Lembaga Sastra, dan menjadi salah seorang pendiri Akademi Multatuli, semua disponsori oleh LEKRA. Pramoedya mengaku bangga mendapat kehormatan seperti itu, meskipun sekiranya Lekra memang benar merupakan organisasi mantel PKI.

Tak lama, pecah G30S-PKI. Pram yang anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat–onderbouw Partai Komunis Indonesia–ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru sampai tahun 1979.

Siksaan dan kekerasan adalah bagian hari-harinya di tahanan dan terpaksa kehilangan sebagian pendengarannya, karena kepalanya dihajar popor bedil.

Selama di pulau buru, Pram banyak bercerita. Saat itu lahirkan Tjerita dari Blora (1952). Cerita itu terinspirasi dari ibunya. Ia menggambarkan betapa kehidupan daerah Jawa ketika Belanda masih memerintah.

Memasuki rezim orde baru, kesenggangan antara WNI keturunan Tionghoa dan pribumi sangat kentara. Rasialisme ini dipicu oleh beberapa orang dari kalangan elit Orba untuk meranjau hubungan antara RI dengan RRC, yang jelas, sadar atau tidak, menjadi sempalan perang-dingin yang menguntungkan pihak Barat.

Karya Monumental

Di tahun 1965-an, Soeharto memimpin setelah mengambil alih pemerintahan yang didukung oleh Amerika yang tidak suka Sukarno bersekutu dengan Cina.

Mengikuti cara Amerika, Soeharto mulai membersihkan komunis dan semua orang yang berafiliasi dengan komunis. Soeharto memerintahkan hukuman massal, tekanan masal dan memulai Rezim Orde Baru yang dikuasai oleh militer. Akibatnya, Pram ikut dipenjara setelah kudeta yang dilakukan komunis tahun 1965.

Meskipun Pram tidak pernah menjadi anggota PKI, ia dipenjara selama 15 tahun karena beberapa alasan: pertama, karena dukungannya kepada Soekarno. Kedua, karena kritikannya terhadap pemerintahan Soekarno, khususnya ketika tahun 1959 dikeluarkan dekrit yang menyatakan tidak diperbolehkannya pedagang Cina untuk melakukan bisnis di beberapa daerah.

Ketiga, karena artikelnya yang dikumpulkan menjadi sebuah buku berjudul HoaKiau di Indonesia. Gara-gara tulisan Pram, pemerintah lantas membuat skenario ‘asimilasi budaya’ dengan menghapus budaya Cina. Sekolah-sekolah Cina ditutup, buku-buku Cina dibredel, dan perayaan tahun Baru Cina dilarang.

Pada masa awal di penjara, ia diijinkan untuk mengunjungi keluarga dan diberikan hak-hak tertentu sebagai tahanan. Di masa ini, ia dan teman penjaranya diberikan berbagai pekerjaan yang berat. Hasil tulisan-tulisannya diambil darinya, dimusnahkan atau hilang. Tanpa pena dan kertas, ia mengarang berbagai cerita kepada teman penjaranya di malam hari untuk mendorong semangat juang mereka.

Dijebloskannya dalam penjara seakan sebuah berkah dan musibah. Memang ia tidak bisa merasakan nimatnya kebebasan dan hak-haknya. Namun siapa sangka penjara yang ruangannya sempit itu kemudian mengharumkan namanya di seantero dunia melalui karyanya yang monumental dan menguncang dunia.

Pada tahun 1972, saat di penjara, Pram ”terpaksa” diperbolehkan oleh rezim Soeharto untuk tetap menulis di penjara. Setelah akhirnya memperoleh pena dan kertas, Pram bisa menulis kembali apalagi ada tahanan lain yang menggantikan pekerjaannya.

Selama dalam pengasingan di Pulau Buru (1965-1979) ia menulis 4 rangkaian novel sejarah yang kemudian semakin mengukuhkan reputasinya.

Dua di antaranya adalah Bumi Manusia (1980) dan Anak Semua Bangsa (1980), mendapat perhatian dan kritikan setelah diterbitkan, dan pemerintah membredelnya. Dua volume lainnya dari tetralogi ini, Jejak Langkah dan Rumah Kaca terpaksa dipublikasikan di luar negeri.

Ada pesan yang cukup menggugah dari seorang Pram. Begini katanya, ”Kita telah melawan, Nak Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.”

Demikianlah akhir drama dan dialog dalam Novel Bumi Manusia. Dan, dalam perlawanan, seringkali manusia kalah. Melawan adalah alat dan bukan tujuan. Karena itu ketika tidak ada alat lainnya, hanya dengan melawan maka kehidupan akan didapatkan. Melawan adalah cara untuk ”merendahkan mereka yang berkuasa dan menaikkan mereka yang terhina.”

Begitu hipotesa Pram di akhir Novel Rumah Kaca. Melawan memang milik sedikit orang. Ia hanya dipunyai para pejuang dan pahlawan. Ia menjadi ciri kaum idealis dan ”kesejatian”.

Jadi, ia langka dan agak susah dipahami. Terutama bagi ”yang menang dan berkuasa”. Bagi mereka selalu ada tanya, ”untuk apa melawan” jika kita merasa sudah mapan? Begitu susahnya kata dan perbuatan melawan, ia menjadi musuh bagi yang menggunakannya. Tapi, jangan berkecil hati. Perlawanan tak akan berhenti ketika keadilan belum menjadi bukti. Walau sekedar melawan dengan omongan. ”Ya Ma, kita sudah melawan. Biarpun hanya dengan mulut.” Inilah kalimat penutup Novel Anak Semua Bangsa.

Karya-karya (tetralogi-red) Pram ini menggambarkan secara komprehensif tentang masyarakat Jawa ketika Belanda masih memerintah di awal abad 20. Sebagai perbandingan dengan karya awalnya, karya terakhirnya ini ditulis dengan gaya bahasa naratif yang sederhana. Sementara itu, enam buku lainnya disita oleh pemerintah dan hilang untuk selamanya.

Beberapa tahun setelah dibebaskan tahun 1979, Pram dijadikan tahanan rumah dan masih menjalani wajib lapor setiap minggu di instansi militer. Meskipun ia sudah ‘bebas’, hak-hak sipilnya terus dibrangus, dan buku-bukunya banyak yang dilarang beredar terutama di era Soeharto. Pemerintah telah mengambil tahun-tahun terbaik dalam hidupnya, pendengarannya, papernya, rumahnya dan tulisan-tulisannya. Kini, belasan bukunya sudah diterjemahkan lebih dari 30 puluh bahasa termasuk Belanda, Jerman, Jepang, Rusia dan Inggris. Ia bagaikan potret seorang nabi. Dunia menghargainya, tetapi negeri sendiri malah memenjarakannya.

Karena prestasi Pram, ia memperoleh berrbagai penghargaan seperti PEN Freedom-to-Write Award, Wertheim Award dari Belanda, serta Ramon Magsaysay Award (dinilai dengan brilian menonjolkan kebangkitan dan pengalaman moderen rakyat Indonesia).

Tahun 2002, bersama musisi Iwan Fals dan Pramoedia Ananta Toer juga dinobatkan majalah Time Asia sebagai “Asian Heroes”.

Daftar Buku Pram yang Dilarang

Buku-buku Pramoedya yang dilarang memang mengandung berkah. Karena dilarang, dia dicari, meski mutunya belum tentu terjamin. Karena itu, ada lelucon bahwa humas terbaik dari penjualan buku adalah pelarangan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Tiba-tiba zaman sudah berubah, dan sesungguhnya daftar itu sudah tidak berguna lagi.

Apa boleh buat, karena daftar belum dicabut, berikut adalah sebagian nama-nama buku (dari terbitan 1910 hingga 1990-an) yang dilarang, baik oleh Kejaksaan Agung maupun instansi lain:

Bukan Pasar Malam (Pramoedya Ananta Toer)

Dia jang Menjerah (Pramoedya Ananta Toer)

Gulat di Djakarta (Pramoedya Ananta Toer)

Mereka jang Dilumpuhkan (Pramoedya Ananta Toer)

Perburuan (Pramoedya Ananta Toer)

Pertjikan Revolusi (Pramoedya Ananta Toer)

Sekali Peristiwa di Banten Selatan (Pramoedya Ananta Toer)

Subuh: Tjerita-Tjerita Pendidikan Revolusi (Pramoedya Ananta Toer)

Tjerita dari Blora (Pramoedya Ananta Toer)

Jejak Langkah (Pramoedya Ananta Toer)

Bumi Manusia (Pramoedya Ananta Toer)

Anak Semua Bangsa (Pramoedya Ananta Toer)

Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (Pramoedya Ananta Toer)

Undang Berfikir Rakyat Berjuang (Ibnu Parna)

Dua Taktik Sosial Demokrasi di Dalam Revolusi Demokrasi (W.I. Lenin)

Komunisme Sajap Kiri (W.I. Lenin)

Totalitarian Dictatorship and Autocracy (Carl J. Friedrich)

Untuk Demokrasi dan Kabinet Gotong Royong (Aidit)

Ik ben een Papua (Zakarias Asawor)

Lima Jaman: Perwujudan Integrasi Wajar (Siauw Giok Tjhan)

Alam Barzah_Alam Kubur (Dalimi Lubis)

Modern Korea (Kim Byong Sik)

Sosialisme ala Indonesia (R. Moestopo)

Teologi Pembebasan: Sejarah, Metode, Praksis, dan Isinya (Wahono Nitiprawiro)

Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik (Harry A. Poeze)

Runtuhnja Keradjaan Hindhu-Djawa dan Timbulnja Keradjaan-Keradjaan Islam di Nusantara (Slametmuljana)

Sabda Allah yang Diwahyukan Menurut Agama Islam dan Agama Kristen (P.A. Heuken S.J.)

Memperkenalkan Korps Muballigh Indonesia dan Pendiriannya Mengenai Pancasila Sebagai Azas Tunggal

The Indonesian Tragedy (Brian May)

Hari-Hari Terakhir Kekuasaan Soeharto (Benedict Anderson)

Indonesia di Bawah Sepatu Lars (Sukmadji Indro Tjahjono)

Siapa yang Sesungguhnya Melakukan Kudeta terhadap Soekarno (Y. Pohan)

Permesta, Kandasnya Cita-Cita

Seri Demokrasi: Kesaksian Kaum Muda

The Devious Dalang

Heboh Ayat-Ayat Setan

Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno

Pesona Seks Wanita

Menjaga Keseimbangan antara Kebutuhan Seks dan Kesehatan

Bertarung Demi Demokrasi: Kumpulan Eksepsi Mahasiswa Bandung

Kasih yang Menyelamatkan (Herman O.T.M. Simanjuntak)

Geger Lampung dan Kaum Sempalan (P. Bambang Siswoyo)

Serat Darmogandul dan Sulak Gatoloco

Masa Depan Islam: Kilas Balik Abad Ke-14 (Dr. Muhammad Al Baby)

Wajah Dunia Islam Kontemporer (Dr. Ali Qarishah)

Dosa dan Penebusan Dosa Menurut Islam dan Kristen

Kristus dalam Injil dan Al Quran

Wajah Dunia Islam Kontemporer

 Tanah untuk Rakyat

 Kapitalisme Semu Asia Tenggara (Yoshihara Kunio)

 Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-20

 Perang Teluk: Islam akan Kembali Gemilang

 Cina, Jawa, Madura dalam Konteks Hari Jadi Surabaya (Moch. Choesni)

 Sebuah Mocopat Kebudayaan Indonesia (Joebaar Ayoeb)

 Aurad Muhammadiyah Pegangan Darul Arqam (Ustadz Ashaari Muhammad)

 Menyingkap Sosok Misionaris (Abdul Rasyad Shiddiq)

 Demokrasi di Balik Keranda (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)

 Presiden Soeharto Ikuti Jadual Allah (Ashaari Muhammad)

 Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno (nov)

*Diolah dari berbagai sumber

Penulis : Nanang Purwono

abad.id-Ada yang menarik dari gedung Singa, yang beralamat di Jalan Jembatan Merah 19-23 Surabaya. Umumnya, untuk menandai proyek pembangunan sebuah gedung, di sana dipasang sebuah prasasti yang menyebut nama arsitek atau kontraktor pembangunan.

Diketahui bahwa nama arsitek Gedung Singa adalah HP Berlage. Tapi namanya tidak ada pada batu prasasti di gedung Singa, yang nama resminya adalah Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente te Amsterdam,

Disana memang ada sebuah prasasti. Tapi yang terukir bukan nama arsitek (Berlage) dan kontraktor. Tapi Jan Von Hemert. Batu prasasti itu terpasang pada dinding depan bagian bawah, dekat pintu masuk utama. Bunyinya "De Eerste Steen is Gelegd op 21 Juli 1901 door Jan Von Hermet", yang artinya Peletakan batu pertama pada 21 Juli 1901 oleh Jan Von Hermet. Siapakah Jan Von Hermet?

Dari hasil pencarian dan penelusuran bersama antara Begandring Soerabaia dan Max Meijer (konsultan permuseuman dan heritsge di Belanda) diketahui bahwa Jan von Hemert adalah putra pasangan Pierre Theodore von Hemert (Amsterdam, 25 April 1865) dan Geertruide Johanna Zilver Rupe (Surabaya, 22 Januari 1871). Jan von Hemert sendiri lahir di Surabaya, 19 September 1893.

Lantas siapakah Piere Theodore Von Hemert? P. Th. Von Hemert adalah Kepala Perwakilan perusahaan asuransi De Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente te Amsterdam atau yang lebih populer disebut Gedung Singa.

Menurut Max dari hasil penelusuran nya di sumber arsip Belanda, delpher.nl, bahwa P. Th. Von Hemert adalah direktur atau pejabat perwakilan tertinggi perusahaan asuransi De Algemene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente di Hindia Belanda. Ketika ia mulai membangun kantor perwakilan pusat di Hindia Belanda, tepatnya di Surabaya pada tahun 1901, peletakan Batu pertama sebagai peresmian mulai dibangunnya kantor baru dilakukan oleh anaknya yang bernama Jan Von Hemert.

Ketika peletakan batu pertama pada 21 Juli 1901, usia Jan Von Hemert masih 8 tahun. Ia lahir pada 19 September 1893. Selanjutnya ketika Jan Von Hemert berusia 18 tahun, bapaknya, Piere Theodore Von Hemert meninggal, tepatnya pada 10 April 1911 dan dimakamkan di pemakaman Belanda Peneleh.

Sebagai pejabat dari perusahaan yang terkenal di Hindia Belanda, kematian Piere Theodore Von Hemert meninggalkan luka mendalam bagi mitra, rekan, keluarga dan handai tolan. Banyak dari mereka yang menyampaikan rasa bela sungkawa. Selanjutnya, sebagai ucapan terima kasih, pihak keluarga mengiklankan di surat kabar baik yang terbit di Hindia Belanda maupun di Belanda.

Semasa hidupnya sebagai direktur perusahaan asuransi yang terkenal, ia tidak berpuas diri dengan pencapaian perusahaan. Hemert terus aktif mengiklankan perusahaannya melalui iklan iklan surat kabar agar semakin banyak nasabah dan klien. Dari arsip delpher.nl dapat diketahui bahwa perusahaan itu mengiklankan jasanya di koran dua atau tiga kali dalam sebulan. Hemert juga rutin mempublikasikan neraca perusahaan.

Dari hasil penelusuran komunitas Indonesia Graveyard, dr. Winanda Denis Kurniawan, diketahui dimanakah keberadaan makam Piere Theodore Von Hemert, direktur Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente Amsterdam di Surabaya. Bahwa ternyata makam direktur perusahaan asuransi yang berkantor di Gedung Singa itu ada di bagian selatan area makam Belanda Peneleh dengan nomor B. 3015.

Ketika Begandring Soerabaia dan Indonesia Graveyard mencari keberadaan makam P. Th. Von Hemert dan berhasil menemukannya, sayang sekali, makamnya sudah kehilangan prasasti, yang umumnya tertulis riwayat hidup orang yang mati. Makam pembesar perusahaan asuransi ini terlihat sederhana. Tidak ada bekas cungkup, yang umumnya satu paket dengan pagar. Makam hanya dibungkus Batu marmer putih. Itupun juga sudah hilang semua. Ada bekas pecahan Batu marmer di atas makam. Kecuali dua lembar marmer di bagian depan makam yang bertuliskan nomor registrasi B. 3015 dengan jelas. Dari nomor registrasi itulah keberadaan makam direktur perusahaan asuransi De Algemeene Maastchsppij dapat ditemukan.

Menurut petugas makam, Irul, bahwa kerusakan pada makam itu terjadi akibat penjarahan pada beberapa puluh tahun yang lalu, termasuk kerusakan yang terjadi di makam Piere Theodore Von Hemert.

"Saya ini penerus dari kakek dan bapak. Kakek saya, ketika masih hidup pernah menceritakan tentang makam ini. Salah satunya adalah tentang penjararahan yang pernah terjadi dulu", jelas Irul mengenang kakeknya ketika masih berdinas di makan Belanda Peneleh.

Dengan ketemunya makam direktur perusahaan asuransi Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente te Amsterdam, Piere Thdodore Von Hemert, terpecahkan juga nama Jan Von Hemert yang tertulis pada prasasti di Gedung Singa yang didesign oleh HP Berlage.

Kritik Arsitektur

Diduga ada kaitan erat antara arsitek Berlage dengan direktur De Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente te Amsterdam, Piere Theodore Von Hemert. Bagaimana kaitan itu?

Piere Theodore Von Hemert, yang menjabat sebagai direktur De Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente Amsterdam untuk Hindia Belanda, diduga salah satu dari direktur yang kemudian menjabat sebagai pimpinan tertinggi di perusahaan asuransi di Hindia Belanda. Perusahaan ini sendiri sudah adai sejak 1880.

Menurut Journal for Southeast Asian Architectur (2003) yang ditulis oleh Paulin KM van Roosmalen bahwa ketika aktivitas komersial dimulai pada awal abad ke-20, permintaan akan bangunan perusahaan yang baru dan berkarakteristik meningkat pesat.

Salah satu desain pertama untuk bangunan perusahaan, yang mendapat pujian sebagai 'gaya arsitektur yang pas', adalah gedung kantor untuk perusahaan asuransi De Algemeene di Surabaya. Gedung, yang bisa dilihat sekarang, adalah hasil penyempurnaan oleh Berlage.

Petra Timmer, seorang peneliti asal Belanda yang tengah mempersiapkan peringatan 100 Berlage di Hindia Belanda, memberi penjelasan tentang cerita mengapa Berlage bisa ditunjuk untuk mendesign gedung untuk kantor perusahaan asuransi di Surabaya, Hindia Belanda.

Petra bercerita bahwa Hulswit (arsitek Belanda yang bekerja dan tinggal di Hindia Belanda), memang ditunjuk untuk membuat desain pertama. Kemudian design itu dikirim ke kantor pusat De Algemeene di Belanda. Saat itu Berlage sendiri memang sedang ditugaskan untuk mendesain kantor pusat De Algemeene di Amsterdam, Beurs van Berlage.

Kemudian pihak direksi meminta nasihat Berlage atas desain yang dibuat Hulswit. Ternyata Berlage menolaknya. Kemudian Huslwit membuat desain kedua lalu dikirim lagi ke Kantor Pusat di Belanda. Lagi lagi, Berlage kembali dimintai nasihat. Berlage tidak setuju. Lantas, Berlage membuat beberapa perubahan besar atas design Hulswit.

Salah satu upayanya adalah membeli dan meruntuhkan bangunan di sebelahnya agar kantor Algemeene bisa diperluas dan desain fasad dibuat simetris. Terjadi pertentangan antara Berlage dan Hulswit. Hulswit tidak setuju dengan perubahan Berlage dan tidak ingin membuat gambar baru.

Karena itu, Hulswit meninggalkan Surabaya dan pergi ke Batavia. Maka selanjutnya Berlage menjadi perancang gedung Algemeene di Surabaya.

"Sejauh mana desain 'Berlage', atau elemen mana yang tersisa dari desain Hulswit, saya belum belum tahu. Yang pasti penambahan patung Singa bersayap karya Da Costa dan keramik lukis karya Jan Toorop adalah gagasan Berlage", jelas Petra.

Di Belanda, karya design Berlage setelah Surabaya adalah gedung Bursa Efek, Beurs van Berlage di kota Amsterdam. Ini sepenuhnya karya Berlage.

Sementara menurut Paulin KM Van Roosmalen dalam jurnal ilmiahnya "Journal for Southeast Asian Architectur (2003) bahwa Hulswit membuat design dengan style Eropa. Design ini yang membuat Berlage tidak setuju. Ketidak setujuan itu diwujudkan dengan berkirim surat ke Dewan Direksi.

" Mungkin ada alasan bagus untuk ini (gaya Eropa), dan jika demikian saya akan senang mendengarnya. Tetapi saya tidak dapat melakukan selain memberikan penilaian (kritik) terhadap arsitektur Eropa semacam ini", kata Berlage sebagaimana ditulis oleh Roosmalen dalam tulisan ilmiahnya Journal for Southeast Asian Architectur (2003).

Di antara Dewan Direksi ini diduga ada Piere Theodore Von Hemert, karena dialah yang selanjutnya  memegang jabatan untuk kantor baru di Hindia Belanda, khususnya di Surabaya. Apakah Piere Theodore Von Hemert, yang makamnya ada di Peneleh, pernah bertemu dengan Berlage? (nng/pul)

Ditulis Oleh : Nanang Purwono

Surabaya, Era terus menggelinding. Perubahan terus terjadi. Nilai-nilai baru bermunculan. Siapa dan apa yang tidak teguh di pusaran dan arus perubahan, tentu akan tergerus gelombang perubahan itu. Maka mereka akan berwujud lain. Tidak lagi seperti sejatinya. Ini adalah hukum alam yang tidak bisa disalahkan.

Justru pertanyaannya, sejauh mana orang orang itu akan kuat mempertahankan diri sebagai warna dan idetitas dirinya. Menjaga identitas adalah penting. Baik Identitas nasional maupun lokal. Identitas mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai pemersatu bangsa, sebagai landasan negara, dan juga perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi.

Lantas bagaimana dengan identitas Surabaya yang juga menjadi bagian dari identitas komunitas Jawa?

Secara teritorial dan kultural, Surabaya sudah mendapat pengaruh dari Mataram sejak abad 17. Akhirnya dalam struktur dan sistem pemerintahan dan sosial, budaya Jawa Mataraman telah membentuk pribadi komunal Surabaya sebagai orang Jawa. Kendati Arek Suroboyo memiliki budaya tersendiri yang sedikit berbeda dengan budaya Mataraman.

Secara umum, baik dan bijak bila kita mau melihat kembali budaya Jawa yang adu luhung itu. Salah satu dari Tata Panca Karsa yang dibahas dalam tulisan ini adalah Tata Krama. Berikut budaya Jawa terkait Tata Krama yanag dibedah Christ Wibisono, budayawan Surabaya.

Tata Krama

Tata krama, unggah-ungguh, subasita, trapsila, adalah ajaran hidup yang banyak dipergunakan dalam masyarakat Jawa pada umumnya.

Tata krama adalah ilmu yang mempelajari tentang adat istiadat, pandangan hidup, norma-norma, tata nilai yang berlangsung di masyarakat Jawa.

Menurut Frans Magnis Suseno SJ., seorang peneliti dan penulis budaya dan etika Jawa, tata krama adalah panduan hidup yang berlandaskan moral, hati nurani, dan olah rasa.

Dalam buku Etika Jawa, dijelaskan bahwa orang Jawa tidak mengenal baik dan jahat. Orang baik adalah orang yang selalu berbuat kebaikan dan selalu bermafaat yang bisa dirasakan oleh orang lain mupun dirinya sendiri.

Sedangkan orang jahat adalah orang yang bertindak karena ketidaktahuan bahwa perbuatannya akan berakibat buruk bagi orang lain.

Jadi, apabila ada orang bertindak merugikan orang lain, itu dianggap sebagai orang yang belum mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Keselarasan dalam Etika Jawa

Frans Magnis Suseno dan S. Reksosusilo, 1983, Etika Jawa, menekankan keharmonisan, keselarasan pada setiap dimensi kehidupan. Salah satunya adalah dengan alam. 

Orang Jawa yang ideal adalah mereka yang melakukan kewajibannya terlebih dahulu daripada menuntut hak. Kerukunan pada orang Jawa mendahulukan kerukunan sosial daripada kerukunan pribadi. Artinya semakin besar lingkup komunitasnya, semakin mengecil kepentingan kelompok kecil yang ada di dalamnya.

Ciri etika Jawa dibanding ilmu etika lainnya terdapat pada penekanan dimensi keselarasan antara makrokosmos (manusia) dan mikrokosmos (keteraturan semesta). (Wiwien Widyawati, 2012)

Pendekatan keselarasan ini sudah pernah disinggung sebelumnya pada bagian pertama tentang Tata Rasa dalam bahasan hubungan manusia dengan kosmos; Rahayuning bawana kapurba waskitaning manungsa, yang berarti bahwa kesejahteraan dunia tergantung manusia yang memiliki ketajaman rasa. Kedua kosmos itu selalu terjadi interaksi yang saling mempengaruhi.

Untuk menjaga supaya tidak terjadi hal buruk yang bisa menimpa antara keduanya maka si manusia Jawa itu kemudian menyikapinya dengan menganggap perlunya menjaga keselarasan hidup dalam kehidupannya masing-masing yang saling menghidupi.

Kekuasaan dalam Etika Jawa

Etika Jawa menekankan sikap hormat terhadap apa saja karena segala yang ada di dunia adalah percikan kasih Ilahi. Sikap hormat semacam ini melampaui sikap hormat yang didasarkan pada hierarki jabatan dalam institusi-insitusi. 

Oleh karena itu, Frans Magnis Suseno SJ. masih menambahkan bahwa penghormatan kepada seorang raja pun sesungguhnya didasarkan pada keyakinan bahwa seorang raja merupakan wakil Tuhan untuk melangsungkan tatanan dunia sesuai kehendak Ilahi, dan apabila seorang raja gagal melaksanakan mandat menyejahterakan rakyat karena lebih senang memenuhi nafsu-nafsu pribadi, maka ia akan kehilangan legitimasi kekuasaan dari rakyat.

Kendati begitu pun rakyat tetap menaruh hormat pada raja sebagai petinggi kekuasaan hirarki walau sebatas satuta strata sosial, tidak lebih. Tidak jarang acapkali timbul kasak-kusuk gosip harian sebagai ekspresi ketidaksenangan wong cilik yang tidak punya pilihan. Rakyat hanya punya harapan tinggal menunggu waktunya suksesi, yang berarti seumur raja yang sedang berkuasa.

Begitu pun tetap tidak akan pernah mengurangi tatanan derajat etika dalam interaksi ketika diperhadapkan antara rakyat terhadap raja dan orang-orang di pusaran kekuasaan meski itu dilakukan hanya setengah hati. Sokur bila raja segera menyadari lalu berubah, akan tetapi bila ia hipokrit, bisa saja akan menggunakan kekuatan kekuasaannya untuk bertindak yang tidak populis.

Sumber-Sumber Etika Jawa

Etika Jawa tertuang dalam berbagai bentuk karya peninggalan orang Jawa seperti epos Mahabarata, Ramayana, atau karya-karya mitologis lainnya. (Gede Samba, 2013). Selain itu beberapa bentuk karya lain yang merupakan sumber ajaran etika Jawa berupa tembang, cerita rakyat, peribahasa, slogan-slogan tertentu hingga petuah-petuah sederhana yang sering diucapkan masyarakat dalam hidup sehari-hari. (Frans Magnis Suseno dan S. Reksosusilo, 1983)

Selain itu, sumber etika yang lazim didapati dalam hidup keseharian dapat digali dari ritus-ritus slametan, dll. yang sarat dengan simbol-simbol penuh makna sebagai panduan hidup. (Ignas G. Saksono dan Djoko Dwiyanto, 2011). (nng/pul)

Penulis: Pulung Ciptoaji

Surabaya, pada bulan bulan pertama pemerintahan Sukarno-Hatta pasca pembacaan Proklamasi 17 Agustus 1945 sangat berat. Pemerintah Sukarno tidak hanya memikul masalah kedaulatan di republik yang baru berdiri, namun harus betanggung jawab terhadap persoalan-persoalan di sebuah negara baru. Banyak tata tertib kenegaraan yang belum lengkap. Maklum, negara Indonesia dibentuk saat terdapat kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyatakan diri menyerah ke Sekutu dan Belanda belum berencana menguasahi kembali tanah jajahan. Persoalan-persoalan membentuk negara memang sudah dipikirkan oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan PPKI, namun kenyataannya tidak semudah membangunkan kota yang sedang tidur itu. Benar, organisasi itu PPKI belum merancang terbentuknya tata tertib perangkat sebuah negara.  

Pemerintahan Sukarno-Hatta sadar bahwa untuk mempertahankan negara baru ini dibutuhkan kekuatan militer terlatih. Maka 5 hari setelah proklamasi atau tepatnya tanggal 22 Agustus 1945, Sukarno mengumpulkan elemen-elemen pendukung kekuatan militer dan terbentuklah BKR. Namun kekuatan BKR hanya bersifat lokal di internal Jakarta saja dan tanpa terkonsolidasi menjadi gerakan rakyat seluruh Indonesia. Menyiasati situasi itu, Wakil Presiden Hatta mengambil inisyiatif dengan mendirikan Kementerian Ketentaraan Nasional. Hatta yang pernah mengalami massa perang dunia 1 di Eropa, tentu paham perlunya sebuah kekuatan militer untuk mempertahankan bangsa. Uniknya langkah agresif Hatta masih mengatasnamakan keputusan dwitunggal.

Kepala Staf Umum TKR Letnan Jendral Oerip Soemoehardjo sangat besar jasanya alam menyusun organisasi tentara pada masa-masa awal pembentukan. 

Suatu saat pada 5 Oktober 1945, Hatta berunding dengan Oerip Soemoehardjo seorang pria Jawa berumur 51 tahun yang berpengalaman kemiliteran berpangkat Mayor di KNIL. Tentu pangkat ini sangat tinggi bagi seorang pribumi di jajaran miilier pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Dalam pertemuan itu juga terdapat perwira muda KNIL lain Didik Kartasasmita. Kepada Hatta, Letnan Didi menjelaskan masih ada 100 perwira KNIL asli pribumi. Mereka sudah tidak terikat oleh pemerintah Hindia Belanda sejak menyerah oleh tentara Jepang tahun 1942. Ini berarti mantan KNIL ini bisa menjadi cadangan perwira untuk menuju terbentuknya tentara profesional. “Mereka ini lulusan KMA di Breda dan sebagian didikan KMA cabang Bandung serta lukusan CORO atau Corp Opleiding Reserve officieren (pendidikan korp perwira cadangan,” kata Didi.

Dalam pertemuan yang sangat bersejarah itu, ditentukan pula Oerip Soemoehardjo sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang kemudian diberi nama Tentara Keamanan Rakyat. Basis kekuatan TKR dipilih Yogjakarta yang kelak akan menjadi Ibukota Indonesia saat Agresi Militer Belanda. Untuk mendukung kekuatan TKR itu, Hatta memerintahkan memobilisasi komponen rakyat, dan mengajak instrumen pasukan lain untuk bergabung. Maka semua yang sudah bergabung di BKR dipastikan akan diterima di TKR. Para pejuang tidak ditentukan oleh keahlian kemiliterananya, namun dituntut keberanian dan pengalamannya dalam pertempuran sebelumnya. TKR ini merupakan peleburan elemen kemiliteran dan kesatuan kesatuan tentara yang bersifat lokal dengan tujuan sama yaitu mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia yang baru dibentuk. “Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat,” kata sukarno dalam maklumat singkatnya tertanggal 5 Oktober 1945.

Sejak saat itu, gelora muda anak anak bangsa mantan didikan PETA, Heiho, pasukan Kamikaze dan eks KNIL mulai merapatkan barisan. Meskipun   inti korp perwira dari mantan Eks KNIL, tak lama kemudian muncul para perwira yang sebelumnya mereka pangkat rendahan selama bergabung di tentara Jepang. Garis komando berjalan dari bawah ke atas, dan sengaja mengambil pimpinan dari golongan muda. Maka tanggal 12 Oktober 1945 Sukarno memilih Supriyadi sebagai Panglima Angakatan Bersenjata. Pemilihan anak muda asal Blitar ini dianggap selaras dengan tugas sebelumnya dalam susunan kabinet Sukaro Hatta bahwa yang bersangkutan menjadi Menteri Pertahanan. Namun nama calon orang yang paling bertanggungjawab dalam mempertahankan kedaulan negara itu ternyata belum pernah mulncul dalam rapat kabinet sejak diumumkan. Supriyadi seperti legenda yang berani melawan Jepang saat situasi negara Indonesia belum terbentuk. Maka nama legenda supriyadi ini hanya menjadi pembicaraan kosong setiap pertemuan-pertemuan strategis pimpinan TKR.

Supriyadi, pahlawan PETA di Blitar diangkat menjadi menjadi Menteri Keamanan Rakyat dalam Kabinet Republik Indonesia pertama, tetapi tidak pernah diketahui keberadaannya. 

Pendaratan tentara sekutu yang disertai NICA, bentrokan-bentrokan senjata antara rakyat dan tentara sekutu dengan NICA dan usaha usaha pelucutan senjata tentara Jepang secara liar oleh rakyat, menjadikan tugas Oerip Soemoehardjo semakin berat. Apalagi nama yang mestinya bisa diajak diskusi untuk menentukan langah langkah di situasi genting, ternyata tidak pernah muncul. Maka Pahlawan PETA yang juga diangkat menjadi menteri kamanan  ini harus segera dicari penggantinya. Pada tanggal 20 Oktober 1945, Sukarno kembali mengeluarkan maklumat pengangkatan pejabat-pejabat pimpinan di lingkungan Kementrian Keamanan Rakyat. Yaitu Menteri Keamanan Rakyat Ad Interim Muhamad Suljoadikusumo, Pimpinan tertinggi TKR Supriyadi dan Kepala Staf Umum TKR Oerip Soemoehardjo. (pul)

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2050 untuk ketenagalistrikan dan 2060 untuk energi lainnya. Net Zero Emission adalah kondisi di mana jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan seimbang dengan yang diserap oleh bumi. Saat ini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ditenagai oleh batu bara menjadi salah satu penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia. Di samping itu, jumlah PLTU di jaringan Jawa-Bali saat ini juga berlebih. Jika seluruh PLTU tersebut terus beroperasi sampai masa operasionalnya selesai, dikhawatirkan jumlah emisi GRK Indonesia akan melewati batas yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah berencana akan menutup lebih awal (penutupan dini) beberapa PLTU.

Program penutupan dini PLTU ini menjadi penting karena, pertama, kapasitas pembangkit listrik di Indonesia secara umum berlebihan (overcapacity). Kedua, Kualitas udara di kota-kota besar menurun yang berkaitan degan beroperasinya PLTU-PLTU raksasa di pulau Jawa dan kawasan pusat penghasil batu bara. Ketiga, PLTU yang ada di Indonesia masih tergolong baru sehingga masa operasionalnya masih panjang. Tiga alasan tersebut menjadi alasan kuat Indonesia untuk menutup lebih awal beberapa PLTU.

Masalahnya adalah penutupan dini PLTU berbiaya mahal. Mengapa mahal? Karena biaya tersebut bukan hanya sekedar mengganti biaya investasi, atau membeli instalasi pembangkit listrik yang sudah tidak digunakan, namun juga mengganti potensi keuntungan komersial PLTU kepada pemiliknya. Hal ini menjadi sebuah dilema yang dihadapi, di satu sisi penutupan dini PLTU sangat perlu dilaksanakan karena dampak negatif yang ditimbulkan baik masalah kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi. Di sisi lain penutupan PLTU ini tidak memberikan keuntungan finansial, sebaliknya harus ada pihak yang membayar ganti untung kepada pemilik PLTU.

Transisi Bersih dalam hasil risetnya yang berjudul “Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU” membuat sebuah standar agar biaya penutupan dini PLTU terdistribusi secara adil. Standar ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat penutupan dini PLTU, meminimalkan biaya, dan mengoptimalkan distribusi biaya penutupan sehingga tersebar secara proporsional dan adil kepada semua pihak.

Penting untuk memastikan bahwa biaya penutupan PLTU dibagi secara proporsional di antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan dalam distribusi beban finansial dapat tercapai. Distribusi beban tersebut haruslah mempertimbangkan kontribusi emisi masing-masing pihak. Pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi menanggung biaya paling banyak.

Negara industri harus membantu negara berkembang dan negara miskin karena mereka telah mengeluarkan emisi lebih banyak. Bantuan ini penting untuk membantu negara-negara berkembang dan miskin mengatasi tantangan teknis dan ekonomi dalam menggantikan PLTU yang kotor dengan teknologi energi bersih yang lebih ramah lingkungan.

Perusahaan yang mengeluarkan emisi juga harus menanggung beban paling banyak. Semakin besar emisi yang dihasilkan, beban biaya juga harus semakin besar. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung penutupan dini PLTU, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan jejak karbon mereka sendiri, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong transisi menuju energi bersih. Selain itu masyarakat berpendapatan tinggi juga harus menanggung beban lebih banyak karena mereka umumnya mengonsumsi energi dan emisi karbon yang lebih banyak.

Agar memenuhi prinsip-prinsip di atas, maka pembiayaan yang paling ideal untuk penutupan dini PLTU adalah hibah dan sejenisnya yang berasal dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi. Idealnya hibah berasal dari negara industri (kaya) kepada negara berkembang dan negara miskin, atau dari entitas ekonomi lainnya yang mengeluarkan emisi paling banyak seperti perusahaan migas, batu bara, manufaktur, serta perusahaan yang menggunakan energi masif lainnya.

Negara industri, selain melakukan transisi energi di negaranya sendiri, mereka juga perlu membantu negara-negara berkembang lainnya untuk mencapai bebas emisi. Alasan terkuat adalah faktor keadilan. Karena untuk mencapai kemakmuran saat ini, negara-negara industri telah mengeluarkan emisi kumulatif yang sangat besar, sehingga tidak memungkinkan negara-negara berkembang untuk mencapai kesejahteraan dengan cara yang sama. Negara-negara industri telah menghabiskan “jatah emisi global”, sehingga tidak tersedia ruang lagi bagi negara berkembang untuk mengeluarkan emisi yang sama untuk mencapai kesejahteraan seperti negara-negara industri. Sebagai kompensasinya, maka negara industri harus membantu negara berkembang dalam transisi energi.

Alternatif kedua skema pendanaan lainnya adalah pinjaman non-komersial. Pinjaman jenis ini idealnya tidak berbunga. Pinjaman bisa berasal dari lembaga-lembaga non komersial seperti bank dunia, bank pembangunan, pemerintah negara lainnya, dan lembaga non komersial lainnya, atau bisa juga dari lembaga komersial atau perorangan yang memberikan pendanaan non komersial. Selanjutnya pinjaman ini akan dibayar oleh publik (pemerintah).

Alternatif ketiga, pembiayaan dengan dana publik (pemerintah) dan pinjaman komersial. Ketiga sumber pendanaan ini bersifat prioritas dari alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Alternatif kedua dan ketiga hanya akan digunakan ketika alternatif di atasnya tidak tersedia atau tidak mencukupi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini, sebagian besar pembiayaan untuk penutupan dini PLTU akan menjadi beban pemerintah atau publik. Minimnya hibah dan kesediaan pihak ketiga untuk membayar biaya penutupan membuat pemerintah tidak punya banyak pilihan.

Riset Transisi Bersih juga menemukan fakta lain di lain di lapangan yang dapat menghambat program bebas emisi. Saat membuat rencana penutupan dini PLTU, pemerintah masih memberikan izin pembangunan PLTU captive baru (PLTU yang digunakan dalam industri) dengan alasan mendorong investasi industri. Pembangunan PLTU baru di sektor industri (hilirisasi) ini “tidak koheren” dengan rencana bebas emisi, terutama penutupan dini PLTU. Pembangunan PLTU baru akan membuat penutupan dini PLTU sia-sia. Semua efek pengurangan emisi pada penutupan dini PLTU akan hilang ketika dibangun PLTU baru yang kapasitasnya sama. Ini seperti kita menguras air dalam kolam sementara kita mengisi kolam dengan air yang baru pada saat yang bersamaan. Ini adalah pekerjaan yang sia-sia.

Pemerintah dan semua pihak perlu menggali pendanaan yang paling ideal, terutama dari pihak yang paling banyak mengeluarkan emisi, baik berupa hibah, pajak, atau yang lainnya, untuk mengurangi beban masyarakat umum. Pemerintah juga perlu menata ulang kebijakan industri hilirisasi agar tidak menggunakan energi batu bara, agar sejalan dengan rencana bebas emisi 2060. Standar Keekonomian dan Keadilan yang dibuat oleh Transisi Bersih dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam program transisi energi secara umum.

Ditulis oleh:
Aditya Silvatama, staf eksekutif Transisi Bersih

Laporan Hasil Riset Transisi Bersih:

Standar Keekonomian dan Keadilan untuk Penutupan Dini PLTU : https://transisibersih.org/publication/detail/standar-keekonomian-dan-keadilan-untuk-penutupan-dini-pltu-2

Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Hal ini karena, kebijakan tersebut menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi.

Hal tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru Transisi Bersih bertajuk “Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060”. Laporan ini mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral menyebabkan investasi yang berlebihan (over investment) di industri smelter nikel. Kapasitas smelter nikel di Indonesia naik 15 kali lipat dalam tujuh tahun, dari 200 ribu ton feronikel pada 2016 menjadi 3.046 ribu ton pada 2023. Kapasitas ini masih akan naik lagi menjadi 5.568 ribu ton dalam beberapa tahun ke depan, mengingat saat ini ada 2.522 ribu ton kapasitas yang sedang dan akan dibangun.

Investasi yang berlebihan ini berdampak pada produksi yang berlebihan (over production). Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia meningkat lebih dari 15 kali lipat dari 117 ribu ton pada 2014 menjadi 1,8 juta ton pada 2023. Volume produksi diperkirakan terus meningkat mengingat banyaknya smelter yang masih dalam masa konstruksi.

“Over investment dan over production ini akhirnya merusak keseimbangan pasar nikel dunia. Suplai melimpah dan harga turun. Nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi pun terancam turun. Berbagai pihak juga mulai mengkhawatirkan over eksploitasi yang akan menyebabkan cadangan nikel Indonesia habis lebih cepat,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Selain itu, laporan ini juga menyebutkan, insentif tidak langsung lainnya seperti upah buruh murah dan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG) yang rendah menyebabkan biaya produksi dalam negeri relatif murah. Hal ini secara tidak langsung juga mengurangi nilai tambah industri hilirisasi pada ekonomi nasional. Pasalnya, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asing untuk pelaku ekonomi lokal, seperti gaji karyawan lokal, pajak (pemerintah), biaya pengadaan subkontraktor lokal, dan biaya lainnya, adalah nilai tambah ekonomi lokal dan menambah kesejahteraan masyarakat lokal.

“Semakin besar porsi biaya perusahaan untuk pelaku ekonomi lokal, maka semakin besar nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berbagai kebijakan hilirisasi seperti insentif untuk smelter, subsidi batu bara, upah buruh murah, standar lingkungan yang rendah, dan sebagainya justru menurunkan nilai tambah ekonomi industri smelter,” Anindya Athaya Putri, peneliti Transisi Bersih, menjelaskan.

Komitmen Pengurangan Emisi

Laporan ini juga menyoroti hilirisasi mineral yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Dampaknya, jumlah PLTU dibangun khusus untuk industri (captive) meningkat sangat pesat dari 1,4 gigawatt (GW) pada 2013 menjadi 10,8 GW pada 2023, ditambah 14,4 GW yang akan dibangun dalam waktu dekat. Alhasil, akan ada PLTU captive mencapai 25,2 GW atau setara 72% dari kapasitas total PLTU 34,8 GW saat ini. PLTU captive akan menjadi lubang besar yang dapat menggagalkan program Indonesia bebas emisi.

“Program hilirisasi yang menggunakan energi batu bara tidak koheren dengan program bebas emisi. Ini seperti kita menguras air kolam, sementara pada saat yang sama kita mengisi kolam dengan air yang baru. Program hilirisasi dapat menggagalkan program bebas emisi yang berbiaya sangat mahal,” tutur Abdurrahman Arum.

“Untuk menyelaraskan dua program tersebut maka hilirisasi harus menggunakan energi bersih. Penggunaan energi bersih dan standar lingkungan yang lebih tinggi secara umum akan menaikkan biaya produksi dan akan menaikkan nilai tambah ekonomi industri nikel di Indonesia. Dengan menggunakan energi bersih, program hilirisasi justru akan membantu membiayai transisi energi di Indonesia,” tambah Harryadin Mahardika, Direktur Program Transisi Bersih.

Widya L Larasati, peneliti senior Transisi Bersih, menambahkan bahwa sebagai pemilik sumber daya yang dominan, pemerintah Indonesia secara alami memiliki kemampuan mengontrol pasokan dan harga nikel dunia untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Jika Indonesia mencabut insentif, menggunakan energi bersih serta menaikkan upah buruh, standar lingkungan hidup, dan ESG, yang kemudian mengakibatkan kenaikan biaya produksi nikel, maka pasar nikel dunia akan menyesuaikan.

“Pemerintah perlu mencabut insentif langsung/tidak langsung nikel dan memperbaiki isu lingkungan. Tidak perlu takut kehilangan investasi karena dengan melakukan itu maka nikel Indonesia bisa menjadi acuan nikel ‘bersih’ dunia. Dengan demikian isu negosiasi FTA (free trade agreement/perjanjian perdagangan bebas) dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa akan dapat segera diselesaikan,” kata Widya.

“Keinginan untuk membangun industri hilir dari SDA yang Indonesia miliki memang sebuah hal yang baik dan diperlukan untuk perekonomian Indonesia. Tetapi cara untuk mencapai tujuan tersebut harus diperhatikan, dikaji dan dihitung dengan seksama biaya dan keuntungannya. Dan itu tidak hanya benefit ekonominya saja, tapi juga termasuk biaya-biasa sosial dan lingkungannya,” kata Deni Friawan, Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Kontak Media:

Abdurahman Arum Rahman

Direktur Eksekutif Transisi Bersih

0811891875

Nikel merupakan logam yang sangat dibutuhkan oleh banyak industri dan merupakan bahan utama dalam pembuatan baterai litium yang digunakan untuk kendaraan listrik. Fakta menariknya Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, hingga mencapai 23% dari total cadangan global, dengan sumber daya nikel sebesar 17,7 miliar ton bijih dan 177,8 juta ton logam. Dengan cadangan nikel sebesar itu, selama ini Indonesia menjadi pelaku ekspor bijih nikel ke negara-negara lain. Namun, sejak 2020 Indonesia melarang ekspor bijih nikel guna mendukung hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah.

Namun, dibalik semua itu pada faktanya industri nikel menyumbang polusi udaya yang cukup besar khususnya di Kawasan industri. Polutan yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel ini mulai dari NOx, SO₂, Mercuri, hingga Particulate Matter (PM 2,5). Polusi ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan para pekerja dan masyarakat sekitar kawasan industri. Bahkan menurut analisis CREA dan CELIOS, jumlah kematian akibat aktivitas pengolahan logam dan captive power penunjang industri diperkirakan akan meningkat secara signifikan hingga tahun 2030 sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi.

Selain polusi dan dampak kesehatan bahkan kematian, diperkirakan beban ekonomi juga akan terus meningkat karena dampak kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara dari aktivitas pengolahan logam dan captive power penunjang industri ini.

Baca selengkapnya hanya di Transisibersih.org atau kunjungi instagram kami di @transisibersih

Nikel merupakan logam yang sangat dibutuhkan oleh banyak industri dan merupakan bahan utama dalam pembuatan baterai litium yang digunakan untuk kendaraan listrik. Faktanya Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, hingga mencapai 23% dari total cadangan global.

Dengan cadangan nikel sebesar itu, selama ini Indonesia menjadi pelaku ekspor bijih nikel ke negara-negara lain. Namun, sejak 2020 Indonesia melarang ekspor bijih nikel guna mendukung hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah.

Namun, pada faktanya industri nikel menyebabkan polusi Udara yang signifikan di kawasan industri, yang berdampak negative pada Kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar.

Overcapacity merupakan ketidakseimbangan yang signifikan antara pasokan dan permintaan energi listrik. Indonesia dalam beberapa tahun ini, kapasitas pembangkit listrik di Pulau Jawa dan Bali telah melampaui kebutuhan masyarakat,bahkan pada akhir 2023 pembangkit listrik di Pulau Jawa dan Bali rata-rata lebih dari 60% di atas beban puncak. Situasi ini juga diperparah dengan adanya kalusul take or pay, di mana PLN tetap membayar pembangkit listrik walaupun energi yang dihasilkan tidak digunakan sama sekali. Bahkan dampak finansialnya diperkirakan 2 hingga 3 triliun rupiah per tahun untuk setiap gigawatt yang tidak terpakai.

Penutupan dini PLTU bisa menjadi Langkah yang penting dan mendesak untuk mengatasi overcapacity dalam pembangkit listrik di Indonesia. Langkah ini bisa untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan energi listrik, sekaligus mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh PLN akibat klausul take or pay. Penutupan dini PLTU juga memiliki implikasi jangka Panjang yang positif bagi Indonesia seperti dalam membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim, menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor energi terbarukan, serta meningkatkan kemandirian energi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Sudah saatnya Indonesia mengambil langkah yang tegas dalam mengatasi overcapacity dalam pembangkit listrik ini, karena penutupan PLTU bukan hanya sekedar solusi jangka pendek tetapi bisa menjadi investasi untuk mencapai masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Namun untuk mewujudkannya diperlukan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak mulai dari pemerintah, PLN, sektor wisata, maupun masyarakat sipil. Dengan Kerjasama dan kesadaran semua pihak, maka Indonesia bisa mengambil langkah maju dalam mengahdapi tantangan energi.

Baca selengkapnya hanya di Transisibersih.org atau kunjungi Instagram kami di Transisibersih